KEPEMERINTAHAN BERJIWA WIRAUSAHA (PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO)
GOVERNANCE ENTREPRENEURIAL (INCREASING REVENUE AGENCY IN ORIGINAL FINANCIAL DISTRICT PROVINCE GORONTALO)
Rustam Tohopi1, Sangkala 2, Baharuddin 2 1 Bagian Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Bagian Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Alamat Korespondensi : Rustam Tohopi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, HP. 085240761097 Email:
[email protected]
1
Abstrak
Semangat entrepreneurial yang dilakukan daerah saat ini mampu membangun dan dapat diimplementasikan sebagai kata kunci dalam rangka melakukan pembaharuan. Prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha yang dijalankan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan memposisikan pelanggan yang membeli atau membayar pelayanan disajikan oleh pemerintah. Kajian ini bertujuan menganalisis penerapan salah satu prinsip pemerintahan wirausaha. Jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan focus penelitian pada penerapan prinsip kepemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian dilakukan penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha cukup baik. Berdasarkan analisis bahwa penerimaan sektor PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya bersumber dari sumbangsih pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (BB-KB) sebesar 45,03%, pajak Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor sebesar 39,55%, Pajak Kenderaan Bermotor sebesar 26,55%, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar 22,69% dan dari pajak air permukaan sebesar 14,63%. Inovasi lain dilakukan dengan bentuk kerjsama dengan bank untuk tabungan bunga deposito. Penerapan prinsip pemerintahan wirausaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah cukup berhasil dengan melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kata Kunci : pemerintahan berjiwa wirausaha, peningkatan pendatan asli daerah.
Abstract
Entrepreneurial spirit that made the area is now able to build and can be implemented as a keyword in order to update them. The principle of entrepreneurial government that is run by the Provincial Finance Agency Gorontalo by positioning the customers who buy or pay for services provided by the government. This study aims to analyze the application of the principles of entrepreneurial government. This type of research a qualitative approach to research focuses on the application of the principles of entrepreneurial governance in Gorontalo Provincial Finance Agency. The results of the research carried out applying entrepreneurial governance quite well. Based on the analysis of the receipts, revenue has increased each year comes from the contribution of Motor Vehicle Fuel tax (BB-KB) of 45.03%, tax Tax on Motor Vehicle at 39.55%, the Motor Vehicle Tax at 26.55%, and other revenues amounted to 22.69% legitimate and the surface of the water tax amounting to 14.63%. Another innovation is done by forms kerjsama with banks for savings deposit rate. Application of the principles of entrepreneurial government conducted fairly successful Regional Finance Agency to undertake innovations in increasing revenue. Keywords: entrepreneurial governance, increase revenue
2
PENDAHULUAN Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan upaya mengharuskan untuk menata secara mendasar. Penataan tersebut diharapkan berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antar unsur atau elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Sistem berkaitan dengan hubungan antar unsur atau elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Perubahan pada satu elemen kiranya dapat mempengaruhi unsur lain dalam sistem itu sendiri. Struktur berhubungan dengan tatanan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan perubahan struktur mencakup mekanisme dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi dan lingkungannya dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Eksistensi Provinsi Gorontalo didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut adanya pemerintahan propinsi yang mandiri yang dapat mengembangkan inovasi, kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Hood (1995) dalam Muhammad (2007) bahwa paradigma New Public Management, pemerintah diajak untuk tidak mengutamakan sistem dan prosedur yang sulit tetapi lebih berorientasi pada kinerja atau hasil kerja, sehingga organisasi dan aparatur agar lebih fleksibel, menetapkan tujuan serta target organisasi secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil kerja, menerapkan sistem desentralisasi, memperhatikan pasar, melibatkan sector swasta dan melakukan privatisasi. Dengan begitu, jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan masyarakat (public services) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai. Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang telah menerapkan entrepreneur government namun masih perlu ditingkatkan, karena kompleksitas program pemerintah daerah yang belum maksimal. Melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan Badan yang bergerak dan berfungsi sebagai mengelola sumber-sumber pendapatan keuangan di daerah melalui pola kegiatan yang dapat menghasilkan sumber-sumber keuangan yang dapat meningkatkan pendapan asli daerah (PAD).
