GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DISTRIBUSI PRODUK IMPOR DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
Mengingat
: bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas lokal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani serta untuk perlindungan terhadap konsumen, perlu menetapkan Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur; : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan
-2-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Guna Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/Hk.310/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman Bibit Tanaman ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627.Kpts/PD.540/12/2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/MPP/kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Tehnis dan Tindakan karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau sayuran buah Segar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT/ 140/12/2011; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M/DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M/DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit and Vegetables); 21. Peraturan
-3-
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/ 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam; 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura; 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/PERMENTAN/ OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DISTRIBUSI PRODUK IMPOR DI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. b. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. d. Biro Administrasi Perekonomian adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. e. Produk Impor adalah jenis produk impor yang meliputi komoditi jagung, kacang kedelai, bungkil kedelai, kacang tanah, kacang hijau, susu, tepung terigu, tepung jagung, tepung bulu, tepung ikan, ikan, cumi-cumi, hortikultura, gula, beras, dan garam yang diimpor melalui wilayah Jawa Timur.
f. Surat
-4-
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Surat Pernyataan Keterangan Distribusi adalah surat pernyataan yang dibuat oleh importir untuk menjelaskan jenis komoditi, jumlah, negara asal dan keperuntukannya. Surat Izin Bongkar yang selanjutnya disebut izin bongkar adalah surat Izin Bongkar yang dibuat oleh Gubenur Jawa Timur untuk menerangkan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan untuk membongkar komoditi impornya di wilayah Jawa Timur. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Standar Mutu adalah persyaratan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan (aman dari cemaran fisik, biologi dan kimia) kandungan gizi dan persyaratan perdagangan dan atribut lain yang ditentukan. Distribusi Produk Impor adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk impor dari pelabuhan/tempat penyimpanan/gudang sampai di pasar dan/atau konsumen serta pabrik/tempat pengolahan. Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disebut SPI adalah surat izin impor yang diterbitkan direktur jenderal perdagangan luar negeri, kementerian perdagangan. Gudang/Tempat Penampungan Sementara Produk Impor yang selanjutnya disebut gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Produk Impor yang memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanda Daftar Gudang Produk Impor yang selanjutnya disebut TDGPI adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi produk impor. Kartu Kendali Gudang Produk Impor yang selanjutnya disebut KKGPI adalah pencatatan pergerakan keluar masuknya barang yang berada dalam gudang.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka pengendalian dan pengawasan bagi produk impor yang masuk di wilayah Jawa Timur. Pasal 3
-5-
Pasal 3 Peraturan ini bertujuan untuk : a. mengendalikan produk impor; b. menjaga stabilitas harga komoditas lokal; c. melindungi dan meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan petani; d. perlindungan terhadap masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; e. perlindungan terhadap konsumen. BAB III PENGENDALIAN PRODUK IMPOR Pasal 4 Produk impor yang masuk di wilayah Jawa Timur wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan; b. ketersediaan produksi Jawa Timur; c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk; d. persyaratan kemasan dan pelabelan; e. standar mutu; dan f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pasal 5 (1) Perusahaan yang melakukan Importasi melalui wilayah Jawa Timur wajib menyampaikan surat pernyataan keterangan distribusi produk impor kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Bill of Lading, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Tanda Daftar Gudang Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor. (3) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.
Pasal 6
-6-
Pasal 6 Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperlukan untuk mengetahui : a. Jenis barang yang diimpor; b. Jumlah barang; c. Negara asal barang; d. Tempat Penampungan Sementara/Gudang; e. Tujuan distribusi; dan f.
Peruntukannya. Pasal 7
Setelah menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) importir dapat mendistribusikan komoditasnya di Wilayah Jawa Timur dan atau di luar Wilayah Jawa Timur. Pasal 8 (1) Khusus untuk komoditi strategis beras, gula (gula mentah/gula rafinasi/gula putih) dan garam importir juga diwajibkan melengkapi Surat Izin Bongkar dari Gubernur. (2) Prosedur dan Persyaratan Surat Izin Bongkar dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Lampiran B. Pasal 9 Setelah mendapatkan Surat Izin Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) importir dapat membongkar komoditasnya di wilayah Jawa Timur. Pasal 10 Untuk komoditi produk impor olahan dan turunannya serta yang dapat dihasilkan di Jawa Timur, pada kondisi tertentu (panen) distribusi komoditi impornya akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis yang menangani.
BAB IV
-7BAB IV PENATAAN GUDANG PRODUK IMPOR Pasal 11 Gudang/Tempat Penampungan Sementara produk impor yang dipergunakan oleh importir wajib memiliki Tanda Daftar Gudang Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 12 Tanda Daftar Gudang Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. BAB V PENGAWASAN Pasal 13 (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan distribusi produk Impor, Gubernur melakukan pengawasan peredaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi yang importasinya melalui wilayah Jawa Timur. (2) Pelaksanaan pengawasan peredaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar. (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Pasal 14 Hasil pelaksanaan pengawasan peredaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan akan dipakai sebagai bahan saran pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam hal pemberian Surat Persetujuan Impor (SPI).
