GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama serta untuk meminimalisasi kenflik karena perbedaan agama agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib serta menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedeman Pelaksanaan Tugas Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Ferum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 2006 Nomor 450/2576 SJ perihal Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB, maka perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726). 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298). 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ). 7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya. 8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ; b. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur c. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ; d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 2
e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur ; f. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah FKUB Provinsi Jawa Timur dan FKUB Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan; g. Dewan Penasehat FKUB adalah Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jawa Timur dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1)
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi ;
(2)
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota setempat.
BAB III ASAS, SIFAT DAN HUBUNGAN Pasal 3 (1)
FKUB berasaskan Pancasila ;
(2)
FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Independent;
(3)
FKUB Provinsi mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan informatif dengan FKUB Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 4 (1)
Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka-pemuka Agama setempat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kerukunan umat beragama;
(2)
Jumlah anggoata FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 3
(3)
Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat secara proposional dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
(4)
FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
(5)
Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam Bidang : a. Bidang Pemeliharaan ; b. Bidang Pemberdayaan ; c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat.
(6)
Masa Kerja Kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun.
BAB V TUGAS DAN KEGIATAN Pasal 5 (1)
Untuk mewujudkan kegiatannya, FKUB mempunyai tugas : a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat ; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur dan atau Bupati/Walikota ; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama ; e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; f. merencanakan dan melaksanakan program FKUB.
(2)
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FKUB Kabupaten/Kota, menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 4
(3)
Bupati/Walikota melibatkan peran Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat utamanya dalam memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama diwilayahnya masing-masing.
BAB VI DEWAN PENASEHAT FKUB Pasal 6 (1)
Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
(2)
Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ; b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama ;
(3)
Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
(4)
Anggota Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan.
BAB VII SEKRETARIAT Pasal 7 Untuk memperlancar kegiatan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB dibentuk Sekretariat tetap sesuai kebutuhan.
BAB VIII BELANJA Pasal 8 (1)
Biaya operasional FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan bantuan lain yang sah dan tidak
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 5
mengikat, sedangkan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat ; (2)
Ketua FKUB dan Dewan Penasehat FKUB wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara tertulis mengenai penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 FKUB dan Dewan Penasehat FKUB atau Forum/Paguyuban sejenis yang sudah dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini selambat-Iambatnya tanggal 21 Maret 2007.
BAB X PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Januari 2007 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 11-1-2007 No. 1 Th 2007/E1
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 6