3
Penelitian Simin, et al (2001) dalam Niode (2009) Semangat Kewirausahaan Aparatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa kerja administrasi selalu dituntut secara ketat oleh petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dan organisasi yang melingkupinya. Mereka bekerja layaknya aparatur pemda pada umumnya yang birokratis menekankan pada struktur dan prosedur dari pada hasil (out put). Selanjutnya Sumarhadi (2002) dalam Niode (2009) penelitian dengan judul Entrepreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi. Dari hasil analisis bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap konsep kewirausahaan secara umum dapat dikatakan masih rendah. Banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam kewirausahaan seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan dengan swasta dan adanya orientasi profit oriented bagi pemerintah. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi konsep ini kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bentuk kepemerintahan berjiwa wirausaha yang dilakukan Provinsi Gorontalo saat ini dalam peningkatan PAD daerah adalah lebih menonjol pada pajak daerah terutama pajak kenderaan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Padahal sumber-sumber pajak tersebut belum maksimal dikarenakan masih bertumpu pada satu sumber saja dan disisi lain kurangnya sumber daya yang mengelolannya berkaitan dengan sistem perpajakan dan hilangnya retribusi daerah. Tulisan ini akan menganalisis dan mengkaji penerapan prinsip reinventing government yaitu pemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dalam peningkatan PAD. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif dengan studi eksplorasi (exploration study). Fokus Penelitian Eksplorasi pada peningkatan PAD melalui penerapan prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
4
Informan Penelitian Wagub, Sekda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabid, Kasubid dan pegawai lainnya yang memiliki pengetahuan serta mampu menjelaskan kondisi sebenarnya tentang obyek yang diteliti. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yaitu data primer dengan wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder yakni data didapat lewat dokumen-dokumen resmi. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam serta penelusuran lewat dokumen resmi. Teknik Analisis Data Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1988) dalam Sutopo (2002) dengan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. HASIL PENELITIAN Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tidak cukup ditujukan semata mata kepada personil aparatur, melainkan juga harus didukung dengan pembentukan organisasi yang kondusif hal ini sejalan dengan dikemukakan Drukker bahwa hampir setiap orang bisa menjadi wirausahawan. Sebaliknya wirausahawan bisa berubah menjadi birokrat, apabila organisasinya disusun untuk mendorong perilaku birokratis. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tentang implementasi entrepreneurial government (Kepemerintahan yang wirausaha). ” Pemerintahan Entrepreneurship menurut Pak Fadel saat itu, bukan berarti kita sebagai aparatur ini seperti pengusaha, tetapi yang kita ambil adalah semangat dengan bekerja harus jelas outputnya apa. Sekarang ini pegawai bekerja hanya rutinitas seperti biasanya datang apel pagi dan pulang di waktu disore hari tetapi outputnya tidak menghasilkan apa-apa. Sebaiknya aparatur itu bekerja harus focus dan ada outputnya, itulah yang dimaksud pemerintahan entrepreneurship” (Wawancara, 25 September 2012)
Ungkapan diatas didukung oleh pernyataan Kepala BKD Provinsi Gorontalo, yaitu : “Entrepreneurship itu adalah bagaimana kita ini berpikir meningkatkan pendapatan masyarakat, inilah yang dikatakan entrepreneur. Kalau kita mengikuti agenda reformasi pemerintahan berarti kita harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semua usaha-usaha yang kita lakukan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, itulah menurut saya entrepreneurship” (Wawancara, 13 September 2012)
Pemerintah wirausaha menfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut return of investmen. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha 5
dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional. Penekanan pada point ini adalah bagaimana Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan sumber pendapatan melalui sumber-sumber pajak yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.
