GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR I.Z"1 /fcGt' /ol..lJ I� TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 313/KEP/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Gubemur menetapkan besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk provinsi dan Kabupaten/kota dengan Keputusan Gubemur;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan standar harga satuan untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Perubahan atas Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2013 Pendukung Biaya dan Operasional Biaya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan aan Belanja t:>aerall <11 t>aerall 1strmewa Yogyakarta;
d.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
8.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1c7uN1 ol/J/'
� BUWONO ;'
2. Bupati Bantul; 3. Bupati Gunungkidul; 4. Bupati Kulon Progo; 5. Bupati Sleman; 6. Kepala Kanwil BPN DIY; 7. lnspektur Daerah lstimewa Yogyakarta; 8. Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta; 9. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta; 10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1-u.. /ftS'° /ot,,/� TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 313/KEP/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERHITUNGAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL
s.d Rp. 10 miliar
=
(4°/o x Rp. 10 miliar)
di atas Rp. 10 miliar = s.d Rp. 15 miliar
(Rp. 400.000.000,00) + (3o/o x Rp. 5 miliar)
di atas Rp. 15 miliar = s.d Rp. 30 miliar
(Rp. 550.000.000,00) + (2%> x Rp. 15 miliar)
di atas Rp. 30 miliar = s.d Rp. 50 miliar
{Rp. 850.000.000,00) + (1% x Rp. 20 miliar)
di atas Rp. 50 miliar = s.d Rp. 100 miliar
(Rp. 1.050.000.000,00) + (0,50% x Rp. 50 miliar)
di atas Rp. 100 miliar = s.d Rp. 250 miliar
(Rp.1.300.000.000,00) + (0,25°/o x Rp. 150 miliar)
di atas Rp. 250 miliar = s.d Rp. 500 miliar
(Rp.1.675.000.000,00) + (0,20% x Rp. 250 miliar)
di atas Rp. 500 miliar
=
(Rp.2.175.000.000,00) + (0,15% kerugian tanah-Rp. 500 miliar))
X
(Nilai
ganti
