GRAND DESIGN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

GRAND DESIGN PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

GRAND DESIGN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIANPERHUBUNGAN

i

Tim Penyusun PEMBINA Kementerian Perhubungan : E.E. Mangindaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Linda Amalia Sari, S.IP. PENGARAH Kementerian Perhubungan : Herry Bakti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Dra. Sri Danti Anwar, M.A. Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc. KONTRIBUTOR Konsultan

Kementerian Perhubungan

ii


: Rini Soerojo Hendy Hendharto Mimin Rukmini : Syamsu Rizal, S.T., M.T. Safruddin, S.E. Ir. Ari Winarni, M.Sc. Drs. Mokhammad Khusnu Drs. Noviansyah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Dra. Valentina Ginting, M.Si Dra. Helsyanita Siti Mardiyah, S.Pt., M.Si. Dwi Supriyanto, S.H. Nani Dwi Wahyuni, S.E., M.I.S. Renna Juleha PENYUNTING Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Dra. Valentina Ginting, M.Si.

DESAIN DAN VISUAL

: Tugas Suprianto

ISBN

: 978-979-3247-79-3

Cetakan pertama tahun 2013 diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan


iii

iv


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR SEKRETARIS KEMENTERIAN

P

engarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada buku II dan I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan dalam system perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilih dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang respontif gender. Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai pelaksana pembangunan dalam melaksanakan tugasnya, terikat untuk menggunakan prinsip pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Apalagi dalam kebijakan sebelumnya, yakni Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan. Untuk menjamin terintegrasinya prinsip pengarusutamaan Gender dalam misi dan arah kebijakan penyelenggaraan transportasi khususnya transportasi udara, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian


v

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah selesai menyusun panduan Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Subsektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim konsultan: Bapak Hendy Hendharto, Ibu Rini Soerojo, dan Ibu Mimim Rukmini serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami berharap Panduan Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Subsektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara bagi pihak internal pembuat dan pelaksana kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dan pihak internal yang membutuhkan pelayanan yang berperspektif gender dalam menikmati dan memanfaatkan berbagai pelayanan Subsektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Kementerian,

Sri Danti Anwar

vi


DIREKTORAT AT JENDERAL JENDERA RA AL PERHUBUNGAN PERHUB UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

G

rand Design pelaksanaan PUG Sub Sektor Transportasi Udara disusun dalam rangka melaksanakan amanah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Perhubungan tanggal 19 Januari 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan.

Perihal perwujudan penyediaan dan pelayanan sarana prasarana transportasi dengan kesetaraan gender khususnya untuk transportasi udara telah terakomodir dalam beberapa peraturan yang ditetapkan. Namun dalam hal perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan maupun evaluasinya dirasakan belum optimal. Sehingga dari penyusunan Grand Design ini diharapkan akan didapatkan rumusan kebijakan yang lebih terarah, efisien dan efektif agar pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan khususnya sub sektor transportasi udara dapat berjalan secara optimal. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami tujukan kepada Tim Penyusun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kerjasamanya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta semua


vii

pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara dapat tersusun. Saran dan masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara. Akhir kata, semoga buku Grand Design ini dapat menjadi acuan dalam hal pengoptimalan pelaksanaan PUG di subsektor transportasi udara.

Jakarta, Februari 2013 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HERRY BAKTI Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19530419 198003 1001

viii


DAFTAR ISI

Pengantar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

v

Pengantar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

vii

Daftar Isi

ix

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

3

1.2 Dasar Hukum

6

1.3 Maksud dan Tujuan

7

1.4 Ruang Lingkup

8

1.5 Keluaran (Output)

8

1.6 Manfaat

9

BAB 2. KONSEP DAN METODOLOGI

11

2.1 Landasan Teori

13

2.2 Metodologi

17

2.3 Konsep Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara

19


ix

BAB 3. SINKRONISASI KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA DAN PRINSIP PENGARUSUTAMAAN GENDER

23

3.1 Sinkronisasi Kebijakan Sektor Perhubungan dan Prinsip PUG

25

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara dan Prinsip PUG

30

3.3 Kondisi Hasil Sinkronisasi Kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara dan Prinsip PUG

36

BAB 4. GRAND DESIGN PELAKSANAAN PUG DALAM SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

41

4.1 Proses Bisnis Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara

44

4.2 Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara

53

4.3 Rancangan Surat Keputusan Dirjen Hubud tentang SOP pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara

BAB 5. PENUTUP

x


54

59

BAB 1 PENDAHULUAN


1

BAB I PENDAHULUAN

2


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Salah satu prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pembangunan nasional adalah pengarusutamaan gender, disamping tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran (output) pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang. Diharapkan dengan dijiwainya 3 (tiga) prinsipprinsip pengarusutamaan yakni gender, tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan jangka menengah akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai pelaksana pembangunan dalam melaksanakan tugasnya, terikat untuk menggunakan prinsip pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Apalagi dalam kebijakan sebelumnya, yakni Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap


3

tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan. Kementerian Perhubungan yang merupakan penyusun dan pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara terikat dengan prinsip pengarusutamaan gender dalam operasional kerjanya. Pengarusutamaan gender ini menjadi prinsip untuk melaksanakan misi Kementerian Perhubungan seperti yang disebutkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014. Untuk periode Renstra 2010-2014, Kementerian Perhubungan menetapkan lima misi yang diembannya, yakni pertama, meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; kedua, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; ketiga, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; keempat, melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan penegakan hukum secara konsisten; dan kelima, mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga terikat untuk mengarusutamakan gender dalam 6 (enam) arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan transportasi di Indonesia seperti termuat dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014, yakni: 1) Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional; 2) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi;

4


3) Membuka ruang/kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi; 4) Meningkatkan peran masyarakat, BUMN, dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi dalam upaya peningkatan efesiensi dalam penyelenggaraan transportasi; 5) Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif; 6) Mendorong pembangunan transportasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Untuk memberikan muatan substansi prinsip pengarusutamaan gender dalam misi dan arah kebijakan penyelenggaraan transportasi, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan KPPPA melalui MOU No. 31/Men PP dan PA/01/2011 dan No. PM 6 Tahun 2011, sebelumnya telah didahului dengan kegiatan bersama berupa penyusunan “Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan” pada tahun 2010. Dalam panduan ini sudah teridentifikasi dan tersajikan isu gender dan data dukung gender sektor Perhubungan di Kementerian Perhubungan, serta kaitannya dengan lintas sektor maupun sub sektor, seperti di Ditjen Perhubungan Udara. Dari identifikasi isu gender yang ada, Kementerian Perhubungan telah selesai menyusun rencana intervensi kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan kesenjangan gender, terutama selama periode Renstra 2010-2014. Pada akhirnya, dalam lingkup Kementerian Perhubungan diharapkan dapat tersusunnya sebuah Grand Strategy Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Sementara itu untuk lingkup sub sektor dapat disusun Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara.


5

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan merupakan mandat dari peraturan perundangan dan berikut dasar hukum yang melandasinya, antara lain: 1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara; 4) Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; 5) Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014; 6) Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 7) Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 8) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 20052025; 10) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1134 Tahun 2012; 11) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 12) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68

6


Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; 14) Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2005 tentang SNI 03-70462004: Terminal Penumpang Bandar Udara; 15) Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 2005 tentang SNI 03-70492004: Perancangan Fasilitas Bagi Pengguna Khusus di Bandar Udara; 16) SK Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/347/XII/99 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara; 17) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/317/IV/2011 tentang Target Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 18) Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 31/Men PP dan PA/01/2011 dan No. PM 6 Tahun 2011 tertanggal 19 Januari 2011; 19) “Gerakan Nasional Standardisasi Toilet Umum Indonesia” dari Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 9 September Tahun 2004; 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud diadakannya Penyusunan Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan adalah untuk mengkaji dan memformulasikan grand design pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai jenis pelayanan internal dan eksternal Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.