Hasil wawancara dengan informan
terkait
dengan sumber-sumber PAD Provinsi Gorontalo menjelaskan untuk sumber PAD sendiri terdiri dari dua yakni retribusi dan pajak. Khusus retribusi lebih banyak dilakukan oleh SKPD lainnya.
Dalam
wawancara
peneliti
dengan
Wakil
Gubernur
terkait
dengan
pengimplementasian bagaimana pemerintahan yang berjiwa wirausaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat : langkah yang diambil Pemda Provinsi Gorontalo saat itu yaitu merubah struktur birokrasi yang dulunya Asisten Pemerintahan menjadi Assisten Pelayanan Publik dan Asisten Pemberdayaan Masyarakat meskipun perubahan ini tidak ada dalam aturan. Tapi sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari pemerintah ada 3 (tiga) yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu langkah selanjutnya adalah memindahkan biro keuangan yang sebelumnya berada dibawah sekretariat daerah menjadi Badan Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan antara biro keuangan dengan dinas pendapatan daerah. Kepala Badan ini dalam organisasi pemerintahan daerah berfungsi sebagai Chief Financial Officer yang bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan daerah.
Pemerintahan berjiwa wirausaha sudah diterapkan di Badan Keuangan Daerah dengan asumsi perubahan mindset apartur dimulai dari kultur kelembagaan sampai pada orientasi bentuk layanan yang diberikan kepada public. Berkaitan dengan pelaksanaan teknis di berikan kepada Badan/Dinas/Unit kerja. Untuk evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, dana dekonsentrasi/APBN diberikan kepada Bappeda dan dana APBD kepada Biro pembangunan. Untuk evaluasi kegiatan teknis diberikan wewenang kepada Badan/Dinas/Unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sistem ini menekankan pencapaian hasil dan akuntabilitas dalam menjamin anggaran publik secara bijaksana, dan merupakan sarana membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berikut inovasi sebagai bentuk penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha di BKD Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan pendapatan asli (PAD) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011, sebagai berikut : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kenderaan bermotor. Sedangkan kenderaan bermotor adalah semua kenderaan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 6
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kenderaan bermotor yang dioperasikan di air. Table 2.
Peningkatan pertumbuhan pajak kenderaan bermotor dari tahun 2008
sebesar Rp. 23.788 miliyar, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.153 miliyar. Dari data di yang ada dapat dijelaskan bahwa pertumbahan kenderaan Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan kenderaan roda dua sejumlah 506.401 atau 50,64% sedangkan roda empat sejumlah 70.461 atau 7,46%. Inovasi dan kreaktivitas yang dilakukan oleh BKD dalam pengelolaan pajak kenderaan bermotor ini adalah sosialisasi dengan melibatkan semua unsur terkait dan masyarakat. Melalui hallo Gubernur (cofee morning) dan sosialisasi melalui media media massa (Koran Gorontalo Post, Tribun Gorontalo dan RRI Gorontalo). Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kenderaan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dari Table 2a. Pertumbuhan pajak BBN-KB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan dapat dilihat dari tahun 2008 sebesar 35,83 miliyar atau 55, 93% sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 66.53 miliyar atau 12, 92%. Jika dilihat dari table 1, bahwa mekanisme prosedur waktu pelayanan maka yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam mengurus pajak kenderaan bermotor adalah 30 menit untuk perjangan dan membutuhkan waktu 60 menit untuk pengurusan berkas yang baru. Gambar 1. Mekanisme pendaftaran kenderaan baru/mutasi 5 tahun rata-rata dilakukan dengan 7 (tujuh) tahapan. Sedangkan pada mekanisme pendaftaran ulang relative singkat. Bentuk yang inovasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo adalah memberi pelayanan dengan mudah, pembebasan biaya bea balik nama kenderaan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur atas pertimbangan Kepala Badan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
7
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BB-KB). Pajak atas penggunaan bahan bakar kenderaan bermotor. Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak BBKB mengalami peningkatan. Hal ini dilihat Table 1b, dari tahun 2008 sebesar Rp. 51.942.653.728 miliyar, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 66.031.630.222 miliyar. Kondisi ini terjadi karena banyaknya pemakaian BBKB baik bahan bakar
premium, solar, maupun pertamax. Hasil penelitian dilakukan bahwa
pendapatan asli daerah melalui pajak BBKB dengan menghitung setiap per kilo liter setiap pembelian BBM premium harga Rp. 4500 maka dari situlah pajaknya 5%. Pajak Air Permukaan (PAP). Dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud denga pajak air permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dari data yang ada dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan (PAP) setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini dapat dilihat pada tahun 2008 realisasi pendapatan sebesar Rp. 242.672.530, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 91.752.915. Menurut sumber informan menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh pemakaian volume air sedikit dan tergantung kualitas air yang dialirkan, selain itu mindset wajib pajak dalam membayar pajak air masih rendah, sehingga pendapatan dari pajak ini relative kecil jumlahnya dibandingkan dengan pajak kenderaan bermotor. Pajak Rokok. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Sedangkan perbelakuan pajak rokok ini nanti pada tahun 2014 akan datang. Sehingga data tentang pajak rokok belum ada. Untuk Provinsi Gorontalo sudah diatur dalam Perda Nomor 05 Tahun 2011 yang kemudian telah dibuatkan Pergub Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Perda tersebut diatas. Pendapatan Lain-lain yang Sah. Usaha-usaha yang dilakukan BKD untuk mencari sumber pendapatan lain selain pajak yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan lain-lain yang sah tersebut adalah pendapatan yang diperoleh dalam bentuk kerja sama dengan berbagai pihak melaui Memoradum Of Understanding (MoU) dengan pihak pemerintah daerah maupun yang 8
dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama dalam hal penempatan dana (deposito) BKD bekerja sama dengan Bank yang ada di Gorontalo, seperti : 1) Bank Danamon; 2) Bank Sulut (BPD); 3) Bank Mandiri; 4) Bank BRI; 5) Bank BNI; 6) Bank BTN; 7) Bank Mu’amalat; 8) Bank Syariah Mandiri; 9) Panin Bank.
Sedangkan
pendapatan yang lain yaitu dari kerjasama dengan perusahan, antara lain : 1). PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV; 2). PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Gorontalo. Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa dengan jika menerapkan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga daerah dapat berinvestasi jangka panjang, sektor pembiayaan dalam pembangunan dapat diwujudkan.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha bagaimana Badan Keuangan daerah dapat melakukan inovasi atau kreaktivitas untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Meskipun dibatasi oleh UU Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 pemerintah daerah khususnya BKD Provinsi Gorontalo melalui pajak Kenderaan Bermotor, pajak BB-KB, pajak BBN-KB, PAP, serta Pajak Rokok, tetap berupaya terus dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah melalui inovasi atau kreaktifitas. Disisi lain BKD ditunjang dengan SDM yang cukup memadai, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan wajib pajak, sehingga target capaian dapat wujudkan. Penerapan nilai-nilai sebagai prinsip dasar kerja sehingga menimbulkan iklim kerja yang baik. Kajian ini penerapan pemerintahan wirausaha sebenarnya menfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional. Transformasi ini dicapai dengan cara mengubah tujuan, menerapkan sistem intensif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, serta budaya sistem dan organisasi birokrasi (Gunarjo, 2011). Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (2005) yang dikenal dengan konsep “reinventing government management” bahwa melakukan reformasi manajemen pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini dilakukan adalah 9
bagaimana pendapatan pajak daerah fungsi secara umum pemerintah pada hakikatnya tidak mendahulukan menghasilkan pendapatan, tetapi pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, karena disitulah multi palyers efec (feed back) dari sebuah pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah. Bahkan menurut Gunarjo (2011) pendapatan tersebut bisa diputar untuk membiayai kegiatan birokrasi, atau bahkan dialokasikan untuk membantu pembiayaan pelayanan publik yang lain serta membayar insentif bagi pihak-pihak yang berprestasi. Oleh karena itu, aparat pemerintah daerah harus kreatif dalam mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya pemerintahan masa depan adalah sistem manajemen responsif sesuai dengan tuntutan tugas-tugas baru (the newly tasks). Menurut Osborn dan Gaebler (2005) mengemukakan bahwa : Pergeseran kultural dari pemerintahan birokratik menuju pemerintahan wirausaha yang bersifat kompetitif maupun berorientasi pelanggan. Kondisi ini ada dua konsep kunci dalam pendekatan New Public Management (NPM) yaitu pasar dan manajemen. Pasar berarti persaingan, artinya dengan persaingan perusahaan-perusahaan swasta didorong untuk terus menerus menemukan produk-produk dan layanan-layanan yang lebih baik karena jika tidak, mereka tak akan bisa bertahan hidup. Sehingga organisasi public harusnya ada bentuk persaingan dalam pelayanan dan bentuk produk yang inovatif dan bersaing. Selain itu mengefektifkan biaya dan meningkatkan produktivitas.
