Gerakan Penghematan Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi

VOLUME VII | NO. 58 / JUNI 2012

Gerakan Penghematan Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi

ISSN 1907-6320 MediaKeuangan Krisis Energi di Depan Mata

Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

1

Sumber foto: Flickr G20Mexico

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama para pemimpin negara lainnya dalam Pertemuan G20 di Los Cabos, Meksiko pada 18 Juni 2012. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P. S. Brodjonegoro turut serta dalam rombongan Presiden.

2

MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

dari lapangan banteng

Mari Berhemat Agar Selamat

D

i Istana Negara, akhir Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato tentang pelaksanaan penghematan nasional. Salah satu pemantik utamanya adalah melambatnya perekonomian dunia yang dipengaruhi oleh krisis Eropa. Tiba di paruh pertama tahun 2012, kita memang perlu serangkaian upaya ekstra untuk menjaga agar anggaran negara tetap sehat. Mengutip pidato Presiden, gejolak di wilayah Eropa, khususnya di Yunani, menciptakan ketidakpastian berkepanjangan. Sebagian besar wilayah Eropa mengalami resesi. Perekonomian negara-negara berkembang terkena imbas dengan melambatnya pertumbuhan di Tiongkok, India, Brasil, dan juga ASEAN. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Jepang juga berlangsung lambat. Kondisi ini belum ditambah meningkatnya harga minyak akibat gejolak politik dan keamanan di Timur Tengah. Kita memang patut bersyukur. Kondisi global di atas belum berdampak besar bagi perekonomian dalam negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2012 dibandingkan triwulan IV-2011, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat sebesar 1,4 persen (q-to-q). Pertumbuhan ini didukung oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, keuangan, real estat, jasa perusahaan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian, kondisi di atas tetap perlu kita waspadai. Kewaspadaan juga diperlukan untuk menghadapi permasalahan di dalam negeri, antara lain anggaran untuk subsidi BBM dan listrik yang jumlahnya sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 256 triliun. Meningkatnya subsidi ini dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia serta meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut, dan bandar udara. Presiden dalam kesempatan tersebut menggariskan dua agenda penting, yaitu pertama, mencegah naiknya defisit anggaran, dengan cara meningkatkan pendapatan negara dan melakukan optimalisasi,

termasuk penghematan anggaran belanja negara; dan kedua, mengurangi subsidi BBM dan listrik, melalui gerakan penghematan secara nasional. Media kesayangan Anda ini secara khusus menyajikan ulasan mengenai kondisi perekonomian global dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan program penghematan energi yang baru-baru ini dicanangkan presiden pada kolom liputan utama. Tentunya kami juga menghadirkan bahasan-bahasan lain. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto hadir dalam rubrik Profil. Simak juga wawancara khusus kami dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini baru ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal 16 Mei 2012. Kami juga mengangkat cerita keberhasilan unit contact center Kring Pajak 500 200 dari Direktorat Jenderal Pajak pada rubrik Inspirasi. Pada Malam Penghargaan Indonesia Contact Center Association (ICCA) yang digelar pada tanggal 16 Mei 2012 lalu, DJP mengikutsertakan beberapa pegawainya dalam berbagai kategori perlombaan, antara lain Agent Inbound-Retail, Tele Non-Sales, dan Quality Assurance-Retail. Hasilnya membanggakan. Sebanyak sembilan penghargaan kategori indvidual dan satu penghargaan kategori tim diraih kontingen DJP. Pada kolom Liputan Daerah, ada profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Tanjung Balai Karimun. Kantor ini memiliki tugas dan peranan yang besar karena lokasinya di zona Free Trade Zonedan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Tim redaksi Media Keuangan berkesempatan menyaksikan langsung kesibukan para pegawai di kantor tersebut beberapa waktu lalu. Masih ada rubrik-rubrik lain khas Media Keuangan yang dapat Anda nikmati. Semoga sajian kami pada edisi ini memberikan manfaat tersendiri. Selamat membaca!

Redaksi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Agus D. W. Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Sasi Atiningsih, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Rizwan Pribhakti, Zachrony, Bikner L. Tobing, Nico Aditia, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P., Iin Kurniati, M. Iqbal Pramadi, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan. Sekretariat: Eva Lisbeth, Hesti Sulistiowati, Indri Maria, Lili Marini T., Sularno. Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] website: http://www.depkeu.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


3

daftar isi

LAPORAN UTAMA

REPORTASE

RENUNGAN

6 10 13

23 25

37

Gerakan Penghematan Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Belanja yang Tidak Penting Harus Dikurangi Krisis Energi di Depan Mata

WAWANCARA 16

Pemberlakuan Bea Keluar Barang Mineral: Dorong Industri Smelting dan Hilirisasi di Indonesia

PROFIL 18

Financial Sector Authority untuk Menyelamatkan Sistem Perbankan

LINTAS PERISTIWA 21 21 22 22 4

Rapat Pembahasan Kriteria DK OJK Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan di Bidang Energi Pertemuan dengan Delegasi US-Asean Business Council Program Pendidikan Reguler Lemhannas


Prinsip Memorable Service pada BDK Makassar Tugas Besar di Zona Strategis

INFO KEBIJAKAN 28 30

Perkembangan Ekonomi Kuartal Pertama 2012 Kemenkeu Dukung Perkembangan Industri Transportasi Nasional

ARTIKEL 31

38 38 38

Intelijen Ekonomi : Teori dan Aplikasi Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa Electricity Consumption And Durable Housing: Understanding Cohort Effects

INPIRASI 39

Contact Center DJP, Kebanggaan Unit Pemborong Penghargaan

Riviu atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

43

BUNG PISKAL

ENGLISH CORNER 36

RESENSI

Seleksi Beasiswa Pusdiklat PSDM sebagai Layanan Unggulan

RIVIU 34

Target

Fuel and Electricity Efficiency Boosts Economic Growth

Sambutan Menteri Keuangan

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga sampai dengan saat ini kita dapat terus berkarya demi negara dan bangsa kita tercinta.

Pembaca Media Keuangan yang budiman, Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini perputaran roda ekonomi dunia kembali melambat. Perekonomian global kembali menghadapi masalah-masalah baru. Gejolak ekonomi yang melanda Yunani dan beberapa negara lain di Eropa, telah menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan. Lebih jauh lagi, ekonomi negara-negara berkembang juga terimbas, dengan melambatnya pertumbuhan di Cina, India, Brazil, dan juga ASEAN. Tidak hanya itu, proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Jepang masih berlangsung lambat meskipun mengalami pertumbuhan positif. Situasi ekonomi dunia seperti ini dapat menghambat upaya pembangunan nasional kita, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi perekonomian dunia yang melemah tersebut, ekonomi Indonesia ditantang untuk semakin mandiri dan mampu untuk bertahan dari goncangan. Untuk itu, sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan efisien dan tepat sasaran. Anggaran yang terbatas harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Dana subsidi harus tepat sasaran dan dialokasikan bagi rakyat yang benar-benar tidak mampu. BBM yang semakin mahal dan langka, juga harus digunakan dengan hemat. Dengan demikian, kita bisa memberikan alokasi anggaran yang lebih banyak bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat, jelas dan terarah, serta sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat luas. Dalam kaitan ini, kami mengggaris bawahi dua agenda penting yang harus dilakukan: pertama, mencegah naiknya defisit anggaran, dengan cara meningkatkan pendapatan negara, dan melakukan optimalisasi, termasuk penghematan anggaran belanja negara; dan kedua, mengurangi subsidi BBM dan listrik, dengan cara ikut serta dalam gerakan penghematan secara nasional. Tidak banyak opsi yang dapat dipilih dalam mencegah kenaikan subsidi, dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Pilihan atau opsi yang tersedia dan yang dapat dipilih oleh negara pada saat ini adalah meningkatkan pendapatan negara dan optimalisasi atau ketepatan pembelanjaan negara. Namun, kami optimis hal ini dapat dilakukan dengan baik, apabila semua komponen di Kementerian Keuangan bersinergi dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Meningkatkan pendapatan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak, maupun bukan pajak.

Agar penerimaan dari perpajakan semakin meningkat, maka jumlah wajib pajak harus ditingkatkan. Cakupan dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak juga harus dimaksimalkan. Sehingga, penerimaan perpajakan dapat meningkat tanpa harus menaikkan tarif pajak. Pada saat yang sama, upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga harus ditingkatkan, misalnya melalui sektor usaha pertambangan serta minyak dan gas bumi. Berkaitan penghematan BBM dan Listrik, beberapa waktu yang lalu Presiden mengemukakan lima kebijakan dan tindakan yang dicanangkan dalam gerakan nasional. Lima kebijakan dan tindakan yang dikemukakan Presiden adalah: pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, konversi BBM ke Bahan bakar Gas (BBG) untuk transportasi, serta penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan. Sejalan dengan hal itu dan dalam rangka efisiensi, Kementerian Keuangan sangat mendukung program tersebut, upaya penghematan dapat dilakukan dengan cara mencegah pengeluaran negara yang tidak perlu. Secara khusus, untuk mengurangi subsidi BBM, dapat diwujudkan dengan cara menggunakan BBM non bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan dinas Kementerian Keuangan. Tentu jajaran Kementerian Keuangan harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benarbenar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukkannya. Selain tidak menggunakan BBM bersubsidi, kami harap agar jajaran Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun di daerah melakukan penghematan dalam penggunaan listrik dan air di kantor. Pimpinan unit eselon maupun kepala kantor di daerah kami yakin mampu mensukseskan pelaksanaan program ini. Kami percaya, upaya ini akan memberikan hasil yang baik. Untuk itu, sekali lagi kami mengajak jajaran di Kementerian Keuangan agar menjalankan program penghematan ini dengan penuh kesungguhan. Tanpa peran kita semua, niscaya program penghematan di Kementerian Keuangan ini tidak akan berhasil dengan baik. Keberhasilan kita dalam menjalankan program penghematan menjadi bagian dari modal besar bangsa ini dalam menghadapi rintangan dan tantangan di masa ini dan masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa meridhoi gerak dan langkah kita, untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita semua.


5

laporan utama

Gerakan Penghematan Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Teks: Iin Kurniati Foto: Arfindo Briyan S.

Akhir Mei 2012, Presiden RI mencanangkan lima langkah penghematan energi nasional khususnya dalam mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian domestik saat ini? Apakah pencanangan penghematan energi nasional berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke depan? Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan terkait hal tersebut? Berikut hasil perbincangan Media Keuangan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang P.S. Brodjonegoro kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu di Jakarta.

6


M

enurut Bambang, ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam negeri. Gejolak ekonomi dan keuangan di kawasan Eropa, serta masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global menyebabkan tekanan pada perekonomian domestik melalui tiga jalur. Jalur pertama melalui trade channel dimana permintaan terhadap produk yang diperdagangkan antar negara menurun hingga menyebabkan volume perdagangan internasional juga mengalami penurunan. Dampaknya, mendorong terjadinya penurunan ekspor negaranegara berkembang, seperti Cina dan India. Kedua negara tersebut merupakan

menjadi mitra dagang utama kawasan Eropa, seperti Cina, India, Singapura,” kata Bambang.

negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian Asia. Kedua negara tersebut juga memiliki hubungan dagang yang cukup besar dengan kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS), sehingga penurunan daya beli masyarakat Eropa dan AS telah menyebabkan penurunan ekspor Cina dan India secara signifikan.

Demikian juga dengan kinerja ekspor ke AS, tidak dapat tumbuh cepat mengingat masih lemahnya daya beli masyarakat AS. Dalam hal ini, ekspor Indonesia telah menunjukan tren melambat sejak November 2011, bahkan di bulan April 2012, ekspor mengalami pertumbuhan negatif disertai defisit neraca perdagangan barang.

Selain disebabkan oleh merosotnya kinerja ekspor, berkurangnya aktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh menurunnya Foreign Direct Investment (FDI) oleh negaranegara kawasan Eropa dan AS. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan inflasi dalam negeri yang telah meningkat drastis akibat lonjakan harga bahan bakar dan minyak mentah dunia.

Kemudian, jalur kedua yakni financial channel yang berdampak pada ekonomi domestik melalui arus modal dan investasi. Namun menurut Bambang, diperkirakan dampak tersebut tidak membawa pengaruh besar pada kinerja investasi domestik. “Perkiraan tersebut dilandaskan pada peran FDI (Foreign Direct Investment) negara-negara Eropa secara rata-rata tidak terlalu besar, serta beberapa pencapaian kinerja ekonomi Indonesia di mata dunia yang cukup baik,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan bahwa dampak langsung pelemahan permintaan dari kawasan Eropa terhadap kinerja ekspor tidak terlalu besar untuk Indonesia. Hal ini terkait porsi ekspor ke negara-negara Eropa yang relatif kecil. “Namun demikian dampak tidak langsung krisis Eropa tidak terelakan. Penurunan kinerja ekspor terutama terjadi melalui ekspor kita ke negara-negara yang

Pencapaian peringkat investment grade, perbaikan peringkat FDI confidence index, peringkat ruang gerak fiskal (wiggle room index) yang cukup bersaing mampu mendorong kepercayaan investor asing dan domestik untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut didukung tren Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) di Indonesia yang terus meningkat, disertai kinerja beberapa indikator investasi lainnya seperti impor barang modal, kredit perbankan, penjualan semen, indeks konstruksi yang masih cukup tinggi. Di sisi lain, arus modal jangka pendek, khususnya investasi portofolio dapat mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Lemahnya kondisi Eropa dan tingkat imbal serta kondisi fundamental emerging market yang lebih baik menyebabkan arus modal masuk ke emerging market yang cukup besar, termasuk Indonesia. Namun kondisi Eropa dan global yang semakin memburuk, telah meningkatkan kekhawatiran para investor dunia sehingga mendorong mereka untuk mengalihkan dananya ke instrumen-instrumen yang dianggap lebih aman atau safe havens. Selanjutnya, jalur ketiga melalui banking channel khususnya perbankan multinasional. Krisis Eropa dan beban piutang negara maju telah menimbulkan tekanan likuiditas bagi perbankanperbankan besar dunia dan memukul posisi neraca dan aset institusi keuangan tersebut. Keadaan diprediksi semakin parah pada saat terjadi default atas piutang lembaga-lembaga perbankan tersebut. Bambang memperkirakan bahwa dampak langsung krisis dan beban utang MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

7

Ke depan, pemerintah akan melaksanakan kebijakan stimulus fiskal, baik untuk menjaga dan mendorong daya beli serta pendapatan riil masyarakat, serta langkah-langkah untuk turut mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Bambang P. S. Brodjonegoro

pemerintah negara Eropa terhadap perekonomian domestik dan perbankan nasional tidak ada ataupun sangat kecil. “Walaupun demikian, risiko tekanan pada perbankan nasional dapat terjadi terutama melalui jalur penempatan dana oleh perbankan asing pada perbankan nasional. Tekanan likuiditas dan neraca pada perbankan asing atau multinasional dapat mendorong mereka untuk menarik dana-dananya dari perbankan nasional dalam rangka memperbaiki posisi neraca dan rekapitalisasi,” lanjut Bambang. Pada kondisi ekstrim, perilaku tersebut dapat mengganggu kinerja perbankan nasional. Berdasarkan statistik Bank for International Settlements, besarnya klaim perbankan asing pada perbankan domestik mencapai kurang lebih USD100 miliar, atau 1 persen terhadap net foreign assets Indonesia. Dalam hal ini, dampak langung dari gejolak sektor perbankan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan masih cukup aman. Hal ini terkait peran sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 10 persen. Namun demikian, Bambang menambahkan bahwa masih terdapat potensi risiko lain yang dapat menimbulkan tekanan berat pada sektor perbankan. Apabila perbankan asing menarik dananya ke luar dari perbankan nasional hingga menimbulkan kepanikan dan jatuhnya kepercayaan pelaku pasar domestik, maka dapat terjadi bank rush. Kondisi dimana hampir seluruh nasabah menarik dananya dari perbankan nasional secara serentak dapat menimbulkan krisis yang tidak mustahil dapat berdampak pada pendanaan aktivitas sektor riil. 8


Terkait dengan tekanan harga minyak mentah dunia, pergerakan harga minyak merupakan salah satu variabel yang paling sulit diperkirakan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh pergerakannya yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental antara pasokan dan permintaan, tetapi juga faktor-faktor lain yang juga sulit diprediksi seperti cuaca, iklim, kondisi geopolitik, serta aksi spekulasi. Mengingat dampaknya pada kondisi fiskal yang dapat mengganggu kesehatan APBN, maka pemerintah mewaspadai lonjakan harga minyak yang sangat tinggi, khususnya melalui beban subsidi harga BBM dalam negeri. Beban subsidi BBM tersebut semakin terasa bila kenaikan harga minyak dunia tidak dapat diimbangi penerimaan SDA yang sepadan, seiring semakin menurunnya kapasitas produksi dan minyak mentah dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I Terkait pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2012, Bambang memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran yang cukup baik yakni mencapai 6,3 persen. Bambang melihat bahwa realisasi kinerja ekonomi kuartal pertama ini memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja ekonomi sehingga mampu mencapai sasaran pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,5 persen. “Pada kuartal kedua 2012, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 6,4 persen. Optimisme ini dilandaskan pada kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang cukup tinggi, serta daya dukung insentif fiskal yang akan diterapkan pada semester kedua tahun ini,” papar Bambang.