BAB VI
-8BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian Impor Produk Hortikultura dan Pemberdayaan Usaha Hortikultura di Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Januari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TGL. 11-1-2013 No 2 Th 2013/ D
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 2 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JANUARI 2013
PENGENDALIAN DISTRIBUSI PRODUK IMPOR DI JAWA TIMUR
A. BENTUK SURAT PERNYATAAN ________________________________________________________________________
KOP PERUSAHAAN
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : : Surat Pernyataan Keterangan Distribusi Produk Impor
Kepada Yth. Bpk. Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di SURABAYA
Yang bertanda tangan di bawah ini saya: Nama
:
Jabatan
:
Nama Perusahaan
:
Alamat kantor pusat/cabang
:
Telpon/Fax/Email
:
Alamat pabrik/gudang/TPS
:
Telpon/Fax/Email
:
Nomor Angka Pengenal Impor (API)
:
Nomor, tanggal dan massa berlakunya SPI
:
Nomor, tanggal dan massa berlakunya RIPH
:
Jumlah persetujuan impor
:
Jenis komoditas
:
Nomor pos tarif/HS
:
Nomor dan tanggal Bill Of Lading
:
Negara asal
:
Volume (ton)
:
Peruntukan: a. Jawa Timur -
Volume Untuk Industri
:
-
Volume Untuk Konsumsi
:
b. Luar Jawa Timur -
Volume (Ton)
:
-
Prov/Kota Tujuan
:
Demikian
-2-
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Surabaya,.......................... Yang Membuat Pernyataan
MATERAI 6000 CAP/STEMPEL PERUSAHAAN
TEMBUSAN : ( NAMA TERANG ) Yth. Sdr. Kepala Biro Adm. Perekonomian JABATAN Setda Prov. Jatim; Sdr. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tg. Perak; Sdr. Kepala Kanwil DJBC Jatim I; Sdr. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian; Sdr. Kepala Balai KIPM Kelas I Surabaya II.
-3-
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BONGKAR KOMODITI IMPOR (BERAS, GULA DAN GARAM) DI JAWA TIMUR
I. PERMOHONAN : a)
Importir mengajukan surat permohonan izin bongkar kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang didalamnya dicantumkan Nomor Bill of Lading, Nama Kapal, Negara Asal, Jenis Komoditi, Tonase (Berat Bersih), Peruntukannya (untuk wilayah Jawa Timur atau di luar wilayah Jawa Timur beserta tonase), dan Alamat Gudang.
b)
Surat permohonan izin bongkar dengan melampirkan foto copy: 1) Angka Pengenal Importir Umum/Produsen (API-U/P); 2) Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha Industri (SIUP/IUI); 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5) Nomor Pengenal Importir khusus (NPIK); 6) Surat Pengakuan Sebagai Importir Terdaftar/Produsen (IT/IP) dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI; 7) Surat Persetujuan Impor (SPI) dari dirjen perdagangan luar negeri; 8) Bill of Lading; 9) Khusus importir produsen garam konsumsi wajib melampirkan bukti serap pembelian garam rakyat minimal 50 % dari jumlah impor yang disahkan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Garam; 10) Importir produsen garam industri dan konsumsi harus dilengkapi surat pernyataan bahwa garam impor tersebut tidak dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain; 11) Khusus importir produsen komoditi gula mentah dan gula rafinasi dilampirkan surat pernyataan bahwa gula impor tersebut tidak dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain; 12) Khusus komoditi beras dilampirkan surat pernyataan bahwa beras impor tersebut tidak diperjualbelikan/diedarkan di Jawa Timur tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan tersebut; 13) Khusus komoditi beras ketan yang akan diperdagangkan harus melampirkan surat pernyataan penyimpanan/gudang dan penanggung jawab importasi di Jawa Timur.
II. MEKANISME
-4-
II. MEKANISME : a) Importir mengajukan permohonan izin bongkar ke Gubernur Jawa Timur Cq Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. b) Gubernur Jawa Timur dalam hal ini Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur membuatkan surat permohonan saran/tanggapan terhadap surat permohonan izin bongkar dari importir tersebut yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Surat permohonan saran/tanggapan dari Biro Administrasi Perekonomian dapat ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian atau Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. c) Setelah persyaratan terpenuhi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memberikan saran/tanggapan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berupa Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. d) Berdasarkan butir 3 dan kelengkapan persyaratan terpenuhi, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat ijin bongkar yang ditujukan kepada Importir, dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jatim I, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, PELINDO III Tanjung Perak Surabaya dan Kepala Syahbandar. e) Setelah mendapatkan Surat Izin Bongkar dari Gubernur Jawa Timur Importir dapat melaksanakan bongkar dan mendistribusikan komoditinya. III.
WAKTU : Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Surat Izin Bongkar atau izin pengeluaran Gubernur Jawa Timur dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan catatan berkas lengkap dan benar.
________________________________________________________________________ GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL. 11-1-2013 No 2 Th 2013/ D
Dr. H. SOEKARWO
