BEA METERAI Pajak Atas Dokumen di Indonesia Oleh
: Billy Ivan Tansuria
Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Tansuria, Billy Ivan BEA METERAI; Pajak Atas Dokumen di Indonesia/Billy Ivan Tansuria - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 viii + 112 hlm, 1 Jil. : 23 cm. ISBN:
978-602-262-086-0
1. Perpajakan
I. Judul
KATA PENGANTAR
S
egala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan naskah buku ini dapat dimulai dan diselesaikan dengan baik. Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Pemungutan bea meterai di Indonesia telah dilakukan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1817. Meskipun sudah sejak lama hal tersebut dilakukan, tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat awam belum sepenuhnya memahami maksud sebenarnya pengenaan bea meterai itu. Umumnya masyarakat berpikiran bahwa bea meterai merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi dalam pembuatan semua jenis dokumen, apa pun bentuk dan jenisnya, dengan tujuan melegalkan atau mensahkan isi dokumen tersebut. Tentu pemikiran tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki. Buku ini ditulis dengan maksud memberikan penjelasan secara sederhana tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bea meterai itu yang sudah sejak lama menjadi “pasangan setia” dokumen-dokumen yang digunakan dalam lalu-lintas hukum di Indonesia. Selain tujuan yang dimaksud, buku ini juga menjelaskan tentang sejarah singkat pengenaan bea meterai, objek, subjek atau pihak yang terutang, tarif, tatacara pelunasan, saat terutang, dan sanksi yang berhubungan dengan pemenuhan Bea Meterai. Pembahasan dalam buku ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang merupakan dasar hukum formal sekaligus juga material dalam pemenuhan
vi
Bea Meterai: Pajak Atas Dokumen di Indonesia
Bea Meterai. Selain undang-undang yang disebutkan tersebut, dasar pembahasan dalam buku ini juga berasal dari seluruh aturan pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait bea meterai yang sekarang ini berlaku, yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Penyusunan naskah awal buku ini merupakan salah satu aktivitas penulis dalam mengisi waktu-waktu senggang selama menemani dan memberikan support kepada isteri tercinta ketika menyelesaikan Master of Commerce in Accounting di Australian National University (ANU), Canberra ACT pada tahun 2010-2012. Penulis berharap buku ini boleh bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi yang sedang mempelajari mata kuliah Perpajakan Indonesia atau yang ada kaitannya dengan Bea Meterai. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta yang menerbitkan buku ini dan kepada semua pihak yang memberikan dorongan kepada penulis untuk mewujudkan penulisan buku ini.
Airmadidi, September 2013 Billy Ivan Tansuria
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
v vii
BAB 1 PENDAHULUAN
1
1 3 4
Sejarah Singkat Bea Meterai di Beberapa Negara di Dunia Sejarah Singkat Perkembangan Bea Meterai di Indonesia Undang-Undang Bea Meterai 1985
BAB 2 PENGERTIAN, PEMUNGUTAN, DESAIN DAN PENGADAAN BENDA METERAI
7
Pendahuluan Bea Meterai sebagai Pajak Pemungutan Bea Meterai Desain Benda Meterai Pengadaan, Pengelolaan, Penjualan, Pengawasan, dan Pemusnahan Benda Meterai Tiga Prinsip Pengenaan Bea Meterai
12 14
BAB 3 OBJEK DAN BUKAN OBJEK BEA METERAI
15
15 16 24
Pendahuluan Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
7 8 9 10
viii
Bea Meterai: Pajak Atas Dokumen di Indonesia
BAB 4 TARIF, SUBJEK DAN SAAT TERUTANG BEA METERAI
29
29 35 36
Tarif Bea Meterai Subjek Bea Meterai Saat Terutang Bea Meterai
BAB 5 PELUNASAN BEA METERAI
Pendahuluan 39 Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Benda Meterai 40 Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain 41 Pembayaran dan Pelunasan Bea Meterai 44
BAB 6 PEMETERAIAN KEMUDIAN
39
45
Pendahuluan 45 Pelunasan Bea Meterai dengan cara Pemeteraian Kemudian 46 Tatacara Pemeteraian Kemudian 47
BAB 7 KEDALUWARSA, SANKSI, DAN KETENTUAN KHUSUS BEA METERAI
49
49 50 54
Kedaluwarsa Bea Meterai Sanksi Terkait Kewajiban Pemenuhan Bea Meterai Ketentuan Khusus
LAMPIRAN-LAMPIRAN
55
DAFTAR PUSTAKA
109 -oo0oo-
Pendahuluan
1
Bab 1
PENDAHULUAN
Sejarah Singkat Bea Meterai pada Beberapa Negara di Dunia
S
ejarah lahirnya Bea Meterai (stamp duty)1 berawal di Belanda (Holland) pada tahun 1624 sebagai pajak pada kertas yang bersegel. Pajak tersebut berasal dari saran seseorang yang namanya tidak dikenal. Pada waktu itu Belanda memerlukan biaya yang sangat besar karena terlibat peperangan dengan Spanyol.Peme rintah Belanda mengeluarkan lembaran kertas bermeterai dengan berbagai harga tetap untuk setiap penggunaannya yang disebutkan dalam kertas tersebut. Sebuah daftar Bea Meterai beserta cakupan pajaknya di Belanda, terdapat dalam Add MSS 38330, fo 94, tertanggal 11 Maret 1723. Bea Meterai atau pajak tersebut dikenakan pada surat wasiat (last wills), dan bergantung pada nilai dari aset. Pajak tersebut juga dikenakan pada perbuatan atau tindakan membagi barang, sewa (atas jumlah nilai sewa setahun); pada surat hutang (bonds), polis asuransi atas jumlah yang diasuransikan; pada surat transportasi/pemindahan barang, petisi dan persetujuan, di samping juga pada setiap salinannya. Pengenaan pajak atas dokumen ini kemudian ditiru oleh Perancis pada tahun 1651 selama perjuangan Fronde, akan tetapi dalam pelaksanaan mengalami penundaan karena terbukti tidak terlalu produktif sebagai sumber pendapatan. Pada tahun 1664, muncul ide untuk mengenakan pajak atas kertas yang bersegel di Inggris. Tahun 1671 dikenakan pajak atas berbagai jenis instrumen hukum, yang kebanyakan diantaranya digunakan dalam Courts of Justice. Pajak ini (yang disebut dengan dutyes) tidak mengharuskan penggunaan kertas segel. Undang-undang pada tahun 1671 tersebut mengenakan pajak yang berjumlah 1
1
Hughes (1941); Dowell (1965); dan Hill (1998).
2
Bea Meterai: Pajak Atas Dokumen di Indonesia
shilling dan sebesar 1d untuk setiap salinan atas bermacam-macam pernyataan (pleading), misalnya dikenakan pada setiap tagihan (bill), jawaban (answer), pernyataan (plea), dan lain sebagainya. Bea Meterai yang dikenakan sebagai pajak pada kulit binatang, perkamen, dan kertas (vellum, parchment and paper) pertama kali disahkan penggunaannya di Inggris pada tahun 1694. Pengesahan tersebut terjadi pada tahun keenam dari pemerintahan William dan Mary. Bea Meterai tersebut berlaku sebagai pajak yang bersifat sementara yaitu selama 4 tahun untuk membiayai perang melawan Perancis. Aturan bea meterai tahun 1694 tersebut menetapkan para komisaris (commissioners of stamps) untuk mengelola Bea Meterai. Mereka ditugaskan untuk menyiapkan enam cetakan meterai yang terdiri dari enam jenis tarif. Meskipun Bea Meterai tahun 1694 tersebut hanya bersifat sementara selama empat tahun, kebanyakan dari tarif awalnya telah dinaikkan berlipat. Ketika Ratu Anne memerintah Inggris, jangka waktu pengenaan Bea Meterai tersebut diperpanjang dari 4 tahun menjadi 99 tahun. Tahun-tahun kemudian objek Bea Meterai tersebut diperluas hingga meliputi kalender/penanggalan;bills of lading; surat ijin penjualan anggur, bir, dan minuman keras; surat ijin menikah; transfer saham di Bank of England atau perusahaan lainnya; buku; surat kabar; selebaran dan iklan; serta kartu remi. Hal-hal yang dikecualikan hanya meliputi undangundang dari Parlemen, dan buku-buku yang digunakan di sekolah atau yang hanya berisikan renungan. Bea Meterai atas surat kabar ditentukan berdasarkan ukuran surat kabar tersebut. Apabila ukurannya setengah lembar atau kurang, nilainya setengah penny. Jika ukurannya satu lembar kertas penuh, satu penny. Jika ukurannya diatas satu lembar tetapi tidak melebihi 12 lembar ukuran kuarto atau 20 lembar ukuran folio, terutang Bea Meterai sebesar dua shilling per lembar. Pada tahun 1765, pemerintah Inggris berusaha untuk memaksakan pengenaan Bea Meterai pada koloninya di Amerika. Usaha tersebut kemudian menimbulkan protes warga Boston yang dikenal dengan Boston Tea Party, dengan tuntutan yang terkenal “no taxation without representation”. Sebagai aksi protes menentang pengenaan pajak, warga Boston menyita kapal pertama yang membawa kertas meterai yang tiba di pelabuhan kota tersebut. Protes ini kemudian menjadi pemicu pecahnya perang kemerdekaan Amerika. Di Australia, Bea Meterai pertama kali dikenakan di New South Wales pada 1 Juli 1865 berdasarkan Act 29 Vic No 6. Aturan tersebut kemudian di perpanjang dan diubah oleh aturan-aturan berikutnya yang kedaluwarsa pada 31 Desember 1874. Walaupun demikian, Bea Meterai dikenakan kembali berdasarkan Stamp Duties Act 1880 (44 Vic No 3) dan sejak saat itu Bea Meterai dikenakan terus menerus. Aturan 1880 tersebut beserta perubahan aturan-aturan berikutnya kemudian digabungkan/dikonsolidasi dalam Stamp Duties Act 1898, No 27. Aturan