Pertumbuhan ekonomi domestik juga tidak lepas dari sektor konsumsi pemerintah dan peran belanja modal terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Peran pemerintah didorong oleh upaya perbaikan belanja pemerintah baik melalui pembentukan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan rencana revisi Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2010 untuk memperbaiki proses pengadan barang dan jasa pemerintah. Tercatat pada kuartal pertama 2012, Bambang menambahkan bahwa laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 5,9 persen atau dua kali lipat dibanding pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun 2011. “Ke depan, pemerintah akan melaksanakan kebijakan stimulus fiskal, baik untuk menjaga dan mendorong daya beli serta pendapatan riil masyarakat, serta langkah-langkah untuk turut mendorong aktivitas ekonomi dan investasi,” tambah Bambang. Terkait perbaikan daya beli dan pendapatan masyarakat, stimulus fiskal akan diberikan dalam bentuk peningkatan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15,8 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. Selain itu, stimulus fiskal juga diberikan dalam peningkatan belanja modal pemerintah, khususnya untuk infrastruktur. Strategi ini didasarkan pada bukti empiris bahwa belanja modal pemerintah memiliki multiplier effect yang relatif lebih besar dibanding belanja barang dan pegawai. Pemerintah juga telah menyiapkan dana pembangunan infrastruktur dalam paket stimulus sebesar Rp23,8 triliun yang dialokasikan sebagai bagian dari

Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPEI).

pembangungan dan fiskal ke depan,” tutur Bambang.

Upaya Kemenkeu dalam penghematan energi

Di samping itu, langkah-langkah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber energi minyak dan gas terus dilakukan baik dengan intensifikasi sumur, pencarian ladang-ladang atau sumursumur baru, maupun pemanfaatan teknologi mutakhir.

Terkait gerakan nasional penghematan BBM dan listrik, Presiden mencanangkan lima kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan. Diantaranya yaitu pengendalian sistem distribusi setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan; konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi; dan penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan. Lebih jauh, Bambang menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam penghematan energi nasional seperti mendorong penghematan penggunaan dan konsumsi BBM dalam negeri yang diiringi penggunaan sumber energi alternatif non minyak. “Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi beban subsidi dan memandang penyesuaian harga BBM dalam negeri sebagai langkah terakhir untuk menjaga kelangsungan

Bambang juga menegaskan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Kuangan antara lain dengan mengalokasikan anggaran dalam program konversi BBM bersubsidi ke BBG terutama untuk angkutan umum pada tahun 2012. “Kebijakan tersebut akan berdampak positif dalam mengurangi subsidi BBM dan subsidi listrik. Tingginya subsidi BBM karena meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi. Sehingga dengan kebijakan penghematan energi tersebut akan mengurangi pemakaian BBM bersubsidi dan pada akhirnya subsidi bbm dapat ditekan secara bertahap,” tegas Bambang.

Harapan Ketika ditanya harapan, Bambang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan kuartal-kuartal berikutnya akan terus meningkat seiring tingkat investasi dan daya beli masyarakat yang tinggi. Hal

ini tercermin dari terjaganya laju inflasi pada tingkat yang rendah, realisasi PPN yang cukup tinggi, dan indeks keyakinan konsumen yang meningkat, serta penyerapan anggaran yang lebih baik dari tahun lalu. Terkait penghematan energi, diharapkan kebijakan tersebut dapat mengurangi beban anggaran subsidi energi dalam APBN. Sehingga, pengurangan belanja subsidi dapat dialokasikan pada belanja yang lebih produktif seperti belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir, pada sektor pertanian, industri dan perdagangan Bambang juga berharap dapat tumbuh lebih kuat. “Sektor pertanian masih diharapkan mampu tumbuh kuat terkait dengan masa panen raya yang terjadi pada kuartal kedua, sektor industri juga mampu tumbuh meski agak terkendala dengan melambatnya kinerja impor atau barang modal. Demikian juga sektor perdagangan masih agak terkendala dengan kinerja impor tapi bisa disubtitute dengan konsumsi rumah tangga yang kuat terkait dengan liburan sekolah, puasa, dan hari raya Lebaran,” pungkas Bambang.


9

Belanja yang Tidak Penting Harus Dikurangi Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Kukuh Perdana

Kondisi perekonomian global belum membaik. Krisis yang melanda Yunani dan sejumlah negara lain di Eropa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Mohamad Ihksan, Staf Khusus Wakil Presiden memberikan analisis tentang ini dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

10


I

khsan mengungkapkan bahwa krisis yang kali ini memengaruhi perekonomian global memiliki perbedaan dibandingkan dengan krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu. Krisis yang tengah menerjang awalnya diprediksi tidak akan seburuk tahun 2008. Efeknya lebih kepada pertumbuhan ekonomi dunia yang melamban.” Tapi apa yang kita lihat sekarang. Pertama Yunani, terus pindah ke Italia, Portugal, lalu ke Spanyol mulai berguguran. Negara-negara Eropa Timur yang sudah kena pada tahun 2008 bisa-bisa kena lagi,” kata dia. Zona Asia yang sebelumnya relatif aman pun saat ini tidak imun. Di China misalnya, kata Ikhsan, ruang untuk bisa melakukan stimulus ekonomi yang menghasilkan dampak bagus mulai berkurang. Pembangunan di China Selatan saat ini sudah over capacity. Sementara jika pemerintah setempat memutuskan untuk membangun kawasan utara China, maka waktu yang dibutuhkan untuk memetik hasil ekonominya jauh lebih panjang.”China pun, impact-nya terhadap yang kita harapkan menjadi penggerak ekonomi, kalau dengan model lama, itu tidak akan banyak membantu,” ujar Ikhsan. Kebijakan stimulus ekonomi yang merangsang konsumsi dan pembuatan sistem jaminan kesehatan dipandang sebagai alternatif jalan keluar dapat memberikan hasil lebih baik.

Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang tergolong besar, India juga dipandang kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan yang optimal. Mereka, ungkap Ikhsan,” Tidak melakukan reformasi yang seharusnya.” Dampak itu sangat terlihat. Perekonomian India yang biasanya tumbuh 8-9 persen, saat ini turun menjadi sekitar 5 persen. Dia menjelaskan bahwa ada pelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia dari India dengan postur ekonomi yang relatif mirip.” Complexionnya begitu tinggi. Sampai pada saat India seharusnya melakukan reformasi, tidak dilakukan. Pada saat kita harus melalukan adjustment harga BBM karena seolaholah ekonomi kita baik, kita tidak lakukan,” tambah Ikhsan. Dari sisi global, kemungkinan downside risk krisis Eropa sangat besar. Ikhsan menyebut prediksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat saat ini hanya bergerak diantara 0-2 persen. Dia mengatakan,”Begitu mendekati 0 (persen), balik lagi ke 2. Begitu mencapai 2, akan turun lagi.” Dampak itu memiliki kemungkinan meluas. Sepanjang paruh kedua 2012 dan 2013, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan melambat. Semua indikator makro ekonomi diramalkan akan mengalami volatilitas yang meningkat. Perlambatan ekonomi itu sudah terasa gejalanya di dalam negeri. ”Quarter pertama (tumbuh) 6,5 persen tahun sebelumnya, dari target (tahun ini) 6,7 itu sudah meleset 0,2 persen,” tandas Ikhsan. Pada kuartal-kuartal berikutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 6-6,3 persen.”Itu mungkin zona comfortable buat kita selama sepanjang tahun,” katanya. Sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditas sangat rentan “terpukul”.

Kebijakan Kebijakan-kebijakan fiskal yang sifatnya tidak terlalu bergantung pada kondisi global perlu dipertimbangkan. Namun demikian, Ikhsan menekankan bahwa itu tidak berarti kita perlu menghambat laju barang-barang impor. Hal ini agar dorongan sektor konsumsi dan investasi domestik bisa berjalan. Ikhsan melihat saat ini sebagai peluang yang baik bagi kita

untuk berinvestasi pada barang-barang modal. Pada kualitas barang yang sama, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah pada saat ini karena melemahnya permintaan global.“Justru kalau kita hambat demi dalam negeri misalnya, ya kita rugi opportunity untuk melakukan investasi pada barang kelas satu jadi hilang,” jelas Ikhsan. Di samping itu, ruang inefisiensi di dalam negeri bisa diperbaiki. Jika ini dapat dilakukan, maka dengan cepat dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya adalah mengoptimalkan sarana angkutan laut dalam distribusi barang dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan.“Selama ini kita terlalu mengandalkan jalur darat. Seandainya kita bisa memperbaiki jalur laut, langsung turun penghematan 20-30 persen ongkosnya,” ujar Ikhsan. Perbaikan infrastruktur antara lain dapat dilakukan dengan membangun pelabuhan yang bisa menampung lebih banyak truk-truk container dan membangun jalan yang lebih mulus dari pelabuhan ke pusat-pusat ekonomi. Dalam kondisi perekonomian global yang tidak stabil saat ini, Ikhsan mengingatkan agar kita tidak terlalu percaya diri. Potensi ekonomi Indonesia memang besar. Kita saat ini adalah salah satu dari 15 negara yang sejak dekade 1960-an berhasil mempertahankan pertumbuhan di atas 6 persen.” Tidak banyak negara di dunia yang punya kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6 persen lebih over 30 tahun,” ungkap Ikhsan. Namun demikian, dia menambahkan adanya argumentasi yang meragukan kestabilan perekonomian di Indonesia karena transisi demokrasi yang masih terus berlangsung. ”Banyak sekali PR (Pekerjaan Rumah) yang menyebabkan enggak memungkinkan Indonesia realize pertumbuhan ekonominya,” tambah dia. Salah satu pekerjaan rumah yang dicontohkan Ikhsan adalah kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mesti “tersandera” kepentingan politik. Walaupun tak dapat dipungkiri banyak kemajuan yang sudah dicapai, tapi menurut Ikhsan,”Itu

belum mampu mengubah persepsi orang untuk bersedia untuk melakukan investasi di kita.” Ini menjadi tantangan yang berat ke depan, terutama dalam tahun-tahun ketidakpastian seperti saat ini. Ditambahkan Ikhsan, pekerjaanpekerjaan rumah yang terkait proses transisi demokrasi menghambat Indonesia untuk mencapai potensi maksimalnya. ”We should have grown at 7-8 percentage. But in the end itu realisasinya masih 6 persen,” sambungnya.

Program penghematan Terkait program penghematan nasional yang baru-baru ini dicanangkan presiden, Ikhsan memiliki pandangan tersendiri. Menurut catatan dia, realisasi belanja modal hingga bulan Mei merupakan yang terbaik sejak tahun 2005.“Artinya aturannya sudah mulai orang familiar dan bisa jalan. Dugaan saya mungkin biasanya sekitar 85-86 persen spending, ini bisa di atas 90 persen,” terangnya. Namun, Ikhsan menegaskan bahwa jika dilihat lebih dalam, sebagian dari pengeluaran kita masih banyak yang tidak perlu.”Belanja dinas itu masih banyak sekali yang unnecessary dan bisa dihemat. Di kantor sudah banyak ruang rapat , tapi masih sering bikin di hotel,” ujar Ikhsan mencontohkan. Ini perlu menjadi perhatian karena anggaran untuk membayar hotel sejatinya bisa dipakai untuk keperluan lain.“Misalnya kan lebih baik mengirim satu orang pegawai negeri (mengejar gelar) master ke luar negeri daripada untuk rapat yang menyewa hotel,” kata Ikhsan. Lebih lanjut dia memaparkan bahwa pendekatan penghematan itu lebih kepada mengarahkan pengeluaran yang tidak penting ke hal-hal yang lebih penting.”Contohnya untuk infrastruktur. Masih banyak belum terbangun. Itu kita kan bisa (bangun) kalau seandainya unnecessary spending bisa dialihkan untuk itu,” ujarnya. Selain itu, pengalihan anggaran belanja dinas yang tidak perlu ke hal-hal yang lebih penting dapat pula dilakukan dalam kerangka tujuan untuk memperbaiki kualitas manajemen pegawai negeri. MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

11

12

Dengan model perekonomian global yang makin cepat, dibutuhkan birokrat-birokrat yang cerdas, mampu bersaing dengan para pekerja di sektor swasta, dan bisa beradaptasi dengan perubahan. “Untuk itu kita harus investasi di dalam sistem insentif. Gaji harus kita perbaiki, harus link ke market. Kita harus bersaing dengan private sector dalam rangka merekrut orang-orang yang bagus,” jelas Ikhsan.

pemotongan berbagai anggaran sebagai bagian dari langkah-langkah penyelesaian krisis, para pengambil keputusan di negaranegara Eropa cenderung lebih lamban bergerak.“Seperti orang Yunani disuruh menambah jam kerja saja enggak mau. Pensiunnya diperpanjang, supaya kerjanya lebih lama, enggak mau. Dia enggak tahu bahwa implikasinya jauh lebih panjang,” jelas dia.

Investasi juga bisa dilakukan dengan menyekolahkan para pegawai negeri ke luar negeri.”Banyak yang bisa kita hemat. Uang-uang yang tadinya dikeluarkan untuk perjalanan dinas, misalnya,” ujar Ikhsan. Dia mengungkapkan catatan bahwa isu penghematan yang disampaikan presiden sebenarnya bukan hal baru. Momentum krisis Eropa menjadi saat yang tepat untuk melakukan wake up call dan mendorong pengalihan unnecessary spending kepada sesuatu yang penting dan punya prioritas.

Tidak boleh “sakit”

Jalan keluar krisis Eropa menurut Ikhsan utamanya bergantung apakah para pengambil keputusan di sana untuk memotong anggaran dan menghadapi periode sulit selama beberapa tahun sebelum bangkit. Selain sejumlah negara Eropa, Ikhsan juga menyorot Jepang. Menurutnya apa yang terjadi di negeri Sakura itu sebenarnya tak jauh berbeda dari Eropa. Bahkan Jepang pada saat yang sama juga dihadapkan pada masalah masyarakat dalam kategori old economy. Penduduk Jepang yang berada dalam usia produktif jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk tua.

Ikhsan menjelaskan bahwa krisis Eropa memiliki kemungkinan penyelesaian yang masih panjang. Berbeda dengan Amerika Serikat yang bersedia melakukan

Menurut Ikhsan, jika Jepang bersedia melakukan reformasi kebijakan ekonomi lebih cepat sebelum dekade 1990-


an, kemungkinan mereka tumbuh lebih terbuka karena ada periode dimana penduduk produktif masih dominan.”Sekarang begitu mereka reform, kelompok orang produktifnya makin sedikit,” jelasnya. Ikhsan sekali lagi mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tak bisa dibilang aman. Kita harus sangat hati-hati dalam mengelola perekonomian. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tidak boleh terulang lagi. Jika perekonomian “jatuh” saat ini, kata Ikhsan, akibatnya akan lebih berat.“Karena tidak ada (negara) yang menolong. Sama-sama sakit,” kata Ikhsan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1998 dimana pada saat itu kita mendapat bantuan dari sejumlah negara dan lembaga keuangan internasional. Lebih lanjut dia juga menggarisbawahi bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini ibarat orang yang baru sekadar bisa berenang.”Kita enggak boleh sakit karena begitu kita kram saat berenang, enggak ada yang bisa menolong. Kita langsung tenggelam. Ini yang harus kita sadari,” pungkas Ikhsan.

Krisis Energi di Depan Mata Teks: Arfindo Briyan S. Foto: Iin Kurniati

Indonesia sedang berada di tengah permasalahan energi yang seakan tak ada habisnya. Konsumsi energi terus meningkat, sementara bahan baku semakin menipis. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai solusi alternatif.