7

2. Tujuan 1) Memetakan dan melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan; 2) Menyusun grand design pelaksanaan pelayanan yang responsif gender di bidang perhubungan, khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara; 3) Menyusun grand design pelaksanaan pelayanan yang responsif gender di bidang perhubungan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di seluruh Sub Sektor pada Kementerian Perhubungan. 4) Tersusunnya rancangan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Strategi Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan 20102014 dengan pilot project atau percontohan pertama di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di seluruh sub sektor pada Kementerian Perhubungan. Grand Design ini terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut : Bab I Pendahuluan; Bab II Konsep dan Metodologi; Bab III Sinkronisasi Kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara dan Prinsip Pengarusutamaan Gender; Bab IV Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara dan Bab V Penutup.

1.5 Keluaran (Output) Penguatan dasar hukum Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman dan atau SOP pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara.

8


1.6 Manfaat Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara. Diharapkan dengan adanya Grand Design Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara ini, bagi pihak internal pembuat dan pelaksana kebijakan akan memberikan kejelasan terhadap suatu proses pelayanan yang berdasarkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender, sekaligus memberikan peningkatan mutu pelayanan kepada pihak eksternal yang membutuhkan pelayanan yang berperspektif gender. Selain itu terjadi peningkatan kepuasan pihak eksternal yang memanfaatkan berbagai pelayanan Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sekaligus peningkatan kinerja organisasi secara terukur dan berkesinambungan sesuai tuntutan Reformasi Birokrasi.


9

10


BAB 2

KONSEP DAN METODOLOGI


11

12


BAB 2 KONSEP DAN METODOLOGI

2.1 Landasan Teori Untuk menyusun Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan 2010-2014 diperlukan suatu pendekatan pemetaan proses bisnis pelayanan, khususnya pelayanan publik yang menyeluruh dan menghasilkan nilai pelayanan yang baik. Pendekatan pemetaan proses bisnis tersebut diharapkan akan menghasilkan peta proses secara komprehensif sehingga mampu memetakan proses internal dan eksternal serta mampu menjawab kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Ada berbagai definisi Proses Bisnis/Urusan (Business Process), diantaranya adalah: •

A process of business activity is defined as a series of actions which are carried out in order to achieve the stated objective.

•

Urutan aktivitas secara logis yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang menyeluruh dan memberi nilai bagi pelanggan.

•

Suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.


13

•

Davenport (1993) mendefinisikan proses bisnis sebagai: “Aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu”.

Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa sub proses yang masingmasing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari sub prosesnya. Beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis adalah: 1) Definitif: suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. 2) Urutan: suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. 3) Pelanggan: suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. 4) Nilai tambah: transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. 5) Keterkaitan: suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. 6) Fungsi silang: suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

Lihat gambar alur 2.1., pada gambar alur tersebut, proses bisnis menghasilkan suatu hasil yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Setiap proses terkadang melibatkan banyak tahapan yang memiliki satu atau lebih sasaran. Tahapan-tahapan tersebut merupakan gambaran dari aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah terdefinisikan. Proses bisnis yang efektif dapat menghasilkan nilai-nilai keunggulan tersendiri, mampu menumbuhkan peluang dan menjadi dasar bagi pengembangan program dan kegiatan.

14


GAMBAR ALUR 2.1 PROSES HIERARKI BISNIS

Dalam perkembangan konsep proses bisnis, BPM adalah termasuk pendekatan yang terkini dengan karakteristiknya adalah bahwa peta proses bersifat end-toend lintas bidang/unit/organisasi di dalam rangka menciptakan customer value. Hasil pemetaan proses dengan pendekatan BPM akan memiliki pemahaman yang luas, dampak yang lebih strategis, seluruh proses lebih mudah dikendalikan dan dievaluasi, dan kualitas hasil yang relatif mudah diukur berdasarkan output dan outcome.


15

Secara skematis posisi dan kedudukan konsep bisnis proses dapat digambarkan pada bagan berikut :

1980s

1990s

2000s Balance Scorecard

Porter Value Chains

Business Process Management

Process framework (SCOR, CIBIT, eTOM)

Rumler-Brache Performance Improvement Business Process Reengineering

Business Process Architectures

Secara ringkas pertanyaan-pertanyaan dalam pemetaan proses dengan pendekatan BPM adalah sebagai berikut:

16

1.

How to identify goals and design the process?

2.

How to organize and govern process development efforts?

3.

How to create policies support this process?

4.

How to maintain policies that cover multiple processes?

5.

How to create directions for external stakeholders support this process?

6.

How to create and maintain external stakeholders relations and rules support this process?

7.

How to create and maintain external stakeholders awareness and capability support this process?

8.

How to monitor, analyze, evaluate, and report process implementation and performance?


Secara umum pendekatan BPM dalam memetakan proses pelayanan organisasi Kementerian Perhubungan Sub Sektor Perhubungan Udara meliputi pelayanan untuk Pengguna Jasa Pelayanan Internal (SDM/Pegawai Kementerian Perhubungan Sub Sektor Perhubungan Udara dan mitra operator pelayanan) dan Pengguna Jasa Pelayanan Eksternal/Publik (publik pengguna pelayanan perhubungan udara).

2.2 Metodologi Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah: 1) Studi Dokumen dan Literatur Studi dokumen dan literatur dalam penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan ini, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai peraturan perundangan dan turunannya terkait pelaksanaan PUG, kebijakan Sektor Perhubungan, dan kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebijakan Sektor Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan Udara yang sudah mengapresiasi prinsip PUG dan yang masih netral atau belum memasukkan prinsip PUG di dalamnya. 2) In-Depth Interview In-depth interview atau wawancara mendalam dalam penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dilakukan dengan mewancarai beberapa pejabat pada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta Kelompok Kerja PUG (Pokja) dengan para anggotanya sebagai Gender Focal Point Kementerian Perhubungan untuk memperoleh kesepahaman maksud, tujuan, dan kerangka substansi.


17

3) Focus Group Discussion dan Workshop Focus Group Discussion (FGD) dan workshop dalam penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dilakukan beberapa kali dengan mengundang peserta dari kalangan: 1) Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator, 2) Operator atau pelaksana Perhubungan Udara sebagai penyedia pelayanan transportasi udara untuk penyelenggaraan bandar udara, penyelenggaran angkutan udara, dan pelayanan navigasi penerbangan. Proses FGD dan workshop ini dilakukan untuk menggali dan memperkaya mengenai kebijakan dan pelaksanaan PUG pada Kementerian Perhubungan, dengan pilot project Sub Sektor Perhubungan Udara.

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah: 1) Business Process Management Analysis Business Process Management Analysis dalam penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dilakukan untuk memetakan semua fungsi organisasi yang menjalankan pelayanan internal dan eksternal Sub Sektor Perhubungan Udara, serta mengidentifikasi seluruh permasalahan implementasi PUG dalam pelayanan Sub Sektor Perhubungan Udara yang berperspektif gender. Business Process pelayanan Sub Sektor Perhubungan Udara terdiri dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk melayani secara internal dan eksternal organisasi, baik yang berbentuk sistem pelayanan maupun fasilitas pelayanan yang berperspektif gender. Hasil dari analisis proses bisnis adalah peta spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang dan secara jelas mendefinisikan input, proses,output, outcome dan impact pelayanan internal dan eksternal yang berperspektif gender pada Sub Sektor Perhubungan Udara.

18


2) Analisis Kebijakan (Policy Analysis) Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan menjadi rekomendasi kebijakan dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Pengimplementasian PUG ke dalam kebijakan pelayanan Sektor Perhubungan bisa efektif terlaksana bila mendapat dasar yang kuat berupa Grand Strategy di setiap aspek kebijakan, baik secara legal, strategikal, taktikal, operasional, serta monitoring dan evaluasi.

2.3 Konsep Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Kerangka pikir dalam penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara, bisa dilihat pada gambar alur 2.2. Demokratisasi dan globalisasi berimplikasi pada semakin terbukanya bangsa dan negara Indonesia terhadap ide-ide kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia selama ini telah ikut men-dorong dan meratifikasi berbagai konvensi dunia tentang gender, bahkan sejak awal dengan ikut meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap komitmen masyarakat Internasional CEDAW diwujudkan dengan meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.


19

GAMBAR ALUR 2.2 KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN GRAND DESIGN PELAKSANAANPUG SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

Dinamika Poleksosbud Global &Nasional

Ratifikasi CEDAW dan Konvensi lain terkait Gender

Grand Strategy Pelaksanaan PUG Sektor Perhubungan

Sinkronisasi Kebijakan Subsektor Perhubungan Udara dan Prinsip PUG

Perundang-undangan dan Kebijakan PUG Nasional

Sinkronisasi KebijakanSektor Perhubungan dan Prinsip PUG

Grand Design Pelaksanaan PUG Subsektor Perhubungan Udara

Dalam proses pembentukan konvensi-konvensi kesetaraan gender, pemerintah Indonesia aktif berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan komitmen internasional yang menjadi dasar hukum negara-negara peserta dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan kesetaraan gender di masing-masing negara peserta. Oleh sebab itu, konvensi-konvensi tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia. Kemudian setelah 16 tahun meratifikasi CEDAW, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan”. Ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Lahirnya Inpres No. 9 Tahun 2000 ini diikuti oleh beberapa peraturan antara lain surat edaran

20


yang diterbitkan oleh Kementerian PP dan PA dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Kementerian PP dan PA menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.B/51.A/MenegPP/Dep.II/VI/2001 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang kemudian disempurnakan dalam Surat Edaran (SE) Meneg PP No. B.89/ Men.PP/Dep.II/IX/2002 tentang Penyempurnaan Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9/2000. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah juga menerbitkan SE No. 51/1232/SJ/ 2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, yang kemudian disempurnakan dalam SE Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 410/307/PMD tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132/2003, dan SE ini pun telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah kemudian diperbarui menjadi Permendagri No. 67 Tahun 2011. Kemudian Surat Edaran Bersama Bappenas dan Mendagri juga menerbitkan SE No. 0259/M. OON/I/2005 – 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 yang membuka ruang bagi masyarakat dan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Lahirnya berbagai surat edaran dan surat edaran bersama adalah komitmen untuk meningkatkan keberhasilan proses pengarusutamaan gender. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Proses pembangunan yang dimaksud adalah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan, baik di pusat dan daerah. Melalui strategi ini diharapkan terciptanya kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender di setiap K/L tingkat nasional dan daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL tahun 2010, diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL tahun 2011,


21

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL tahun 2012 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL tahun 2013, lalu PMK No. 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang semakin menguatkan kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender di tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, pelaksanaan pengarusutamaan gender langsung dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan NonDepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota. Lingkup kewenangan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pengintegrasian PUG sektor Perhubungan bisa efektif terlaksana bila mendapat dasar yang kuat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan. Untuk itu perlu disusun terlebih dahulu peta proses bisnis organisasi pelayanan internal (SDM organisasi Kementerian Perhubungan dan mitra operator) dan eksternal (publik pengguna layanan perhubungan). Tujuan kegiatan penyusunan peta proses bisnis pelayanan pada Kementerian Perhubungan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam struktur dan fungsi organisasi pelayanan Kementerian Perhubungan, baik di lingkup internal maupun eksternal, dan mengidentifikasi berbagai permasalahan serta alternatif solusinya.

22


BAB BAB 3 3 SINKRONISASI KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA DAN PRINSIP PENGARUSUTAMAAN GENDER GRAND DESIGN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIANPERHUBUNGAN

23

24


BAB 3 SINKRONISASI KEBJAKAN SUBSEKTOR PERHUBUNGAN UDARA DAN PRINSIP PENGARUSUTAMAAN GENDER 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Sektor Perhubungan dan Prinsip PUG Penyusunan Grand Strategy Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Perhubungan sangat mendesak setelah mencermati hasil isian “Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender” oleh KPP PA tahun 2011, menunjukkan bahwa dari tujuh prasyarat kunci pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,Kementerian Perhubungan masih belum memenuhi aspek kebijakan dan partisipasi masyarakat. Sementara aspek data gender masih tersedia secara parsial dan belum menyeluruh. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Perhubungan belum berjalan secara optimal untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender di bidang perhubungan. Pembangunan infrastruktur transportasi adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.


25

Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut peraturan perundangan Sektor Perhubungan yang secara substansi sudah responsif gender dan berguna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan: a.

Pasal 121 ayat (3) tentang data penumpang pra kedatangan atau keberangkatan penerbangan ke dan dari wilayah Indonesia tercantum keterangan tentang “jenis kelamin”;

b. Bagian Keenam Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-Anak, dan/atau Orang Sakit, Pasal 134 ayat (1); ayat (2) dan ayat (3) telah mengatur tentang pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak dan/atau orang sakit (fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga). c.

26

Pasal 239 telah mengatur tentang pelayanan berupa: •

Perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara terhadap penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia, anak-anak dan ibu merawat bayi (nursery) selama di terminal;

•

Tersedianya personil yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia serta;

•

Tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit dan lanjut usia;


2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian: a.

Pasal 54 ayat (1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas: e. penyandang cacat;

b. Pasal 131 ayat (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Ayat (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan. Selanjutnya, kondisi internal yang akan berpengaruh positif dalam penyelenggaraan PUG adalah dimulai dengan suksesnya pelaksanaan PUG. Namun walaupun telah terdapat beberapa peraturan yang responsif gender, masih terjadi adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Kementerian/Lembaga yang dilakukan setiap tahun dalam rangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menunjukkan kemajuan yang positif, seperti dalam hal komitmen pimpinan K/L untuk melaksanakan PUG. Terdapat 4 (empat) kriteria untuk mengetahui tingkat implementasi PUG oleh K/L, yakni: (1) Prasyarat PUG; (2) Aplikasi PUG; (3) Capaian Program; dan (4) Inovasi. Kementerian Perhubungan telah mengimplementasikan komitmen melaksanakan PUG melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.KP. 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Departemen Perhubungan, diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.163 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja Kegiatan Evaluasi Penerapan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2012. Namun demikian untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan


27

masih diperlukan pengintegrasian gender dalam aspek legal, strategikal, taktikal, operasional, dan monitoring dan evaluasi, terutama dalam Renstra. Disamping itu juga, telah ada Kesepakatan Bersama antara Kementerian PP dan PA dan Kementerian Perhubungan tentang PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak di bidang Perhubungan No. 31/MEN.PP dan PA/01/2011 dan No. PM 6 Tahun 2011. Forum yang digunakan untuk sosialisasi kepada seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui surat dari Sekretaris Jenderal dan ditindak-lanjuti dengan pembentukan Pokja PUG yang menghasilkan Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Para anggota Pokja PUG yang meliputi eselon I sampai staf mengadakan pertemuan untuk sosialisasi PUG, penyusunan PPRG dan Bimbingan Teknis PPRG. Para anggota Pokja dan focal point telah mendapatkan capacity building yang dilakukan oleh pakar gender dalam bentuk pelatihan dan pertemuan focal point. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dilakukan dengan salah satu alat analisis yakni Gender Analysis Pathway (GAP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK 02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan beserta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013. Analisis gender dimaksud memerlukan data terpilah sektor terkait untuk menggali kebutuhan, aspirasi serta kepentingan perempuan dan laki-laki sesuai kondisi setempat. Berbagai komitmen serta peraturan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan PUG telah disosialisasikan kepada seluruh EselonI di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilanjutkan dengan berbagai workshop menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan pendampingan dari KPPPA. Selanjutnya perlu pemantapan serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta monitoring dan evaluasi capaian kegiatan yang responsif gender.

28


Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, sesuai RPJMN 2010-2014, prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun ke depan agar menekankan pada isu gender sesuai amanah RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Buku II: Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan; Bab I: Kebijakan PUG dan Lintas Bidang (Kebijakan PUG dan Anak di K/L). Sehingga apabila mencermati prioritas pembangunan sarana dan prasarana berikut, maka pada butir-butir yang terkait dengan isu gender adalah: 1) Menjamin tersedianya infrastruktur guna mendukung peningkatan kesejahteraan (baik laki-laki maupun perempuan) yang difokuskan pada peningkatan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum; 2) Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing produk nasional yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing sektor riil, termasuk peningkatan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dengan memperhatikan isu gender melalui kerjasama dengan pemerintah; Peningkatan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata juga menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi barang untuk masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui penyediaan pelayanan angkutan (angkutan perintis) dari dan atau menuju daerah pedesaan. Sedangkan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan adalah wilayah perbatasan, pulau terluar/terpencil melalui pemberian subsidi transportasi perintis, melalui Public Service Obligation untuk angkutan penumpang kelas ekonomi kereta api dan angkutan laut. Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian PUG dengan mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan serta manfaat pembangunan kedalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Dalam penyelenggaraan infrastruktur sektor transportasi, hal lain yang juga penting mendapat perhatian terkait dengan masalah kewenangan Pemerintah


29

Pusat dan Daerah adalah penyelenggaraan sebagian infrastruktur sektor transportasi, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas perbantuan dan melimpahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk kegiatan fisik maupun non fisik. Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan semangat dalam paket UndangUndang Transportasi, yakni untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sarana/prasarana transportasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara dan Prinsip PUG Penyediaan jasa transportasi udara terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang satu sama lainnya saling terkait erat yaitu penyelenggaraan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara, serta pelayanan navigasi penerbangan. Bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas pokok yang disebutkan termasuk fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas untuk sisi udara serta fasilitas sisi darat. Sedangkan fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara diantaranya hotel, toko dan restoran. Perihal perwujudan pembangunan dan pelayanan prasarana transportasi dengan kesetaraan gender khususnya untuk transportasi udara telah terakomodir dalam beberapa peraturan yang ditetapkan. Seperti pembangunan dan penyediaan fasilitas terminal penumpang di bandar udara serta perancangan fasilitas bagi

30


pengguna khusus di bandara telah ditetapkan pedomannya yaitu khususnya dalam KM No. 20 Tahun 2005 tentang SNI 03-7046-2004: Terminal Penumpang Bandar Udara, KM No. 31 Tahun 2005 tentang SNI 03-7049-2004: Perancangan Fasilitas Bagi Pengguna Khusus di Bandar Udara serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/347/XII/99 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara. Sedangkan mengenai rasio kebutuhan toilet umum antara laki-laki dan perempuan untuk ketersediaannya di bandara mengikuti standar Toilet Umum Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam panduan “Gerakan Nasional Standardisasi Toilet Umum Indonesia” tahun 2004. Berdasarkan KM No. 20 Tahun 2005 dinyatakan bahwa dalam terminal penumpang disediakan fasilitas untuk penumpang (ruang konsesi) yang didalamnya termasuk nursery room. Selain itu juga telah diatur tentang standar luas terminal penumpang baik untuk domestik maupun internasional. Untuk terminal penumpang internasional, standar luas sebesar 17m2/jumlah penumpang waktu sibuk, sedangkan untuk terminal penumpang domestik yang melayani penumpang antara 500.000 s.d 1.000.000 orang sebesar 14 m2/jumlah penumpang waktu sibuk. Namun dalam implementasinya, ketersediaan fasilitas sisi darat khususnya kapasitas ruang dan fasilitas dalam terminal penumpang akan dirasakan kurang memenuhi rasa kenyamanan baik untuk penumpang laki-laki maupun perempuan terutama pada waktu terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, pada golden time atau saat terjadi keterlambatan penerbangan. Selain itu peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup tinggi (lebih dari 10 persen/tahun) mempunyai dampak yang cukup signifikan rasio penumpang terhadap fasilitas umum yang tersedia. Saat ini fasilitas umum pada terminal penumpang di bandar udara umum di Indonesia telah tersedia (seperti nursery room, smoking room, toilet wanita yang lebih banyak dibandingkan toilet lakilaki) meskipun kapasitasnya dirasakan masih kurang. Khususnya untuk bandara udara yang kecil, ketersediaan fasilitas khusus sangat kurang mengingat masih rendahnya jumlah penumpang pada bandar udara tersebut.


31

Mengenai standar kinerja operasional bandar udara yang terkait dengan tingkat pelayanan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang terkait dengan Tingkat Pelayanan (Level of Service) di Bandar Udara sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan. SKEP ini menerangkan bahwa tingkat pelayanan untuk jasa kebandarudaraan dalam lingkup pelayanan diterminal penumpang meliputi aspek keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan penumpang pesawat udara. Salah satu bentuk kenyamanan diterminal yaitu tentang kapasitas terminal, kesejukan dan kebersihan ruang terminal, kemudahan mengangkut bagasi, pelayanan informasi dan tersedianya fasilitas umum. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 239 telah diatur tentang pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara terhadap penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia, anak-anak dan ibu menyusui. Pelayanan tersebut berupa pemberian prioritas pelayanan di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, sarana bantu bagi orang sakit, menyediakan fasilitas nursery room, tersedianya personel khusus dan tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang diterminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit dan lanjut usia. Dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap masyarakat khususnya dalam hal pelayanan angkutan udara, salah satu kebijakan yang dilakukan Sub Sektor Perhubungan Udara adalah peningkatan aksesibilitas di daerah terpencil atau pedalaman yang tidak dapat dihubungi oleh moda transportasi udara lain. Hal ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk laki-laki maupun perempuan, mengurangi disparitas antar kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui penyelenggaraan angkutan transportasi udara perintis. Badan usaha angkutan transportasi udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan transportasi udara bukan niaga

32


yang melakukan kegiatan angkutan transportasi udara perintis diberi subsidi angkutan trasportasi udara perintis untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan transportasi udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, perihal perwujudan pelayanan sarana transportasi udara dengan kesetaraan gender telah diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 134, termasuk tentang pengangkutan untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak dan/atau orang sakit. Pelayanan tersebut berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan transportasi udara niaga seperti penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara, penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara, sarana bantu bagi orang sakit, dan sebagainya. Dari sisi pengoperasian perlu juga menjadi perhatian yang serius seperti ketepatan jadwal pemberangkatan pesawat udara guna menghindari adanya penumpukan penumpang di bandara yang akan menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang laki-laki dan perempuan. PUG atau Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Terkait IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersamaan dengan waktu dan proses penyusunan Grand Design PUG ini, IKU Ditjen Perhubungan Udara yang telah selesai direvisi dari peraturan menteri Nomor PM 85 Tahun 2010 menjadi Permenhub Nomor PM 68 tahun 2012 pada tanggal 28 Desember 2012 sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2010-2014. Berikut ini Indikator Kegiatan Utama Dirjen Perhubungan Udara:


33

TABEL 3.1 TARGET INDIKATOR KEGIATAN UTAMA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Sesuai Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 68 Tahun 2012

34

SASARAN STRATEGIS (SS)

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

a. Menurunnya dampak transportasi udara terhadap LINGKUNGAN melalui pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan emisi gas buang

1) Jumlah konsumsi energi dari sumber tak terbarukan untuk transportasi udara 2) Penurunan emisi gas buang CO2 dengan kegiatan peremajaan armada angkutan udara

juta liter/tahun

b. Meningkatnya KESELAMATAN jasa transportasi udara

3) Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat 4) Jumlah Air Traffic Incident dengan rasio 4:100.000 pergerakan

kejadian/1 juta flight cycle

c. Meningkatnya KEAMANAN jasa transportasi udara

5) Jumlah lolosnya barang-barang terlarang (prohibited items) yang terdiri dari security items, dangerous goods, dangerous artical, dan ancaman bom serta penyusupan orang/ hewan ke bandar udara

kejadian/ gangguan

e. Meningkatnya PELAYANAN jasa transportasi udara

6) Persentase pencapaian On Time Performance (OTP)

%

f. Meningkatkan pengembangan TEKNOLOGI transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

7) Persentase bandara yang memenuhi eco airport (AMDAL)

Bandara

g. Meningkatnya AKSESIBILITAS pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah

8) Jumlah rute pelayanan perintis 9) Jumlah penumpang perintis yang diangkut 10) Jumlah kota/daerah yang terhubungi

Rute orang/tahun kota/daerah


Ton CO2 / pax

insiden/ 1 juta pergerakan

SASARAN STRATEGIS (SS)

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

h. Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (sustainable growth)

11) Jumlah bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori 12) Jumlah penumpang yang diangkut 13) Jumlah kargo yang diangkut

Bandara

i. Meningkatnya pemenuhan STANDAR TEKNIS dan STANDAR OPERASIONAL sarana dan prasarana transportasi udara

14) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan 15) Jumlah bandar udara yang memiliki sertifikat

sertifikat

j. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

16) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 17) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 18) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinventarisasi

nilai

k. Peningkatan KUALITAS SDM

19) Jumlah Inspektur Penerbangan 20) Jumlah Personil Penerbangan yang memiliki lisensi

Orang Orang

l. Melanjutkan RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN

21) Jumlah kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Transportasi Udara

Kerjasama

m. Melanjutkan reformasi REGULASI

22) Jumlah peraturan yang diterbitkan di bidang Transportasi Udara

Peraturan

orang/tahun ton/tahun

Sertifikat

% Rp

Sumber: Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan


35

3.3 Kondisi Hasil Sinkronisasi Kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara dan Prinsip PUG Pelaksanaan prinsip PUG dalam kebijakan dan penyelenggaraan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan pada akhirnya diharapkan mencapai kebijakan dan penyelenggaraan sektor transportasi yang responsif gender. Pada 2014, pencapaian kebijakan dan penyelenggaraan sektor transportasi yang responsif gender, terutama untuk percontohan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2 TARGET SINKRONISASI KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA DAN PRINSIP PUG TAHUN 2014

PRASYARAT PUG

36

TEMUAN-TEMUAN

TARGET 2014

1. Komitmen

Kesepakatan Bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Kementerian Perhubungan tentang PUG dan PA di Bidang Perhubungan No. 31/MEN.PP dan PA/01/2011 dan No. PM 6 Tahun 2011

Permenhub tentang Pelaksanaan PPRG di setiap subsektor Perhubungan

2. Kebijakan

Renstra Kemenhub 2010-2014 telah disempurnakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender

Renstra yang berperspektif gender sudah terbit tahun 2012 agar dijadikan acuan untuk penyusunan Renstra Ditjen Perhubungan Udara

3. Kelembagaan PUG

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Perhubungan

Pokja PUG dengan anggota dan/atau focal point gender yang handal dan kompeten serta memiliki Rencana Kerja Pelaksanaan PUG


Prasyarat PUG

Temuan-temuan

Target 2014

4. SDM dan Anggaran

Para perencana telah mendapatkan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, namun masih di fasilitasi penuh oleh Kementerian PP dan PA serta pakar gender

• Para perencana yang kompeten dan handal dalam menyusun PPRG • SDM yang kompeten dan memiliki peluang yang sama, baik laki-laki dan perempuan • Alokasi anggaran yang mendukung program dan kegiatan yang responsif gender

5. Alat Analisis

Sudah menggunakan Gender Analysis Pathway dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Peningkatan, pemantapan, dan penjabaran Pedoman PPRG di sub sektor perhubungan

6. Data Gender

Pada tahun ini, Kementerian PP dan PA sedang memfasilitasi penyusunan Pedoman Data Terpilah

Tersedianya Data Terpilah dan/atau Data Gender yang diperbarui secara periodik guna mendukung program dan kegiatan di sub sektor perhubungan udara

7. Partisipasi Masyarakat

Sudah ada forum kerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); INACA; Women In Aviation, namun belum dilakukan sosialisasi tentang perlunya program/kegiatan yang responsif gender

1. Partisipasi swasta untuk investasi penyelenggaraan jasa transportasi udara yang mendukung aksesibilitas masyarakat yang responsif gender; 2. Keterlibatan masyarakat yang diwakili LSM, kelompok konsumen, kelompok profesional dalam pengawasan dan sosialisasi penyelenggaraan transportasi udara yang responsif gender.

Sumber: Diolah Tim Konsultan


37

Berbagai komitmen serta peraturan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan PUG telah disosialisasikan kepada seluruh eselonI di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilanjutkan dengan berbagai workshop menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan adanya pendampingan dari KPPPA, maka telah tersusun buku PanduanPPRG pada tahun 2011, dengan judul: “Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran”. Selanjutnya perlu pemantapan serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta monitoring dan evaluasi capaian kegiatan yang responsif gender. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan dengan narasumber para pejabat Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mitra-operator didapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Komitmen Kementerian Perhubungan telah memiliki komitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Perhubungan. Di samping itu, telah ada Kesepakatan Bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Kemenhub tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan No. 31/MEN.PP dan PA/01/2011 dan No. PM. 6 Tahun 2011. Peraturan ini telah disosialisasikan ke Eselon I sampai staf. Forum yang digunakan untuk mensosialisasikan adalah surat Sekretaris Jenderal kepada seluruh Unit Eselon 1 di Lingkungan Kemenhub dan melalui workshop. Untuk memperkuat komitmen pelaksanaan MoU yang telah disepakati bersama antara Kemenhub dan Kementerian PP dan PA, perlu ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pelaksanaan PUG di masingmasing subsektor.

38


2. Kebijakan Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014 belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan dan seluruh subsektor sudah merevisi renstra dengan memuat prinsip PUG dengan terbitnya Keputusan Menhub Nomor KP 1134 tahun 2012.

3. Kelembagaan PUG Kementerian Perhubungan telah memiliki Pokja Pelaksanaan PUG dan Focal Point Gender berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Perhubungan. Keanggotaannya meliputi eselon I sampai dengan staf, namun demikian sampai saat ini belum memiliki rencana kerja pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan.

4. SDM dan Anggaran Kementerian Perhubungan belum memanfaatkan anggotanya yang telah memperoleh Training of Trainees pengarusutamaan gender untuk menjadi fasilitator dalam peningkatan kapasitas di lingkungan Kementerian, tetapi masih menggunakan fasilitator dari Kementerian PP dan PA. Para perencana telah mendapatkan pelatihan tentang teknik analisis gender yang difasilitasi Kementerian PP dan PA serta pakar gender. Petugas aplikasi sebanyak 45 orang telah memperoleh pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pokja PUG sebesar Rp 451.696.000 dan jumlah ini belum cukup dibandingkan dengan kebutuhan kerja pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian Perhubungan.


39

5.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway. Kementerian Perhubungan juga telah memiliki Buku Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran. Dalam proses penyusunan Panduan tersebut, secara simultan subsektor perhubungan udara telah didampingi oleh Kementerian PP dan PA untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender hingga menghasilkan Gender Budget Statement (GBS) dan dokumen RKA-KL. Saat ini Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan belum melakukan penelaahan atas dokumen RKA-KL. Meskipun demikian, diharapkan Kementerian Perhubungan tetap konsisten menyusun GBS dalam rangka memenuhi Anggaran Berbasis Kinerja.

6. Data Gender Pada tahun 2012, Kementerian PP dan PA memfasilitasi Penyusunan Pedoman Data Terpilah menurut Jenis Kelamin sekaligus Penyusunan Data Terpilah di Sub Sektor Perhubungan Udara terkait data SDM, tenaga kerja, dan penerima manfaat.

7. Partisipasi Masyarakat Sampai saat ini, sudah melibatkan masyarakat dalam hal ini lembaga konsumen untuk memberi masukan dalam menyusun rancangan peraturan tentang Standar Pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan dan sosialisasi peraturan penyelenggaraan transportasi udara, antara lain INACA, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

40


BAB BAB 3 4 GRAND DESIGN PELAKSANAAN PUG DALAM SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA


41

42


BAB 4 GRAND DESIGN PELAKSANAAN PUG DALAM SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

P

rinsip Pengarusutamaan Gender harus mewarnai praktik pembangunan nasional sesuai arahan dari RPJMN 2010-2014. Tujuannya sangat jelas agar tercapai keadilan dan kesetaraan gender bagi warga negara Indonesia untuk aktif membangun bangsanya dan menikmati hasil pembangunan yang dikerjakan bersama sebagai sebuah bangsa, baik laki-laki atau perempuan.

Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi mengatur kebijakan sektor perhu-bungan di Indonesia dan bahkan menyelenggarakan langsung operasional penyelenggaraan transportasi di empat matra, selama ini masih memiliki permasalahan dalam menerapkan prinsip PUG terkait aspek legal, strategikal, taktikal, operasional, dan monitoring & evaluasi. Melalui pendekatan struktur kebijakan organisasi, maka dalam penyusunan Grand Strategy Pelaksanaan PUG Sektor Perhubungan, diperoleh struktur dan perangkat kebijakan PUG dalam lingkup organisasi Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :


43

TABEL 4.1 STRUKTUR DAN PERANGKAT KEBIJAKAN PUG DALAM LINGKUP ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Aspek Legal PUG

Peraturan Menteri Perhubungan

Aspek Strategik PUG

Renstra

Aspek Taktik PUG

Aspek Operasional PUG

Aspek Evaluasi PUG

Panduan GBS Program Anggaran SPM, NSPK, SNI

Prosedur Standar Kegiatan Standar Kompetensi

Standar Metode & Tools Monev

Pada aspek legal diperlukan strategi untuk memformalisasi kebijakan PUG melalui Peraturan Menteri Perhubungan. Selain harus diformalkan dalam aspek legal, maka kebijakan PUG sudah masuk dalam Renstra Kemenhub. Apabila kebijakan pelaksanaan PUG sudah terintegrasi dalam Renstra, maka dengan sendirinya Program, Kegiatan, Anggaran, SPM, NSPK, SNI, Prosedur Standar Kegiatan, Standar Kompetensi, dan Standar Metode & Tools Monev Kebijakan Pelaksanaan PUG oleh Pokja akan lebih mudah disusun dan dilaksanakan oleh Pokja PUG.

4.1 Proses Bisnis Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Pelaksanaan PUG di Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada akhirnya diharapkan akan mencapai impact “ Tercapainya Kesetaraan Gender Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan”. Dalam rangka mencapai impact tersebut, maka proses bisnis PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tersusun sebagaimana alur pada gambar alur 4.1.

44


GAMBAR ALUR 4.1 PROSES BISNIS PUG SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I M P A C T O U T C O M E O U T P U T

P R O C E S S

Terwujudnya Keseteraan Gender Sub Sektor Perhubungan Udara Kemeterian Perhubungan

Kepuasan Pegawai Berperspekif Gender

Peraturan Kepegawaian & Penilaian Kinerja yang RG

Kepuasan Pengguna Berperspekif Gender

Fasilitas yang RG: Toilet, Ruang Laktasi, Penitipan Anak

Pelayanan Angkutan Udara; Pre flight, in flight, post flight

Rumusan Kebijakan Eksternal yang RG

Merumuskan Kebijakan Internal yang RG

Merumuskan Kebijakan Eksteranal yang RG

Penyusunan Kebijakan, Kelembagaan & Rencana Kerja

Rencana Strategis, Program, Anggaran, Kegiatan, SPM, NSPK, Standar Kompetensi

Peran Serta Masyarakat

Pelayanan bandar udara: Fasilitas bagi wanita dan pengguna berkebutuhan khusus

Rumusan Kebijakan Internal yang RG

Permen Perdirjen tentang PUG

I N P U T

Peran Serta Pegawai

Pegawai Sadar Gender

Kelompok Masyarakat & Dunia Usaha Sadar Gender

Kegiatan Aktivasi, Advokasi & Fasilitasi PUG

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kelembagaan, SDM dan Anggaran

Mengumpulkan Data Gender dan Menganalisis

Peran Serta Dunia Usaha

Data Gender dan Hasil Monev

Monitoring dan Evaluasi Implementasi


45

Berikut keputusan PM 49 Tahun 2012 (tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri) berlaku 28 September 2012 mengenai pelayanan angkutan udara sebelum penerbangan (pre-flight), pelayanan selama penerbangan (in-flight); pelayanan setelah penerbangan (post-flight) secara umum, yakni:

46

PELAYANAN

JENIS PELAYANAN

Pre-flight

a. Informasi Penerbangan - Fasilitas yang tersedia di Bandar Udara asal dan tujuan untuk penumpang berkebutuhan khusus - Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan penerbangan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus b. Check-in - Tersedianya petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan yang membantu penumpang berkebutuhan khusus melakukan proses check-in - Memberikan prioritas check-in terlebih dahulu kepada penumpang hamil, penumpang lansia, penumpang sakit dan penumpang dengan disabilitas tertentu - Setiap penumpang berkebutuhan khusus pada saat melakukan proses chek-in, wajib memberitahukan kebutuhan fasilitas tambahan kepada petugas perusahaan penerbangan c. Proses menuju ruang tunggu Tersedianya fasilitas (antara lain kursi roda) dan petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan untuk membantu dan mengarahkan penumpang berkebutuhan khusus dari check-in counter menuju ruang tunggu d. Boarding - Pemberian prioritas serta tersedianya petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan yang membantu penumpang berkebutuhan khusus dari ruang tunggu sampai naik ke pesawat - Tersedianya fasilitas kemudahan untuk menuju ke pesawat dan naik ke pesawat bagi penumpang berkebutuhan khusus (misalnya dengan menggunakan kursi roda dan electriccar)


In-flight

Post-flight

a. Fasilitas dalam pesawat - Fasilitas dalam pesawat bagi penumpang berkebutuhan khusus meliputi tempat duduk, bagasi tercatat dan informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan - Fasilitas tempat duduk tambahan untuk penumpang sakit yang pengangkutannnya dalam posisi tidur dan penumpang dengan ukuran tubuh besar - Penggunaan stretcher didalam pesawat disesuaikan dengan fasilitas pesawat - Penggunaan bagasi tercatat diantaranya bagi penumpang berkebutuhan khusus dapat membawa kursi roda manual pribadi yang ditempatkan sebagai bagasi tercatat tanpa dikenai biaya - Fasilitas informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penumpang berkebutuhan khusus b. Awak Kabin Tersedianya awak kabin yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus selama penerbangan a. Proses turun pesawat Proses turun pesawat bagi penumpang berkebutuhan khusus yaitu tersedianya petugas yang mendampingi penumpang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat b. Transit atau transfer Tersedianya petugas yang ditunjuk oleh perusahaan penerbangan yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus menuju ke transit atau transfer counter serta ke ruang tunggu untuk keberangkatan berikutnya serta tersedianya fasilitas (wheelchair) yang disediakan oleh perusahaan penerbangan bagi penumpang berkebutuhan khusus menuju ke transit atau transfer counter c. Pengambilan bagasi tercatat Pengambilan bagasi tercatat bagi penumpang berkebutuhan khusus ditunjuk oleh perusahaan penerbangan untuk pengambilan bagasi tercatat d. Penanganan keluhan penumpang Tersedianya petugas perusahaan penerbangan yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus dalam menyampaikan keluhannya


47

Sedangkan mengenai penyediaan fasilitas terminal penumpang di bandar udara serta perancangan fasilitas bagi pengguna khusus di bandara telah ditetapkan pedomannya yaitu khususnya dalam KM No. 20 Tahun 2005 tentang SNI 03-70462004: Terminal Penumpang Bandar Udara, KM No. 31 Tahun 2005 tentang SNI 037049-2004: Perancangan Fasilitas Bagi Pengguna Khusus di Bandar Udara serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/347/XII/99 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara. Fasilitas - fasilitas tersebut antara lain :

48

PELAYANAN

JENIS PELAYANAN

Keberangkatan

- Tersedianya “ramp” untuk jalan bagi wheelchair - Tersedianya system “Cute” sebuah sarana bagi wheelchair sebagai tempat bagi wheelchair untuk dapat mengakses sistem check-in yang ada - Tersedianya counter check-in khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya loket khusus sebagai sarana pemeriksaan dan administratif (fiscal dan imigrasi) untuk penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya lift khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya departure longue yang nyaman serta dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet khusus, telepon umum, charging phone, travelator, ruang ibu menyusui - Tersedianya gate lounge bagi penumpang berkebutuhan khusus dengan lokasi sedekat mungkin dengan pintu keluar menuju pesawat - Tersedianya peralatan penghubung bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti contohnya garbarata, bus, jalur pejalan kaki yang didesain untuk penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya simbol khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus bagi pengguna kesulitan pendengaran dan pengguna kesulitan penglihatan

Kedatangan

- Tersedianya “ramp” untuk jalan bagi wheelchair - Tersedianya loket khusus sebagai sarana pemeriksaan dan administratif (fiscal dan imigrasi) untuk penumpang berkebutuhan khusus


- Tersedianya peralatan penghubung bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti contohnya garbarata, bus, jalur pejalan kaki yang didesain untuk penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya lift khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus - Tersedianya ruang pengambilan bagasi yang nyaman dan sesuai dengan penumpang berkebutuhan khusus

Dalam bentuk matriks, Proses Bisnis Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tersusun sebagaimana matriks berikut :

MATRIKS 4.1 PROSES BISNIS PELAKSANAAN PUG SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

INPUT

PROCESS

OUTPUT

OUTCOME

Peraturan Menteri Perhubungan dan atau Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang PUG.

Merumuskan Kebijakan Internal yang responsif gender.

Internal Aturan yang responsif gender: Rekruitmen, Diklat, Pola Karir, dan Disiplin Pegawai, serta Fasilitas Mushola, Toilet, Ruang Laktasi, dan Penitipan Anak.

Kepuasan Pegawai yang Berperspektif Gender (Gender Perspective Employ Satisfaction).

Rencana Strategis, Program, Kegiatan, Anggaran, SPM, NSPK, Standar Kompetensi PUG

Merumuskan Kebijakan Eksternal yang responsif gender

Eksternal Sistem Pelayanan yang responsif gender: aksesibilitas bagi lansia, orang berkebutuhan khusus tersedia.

Kepuasan Pengguna yang Berperspektif Gender (Gender Perspective Customer Satisfaction)

Kelembagaan, SDM dan Anggaran PUG

Melakukan kegiatan Aktivasi, Advokasi & Fasilitasi PUG

Koordinasi Pegawai Sadar Gender Kelompok Masyarakat & Dunia Usaha Sadar Gender

Peranserta Pegawai, Peranserta Masyarakat, dan Peranserta Dunia Usaha


49

1) Input Input dalam rangka pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara, pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan dan atau Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang PUG. Input kedua adalah Rencana Strategis, Program, Kegiatan, Anggaran, SPM, NSPK, standar Kompetensi. Input ketiga adalah Kelembagaan, SDM dan Anggaran. Ketiga input tersebut adalah hasil dari kegiatan Pokja dalam menyusun Kebijakan, Kelembagaan & Rencana Kerja. Selain ketiga input tersebut terdapat input Data Gender dan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dihasilkan oleh Pokja melalui kegiatan Mengumpulkan dan Menganalisis Data Gender serta melakukan Monitoring & Evaluasi Implementasi PUG. Data Gender bermanfaat dalam penyusunan kebijakan implementasi PUG, baik yang ditujukan kepada pihak internal maupun pihak eksternal organisasi Sub Sektor Perhubungan Udara. Struktur kebijakan Sub Sektor Perhubungan Udara yang responsif gender meliputi level strategik (Rencana Strategis termasuk di dalamnya terkandung Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Target), level taktis (Program, Kegiatan, Anggaran, SPM, SNI, NSPK, dan Standar Kompetensi), serta level teknis operasional dan monitoring & evaluasi (Standar Prosedur Kegiatan, Standar Kompetensi, Standar Metode &Tools Monitoring dan Evaluasi Implementasi).

2) Proses Dalam proses pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara, Pokja melakukan 3 (tiga) kegiatan utama; pertama, merumuskan Kebijakan Internal yang responsif gender; kedua, merumuskan kebijakan eksternal yang responsif gender; dan ketiga, melakukan kegiatan Aktivasi, Advokasi & Fasilitasi pelaksanaan PUG kepada unit kerja internal dan atau mitra kerja operasional seperti pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan sebagainya. Pokja pada tahap awal tentunya harus mampu meningkatkan komitmen pelaksanaan PUG para pejabat pengambil keputusan Sub Sektor Perhubungan

50


Udara dalam rangka menyusun kebijakan PUG internal dan eksternal yang responsif gender. Kebijakan internal dan eksternal yang responsif gender terdiri dari ‘software policy’ dan ‘hardware policy’. Kebijakan internal yang responsif gender dari sisi ‘software policy’ bertujuan agar Peraturan Kepegawaian & Penilaian Kinerja menjadi peraturan yang berperspektif gender. Peraturan tersebut meliputi aturan tentang Rekruitmen, Diklat, Pola Karir, dan Disiplin Pegawai. Kebijakan internal yang responsif gender dari sisi ‘hardware policy’ bertujuan agar fasilitas layanan internal baik untuk pegawai maupun tamu (pengunjung kantor) perempuan dan pengguna berkebutuhan khusus lainnya (manula, anak-anak, dan diffable) menjadi berperspektif gender. Fasilitas internal ini di antaranya mushola, toilet, ruang laktasi, dan penitipan anak. Kebijakan eksternal yang responsif gender dari sisi ‘software policy’ bertujuan agar sistem pelayanan publik Sub Sektor Perhubungan Udara menjadi pelayanan yang berperspektif gender. Kebijakan eksternal yang responsif gender dari sisi ‘hardware policy’ bertujuan agar fasilitas layanan publik Sub Sektor Perhubungan Udara untuk perempuan dan penumpang berkebutuhan khusus lainnya menjadi berperspektif gender. Fasilitas eksternal tersebut meliputi fasilitas diantaranya parkir, bagasi, ruang tunggu, mushola, toilet, dan ruang laktasi. Koordinasi Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara meliputi kegiatankegiatan implementasi PUG yang dilakukan oleh Pokja Pelaksanaan PUG, baik yang berbentuk kegiatan aktivasi, fasilitasi dan advokasi dalam rangka membangun terciptanya Pegawai Sadar Gender serta terciptanya Kelompok Masyarakat & Dunia Usaha Sadar Gender.

3) Output dan Outcome Output kegiatan Pokja dalam merumuskan kebijakan internal yang responsif gender adalah aturan tentang Rekrutmen, Diklat, Pola Karier, dan Disiplin Pegawai, serta fasilitas diantaranya Mushola, Toilet, Ruang Laktasi, dan Penitipan Anak. Output kebijakan internal ini akan mendorong terciptanya outcome Kepuasan Pegawai yang Berperspektif Gender (Gender Perspective Employ Satisfaction).


51

Output kegiatan Pokja dalam merumuskan Kebijakan Eksternal yang responsif gender adalah aturan tentang sistem pelayanan publik Sub Sektor Perhubungan Udara, dimana sistem pelayanan tersebut meliputi sistem dan prosedur Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan, serta fasilitas di antaranya Parkir, Bagasi, Ruang Tunggu, Mushola, Toilet, dan Ruang Laktasi bagi pengguna layanan perempuan dan kelompok pengguna berkebutuhan khusus lainnya baik pada saat ‘Pre-flight’, ‘In-flight’, dan ‘Post-flight’. Output kebijakan eksternal ini akan mendorong terciptanya outcome Kepuasan Pengguna yang Berperspektif Gender (Gender Perspective Customer Satisfaction). Output kegiatan Pokja dalam Koordinasi Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara adalah Pegawai Sadar Gender serta terciptanya Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha Sadar Gender. Output koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG ini akan mendorong terciptanya outcome Peranserta Pegawai, Peranserta Masyarakat, dan Peranserta Dunia Usaha dalam implementasi kebijakan PUG Subsektor Perhubungan Udara. 4) Impact Pada akhirnya, keseluruhan outcome di atas akan menghasilkan impact “Terwujudnya Kesetaraan Gender Sub Sektor Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan”. Untuk mewujudkan outcome dan impact, maka selanjutnya diperlukan proses dalam kegiatan yang menghasilkan input, yaitu “Mengumpulkan Data Gender & Menganalisis dan Monitoring & Evaluasi Implementasi, serta Menyusun Kebijakan, Kelembagaan & Rencana Kerja”. Dengan demikian proses bisnis PUG pada Sub Sektor Perhubungan Udara akan selalu bersifat iteratif dan siklistik menuju sistem yang semakin lama akan semakin mapan, handal, dan berkelanjutan (sustain).

52


4.2 Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara pada dasarnya adalah pengejawantahan RPJMN Pengarustamaan Gender dan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Perhubungan Udara. Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara juga merupakan penjabaran proses bisnis pelayanan Sub Sektor Perhubungan Udara terhadap Pengguna Jasa Internal (SDM/Pegawai Ditjen Perhubungan Udara dan mitra operator pelayanan) dan Pengguna Jasa Eksternal (publik pengguna pelayanan). Pada akhirnya Grand Design Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara disusun dengan perspektif kepentingan Pengguna Jasa, serta berdasarkan alur Program, Kegiatan, dan Indikator Keberhasilan sedangkan implementasinya, sebagaimana yang tergambar pada matriks berikut:

MATRIKS 4.2 GRAND DESIGN PELAKSANAAN PUG SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA DENGAN PERSPEKTIF KEPENTINGAN PENGGUNA

PROGRAM PUG

KEGIATAN

INDIKATOR

People Mindsetting

Pegawai Internal dan Perusahaan Mitra, Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha

Awareness, Sikap, & Perilaku Responsif Gender Pegawai, Kelompok Masyarakat, dan Dunia Usaha yang terkait dengan Pelayanan Perhubungan Udara

Sistem Kepegawaian & Penilaian Kinerja

Rekruitmen, Diklat, Pola Karir, dan Disiplin Pegawai

Kepuasan Pegawai terhadap Kebijakan Internal Organisasi yang Berperspektif Gender

Fasilitas Pelayanan Internal

Mushola, Toilet, Ruang Laktasi, dan Penitipan Anak.

Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Internal Organisasi yang Berperspektif Gender

Sistem Pelayanan Publik

Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan

Kepuasan Pelanggan terhadap Sistem Pelayanan Publik Perhubungan Udara yang Berperspektif Gender

Fasilitas Pelayanan Publik

Parkir, Bagasi, Ruang Tunggu, Toilet, Mushola, dan Ruang Laktasi

Kepuasan Pelanggan terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Perhubungan Udara yang Berperspektif Gender


53

4.3 Rancangan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang SOP Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara Pelaksanaan PUG Sub Sektor Perhubungan Udara yang berperspektif gender telah banyak dilakukan, terutama terkait dengan peraturan internasional tentang perhubungan udara, dan telah dituangkan pula dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2005, Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 2005, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/347/ XII/99 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012. Agar proses bisnis PUG pada Sub Sektor Perhubungan Udara dapat semakin mapan, handal dan berkelanjutan, maka pada proses input diperlukan penetapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, kelembagaan PUG, pengumpulan serta melakukan analisis data gender serta rencana kerja dan anggaran kementerian perhubungan (RKA-KL) yang responsif gender. SOP yang responsif gender akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap Sistem Pelayanan Publik Perhubungan Udara yang Berperspektif Gender. Selanjutnya, format SOP disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di subsektor perhubungan udara, yang terdiri dari pelayanan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebelum penerbangan (pre-flight), selama penerbangan (in-flight) dan setelah penerbangan (post-flight), serta pelayanan di Bandara (keberangkatan dan kedatangan).

1. Pelayanan Pre Flight meliputi: a.

Informasi Penerbangan tentang pengkomunikasian asal dan tujuan penerbangan serta fasilitas yang mudah diakses dan diterima oleh penumpang berkebutuhan khusus

b. Check-in dengan tersedianya petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan yang membantu penumpang berkebutuhan khusus melakukan

54


proses check-in, serta memberikan prioritas check-in terlebih dahulu kepada penumpang hamil, penumpang lansia, penumpang sakit dan penumpang dengan disabilitas tertentu. c.

Proses menuju ruang tunggu dengan tersedianya fasilitas (antara lain kursi roda) dan petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan untuk membantu dan mengarahkan penumpang berkebutuhan khusus dari checkin counter menuju ruang tunggu

d. Boarding dengan pemberian prioritas serta tersedianya fasilitas kemudahan (kursi roda dan electriccar) dan petugas yang ditempatkan oleh perusahaan penerbangan yang membantu penumpang berkebutuhan khusus dari ruang tunggu sampai naik ke pesawat.

2. Pelayanan In Flight meliputi: a.

Fasilitas dalam pesawat •

Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus meliputi tempat duduk, bagasi tercatat dan informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan.

•

Fasilitas tempat duduk tambahan untuk penumpang sakit yang pengangkutannnya dalam posisi tidur dan penumpang dengan ukuran tubuh besar.

•

Penggunaan stretcher didalam pesawat disesuaikan dengan fasilitas pesawat.

•

Penggunaan bagasi tercatat diantaranya bagi penumpang berkebutuhan khusus dapat membawa kursi roda manual pribadi yang ditempatkan sebagai bagasi tercatat tanpa dikenai biaya.

•

Fasilitas informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penumpang berkebutuhan khusus.


55

b. Awak Kabin Tersedianya awak kabin yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus selama penerbangan

3. Pelayanan Post Flight meliputi: a.

Proses turun pesawatbagi penumpang berkebutuhan khusus yaitu tersedianya petugas yang mendampingi penumpang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat.

b. Transit atau transfer dengan tersedianya fasilitas khusus dan petugas yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus. c.

Pengambilan bagasi tercatat bagi penumpang berkebutuhan khusus.

d. Tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dan membantu penumpang berkebutuhan khusus dalam menyampaikan keluhannya.

4. Pelayanan penumpang di bandara a.

56

Keberangkatan •

Tersedianya “ramp” untuk jalan bagi wheelchair.

•

Tersedianya system “Cute” sebuah sarana bagi wheelchair sebagai tempat bagi wheelchair untuk dapat mengakses sistem check in yang ada.

•

Tersedianya counter check-in khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya loket khusus sebagai sarana pemeriksaan dan administratif (fiscal dan imigrasi) untuk penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya lift khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus

•

Tersedianya fasilitas departure longue yang nyaman dan lengkap seperti toilet khusus, telepon umum, charging phone, travelator, ruang ibu menyusui.


•

Tersedianya gate lounge bagi penumpang berkebutuhan khusus yang dekat dengan pintu pesawat.

•

Tersedianya peralatan penghubung bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti contohnya garbarata, bus, jalur pejalan kaki yang didesain untuk penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya simbol khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus bagi pengguna kesulitan pendengaran dan pengguna kesulitan penglihatan.

b. Kedatangan •

Tersedianya “ramp” untuk jalan bagi wheelchair.

•

Tersedianya loket khusus sebagai sarana pemeriksaan dan administratif (fiscal dan imigrasi) untuk penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya peralatan penghubung bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti contohnya garbarata, bus, jalur pejalan kaki yang didesain untuk penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya lift khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus.

•

Tersedianya ruang pengambilan bagasi yang nyaman dan sesuai dengan penumpang berkebutuhan khusus.


57

58


BAB 5 PENUTUP


59

60


BAB 5 PENUTUP

B

uku Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan Sub Sektor Perhubungan Udara merupakan hasil studi dokumen dan literatur yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan menelusuri semua dokumen yang diperlukan, maupun literatur lain menyangkut kebijakan atau peraturan-peraturan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perhubungan.

Kemudian ditindaklanjuti dengan in depth interview atau wawancara mendalam, focus group discussion, dan workshop. Proses-proses ini dilakukan untuk membangun kesepakatan terfokus pada isu atau permasalahan gender dan perhubungan. Peserta yang dihadirkan adalah individu-individu internal Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara yang dianggap memahami secara mendalam berbagai aspek PUG dan sektor perhubungan. Peserta lainnya yang dihadirkan adalah para pemangku kepentingan mitra Perhubungan Udara yang merupakan operator penyelenggara transportasi udara. Mengingat bahwa PUG merupakan salah satu prinsip pembangunan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, maka buku Grand Design


61

Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan dengan mengambil studi kasus di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu disosialisasikan dan ditingkatkan terus-menerus kualitasnya. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar gender dan terbatasnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka perlu diperhatikan secara seksama agar pelaksanaan prinsip PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan dimasa yang akan datang. Buku Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan Sub Sektor Perhubungan Udara ini berupa dokumen dinamis yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing subsektor di Kementerian dan Lembaga.

62


GRAND DESIGN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sub Sektor Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

Recommend Documents