Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 37 – 44
ISSN 2252-7230
FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL Function of the Financial Services Authority in Handling of Market Manipulation Crime in Capital Market Vicky Ho, Juajir Sumardi, Muhammad Ashri Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (E-mail:
[email protected]) ABSTRAK Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbedaan pengaturan penanganan kajahatan manipulasi pasar dalam Undang-Undang otoritas jasa keuangan dan pelaksanaan otoritas jasa keuangan dalam penanganan kejahatan manipulasi pasar di bidang pasar modal Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penanganan yang dilakukan oleh satu lembaga dengan kewenangan yang mencakup seluruh kegiatan jasa perbankan secara keseluruhan, akan mempermudah pemeriksaan kejahatan manipulasi pasar di tengah arus kegiatan jasa keuangan dengan permasalahan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan. Terutama untuk melakukan identifikasi adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) yang saat ini menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki OJK dalam melakukan penanganan kejahatan manipulasi pasar di bidang pasar modal sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pencegahan maupun penanganan kejahatan manipulasi pasar di pasar modal. Dalam hal pencegahan, OJK telah melakukan tindak lanjut dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan atas laporan dugaan kejahatan manipulasi pasar. Dalam hal penanganan OJK telah melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap beberapa perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan pasar modal. Pembaruan yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, sangat memberikan kemudahan dalam proses penanganan kejahatan manipulasi pasar. Kata Kunci: OJK, Manipulasi, Pasar
ABSTRACT The existence of capital markets in a modern economy can no longer inevitable for all countries in the world, not least in Indonesia. This study aims to identify and understand the differences in treatment settings crimes of market manipulation in Law financial services authority and the implementation of the financial services authority in handling crimes of market manipulation in the Indonesian capital market. Data analysis in this study uses a qualitative approach, the approach by studying, paying attention to the quality and depth of the data obtained . Once the data analysis is complete, the results will be presented descriptively, that is by telling and describing what is in accordance with the problems studied. Handling is done by a single agency with authority covering all banking activities as a whole, will facilitate the examination of the crime of market manipulation in the current financial services activities of the issues are complex, dynamic, and interconnected financial inter - subsector. Especially to identify the existence of financial institutions that have ownership in various financial subsectors (conglomerate) which currently adds to the complexity of transactions and interactions between institutions of financial services in the financial system.
37
Vicky Ho
ISSN 2252-7230
Implementation of the authority possessed OJK in handling crimes of market manipulation in the capital market have been implemented by legislation in force, both crime prevention and handling of market manipulation in the stock market . In terms of prevention, OJK has conducted follow-up in the form of research and examination of reports of alleged market manipulation crime. In regards to the OJK has conducted inspections and sanctions against several companies who are convicted of crimes of capital markets. Updates on the government through the Financial Services Authority, it provides convenience in handling the crime of market manipulation . Keywords: OJK, Manipulation, Market
Secara umum, ada tiga cara alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia dewasa ini. Ketiga alternatif tersebut adalah tabungan, asuransi, dan investasi pasar modal. Investasi di pasar modal memiliki risiko yang tinggi (high risk) namun memberikan keuntungan yang tinggi pula (high return). Dengan berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham, kebutuhan perusahaan akan modal (selain obligasi) akan terealisasikan sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dan mampu menghasilkan output yang berkualitas. Selain itu, masyarakat dapat mempunyai hak milik perusahaan dalam bentuk persentase saham sehingga hal ini mendorong pemerataan pendapatan masyarakat (Nasarudin dkk., 2004). Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut (Anwar, 2010): (1). Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. (2). Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan. (3). Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. (4). Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. (5). Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesi.
PENDAHULUAN Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaanperusahaan baru yang bermunculan di Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pangsa pasar yang potensial ada di Indonesia. Pasar modal memiliki posisi yang sangat penting dan vital dalam perkembangan perekonomian Indonesia (Simanjuntak, 2010). Kemajuan teknologi serta tingginya arus globalisasi membuat pasar modal Indonesia dapat menjadi sentral perkembangan pasar modal Asia Tenggara. Perkembangan pasar modal tersebut tidak akan dapat terealisasikan apabila tidak ada dukungan dari pemerintah dan partisipasi dari masyarakat. Peran pemerintah dapat berupa menciptakan stabilitas politik dan hukum, stabilitas iklim investasi Indonesia, dan sebagai pelindung dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sementara masyarakat dapat berpartisipasi dengan menginvestasikan sahamnya di pasar modal (Usman dkk., 1994).
38
OJK, Manipulasi, Pasar
ISSN 2252-7230
Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Lay, 2010). Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung (Nyoman, 1998). Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal, adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan (Nasution, 2001). Seiring menggeliatnya antusias kegiatan Pasar Modal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal. Berbagai bentuk kejahatan tersebut dapat berupa tindak pidana penipuan, manipulasi pasar, tindak pidana pencucian uang ataupun perbuatan hukum lainnya Untuk melindungi para investor dari praktikpraktik tidak sehat tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan yang baik terhadap pelaksanaannya. Jika pasar saham tidak diawasi, maka kepercayaan masyarakat akan kegiatan pasar modal atau pasar saham akan luntur. Tujuan peneitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otoritas jasa keuangan dalam menanggulangi kejahatan manipulasi pasar di bidang pasar modal Indonesia.
penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Aspek normatifnya yaitu menguraikan secara preskriptif kewenangan OJK dalam UU OJK . sedangkan aspek empirisnya yaitu menguraikan penanganan kejahatan manipulasi pasar, yang dilakukan oleh OJK, dalam hal ini, membandingkan cara penanganan kasus yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam-LK yang dinilai tidak efektif, sehingga dibentuk OJK. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, ada dua kegiatan utama yang dilakukan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yakni dengan studi kepustakaan (Library Research) yang diperoleh melalui pengkajian, penelaahan dan pengolahan literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya data sekunder yang diperoleh tersebut akan didukung dan diperkuat dengan data-data yang diberikan oleh informan penelitian yaitu pihak-pihak pada Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data Analisis data adalah proses mengumpulkan data, mentabulasi data, mensistematisasi data, menganalisis data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktifinduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh. HASIL Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu
BAHAN DAN METODE Tipe penelitian Penelitian ini merupakan penelitian normatif – empiris, yang menganalisis 39
Vicky Ho
ISSN 2252-7230
lembaga, tentunya dibekali beberapa kewenangan yang akan menjadi dasar dalam bertindak agar dapat menciptakan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, tranparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan. Kewenangan OJK sebagaima diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terbagi dalam beberapa karakteristik. Dalam kaitannya dengan pemberian wewenang terhadap lembaga Negara, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa wewenang yang diberikan haruslah sejalan dengan tujuan dari pembentukan lembaga tersebut, dalam hal ini wewenang yang diberikan harus mampu mencapai tujuan dari terbentuknya suatu lembaga. Oleh karena ini, sebelum penulis menguraikan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan wewenang OJK dalam mewujudkan tujuan pembentukannya, maka penulis akan mengklasifikasikan kewenangan OJK sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hadirnya OJK yang menggantikan kedudukan Bapepam sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah menanggulangi terjadinya manipulasi di pasar modal merupakan satu kemajuan dalam upaya pengelolaan kegiatan jasa keuangan. Keberadaan undang-undang OJK tidak menjadikan perangkat hukum yang sebelumnya mengatur kegiatan jasa perbankan di Indonesia menjadi tidak berlaku, termasuk di dalamnya bentuk pengawasan terhadap kegiatan manipulasi pasar di pasar modal dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini secara tegas termuat dalam UU OJK, yakni pada Pasal 70 yang menentukan bahwa:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: (1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya; (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya; (3). UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; (4). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; (5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya; (6). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
40
OJK, Manipulasi, Pasar
ISSN 2252-7230
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan (7). peraturan perundangundangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan yang dimiliki OJK tidak hanya meliputi kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam UU OJK, melainkan juga berbagai kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kewenangan yang dimiliki OJK ini merupakan kewenangan yang diambil alih dari kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK. Pembaruan pengaturan dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan Bapepam-LK dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, namun juga memberikan kewenangan terhadap OJK yang sifatnya lintas sektoral di sektor jasa keuangan. Pengaturan terkait dengan kewenangan OJK dalam rangka mencapai tujuan pembentukannya sangatlah banyak, yakni meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan BANK dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dan pengawasan jasa keuangan. Penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam undang-undang OJK yang berkaitan dengan kewenangan OJK tidak disusun secara sistematis, dan bahkan jika dilihat pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kewenangan OJK meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia, mulai dari pembentukan lembaga jasa keuangan, kegiatan lembaga selama melaksanakan kegiatan jasa keuangan hingga pada bubarnya lembaga jasa keuangan. Namun yang sedikit mengherankan adalah pengaturan kewenangan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan
berupa Bank, pada pengaturan ini tidak dipisahkan antara kewenangan yang sifatnya berupa pengaturan dan kewenangan yang sifatnya berupa pengawasan. Sebaliknya pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kewenangan OJK terkait dengan kegiatan jasa keuangan memisahkan secara limitatif jenis kewenangannya, yakni pada Pasal 8 diatur yang berkaitan dengan pengaturan, dan pada Pasal 9 diatur mengenai kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK dalam kegiatan jasa keuangan dapat memberikan dampak positif terhadap pengekan hukum di bidang jasa keuangan, dan tentunya akan mampu menjawab permasalahan dan mengatasi hambatan yang dihadapi Bapepam selaku lembaga yang sebelumnya bergerak pada bidang yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang peraturan hukumnya, telah terjadi pembharuan pada berbagai aspek dalam undang-undang OJK, yang meliputi ruang lingkup pengaturan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki OJK. Selain itu, pembharuan ini juga terjadi pada bentuk pengaturan dan pengawasan dalam lingkup kegiatan jasa keuangan yang terintegrasi, tidak lagi ada pemisahan pengaturan dan pengawasan antara kegiatan pasar modal, lembaga bank, dan lembaga perbankan non-bak. Dalam UU OJK seluruh kegaitan jasa keuangan tersebut, berada di bawah pengawasan OJK, sehingga hal ini akan memudahkan OJK untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan pasar modal. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur41
Vicky Ho
ISSN 2252-7230
unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter (Bauer, 2003). Meskipun memiliki perbedaan mendasar, berdasarkan hasil penelitian penulis pada berbagai literatur, terkait dengan struktur lembaga OJK ini, penulis memperoleh beberapa informasi bahwa pejabat OJK masih diisi oleh pemain lama, dalam hal ini orang-orang yang dulunya menjabat pada Bapepam, kementerian keuangan dan Bank Indonesia. Terkait dengan hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kun Widarto selaku Kepala Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan yang mengemukakan bahwa pengisian pejabat OJK oleh pemain lama sebenanrnya tidak masalah, bahkan hal ini menjadi semakin baik karena mereka sudah memiliki pengalaman di bidang jasa kuangan, selain itu mereka juga menjalani serangkaian seleksi fit dan proeprtest sehingga mereka sudah dianggap layak dalam menjabat di OJK. Selain itu ditambahkan pula bahwa lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan Exofficio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan (Kanfer, R. 1987). Berbagai bentuk kewenangan yang dimiliki OJK merupakan salah satu upaya dalam penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang
mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jika sebelumnya kewenangan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu lembaga, maka dengan adanya UU OJK ini kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di kordinir oleh OJK. Pengaturan terkait dengan kewenangan OJK dalam rangka mencapai tujuan pembentukannya sangatlah banyak, yakni meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan BANK dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dan pengawasan jasa keuangan (Hariyanti, 2002). Penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam undang-undang OJK yang berkaitan dengan kewenangan OJK tidak disusun secara sistematis, dan bahkan jika dilihat pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kewenangan OJK meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia, mulai dari pembentukan lembaga jasa keuangan, kegiatan lembaga selama melaksanakan kegiatan jasa keuangan hingga pada bubarnya lembaga jasa keuangan. Namun yang sedikit mengherankan adalah pengaturan kewenangan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan berupa Bank, pada pengaturan ini tidak dipisahkan antara kewenangan yang sifatnya berupa pengaturan dan kewenangan yang sifatnya berupa pengawasan. Sebaliknya pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kewenangan OJK terkait dengan kegiatan jasa keuangan memisahkan secara limitatif jenis kewenangannya, yakni pada Pasal 8 diatur yang berkaitan dengan pengaturan, dan pada Pasal 9 diatur mengenai kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan. OJK memikul pekerjaan yang sangat berat dalam pelaksanaan kewenangannya, sehinga dalam pelaksanaan kewenangannya, OJK harus di topang oleh Sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam kaitannya 42
OJK, Manipulasi, Pasar
ISSN 2252-7230
dengan pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan manipulasi pasar di pasar modal, penulis melakukan wawancara dengan Kun Widarto selaku Kepala Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan pada tanggal 23 September 2013, beliau mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan ini, OJK saat ini sementara melakukan rekruitmen dalam rangka optimalisasi pelaksaaan tugastugas yang dimiliki. Selain itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tengah menyiapkan diri menuju peleburan dengan Bank Indonesia menjadi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa bulan yang lalu, Ketua Bapepam-LK menyatakan pihaknya telah menyelenggarakan berbagai pelatihan guna mempersiapkan pegawainya. Kami yakin setelah melebur, pegawai Bapepam-LK tak akan menemui hambatan berarti. Pengalaman kerja pegawai Bapepam-LK tidak akan berbeda jauh dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Contohnya, pengawasan terhadap pasar modal, bagaimana mengawasi perusahaan efek, adalah menjadi tugas OJK.”
yang dapat dimaklumi mengingat OJK adalah lembaga yang baru terbentuk, sehingga masih memerlukan waktu untuk penyesuaian dan mengatasi hambatan tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan penanganan kejahatan manipulasi pasar di pasar modal, diharapkan OJK tidak hanya menunggu adanya laporan dari konsumen/investor mengenai adanya dugaan telah terjadinya manipulasi pasar, namun harus mampu lebih aktif dalam melakukan penelitian terhadap kegiatan jasa keuangan yang diduga melakukan manipulasi pasar. Selain itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha kegiatan jasa keuangan diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kerugian yang telah dialami konsumen/ investor, dan tidak hanya sekedar pencabutan/pembekuan izin usaha saja. DAFTAR PUSTAKA Anwar Jusuf, (2010). Pasar Modal Sebagai sarana pembiayaan dan investasi. Seri-1. Cetakan-3. Alumni: Bandung. Bauer Jeffrey C. (2003). Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont. Hariyanti, Widi. (2002). Pengaruh Perubahan Earning dan Cash Flow Terhadap Perubahan Dividen. Jurnal Ilmiah ASSETS. Kanfer, R. (1987). Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology. Lay Alexander dkk., (2010). Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP): Jakarta. Nasarudin Irsan, M. dan Surya Indra, (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Prenada Media: Jakarta. Nasution Bismar, (2001). Keterbukaan dalam Pasar Modal. PPs- UI: Jakarta.
KESIMPULAN DAN SARAN Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki OJK dalam melakukan penanganan kejahatan manipulasi pasar di bidang pasar modal sudah dilaksanakan. Dalam hal pencegahan, OJK telah melakukan tindak lanjut dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan atas laporan tentang adanya dugaan kejahatan manipulasi pasar di pasar modal. Dalam hal penanganan OJK telah melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap beberapa perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan pasar modal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi seperti kurangnya SDM yang dimiliki OJK, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan-peraturan tentang pasar modal dan masih digunakannya peraturan lama dalam pelaksanaan tugas, merupakan hal 43
Vicky Ho
ISSN 2252-7230
Nyoman I Tjager. (1998). Pasar Modal Indonesia. Disampaikan pada Pelatihan Teknis Yudisial Pengadilan Niaga Para Calon Hakim Pengadilan Niaga di Malang.
Simanjuntak Hakim. (2010). Pasar Modal. STMIK Budidarma: Medan. Usman Marzuki, dkk. (1994). ABC Pasar Modal Indonesia. Institut Bisnis Indonesia: Jakarta.
44