Manajemen berarti merujuk kepada cara mengorganisir rencana-rencana, sumber daya manusia, sarana-prasarana teknologi untuk pencapaian hasil tujuan yang diinginkan. Jadi, asumsinya adalah manajemen merupakan sebauah cara professional untuk menangani problem-problem organisasi dan problem alokasi sumber-sumber daya secara baik dan optimal. Menurut Gasperzs (2011), yaitu manajemen kualitas berfokus pada perbaikan terus menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dari perubahan sistem organisasi dahulunya organisasi pemerintahan daerah sifat struktur organisasinya besar sehingga otonomi yang diberikan kurang mendorong daerah untuk berkreaktifiitas. Secara umum kreatifitas dapat diartikan untuk membuat kombinasi baru atau produk baru. Inovatif dalam berwirausaha berarti suatu proses untuk mengubah peluang usaha menjadi gagasan baru yang dapat menghasilkan uang dan merupakan suatu terobosan baru dan tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Bagi Provinsi Gorontalo sebagai mindset wirausaha bentuk reformasi kelembagaan dahulunya Dinas Pendapatan Daerah masih berdiri sendiri, maka digabung dengan Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan Badan Keuangan Daerah sehingga membentuk CFO (Chief Financial Officer) Badan Keuangan yang tidak sesuai dengan PP No. 41 namun sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004 yaitu penggabungan Dispenda dengan Biro Keuangan pada tahun 2004. Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang 10
Pengelolaan Keuangan Daerah, pendidikan D3 Akuntansi dengan STAN, pendidikan S2 Keuangan daerah dengan UGM dan hasilnya pada tahun 2002 Staf hanya Mantan Guru dan Mantan Bendahara tahun 2008 menjadi 110 Ajun Akuntan dan 105 orang S2 Keuangan Daerah yang tersebar diseluruh Badan dan SKPD dilingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo. Dengan pengembangan sumber daya manusia dengan harapan lebih mengarah kepada kompentensi dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur. Menurut Muhammad (2004) bahwa sasaran peningkatan kualitas lulusan disemua jenjang dan pemberian kompetensi bagi para lulusan akan merupakan factor penentu bergeraknya kinerja aparatur dan kinerja pelaku ekonomi. Dari bentuk reformasi yang dilakukan masih terdapat Sumber Daya Manusia yang tidak berhubungan dengan skill atau pendidikan terkait dengan tata cara perhitungan hasil penerimaan pajak daerah. Menurut Moekiyat dalam Sedarmayanti (2010) bahwa pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Memang sumber daya yang tersedia lebih banyak bidang keahlian akuntansi keuangan daerah, namun hal ini belum dapat menjamin bahwa dapat menghitung sektor pendapatan dari sumber pajak daerah. Sehingga hal ini perlu diimbangi dengan pelatihan khusus atau pembekalan teknis tentang tata cara perhitungan pajak daerah. Hal inilah yang akan menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Michael Harris dalam Winardi (2008), kompetensi yaitu : "are underlying bodies of knowledge, abilities, experiences, and other requirement nescessary to successfully perform the job ".
Dari pengertian ini
pemerintahan wirausaha yang sukses pada umumnya ialah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu pemerintahan yang aparaturnya memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Dalam pemerintahan wirausaha tidak hanya memerlukan pengetahuan tapi juga keterampilan. Mindset wirausaha kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu (personality) yang langsung berpengaruh pada kinerja. Mohamad (2003) bahwa paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). Sehingga disinilah dibutuhkan kompetensi, skill seseorang aparatur lebih terukur, efektif dan outputnya jelas. Namun hal ini tidak terlepas adanya kinerja yang tinggi dari aparatur sebagai pelayan publik. Dalam konteks ini menurut Keban, 2004 yang dikutip Direktorat Aparatur Negara, Bappenas 11
(2006) perkembangan modernisasi sistem manajemen kinerja tidak semata dinilai dari sisi personal atau pegawai saja, tetapi kinerja secara umum harus diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).
Sedangkan
Rachman
(2008)
menyatakan
reformasi
pola
penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Oleh
karena itu, Winarno (2004) menjelaskan bahwa aparat pemerintah daerah harus kreatif dalam mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini dapat mereka peroleh melalui pengelolaan perusahaan daerah secara efisien sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang besar, pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam, atau melalui pajak dan penarikan investasi ke daerah sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi.
KESIMPULAN DAN SARAN Penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha yang dijalankan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo selama ini baik. Pemerintahan telah memposisikan pengguna pelayanannya sebagai ‘pelanggan’ yang membeli atau membayar penggunaan pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya meskipun persentase pertumbuhannya masih terdapat perberbedaan. Selain itu peningkatan baik dari segi SDM yang kaitannya dengan pengembangan soft skill, fasilitas, dan kinerja, kegiatan-kegiatan yang dapat mendapatkan sumber keuangan. Merubah mindset wirausaha dengan terobosan-terobasan baru dalam mencari sumber-sumber pendapatan lain sehingga peningkatan PAD daerah dapat terwujud. Meskipun dibatasi dengan Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak daerah yang hanya membatasi pada lima jenis pajak, akan tetapi dalam pengelolaannya berdampak pada peningkatan PAD daerah berkat kreativitas dan inovasi Badan Keuangan Daerah. Bagi pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pengimplementasian dari pada konsep entrepreneur government khususnya penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha harus terus ditingkatkan serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala, sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada masa akan datang. 12
UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sekretaris Badan serta para Kabag, Subbid, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini dan seluruh pihak yang telah memberi sumbangsih pemikirannya dan tak lupa Kepala Kesbangpol yang telah memberi rekomendasi izin penelitian ini. Akhirnya ucapan terimakasih kepada rekan-rekan yang berpartisipasi dalam pengolahan data sehingga penelitian dapat dilakukan sampai dengan selesai. Tabel 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak PKB-BBNKB Provinsi Gorontalo Tahapan
Deskripsi
Lokasi
Waktu proses 5 menit
1. Berkas Wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran kenderaan baru maupun kenderaan lama memasukkan berkas kenderaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Berkas yang dimasukkan oleh wajib pajak diteliti kelengkapannya oleh petugas.
Bagian Informasi
Berkas wajib pajak yang telah lengkap dimasukkan ke loket pendaftaran untuk diproses.
Bagian Pendaftaran
5 menit
Setelah dilakukan pendaftaran pada loket pendaftaran selanjutnya berkas wajib pajak diserahkan ke bagian penetapan untuk dilakukan penetapan oleh kolektor
Bagian Penetapan
25 menit
Pembayaran
Berkas yang telah ditetapkan nilai pajaknya, selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran melaui kasir Samsat.
Kasir
Penyerahan
Berkas yang sudah dinyatakan lunas melalui kasir Samsat diserahkan kepada wajib pajak.
Bagian Penyerahan
Penelitian Berkas
Pendaftaran
Penetapan
10 menit
5 menit
Tabel 2a. Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2011 Tahun 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Jenis Pajak Pajak Kenderaan Bermotor
Target Pendapatan 22.753.096.000 29.350.472.100 32.550.861.400 32.478.606.599
Realisasi 23.788.620.300 29.094.352.800 37.695.619.718 42.153.606.599
28.612.906.200 29.606.754.069 41.541.852.923 49.512.687.034
35.837.364.400 36.464.804.000 58.927.751.550 66.537.687.034
Pajak BBN-KB
13
Tabel 2b. Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2011 Tahun 2008 2009 2010 2011
Jenis Pajak Pajak BB-KB
I 2.964.328.515 5.432.070.593 5.468.832.830 6.172.643.094
Realisasi II III 9.806.789.583 16.346.289.204 10.526.584.382 16.086.070.792 9.450.430.027 15.419.303.555 12.883.799.467 19.869.809.141
Jumlah
IV 22.825.246.426 20.761.171.353 24.013.162.614 27.105.378.520
51.942.653.728 52.805.897.120 54.351.729.026 66.031.630.222
2008 2009 2010 2011
Pajak Air Permukaan
23.096.210 24.885.000 17.549.155 5.775.600
42.165.360 42.216.060 17.549.155 7.511.045
74.214.300 65.348.260 43.337.610 18.912.845
103.196.660 97.577.830 88.762.760 59.553.425
242.672.530 230.027.150 167.198.680 91.752.915
2008 2009 2010 2011
Pendapatan Lain-lain yang Sah
1.424.631.663 3.795.277.296 1.668.677.300 2.528.184.075
5.393.330.910 6.989.108.199 4.123.956.715 4.362.515.420
8.101.398.323.43 10.492.840.272 6.358.730.077 9.252.794.391
12.369.876.127 15.198.490.959 10.131.947.922 11.259.550.748
27.289.237.023.43 36.475.716.726 22.283.312.014 27.403.044.634
Gambar 1. Alur Mekanisme Samsat Pelayanan Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor ALUR MEKANISME SAMSAT PENDAFTARAN KENDERAAN BARU / MUTASI MASUK / 5 TAHUN
14
MAX 60 menit
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Aparatur Negara, Bappenas. (2006). Manajemen Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil). Jakarta: Diroktorat Aparatur Negara, Bappenas. Gaspersz, Vincent. (2011). Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan Industri. Cetakan Ke Tujuh revisi dan perluasan. Jakarta: Vinchristo Publication. Niaga Swadaya. Gunarjo, Nursodik. (2011). Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pembangunan Ekonomi. Jurnal DIALOG Kebijakan Publik. (3) : 45-62. Muhammad, Fadel. (2004). Gagasan dan Pemikiran Membangun Sulawesi. Cetakan Pertama. Gorontalo: Kerjasama dengan Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Gorontalo Post. Muhammad, Fadel. (2007) Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Studi Kasus Provinsi Gorontalo. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Mohamad, Ismail, (2003). Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Unit KORPRI POLRI Pusat, Jakarta: pada tanggal 23 Oktober 2003. Niode, Idris. (2009). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Melalui Entrpreneurial Government sebagai variabel intervening. (Tesis). Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Osborn, David dan Gaebler, Ted. (2005). Mewirausahakan Birokrasi. Mentransformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik. Penerjemah : Abdul Rosyid; Seri Manajemen Strategi No. 4. Jakarta: Penerbit PPM. Rachman, Marjoni. (2008) Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat. Jurnal PREDIKSI 7(4) : 1-12. Sedarmayanti, (2010). Pengembangan Kepribadian Pegawai. Bandung: Cetakan Kedua Mandar Maju. Sutopo, HB. 2002. Penelitian Kualitatif. UNS Press. Winardi, (2008). Entrepreneur & Entrepreneurship. Edisi 1, Cetakan 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Winarno, Budi. (2004). Implementasi Konsep “Reinventing Government” Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Surabaya: Makalah disampaikan dalam seminar nasional dengan judul ‘Penataan Birokrasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Ruang UPN “Veteran” . Jawa Timur Rabu, 14 Januari 2004.
15
