SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY. 3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY. 4. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. 5. Unit-unit Non Struktural adalah unit-unit yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Rumah Sakit Jiwa Grhasia, terdiri dari: a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari : 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
b) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap. 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan b) Seksi Penelitian dan Pengembangan. c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari : 1. Bagian Umum, terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Subbagian Sumberdaya Kemasyarakatan.
Manusia,
Hukum
dan
Hubungan
2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari : a) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan b) Subbagian Keuangan. d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan e. Unit-unit Non-Struktural. BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pasal 3 (1) Rumah Sakit Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya secara paripurna. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Jiwa Grhasia mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Rumah Sakit; b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kesehatan lainnya; f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Wakil Direktur Pelayanan Pasal 4 (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, penelitian, dan pengembangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Direktur Pelayanan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyusunan rencana pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penelitian dan pengembangan; c. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penelitian pengembangan; d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penelitian dan pengembangan; e. pembinaan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik, penelitian dan pengembangan; f. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, penelitian dan pengembangan; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program wakil direktur pelayanan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Bidang Pelayanan Medik Pasal 5 (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan gawat darurat, pelayanan medik rawat jalan dan pelayanan medik rawat inap. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan gawat darurat, pelayanan medik rawat jalan, dan pelayanan medik rawat inap; c. koordinasi pelaksanaan program kegiatan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Medik; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. Pasal 7 (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan gawat darurat, dan pelayanan medik rawat jalan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan gawat darurat dan pelayanan medik rawat jalan; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan medik gawat darurat dan rawat jalan; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan medik gawat darurat dan rawat jalan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
program
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik rawat inap. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan medik rawat inap;
c. penyiapan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan medik rawat inap; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan medik rawat inap; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi pelayanan Medik Rawat Inap; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Bidang Pelayanan Keperawatan Pasal 9 (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap; c. koordinasi pelaksanaan program kegiatan, fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
program
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap. Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat dan pelayanan keperawatan rawat jalan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat dan pelayanan keperawatan rawat jalan; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat dan rawat Jalan; d. pemantauan pelaksanaan asuhan keperawatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
program
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat inap; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan asuhan keperawatan rawat inap; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan rawat inap; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; dan
program
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian dan Pengembangan Pasal 13 (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penelitian dan pengembangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan pelayanan penelitian dan pengembangan; c. koordinasi pelaksanaan program kegiatan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik dan pelayanan penelitian dan pengembangan;
d. pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang medik, penelitian dan pengembangan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian, dan Pengembangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan b. Seksi Penelitian dan Pengembangan. Pasal 15 (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medik; d. pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang medik; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
program
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis pendidikan, penelitian, dan pengembangan; c. penyiapan koordinasi kegiatan fasilitasi dan pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengembangan; d. fasilitasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kerumahsakitan; e. pemantauan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta kerumahsakitan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Wakil Direktur Umum dan Keuangan Pasal 17 (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan data dan teknologi informasi, keuangan, efisiensi dan tatalaksana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis administrasi umum dan keuangan; c. koordinasi dan penyusunan program kerja rumah sakit; d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan tatalaksana rumah sakit; e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian rumah sakit; f. pengelolaan keuangan dan barang rumah sakit; g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja rumah sakit; i. pengendalian dan pengawasan program administrasi umum dan keuangan; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program administrasi umum dan keunagan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Bagian Umum Pasal 18 (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, sumber daya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis ketatausahaan, sumber daya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat; c. koordinasi pelaksanaan program kegiatan, fasilitasi dan pengembangan mutu ketatausahaan, sumber daya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta ketatalaksanaan;
e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; f. pengelolaan barang; g. penyelenggaraan urusan hukum; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Umum; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Subbagian Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan. Pasal 20 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan rumah sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. pengelolaan barang; d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Rumah Sakit; e. pelayanan transportasi; f. pengelolaan kepustakaan Rumah Sakit; g. penyiapan bahan ketatalaksanaan Rumah Sakit; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Tata Usaha; dan
program
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Subbagian Sumberdaya Manusia, Hukum, dan Hubungan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan data kepegawaian Rumah Sakit; c. penyiapan bahan mutasi pegawai Rumah Sakit;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit; e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Rumah Sakit; f. penyelenggaraan urusan hukum di Rumah Sakit; g. pelaksanaan kehumasan Rumah Sakit; h. pemantauan pelaksanaan program Subbagian Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Bagian Program dan Keuangan Pasal 22 (1) Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja rumah sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyusunan program kerja Rumah Sakit; c. pengelolaan keuangan Rumah Sakit; d. penyusunan laporan kinerja rumah sakit; e. pengelolaan data dan penyusunan sistem informasi rumah sakit ; f. pengembangan sistem dan teknologi informasi; g. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Sakit;
program Rumah
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Program dan Keuangan; dan j. pelaksanaan tugas lain tugas dan fungsinya.
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
Pasal 23 Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan b. Subbagian Keuangan.
Pasal 24 (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas merencanakan, memantau, mengevaluasi program, mengelola data, dan sistem informasi serta pelaporan kinerja Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
(1)
a. penyusunan program kerja; b. penyusunan program kerja Rumah Sakit; c. penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit; d. pengelolaan data dan penyusunan sistem informasi rumah sakit ; e. pengembangan sistem dan teknologi informasi; f. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis; g. pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Rumah Sakit; h. penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit; i. penyusunan laporan program Rumah Sakit; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan
program
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
dimaksud
pada
ayat
(1)
a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan keuangan Rumah Sakit; c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit; d. pelaksanaan akuntansi keuangan Rumah Sakit; e. pelaksanaan verifikasi anggaran Rumah Sakit; f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Rumah Sakit; g. pemantauan pelaksanaan keuangan Rumah Sakit; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
program
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai keahlian masing-masing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan pengawasan dapat dibagibagi dalam tim. (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur. (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional ketentuan peraturan perundang-undangan.
berdasarkan sifat, jenis, dan dilakukan
sesuai
dengan
BAB V UNIT-UNIT NON STRUKTURAL Bagian Kesatu Dewan Pengawas Pasal 27 (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit. (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. Bagian Kedua Satuan Pemeriksaan Internal Pasal 28 (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern Rumah Sakit. (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur. Bagian Ketiga Komite Pasal 29 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan. (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Bagian Keempat Instalasi Pasal 30 (1) Instalasi merupakan unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit. (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan. (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan non medis. (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur. (6) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur. Bagian Kelima Staf Medik Fungsional Pasal 31 (1) Staf medik fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Grhasia (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 80
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001