M

enurut Kardaya Warnika, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, ada empat hal yang menggambarkan kondisi penggunaan energi di Indonesia: boros, besar, terus meningkat pesat, dan pemasok utamanya adalah energi fosil, terutama minyak bumi. Dalam wawancara dengan Tim Redaksi Media Keuangan, Kardaya menjelaskan tentang kondisi energi di Indonesia serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghindari semakin parahnya krisis tersebut. Untuk menghasilkan satu produk tertentu yang sama, Indonesia memakai energi ratarata lebih besar daripada negara lain. Inilah yang disebut intensitas energi, yaitu energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu dolar output. Nilainya di Indonesia, lebih besar dibandingkan negara lain. “Misalkan negara lain bikin sepasang sepatu, kebutuhan energinya 5-6 unit, Indonesia 10 unit,” ujar Kardaya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia boros energi. Data Kementerian ESDM menunjukkan, konsumsi energi primer di seluruh Indonesia sudah berada di level 1.331 juta setara barrel. Sedangkan di tahun 2025 diperkirakan akan meledak hingga 4.300 juta setara barrel. Tingginya konsumsi energi di Indonesia di antaranya disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Energi listrik misalnya, di tahun 2011 kebutuhan elektrifikasi di Indonesia mencapai 36.000 megawatt atau 36 gigawatt.


13

Sebagian besar pasokan kebutuhan energi di Indonesia adalah dari minyak bumi yang setiap tahun semakin turun jumlahnya. Tahun ini produksi minyak bumi di Indonesia sekitar 900 barrel/hari.

Menurutnya, masyarakat Indonesia masih masih melihat apa yang dilakukan pemerintah sebelum melakukannya, termasuk dalam hal penghematan energi. Ia berharap langkah penghematan energi di kantor-kantor pemerintah akan menginspirasi masyarakat untuk ikut melakukan penghematan.

Cadangan minyak bumi di Indonesia hanya tinggal 4 miliar barrel. “Kalau diproduksi satu juta (setara barrel/hari), paling sebelas tahunan habis. Sebelas tahun kalau di dunia perminyakan itu berarti besok,” ujar Kardaya. Mengapa disebutnya besok? Karena proses penemuan sumber minyak bumi itu sendiri hingga berlangsungnya produksi memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun. “Jadi, (konsumsi energi) kita sudah tinggi, boros, naik cepat, sementara pasokan kita terbatas dan terus mengecil,” katanya.

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia Indonesia masih bergantung pada energi minyak, gas, dan batubara yang berbasis fosil. Padahal, cadangan minyak nasional diperkirakan akan habis dalam jangka waktu sekitar 11 tahun lagi jika tidak ada temuan baru. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia akan menjadi negara net importir minyak. Salah satu jalan keluarnya adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Konsep energi baru terbarukan sendiri, berdasarkan data ESDM, sudah diperkenalkan pada tahun 1970-an. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik, yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain gas metana batubara, batubara tercairkan, batubara tergaskan, nuklir, dan hidrogen. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang

Grafik Perbandingan Produksi dan Konsumsi Minyak Harian Indonesia 1.800

1.600

1.400

ribuan barel per hari

1.200

1.000

800

600

400

200

Oil Production

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

0

Oil Consumption

Sumber : BP Statistical Review of World Energy 2011

14


dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Kardaya menegaskan bahwa energi baru terbarukan itu harus dipakai karena tidak bisa diekspor. “Sebagian besar energi terbarukan itu adalah jenis energi yang tidak bisa diekspor, tidak bisa dibawa keluar. Panas bumi, tidak bisa dibawa ke Singapura, harus dimanfaatkan di tempat tersebut,” jelasnya. Kardaya menilai, apa yang bisa dipasok dari EBT harus diprioritaskan pasokan EBT dahulu. “Jangan mikirkan harga, jangan mikirkan biaya dulu, biaya bisa dibantu,” katanya. Salah satu regulasi yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi krisis energi adalah Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut berisi tentang strategi untuk menjamin keamanan energi di Indonesia. Kebijakan ini telah merumuskan bauran energi di tahun 2025 yang mengurangi konsumsi energi fosil dan menggantinya dengan energi baru terbarukan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mempunyai dua target utama di tahun 2025. Pertama adalah tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada tahun tersebut. Elastisitas energi merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka elastisitas, maka semakin efisien penggunaan energi di suatu negara. Di tahun 2009 elastisitas energi di Indonesia mencapai 2,69, menurut data penelitian International Energy Agency (IEA). Angka ini termasuk tinggi melihat di tahun yang sama, angka elastisitas Thailand adalah 1,4, Singapura 1,1 dan negaranegara maju berkisar dari 0,1-0,6. Hal ini menunjukkan Indonesia masih boros dalam menggunakan energi.

Target berikutnya adalah terwujudnya bauran energi yang optimal pada tahun 2025. Bauran energi yang optimal tersebut adalah peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional dari minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen, gas bumi menjadi lebih dari 30 persen, batubara menjadi lebih dari 33 persen, biofuel menjadi lebih dari 5 persen, panas bumi menjadi lebih dari 5 persen, energi baru dan terbarukan lainnya (biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin) menjadi lebih dari 5 persen, dan bahan bakar lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2 persen. Secara keseluruhan salah satu misi EBTKE menyebutkan bahwa pada tahun 2025, energi fosil diproyeksikan berkontribusi hanya 74,2 persen dari total konsumsi energi, dengan penggunaan energi dari bahan bakar minyak hanya sekitar 29,7 persen. Penggunaan energi baruterbarukan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 25 persen.

Tindak lanjut pidato Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato gerakan hemat energi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/5) malam. Kardaya melihat hal tersebut sebagai suatu langkah percontohan, “Yang diwajibkan itu untuk instansi pemerintah, kendaraan dinas. Kalau swasta tidak diwajibkan. Jadi, kita orang pemerintah ini menjadi contoh.” Kardaya menilai ada dua manfaat yang akan dituju. Pertama adalah dari aspek percontohan untuk penghematan. “Kita bisa hidup dengan nyaman dan enak. Walaupun kita berhemat (energi). Semoga ini bisa dijadikan contoh untuk orangorang,” imbaunya. Manfaat kedua adalah dari sisi anggaran. Dengan berhemat tentunya akan ada penghematan anggaran di pemerintah. “Yang paling utama memang penghematan anggaran,” lanjutnya. Kantor pemerintah memang tidak besar, tapi Kardaya lebih melihat kepada efeknya

yang diharapkan bisa besar. Menurutnya, masyarakat Indonesia masih masih melihat apa yang dilakukan pemerintah sebelum melakukannya, termasuk dalam hal penghematan energi. Ia berharap langkah penghematan energi di kantor-kantor pemerintah akan menginspirasi masyarakat untuk ikut melakukan penghematan. Penghematan ini bukan hanya tugas pegawai negeri atau pejabat, melainkan semua rakyat Indonesia, tegasnya. Kementerian ESDM juga membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Pengawasan Penghematan Energi Nasional. Kardaya yang merupakan ketua tim menjelaskan, “Tugasnya, nanti setiap kementerian, setiap instansi akan melakukan pelaporan.” Hal-hal yang dilaporkan seperti rekening listrik, bayar BBM per bulan, dan lain-lain. “Nanti didata di sini, dilakukan evaluasi. Kita monitor. Kan ada targetnya, siapa yang tidak melalukan, kita laporkan ke Presiden,” lanjutnya. Kardaya berharap EBT dapat diperlakukan sama seperti energi yang tidak terbarukan, “Misalnya, disubsidi.” Ia juga mengharapkan pengembangan EBT yang lebih serius. “Kalau tidak ada yang mengembangkan EBT, ini bahaya bagi Indonesia ke depannya. Jangan main-main. Kalau nggak ada energi mau apa kita?” tegasnya. Perencanaan pertumbuhan energi di angka 6,5% menurut Kardaya tidak lepas dari asumsi ketersediaan pasokan energi nasional yang mencukupi. “Kalau energinya tidak ada, (pertumbuhan ekonomi) tidak negatif saja sudah bagus. Jadi, semua itu dengan catatan energi itu tersedia,” sambungnya. Pengembangan energi terbarukan itu merupakan suatu investasi untuk masa depan. Kalau mau selamat, kata Kardaya, Indonesia harus mengembangkan energi terbarukan. “Dari mana energi yang tersedia ini, kalau kita tidak melakukan penghematan dan mengembangkan energi baru terbarukan? Sekarang, kalau nggak ada minyak mau apa?” pungkasnya.


15

wawancara

Pemberlakuan Bea Keluar Barang Mineral:

Dorong Industri Smelting dan Hilirisasi di Indonesia Teks: Iin Kurniati Foto: Kukuh Perdana

Indonesia memiliki sumber daya mineral yang tak terhingga, dimana mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable resources) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

H

al ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.” Untuk itu pengelolaan sumber daya mineral termasuk penambangan harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional khususnya masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Berdasarkan data ekspor, setelah berlakunya UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat lonjakan volume ekspor beberapa mineral antara lain tembaga, nikel, serta bauksit. Lonjakan ekspor bijih mineral tidak selalu memberi dampak positif karena komoditi yang diekspor masih dalam bentuk raw material/ore, secara fisik masih berupa tanah. Cadangan bijih mineral Indonesia juga tidak terlalu banyak sehingga ekspor bijih (raw material/ore) mineral secara besar-besaran akan mengakibatkan degradasi lingkungan serta merugikan generasi mendatang. Pemerintah menginginkan tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian (smelter)

16


bijih mineral agar dapat diperoleh nilai tambah di dalam negeri yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri hilir. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar atas ekspor bijih (raw material/ore) mineral agar pengelolaan pertambangan mineral berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemerintah khususnya Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Atas dasar itulah Media Keuangan berbincang dengan Agung Kuswandono, Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui sejauh mana kesiapan DJBC dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

Sejauh mana kesiapan Ditjen Bea dan Cukai terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang penetapan

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar? Sebelum diberlakukannya PMK Nomor 75/ PMK.011/2012, DJBC sudah diamanatkan untuk melakukan pemungutan Bea Keluar untuk komoditi-komoditi tertentu. Sebagaimana ditetapkan dalam PMK 67/ PMK.011/2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Penetapan Barang yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Peraturan tersebut pada dasarnya merupakan perubahan dari PMK Nomor 67/PMK.011/2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.011/2011. Terkait dengan pelayanan ekspor secara umum dan pelaksanaan pemungutan Bea Keluar telah tersedia sisdur (sistem dan prosedur) pelayanan ekspor maupun tata cara pemungutan Bea Keluar. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, PMK Nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang telah diubah dengan PMK Nomor 148/PMK.04/2011, PMK Nomor 214/ PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-40/ BC/2008 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-27/BC/2010.

Upaya apa saja yang telah disiapkan Ditjen Bea dan Cukai untuk mendukung terlaksananya kebijakan itu dengan baik? DJBC melakukan kegiatan sosialisasi PMK Nomor 75/PMK.011/2012, baik kepada internal DJBC maupun kepada pihak pengguna jasa. Untuk komoditi mineral selain materi terkait peraturan tersebut, juga akan diberikan materi terkait ketentuan tata niaga ekspor barang mineral. DJBC juga telah melakukan kegiatan workshop maupun raker (rapat kerja) dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai baik terkait dengan sisdur komoditi yang terkena bea keluar maupun pengetahuan tentang identifikasi dan klasifikasi barang. DJBC juga berupaya melakukan evaluasi terhadap sisdur yang ada dan berusaha melakukan perbaikan guna menghindari adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan ekspor khususnya komoditi yang terkena bea keluar.

Bagaimana bentuk pengawasan yang akan dilakukan Ditjen Bea dan Cukai dalam mengimplementasikan peraturan tersebut? Pengawasan dilakukan dengan cara peningkatan kegiatan intelijen, Peningkatan kegiatan patroli dan operasi, serta penanganan pelanggaran yang optimal. Peningkatan kegiatan intelijen dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi tentang muat, angkut dan bongkar barang ekspor dan/atau antar pulau serta koordinasi dengan pihak maupun instansi terkait. Sedangkan peningkatan kegiatan patroli dan operasi dilakukan dengan cara pengawasan kegiatan muat, angkut dan bongkar barang ekspor dan/atau antar pulau serta patroli pelabuhan dan patroli laut dengan melakukan penindakan jika terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dibidang ekspor. Kemudian, penanganan pelanggaran yang

optimal dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian terhadap hasil penindakan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran atau pidana kepabeanan dibidang ekspor, serta melaksanakan penyidikan jika terjadi pelanggaran atau pidana kepabeanan dibidang ekspor.

Menurut Bapak, apa saja sisi positif dan negatif yang dapat terjadi pasca pemberlakuan peraturan mengenai pengenaan bea keluar? Adapun sisi positif pemberlakuan peraturan tersebut yaitu tersedianya raw material yang cukup untuk industri dalam negeri yang dapat melindungi kekayaan alam Indonesia serta dapat mendukung proses hilirisasi. Sedangkan sisi negatif atau konsekuensi logisnya, yaitu terdapatnya klaim dari negara lain karena terhambatnya raw material masuk ke negara mereka.

Salah satu tujuan pengenaan bea keluar adalah untuk mendukung hilirisasi industri berbasis mineral nasional. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Sependapat, bahwa adanya bea keluar dapat mendukung program hilirisasi di dalam negeri. Diharapkan dengan diberlakukannya Bea Keluar dan tata niaga ekspor untuk barang mineral, dapat mendorong adanya industri smelting maupun hilirisasi di Indonesia sehingga ekspor Indonesia dapat memiliki nilai tambah yang lebih, tidak hanya ekspor sebagai raw material namun sudah diolah/ dimurnikan. Perlu diketahui bahwa nilai tambah perubahan dari raw material menjadi produk olahan meskipun masih tingkat dasar tersebut sangat signifikan, bahkan bisa sampai 30 kali lipat.

Seberapa besar potensi penerimaan negara jika pemberlakuan kebijakan itu berhasil dilaksanakan dengan baik? Kebijakan pengenaan tarif Bea Keluar ini hanya pada ekspor mineral dalam bentuk bijih sedangkan dalam bentuk konsentrat tidak dikenakan tarif. Jika pemberlakuan Kebijakan ini berhasil, maka akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor Bea keluar.

Penerimaan dari bea keluar berpotensi menambah Penerimaan Perpajakan khususnya pajak perdagangan internasional sekaligus akan menambah biaya bagi perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan dari suatu perusahaan. Penurunan nilai keuntungan berarti menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari perusahaan tersebut. Bagaimana pendangan Bapak mengenai hal tersebut? Pemberlakuan kebijakan ini bertujuan untuk membatasi ekspor bijih (bahan mentah) mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditi mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Dengan dikenakannya bea keluar terhadap bijih mineral diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk mengekspor mineral dalam bentuk olahan, sehingga akan meningkatkan nilai tambah. Melalui nilai tambah yang tinggi maka nilai ekspor juga akan meningkat dan pada akhirnya dapat menambah cadangan devisa. Pengolahan bijih mineral menjadi produk olahan lainnya tentunya akan mendorong investasi dibidang pengolahan bahan pertambangan yang akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan bergulirnya roda perekonomian dalam negeri. Kemudian dari sisi perpajakan, dengan bergulirnya roda perekonomian dan investasi yang tinggi justru akan menjadi potensi penerimaan perpajakan dalam negeri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai penutup, bagaimana harapan Bapak kedepan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai bea keluar? Harapan yang lebih besar dengan diberlakukannya Bea Keluar adalah bahwa ekspor Indonesia nantinya tidak hanya berupa barang setengah jadi atau untuk mineral yang sudah dimurnikan. Tetapi juga dapat berupa barang jadi (finish good) yang nilainya lebih tinggi, dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak serta membawa dampak ekonomi makro yang lebih besar. MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

17

profil

“N

uwun sewu, Bapak Gubernur, saya ngaturi Bapak itu apa? Bapak Gubernur, Sultan, Ngarso Dalem, atau Sinuwun?” kata Hendro kepada Sri Sultan Hamengkubuono X. “Terserah Pak Hendro,” jawab Sultan. Hal itu justru membuatnya bingung. “Bagaimana kalau saya ngaturi Bapak, Ngarso Dalem?” lanjutnya yang akhirnya diamini oleh Sultan. Itulah salah satu pengalaman berkesan Hendro bekerja di Yogyakarta yang berbeda dengan saat di kota lain. Saat itu, sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pebendaharaan D.I. Yogyakarta, ia bermaksud untuk menghadap kepada gubernur. “Kalau Gubernur yang lain tidak saya tanyakan (cara memanggilnya),” katanya.

