GUBERNUR PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 151 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SINAR INDAH PERSADA Lampiran
:
3 ( tiga ) berkas GUBERNUR PAPUA,
Menimbang
:
a. bahwa PT. Sinar Indah Persada, dipandang telah memenuhi syarat, mampu dan bertanggung jawab untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Indah Persada.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun1969 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59); 5.Undang-Undang............../2
-2-
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29); Memperhatikan
:
1. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor 1219/30/DBM/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Penerbitan IUP Eksplorasi. 2. Surat PT. Sinar Indah Persada Nomor 049/SIPPAPUA/V/2008 Tanggal 26 Mei 2008 perihal permohonan IUP Eksplorasi. M E M U T U S K A N:
Menetapkan KESATU
: :
Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada: Nama Perusahaan : PT. Sinar Indah Persada Nama Direksi/Komisaris : Andre Santoso Alamat : Jl. Puri Anjasmoro Blok F1 No. 8 Semarang Kewarganegaraan : Indonesia
Komoditas.................../3
-3-
Komoditas Lokasi Eksplorasi Provinsi Luas
: nikel : Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura : Papua : 96.180 ha
dengan daftar koordinat dan peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu tahap kegiatan: a. Penyelidikan Umum selama 2 (dua) tahun. b. Eksplorasi selama 3 (tiga) tahun. c. Studi kelayakan selama 2 (dua) tahun. KEDUA
:
PT. Sinar Indah Persada sebagai Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 7 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA
:
IUP Eksplorasi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Provinsi Papua.
KEEMPAT
:
Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
KELIMA
:
Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Eksplorasi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
KEENAM
:
Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas dilapangan.
KETUJUH...................../4
-4-
KETUJUH
:
IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila Pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 30 Desember 2010 GUBERNUR PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH
Untuk salinan yang sah sesuai dengan asli SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
Drh. CONSTANT KARMA
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta; Direktur Teknik dan lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta; Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta; Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura; Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua di Jayapura; Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani; Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi; Bupati Jayapura di Sentani; Bupati Sarmi di Sarmi; Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Jayapura di Sentani; Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sarmi di Sarmi; Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Nomor : 151 Tahun 2010 Tanggal : 30 Desember 2010 LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT Nama Perusahaan Distrik Kabupaten Provinsi Luas
: PT. Sinar Indah Persada :: Sarmi dan Jayapura : Papua : 96.180 Ha LINTANG SELATAN o ' " 139 0 0.00 139 0 0.00 139 6 0.00 139 6 0.00 139 12 0.00 139 12 0.00 139 14 0.00 139 14 0.00 139 19 0.00 139 19 0.00 139 21 44.00 139 21 44.00 139 11 7.00 139 11 7.00 139 14 40.00 139 14 40.00 139 12 42.75 139 12 42.75 139 8 50.00 139 8 50.00 139 2 58.00 139 2 58.00 138 53 16.00 138 53 16.00 138 50 39.00 138 50 39.00 138 51 47.00 138 51 47.00 138 52 26.00 138 52 26.00 138 54 0.10
o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
BUJUT TIMUR ' " 0 4.24 6 0.00 6 0.00 9 0.00 9 0.00 10 0.00 10 0.00 12 0.00 12 0.00 15 0.00 15 0.00 27 8.00 27 8.00 17 29.00 17 29.00 12 33.65 12 33.65 11 12.00 11 12.00 11 28.00 11 28.00 11 4.00 11 4.00 9 27.00 9 27.00 7 8.00 7 8.00 1 16.00 1 16.00 59 9.16 59 9.16
32 33
138 138
54 56
0.10 9.05
1 1
58 58
34 35 36
138 138 138
56 59 59
9.05 9.05 9.05
1 2 2
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
36.12 36.12
59 9.16 59 9.16 0 4.24 GUBERNUR PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH
Untuk salinan yang sah sesuai dengan asli SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA Drh. CONSTANT KARMA
Lampiran III : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 151 Tahun 2010 Tanggal : 30 Desember 2010 Hak dan Kewajiban A. Hak 1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat; 2. melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan), di dalam maupun di luar WIUP; 4. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha kegiatan usaha pertambangan; 5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahan baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan. B. Kewajiban 1. 2. 3. 4. 5.
memilih yuridiksi pada pengadilan negeri tempat lokasi WIUP berada; paling lama 6 bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang IUP Eksplorasi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua; hubungan antara Pemegang IUP Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; melaporkan rencana investasi; menyampaikan RKAB paling lama pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Papua dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Sarmi dan Bupati Jayapura. 6.Menyampaikan............/2
-2-
6. menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Sarmi dan Bupati Jayapura. 7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 tersebut terlampaui, maka kepada Pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis; 8. menyampaikan laporan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Papua; 10. menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Gubernur Papua; 11. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan eksplorasi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan; 14.kelalaian atas ketentuan tersebut pada angka 13, mengakibatkan IUP eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini Pemegang IUP Eksplorasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali bendabanda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum; 15.apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam angka 14, Pemegang IUP Eksplorasi tidak melaksanakan maka barang/asset Pemegang IUP menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua; 16.Pemegang IUP Eksplorasi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah Provinsi Papua; 17.Pemegang IUP Eksplorasi membolehkan dan menerima apabila Pemerintah Provinsi Papua sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; 18. menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 19. mengelola keuangan sesuai dengan sistim akuntansi Indonesia; 20.melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala; 21.mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 22.mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
23.Mengutamakan............../3
-3-
23. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional; 24. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur Papua; 25.melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang; 26.menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Sarmi dan Bupati Jayapura. 27. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi; 28. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. GUBERNUR PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH
Untuk salinan yang sah sesuai dengan asli SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
Drh. CONSTANT KARMA
