GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E). 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;


2

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. BAB II URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 2 (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. pengelolaan administrasi keuangan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga ; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dinas ; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Penyusunan Program ; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 4 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas ; b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya ; e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ; b. melaksanakan pengolahan data ; c. melaksanakan perencanaan program ; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; g. melaksanakan penyusunan laporan ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai Pasal 5 (1) Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan petunjuk penyusunan dokumentasi, pengolahan dan pelaporan data pegawai.


4

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian; b. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pembangunan sistem infomasi manajemen kepegawaian ; c. pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan data pegawai secara manual dan elektronik; d. pelaksanaan dokumentasi kepegawaian ; e. pelaksanaan pembinaan pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian ; f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian ; g. pelaksanaan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian ; h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 6 (1) Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai, terdiri dari: a. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian ; b. Sub Bidang Pengolahan Dan Pelaporan Data Kepegawaian. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 7 (1) Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengolahan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian ; b. menyiapkan bahan koordinasi tata naskah kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal; c. pencatatan dan penyimpanan tata naskah pegawai perorangan ; d. menyiapkan bahan tata naskah pegawai perorangan sesuai dengan kebutuhan pembinaan pegawai; e. melakukan pengamanan dokumen kepegawaian ; f. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan tata naskah pegawai di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten / kota dan instansi vertikal; g. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dokumentasi kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten / kota dan instansi vertikal; h. menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan dengan dokumentasi kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten / kota dan instansi vertikal; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

menyiapkan bahan pengelolaan perpustakaan yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia khususnya pegawai negeri sipil; j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Kepegawaian, mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan pengolahan dan pemeliharaan data pegawai; b. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan pembangunan sistem infomasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota ; c. menyiapkan bahan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota ; d. melakukan perekaman dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota ; e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan data pegawai secara manual dan elektronik di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota; f. menyiapkan bahan penyusunan dan membuat laporan perkembangan data kepegawaian; g. menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan data kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota ; h. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pengolahan data kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota ; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. i.

Bagian Ketiga Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Pasal 8 (1) Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan formasi, pengadaan serta pengembangan kompetensi pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan administrasi penyusunan formasi, pengadaan, pendidikan dan pelatihan sesuai program yang ditetapkan ; b. pelaksanaan penyusunan pemetaan potensi pegawai; c. pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai; d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengisian formasi dan pengadaan serta pengembangan karier pegawai; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait; f. pelaksanaan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai; g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 9 (1) Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari: a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 10 (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemetaan potensi pegawai; c. menyiapkan bahan analisa kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; d. menyiapkan bahan pengumuman dan penetapan persyaratan penerimaan calon PNSD; e. menyiapkan bahan persiapan pengadaan pegawai; f. menyiapkan bahan pemberkasan persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP); g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan latihan pra jabatan ; b. menyiapkan bahan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan bersama instansi terkait; c. menyiapkan bahan administrasi pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang struktural, teknis, fungsional dan latihan pra jabatan serta memproses pendidikan kedinasan, tugas belajar, ijin belajar baik di dalam maupun luar negeri; d. menyiapkan bahan penyusunan pola pengembangan karier pegawai berdasarkan kualifikasi kompetensi jabatan ; e. menyiapkan bahan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijasah ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

Bagian Keempat Bidang Mutasi Pegawai Pasal 11 (1) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang administrasi pengangkatan Calon PNSD, PNSD, kepangkatan, perpindahan PNSD, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepangkatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sesuai program yang ditetapkan ; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi pengangkatan Calon PNSD dan PNSD; c. pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan perpindahan pegawai; d. pelaksanaan pengumpulan data pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, non struktural serta jabatan fungsional; e. pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai; f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 12 (1) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari: a. Sub Bidang Pangkat, Pindah dan Pensiun Pegawai; b. Sub Bidang Jabatan. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 13 (1) Sub Bidang Pangkat, Pindah dan Pensiun Pegawai, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengadministrasian penetapan kepangkatan, perpindahan dan pemberhentian / pensiun pegawai; b. menyiapkan bahan pemprosesan penetapan keputusan pengangkatan CPNSD dan PNSD ; c. menyiapkan bahan pengusulan penetapan Kartu .Pegawai (KARPEG); d. menyiapkan bahan pengadministrasian keputusan kenaikan pangkat, pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penambahan masa kerja ;


8

menyiapkan bahan pemprosesan dan menetapkan perpindahan pegawai antar unit kerja di iingkungan Pemerintah Provinsi dan antar kabupaten / kota dalam provinsi; f. menyiapkan bahan pemprosesan usulan perpindahan pegawai antar kabupaten/kota antar Provinsi dan sebaliknya; g. menyiapkan bahan penyusunan usulan atau menetapkan pemberhentian dan pensiun pegawai; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Jabatan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural dan fungsional; b. menyiapkan bahan administrasi penilaian dan evaluasi pelaksanaan jabatan sesuai standar kompetensi; c. menyiapkan bahan penelitian dan penetapan angka kredit; d. menyiapkan bahan pertimbangan penetapan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan; e. menyiapkan bahan pemprosesan penerbitan surat keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan ; f. menyiapkan bahan persiapan pelantikan dan serah terima jabatan ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. e.

Bagian Kelima Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 14 (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai program yang ditetapkan ; b. pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang - undangan kepegawaian ; c. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan pengelolaan pemberian penghargaan tanda jasa ; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi permohonan perkawinan dan atau perceraian pegawai; e. pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

Pasal 15 (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 16 (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian ; b. menyiapkan bahan penyusunan telaahan dan pertimbangan produk peraturan perundangan di bidang kepegawaian ; c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan sumpah / janji PNSD ; d. menyiapkan bahan pembinaan nilai, etika dan norma PNSD ; e. menyiapkan bahan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan ijazah palsu serta penindakannya sesuai ketentuan yang berlaku ; f. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan pengusulan ijin bepergian ke luar negeri dan cut! Pegawai; g. menyiapkan bahan penyelesaian permohonan perkawinan kedua dan seterusnya dan atau perceraian pegawai serta permohonan Kartu Isteri dan Kartu Suami ; h. menyiapkan bahan penyelesaian administrasi laporan pajak pribadi pegawai (LP2P) ; i. melaksanakan tugas- ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi peningkatan kesejahteraan pegawai ; b. menyiapkan bahan pemberian pembekalan bagi PNSD yang memasuki purna tugas ; c. menyiapkan bahan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya ; d. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pemberian Kartu Askes, Taspen dan bantuan kesejahteraan lainnya ; e. menyiapkan bahan pemprosesan penyelenggaraan fasilitasi pemeriksaan kesehatan pegawai ; f. menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan ; g. menyiapkan bahan pengadministrasian fasilitasi kebutuhan perumahan dan meneliti permohonan BAPERTARUM ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


10

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

TGL 25-8-2008 No.110 Th 2008 / E1

H.IMAM UTOMO. S


11

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents