FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
MUAMMAR RASYAD 100200205 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL SKRIPSI
Oleh
MUAMMAR RASYAD 100200205 Disetujui Oleh DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Dr. M. Hamdan, SH. M.H NIP. 195703261986011001
Pembimbing I
Prof.Dr.Ediwarman.SH, M.Hum NIP. 195405251981031003
Pembimbing II
Nurmalawaty SH, M.Hum NIP. 196209071988112001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Muammar Rasyad * Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS** Syafruddin Hasibuan, SH,MS,DFM*** Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama pengaturan dan pengawasan pasar modal setelah peralihan BAPEPAM kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Kasus Kejahatan Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Pengaturan dan pengawasan pasar modal setelah peralihan BAPEPAM kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kewenangan OJK terkait dengan kegiatan jasa keuangan memisahkan secara limitatif jenis kewenangannya, yakni pada Pasal 8 diatur yang berkaitan dengan pengaturan, dan pada Pasal 9 diatur mengenai kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Kasus Kejahatan Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan, selanjutnya Jaksa yang menerima laporan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai dengan kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan, sesuai dengan Pasal 50 UU OJK. Kata Kunci : Fungsi OJK, Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal
*) Mahasiswa Depertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **) Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar FH USU ***) Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar FH USU
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal. Dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH, M.Hum selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Dr. H.M. Hamdan, SH., MH, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
7. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaaan skripsi ini. 8. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH,MS,DFM, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaaan skripsi ini. 9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum. 10. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Rajidin dan Ibunda Dardanella, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materi serta doa yang tidak putus-putusnya sehingga terselesaikanya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Tuhan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan hukum di negara Republik Indonesia.
Medan, Juni 2016 Hormat Saya
Muammar Rasyad
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK
................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI BAB I
................................................................................................... v
PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .................................................................. 12 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 13 D. Keaslian Penulisan .................................................................... 13 E. Tinjauan Kepustakaan ............................................................... 14 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .................................... 14 2. Pengertian Tindak Pidana ................................................... 15 3. Pengertian Penyidikan ........................................................ 16 4. Pengertian Pasar Modal ....................................................... 17 F. Metode Penelitian ....................................................................... 19 G. Sistematika Penulisan ................................................................. 22
BAB II
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL SETELAH PERALIHAN BAPEPAM KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ........................................................................ 24 A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan ................................................ 24 B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .......................... 34
Universitas Sumatera Utara
C. Pengaturan Hukum Terhadap Pengawasan Pasar Modal Dari Bapepam Kepada Otoritas Jasa Keuangan ........................ 41 BAB III
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PASAR MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 .................................................................................. 47 A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)................................................ 47 B. Unsur – Unsur Kejahatan dalam Pasar Modal Yang Terdapat Di dalam Pasar Modal UU No.8 Tahun 1995 ............................ 54 C. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ................................................................................. 70 D. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ............... 76
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 77 A. Kesimpulan ............................................................................... 77 B. Saran ......................................................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
