GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa setiap usaha atau kegiatan pembuangan limbah cair ke dalam air yang berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan; b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair; c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud; d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tata Pengaturan Air; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/KPTS/1992 tentang Peruntukan Sungai di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157A/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KPTS/1998 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BAB I KEGIATAN WAJIB IZIN Pasal 1 (1) (2) (3)
Setiap jenis usaha atau kegiatan yang membuang limbah cair ke dalam air wajib izin; Usaha dan atau kegiatan yang wajib izin ditetapkan berdasarkan jenis besaran kegiatan dan atau debit limbah cair yang dibuang ke badan air; Usaha dan atau kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat mencakup usaha dan atau kegiatan industri, Sarana Kepariwisataan, Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB II PERIZINAN Pasal 2
(1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah cair harus mengajukan permohonan izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Pengajuan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair harus memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif a. Syarat Teknis : 1. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi. 2. Perkiraan debit limbah, kualitas limbah dan sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah. 3. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi. 4. Denah Tata Letak saluran pembuangan limbah cair. 5. Skema Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan tata kerjanya. 6. Prosedur penanggulangan keadaan darurat. b. Syarat Administratif : 1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dan atau bukti diri yang sah. 2. Fotocopy Izin usaha atau Izin menyelenggarakan Pelayanan 3. Fotocopy Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL, bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL. 4. Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi wajib UKL dan UPL. c. Berkas pengajuan permohonan izin sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) butir a dan b tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) dan dalam berkas yang terpisah. (3) Untuk meneliti persyaratan Teknis dan Administratif sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (4) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan ketentuan pengajuan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2) keputusan ini. BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN Pasal 3
(1) a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta, dengan mengisi Formulir sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini; b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah menerima berkas pengajuan permohonan izin memberikan bukti penerimaan pengajuan izin; (2) a. Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi secara lengkap dan benar sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, maka izin diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja. b. Dalam hal pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis dan administrasi secara lengkap dan benar sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, maka selambatlambatnya 30 hari (tiga puluh) hari kerja, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan jawaban atas permohonan izin dimaksud. c. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dapat diambil oleh pemohon dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah. BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN Pasal 4 (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dikenakan retribusi. (2) Pembayaran retribusi izin melalui Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) diatas wajib menyetor hasil penerimaan retribusi ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1x24jam. (4) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan debit limbah cair yang dibuang serta sifatnya dari limbah tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan operasional usaha dan atau kegiatan, pemrakarsa usaha dan atau kegiatan perusahaan wajib melaporkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya akan meninjau kembali terhadap izin Pembuangan Limbah Cair yang telah diterbitkan.
BAB VI PENUTUP Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 10 Mei 2000
YOGYAKARTA
KEPALA
GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA
HAMENGKU BUWONO X SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta 3. Menteri Negara Otonomi di Jakarta 4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Jakarta. 5. Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri di Jakarta 6. Pimpinan DPRD Tingkat I se Propinsi DIY 7. Bupati/Walikota se Propinsi DIY di Yogyakarta 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen se propinsi DIY 9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY 10. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja dalam Lingkungan Kerja Propinsi DIY 11. Kepala BTKL Yogyakarta di Yogyakarta 12. Kepala LAKFIP UGM Yogyakarta Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Hal
: Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair
Yogyakarta Kepada Yth Gubernur DIY dalam hal ini Kepala BAPEDALDA Propinsi DIY Jl. Tentara Rakyat Mataram 53 Telepon (0274) 563014 YOGYAKARTA 55231
Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Alamat : Jabatan : Bertindak untuk dan atas nama perorangan/PT/CV/UD/Fa/Koperasi/Yayasan Alamat : Mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair bagi usaha dan atau kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan 3. Fotocopy Persetujuan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL 4. Fotocoy Surat Izin Usaha/Surat Izin menyelenggarakan pelayanan 5. Data Perusahaan (Lampiran II) 6. Denah Lokasi Kegiatan (Lampiran III) 7. Gambar Teknis Instansi Pengolahan Limbah Cair 8. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat 9. Hasil pemeriksaan limbah cair (asli) Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk berkas/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih. Pemohon .........................................
Yogyakarta, 10 Mei 2000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN II.1 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
:
2. Alamat Perusahaan
:
3. Jenis Usaha/Kegiatan
:
4. Kapasitas Terpasang
:
5. Jenis Produksi
:
6. Jenis Produk Utama
:
7. Jenis Produk Sampingan
:
8. Jumlah Kebutuhan Air
:...............................................................m3/hari
9. Sumber Air
:
10. Bahan Baku dan Bahan
:
Penolong
:..............................................................................................
11. Sifat Limbah
: (B3/Non B3)*
12. Perkiraan Debit Limbah
:..............................................................m3/Hari
Cair 13. Badan Penerima Air
: (sungai/selokan/riool)*
Buangan Yogyakarta,
DIREKTUR * Coret yang tidak perlu
Yogyakarta, 10 Mei 2000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN II.2 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
:
2. Alamat Perusahaan
:
3. Jenis Usaha/Kegiatan
: (Hotel/Restoran/Rumah Makan/Catering/laundry)*
4. Kapasitas
:
5. Volume Limbahi
:......................................................m3/hari
6. Jumlah Kebutuhan Air
:......................................................m3/hari
7. Sumber Air
:
8. Badan Penerima Air
: (sungai/selokan/riool)*
Buangan Yogyakarta,
DIREKTUR * Coret yang tidak perlu
Yogyakarta, 10 Mei 2000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN II.3 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DATA SARANA PELAYANAN KESEHATAN 1. Nama
:
Perusahaan/Yayasan 2. Alamat
:
3. Jenis Kegiatan
: Rumah Sakit Balai POM/BTKL/Lab Klinik
4. Kapasitas
:
5. Rata-Rata Kunjungan
: a. Rawat Jalan
orang/hari
b. Rawat Inap.......................................orang/hari
6. Kebutuhan Air
:
m3/hari
7. Sifat Limbah
: (B3/Non B3)*
8. Sumber Air
:
9. Perkiraan Debit Limbah
:
m 3/Hari
Cair 10. Badan Penerima Air
: (sungai/selokan/riool)*
Buangan Yogyakarta,
DIREKTUR * Coret yang tidak perlu
Yogyakarta, 10 Mei 2000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 32 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR GAMBAR SITUASI KEGIATAN
1. Nama Perusahaan
:
2. Gambar Denah
:
U
Yogyakarta, 10 Mei 2000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
