GERAKAN MAHASISWA DAN PENDIDIKAN POLITIK (Studi Gerakan PMII Cabang Kota Tasikmalaya dalam Pendidikan Politik Mahasiswa Pasca Reformasi)

GERAKAN MAHASISWA DAN PENDIDIKAN POLITIK (Studi Gerakan PMII Cabang Kota Tasikmalaya dalam Pendidikan Politik Mahasiswa Pasca Reformasi) Geri Rahayu 083507005, Ilmu Politik, FISIP UNSIL, Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan politik yang dilakukan PMII Cabang Kota Tasikmalaya terhadap mahasiswa serta untuk mengetahui Gerakan Mahasiswa PMII dalam Pendidikan Politik Mahasiswa di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Pendidikan politik yang dilakukan PMII ada 3 bentuk yaitu Pendidikan Formal yang biasa dikatakan pengkaderan formal melalui MAPABA, PKD dan PKL. Pendidikan Informal atau pengkaderan Informal yaitu berupa diskusi, kajian, aksi sosial dan demonstrasi serta masih banyak yang lainnya. Pendidikan Non Formal atau pengkaderan Non Formal yaitu pelatihan dan kursus yang dilakukan dalam beberapa hari. Gerakan politik PMII sebagai kepedulian mahasiswa akan masalah dan situasi politik harus bertumpu pada idealisme kerakyatan, yaitu mengkritisi peran atau kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dengan memberikan solusinya. Kata Kunci

: Pendidikan Politik, Gerakan Mahasiswa, PMII

Abstract This study aims to analyze the political education conducted PMII Tasikmalaya City Branch of the students and also to know the Student Movement PMII Political Education City Student Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this research was conducted political education PMII there are 3 forms of Formal Education used to say a formal cadre through MAPABA, PKD and PKL. Informal Education Informal or cadre in the form of discussion, study, social action and demonstrations as well as many others. Non-Formal Education Non-Formal or cadre training courses are carried out in a few days. Political movement PMII as the student awareness of the problems and the political situation should be resting on the ideals of democracy, namely criticizing the role of rulers or policies that are inconsistent with the aspirations of the people by providing a solution. Keywords: Political Education, Student Movement, PMII

Pendahuluan Kehidupan politik yang telah dipengaruhi oleh arus globalisasi menjadi sangat kompleks dalam implementasinya dalam keseharian kita. Kehidupan politik di Indonesia yang penuh dengan gejolak tentunya membutuhkan sumbangsih dan peran besar dari para generasi muda bangsa. Mahasiswa sebagai generasi berpendidikan dan kaum intelek sudah sepatutnya memiliki dasar pengetahuan mengenai kehidupan politik bangsanya. Oleh karena itu, mahasiswa dalam kaitannya dengan kehidupan politik sebaiknya memiliki

kesadaran politik yang memadai mengenai politik bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda di Indonesia, mahasiswa adalah struktur unik dalam tatanan masyarakat, baik dilihat dan sudut politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini dikarenakan masa-masa ketika menjadi mahasiswa adalah masa transisi sebelum mereka melanjutkan dirinya sebagai seorang profesional, pejuang, politisi, atau pengusaha sekalipun. Salah satu wadah mahasiswa yang berada di Indonesia serta dibentuk dalam lembaga organisasi kemahasiswaan yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam proses kesejarahan maka akan terlihat bagaimana PMII menjadi sebuah organsisasi dan kemudian meletakkan tujuan dasarnya yaitu tujuan dalam membentuk kader-kader PMII yang bertakwa, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik pada hakekatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan para generasi muda atau mahasiswa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu, antar individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh berbagai perbedaan kemajemukan masyarakat. Organisasi PMII melalui setiap pergerakannya tidak semata-mata hanya sekedar menyampaikan aspirasi rakyat tapi melalui pergerakan yang lainnya seperti melakukan kajian-kajian permasalahan yang sedang bergulir dimasyarakat, seminar, baksos dan masih banyak lagi yang semua itu adalah salah satu dari pendidikan politik di lingkungan organisasi, karena pendidikan poltik tidak hanya bisa kita dapatkan di lingkungan parpol semata. Oleh karena itu secara tidak langsung pergerakan PMII memberikan pendidikan politik yang bisa dirasakan langsung oleh setiap anggotanya. Termasuk di Kota Tasikmalaya yang sama dengan kota-kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari permasalahan politik yang mengakibatkan banyak terjadi aksi-aksi mahasiswa seperti demonstrasi yang berbau anarkis, tapi apakah didalamnya termasuk anggota dari PMII atau mereka melakukan aksi masih pada koridor yang sebenarnya yang mengerti dengan benar arti dari sebuah gerakan mahasiswa yang mempunyai pendidikan politik? Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti tentang gerakan mahasiswa dalam pendidikan politik di PMII Cabang Kota Tasikmalaya. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas peneliti akan merumuskan masalah: “Bagaimanakah pendidikan politik yang dilakukan PMII Cabang Kota Tasikmalaya terhadap mahasiswa pasca reformasi?” Konsep Pendidikan Politik Kartaprawira (1988:54) mengartikan pendidikan politik sebagai "Upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Berdasarkan pendapat Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan

mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Sedangkan Kartono (1996:68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah: a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) : 1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik. 2) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap. 3) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahtraan hidup bersama. b. Memperhatikan dan mengupayakan : 1) Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya) 2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik) 3) Agar orang bisa aktif berapartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. “Civil Society menurut Antonio Gramsci, seorang filsuf politik kenamaan Italia, adalah upaya kelompok-kelompok sipil melakukan penguatan dan pengimbangan peran hegemonik negara. “

Sebagai elemen civil society, mahasiswa meletakkan dirinya dalam upaya mendorong demokratisasi dan melakukan upaya penyadaran kepada rakyat bahwa mereka punya hak untuk didengar oleh negara terkait dengan berbagai kepentingan mendasar mereka yang dituangkan dalam berbagai kebijakan politik negara. Serta rakyat pun punya hak sebagai pengawas dalam setiap pengambilan kebijakan yang dibuat oleh lembaga politik negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Metode Penelitian Metode yang digunakan penulis dalam penyususnan usulan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan atas mempertimbangkan keaktifan organisasi PMII Cabang Kota Tasikmalaya karena seringnya melakukan pergerakan mahasiswa yang semakin hari semakin menjadi sorotan media, maka tempat yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya. PMII Sebagai Gerakan Mahasiswa Di Tasikmalaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mahasiswa di era sekarang dituntut untuk bisa berperan aktif lebih banyak lagi dalam berbagai persoalan, terutama menyangkut pesoalan bangsa. Fungsi kontrol perlu ditunjukkan oleh mahasiswa. Karena peran mahasiswa sangat diharapkan oleh masyarakat, tidak berlebihan jika banyak harapan yang dipikul oleh mahasiswa. Sebab dalam kerangka sosial mahasiswa mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting. Mahasiswa di sini diharapkan berperan sebagai agen pengawasan (agent of control) dan agen dalam menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Seharusnya mahasiswa juga tidak cukup kalau hanya menjadi praktisi intelektual akademisi yang hanya duduk sambil mendengarkan dosen didalam forum perkuliahan, hanya berkutat pada dunia perkuliahan, lebih dari pada itu mahasiswa harusnya dituntut untuk berperan dalam agen perubahan (agent of change) dan “social control” yang terjadi di sekitarnya. Masa depan negeri ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai hal dengan pemikiranpemikiran cerdasnya dan kegiatan-kegiatan intelektual yang dilakukan. Masalah utama kurangnya kesadaran berpolitik di kalangan mahasiswa adalah karena cukup kurang adanya contoh perilaku baik, terbuka, berjuang penuh demi bangsa dan negara pada elit-elit politik. Namun mudah-mudahan dengan masuknya mahasiswa ke dalam suatu organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan, dapat menjadi batu loncatan kesadaran mahasiswa dalam perannya ikut memberi solusi dalam berbagai masalah bangsa untuk mencapai suatu kemakmuran. “Civil Society menurut Antonio Gramsci, seorang filsuf politik kenamaan Italia, adalah upaya kelompok-kelompok sipil melakukan penguatan dan pengimbangan peran hegemonik Negara.”

