PAJAK PENGHASILAN JILID I Oleh : Mohammad Yamin
Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012 Hak Cipta © 2012 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
GRAHA ILMU
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 e-mail :
[email protected]
Yamin, Mohammad PAJAK PENGHASILAN JILID I/Mohammad Yamin
Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012 xx + 338 hlm, 1 Jil. : 26 cm.
ISBN: 978-979-756-857-3 (Jilid Lengkap)
978-979-756-858-0 (Jilid I)
1. PAJAK
I. Judul
KATA PENGANTAR Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini sebenarnya merupakan rangkuman dari peraturan pajak penghasilan yang diterbitkan sehingga pembaca dapat melihat peraturan pertama kali terbit sampai dengan akhir tahun 2010. Dengan tidak mengubah susunan peraturan maka penulis berharap pemakainya nanti dapat membaca peraturan tersebut langsung bukan berdasarkan interpretasi penulis, sedangkan interpretasi penulis hanya berbentuk catatan. Harapan penulis dengan disusunnya materi ini dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya dan peminat perpajakan pada umumnya dalam menerapkan aturan Pajak Penghasilan atas kasus-kasus yang terjadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tentunya dengan tulisan ini penulis berharap adanya saran perbaikan dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga untuk edisi berikutnya menjadi lebih baik. Alamat email yang dapat dihubungi
[email protected].
Mohammad Yamin, SE, Ak
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBYEK PAJAK PENGHASILAN BAB III TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK PENGHASILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BAB IV OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPh PASAL 17 a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan c. laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
v vii 1 1 3 3 11 11 13 19 19 20 20 20 20 22 22 22 26 26 27 27 28 28
viii
PAJAK PENGHASILAN JILID I
n. Premi asuransi o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah r. Imbalan bunga s. Surplus Bank Indonesia BAB V OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPh FINAL 1. Peraturan Pemerintah tentang obyek Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Final 2. PPh Final atas bunga tabungan dan deposito serta sertifikat Bank Indonesia 3. PPh Final atas diskonto surat perbendaharaan negara 4. PPh Final atas bunga obligasi 5. PPh Final bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi 6. PPh Final atas hadiah undian 7. PPh Final atas Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 8. PPh Final atas penjualan saham di bursa efek 9. PPh Final atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham ataupengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya 10. PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan 11. PPh Final atas Jasa Konstruksi 12. PPh Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan 13. PPh Final atas dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri BAB VI TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK BAB VII BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu BUT 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang perlakuan PPh atas laba/rugi selisih kurs atas perkiraan hutang kepada kantor pusat bagi BUT 3. Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasil
28 29 29 29 29 29 33 33 34 34 48 54 65 67 69 71 81 82 118 130 136 139 139 159 159 160 160
180
DAFTAR ISI
ix
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto 185 BAB VIII 189 KOMPENSASI KERUGIAN 189 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Kompensasi kerugian fiscal dalam penghitungan Pajak Penghasilan 190 BAB IX 193 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 193 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi subyek pajak dalam negeri berbentuk warisan yang belum terbagi 194 BAB X 197 PENGHASILAN ISTRI DAN ANAK 197 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. 199 BAB XI 203 BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 203 BAB XII 231 PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 231 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu 235 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan Perusahaan P 236 3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan 239 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis-jenis Harta Yang dipergunakan dalam usaha jasa telekomunikasi seluler yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan 244 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang jenis-jenis harta yang dipergunakan dalam usaha jasa persewaan peralatan tambat air dalam yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan 245 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud bukan bangungan untuk keperluan penyusutan 246
x
PAJAK PENGHASILAN JILID I
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang penangguhan penyusutan atas harta berwujud 9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan PPh atas pengeluaran / biaya perolehan perangkat lunak (software) Komputer BAB XIII PENGALIHAN HARTA 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan Perlakuan PPh atas pemindatanganan harta BAB XIV PERSEDIAAN 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penilaian persediaan bagi Wajib Pajak Pedagang Valuta Asing BAB XV NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto Daftar Persentase Norma Penghitungan untuk Peredaran Usaha 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto BAB XVI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS WAJIB PAJAK TERTENTU 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon international di bidang produksi mainan anak-anak 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon international di bidang produksi mainan anak-anak 3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri
249
252 255 257 257 259 261 276 285 299 299 300 303 303 304 306
317 319 319
319
320 322