Sosok di Balik Modernisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta Teks: Arfindo Briyan Foto: Langgeng Wahyu P.

Hendro Baskoro memulai karirnya dengan menjadi pelaksana di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 1975. Kini, 37 tahun berselang, lebih dari 13 kota pernah ditempati, beberapa jabatan pernah Dia duduki. Berbincang dengan tim redaksi Media Keuangan, Hendro menceritakan susah payahnya selama mengabdi di Kemenkeu, termasuk pencapaiannya selama menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) kota pelajar Yogyakarta. 18


Namun, ada kisah panjang sebelum akhirnya ia menempati jabatan sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. “Sudah babak belur,” katanya. Hendro melanjutkan bagaimana ketatnya kepegawaian waktu itu. Dua belas tahun pertamanya di Kementerian Keuangan, Hendro menjadi pelaksana di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA), Bandung. Saat akhirnya menjabat Kepala Seksi, ia masih berada di Eselon IV-B. Hingga diangkat menjadi Eselon IV-A dan lima kali pindah kantor sebagai kepala seksi selama 12 tahun, barulah ia menjadi Kepala Kantor. “Pimpinan saya dahulu menganggap kalau belum 10 tahun Kepala Seksi belum matang untuk menjadi Kepala Kantor. Sebelum di Yogyakarta, Pria berdarah Madiun itu sempat menjadi Kepala Kanwil Maluku dan Kanwil Tarnate. “Disana habis Maghrib tidak ada kendaraan yang lewat,” kisahnya. Listrik masih pakai diesel. “Kalau siang, diselnya dipakai di kantor, kalau

malam dialihkan ke rumah dinas,” lanjutnya bercerita.

agar lebih modern dan nyaman bagi satker yang datang. “Ada standardisasi sarana dan prasarana,” katanya menegaskan.

Modernisasi kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta sendiri pertama kali berdiri pada tahun 2002 dengan nomenklatur Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya pada tahun 2004 dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil XIV DJA mengalami perubahan nomenkelatur menjadi Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan.

Berbagai kemudahan diberikan kepada para Satuan Kerja (Satker). “Satker tinggal siapkan, softcopy, kita siapkan LCD dan layarnya, bisa langsung akses aplikasi mengenai laporan, semacam asistensi, misalnya datang langsung aplikasi diajarkan di situ,” paparnya.

Dalam perkembangannya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, di awal tahun 2009 Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan ini berubah nama menjadi Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kemudian seiring berjalannya waktu, kantor yang awalnya berlokasi di Gedung Kekayaan Negara (GKN) di Jalan Kusuma Negara no. 11 ini pindah ke Gedung Kanwil baru di Jalan Solo km. 8,6, Sleman, Yogyakarta.

Di tahun 2011, Kanwil ini mempertahankan prestasinya sebagai peringkat I LKPP terbaik tingkat Kanwil yang telah diraih sejak tahun 2009. “Ini hanya bisa dicapai karena adanya kontribusi dari stakeholders maupun dari semua unsur pada kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta,” katanya.

Di sinilah Hendro menjabat sebagai Kepala Kantor sejak bulan Juli tahun 2011. Melanjutkan program-progam yang telah dirancang sebelumnya, Hendro menitikberatkan modernisasi kantor serta pelayanan. Mengangkat visi yang diturunkan dari Ditjen Perbendaharaan, Kanwil ini ingin menjadi pengelola perbendaharaan yang PMA (Profesional, Modern dan Akuntabel), guna mewujudkan manajemen keuangan yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi DIY. Ini tercermin dari pembangunan kantor

“Komitmen kita dalam menjalankan salah satu reformasi birokrasi yaitu pelayanan,” ungkapnya.

Kantor yang dipimpinnya ini juga mendapat peringkat 5 Laporan Pembinaan Perbendaharaan. Laporan Pembinaan Perbendaharaan merupakan suatu proses pembinaan kepada KPPN-KPPN dalam lingkungan wilayah kerja agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan memiliki kinerja pelayanan yang tinggi. Selain itu, Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil sebagai satuan kerjanya juga menempati peringkat ke-8. “Ini mencakup pengelolaan anggaran dan penatausahaan asset yang dimiliki Kanwil,” kata Hendro menerangkan.

Kendala dan tantangan Hendro memaparkan bahwa ada dua faktor kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya yaitu eksternal dan internal.

Kendala eksternal berasal dari para stakeholders salah satunya para satker yang mereka layani. Hal ini terutama terkait dengan pola penyerapan/realisasi anggaran satker yang belum proporsional di tiap triwulan dan masih menumpuk di akhir tahun anggaran. “Penyebabnya antara lain karena rendahnya tingkat kemampuan satker dalam penguasaan pengelolan keuangan dan peraturan perbendaharaan, keterlambatan penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petuntuk teknis dari Kementerian/Lembaga, dan keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan,” ungkapnya. Sedangkan dari faktor internal adalah belum meratanya kemampuan SDM yang ada terutama dalam penguasaan teknologi informasi. Hal ini, menurut Hendro dapat terlihat dari komposisi pegawai kanwil yang didominasi oleh pegawai berusia di atas 45 tahun yaitu sebesar 75 persen dengan tingkat pendidikan sebagian besar setara SLTA. Hendro melakukan berbagai upaya guna meminimalisir terjadinya berbagai dampak dari kendala-kendala yang ada. Misalnya dengan sosialisasi kepada semua stakeholders secara periodik, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyerapan anggaran, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholders, serta menyediakan Customer Service Officer (CSO) untuk membantu stakeholders. Yang menarik adalah kantor ini mempunyai mini Treasury Learning Center di salah satu sudut ruang layanan sebagai sarana belajar mengenai perbendaharaan negara oleh stakeholders yang dipandu oleh CSO maupun oleh pejabat/pegawai yang kompeten. “Namanya Joglo Kawruh,” MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

19

tambah Hendro. Artinya adalah tempat atau sarana untuk menambah pengetahuan, khususnya mengenai perbendaharaan. Untuk kendala-kendala internal, Hendro juga melakukan berbagai upaya khususnya dalam pengembangan SDM. Pertama dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan maupun BPPK. “Ada juga pelatihan sendiri baik untuk kemampuan teknologi informasi maupun yang lainnya, ada juga gerakan membaca peraturan,” paparnya.

Jalin komunikasi eksternal Selain memperkuat komunikasi dengan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Hendro sebagai Kepala Kanwil juga membuat beberapa trobosan terkait dengan komunikasi dengan berbagai pihak. “Tahun lalu saya membentuk Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan di sini (Yogyakarta). Pihak yang diundang adalah teman-teman di Keuangan seperti Bea Cukai, Pajak, DJKN dan semuanya plus perbankan. Jadi semua Kepala Bank hadir, Pembicaranya adalah Kepala Kanwil Pajak, saya dari Kanwil Perbendaharaan dan Bank Indonesia,” imbuhnya. Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, nantinya Hendro 20


berharap akan dapat mengundang BPK dan BPKP. Dari pertemuan tersebut, selain diharapkan terjalinnya hubungan yang baik, Hendro juga berharap adanya sharing materi. “Contohnya mengenai penilaian aset DJKN. Nanti dari Kanwil DJKN. Jika penialian aset ada sedikit masalah, mereka tahu dari sumber pertama. Apalagi orang BPKP, sebagai auditor,” contohnya. Di tahun 2011 juga diadakan pertemuan dengan pensiunan pegawai Kemenkeu yang ada di Yogyakarta. “Tidak hanya dari Ditjen Perbendaharaan, dari unit lain juga. Khusus untuk Ditjen Perbendaharaan, jumlahnya cukup banyak ada 100 lebih tapi yang hadir 75,” katanya. Acaranya berupa pengajian bersama menghadapi Ramadhan. “Jadi saya kemas semacam pembekalan sebelum puasa, sebelum Ramadhan, kita bekali dengan uztad,” tambahnya. Pertemuan serupa juga dilaksanakan di bulan Juni ini dengan pembahasan mengenai Asuransi Kesehatan (Askes) yang dianggap penting bagi para pensiunan. “Materinya adalah menuju hidup sehat. Ini penting bagi kita, khususnya yang pensiunan. Bagaimana menjaga kesehatan, dan bagi pegawai kita yang diatas 50 tahunan itu,” Hendro melanjutkan.

Harapan Ke depannya, Hendro berharap kanwil memiliki sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan pencapaian output khususnya dana yang bersumber dari APBN dan tidak terkecuali dana dari APBD. Selain itu, Hendro juga berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi perpanjangan tangan di unit eselon I Kemenkeu yang tidak memiliki instansi vertikal di daerah seperti Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal. “Nantinya akan berfungsi memberikan informasi dan bimbingan terkait tupoksi unit eselon I yang diwakili, sehingga penyampaian informasi kepada stakeholders lebih efektif, efisien, dan cepat,” Hendro menambahkan. Lebih lanjut Hendro berpendapat arena reformasi birokrasi yang idenya sejak tahun 2002, kemudian tahun 2007 diresmikan itu, adalah mewujudkan janji terhadap layanan. “Mudah-mudahan ini tidak sekedar menjadi slogan yang ada di kita, tetapi ternyata pihak luar sudah bisa menilai,” pungkasnya.

lintas peristiwa

Rapat Pembahasan Kriteria DK OJK

Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan di Bidang Energi

Teks: Amelia Safitri Foto: Kukuh Perdana


Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo hadir di rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/6), sebagai Ketua Panitia Seleksi Otoritas Jasa Keuangan (Pansel OJK).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan K.A. Badaruddin membuka Forum Bakohumas dengan acara Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan di Bidang Energi, terkait dengan ditetapkannya UndangUndang nomor 4 Tahun 2012 di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Jumat (8/6)

R

apat ini membahas mengenai kriteria pemilihan yang dilakukan Pansel, sehingga Presiden dapat mengajukan 14 nama calon Dewan Komisioner (DK) OJK ke DPR. Menurut Agus, dalam pemilihan ini, salah satunya memperhatikan pengalaman para calon DK OJK di sektor jasa dan keuangan, yang diseleksi melalui 4 tahap. Ia menjelaskan tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para calon Dewan Komisioner OJK dalam rapat tersebut.

D

alam sambutannya, ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menciptakan budaya komunikasi efektif antara Kementerian Keuangan dan para humas di Kementerian/ Lembaga. “Saling bertukar informasi dan menjelaskan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian masayarakat luas,” katanya.

Foto: Langgeng Wahyu P.

Foto: Kukuh Perdana

Sejumlah dua belas hakim baru Pengadilan Pajak tahun 2012 mengucapkan sumpah atau janji hakim di Aula Mezzanin Gedung Juanda I Jakarta pada Rabu (13/6).

Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono melakukan diskusi dengan wartawan di Bogor, Sabtu (16/6)


21

Pertemuan dengan Delegasi US-Asean Business Council

Program Pendidikan Reguler Lemhannas



Menkeu menyambut baik kedatangan delegasi USUntuk meminimalisir dampak krisis global kepada Asean Business Council, yang juga didampingi oleh Indonesia, Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, beserta mengajak untuk mencintai produk dalam negeri. perwakilan dari perusahaan-perusahaan AS di arena kita harus memperkuat domestik," katanya saat Indonesia, di Aula Djuanda I, Jakarta pada Jumat (8/6).

“S

aya sangat senang dan terhormat disini, dikelilingi para pemimpin perusahaan dan pimpinan US-Asean Business Council,” katanya. Dalam acara ini, Menkeu memberikan sedikit pandangan mengenai kondisi ekonomi secara umum, baik yang terjadi di global ataupun domestik. Menkeu juga menjelaskan kondisi Indonesia dan pencapaian yang diperoleh, dalam kondisi krisis yang diprediksi belum berakhir.

22

"K

memberikan pemaparan kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke XLVII di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Rabu (13/6), tentang "Kebijakan & Strategi Penganggaran Dalam Rangka Penguatan Sistem Politik Yang Menyejahterakan Rakyat." Wamenkeu mengajak semua peserta acara ini untuk mulai sedikit demi sedikit mengganti penggunaan barangbarang buatan luar negeri menjadi produk dalam negeri. “Oleh karena itu, memperkuat ekonomi domestik menjadi penting, tanpa kita menampikkan kita butuh relasi dengan dunia internasional,” pungkasnya.

Foto: Langgeng Wahyu P.

Foto: Faisal Wayan U.

Menkeu menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR yang berlangsung pada Kamis (31/5) untuk melakukan pembicaraan pendahuluan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2013

Rapat Kerja Nasional Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri di Jakarta, Kamis (31/5).


reportase

Prinsip Memorable Service pada BDK Makassar Teks: Yessika Ayurisna Foto: Dwinanda Ardhi

Berada di posisi strategis, Makassar merupakan ‘gerbang’ memasuki Pulau Sulawesi dan Indonesia bagian Timur. Tak mengherankan jika kota yang selalu menjadi tempat transit bagi penerbangan ini menjadi sangat berkembang dan memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Berbekal kemudahan akses, Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar dituntut selalu memberikan pelayanan prima kepada unit penggunanya, sehingga terpilih menjadi BDK Unggulan.

D

emi mencapai visi menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional di bidang Keuangan Negara, BDK Makassar berupaya meningkatkan kualitas baik dari sisi SDM, penyelenggarakan diklat, hingga wawasan pengetahuan di kawasan timur Indonesia. Lalu sejauh mana kesiapan unit vertikal BPPK di Makassar ini dalam mewujudkan visinya? Berikut hasil wawancara Media Keuangan dengan Kepala BDK Makassar, Mutasim Billah, disela-sela kesibukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BDK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPK yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Mutasim menyampaikan bahwa BDK Makassar merupakan satu-satunya BDK yang memiliki wilayah cakupan terluas. Meliputi enam provinsi yang terdiri dari sepuluh Kantor Wilayah seperti Direkrorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bagi Mutasim, luasnya cakupan BDK ini tidak dijadikan sebagai suatu kelemahan, “jadi itu kalau boleh kita anggap sebagai tantangan,” lanjut Mutasim.

nampak ketika memasuki komplek perkantoran Gedung Keuangan Negara. Mutasim, yang bertugas di Makassar sejak pertengahan 2009, menjelaskan bahwa mereka baru saja pindah ke gedung ini dua tahun yang lalu, tepatnya awal tahun 2010. “Itu saya prioritas itu dulu. Dengan target mungkin Triwulan akhir 2009. Lobi-lobi sana sini belum selesai akhirnya baru terealisasi tahun 2010 awal,” jelas Mutasim. Berbeda dengan kondisi saat ini, BDK Makassar sebelumnya dirasa Mutasim kurang representatif sebagai institusi pendidikan. Hal itu akibat minimnya infrastruktur dan fasilitas hingga dan lokasi yang dinilai kurang strategis. “Kampus itu tidak mewakili sebuah kampus, jadi memenuhi kelima (unsur) akademik itu sulit,” ujar Mutasim. Awal kepindahannya, gedung BDK ini belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa kendala seperti pekerjaan finishing, belum tersedianya listrik dan jaringan internet bahkan laboratorium sekalipun. Selama tiga bulan pertama, seluruh pegawai BDK dikerahkan untuk melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Tujuannya, untuk merapikan gedung dengan ruang kelas dan ruang widyaiswara sebagai prioritas agar kegiatan diklat tetap dapat berjalan dari awal tahun 2010. Kemudian, terkait permasalahan listrik dan jaringan internet dapat diatasi berkat adanya program e-learning yang menuntut terpenuhinya kedua hal tersebut. “Pintu masuk (BDK) sudah masuk kesini. Dari situ, laboratorium sudah disini kan? Berarti kita sudah diakui pindah,” papar Mutasim.

Menurut Mutasim, dalam memberikan pelayanan, dirinya dibantu oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan, Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi, Kepala Sub Bagian Umum beserta staf dan widyaiswara. Di bawah Kepala Seksi, terdapat satu struktur internal, Koordinator Kegiatan Urusan (KKU) untuk membantu kelancaran penyelenggaran kegiatan diklat, evaluasi dan informasi, serta kepegawaian. Dengan begitu, jumlah pegawai struktural yang ada pada BDK Makassar adalah 28 orang ditambah dengan 3 orang widyaiswara menjadi 31 orang secara keseluruhan.

Keunggulan

Sejarah

Di sisi lain, diadakan pula penyelenggaraan program non-diklat, seperti seminar atau workshop yang berkaitan dengan keuangan

Gedung baru yang bersih dan terawat, itulah kesan pertama yang

Didukung dengan infrastruktur yang memadai, BDK Makassar saat ini memiliki empat gedung yang terdiri dari satu gedung sekretariat, dua gedung kelas dan satu gedung asrama. Selain itu, terdapat sejumlah fasilitas seperti aula, perpustakaan, laboratorium bahasa dan komputer, ruang teater, poliklinik, lapangan voli, lapangan bulutangkis hingga lapangan basket. Sehingga BDK ini siap untuk menyelenggarakan diklat baik untuk internal kemenkeu maupun eksternal.


23

Negara. Beberapa program seperti “Seminar Menyongsong Desentralisasi Fiskal/PBB & BPHTB” dan “Workshop Layanan Pengadaan Secara Elektronik” telah dilaksanakan. Selain dua hal di atas, BDK Makassar juga menyelenggarakan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai untuk wilayah Indonesia timur. Mutasim mengungkapkan bahwa selain sarana dan prasarana yang juga perlu menjadi perhatian adalah orientasi pelayanan. “Pada tingkat awal, saya kira sarana-prasarana jadi penting disusul dari, saya kira, dari sisi kita, penyelenggara diklat,” ungkap Kepala BDK yang sudah bertugas selama 3 tahun itu. Terkait pemberian pelayanan terbaik, Mutasim memiliki cara dan jargon tersendiri untuk membuat timnya memberikan pelayanan yang prima. Sebagai pimpinan tertinggi BDK Makassar, Mutasim mengajak seluruh anggota timnya untuk memberikan pelayanan yang tak terlupakan, dalam arti positif, untuk dikenang setiap peserta diklat. “Saya visioning leader-nya untuk saya share ke kawan2, mari jadikan BDK Makassar yang memorable service, itu visioning leader saya. Jadi, itu menjadi orientasi kawan-kawan, pegawai, staf. Sekarang coba cek tindakan Anda, kira2 membuat kesan baik atau tidak? Itu sebagai semacam pegangan supaya kita layanannya baik, untuk mengukur kita sudah baik belum? Bagaimana sikapnya, kata-katanya, sebetulnya sudah menjurus kepada memorable service belum?” jelas Mutasim. Hal-hal tersebut yang

kemudian menjadi pegangan dan orientasi bagi setiap stafnya untuk terus memberikan pelayan prima.

Capaian Berdasarkan data Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BDK Makassar Tahun Anggaran 2011 tercatat bahwa sepanjang tahun 2011, BDK Makassar telah menyelenggarakan 16 Diklat Teknis dan 2 periode Diklat Prajabatan. Dengan total jam latihan (jamlat) sebesar 2.341 jamlat dan total peserta sebesar 567 peserta, nilai realisasi diklat ini mencapai 0.0796 persen sehingga capaian IKU 145.73 persen dari target sebesar 100 persen. Disamping itu, jumlah lulusan peserta diklat dengan nilai minimal baik berjumlah 200 orang dari 224 peserta berdasarkan delapan diklat yang dilakukan rapat kelulusan oleh BDK Makassar. Secara presentase, data realisasi menunjukkan angka 89.29 persen dengan capaian IKU sebesar 111.61 persen.

Tantangan Wilayah cakupan kerja yang luas dengan keterbatasan akses di Indonesia timur menjadi tantangan yang cukup besar bagi BDK Makassar dalam memberikan pelayanan. Sebagai contoh, keterbatasan akses penerbangan yang tidak setiap hari serta kesulitan akses perjalanan menuju bandara membuat kedatangan peserta diklat terlambat dari jadwal. Keadaan ini tentu berada di luar kendali penyelenggara diklat, sehingga keterlambatan atau absen peserta dapat mengurangi jumlah jamlat dalam pencapaian target program diklat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia Timur. Akses internet sepertinya masih menjadi “barang mahal” di wilayah ini, sehingga proses informasi yang seharusnya bisa segera sampai ke pengguna dengan kemajuan teknologi menjadi membutuhkan banyak waktu. Bukan hanya itu, program yang sudah ditetapkan oleh pusat pun belum dapat diaplikasikan dengan baik akibat hal tersebut. “Termasuk di wilayah di timur ini kan satu akses internet pun susah, makanya beberapa diklat e-learning itu saya lihat kurang berhasil disini. Artinya mungkin dia nggak bisa akses atau bagaimana atau juga masih mahal. Jadi hal itu juga jadi masalah. Jalannya, perlu dipikirkan,” papar Mutasim. Hal berikutnya yang juga menjadi tantangan adalah jumlah widyaiswara yang hanya tiga orang. Terlebih lagi, background pendidikan dari ketiga widyaiswara tersebut akuntansi, jadi terbatas pada program keuangan negara. Untuk beberapa diklat dengan program substansi spesifik, seperti Bea dan Cukai atau Pajak, BDK Makassar harus bekerja sama dengan KanwilKanwil terkait yang ada di Makassar untuk mengajar program tersebut.

Harapan Ketika ditanya harapan, Mutasim menyatakan bahwa BDK sebagai unit operasional BPPK di daerah punya beban tanggung jawab beban besar untuk terus memenuhi harapan penggunanya di daerah. Oleh karena kurikulum ditentukan oleh pusat, maka sebagai unit yang langsung melaksanakan program, Mutasim bertekad memenuhi kurikulum dengan terus meningkatkan kapasitas dan pelayanan hingga level maksimal. “Maka kita berkepentingan bagaimana terus meningkatkan kapasitas di diklat, dan juga utamanya bagaimana pelayanan, karena secara substansi kurikulum (BDK) sudah kiriman dari pusat. Nah, kita bagaimana dari sisi layanan kita bisa maksimal,” pungkas Mutasim. Terakhir, Mutasim juga berharap agar aplikasi e-registration segera dikembangkan. Tujuannya, memudahkan peserta diklat segera mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti diklat melalui akses internet sehingga, ketika mereka datang, database peserta sudah siap.

24


Tugas Besar di Zona Strategis Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng Wahyu P., Dok. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Tanjung Balai Karimun terletak di zona istimewa. Tanjung Balai Karimun merupakan Ibu kota Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kota ini berada di bagian tenggara dari Pulau Karimun. Sebagian (enclave) dari Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Anak merupakan bagian dari wilayah perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) BBK (Batam-Bintan-Karimun). Lokasinya amat strategis karena selain terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Pulau Karimun berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

D

i lokasi inilah ditempatkan armada patroli Bea dan Cukai terbesar di Indonesia, yang berada di bawah kendali Kanwil DJBC Khusus Kepri. Menurut Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Basuki Suryanto, kebijakan pimpinan menempatkan armada patroli terbesar tentunya tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis yang unik. Pria yang akrab disapa Basuki tersebut mengungkapkan bahwa pada masa lalu bahkan ada jargon khusus yang berlaku di kalangan petugas Bea dan Cukai. ”Belum menjadi Bea dan Cukai sejati kalau belum pernah berdinas di Tanjung Balai Karimun,” katanya. Istilah ini tercipta saking kerasnya medan penugasan di masa itu, khususnya untuk kegiatan patroli laut. Selama berminggu-minggu berada di tengah laut, para petugas patroli seringkali harus berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan para penyelundup sehingga perlu kondisi-kondisi fisik khusus terkait dengan penegakan hukum ketentuan kepabeanan dan cukai di laut. Menurut cerita para senior, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dahulu merupakan Kantor Wilayah (Kanwil).“Bahkan ada pula yang rnenyebutnya sebagai kantor istimewa,” kata Basuki. Kantor ini sudah berdiri sejak kira-kira tahun 1956 dan pada tahun 1967 pindah ke kawasan Meral. Jejak sejarah sebagai Kanwil masih dapat dilihat lewat gudang senjata api milik Kanwil DJBC Khusus Kepri yang sampai saat ini masih berada di gedung KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Terletak di kawasan perdagangan bebas, Pulau Karimun memiliki Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) yang seringkali disebut sebagai kawasan Bebas Karimun. Wilayahnya meliputi sebagian enclave Pulau Karimun. Status ini rnenjadi unik karena di Indonesia, hanya wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang saja yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas. Di kawasankawasan di atas, berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang tidak dimiliki oleh kantor pabean lain di

Indonesia. Ketentuan khusus ini meliputi tata cara pengawasan dan pelayanan di samping ketentuan umum di bidang kepabeanan dan cukai yang hanya dapat dilakukan di Kawasan Bebas, seperti dokumen pemberitahuan yang khusus, perlakuan perpajakan, perlakuan kepabeanan, dan perlakuan pengangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012. “Dengan kondisi ini, maka wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun meliputi Kawasan Bebas (FTZ) dan Non-FTZ,” ungkap Basuki.

Transformasi Pada tanggal 23 Agustus 2011, KPPBC Tanjung Balai Karimun telah bertransformasi menjadi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Peresmiannya dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono. Kantor dengan status baru ini telah mulai beroperasi sejak 1 September 2011. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 yang telah diubah MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

25

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka struktur organisasi KPPBC Tanjung Balai Karimun terdiri atas 1 orang eselon III dengan jabatan Kepala Kantor, 10 orang eselon IV dengan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum, 18 orang eselon V dengan jabatan Kepala Subseksi, dan 59 orang pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Secara keseluruhan, total pegawai di sana saat ini per Juni 2012 berjumlah 89 orang. Dengan membawa visi “Menjadi Kantor Bea dan Cukai yang terkemuka dalam pengawasan dan pelayanan di gerbang batas negara”, seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Upaya tersebut diiringi dengan misi “Pengawasan efektif dan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi”. Namun, tak hanya memiliki visi dan misi, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang direpresentasikan dengan tiga sikap, yaitu profesional, informatif, dan solutif. Bahkan kantor ini juga senantiasa mengimplementasikan motto layanan yang disingkat dengan kata PABEAN. Basuki menerangkan bahwa PABEAN merupakan akronim dari Pasti, Akurat, Berkualitas, Empati, Andal, dan Nyaman. “Pasti berarti layanan publik yang diselenggarakan sesuai prosedur dan diselesaikan tepat waktu dalam rangka memenuhi janji layanan yang diberikan,”tandas

Pada tahun 2011 lalu, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berhasil mengumpulkan penerimaan negara 122,13 persen dari yang ditargetkan dengan realisasi penerimaan pabean sebesar Rp2.566.157.105. Angka ini mengalami kenaikan 87,82 persen dari realiasasi tahun 2010 sebesar Rp1.366.260.922.

26


Basuki. Dia melanjutkan bahwa Akurat berarti produk layanan publik yang diberikan memiliki tingkat ketelitian tinggi sehingga hak pengguna jasa dan negara selalu terpenuhi. Berkualitas mengandung makna pelayanan publik yang senantiasa mengacu pada prosedur yang jelas dan baku. Selain itu, Empati berarti senantiasa mengutamakan pengguna jasa dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Andal merupakan representasi dari keinginan seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk selalu memberikan produk layanan publik yang terpercava, responsif, transparan, dan akuntabel. Sementara Nyaman berarti memberikan dan menciptakan suasana pelayanan publik yang penuh keramahan dengan fasilitas memadai kepada pengguna jasa dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.“Disamping itu yang terutama sekali tentunya dengan berpedoman dan menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan,dan Kesempurnaan,” Basuki menuturkan.

Pencapaian kinerja Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sepanjang tahun 2011 lalu menunjukkan capaian positif. Hal ini bisa dilihat dari Nilai Kinerja Unit (NKU) yang mencapai 116,16 persen. Basuki sangat bersyukur dengan pencapaian ini.“Menunjukkan bahwa seluruh unit kerja pengawasan dan pelayanan di kantor ini telah melakukan tugas dan fungsinya dengan sangat baik,” kata dia. Seluruh unsur penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga berhasil dicapai oleh semua unit kerja di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Pada tahun 2011 lalu, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berhasil mengumpulkan penerimaan negara 122,13 persen dari yang ditargetkan dengan realisasi penerimaan pabean sebesar Rp2.566.157.105. Angka ini mengalami kenaikan 87,82 persen dari realiasasi tahun 2010 sebesar Rp1.366.260.922. Sedangkan untuk tahun 2012 target penerimaan pabean yang dibebankan dalam satu tahun adalah Rp1.720.462.000, dan sampai dengan pertengahan Juni 2012 realisasinya mencapai 3.184.605.325 atau 185,10 persen. Pada tahun 2011, volume dokumen ekspor PEB sebanyak 1.141 set seluruhnya dapat diselesaikan sesuai janji layanan atau 100 persen. Volume dokumen impor PIB jalur merah sebanyak 309 set dan seluruh dokumen tersebut juga dapat diselesaikan sesuai janji layanan. Sementara volume dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PP-FTZ) sebanyak 4.637 set seluruhnya dapat diselesaikan sesuai janji layanan. Dari sisi penegakan hukum, terdapat 12 kasus pelanggaran dimana satu kasus tindak pidana

narkotika diserahkan ke pihak kepolisian dan sebelas kasus pelanggaran diselesaikan sesuai ketentuan kepabeanan dan cukai. Tak berhenti sampai di situ, persepsi positif atas pelayanan publik juga didapatkan oleh KPPBC Tanjung Balai Karimun. Survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang sasaran respondennya adalah pengguna jasa di wilayah kerja KPPBC Tanjung Balai Karimun.

Tantangan Basuki mengungkapkan bahwa lokasi geografis yang dekat dengan Malaysia dan Singapura, selain menjadi keistimewaan, pada saat bersamaan merupakan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seharihari. Menurut dia, Selat Malaka saat ini adalah salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia sekaligus salah satu pintu gerbang masuk ke wilayah NKRI yang paling ramai. “Hal demikian akan menjadi titik kritis dan krusial terhadap risiko masuknya barang asal luar daerah pabean tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku,” ujarnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kewaspadaan tinggi sesuai tugas dan fungsi. Di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, tugas menjaga perbatasan negara dari masuknya barang-barang ilegal dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengawasan yang sistematis, terpadu, dan terus menerus. Antisipasi dini dan pengawasan yang ketat penyelundupan barang ilegal diperlukan mengingat perjalanan dari dan menuju Malaysia atau Singapura dapat ditempuh dengan kapal ferry kurang lebih 1 jam saja dari Tanjung Balai Karimun. Bahkan bila menggunakan kapal cepat dapat ditempuh hanya dalam waktu 30-40 menit. Di samping itu, tuntutan pengguna jasa di

Kawasan Bebas akan layanan publik yang prima terutama berkaitan dengan pelayanan prosedur kepabeanan Kawasan juga menjadi tantangan utama. Pengguna jasa juga senantiasa mendambakan layanan publik yang cepat, bermutu, transparan, sederhana, dan predictable. Menurut Basuki, hal ini tentu menjadi prioritas tertinggi bagi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang sesuai misi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di FTZ Karimun. Untuk menampung respons dari para pengguna jasa, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki unit kerja Seksi Kepatuhan Internal yang salah satu tugasnya adalah mengelola pengaduan atau keluhan atas layanan publik yang diselenggarakan. Tak hanya itu, kantor ini juga memiliki Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi yang bertugas memberikan edukasi serta menjadi bagian solusi bagi pengguna jasa yang memerlukan informasi terkait penyelenggaraan layanan publik di bidang kepabeanan dan cukai. Tantangan lain yang mesti dijawab KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah wilayah kerja yang terdiri atas gugusan pulau-pulau dan perairan seluas 7.984 km2. Dengan kondisi ini, banyak pelabuhan rakyat yang dengan mudah dapat disinggahi kapal-kapal tradisional maupun kapal cepat. Menurut Basuki, diperlukan penanganan khusus dan pendayagunaan sumber daya seoptimal mungkin. Tak hanya itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama dengan institusi pemerintah lain. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tak ketinggalan selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu tugas-tugas Bea dan Cukai. Basuki menegaskan bahwa dalam menghadapi setiap tantangan, KPPBC TMP B Tanjung Balai

Karimun selalu berupaya menjawab dengan kerja keras.“Kami memiliki SDM yang relatif memadai dan kompeten di bidangnya, sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang aktif dan intensif dengan institusi pemerintah lain, serta peran serta masyarakat,” sambung dia. Dengan “modal” itu, jajaran pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yakin mampu menghadapi segala tantangan atau rintangan.

Harapan Basuki menegaskan bahwa KPPBC Tanjung Balai Karimun selalu berkeinginan untuk rnemberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai “Sejajar Dengan Institusi Kepabeanan Dunia Dalam Kinerja dan Citra”. Dalam lingkup organisasi, Basuki mengatakan bahwa mimpi kolektif seluruh pegawai adalah agar visi kantor dapat menjadi kenyataan. Lokasi kantor di daerah perbatasan negara, kata dia,”Mungkin memiliki spesifikasi, dinamika, lingkungan, dan tantangan yang berbeda dengan kantor-kantor besar yang bukan di perbatasan, namun kami bertekad dan yakin pada saatnya nanti akan menjadi yang terkemuka dalarn mengelola perbatasan negara di bidang kepabeanan.”Tujuan itu meliputi juga dijalankannya fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi model layanan publik yang diidamkan masyarakat pengguna jasa maupun pemerintah.”Itu semua bisa dicapai dengan kesungguhan hati untuk bekerja keras,” pungkas Basuki. MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

27

info kebijakan

Perkembangan Ekonomi Kuartal Pertama 2012 Teks: Iin Kurniati

Gejolak ekonomi global saat ini bersumber pada krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS). Selama kuartal terakhir 2011 dan kuartal pertama 2012, beberapa negara seperti Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, telah mengalami pertumbuhan negatif. Sementara negara-negara besar Eropa seperti Jerman dan Perancis mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan. Bahkan Inggris, yang bukan bagian dari Uni Eropa, juga tidak luput dari pertumbuhan negatif di dua kuartal tersebut.

P

ada saat yang sama, proses pemulihan ekonomi AS dirasakan masih lambat. Tekanan-tekanan tersebut tidak hanya tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada beberapa indikator ekonomi lainnya. Tingkat pengangguran di negaranegara tersebut telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, aktivitas produksi dan permintaan domestik juga semakin menurun.

Perekonomian Global Berdasarkan hasil penelitian dari World Economic Outlook (WEO) serta IMF (International Monetary Fund), April lalu, pertumbuhan ekonomi global mengalami revisi dari 3,9 persen pada tahun 2011 menjadi 3,5 persen pada tahun 2012. Sedangkan World Bank pada Juni tahun ini merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia 2012 kembali turun menjadi 2,5 persen. Di Amerika Serikat, realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) direvisi dari 2,2 persen (QoQ) menjadi 1,9 persen (QoQ). Defisit perdagangan April lalu turun sebesar 4,9 persen menjadi USD50,1 miliar. Dari sektor ekspor dan impor juga mengalami penurunan, impor turun sebesar 0,8 persen menjadi USD182,9 miliar dan ekspor turun sebesar 1,7 persen menjadi USD233 miliar. Penurunan tersebut sejalan pula dengan merosotnya Purchasing Manager’s Index (PMI) dari 54,8 menjadi 53,5. Sementara di Eropa, kondisi perekonomian belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertumbuhan ekonomi di Euro zone masih mengalami kontraksi hingga -0,0 persen pada 28


kuartal pertama (Q1) tahun 2012. Pada bulan April 2012, terjadi penurunan aktivitas industri yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat dari 10,9 persen menjadi 11 persen serta penurunan indeks PMI dari 45,9 menjadi 45,1. Tak hanya itu, terjadi bank run pada zona Eropa, khususnya di Yunani dan Spanyol dimana nasabah melakukan penarikan uang (lesser extent) untuk dipindahkan (flight to safety) ke Jerman, Inggris maupun Amerika. Dari sisi imbal hasil (yield) obligasi Jerman bertenor dua tahun, mengalami penurunan hingga -0,012 persen atau mencapai nilai negatif untuk pertama kalinya. Kondisi ini akibat investor beralih ke obligasi Jerman demi menghindari kerugian di Italia dan Spanyol. Lalu, Spanyol mengajukan bailout sebesar USD125 miliar untuk merekapitalisasi sistem perbankan dengan yield surat utangnya yang telah mencapai lebih dari 7 persen. Akibatnya, Moody’s dan Fitch juga memangkas peringkat Spanyol sebanyak tiga notch. Kemudian di Inggris, kondisi resesi mulai tampak dengan terjadinya kontraksi ekonomi pada Q1 tahun 2012. Dengan kata lain, Inggris mengalami double dib recession yang mendorong estimasi pertumbuhan turun dari 0,6 persen menjadi 0,1 persen. Meskipun tingkat inflasi masih terkendali di kisaran 3 persen, namun tingkat pengangguran diperkirakan meningkat dari 8,2 persen menjadi 9 persen. Sedangkan di Asia, pertumbuhan ekonomi

China tahun 2012 direvisi dari 8 persen menjadi 7,5 persen. Tercatat surplus perdagangan di China pada Mei 2012 mencapai USD18,7 miliar, dimana ekspor tumbuh sebesar 15,3 persen year on year (yoy) dan impor tumbuh sebesar 12,7 persen (yoy). China juga memangkas suku bunga pinjaman dari 6,56 persen menjadi 6,31 persen dan mengurangi suku bunga simpanan dari 3,5 persen menjadi 3,25 persen. Sementara di India, pertumbuhan ekonomi pada Q1 tahun 2012 melambat dari 6,1 persen (yoy) menjadi 5,3 persen (yoy) atau lebih rendah dari kuartal akhir tahun 2011 sebesar 6,1 persen. Mata uang Rupee India juga mencatat penurunan terbesar di antara mata uang Asia, jatuh lebih dari 27 persen terhadap dolar AS. Akibatnya, tingkat inflasi di India mencapai 10,22 persen pada April lalu hingga berpotensi menurunkan peringkat utang dan dapat berimbas pada instabliitas peringkat investment grade.

Kondisi minyak mentah dunia Terkait harga minyak mentah dunia menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara Januari hingga Mei mencapai USD120,92 per barel. Tercatat bahwa Indonesian Crude Palm Oil (ICP) turun sebesar 8,7 persen month to month (mtm) menjadi USD113,76 per barel pada Mei 2012. Adapun pendorong turunnya harga minyak dunia adalah jumlah pasokan minyak mentah AS yang bertambah serta produksi Arab Saudi yang sudah mencapai level tertinggi

Grafik Harga Minyak Mentah Dunia (US$ per barel) 140 130 120 110 100 90 80 70

Brent

WTI

ICP Minas

Me i-12

Ma r-12

-12 Jan

No v-1 1

Sep

-11

11 Jul-

Me i-11

Ma r-11

Jan

-11

60

Grafik Total Ekspor Impor 70%

9

10%

4 -1

-10%

dalam tiga dekade terakhir. Namun begitu, keputusan Uni Eropa yang melakukan embargo mulai 1 Juli 2012 diprediksi akan meningkatkan harga minyak karena berkurangnya pasokan dari Iran sekitar 2,5 juta hingga 3 juta barel per hari.

Sedangkan yield global bond berada pada posisi 3,53 persen atau hampir setara dengan posisi pada 12 April lalu sebesar 3,52 persen. Kecenderungan penurunan disebabkan adanya sentimen positif dari beberapa paket bantuan penyelesaian krisis Eropa serta datadata positif ekonomi AS.

Perekonomian domestik Terkait perekonomian domestik, sisi kinerja nilai tukar Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Yield SUN domestik serta global bond menunjukkan tren menurun. Depresiasi mata uang dalam negeri sebesar 1,32 persen (mtm) per 15 Juni mencatat nilai tukar Rupiah per dolar AS adalah Rp9398/ USD dan IHSG turun sebesar 5,62 persen menjadi 3818,109. Penurunan IHSG sejalan dengan kondisi yang terjadi di pasar saham Asia Pasifik dengan mayoritas indeks acuan Asia tenggelam di zona merah. Dari sisi Yield SUN 10Y, berada pada posisi 6,37 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi 1 April lalu sebesar 5,93 persen.

Selanjutnya, perkembangan laju inflasi hingga Mei 2012 mencapai 0,07 persen (mtm) atau 4,45 persen (yoy). Laju bulan ini lebih rendah dari bulan April lalu yaitu 4,05 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh distribusi deflasi Harga Bergejolak yang dapat diamati pada sumbangan deflasi harga bensin sebesar 0,01 persen bulan Juni. Tercatat laju inflasi Harga Bergejolak adalah sebesar 7,20 persen (yoy). Semakin membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat juga terlihat pada penurunan laju inflasi tahunan komponen inti dan harga diatur pemerintah menjadi 4,14 persen (yoy) dan 2,97 persen (yoy). Bagi komponen inti,

-6

April

Maret

Imp ytd

Februari

2012-Januari

Eks ytd

Desember

November

Oktober

Nilai Imp

September

Juni

Mei

April

Maret

Februari

2011-Januari

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Juli

Juni

-50%

Mei

-30%

Agustus

Nilai Eks

Juli

Pertumbuhan

30%

Miliar USD

14

50%

-11

penurunan laju inflasi tahunan didorong oleh sumbangan deflasi harga emas perhiasan sebesar 0,03 persen (mtm). Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor Indonesia mencapai 4,1 persen year to date (ytd) menjadi USD16,0 miliar dengan nilai impor sebesar 16,2 persen (ytd) menjadi USD16,6 miliar. Dari sisi neraca perdagangan, April lalu mulai menunjukkan defisit sebesar USD641 juta, namun secara kumulatif dari Januari hingga April 2012 masih menunjukkan surplus sebesar USD2,1 miliar. Defisit tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Juli 2010, dengan kontraksi ekspor sebesar 3,5 persen (yoy) dimana impor tumbuh sebesar 11,6 persen (yoy). Sedangkan defisit perdagangan minyak turun dari USD2,0 miliar menjadi USD1,9 miliar seiring dengan turunnya harga minyak mentah April lalu.


29

Kemenkeu Dukung Perkembangan Industri Transportasi Nasional Teks: Iin Kurniati

Guna memicu pertumbuhan industri pelayaran nasional yang ke depan, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi angkutan darat dan air. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/ PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak dikenai PPN ini, keluar berdasarkan amanat UndangUndang PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang PPN.

A

dapun tujuan kebijakan tersebut yakni untuk memberikan kepastian hukum dan pengenaan PPN terhadap pihak-pihak yang terkait seperti pengguna dan penyedia angkutan umum di darat dan di air. Selain itu, kebijakan ini berguna untuk mengurangi beban pajak yang harus dipikul oleh pengguna jasa angkutan umum serta untuk mengurangi beban administrasi perpajakan bagi penyedia jasa angkutan umum. Melalui kebijakan tersebut diharapkan posisi pelayaran berbendera nasional lebih jelas posisinya dibandingkan dengan pelayaran berbendera asing. Sehingga dunia pelayaran nasional lebih kompetitif yang pada akhirnya moda transportasi umum di Indonesia menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

30


PMK Nomor 80/PMK.03/2012 1. Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenai PPN; 2. Jasa angkutan umum di darat yang tidak dikenai PPN meliputi: a. Jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yaitu kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, dan b. Jasa angkutan umum kereta api; 3. Jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai PPN meliputi: a. Jasa angkutan umum di laut, b. Jasa angkutan umum di sungai dan danau, dan c. Jasa angkutan umum penyebrangan menggunakan kapal; 4. Tidak termasuk angkutan umum yang tidak dikenai PPN adalah dalam hal kereta api atau kapal disewa atau dicarter; 5. Sedangkan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam (plat nomor kuning) tetap tidak dikenai PPN walaupun disewa atau dicarter.

artikel

Seleksi Beasiswa Pusdiklat PSDM sebagai Layanan Unggulan Teks: Raynal Yasni, Kepala Subbidang Seleksi dan Penempatan Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2010, ada sekitar 1300 pendaftar program beasiswa yang dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) yang secara struktural merupakan unit eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini kemudian naik secara signifikan pada tahun 2011. Jumlah pendaftar menembus angka 1800. Pada awal tahun 2012, ketika beasiswa program dalam negeri ditawarkan, jumlah pendaftar beasiswa masih tetap tinggi meskipun relatif turun dibanding tahun 2011, yaitu sebanyak 1700 pendaftar.

M

eskipun sering dikatakan bahwa “hanya program dalam negeri” dijadikan dalih penurunan ini, tetap tidak dipungkiri bahwa setiap program beasiswa akan selalu banyak peminatnya. Sebagai pembanding, pendaftar beasiswa ADS (Australian Development Scholarship), yang lingkupnya lebih luas daripada beasiswa Pusdiklat PSDM, berjumlah 4000 sampai dengan 5000 orang setiap tahunnya bahkan bisa lebih. Di lingkup Kemenkeu, jamak diketahui terdapat banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan. Mulai dari beasiswa internal unit eselon I, ADS, Fulbright, KDI, AUSAID, GFMRAP, Dikti, Bappenas, hingga beasiswa Pusdiklat PSDM yang diyakini selalu diserbu oleh para pendaftar. Cukup beralasan kiranya mengingat jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang begitu besar, yaitu mencapai 62.000 pegawai di seluruh Indonesia. Sementara itu, daya tampung satu program beasiswa hanya berkisar antara 100 sampai 400 kursi per tahunnya. Sungguh suatu jumlah yang sangat timpang antara supply dan demand sehingga setiap peluang beasiswa ketika dibuka akan begitu banyak diperebutkan.

Animo peserta beasiswa yang tinggi menurut hemat saya dikarenakan program beasiswa adalah salah satu solusi bagi mimpi anak Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di tengah tuntutan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, jujur, berkualitas, demokratis dan mampu menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa. Bisa jadi juga ada hal lebih yang ditawarkan oleh program beasiswa,

Beasiswa PPSDM

Pendaftaran

Seleksi Administratif

Seleksi Tertulis (Tes Potensi Akademik, Paper based TOEFL, Psikotes)

Fullbright

Pendaftaran


Wawancara Pelamar yang Memenuhi Persyaratan

Pengumuman Terpilih

Tes iBT dan GRE/ GMAT

ADS

Pendaftaran


Tes IELTS

Wawancara

Pengumuman Hasil

Seleksi Wawancara

Pengumuman Hasil

Diklat Persiapan ke Luar Negeri

Persiapan Bahasa Inggris


31

yaitu terbukanya kemungkinan seseorang untuk studi di luar negeri dan mendapatkan pengalaman hidup di negara tersebut. Pada sekian banyak institusi pemberi beasiswa, tahapan seleksi menjadi instrumen penting untuk menentukan kandidat penerima beasiswa dari sekian banyak pendaftar. Program beasiswa Fulbright dan ADS contohnya menerapkan mekanisme seleksi dengan tahapan yang terkenal cukup ketat dan selektif. Meskipun berbeda, secara garis besar terdapat tahapan seleksi antarprogram beasiswa yang memiliki kemiripan. Sebagaimana terlihat dalam tabel pada halaman sebelumnya, beasiswa PPSDM, Fulbright, dan ADS menggunakan mekanisme seleksi yang unik. Memperhatikan isi tabel ini, beasiswa PPSDM tampaknya memiliki muatan materi seleksi tertulis paling banyak, bila dibandingkan dengan seleksi Fulbright maupun ADS dengan adanya tes TPA, PBT TOEFL, dan Psikotes. Namun bila perhatikan, seleksi Fulbright sebetulnya juga menggunakan seleksi potensi akademik dengan adanya tes GRE/ GMAT, yang dilaksanakan setelah kandidat penerima beasiswa diumumkan. Intinya, ketiga program beasiswa ini menerapkan mekanisme saringan agar kandidat penerima beasiswa dapat diperoleh secara objektif dan sesuai dengan standar seleksi yang dapat dipertanggungkjawabkan. Muatan materi seleksi tertulis seleksi beasiswa PPSDM sendiri menyesuaikan dengan amanat PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa seleksi calon peserta tugas belajar memenuhi sekurangkurangnya seleksi administratif, tes potensi akademik, psikotes, dan tes kemampuan bahasa asing. Seleksi beasiswa yang dilakukan Pusdiklat PSDM saat ini diselenggarakan sehubungan dengan adanya program beasiswa PHRDP III dan SPIRIT. PHRDP III (Professional Human Resources Development Project III) adalah pogram beasiswa yang dibiayai oleh bantuan Jepang, sementara SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institutions) adalah program beasiswa yang dibiayai oleh World Bank. Menyadari bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran pendidikan yang merupakan 32


amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka pengelolaan beasiswa menjadi tugas dan fungsi cukup vital di Pusdiklat PSDM yang diserahkan kepada Bidang Pengelolaan Beasiswa. Tujuan pengelolaan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia instansi yang berpartisipasi (participating agency), yaitu Kemenkeu dan Kementerian/ Lembaga lain di bidang Perekonomian. Untuk program beasiswa PHRDP III yang terlibat tidak hanya Kemenkeu, namun juga mencakup Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappeda Aceh, dan Universitas Syiah Kuala. Output yang diharapkan adalah SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan SDM di masingmasing Kementerian/Lembaga tersebut. Beasiswa bagi pegawai yang berprestasi adalah sebuah penghargaan yang seimbang. Dalam prosesnya seleksi beasiswa saat ini telah menjadi layanan unggulan BPPK. Layanan unggulan pada seleksi beasiswa mengacu pada prinsip mengedepankan kehandalan untuk dapat dipertanggungjawabkan, menerapkan standar yang selalu sama bagi siapapun yang berada di garis depan pelaksanaan seleksi, serta dikelola secara sistematis. Menilik proses seleksi itu sendiri, seleksi ini berlangsung dalam kurun waktu 5 bulan. Dalam kurun waktu tersebut ada tahapan proses yang harus dilalui oleh calon peserta yang menjadi ujian tersendiri bagi kompetensi yang mereka miliki sebelum menjadi kandidat terpilih. Dari sisi keandalan, tahapan proses seleksi tersebut telah tertuang secara gamblang pada informasi penawaran beasiswa. Pada tahun 2012, penyempurnaan seleksi beasiswa menjadi layanan unggulan dimana proses seleksi telah terjadwal dengan lebih baik. Ada timeline yang menjadi acuan calon peserta seleksi sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Di samping itu, jalur komunikasi antara calon peserta dengan penyelenggara terbuka luas dengan adanya fasilitas email korespondensi, sehingga peserta dapat setiap saat berkomunikasi dengan

penyelenggara untuk menanyakan hal-hal yang perlu diketahui lebih jelas. Untuk menjadikan dirinya sebagai layanan unggulan, berbagai hal terkait seleksi telah disusun menurut standar yang terukur. Materi soal telah terstandar karena dikembangkan oleh tim yang sudah berpengalaman dan melalui kajian serta evaluasi yang matang. Bahan tes yang terstandar untuk TPA adalah pengembangan tim TPA pada Bidang Pengelolaan Tes Terpadu Pusdiklat PSDM. Sementara untuk penyelenggaraan TOEFL serta Psikotes, Bidang Pengelolaan Tes Terpadu telah mengadakan kerjasama dengan lembaga terpercaya yang sudah berpengalaman dalam penyediaan materi tes tersebut. Pada akhirnya, diharapakan layanan seleksi beasiswa dapat memberikan pelayanan prima. Pusdiklat PSDM melayani pengguna jasa dengan berprinsip people based service (layanan yang berbasis pengguna) dan service excellence (layanan unggulan). Lima unsur pokok tetap menjadi acuan penyelenggaraan seleksi beasiswa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna, yaitu kecepatan, ketepatan, kebenaran, keramahan, kenyamanan, serta keamanan. Namun demikian, terlaksananya layanan seperti yang diharapkan tersebut dapat tercapai apabila semua unsur mendukung. Mulai dari puncak pimpinan sampai pada staf pelaksana didukung dengan manajemen yang mantap. Selain hal tersebut di atas kualitas jasa layanan yang menjadi prinsip pelayanan prima selalu dikedepankan yaitu: reliabilitas, responsiveness, assurance, empaty, and tangibles. Seleksi beasiswa menjadi mekanisme untuk memilih sedikit dari begitu berlimpahnya pelamar yang memenuhi persyaratan. Mengutip ungkapan kata bijak bahwa To Gain More Is To Give Most. Filosofi ini sederhananya dapat diterjemahakan bahwa untuk memperoleh kandidat terbaik, perlu diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk berkompetisi bagi semua pegawai demi menunjukkan potensi yang ada. Selamat datang para calon penerima beasiswa, kami menyambut Anda untuk menjadi yang terdepan bagi institusi!!

Testimonial Para Penerima Beasiswa Fauzan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerima Beasiswa S2 Jepang, JICA 2010. International Management Course Kwansei Gakuin University, Japan.

“Proses seleksi beasiswa PPSDM cukup berat, karena kita harus tes TPA dan TOEFL di hari yang sama, dan psikotes di hari berikutnya. Disarankan untuk istirahat yang cukup dan sarapan. Jangan mikirin harus lulus, just do the best!” Munthea Julastuti, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerima Beasiswa S3 Luar Negeri, SPIRIT Batch I Tahun 2010. PhD Political Economy, Faculty of Social Sciences and Law, School of Politics and International Studies, University of Bristol, United Kingdom.

“Menurut saya secara umum proses seleksi sudah baik dan tahapannya sudah sesuai.”

Eko Kurniawan, Direktorat Jenderal Anggaran. Penerima Beasiswa S2 Luar Negeri, SPIRIT Batch I 2010. Master of International Development Policy (MIDP), Duke University, United States.

“Bagi saya, mengikuti tes Psikotes, TPA dan Toefl yang diselenggarakan selama dua hari oleh PPSDM membutuhkan stamina dan keberuntungan. Tes-tes tersebut cukup menguras stamina. Untungnya, nama saya tercantum di daftar peserta yang dinyatakan lulus. Maju terus PPSDM!” Hentri Tri Wibowo, Sekretariat Jenderal, Penerima Beasiswa S2 Linkage, SPIRIT Batch I Tahun 2010. Master of Business Administration (MBA), Universitas Gadjah Mada.

“Tidak cuma seleksi yang ketat dan bagus, tapi PPSDM juga membekali segala persiapan bagi calon mahasiswa khususnya saat di luar negeri nanti.”


33

riviu

Riviu atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar Teks: Titi Susanti

1. Pertimbangan Perumusan PMK No.75/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. perlu dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar; b. perlu dilakukan penyempurnaan terhadap uraian dan kelompok barang atas kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; c. perlu diatur mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral; dan d. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

2. Bea Keluar dan Besaran Tarif Bea Keluar a. Terhadap barang ekspor, yaitu kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, serta bijih (raw material atau ore) mineral, dapat dikenakan bea keluar (pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor). b. Besaran tarif bea keluar untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut: 1) untuk kulit dan kayu, tarif bea keluarnya ditetapkan beragam antara 2% sampai dengan 25%, misalnya untuk kulit jangat dan kulit mentah (pickled) dari hewan sapi dan kerbau dikenakan tarif bea keluar sebesar 25%; 2) untuk biji kakao berlaku ketentuan tarif bea keluar yang beragam, yaitu disesuaikan dengan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) New York Board of Trade (NYBOT), New York, misalnya: a) untuk harga referensi sampai dengan USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif bea keluar sebesar 0%; dan b) untuk harga referensi lebih dari USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%; 3) untuk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya berlaku ketentuan tarif bea keluar yang beragam, yaitu disesuaikan dengan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga rata-rata CIF CPO dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan/atau bursa Indonesia, misalnya: 34


a) untuk harga referensi sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif bea keluar sebesar 0% sampai dengan 40%; dan b) untuk harga referensi lebih dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif bea keluar sebesar 3% sampai dengan 40%; 4) untuk bijih (raw material atau ore) mineral, tarif bea keluarnya ditetapkan sebesar 20%.

3. Perhitungan Bea Keluar a. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor, yaitu harga ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai harga patokan ekspor, maka penghitungannya berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. b. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan secara spesifik, maka penghitungannya berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

4. Bea Keluar bagi Produk Campuran Dari CPO dan Produk Turunannya a. Terhadap produk campuran yang berasal dari CPO dan produk turunannya dapat dikenakan bea keluar sebagai berikut: 1) untuk campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan tarif bea keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya; 2) untuk campuran dari jenis barang yang dikenakan bea keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini dengan jenis barang yang tidak dikenakan bea keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenakan bea keluar lebih besar, dikenakan tarif bea keluar sebagai berikut: a) sebesar tarif bea keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan bea keluar, apabila

terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau b) sebesar tarif bea keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan bea keluar. b. Jumlah satuan barang untuk penghitungan bea keluar produk campuran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah volume dan/ atau berat total produk campuran.

5. Bea Keluar bagi Campuran Bijih (Raw Material atau Ore) Mineral a. Campuran bijih (raw material atau ore) mineral yang mengandung dua atau lebih jenis bijih (raw material atau ore) mineral, meliputi: 1) campuran dari dua atau lebih

jenis barang yang dikenakan bea keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini yang berbeda harganya, 2) campuran dari jenis barang yang dikenakan bea keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar. b. Bea keluar untuk campuran bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dihitung berdasarkan harga tertinggi dari komponen campuran dan untuk campuran bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dihitung berdasarkan harga tertinggi dari komponen campuran yang dikenakan bea keluar. c. Jumlah satuan barang untuk penghitungan bea keluar campuran bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada huruf

a adalah berat total campuran bijih (raw material atau ore) mineral.

6. Konsekuensi Hukum dengan Berlakunya PMK No.75/ PMK.011/2012 pada tanggal 16 Mei 2012 a. Terhadap barang ekspor berupa kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, yang ekspornya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, dikenakan bea keluar dengan tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.011/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) selama bulan Mei 2012 Sumber: www.sjdih.depkeu.go.id

2 Mei 2012 PMK No.68/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan. 7 Mei 2012 PMK No.69/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. PMK No.70/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan. 8 Mei 2012 PMK No.71/PMK.04/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/ Atau Cukai. PMK No.72/PMK.05/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.63/ PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

14 Mei 2012 PMK No.73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. PMK No.74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 16 Mei 2012 PMK No.75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. 21 Mei 2012 PMK No.76/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

22 Mei 2012 PMK No.77/PMK.08/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung. PMK No.78/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012. 24 Mei 2012 PMK No.79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi. 29 Mei 2012 PMK No.80/PMK.03/2012 Tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.


35

english corner

Teks: Iin Kurniati Alih Bahasa: Haruadi Setiawan Ilustrasi: Dewi Rusmayanti

Domestic economy, in the first quarter, was under severe pressure from external factors. The volatility of global oil price affected domestic fuel subsidy burden. The rise of the fuel subsidy burden may shrink the fiscal latitude and possible maneuver in anticipating and mitigating various problems, as well as carry the potential of state’s budget deficit hike.

T

Fuel and Electricity Efficiency Boosts Economic Growth

herefore, there are two important agendas of the Government; first is forestalling budget deficit by increasing state’s revenue and performing optimization including state’s spending cutback. Second is trimming down the subsidy for fuel and electricity by establishing national energy saving program. Furthermore, the rise of fuel expense inflicts an additional burden to state’s economy, especially to the industries having no benefit from fuel subsidy. The recent development suggests that the pressure of international oil price is decreasing due to the improving geo-politic situation in the Middle East and the declining global demand of oil as the global economy weakens. However, the Government alerts on the potential and the effect of the global oil price bounce back. Thus, the Government prepares several fiscal intensive to support people’s real income and purchasing power, as well as to safeguard the stability of domestic commodity price, especially food, not to mention the taxation intensive addressed to real sector to lessen the cost burden and improve the competitiveness in domestic and international market. For the fuel and electricity saving program, The President of the Republic of Indonesia proclaimed five policies and actions. The policies and actions are: (i) control over the distribution system in every Gas Station; (ii) prohibition on the use of subsidized fuel for the vehicles owned by central and regional governments, state-owned enterprises, and regional government-owned enterprises; (iii) prohibition on the use of subsidized fuel for the plantation and mining vehicles; (iv) conversion of fuel to gas for transportation; and (v) efficiency on the electricity and water consumption in government offices as well as on road lighting. Carrying the same spirit, Ministry of Finance is also striving to allocate budget to the conversion of fuel to gas program especially for public transportation in 2012. The policy may bring positive effect in the effort of reducing the fuel and electricity subsidy. Therefore, the policy is expected to reduce subsidy burden and the result of the saving may be allocated to more productive spending such as capital spending to boost infrastructure development which ends up improving economic development.

36


renungan

Target Teks: Athiah Listyowati Gambar: http://pm-jedi.blogspot.com

Kehancuran manusia yang paling berat adalah hilangnya semangat hidup karena tidak memiliki cita-cita untuk diraih. Jangan biarkan hidup menjadi layu. Tentukan target! Andrie Wongso

S

eorang pemanah tidak akan disebut sebagai pemanah yang hebat jika ia tidak pernah mengenai targetnya. Anak panahnya melesat tetapi tak terarah, menghabiskan energi tetapi tidak pernah memberikan hasil. Eits, jika ia telah memiliki target tentu energinya akan lebih terarah bukan? Jangan-jangan sebenarnya ia memang tidak mempunyai target? Seringkali kita menghabiskan energi hanya pada hal-hal yang tidak penting karena kita lupa menentukan target. Kita lelah dan kemudian putus asa, padahal bukan karena kita tidak memiliki kemampuan, tetapi karena kita tidak membuat impian. Mengapa memiliki energi saja tidak cukup untuk berhasil? Ya, karena energi adalah energi, untuk menghasilkan sesuatu yang baru ia harus diubah, harus diolah. Pernahkah kita mendapatkan buruan seekor kijang jika kita tidak menginginkannya? Mungkin,

tapi sepertinya itu hanya kebetulan. Bagaimana jika sejak awal berburu kita telah memimpikan seekor kelinci putih yang gemuk untuk dijadikan makan malam? Hampir pasti energi kita akan dicurahkan untuk mendapatkannya. Dan kesempatan untuk benar-benar mendapatkannya pun semakin besar. Jika tanpa menentukan target saja sebenarnya seorang pemburu bisa secara ‘kebetulan’ memperoleh buruan, mengapa kita harus tetap menentukan target? Karena kebetulan itu hanya ‘kebetulan’, tidak bisa kita prediksi sejak awal langkah-langkah untuk mendapatkannya. Tiba-tiba saja sudah berada di genggaman kita. Padahal, tidak setiap kita mempunyai nama ‘untung’ bukan? Artinya, kita mempercayai kebetulan itu datang sesekali. Sebagai manusia normal tentu saja kita tidak ingin sesekali saja menjadi orang sukses. Kita ingin sukses

selamanya. Untuk itulah kita memerlukan target, ya, agar langkah kita terarah, agar energi kita selalu oke dan agar kita selalu penuh harapan. Target akan memaksa kita untuk berpikir, how to go there? Dan please, jangan beri jeda kepada setan untuk membisiki kita hal-hal buruk, segeralah buat strateginya. Dan setelah rencana itu matang, do, lakukan, action! Karena melangkah sedikit demi sedikit akan memberitahu kepada kita dua hal, kemampuan kita dan takdir Tuhan. Keberhasilan tidak dinilai dari cepat lamanya, karena pada saat kita berhasil semua perjuangan yang lama dan panjang akan terasa begitu berarti. Jadi, jika memang harimau masih begitu sulit untuk diburu, kita bisa memulai dari menangkap kelinci, besok kijang, besok lagi banteng, setelah kemampuan kita meningkat, burulah harimau. Ya, semua kesuksesan butuh proses, untuk itulah kita harus menyiapkan bahan bakar semangat, agar kita tidak mudah putus asa. Karena –seperti kata Ferdinand Foch- senjata yang paling ampuh di muka bumi ini adalah jiwa manusia yang penuh dengan semangat. Jadi, sudahkah kita mempunyai target? MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

37

resensi

BUKU

Intelijen Ekonomi : Teori dan Aplikasi Rubijanto Siswosoemarto Buku ini merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi komunitas intelijen di segala bidang serta masyarakat pada umumnya. Bagi komunitas intelijen, buku ini akan semakin memperkaya literature tentang intelijen, terutama intelijen ekonomi. Di lain pihak, buku ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang visi, misi, posisi dan fungsi intelijen demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang tidak mudah dilakukan mengingat ada banyak risiko didalamnya. Ditulis oleh Rubijanto Siswosoemarto, Ketua Dewan Analisis Strategi Badan Intelijen Negara. Beliau menyelesaikan gelar Master Administration dan Master of Science dalam bidang Defence Science serta meraih gelar Ph.D. dari London. Alumni Lemhannas tahun 1999/2000 ini selain menulis buku, beliau juga aktif mengisi seminar di dalam maupun luar negeri. BUKU

Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa

Buku dan jurnal dapat diperoleh di perpustakaan Kementerian Keuangan atau perpustakaan online www. perpustakaan. depkeu.go.id Teks: Syahrul Ramadhan

Top 5 Fiction Books of The Month: May 2012 1

Rumah Tanpa Jendela

2

Bilangan Fu

3

Negara Kelima

4

A Time To Kill

5

Curcol Kantor Asal Usil Anak Kantoran

Ir. Simon Felix Sembiring, PhD

Tak seperti negara lain yang tak selalu mendapat sinar matahari dan pontang-panting untuk mencari sumber energi agar tetap hangat kala musim dingin tiba, kita terus dihangatkan sepanjang tahun. Sungguh ironi, dengan segala kekayaan yang ada, khususnya sumber daya alam, kita sesungguhnya punya potensi untuk makmur. Malangnya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Kegelisahan pikiran yang muncul dari Penulis dituangkan dalam buku berjudul Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa. Sosoknya sebagai seorang birokrat yang tegas patut diberikan apresiasi atas upayanya dalam mengungkapkan pandangannya mengenai pengembangan industri pertambangan dan industri hilirnya, juga yang terkait dengan penanaman modal asing. Pada Bab 4-8 yang merupakan “big idea” dalam buku ini, tiada lain adalah solusi-solusi yang Penulis tawarkan agar kekayaan mineral dan batu bara kita bisa memberi sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Buku ini pun dilengkapi dengan kasus-kasus besar di seputar dunia pertambangan, terutama yang melibatkan Penulis secara langsung, diantaranya adalah kasus divestasi Newmont yang berujung pada arbitrase internasional (Bab 9). Buku ini mengajak bangsa Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah serta tidak menyianyiakan kesempatan yang Tuhan beri atas kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

Asma Nadia





Ayu Utami ES Ito John Grisham







Anjar Oktaviani

Top 5 Non-Fiction Books of The Month: May 2012 1

Advanced Accounting, 11th Edition



Beams Flyod 2

Siapapun Bisa Bahasa Perancis



Darjat

3

Thinker Toys: Handbook Permainan Berpikir Para Pebisnis Kreatif



Michael Michalko JURNAL

Electricity Consumption And Durable Housing : Understanding Cohort Effects

4

Dora L. Costa; Matthew E. Kahn

We find that households living in California homes built in the 1960s and 1970s had high electricity consumption in 2000 relative to houses of more recent vintages because the price of electricity at the time of home construction was low. Homes built in the early 1990s had lower electricity consumption than homes of earlier vintages because the price of electricity was higher. The elasticity of the price of electricity at the time of construction was -0.22. As homes built between 1960 and 1989 become a smaller share of the housing stock, average household electricity purchases will fall. 38


5

Nusantara: Sejarah Indonesia Bernard Hubertus Maria Vlekke



Bung Karno – Penyambung Lidah Rakyat Cindy Adams

Jumlah  menggambarkan jumlah peminjam buku selama bulan Mei 2012. @kemenkeulib

Perpustakaan Kementerian Keuangan



inspirasi

Contact Center DJP, Kebanggaan Unit Pemborong Penghargaan Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng Wahyu P.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memborong penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2012. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Dedi Rudaedi, hadir pada malam penganugerahan event yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada tanggal 16 Mei 2012 lalu itu. Tak tanggung-tanggung, sembilan penghargaan kategori individual dan satu penghargaan kategori tim berhasil dibawa pulang kontingen DJP.

D

itemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, Dedi Rudaedi mengungkapkan bahwa prestasi yang dicapai Kring Pajak 500200 pada tahun ini merupakan wujud komitmen Direktorat P2 Humas dan DJP untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai di unit contact center. Pria yang akrab disapa Dedi itu menjelaskan bahwa penghargaan dari ICCA menjadi cerminan pengakuan dan apresiasi asosiasi professional atas kinerja DJP. Peningkatan prestasi ini dicapai seiring dengan keinginan DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan mendukung reformasi birokrasi yang kontinyu. Ajang penghargaan bergengsi bagi pelaku contact center diadakan rutin sejak tahun 2007. Tahun ini jumlah pesertanya mencapai 297 peserta individual dari 42 perusahaan swasta dan pemerintah. Tiga penghargaan individual berupa Platinum (pemenang pertama) diraih oleh Putri Akhirina Damayanti pada kategori Agent Inbound- Retail, Ni Putu Desriana Dewi pada kategori Tele Non-Sales, dan Franxis Erika Murtia pada kategori Quality AssuranceRetail. Sementara tujuh Gold (pemenang kedua) diraih oleh Iman Prasetyo pada kategori Supervisor –below 100 seats, Lukman Nul Hakim pada kategori Team Leader 30-100 seats, Septian Trisetyo Adi pada kategori Agent Inbound-Retail, Nurseto Dimas Pratomo pada kategori Tele Non-Sales, Rahmat pada kategori Customer Service Walk In, dan Tim Tari Saman Kring Pajak 500200 pada kategori Talent Tari. Sedangkan satu penghargaan Silver (pemenang ketiga) diraih oleh Anom Prasetyo pada kategori Trainer–below 100 seats. Kerja keras DJP dalam meningkatkan pelayanan di bidang ini dicapai dengan pelatihan yang konsisten di bidang communication skill, hard skill, dan benchmark ke contact center lain. Di samping itu, pemberian motivasi harian bertajuk Semangat Pagi dari dan kepada petugas sendiri dan pengawasan yang memadai melalui mekanisme Quality Assurance juga terus dilakukan.

Peranan Secara singkat, tugas pokok Kring Pajak 500200 terbagi atas pelayanan informasi umum dan pelayanan pengaduan. Terkait pelayanan informasi umum, masyarakat dapat mengetahui informasi umum perpajakan, melakukan konsultasi umum materi perpajakan, dan konsultasi penggunaan aplikasi perpajakan. Sementara yang termasuk layanan pengaduan adalah pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dedi mengungkapkan bahwa Kring Pajak 500200 memiliki peran strategis yang terbagi atas jangka panjang, menengah, dan pendek.”Strategis jangka panjang meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan DJP,” ujar dia. Sementara peran strategis jangka menengah meliputi peningkatan layanan pengaduan yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengendalian MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

39

oleh pihak eksternal DJP. Pemberian informasi kepada pengguna layanan yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi peran taktis jangka pendek yang dijalankan. Secara umum, Kring Pajak 500200 berfungsi sebagai salah satu saluran penerima pengaduan yang dapat dikategorikan menjadi pengaduan pelayanan perpajakan dengan wewenang penanganan dari Direktorat P2 Humas, pengaduan tindak pidana perpajakan yang penanganannya merupakan wewenang Direktorat Intelijen dan Penyidikan, dan pengaduan kode etik dan disiplin pegawai yang penanganannya merupakan wewenang Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya. Dedi mengatakan bahwa pengelolaan pengaduan memiliki empat tujuan. Pertama adalah menciptakan kesempatan kedua untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan pengaduan juga dilakukan untuk mengidentifikasi area yang mempunyai risiko dan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan perbaikan. Selanjutnya, membantu perencanaan dan pengawasan sumber daya. Terakhir, pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) karena pengaduan masyarakat diterima dan ditindaklanjuti secara transparan.

Pembinaan SDM Sebagai unit kerja unggulan, Dedi mengaku tidak melakukan rekruitmen khusus pegawai. Namun secara informal, kata dia,”Proses seleksi dilakukan oleh bagian kepegawaian dengan menempatkan lulusan terbaik dari STAN-Prodip Keuangan.”Selanjutnya petugas tersebut akan dipersiapkan melalui pelatihan yang lebih intensif di unit Kring Pajak 500200. Proses pembinaan SDM dilakukan melalui penyelenggaraan training hard skill (materi yang terkait dengan perpajakan) dan soft skill (communication skill) yang sifatnya regular maupun pembekalan untuk pegawai baru. Di samping itu, para pegawai 40


juga diberikan pelatihan leadership, in house training peraturan perpajakan dengan narasumber direktorat terkait, diskusi kelompok tentang peraturan, pelatihan English Day, dan pelatihan presentasi dalam rangka persiapan mengikuti kompetisi. Dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia, setiap tahunnya kontingen DJP bersaing dengan ratusan peserta individual dari perusahaan swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, pelatihanpelatihan di atas dipandang belum cukup. Program-program peningkatan dan penguatan motivasi serta pembinaan ahlak dan perilaku pegawai pun juga dirancang. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan pembangunan karakter melalui pelatihan manajemen qalbu, pelaksanaan program motivasi Semangat Pagi yang dilaksanakan setiap hari sebelum melaksanakan tugas selama 10-20 menit, pelaksanaan forum Jumat Curhat, dan pemberian penghargaan bulanan dan tahunan terhadap agen terbaik, tim terbaik, dan pegawai terfavorit. Dedi mengatakan bahwa DJP membuat beberapa kegiatan khusus dalam rangka mempersiapkan para juara contact center yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional. Sejumlah program itu adalah pengarahan dari pimpinan, pemberian motivasi dan pelatihan lebih lanjut, dan pendampingan khusus pra lomba.

Tantangan Dedi secara terus terang mengakui bahwa sebagai unit langganan peraih penghargaan, Kring Pajak 500200 menghadapi sejumlah tantangan. Tiga diantaranya adalah isu kesehatan, beban kerja yang tinggi, dan tekanan psikologis. Masalah kesehatan telinga menjadi tantangan utama karena organ pendengaran ini menjadi andalan dalam pelaksanaan pekerjaan.”Perlu diadakan pengecekan secara berkala atas kesehatan telinga para petugas,” ungkap Dedi. Namun, demikian, hal ini masih sulit didukung dengan sistem anggaran yang ada sekarang.

Pada waktu-waktu tertentu, beban panggilan masuk juga sangat tinggi. Misalnya pada saat mendekati jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak bulanan atau tahunan. Menurut Dedi, pada masamasa ini, beban pekerjaan para pegawai di unit contact center melonjak. Kendalanya, sistem kepegawaian belum memungkinkan adanya penambahan jumlah petugas secara musiman. Tantangan lain yang sering kali dihadapi petugas pengaduan adalah keluhan dan kritikan tajam dari Wajib Pajak.”Itu adalah suatu hal yang lazim,” ujar Dedi. Namun demikian, dalam jangka panjang, para petugas perlu mendapat perhatian tersendiri agar situasi khusus dan beban kerja yang unik bagi petugas contact center ini tidak memberi dampak psikologis dan stres yang membebani.“Namun penanganan khusus ini pun tidak selalu dimungkinkan mengingat jadwal kerja yang ketat serta sulit diprediksi trend hariannya,” sambung dia.

Keunggulan Selain tantangan-tantangan di atas, para petugas juga mengalami hal-hal menarik dan menyenangkan dalam interaksi dengan pengguna layanan. Apresiasi positif tak jarang diberikan ketika petugas memberikan penjelasan yang tepat dan sistematis sehingga memuaskan penelepon.“Respon positif ini, kata Dedi,”memberikan perasaan puas dan bangga bagi petugas.” Bertambahnya pengetahuan setiap hari juga menjadi manfaat tersendiri yang didapatkan para petugas contact center. Dengan menerima pertanyaan dari Wajib Pajak, misalnya baik tentang prosedur pembayaran pajak, pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan, serta peraturan perpajakan lainnya, petugas contact center senantiasa dituntut untuk selalu memperbarui informasi dan ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan.”Hal ini tentu saja merupakan keuntungan tersendiri bagi petugas contact center,” tutup Dedi.

Testimonial Para Penerima Penghargaan

K

ami mewawancarai beberapa anggota kontingen DJP yang berhasil keluar sebagai pemenang pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2012. Dalam perlombaan itu, setiap peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis serta presentasi dan tanya jawab. Di depan para dewan juri yang antara lain berlatar belakang profesi akademisi, praktisi, aktivis contact center, dosen dan perwakilan asosiasi, mereka menjadi wakil dan membawa citra institusi. Para agen Kring Pajak 500200 harus mampu “menjual” nilai lebih unit contact center DJP dan bersaing dengan para kompetitor. Berikut testimoni mereka soal pekerjaan dan penghargaan yang baru diterima. Septian Trisetyo Adi Peraih Penghargaan Gold Kategori Agent Inbound-Retail “Lingkungan kerjanya enak banget. Anakanaknya luar biasa. Terus, kami di sini harus belajar terus. Jangan sampai tidak tahu tentang pajak. Dukanya, kalau dapat telepon yang marah-marah. Kadang, kalau pertama kali dapat telepon langsung marah-marah, mood seharian langsung berubah. Yang kedua, kalau peak season dan lagi ada kejadian, misalnya (terungkapnya kasus) dugaan korupsi, kami (mendapat) “serangan” pertama. Penghargaan ini buat saya sebagai pembuktian diri. Ini keikutsertaan saya yang kedua dan kata orang mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Saya mencoba mempertahankan emas saya tahun ini. Yang kedua, saya ingin menancapkan nama Kring Pajak di dunia contact center Indonesia. Contact center di sini adalah salah satu yang terbesar setelah Filiphina. Kami berusaha semaksimal mungkin memberdayakan apa yang kami punya. Kami punya teman-teman yang pernah ikut lomba sebelumnya, bahkan sampai tingkat internasional. Kami saling koreksi. Kami biasanya kumpul satu bulan sebelumnya, sama sekali tidak pakai trainer dari luar. Kan dulu ada Yosinta (Peraih penghargaan contact center platinum internasional di Las Vegas, Amerika Serikat). Itu benchmark kami. Tantangan terbesar jadi agen di sini, mungkin dari proses bisnis yang berbeda dari contact center lain. Kalau contact center lain seperti bank, mereka sudah jelas. Mekanismenya tercatat. Kalau kami berbeda, dinamika peraturan tidak bisa di-stop. Jumlah peraturan perpajakan sudah hampir sepuluh ribu dan terus bertambah. Tantangan kami disini adalah bagaimana kami terus menyesuaikan pengetahuan kami tentang peraturan perpajakan. Soal kebosanan itu juga. Kalau contact center yang lain ada durasinya, 1-3 menit. Kalau kami, tidak boleh. Kami bisa menerima telepon setengah menit sampai 1 jam satu Wajib Pajak. Kadang stres dan bosan. Kompleksitasnya juga dari A sampai Z.”

Putri Akhirina Damayanti Peraih Penghargaan Platinum Kategori Agent Inbound- Retail “Di sini kami langsung menerima telepon dari Wajib Pajak. Saat itu kami langsung bisa mengubah persepsi WP ‘Apa sih pajak itu? Bagaimana sih petugas pajak itu?’. Di sini kami bisa membelokkan persepi Wajib Pajak. Yang kedua, di sini kami membuktikan bahwa kami bisa memberikan excellence service. PNS juga bisa. Kami bisa profesional. Sebagai informasi kami satu-satunya PNS yang berkompetisi di situ. Semuanya swasta dan BUMN. Di sini sebenarnya sudah ada jadwal IHT (In House Training) sebagai salah satu sarana pengembangan kami. Selain itu, kami tidak cuma menunggu biar bisa lebih kompeten sebagai agen. Yang pertama, harus update peraturan. Pantengin terus, portal DJP apa ada peraturan yang baru. Yang kedua, banyak banyak baca berita. Soalnya pertanyaan tidak seputar pajak. Kalau tidak baca berita tidak tahu.” Ni Putu Desriana Dewi Peraih Penghargaan Gold Kategori Tele Non-Sales “Di sini, banyak ilmu yang dulu tidak tahu, sekarang jadi tahu, karena kalau Wajib Pajak bertanya kan macam-macam. Tantangannya, kadang kalau kami bekerja mengharapkan sesuatu yang bisa memberikan kami motivasi, seperti respect atau perhatian semacam itu. Jadi, tantangan terbesar adalah memotivasi diri sendiri karena manajemen yang kurang bisa membuat saya termotivasi.” Rahmat Peraih Penghargaan Gold Kategori Customer Service Walk In “Sukanya, suasana kekeluargaan di sini luar biasa. Dukanya, mungkin karena kami belum jadi seperti unit, masih adhoc dan “ditempelkan” di Direktorat P2 Humas. Tapi itu biasanya teratasi dengan suasana kerja. Kami benar-benar saling support. Kami sudah sadar dengan tugas masing-masing dan sesama anggota tim saling mengingatkan. Kami bukan seperti teman lagi, tapi saudara. Tantangannya selain peraturan yang terus berkembang, lebih kepada bagaimana caranya ketika mendapat telepon tidak hanya dari satu sudut pandang. Karena (bidang) perpajakan itu akarnya banyak. Ketika Wajib Pajak bertanya, dia cuma tahu,’Kena pajak apa ya?’. Bagaimana caranya ketika dia bertanya, bagaimana kami menggali supaya jelas menjawabnya. Jadi melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Tantangan selanjutnya bagaimana cara menjawab pertanyaan agar tidak terkesan bosan. Misalnya menjawab pertanyaan yang sama dalam dua atau tiga kali. Tetap berusaha membangkitkan motivasi.” MediaKeuangan Vol. VII | No. 58 / Juni 2012

41

celengan

celebrity keuangan

42


Kok komputer aku yang dimatiin?! Huwaaaa!! Kerjaanku!!


43

44


Gerakan Penghematan Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Recommend Documents