Bila dikaitkan dengan temuan penulis dilapangan dengan teori gramsci menunjukan bahwa mahasiswa sebagai elemen civil society, meletakkan dirinya dalam upaya mendorong demokratisasi dan melakukan upaya penyadaran kepada rakyat bahwa mereka punya hak untuk didengar oleh negara terkait dengan berbagai kepentingan mendasar mereka yang dituangkan dalam berbagai kebijakan politik negara. Gerakan berpolitik mahasiswa saat ini kerap ditunjukkan dengan gerakan suatu aksi dengan turun ke jalan. Dalam melakukan gerakan tersebut, kepedulian mahasiswa akan masalah dan situasi politik harus bertumpu pada idealisme kerakyatan, yaitu mengkritisi peran atau kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dengan memberikan solusinya. Seperti halnya yang

dilakukan PMII bahwa melalui gerakan turun kejalan maka biasanya kita baru didengar bahkan terkadang juga tidak. Memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara ketika masih kuliah, merupakan bagian dari pengabdian sebagai tindakan kepedulian mahasiswa akan berbagai masalah bangsa dan polemik politik. Salah satu contohnya ketika PMII melakukan advokasi tukang parkir di pasar Cikurubuk. Saat itu masalah yang dirasakan para tukang parkir disana adalah ketidakadilan dimana ada beberapa tukang parkir yang diberhentikan secara tibatiba tanpa ada alasan yang jelas. Selain daripada itu masalahnya yaitu adalah jumlah uang setoran yang naik yang harus diberikan. Maka dari itu PMII menjadi jembatan para tukang parkir disana membantu menyampaikan apa yang mereka rasakan kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu pemerintahan yang berhubungan dengan kebijakan adanya pihak swasta yang mengurusi parkir dan para tukang parkir merasa dirugikan dengan hal tersebut. PMII bersama para tukang parkir yang ada di Cikurubuk mengadakan aksi turun kejalan setelah melalui proses negosiasi yang tidak lancar. Dengan mendatangi kantor DPRD pada saat itu dengan jumlah masa yang cukup banyak diharapkan pihak yang berkaitan dapat mendengar apa yang para tukang parkir dan PMII sampaikan. Bilamana selama ini banyak tindakan anarkis yang dilakukan saat PMII melakukan aksi turun ke jalan, seharusnya janganlah selalu menuduh bahwa kelakuan tersebut merupakan tujuan dari aksi tersebut selanjutnya sesaat setelah aksi bersuara membela kepentingan rakyat. Bisa saja mereka berbuat semacam itu karena adanya provokasi, adanya penyusup, tunggangan golongan terntentu (seperti penjelasan tadi), atau bisa juga terbawa emosi. Namun tidak semua gerakan yang dilakukan PMII Cabang Kota Tasikmalaya dituangkan dalam sebuah gerakan karena masih ada media lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui media sosial berupa blog, Facebook, Twitter dan media sosial lainya. Disini PMII melalui media sosial menyampaikan harapan-harapan masyarakat yang dituangkan melalui tulisan kemudian dipublikasikan. Ini adalah cara lain yang digunakan PMII dalam melakukan gerakan mahasiswa. Seperti yang dilakukan PK PMII STIMIK Tasikmalaya mereka melakukan gerakan dengan metode lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Diharapkan mahasiswa sadar bahwa saat ini musuh mereka adalah kemiskinan, korupsi, dan hal-hal lain yang mengganggu masalah kepentingan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Bukan malah berselisih dengan pemerintah, apalagi pihak keamanan. Tidak semata-mata juga PMII hanya melakukan aksi turun ke jalan dan berkoar melakukan orasi dalam menyampaikan cerminan dari kondisi bangsa saat sedang ada masalah. Bisa jadi itu hanya awal dari sekian langkah yang akan ditempuh mahasiswa untuk mengakomodir kepentingan rakyat. PMII akan selalu peka terhadap isu-isu yang sedang bergulir sehingga tidak hanya saat-saat tertentu saja. Pendidikan Politik di PMII Pasca Reformasi Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terlihat bahwa pendidikan politik yang dilakukan organisasi PMII adalah melalui proses

sosialisasi politik karena dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu melalui proses diskusi dimana ada yang menjadi penerima gagasan adapula yang mengungkapkan gagasan dalam hal ini pendidikan politik di PMII melewati proses-proses yang dapat membantu anggotanya untuk dapat memahami arti-arti penting dalam sistem politik di negaranya. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan terlihat sangat jelas bagaimana proses pendidikan politik dapat tergambar dari setiap bagian-bagian kegiatan yang dilakukan PMII. Hal tersebut menunjukan bahwa pendidikan politik di lingkungan organisasi akan sangat memberikan dampak yang positif bagi anggotanya. Seperti yang dikatakan Kartaprawira (1988:54) mengartikan pendidikan politik sebagai: "Upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya."

Berdasarkan teori diatas maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara kontinyu baik di lingkungan organisasi ataupun lingkungan politik agar apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahamann dan meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang kontinyu perlu dilakukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. Sehingga dari penjelasan tersebut maka pendidikan politik itu adalah ketika kita mempelajari dan memahami masalahmasalah politik dan bagaimana penyelesaiannya. Dalam hal ini teori pendidikan politik yang dirumuskan Surbakti bisa memberikan penjelasan yang cukup tentang pendidikan politik di PMII: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendidikan politik di PMII memperkuat teori diatas, bahwa di dalam organisasi PMII akan dibekali pengetahuan-pengetahuan mengenai sistem politik pemerintah dan organisasi. Dari pendidikan inilah PMII membentuk kadernya untuk siap terjun kedunia politik, selain dari itu agar para kadernya memahami dengan jelas sistem politik negaranya melalui pendidikan politik di lingkungan organisasi. Pendidikan politik yang dilakukan oleh PMII adalah melalui pengkaderan salah satunya. Karena pada dasarnya semua kader-kader PMII adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah sepenuhnya mengabdikan diri untuk menjadi pribadi yang melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pengkaderan Formal di PMII adalah proses dimana calon-calon kader di bekali ilmu yang paling dasar mengenai PMII. Temuan penulis dilapangan mengenai tujuan dari pendidikan politik bisa dikaitkan dengan teori Kartono yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah:

a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) : (1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik. (2) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap. (3) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. (4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahtraan hidup bersama. b. Memperhatikan dan mengupayakan : (1) Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya) (2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik) (3) Agar orang bisa aktif berapartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. Dengan melihat tujuan pendidikan politik diatas yaitu membuat rakyat mampu memahami situasi politik penuh konflik dan berani bersikap tegas memberikan kritik yang membangun. Teori yang digagas kartono diperkuat oleh temuan penulis dilapangan tentang tujuan pendidikan politik di PMII, yang mana tujuan pendidikan politik di PMII adalah membentuk kader-kader yang peka akan isu-isu yang bergulir dimasyarakat serta mengkaji ulang isu tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan kepada pihak yang terkait. Sedangkan bentukbentuk pendidikan politik yang penulis temukan dilapangan di kaitkan dengan teori Dian Sudiono yang menyebutkan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan politik sebagai berikut: Pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas. Sedangkan pendidikan politik yang baik adalah politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra dan bahasa.

Dengan melihat bentuk-bentuk pendidikan politik yang diungkapkan dian di atas diperkuat dengan temuan penulis dilapangan bahwa bentuk pendidikan politik yang dilakukan PMII ada 3 bentuk yaitu Pendidikan Formal yang biasa dikatakan pengkaderan Formal melalui MAPABA, PKD dan PKL. Pendidikan Informal atau pengkaderan Informal yaitu berupa diskusi, kajian, aksi sosial dan demonstrasi serta masih banyak yang lainnya. Pendidikan Non Formal atau pengkaderan Non Formal yaitu pelatihan dan kursus yang dilakukan dalam beberapa hari. PMII tidak hanya memberikan materi yang berhubungan dengan PMII atau politik saja tetapi di luar itu PMII memberikan bekal kepada para

kadernya agar dapat menduduki ruang-ruang di luar politik, seperti ketika PMII memberikan pelatihan kewirausahaan, pelatihan bahasa inggris dll. Prospek PMII di Masa Mendatang Berbicara PMII kedepan, berarti berbicara tentang gerakan PMII di masa sekarang. Karena sebuah penentu gerakan masa depan dimulai dan ditentukan oleh sebuah gerakan dimasa sekarang, dan hal ini tidak terlepas dari pembangunan mental kaderisasi yang mendasar yaitu tingkatan rayon. Ketika kita melihat realita dari sebuah gerakan secara garis struktural, maka yang berperan sentral dalam menggembleng dan menentukan kader yang kokoh adalah di tingkatan rayon, karena yang sering melakukan folow up diskusi dan komunikasi antar kader ditingkat dasar adalah rayon. Akan tetapi hal ini juga tidak terlepas dari bimbingan dari komisariat, oleh karena itu permasalah ini perlu diperbincangkan dan seiring waktu menjadi oto kritik terhadap intra PMII itu sendiri bahwa sejauh mana peran-peran dari senior-senior PMII dalam menentukan kader-kader yang berkualitas untuk kedepan. Selama ini pergantian Pemimpin (Struktural) hanya dijadikan sebuah rutinitas, sehingga target-target kedepan kurang diperhatikan, seperti mengoptimalkan kader-kader yang handal kedepan, hal ini dibuktikan kurangnya dan jarangnya kegiatan yang mengarah pada binaan kaderisasi. selama ini yang terlihat hanya sebuah formalitas, seperti MAPABA, PKD dll. ternyata ada yang lebih inten dari esensi kaderisasi, yaitu binaan atau berkelanjutan (folow up) setelah diadakannya formalitas dari sebuah kaderisasi, sehingga kedepannya PMII sebagai wadah organisasi beraliran Aswaja dan NU ini mampu melahirkan kaderkader yang berkualitas. Gerakan PMII terlihat hanya ketika akan demo dan pemira dikampus masingmasing komisariat, sehingga dipandang perlu dalam hal ini untuk mengurusi harian PMII. dan seharusnya dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik sebagai Ketua Umum, Komisariat maupun pengurus rayon, struktur inilah yang paling dominan dan bertanggung jawab dalam menentukan arah gerakan PMII kedepan melalui pembangunan mental kaderisasi. Apabila semua penjelasan di atas bisa terlaksana dengan baik maka PMII Kota tasikmalaya kedepan biasa menjadi organisasi yang menaungi masyarakat dengan selalu mendengar isu-isu yang bergilir di masyarakat. Terlihat harapan PMII kedepan ialah membentuk kader-kader berkualitas dan harapan tersebut bisa terlaksana apabila kader-kader PMII dapat terus mengembangkan pola pikirnya. Dampak Pendidikan Politik di PMII Dampak yang dirasakan dari pendidikan politik baik dari tujuan maupun fungsi pendidikan politik itu sendiri bisa dibedakan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pendidikan politik dapat diketahui dari tujuan pendidikan politik itu sendiri sesuai dengan yang terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa:

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dari pemaparan diatas sangat terlihat bahwa yang menjadi tujuan utama pendidikan politik secara umum adalah guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang dirasakan para kader PMII adalah pendidikan politik yang mereka dapatkan sangat memberikan dampak yang positif, dikaitkan dengan Inpres di atas dalam pendidikan politik PMII juga memberikan materi-materi yang berlandaskan kebangsaan sehingga para kader mendapatkan ilmu kebangsaan yang akan membantu para kader untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan dampak negatif dari pendidikan politik sangat tidak terlihat karena apa yang didapatkan sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Tetapi beda kaitannya ketika para kader-kader PMII tidak bisa membagi waktu antara PMII dan kewajibannya sebagai mahasiswa, akan maembawa dampak negatif ketika anggota PMII lebih fokus pada organisasi sedangkan kewajibannya sebagai mahasiswa terlupakan. Kesimpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mahasiswa di era sekarang dituntut untuk bisa berperan aktif lebih banyak lagi dalam berbagai persoalan, terutama menyangkut pesoalan bangsa. Fungsi kontrol perlu ditunjukkan oleh mahasiswa. Karena peran mahasiswa sangat diharapkan oleh masyarakat, tidak berlebihan jika banyak harapan yang dipikul oleh mahasiswa. Sebab dalam kerangka sosial mahasiswa mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting. Mahasiswa di sini diharapkan berperan sebagai agen pengawasan (agent of control) dan agen dalam menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dari pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: Pertama Pendidikan politik yang dilakukan PMII ada 3 bentuk yaitu (1) Pendidikan Formal yang biasa dikatakan pengkaderan formal melalui MAPABA, PKD dan PKL. (2) Pendidikan Informal atau pengkaderan Informal yaitu berupa diskusi, kajian, aksi sosial dan demonstrasi serta masih banyak yang lainnya. (3) Pendidikan Non Formal atau pengkaderan Non Formal yaitu pelatihan dan kursus yang dilakukan dalam beberapa hari. Kedua Gerakan berpolitik mahasiswa yang dilakukan PMII saat ini kerap ditunjukkan dengan gerakan suatu aksi dengan turun ke jalan. Dalam melakukan gerakan tersebut, kepedulian mahasiswa akan masalah dan situasi politik harus bertumpu pada idealisme kerakyatan, yaitu mengkritisi peran atau kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dengan memberikan solusinya. Bilamana selama ini banyak tindakan anarkis yang dilakukan saat PMII melakukan aksi turun ke jalan, seharusnya janganlah selalu menuduh bahwa kelakuan tersebut merupakan tujuan dari aksi

tersebut selanjutnya sesaat setelah aksi bersuara membela kepentingan rakyat. Bisa saja mereka berbuat semacam itu karena adanya provokasi, adanya penyusup, tunggangan golongan terntentu atau bisa juga terbawa emosi. Mahasiswa harus perperan ikut mengawasi untuk memastikan dinamika politik menjurus ke arah yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang kemudian seharusnya menjadi kesadaran bagi para mahasiswa agar mau peduli dalam kancah perpolitikan dan peduli akan kemajuan tanah air. Ketiga PMII Kota Tasikmalaya kedepan bisa menjadi organisasi yang menaungi masyarakat dengan selalu mendengar isu-isu yang bergulir dimasyarakat. Harapan PMII kedepan ialah membentuk kader-kader PMII dapat terusn mengembangkan pola pikirnya. Keempat Para kader PMII merasakan bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan sangat memberikan dampak yang positif, dikaitkan dengan inpres diatas dalam pendidikan politik PMII juga memberikan materi-materi yang berlandaskan kebangsaaan sehingga para kader mendapatkan ilmu kebangsaaan yang akan membantu para kader untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar Organisasi PMII Cabang Tasikmalaya dalam melakukan pendidikan politik dilingkungan organisasinya agar terus menerus secara kontinyu dilakukan agar para kadernya mendapatkan pendidikan politik yang benar sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat atau dunia politik mereka sudah mengetahui dan memahami pendidikan politik yang benar. Gerakan mahasiswa yang berupa aksi yang reaksioner atau sampai terjadi cheos alangkah baiknya untuk bisa dihindari oleh PMII Cabang Tasikmalaya untuk dapat menghindari pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap PMII. Daftar Pustaka Aba Du Wahid. 2000. Catatan Perlawanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Affandi, Idrus. 1996. Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Pendidikan Politik. Disertasi FP UPI Bandung. Tidak diterbitkan. Alfas, Fauzan. 2006. PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan. Jakarta: Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PB PMII-Tahun 2006. Alfian. 1981. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Salemba Empat. Ellyasa KH. Dharwis. 1994. GUSDUR NU dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: LKfS Yogyakarta. Glasecke. 1971. Cognitive Psychology. Edisi ke 2. Newyork: Wet Kartono, Kartini. 1996. Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.Bandung: CV Mandar Maju Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press. M. Dwi Satya Afriza. 2008. Gerakan Sosial Baru PMII dan Transformasi NilaiNilai Pergerakan di Ranah Akar Rumput. Jakarta: Malta Printindo. Rambe, Zulfan Efendi. Mengenai Perbandingan Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1998 dengan Gerakan Mahasiswa Prancis Tahun 1968.

Rusadi Kartaprawira. 1998. Metodologi Penelitian Pemerimtahan. Bandung: Gramedia _______. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Gramedia Rush, Michael dan Philip Altoff. 1986. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada _______. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Sinaga, Asina Uli. Mahasiswa dan Politik: Suatu Analisa Gerakan Sosial Mahasiswa Melawan Politik Hegemoni Negara Orde Baru 1998. Sudiono, Dian. 2004. Peranan BPD Dalam Membentuk Kesadaran Politik Masyarakat Desa. Skripsi Strata 1 FPIPS UPI. Bandung: Tidak diterbitkan Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. _______.2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Rineka Cipta Supriadi. 1999. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. PT. Toko Gunung Agung. Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Sumber Lain : Endang Somantri. Maksud dan Tujuan Pendidikan Politik Masa Kini. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2173688-maksud-dantujuan-pendidikan-politik/#ixzz26QOk2j19. Diakses pada Jum’at 14 September 2012. Pukul 10.16 wib. Novan Rahardi. Mahasiswa dan Gerakan Civil Society. http://www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=9&id=229. Pada Sabtu 06 Oktober 2012. Pukul 11.17 Undang-Undang Republik Indonesia Inpres No. 12 tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia