Gozha Primanda, Wenny Setiawati. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtitas Indnesia. ABSTRACT

ANALISIS PENDIRIAN LEMBAGA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND (DANA PERLINDUNGAN PEMODAL) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KOMPARASI ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN SINGAPURA)

Gozha Primanda, Wenny Setiawati Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtitas Indnesia [email protected]

ABSTRAK Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain. Kata Kunci : Dana Perlindungan Pemodal; Investor; kompensasi.

ABSTRACT Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries. Key Words: Securities Investor Protection Fund; Investor; Compensation.

Analisis pendirian..., Gozha Primanda, FH, 2014

Pendahuluan Proses pembelajaran mengenai pasar modal di Indonesia sudah mulai berkembang sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda dimana pada saat itu efek yang diperjual-belikan berupa saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah Hindia-Belanda (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.1 Kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai sejak tahun 1880. Hal ini berdasarkan buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939. 2 Pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia dengan nama Amserdamse Effectenbueurs, yang merupakan bursa tertua ke-empat di Asia, setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.3 Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia dengan memanfaatkan dana simpanan milik warga negara Belanda. Hal inilah yang mendasari pemerintah Belanda mendirikan pasar modal di kawasan Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, kegiatan pasar modal sempat di non aktifkan karena kondisi yang tidak kondusif, yaitu pada saaat perang dunia ke II dan hubungan Indonesia dengan Belanda yang kembali memanas terkait dengan pembebasan Irian Barat. Kegiatan pasar modal Indonesia kembali aktif dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal dan Penawaran Umum Pertama (go public) yang dilakukan beberapa perusahaan. Perkembangan pasar modal modern Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama dimulai pada tahun 1977 sampai dengan 1987 dan periode kedua yang dimulai pada tahun 1988 sampai dengan saat ini.4 Dimasa perkembangan pasar modal periode kedua ini dinamakan sebagai proses deregulasi yang artinya proses membuat suatu peraturan mengenai pasar modal yang mengikat dan memiliki kepastian hukum. Proses tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1995 yang menghasilkan peraturan perundang1

http://www.Bapepam-LK.go.id/old/profil/sejarah.htm diakses pada tanggal 11 Februari2014

2

M. Irsanudin, et. All.. Aspek Hukum Pasar Modal. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004),

hal. 32. 3

http://www.Bapepam-LK.go.id/old/profil/sejarah.htm diakses pada tanggal 14 Februari2014 M. Irsan Nasarudin. et. All, Aspek Hukum Pasar Modal. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 64. 4


undangan mengenai pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.5 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang merupakan landasan kokoh dari kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.6 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.7 Dalam bukunya yang berjudul Mengenal Pasar Modal, Pieter Tedu Bataona, S.H. menjelaskan bahwa pasar modal atau sering juga disebut bursa efek, merupakan tempat yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli dana.8 Pihak penjual dana umumnya adalah mereka, baik perorangan maupun badan hukum yang menyisihkan sebagian dananya (uang) untuk usaha yang bersifat produktif. Sedangkan pembeli dana umumnya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk memperluas dana usahanya dalam meningkatkan produktifitas usahanya.9 Perdebatan yang sering timbul karena hal tersebut adalah mengenai keadaan dimana investor mengalami kerugian akibat buruknya manajemen atau kesalahan dari perusahaan efek. Dalam hal ini harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, karena hal itu bukanlah kerugian yang diakibatkan dari resiko pasar modal. Atas dasar hal tersebutlah, maka dibuat lembaga penjamin di pasar modal yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan pada umumnya yang bernama Securities Investor Protection Fund. Securities Investor Protection Fund adalah lembaga yang didirikan untuk melindungi aset investor di pasar modal dari kerugian yang disebabkan risiko kejahatan oleh karyawan atau manajemen perusahaan efek dan risiko kebangkrutan perusahaan efek. Risiko karena kondisi pasar dan

5

Ibid. hal. 71.

6

Ibid. hal. 63.

7

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 , LN No. 64 Tahun 1985, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 13. 8

Pieter Tedu Bataona, Mengenal Pasar Modal, (Ende: Nusa Indah, 1994), hal. 11.

9

Ibid.


risiko investasi lainnya tidak termasuk jenis risiko yang dilindungi oleh Securities Investor Protection Fund. Keberadaan Securities Investor Protection Fund diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal sehingga jumlah investor akan semakin bertambah. Dengan demikian, fungsi utama Securities Investor Protection Fund hampir sama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di industri perbankan.10 Beberapa resiko yang timbul dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut:11 1.

Risiko finansial yaitu risiko yang diderita oleh investor atau pemodal sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran deviden/bunga pokok invstasi;

2.

Risiko pasar, yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar secara substansial, baik secara keseluruhan dalam saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan menejemen perusahaan negara, dan perubahan atas kebijaksanaan pemerintah;

3.

Risiko psikologis, yaitu risiko bagi pemodal yang bertindak secara emosional dalam menghadapi harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme dapat menaikkan dan menurunkan harga saham.

Rencana pemerintah untuk melindugi para investor di pasar modal telah muncul dalam beberapa tahun silam karena memang hal tersebut adalah hak para investor di dalam bidang pasar modal, yaitu mulai dicanangkan dalam master plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dengan dibentuknya Securities Investor Protection Fund dalam menanggulangi kerugian pemodal yang mungkin timbul.12 Dibentuknya Securities Investor Protection Fund bukanlah tanpa alasan yang kuat, karena hal ini adalah sebagai bentuk perlindungan yang ingin diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada investor pasar modal. Perlindungan ini diberikan karena telah banyak kasus-kasus didalam pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan efek itu sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi investor. Terdapat beberapa kasus yang mendorong lembaga 10

Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, “Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia”, (Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2007). 11

12

Sutedi, op.cit., hal. 16. Ali Ridwan, “Perlukah Pengembangan Mekanisme Pengaduan,” Warta Bapepam-LK Th I/03, (Februari

2007): 9.


pengawas pasar modal untuk membuat lembaga perlindungan dana investor, beberapa diantaranya yaitu Kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas, PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Signature Capital Indonesia, dan PT Optima Karya Sekuritas yang merupakan contoh perusahaan efek yang membuat para investor di pasar modal dirugikan akibat kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.13 Sudah banyak negara yang industri pasar modalnya memiliki lembaga Securities Investor Protection Fund dengan berbagai model bisnis yang disesuaikan dengan karakteristik industri pasar modal masingmasing. Ada negara yang menerapkan Securities Investor Protection Fund sebagai lembaga independen seperti diatur oleh Undangundang yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Cina dan Filipina. Ada juga negara yang menerapkan model Securities Invstor Protection Fund sebagai bagian dari industri pasar modal atau dimiliki oleh industri pasar modal, sehingga pengaturannya cukup melalui regulasi tingkat pasar modal seperti Hong Kong Exchange di Hong Kong. Beberapa negara mendirikan Securities Investor Protection Fund sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bursa Efek sehingga Securities Investor Protection Fund bukan sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri, misalnya Malaysia, Singapura dan Thailand.14 Kerangka Teori Securities Investor Protection Fund Perkembangan pasar modal di dunia berkembang dengan sangat pesat. Hal itu dikarenakan pasar modal merupakan salah satu tempat bagi

masyarakat untuk

menginvestasikan uangnya yaitu dalam bentuk rekening efek. Dalam Pasar modal terdapat resiko pasar yang terkadang dapat merugikan investor, namun hal tersebut tidak membuat investor takut untuk menginvestasikan uangnya di pasar modal. Pasar modal adalah fenomena yang merentang cukup lama dalam sejarah yang hingga kini terus berkembang dan mengalami kemajuan.15 Pasar modal merupakan salah satu sarana terbaik untuk melakukan investasi. Hal itu dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang mungkin didapat dari proses

13

http://www.investor.co.id/home/dana-perlindungan-investor/16842 diakses pada tanggal 17 Februari

2014. 14

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Publication/Newsletter/FileDownload/IDX%20News%20ed 5_2011%20rev8b.pdf , diakses pada tanggal 12 Februari 2014. 15 M. Irsan Nasarudin, et. All, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 53.


penjualan efek. Efek itu sendiri terdiri dari surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan.16 Beberapa negara di dunia lembaga ini sudah populer lebih dahulu dibandingkan dengan Indonesia, seperti di Amerika Serikat lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1970 dengan nama Securities Investor Protection Corporation, Kanada menyebut lembaga ini dengan sebutan Canadian Investor Protection Fund yang telah ada sejak tahun 1969. Negaranegara di Eropa juga telah mengenal lembaga ini, yaitu seperti Spanyol, Austria, Belgia, Jerman, dan juga Swiss. Negara-negara di Asia juga mulai membuat lembaga tersebut untuk melindungi dana pemodal di pasar modal. Hongkong sudah membuat lembaga tersebut di tahun 1989 dengan nama Hong Kong Investment Compensation Fund yang merupakan lembaga perlindungan pemodal pertama di Asia yang dibentuk dalam bidang pasar modal. Pada tanggal 28 Desember 2012 Indonesia meresmikan Securities Investor Protection Fund yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan pemodal di pasar modal, yang sebelumnya telah dilakukan riset dari tahun 2007 oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).17 Securities Investor Protection Fund di dunia dikenal dengan pengertian sebagai dana perlindungan pemodal dalam bidang pasar modal, dimana lembaga tersebut memberikan kompensasi kepada pemodal yang dirugikan akibat dari kesalahan ataupun kejahatan pasar modal di suatu Negara.18 Proses pemberian kompensasi kepada investor yang dirugikan biasanya telah disesuaikan dengan peraturan di suatu negara tentang lembaga perlindungan pemodal di negaranya masing-masing. Besaran dan jenis klaim yang dapat diajukan ke lembaga tersebut juga telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Timbulnya lembaga perlindungan dana pemodal di pasar modal didasari oleh keinginan suatu negara untuk melindungi pemodal agar pasar modal di negaranya semakin berkembang, keinginan inilah yang menjadikan pemicu suatu negara membentuk lembaga tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jumlah investor yang ada ataupun merupakan strategi untuk meningkatkan jumlah investor. Perlindungan terhadap investor merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh The International Organization of Commissions

