PAJAK DI INDONESIA Oleh
: Trisni Suryarini
Tarsis Tarmudji Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012 Hak Cipta 2012 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Suryarini, Trisni; Tarmudji, Tarsis PAJAK DI INDONESIA/Trisni Suryarini; Tarsis Tarmudji - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012 x + 174 hlm, 1 Jil. : 23 cm. ISBN:
978-979-756-790-3
1. Perpajakan
I. Judul
KATA PENGANTAR
P
ajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungutan pajak harus secara adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, yang berlandakan UUD 1945 pasal 23A. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbal jasa (konta prestasi) secara langsung yang ditujukan untuk pembayaran pengeluaran umum. Buku ini perlu dibaca oleh setiap warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak khususnya para pembaca yang mempelajari materi perpajakan. Buku ini diberi judul “Perpajakan di Indonesia” yang diharapkan dapat memberi pencerahan bagi yang menginginkan pemahaman tentang perpajakan. Buku ini belum sempurna, untuk itu perlu diperbaiki terus menerus karena perpajakan di Indonesia sangat dinamis.
Semarang, Juli 2011 Trisni Suryarini Tarsis Tarmudji
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
iii v
BAB 1
1 1 2 2 5
BAB 2
FILOSOFI PAJAK 1.1 Pemikiran Filsafat Pajak 1.2. Hukum Pajak di Indonesia 1.3 Warga Negara Wajib Pajak KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 2.1 Dasar Hukum KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 2.2 Pengertian Umum Perpajakan 2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2.4 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) 2.6 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak 2.7 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2.8 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPK-BT) 2.9 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 2.10 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 2.11 Surat Tagihan Pajak (STP) 2.12 Keberatan dan Banding 2.13 Pemeriksaan dan Penyelidikan 2.14 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 2.15 Sanksi Perpajakan
5 5 6 7 8 12 14 15 16 17 17 18 19 22 23
viii BAB 3
BAB 4
BAB 5
BAB 6
BAB 7
Pajak di Indonesia
INSTITUSI PERPAJAKAN
27
3.1 Kementerian Keuangan 3.2 Visi dan Misi Kementerian Keuangan 3.3 Peran Kementerian Keuangan 3.4 Direktorat Jenderal Pajak 3.5 Badan Keuangan Daerah 3.6 Kantor Pelayanan Pajak ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 4.1 Hakikat APBN 4.2 Ruang Lingkup APBN 4.3 Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah 4.4 Kebijakan Anggaran Belanja 4.5 Kebijakan Pembiayaan 4.6 Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah 4.7 Kebijakan Belanja Negara 4.8 Kebijakan Pembiayaan 4.9 Kebijakan APBN 2011 PAJAK NEGARA 5.1 Memahami Pajak dari Perspektif Ekonomi dan Hukum 5.2 Jenis Pajak Negara 5.3 Pajak Pertambahan Nilai 5.4 Bea Meterai 5.5 Pajak Bumi dan Bangunan 5.6 Cukai 5.7 Fungsi Pajak
27 28 29 30 32 35
PAJAK DAERAH
75
6.1 Dasar Hukum Pajak Daerah 6.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak 6.3 Retribusi Daerah 6.4 Jenis Retribusi Daerah 6.5 Objek retribusi daerah 6.6 Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ETIKA PERENCANAAN PAJAK 7.1 Memahami Etika 7.2 Memahami Perencanaan Pajak 7.3 Aspek-aspek dalam Tax Planning 7.4 Perencanaan Pajak
75 76 77 78 79 79 83 83 84 84 86
43 43 46 48 49 53 54 54 55 56 61 61 62 65 68 69 72 74
Daftar Isi BAB 8
PAJAK PENGHASILAN (PPh) 8.1 Aturan yang Mengatur tentang Pajak Penghasilan 8.2 Subjek Pajak Penghasilan 8.3. Objek Pajak Penghasilan 8.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 8.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 BAB 9 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 9.1 Bumi dan Bangunan 9.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran 9.3 Keberatan dan Banding 9.4 Sanksi 9.5 PBB dalam Praktik BAB 10 BEA METERAI 10.1 Bea Meterai 10.2 Objek dan Tarif yang terutang Bea Meterai 10.3 Terhutangnya Bea Meterai 10.4 Daluwarsa 10.5 Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai 10.6 Penggunaan Benda Meterai dan Cara Pelunasan Bea Meterai BAB 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN dan PPnBM) 11.1 Pengertian 11.2 Objek PPN dan PPn-BM 11.3 Istilah-istilah dalam PPN dan PPn-BM 11.4 Sistem kerja PPN dan PPn-BM serta Mekanisme Kredit Pajak 11.5 Mekanisme Kredit Pajak 11.6 Tempat Terutangnya Pajak 11.7 Faktur Pajak 11.8 Penyerahan Kepada Pemungut PPN 11.9 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 11.10 SPT Masa PPN 11.11 Bagaimana Cara Menghitung PPN? BAB 12 BADAN PEMERIKSA SENGKETA PAJAK (BPSP) 12.1 Jenis Sengketa Pajak yang dapat Diselesaikan melalui BPSP 12.2 Banding
ix 93 93 93 95 98 114 123 123 123 129 133 134 137 137 137 139 139 139 140 143 143 143 144 146 149 152 152 153 153 154 154 157 157 158
x
Pajak di Indonesia
12.3 UUKUP 12.4 UUPBB 12.5 UUPD dan RD 12.6 UUBPTB 12.7 Gugatan 12.8 Persidangan dalam BPSP 12.9 Pemeriksaan dengan Acara Biasa 12.10 Pemeriksaan dengan Acara Cepat 12.11 Pembuktian 12.12 Putusan BPSP 12.13 Komplain WP dan Permohonan Maaf DJP DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS -oo0oo-
158 159 160 160 161 162 162 163 164 164 166 169 171
