GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR -'/B-3/kE:,P/ot.O// TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundangan lainnya dan kepentingan umum;
b.
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsultasikan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan hasil konsultasi sesuai Surat Nomor S.-213/MK.7/2011, perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bantul dengan rekomendasi bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! sebagaimana tersebut butir a perlu disesuaikan dan disempumakan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Ber1akunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8.
Peraturan Gubemur Dae rah lstimewa Yogyakarta Norn or 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Y ogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut: A. Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. B. Substansi materi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan penyempumaan sebagai berikut:
\
pengertian
Bupati diubah menjadi "Bupati adalah Bupati
1)
Pasal 1 angka 3 Bantu!";
2)
Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 huruf b) agar ditinjau kembali, apakah bangunan yang sudah jadi dapat dijadikan objek retribusi;
3)
Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 dihapus, karena perubahan ke pemilikan bangunan bukan merupakan objek Retribusi lzin mendirikan Bangunan;
4)
Pasal 16 rumusannya disempumakan menjadi "Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol;
5)
Pasal 18 Struktur Tarif Retribusi harus dapat digambarkan sesuai dengan cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, besamya retribusi atas penerbitan izinnya harus dapat dibedakan antara jenis usaha atau jumlah tempat usaha atau jauhnya lokasi tempat usaha agar transparan dan akuntabel, jadi besamya tarif retribusi agar ditinjau ulang;
6)
Pasal 26 ayat (2) pada rumus Retribusi Terutang ditambah frase " per ..... ( ..... ) tahun", karena jangka waktu pemanfaatan pelayanan penerbitan perizinan harus dicantumkan secara jelas dalam struktur dan besaran tarif;
7) Pasal 29 diubah menjadi "Subjek Retribusi lzin Trayek adalah Badan yang memperoleh lzin Trayek". sesuai dengan Pasal 139 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan; 8)
Pasal 33 ayat (1) setelah frase "retribusi" ditambah frase " per ... (... ) tahun", karena jangka waktu pemanfaatan pelayanan penerbitan riz. i nan harus dicantumkan secara jelas dalam struktur dan besaran pe tarif;
9)
Pasal 34 ayat (2) dihapus;
10) Pasal 35 rumusannya disempumakan menjadi : (1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi a. Surat lz.in Usaha Perikanan (SIUP); b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI); dan c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI).
(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan tempat usaha perikanan yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan lkan, dan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 11) Formulasi Pasal 40 agar disempumakan dengan menambah lndek Jenis Alat Tangkap ( IJAT ); 12) Pasal 41, menjadi:
Pasal 42,
Pasal 43, dan Pasal 44 dirumuskan kembali Pasal 41
(1) Besamya tarif dasar retribusi SIUP Pembudidayaan dan Penangkapan ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan rumus sebagai berikut a. retribusi SIUP Pembudidayaan terutang = IM x IL x ITK x IJIB x IGL x Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per... (....) tahun; b. retribusi SIUP Penangkapan terutang = IM x IL x ITK x IJAT x IGL x Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per... ( ....) tahun; ( IJAT: lndek Jenis Alat Tangkap ) Pasal 42 (1) Besamya tarif dasar retribusi SIPI ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah}. (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan rumus sebagai berikut Retribusi terutang = IM x TK x IGT x Z x Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per... ( ....) tahun. Pasal 43 lzin Usaha Perikanan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan lzin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari biaya retribusi. 13) Pasal 45 lama (Pasal 44 baru) diubah menjadi : Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah; 14) BAB XI diubah, selengkapnya berbunyi : BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 48 (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 49 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Oaerah. (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya ...... (.....) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran retribusi terrnasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 50 (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah ...... ( ..... ) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu ..... (.....) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 15) Pasal 51 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16) Pasal 57 ayat (1) agar menyesuaikan dengan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni " ....Setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun ......"; 17) Pasal 58 ayat (1) sebelum frase uRetribusi" ditambah frase "Piutang", sehingga berbunyi "Piutang retribusi yang ........" 18) Pasal 63 ditambah ayat (4) baru yang berbunyi "(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara, sesuai dengan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 19) BAB XXI agar ditinjau kembali; 20) Pada Lampiran I Tabel Komponen Retribusi untuk Penghitungan Besamya Retribusi 1MB angka 1 huruf a.7) Perubahan kepemilikan dihapus; 21) Pada Lampiran II lndeks sebagai faktor pengali harga satuan Retribusi 1MB huruf a. angka 1) f. Perubahan kepemilikan bangunan dihapus;
C. Terhadap Legal drafting Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! sebagaimana dimaksud di atas agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. KEDUA
:
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantu! paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KETIGA
:
Bupati agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubemur dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Bupati Bantu! di Bantu!. 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantu! di Bantul. 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantu! di Bantu!.