16

Indonesia, “Undang-undang Tentang Pasar Modal”, UU No. 8, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 5. 17 http://www.indonesiasipf.co.id/sejarah-perusahaan.sipf, diakses pada tanggal 9 Maret 2014. 18

Ibid.


(IOSCO). IOSCO merupakan organisasi internasional yang beranggotakan otoritas atau regulator pasar modal di seluruh dunia.19 Pada bulan Agustus 1998 IOSCO melalui Report of The IOSCO Technical Committee telah menerbitkan laporannya mengenai Client Asset Protection, dinyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan terhadap perlindungan kepada aset investor yang telah diterapkan oleh otoritas pasar modal di beberapa negara.20 Pembentukan dana proteksi pemodal ini menjadi perhatian utama pasar modal dunia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa rekomendasi badan dunia seperti Recomndations 2000 oleh International Securities Services Asscociation (ISSA) yang menyatakan secara tegas mengenai bagi pemodal dari berbagai resiko di pasar modal seperti settlement risk, legal risk, dan bankcruptcy risk.21. Metode Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodologi yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah 22 melalui pendekatan perbandingan dan komparasi. Metode perbandingan atau komparasi bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan mengenai permasalahan diantara sistem hukum yang ada.23 Kelebihan dari metedologi ini adalah untuk memberi pemahaman dan gambaran dari sistem hukum dari negara-negara lain. Dalam penulisan kali ini akan dibandingkan dengan lembaga Securities Investor Protection Fund dalam pelaksanaannya di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan Indonesia. Sumber data dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan penelitian dengan mecari data secara utuh dan meyeluruh serta terintegrasi atas suatu permasalahan. Untuk itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut: 1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang terkait di masing-masing negara. 19

Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal , “Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia,, (Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2007), hal 14. 20

Ibid. hal 2.

21

Ibid. hal 3. Valerine J.K.L., Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan, (Depok: Program Sarjana FHUI, 2005), hal. 155. 22

23

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hal.

132.


2. Bahan hukum sekunder, berguna untuk memberrikan penjelasan lebih mendalam terhadap hukum primer. Bahan sekunder ini antara lain: buku-buku dengan tema terkait, hasil penelitian dan artikel-artikel ilmiah. 3. Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus. Berdasarkan tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara sistem hukum yang ada atas pelaksanaan dari lembaga penjamin dana investor dalam bidang pasar modal yaitu Securities Investor Protection Fund dibeberapa negara dengan melakukan pencarian data sekunder, maka penulis menggunan pendekatan kualitatif. Setelah data-data tersebut diolah, kemudian dijabarkan secara deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan dari lembaga Securities Investor Protection Fund dan menganalisis data-data yang didapat sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Pembahasan Securities Investor Protection Fund di Indonesia Securities Investor Protection Fund merupakan lembaga baru dalam hukum pasar modal Indonesia. Adanya lembaga tersebut diharapkan dapat mengembalikan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia karena adanya kasus penggelapan dana nasabah.24 Beberapa kasus yang menjadi pemicu timbulnya lembaga ini adalah PT. Sarijaya Permana Sekuritas, PT. Antaboga Delta Sekuritas dan PT. Signature Capital Indonesia. Ketiga perseroan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas dimana perusahaan tersebut mengumpulkan dana dari para nasabahnya yang kemudian dana tersebut di investasikan ke pasar modal. PT. Sarijaya Permana Sekuritas di duga melakukan penggelapan dana nasabah sebesar Rp. 245 miliar yang dilakukan oleh Direksinya.25 Hal ini tentu saja mengurangi kepercayaan investor pasar modal karena cukup banyak uang yang dibawa lari oleh direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Hal ini tentu saja sangat merugikan para nasabah yang telah menyetorkan uangnya kepada PT. Sarijaya Permana Sekuritas. 24

Lihat kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas, PT Signature Capital, dan PT. Antaboga Delta Sekuritas karena dianggap telah melakukan penggelapan dana nasabah, namun pada kenyataan perusahaan tersebut melakukan kesalahan sehingga merugikan para nasabah sebagai investor dan perusahaan tersebut bukanlah melakukan tindakan penggelapan dana melainkan menginvestasikan aset nasabah tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. 25 http://nasional.kompas.com/read/2009/01/12/12340273/kasus.sarijaya.akan.buat.investor.lari Diakses tanggal 10 Maret 2014.


Kasus yang kedua adalah kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas, dimana kasus ini serupa dengan kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu membawa lari uang nasabahnya. PT. Antaboga Delta Sekuritas dimiliki dan dikelola oleh Robert Tantular dan kawan-kawan yang merupakan sebuah badan hukum yang terpisah dari Bank Century. PT. Antaboga Delta Sekuritas memiliki legalitas sendiri yang diperolehnya dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi sejak tahun 1992, tepatnya tanggal 21 Maret 1992. Namun dengan menggunakan status legal Bank Century, PT. Antaboga Delta Selkuritas berhasil mengeruk dana investor hampir mencapai Rp1,5 triliun, yang kemudian pihak PT. Antaboga Delta Sekuritas mengatakan bahwa uang tersebut telah hilang dan tidak dapat mengembalikan kepada nasabahnya.26 Kasus yang terakhir adalah kasus PT. Signature Capital Indonesia dimana perseroan tersebut diduga pula melakukan penggelapan dana nasabahya, namun diketahui bahwa dana nasabah tersebut oleh oknum PT. Signature Capital Indonesia yang menjaminkan saham atau repo tanpa ada persetujuan dari para nasabahnya. Banyak pula yang mengabarkan bahwa kasus ini melibatkan perusahaan fiktif sehingga sulit dideteksi kemana lari dana nasabah tersebut. Dana nasabah yang berhasil digelapkan atau dibawa lari oleh PT. Signature Capital Indonesia adalah sebesar Rp. 110 miliar.27 Dapat dilihat bahwa dana nasabah yang dibawa lari oleh ketiga perseroan tersebut sangatlah besar. Dari hal tersebut muncul pertanyaan yaitu bagaimana nasib para investor yang dirugikan atas adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas tersebut, apakah para investor dapat melakukan gugatan terhadap perusahaan sekuritas tersebut atau tidak dan apakah para investor mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi atas kejadian tersebut. Para investor tentu dapat melaporkan kejahatan tersebut ke BapepamLK sebagai lembaga otoritas dalam pasar modal dan dapat pula melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas kejahatan tersebut. Ketiga kasus yang telah dijelaskan diatas, ketiganya dianggap sebagai tindak pidana dengan dakwaan yaitu penggelapan dana, karena hal tersebut termasuk kejahatan didalam hukum pidana yaitu penggelapan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

26

Lihat kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia

27

Lihat kasus PT. Signauture Capital Indonesia.


sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.28 Para investor yang telah melakukan pengaduan ke Bapepam-LK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri hanya bisa melakukan gugatan saja dan tidak bisa meminta kepastian bahwa para investor yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari dana yang telah disetorkan ke perusahaan sekuritas tersebut. Dalam mewujudkan adanya lembaga Securities Investor Protection Fund tim Self Regulatory Organization (SRO) dalam hal ini adalah Bapepam-LK melakukan studi banding ke kantor Securities Investor Protection Corporation di Amerika Serikat. Pembentukan Securities Investor Protection Fund memerlukan payung hukum karena lembaga ini berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan Securities Investor Protection Corporation yang memiliki undang-undang tersendiri. Setelah melakukan kajian dan riset selama kurang lebih 5 tahun yang dilakukan oleh tim Bapepam-LK disahkanlah Lembaga Securities Investor Protection Fund oleh Bapepam-LK sebagai lembaga perlindungan dana investor di pasar modal, hal ini berdasarkan penerbitan Peraturan Nomor VI.A.4 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP715/BL/2012 dan penerbitan Peraturan Nomor VI.A.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-716/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012. Securities Investor Protection Corporation di Amerika Serikat Kegiatan di pasar modal Amerika Serikat sudah dilakukan di New York secara informal sejak tahun 1700. Lokasinya yaitu di pinggir jalan yang memiliki dinding tinggi untuk menjadikan penghalang dari serbuan kaum Indian. Nama tersebut sekarang ini sudah sangat terkenal dengan sebutan Wall Street. Pada tahun 1792. Secara resmi barulah dibentuk lembaga bursa di New York oleh 24 pialang yang menjadi cikal bakal New York Stock Exchange (NYSE). Lembaga bursa ini sangatlah berkembang seiring dengan berkembangnya zaman pula, sehingga pada tahun 1817 asosiasi pialang tersebut secara demokratis atas prakarsa sendiri menyiapkan pembentukan New York Stock Exchange Board, yang

28

Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pasal 372.


merupakan cikal bakal dari dibentukan otoritas pasar modal yang saat ini terkenal dengan nama Securities and Exchange Commission (SEC).29 Industri keuangan Amerika Serikat terus berkembang yang kemudian memunculkan banyak kebutuhan akan peraturan dan pengaturan menjadi suatu hal yang harus direalisasikan. Pada tanggal 2 Juli 1934, Congress Federal Amerika Serikat melihat urgensi pembentukan badan untuk menjaga perkembangan dan aktivitas industri keuangan tetap berada pada koridor yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Akhirnya Kongres Amerika Serikat membentuk suatu badan nasional yang mengurus pasar modal, yang kemudian menjadi sangat terkenal dan juga disegani di dunia yang bernama Securities and Exchange Commission (SEC). Lembaga ini dibentuk melalui undang-undang yang dikenal dengan nama The Securities Exchange Act tahun 1934.30 Dibentuknya undang-undang ini bertujuan untuk mencakup semua aspek transaksi di dalam pasar modal, dimana undang-undang ini menekankan pada registrasi sekuritas dan pelaporan syarat-syarat untuk menerbitkan saham. Tujuan dari undang-undang ini untuk melindungi investor dari kejahatan di dalam pasar modal dari pihak-pihak yang tidak dapat bertanggung jawab. Terdapat beberapa aturan mengenai kejahatan yang diatur undangundang ini yaitu Insider Trading dan Anti-Fraud Provisions. Anti-Fraud Provisions adalah peraturan yang menetapkan sejumlah beban hukuman jika seseorang melakukan penipuan dalam pembelian ataupun penjualan efek.31 Pada waktu belum adanya lembaga perlindungan dana investor dalam pasar modal Amerika Serikat, perlindugan investor dilakukan berdasarkan ketentuan dari peraturanperaturan yang dibuat olah SEC yaitu The Trust Indenture. Undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik nasional dan investor, dimana undang-undang ini mengharuskan keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan negara dalam menerbitkan surat utang lebih dari keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan efek swasta dalam menerbitkan efek utang. Terdapat beberapa hal yang disebutkan di dalam undang-udang ini yang dianggap menciderai kepentingan investor, yaitu :32

29

M. Irsan Nasarudin, et al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 54. 30 31

Ibid. hal 57. Ibid. hal. 59.


1. Kegagalan penerbitan utang obligasi untuk memenuhi kewajiban; 2. Wali amanat tidak memiliki hak, kekuasaan, dan tugas untuk melindungi dan menegakkan hak investor; 3. Wali amanat tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban; 4. Arus informasi dari obligor ke wali amanat tidak memadai; 5. Efek utang yang memuat efek provisi yang menyesatkan; 6. Penerbit efek utang mempersiapkan penerbitan efek utang tanpa partisipasi atau pemahaman investor. Dari awal tahun 1960 hingga menjelang tahun 1970 banyak perusahaan-perusahaan efek di Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan.33 Mulai awal tahun 1970 beberapa broker-dealer yaitu di dalamnya termasuk Watson & Co., Bache & Co,. Mc Donnell & Co,. F.I DuPont, Glore Forgan & Co,. menjadi empat perusahaan efek dari beberapa perusahaan efek lainnya yang berada diujung kebangkrutan.34 Bukan hanya perusahaan saja yang mengalami kebangkrutan atau yang akan megalami kebangkrutan, namun krisis yang terjadi pada saat ini menjadikan para anggota dalam bursa juga mengalami kerugian dan kebangkrutan. Mulai dari Agustus tahun 1970 sampai Desember 1970 terdapat banyak anggota dan mantan anggota bursa pada New York Stock Exchange yang terpaksa mengalami kebangkrutan dan sedang dalam proses likuidasi akibat krisis yang melanda pada saat itu.35 Hal tersebut mengakibatkan kerugian tidak hanya kepada perusahaan tersebut tetapi juga kepada para investor sebagai nasabah perusahaan. Sehingga pada Kongres tahun 1970 ditetapkanlah lembaga perlindungan dana pemodal di Amerika Serikat dengan nama Securities Investor Protection Corporation akibat dari kerugian yang dialami oleh para investor. Lembaga ini dibuat melalui peraturan yang ditentukan pula di dalam Kongres yaitu Securities Investor Protection Act.36 Dari berbagai kasus tersebutlah otoritas pasar modal Amerika Serikat mulai membentuk lembaga perlindungan dana pemodal dalam bidang pasar modal. Lembaga ini diberi nama Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Lembaga ini didirikan pada tahun 1970 oleh Securities Exchange Commission selaku otoritas pasar 32

Thomas Lee Hazen, The Law of Securities Regulation, 3rd Edition, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, USA, 1996, hal. 950-951. 33 SEC’s Oversight of the Securities Protection Corporation’s Activities, Report No. 495(March 30, 2011), p. iv. 34

SEC, Unsafe and Unsound Practices of Brokers Dealers (December 1971), p. 63.

35

H.R Rep. No. 91-1613 (1970). SEC’s Oversight of the Securities Protection Corporation’s Activities, Report No. 495(March 30, 2011), p. iv. 36


modal di Amerika Serikat. Pada masa sekarang ini lembaga perlindungan dana investor adalah lembaga yang harus ada di pasar modal suatu negara karena lembaga ini sebagai lembaga penjamin di pasar modal. Pengaturan mengenai ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan Securities Investor Protection Fund telah diserahkan semua kepada undang-undang tersendiri yang mengatur lembaga ini, yaitu Securities Investor Protection Act. Pemisahan peraturan yang dilakukan oleh SEC bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para investor. Securities Investor Protection Corporation disahkan pada 30 Desember 1970 melalui Securities Investor Protection Act yang kemudian secara sah menjadi sebagai lembaga penjamin dana perlindungan pemodal

pasar modal Amerika Serikat. Securities Investor

Protection Act dibuat tentu saja sebagai pengaturan lembaga perlindungan dana pemodal namun selain itu undang-undang tersebut dibuat untuk menjamin perlindungan bagi para anggota atau pelanggan di dalam pasar modal Amerika Serikat serta untuk menumbuhkan kembali kepercayaan industri pasar modal Amerika Serikat.37 Investor Compensation Scheme di Singapura Kegiatan pasar modal Singapura sudah berjalan sejak tahun 1970 namun pada saat itu kegiatan pasar modal Singapura masih dilakukan secara bersama-sama dengan pasar modal Malaysia.38 Gabungan kegiatan pasar modal dari dua negara ini tidak lama berjalan hanya selama kurun waktu 3 tahun, yaitu pada damembentuk pasar modalnya sendiri dengan menjalankan kegiatan secara mandiri, perpisahan tersebut terjadi karena kedua negara tersebut tidak lagi menyetujui ketentuan-ketentuan dalam menjalankan kegiatan pasar modal secara bersama-sama.39 Dari perpecahan inilah kemudian terbentuk pasar modal Singapura pada tahun 1973. Pada awal 1970-an pemerintah Singapura menyadari bahwa pasar uang merupakan area yang memiliki potensi yang cukup besar untuk memajukan dan menguatkan ekonomi Singapura. Pemerintah Singapura melihat bahwa negaranya memiliki lokasi yang strategis dan kuat, dan keterbukaan ekonomi dengan ditunjang pula oleh infrastruktur yang baik sehingga dapat sangat menunjang kegiatan ekonomi di Singapura. Dari segala

37

SEC, Inspection Report of Securities Investor Protection Corporation (April, 30, 2003), p. 7. http://www.mas.gov.sg/singapore-financial-centre/overview/capital-markets.aspx diakses tangga 16 April 2014. 38

39

Ibid.


keuntungan yang dimiliki tersebut menjadikan Singapura pada tahun 1980 sebagai negara ketiga yang memiliki keungan yang baik di Asia.40 Perjalanan kegiatan pasar modal Singapura tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemeritah Singapura, di luar segala kekuatan yang dimiliki oleh pasar modal Singapura, pada tahun 1985 pasar modal Singapura mengalami kesulitan yang berujung berhentinya kegiatan pasar modal Singapura. Kesulitan yang dialami oleh pasar modal Singapura tidak berjalan lama yaitu hanya satu tahun. Pada tahun 1986 kegiatan pasar modal di Singapura mulai berjalan kembali walaupun belum sepenuhnya kembali normal. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas pasar modal Sigapura mulai membangun kembali kegiatan pasar modal Singapura dengan pemerintah sebagai pengawas dari kegiatan pasar modal tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih ketat dan tegas terkait dengan dikeluarkannya peraturan tentang pasar modal yaitu Securities and Futures Act pada tahun 2001. Pemerintah melakukan hal tersebut demi kepentingan dan kemajuan kegiatan pasar modal Singapura. Tujuan itulah yang hendak dicapai agar pasar modal Singapura dapat kompetitif dan cepat beradaptasi dengan pasar global yang saat ini semakin berkembang dan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap pasar global.41 Kegiatan pasar modal Singapura mulai kembali berjalan normal yaitu pada Oktober tahun 1987. Kesulitan dalam bursa efek Singapura berakhir dan kegiatan pasar modal di dalam bursa efek Singapura kembali ketika banyaknya kegiatan pasar modal di dunia sedang mengalami kesulitan. Dari masa sulit ini dibutuhkan setidaknya empat tahun untuk dapat mengembalikan kegiatan pasar modal yang baik untuk mendapatkan sukses seperti masa sebelumnya.42 Pasar modal Singapura merupkan pasar modal yang cukup berkembang pada saat ini dan kegiatan perdagangannya sudah mulai diperhatikan oleh para investor domestik maupun investor asing. Dilirikya pasar modal Singapura sebagai salah satu sasaran para investor domestik maupun lokal untuk berinvestasi melalui proses yang panjang sehingga pasar modal Singapura dapat menjadi salah satu pasar modal yang diperhitungkan di Asia khususnya di Asia Tenggara. Proses tersebut di mulai dari menata kembali sistem dan struktur dari lembaga 40

http://www.wisegeek.com/what-is-the-stock-exchange-of-singapore.htm Diakses tanggal 16 April

2014. 41

Ibid.

42

Ibid.


otoritas pasar modal Singapura. Selain mulai terbentuknya struktur yang jelas pada pasar modal Singapura adapula lembaga yang menjamin dana investor di dalam pasar modal Singapura. Lembaga ini berfungsi untuk menjamin dana nasabah yang dirugikan akibat kesalahan perusahaan efek.43 Seiring dengan berjalannya waktu pasar modal Singapura mengalami perkembangan yang signifikan sehinga dapat menunjang kegiatan perekonomian di Singapura. Kemajuan tersebut terlihat ketika pada tahun 1998 di dalam bursa efek Singapura telah tercatat 307 perusahaan terdaftar sebagai anggota di bursa efek Singapura. Sebagai pasar modal yang dianggap sukses, pasar modal Singapura bukan hanya memiliki ratusan perusahaan yang terdaftar di bursa efeknya, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari kegaitan transaksi tersebut. Terbukti pada tahun yang sama pasar modal Singapura mendapatkan keuntungan sebesar $196 billion US Dollars (USD).44 Pasar modal Singapura pada tahun 1998 mengalami kemajuan yang cukup pesat sehingga otoritas pasar modal Singapura pada saat itu merasa kurang dapat melakukan pengawasan secara optimal. Sehingga pada tahun 1999 yaitu tepatnya pada tanggal 1 Desember 1999 The Stock Exchange of Singapore melakukan merger dengan Singapore International Monetary Exchange (SIMEX). Setelah merger tersebut dilakukan muncullah nama baru untuk lembaga pasar modal di Singapura yaitu Singapore Echange (SGX).45 Pada masa SGX ini pasar modal Singapura dalam track yang baik dan menjadikannya salah satu pasar modal yang diminati oleh para investor baik asing maupun domestik. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Singapura, maka semakin banyak pula masalah yang timbul, salah satunya adalah masalah kerugian yang dialami oleh para investor yang terjadi akibat kesalahan perusahaan efek. Banyaknya masalah tersebut mengurangi kepercayaan para investor untuk berinvestasi di dalam pasar modal Singapura. Terhadap masalah yang dialaminya SGX mulai melakukan pembenahan di dalam pasar modal Singapura. SGX mulai

43

http://archive.treasury.gov.au/documents/402/HTML/docshell.asp?URL=comp_loss-21.asp Diakses tanggal 14 April 2014. 44

http://www.wisegeek.com/what-is-the-stock-exchange-of-singapore.htm Diakses tanggal 16 April

2014. 45

Ibid.


memberlakukan Compensation Fund atau Investor Compensation Scheme

untuk para

investor yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakuakn oleh perusahaan efek.46 Compesation Fund adalah sebuah skema kompensasi di Singapura yang diberikan kepada para investor pasar modal yang mengalami kerugian akibat kesalahan yang dibuat oleh perusahaan efek. Di dalam peraturan perundang-undangan Singapura tentang pasar modal dijelaskan skema kompensasi yang dijalankan oleh SGX. Kesimpulan Perkembangan lembaga Dana Perlindungan Pemodal di dunia dimulai dari adanya hasil report berupa anjuran yang dikeuarkan oleh IOSCO pada bulan Agustus tahun 1998 agar setiap pasar modal di dunia memiliki lembaga penjamin untuk melindungi aset yang dimiliki oleh investor. Selain hasil report berupa anjuran yang dilekuarkan oleh IOSCO ada pula Recomendations 2000 International Securities Services Asscociation (ISSA) yang menyatakan secara tegas mengenai perlindungan bagi pemodal dari berbagai resiko di pasar modal seperti settlement risk, legal risk, dan bankcruptcy risk. Sehingga setiap otoritas pasar modal di berbagai negara di dunia mulai melakukan pembentukan lembaga penjamin di pasar modal atau disebut dengan lembaga Dana Perlindungan Pemodal. Dengan adanya lembaga Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal, maka terkait kehilangan aset yang di alami oleh investor dapat dilakukan pengembalian oleh lembaga Dana Perlindungan Pemodal. Proses pengembalian aset investor yang dilakukan oleh Dana Perlindungan Pemodal di berbagai negara harus melalui prosedur pengembalian aset. Hal ini termasuk pada lembaga Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yaitu Securities Investor Protection Fund yang menggunakan prosedur klaim untuk setiap nasabah yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan efek. Daftar Refrensi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No.8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608. _______. Undang-Undang Perseroan Terbatas. No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. 46

Ibid.


_______. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. _______. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. No. 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011. _______. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro-sudibio. Cet. 38. Jakarta: Pradnya Paramita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Cet. ... Tahun 1996. Bogor: Politea. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Dana Perlindungan Pemodal. Peraturan Nomor VI.A.4 No. KEP-715/BL/2012 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Dana Perlindungan Pemodal. Peraturan Nomor VI.A.5 No. KEP-716/BL/2012. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Efek. Peraturan Nomor V.D.3 No. Kep-548/BL/2010.

Peraturan-Peraturan Asing dan Internasional United State of America. The Securities Exchange Act. 1934. ____________________. The Trust Indenture Act. 1939. ____________________. The Investment Company Act. 1940. ____________________. Securities Investor Protection Act. 1970. Singapore. Securities and Futures Act Part XI. 2001.


________. Trading Rule Chapter II.9.

Buku Anwar, Jusuf. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Bandung : PT. Alumni, 2005. Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddi. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan dan Tanggung Jawab. Cet. III. Jakarta: Salemba Empat, 2008 Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Cet. II. Bandunga: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Kertonegoro, Sentanoe. Pasar Uang Pasar Modal. Jakarta: Rajawali Pers, 1998. Kretarto, Agus. Investor Relation; Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Berbasis Kepatuhan. Jakarta: Grafiti Pers, 2001. Koetin, E. A., Analisis Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996. Mamudji, Sri. Et. al. Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasarn Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004. Pandji, Anuraga dan Piji Pakarti. Pengantar Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Rieka Cipta, 2001. Widoatmodjo, Sawidji. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal : Pengetahuan Dasar. Jakarta : Juranlindo Aksara Grafika, 1996. Situmorang, Paulus. Pengantar Pasar Modal. Cet. I. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Sumantoro. Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal. Bandung: Binacipta, 1984. .Suta, I Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000. Sutedi, Adrian. Segi-Segi Hukum Pasar Modal. Bogor: Ghalia indonesia, 2009. Syahrir. Insider Trading Dalam Perdagangan Efek. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1998. Usman, Marzuki. Et. al. ABC Pasar Modal Indonesia. Jakarta: LPPI/IBI, 1994. Widoatmodjo, Sawidji. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar menjadi Investor Profesional. Cet. 7. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Jurnal Ruchard, White. “The Review of Investor Protection.” The Modern Law Review. Vol. 47 Tahun 1984. Shelley, Thompson. “The Globalization of Securities Market : Effects on Investor Protection.” The International Lawyer. Vol. 41 Tahun 2007. Thomas, W Joo. “Who Watches The Wathcers? The Securities Investor Protection Act, Investor Confidence, and The Subsidazion of Failure.” Southern California Law Review. Vol. 72 : 1071 Tahun 1999.

Laporan Tim Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal. “Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia.” Departemen Keuagan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2007.


Internet Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, “Sejarah Pasar Modal Indonesia” http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm, diunduh 11 Februari 2014.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, “Ringakasan Konsep Pembentukan Dana

Perlindungan

Pemodal”

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2012/pdf/ringk asan-konsep-ipf_pelaku.pdf, diunduh 27 Februari 2014. Monetary Authority System “About MAS” http://www.mas.gov.sg/About-MAS.aspx Diakses tanggal 17 April 2014

Securities

Investor

Protection

Fund,

“Dana

Perlindungan

Pemodal”

http://www.indonesiasipf.co.id/penyelenggara-dana-perlindungan-modal.sipf diunduh 20 Februari 2014.

Securities Investor Protection Corporation, “SIPC Mission” http://www.sipc.org/aboutsipc/sipc-mission diunduh 21 Maret 2013.


Gozha Primanda, Wenny Setiawati. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtitas Indnesia. ABSTRACT

Recommend Documents