CAPAIAN DAN PENGALAMAN OPEN GOVERNMENT DI INDONESIA
Dadang Trisasongko
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) OGP diluncurkan tahun 2011. Anggotanya mulai 8
negara di tahun 2011 hingga mencapai 68 di tahun 2013 Indonesia adalah salah satu pendiri OGP. 2013. Indonesia adalah OGP Keanggotaan negara bersifat voluntary. Merupakan p pplatform f internasional untuk mendorong pemerintah di negara‐negara anggota untuk lebih terbuka, akuntabel dan responsif terhadap warganya. warganya Ada total 1000 komitmen dari 68 negara Indonesia memiliki do es a e 12 komitmen. o t e
8 Negara Pendiri OGP g
Indonesia, Mexico, Norway, Philipine, Brazil, Indonesia Mexico Norway Philipine Brazil South Africa, United Kingdom dan USA
PRINSIP PRINSIP OGP PRINSIP‐PRINSIP OGP Akuntabilitas Tekonologi dan Inovasi Partisipasi warga Transparansi
VISI OGP: VISI OGP Semakin banyak
pemerintah yg lebih transparan, akuntabel dan responsif thd warganya tujuan akhirnya adalah meningkatnya kualitas tata pemerintahan dan kualitas layanan yang diterima oleh warga.
MISI OGP: MISI OGP Mendukung para
reformis di pemerintah dan masyarakat sipil dengan meningkatkan ketebukaan pemerintah wacana politik tingkat tinggi, menciptakan komunitas yang g mendukung para reformis dari seluruh g anggota gg OGP. negara
APA YANG DILAKUKAN OGP? Memelihara kepimpinan politik tingkat tinggi dan
komitmen mereka thd OGP Mendukung g domestic reformer f dg keahlian g teknis dan inspirasi. Meningkatkan g kerja j sama di dalam OGP melalui beragam kelompok masyarakat sipil. Memastikan negara‐negara anggota lebih akuntabel dalam menjalankan komitmen OGP.
DIMANA SUAP TERJADI?
COUNTRY
EDUCATIO N
JUDICIARY
HEALTH & MEDICA L
POLICE
ELCTRICIT LICENCE & Y, WATER TAX CIVIL OFFI AND REGISTRA TELEPHON CE TION E
SEA
14%
29%
13%
43%
21%
Cambodia
330%
65% 5
338%
65% 5
Indonesia
7%
LAND ADMINIST RATION
6%
23%
62%
28% 18%
57% 57
21% 66% 12% 75% 37%
4% 6%
32%
Malaysia
3%
8%
1%
12%
2%
2%
0%
0%
Phillipines
6%
10%
4%
19%
14%
5%
7%
11%
Thailand
9%
14%
2%
37%
4%
2%
3%
19%
Vietnam
15%
14%
22%
48%
9%
0%
5%
21%
INTEGRATED CORRUPTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
POLICE
PROSEC UTORIA L OFFICE
COURT
PRISON
MENGAPA ORANG TAK MAU MELAPOR ?
COUNTRY
BON’T KNOW WHERE TO REPORT
IT WOULD NOT MAKE ANY DIFFERENCE
AFRAID OF CONSEQUENCES
OTHER
SEA
17%
50%
31%
1%
Cambodia
17%
77%
3%
3%
Indonesia
27%
43%
30%
1%
Malaysia
12%
72%
16%
0%
Philippines
17%
39%
44%
0%
Thailand
10%
42%
43%
5%
Vietnam
21%
28%
51%
0%
OGI adalah instrument kelembagaan Indonesia
untuk melaksanakan OGP. Terdiri dari lembaga pemerintah dan OMS dan didukung pelaksanaannya oleh UKP4 Anggota dari unsur NGO:
FITRA, TII, PATTIRO, ICEL, kemudian direkrut
anggota baru di tahun 2013: . KOPEL, Gerak 2013: KOPEL Gerak Aceh, Aceh JARI. Anggota dari unsur pemerintah: UKP4, Komisi Informasi Pusat, Bappenas, Kemkominfo, Kemlu, Kempan RB, Kemendagri
RENCANA AKSI OGI 2011 ‐ 2013 RENCANA AKSI OGI 2011 Fokus pada online service delivery dan
access to information. 12 komitmen meliputi : bidang pengurangan kemiskinan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, kepolisian pajak penerimaan PNS, partanahan, kepolisian, pajak, penerimaan PNS partanahan informasi APBN, informasi APBD, e‐Proc, Portal Kehutanan, keterbukaan mengenai g lingkungan. g g
OneMap Portal (Badan
Informasi Geospasial dan UKP4): sinkronisasi informasi geospasial, geospasial satu peta untuk semua kebutuhan sektoral . Tantangan: koordinasi seluruh kementrian/lembaga terkait terkait.
Keterbukaan Informasi
Lingkungan (Sekretariat EITI, Kem. Perekonomian) Perekonomian). Informasi . Publikasi informasi revenew semua perusahaan gas, gas minyak dan batubara. Laporan EITI tahun 2013. Tantangan: laporan belum mudah dipahami awam, belum terlalu detil detil.
Beberapa hasil IRM (Independent Reporting Mechanism) Rekomendasi IRM: Memperkuat
5 dari d i 12 komitmen yang sudah selesai dilaksanakan 7 dilaksanakan. komitmen masih proses dalam p pelaksanaan.
implementasi UU KIP. Penajaman rencana aksi Perlu lebih dari sekedar penyedian informasi scr online. Institusi permanen untuk t k mendukung d k OGI OGI. Perbaikan tata kelola di dalam OGI
CATATAN REFLEKTIF OGP/OGI adalah peluang
baru untuk mengefektifkan pelaksanaan UU KIP. Tantangannya bukan hanya ‘ OPEN GOVERNMENT’, tetapi jjuga g aspek p ‘PARTNERSHIP.’ OGI perlu disinkronkan dengan g p program g pemerintah lain, seperti STRANAS PPK dan Reformasi Birokrasi
Antar CSO sendiri perlu
ada konsolidasi. OGI itu politis, bukan sekedar masalah teknokratis dan ICT semata. OGI harus diletakkan dalam konteks politik sebagai bagian dari modus peningkatan partisipasi warga dan pemenuhan h hak h k atas t informasi. Keberlanjutan OGI paska Pemil 2014. Pemilu 20
