SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Paru Respira;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Respira DIY. 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Paru Respira DIY. 6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Rumah Sakit Paru Respira, terdiri dari: a. Direktur; b. Seksi Pelayanan Medik; c. Seksi Penunjang Medik; d. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; e. Subbagian Keuangan;
f. Subbagian Umum; g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit-Unit Non Struktural. BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Rumah Sakit Paru Respira Pasal 3 (1) Rumah Sakit Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan saluran pernafasan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Paru Respira mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja Rumah Sakit Paru Respira; b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan paru dan saluran pernafasan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis; d. pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan; e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; f.
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
g. penyusunan Respira;dan
laporan
pelaksanaan
tugas
Rumah
Sakit
Paru
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Seksi Pelayanan Medik Pasal 4 (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap bagi penderita penyakit paru dan saluran pernapasan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan medik; c. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan pada gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan rujukan; d. penyelenggaraan upaya tindak lanjut hasil pengobatan; e. pelaksanaan kemitraan (jejaring) upaya kesehatan paru dan saluran pernapasan; f. penyelenggaraan manajemen mutu rumah sakit; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Medik; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Seksi Penunjang Medik Pasal 5 (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penunjang medik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis penunjang medik; c. penyelenggaraan pelayanan gizi, laboratorium, radiologi, fisioterapi, sanitasi, dan pemulasaraan jenazah; d. pengelolaan alat kesehatan dan farmasi; e. penyelenggaraan pemasaran dan promosi Rumah Sakit; f. pengelolaan rekam medik; g. pelaksanaan monitoring, valuasi dan penyusunan laporan program Seksi Penunjang Medik; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi Pasal 6 (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan program, data, dan
teknologi informasi; c. penyusunan dan pengkoordinasian program Rumah Sakit;
d. penyusunan anggaran keuangan Rumah Sakit; e. pengelolaan data dan informasi Rumah Sakit; f. penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; g. pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Rumah Sakit; h. penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program
Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Subbagian Keuangan Pasal 7 (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan keuangan rumah sakit; c. pengelolaan keuangan rumah sakit; d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit; e. pelaksanaan akuntansi keuangan Rumah Sakit; f. pengelolaan keuangan jaminan kesehatan; g. pelaksanaan verifikasi anggaran Rumah Sakit; h. penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran Rumah Sakit; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Subbagian Umum Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum;
c. pengelolaan kearsipan; d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Rumah Sakit; e. pengelolaan barang; f. pengelolaan data kepegawaian Rumah Sakit; g. penyiapan bahan mutasi pegawai Rumah Sakit; h. penyiapan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit; i. penyiapan bahan pembinaan pegawai Rumah Sakit; j. penyelenggaraan kehumasan Rumah Sakit; k. pengelolaan kepustakaan Rumah Sakit; l. penyiapan bahan ketatalaksanaan Rumah Sakit; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai keahlian masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim. (3) Pejabat Fungsional pada Rumah Sakit Paru Respira dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur. (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sesuai dengan
BAB V UNIT-UNIT NON STRUKTURAL Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern Pasal 10 (1) Satuan Pengawas Intern merupakan Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern Rumah Sakit. (2) Pembentukan Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur. (3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Bagian Kedua Komite Pasal 11 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit. (2) Pembentukan dan perubahan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum. (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Bagian Ketiga Instalasi Pasal 12 (1) Instalasi merupakan unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggaraakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit. (2) Pembentukan dan perubahan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan. (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur rumah sakit. (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenagatenaga fungsional dan atau non medis. Bagian Keempat Staf Medik Fungsional Pasal 13 (1) Staf medik fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36); b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15); c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 81 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001
