GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 120 TAHUN 2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 120 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG

: Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 Dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWATIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.


2

5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. 6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB II NOMENKLATUR UPT Pasal 2 UPT Dinas Pendidikan, terdiri atas : 1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan ; 2. UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan ; 3. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya ; 4. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR). BAB III UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 3 UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan pelatihan teknik, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan proses produksi data dan informasi pendidikan dari berbagai jalur, jenis dan jenjang ; b. pendayagunaan data dan informasi pendidikan untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan evaluasi; c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengembangan, dan pembinaan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan ; d. pengkajian dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; e. pengembangan dan penyebarluasan sistem (model) pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan termasuk memberikan layanan konsultasi;


3

f. penyusunan dan pengaturan standarisasi pendidikan jarak jauh/terbuka ; g. penilaian dan pembinaan terhadap pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; h. pengembangan sumberdaya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; i. pengembangan bahan belajar dan program media pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; j. pelaksanakan pelayanan masyarakat; k. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi DPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan terdiri atas : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pengembangan Produksi; d. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan. (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Pasal 6 Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknik dan pengelolaan dokumentasi, layanan informasi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas : a. melaksanakan proses produksi data dan informasi pendidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang ;


4

b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; d. menyusun bahan pengembangan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan ; e. melaksanakan produksi media pendidikan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas : a. menyusun dan menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan ; b. memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan bagi pendidikan jarakjauh ; c. memberikan konsultasi dalam pemanfaatan media cetak, audio, audio visual, multimedia, dan media lainnya ; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendayagunakan teknologi; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB IV UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 8 UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai fungsi: a. pengkajian, pengembangan, dan penyusunan materi pendidikan/ pelatihan kejuruan ; b. pengkajian, pengembangan, pembuatan, dan pendistribusian alat bantu pendidikan kejuruan ; c. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan bagi guru sekolah kejuruan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

d. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan bagi siswa sekolah kejuruan ; e. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan kompetensi khusus bagi masyarakat f. penyelenggaraan promosi keterampilan/karya siswa sekolah kejuruan ; g. penyelenggaraan lomba karya cipta dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat pendidikan ; h. pelaksanaan pembinaan dan layanan konsultasi tentang fasilitas pembelajaran sekolah kejuruan ; i. pelaksanaan pelayanan masyarakat; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri atas : a. KepalaUPT; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pengembangan Produksi; d. Seksi Pelayanan Pendidikan. (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 11 Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan, pengelolaan dokumentasi, layanan informasi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 12 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ; g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; i. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; j. melaksanakan pelayanan masyarakat; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas : a. mengkaji dan menganalisis kebutuhan pasar kerja ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

b. meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/ Industri; c. melakukan survei, pendataan, dan analisis penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah kejuruan ; d. melaksanakan penetapan prioritas pemecahan masalah pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan ; e. melaksanakan pengembangan sumber daya ; f. menyelenggarakan promosi keterampilan/karya siswa sekolah kejuruan ; g. menyelenggarakan lomba karya cipta di bidang iptek bagi masyarakat untuk pendidikan ; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT. (3) Seksi Pelayanan Pendidikan mempunyai tugas : a. menyusun kurikulum paket pendidikan dan pelatihan ; b. menyusun materi dan jadual pelaksanaan tugas paket pendidikan dan pelatihan ; c. melakukan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan pelatihan ; d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan paket pendidikan dan pelatihan ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT. BAB V UPT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN TAMAN BUDAYA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 13 (1) UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya adalah UPT yang melaksanakan teknis operasional di lapangan. (2) UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya dipimpin Kepala UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pendidikan dan pengembangan kesenian taman budaya ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Pasal 15 UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kesenian serta peningkatan profesionalisme peserta didik dalam berkesenian. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan seni peserta didik ; b. pelaksanaan peningkatan apresiasi, lomba, diskusi, lokakarya dan seminar nilai seni peserta didik ; c. peningkatan profesionalisme guru, pembina dan pekerja seni di lingkungan sekolah dan di luar sekolah ; d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendidikan seni peserta didik ; e. penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni; f. penyelenggaraan dan pengelolaan sinematografi pendidikan seni di sekolah ; g. pelaksanaan pendokumentasian seni budaya tradisi dan modern sebagai khasanah kekayaan budaya bangsa sebagai bahan kajian dan pembelajaran disekolah ; h. pemberian penghargaan kepada kreator dan inovator seni budaya pada pendidik dan peserta didik ; i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 17 (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya terdiri atas : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pengembangan Pendidikan Kesenian Sekolah ; d. Seksi Penyajian Kesenian Sekolah. (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Pasal 18 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ; b. mengelola keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan ; c. malaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; f. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT. (2) Seksi Pengembangan Pendidikan Kesenian Sekolah mempunyai tugas: a. melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pendidik dan pembina seni di sekolah ; b. melaksanakan apresiasi seni pada peserta didik tingkat pendidikan dasar dan menengah; c. melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop, dan dialog seni bagi peserta didik, mahasiswa dan pendidik serta pembina seni di sekolah ; d. melaksanakan lomba dan sayembara seni bagi peserta didik dan pendidik ; e. melaksanakan gladi seni rupa, musik, tari, teater, bagi pendidik dan pembina seni di sekolah ; f. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian kesenian di sekolah ; g. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, dan supervisi perkembangan seni peserta didik dan pendidik ; h. melaksanakan penggalian dan eksperimentasi seni sebagai bahan ajar di sekolah ; i. melaksanakan kegiatan studi seni literatur bagi peserta didik dan pendidik ; j. melaksanakan pembuatan seni multimedia sebagai pembelajaran di sekolah ; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT. (2) Seksi Penyajian Kesenian Sekolah mempunyai tugas : a. melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pengelola maupun pelatih sanggar seni sekolah ; b. melaksanakan pembelajaran kesenian bagi anak putus sekolah ; c. melaksanakan pergelaran, festival serta lomba antar sanggar seni peserta didik ; d. melaksanakan koordinasi pengelolaan sanggar seni antar kabupaten/kota dan provinsi; e. melaksanakan inventarisasi, monitoring, dan evaluasi sanggar senipeserta didik ; f. menerbitkan majalah atau tabloid seni budaya untuk sekolah ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.


9

BAB VI UPT SMANOR Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 19 UPT SMANOR mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, UPT SMANOR mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisa data dan informasi, penelitian, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi program di bidang pendidikan, b. pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi; c. pelaksanaan lomba, diskusi, lokakarya dan seminar pendidikan dan olahraga ; d. penyelenggaraan peningkatan profesionalisme guru, pelatih, asisten pelatih dan karyawan di lingkungan UPT SMANOR ; e. pelaksanaan fasilitasi pendidikan olahraga prestasi; f. penyelenggaraan kerjasama di bidang olahraga ; g. penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas dan sarana olahraga sebagai media belajar dan pelatihan ; h. pelaksanaan pendokumentasian keolahragaan sebagai bahan kajian dan pembelajaran dan pelatihan di sekolah olahraga ; i. pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi ; j. pelaksanaan ketatusahaan dan pelayanan masyarakat; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 21 (1) Susunan Organisasi UPT SMANOR terdiri atas : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.


10

Pasal 22 Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga. Pasal 23 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ; e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Tenaga Fungsional mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dan pelatihan yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) sesuai dengan mata pelajaran dan cabang olahraga masing-masing ; b. melaksanakan kegiatan keolahragaan dan proses belajar mengajar yang terpadu dari komponen instrumental yaitu kurikulum, sarana prasarana, sistim pengelolaan, tenaga, dan faktor lingkungan sekolah ; c. melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VII TATA KERJA Pasal 24 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan. (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

11

Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 28 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

TGL 25-8-2008 No.120 Th 2008 / E1

H. IMAM UTOMO. S


12

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 25 AGUSTUS 2008 NOMOR : 120 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENDIDIKAN KEJURUAN

UPT

PELATIHAN

DAN

PENGEMBANGAN

III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN TAMAN BUDAYA


1

IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLAHRAGA

GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

TGL 25-8-2008 No.120 Th 2008 / E1

H. IMAM UTOMO. S


2

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 120 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents