PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE S K R I P S I

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 1999-2004

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH DEWI YULIANY SARAGIH NIM : 050200244

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara, yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya Adapun

judul

skripsi

yang

penulis

kemukakan

adalah

“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Peride 1999-2004. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun [penulisan dari skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan prenghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. M.Hum, Bapak Syafruddin Hasibuan, SH.MH.DFM, Bapak Muhammad Husni, SH.M.Hum yang masing-masing adalah selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Abul Khair, SH.M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan maupun arahan kepada penulis. Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dam memeriksa skripsi ini agar mnjadi lebih baik. 5. Ibu Rafiqah Lubis, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dam memeriksa skripsi ini agar mnjadi lebih baik. 6. Bapak Marwan Arhas, SH, selaku Dosen Wali penulis 7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Ayah tercinta S. Saragih dan Mama tercinta H.R. Pasaribu yang telah mengasuh dan membimbing serta memotivasi penulis hingga saat ini. 9. Keluarga tercinta, Abang Jhon Edward Saragih, Delfi Sandrina Saragih, dan Elisabeth Hasiana yang memberi segenap dukungan dan doa kepada penulis. 10. Seluruh keluarga besar Ompung J. Saragih, Ompung R. br Purba, yang telah memberi nasihat-nasihat positif kepada penulis. 11. Seluruh keluarga besar Ompung R. Pasaribu, Ompung R. br Pakpahan, yang juga telah menaruh perhatian yang besar kepada penulis. 12. Lamgok “Cha” Herianto Silalahi, yang selalu ada di hatiku dan selalu bersamaku disaat duka maupun suka. Terima kasih buat perhatian, dukungan, bantuan dan pengorbanannya selama ini. Tetaplah seperti itu, Tuhan Memberkati Kita Senantiasa. 13. Buat kawan-kawan terdekat, Nurpinta Sari, Agaventa, Novena, yang selalu ada serta membantu penulis di kampus.

Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

14. Buat kawan-kawan 2005, Nelson, Okber, Santo, Leo, David, Deus, Lem, Jahrent, Yoseph, Rio, Yunus, Ipho, Murdani, Fery Amsal, Omri, Maripah, Hasudungan dan semuanya yang tidak dapat disebut penulis satu per satu. 15. Buat kawan-kawan 2005, Ocha, Eki, Uthi, Adel, Daus, Grace, Uci, Shaggy, Duma, 16. Buat kawan-kawan 2004, Dedi, Daniel, Fritzko dan semua yang tidak dapat disebut penulis satu per satu. 17. Buat bang Dony, terima kasih atas saran dan doa serta dukungan nya. 18. Buat Febri, terima kasih atas jamuannya. Dan buat seluruh kawan-kawan tim Futsal ONDOHAMI yang telah merebut gelar juara Turboplast dan Runner Up Futsal FH-USU. 19. Buat Seluruh Civitas GMKI, terima kasih atas perhatian dan kerjasama nya di pelayanan. 20. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca.

Medan,

Maret 2009

Penulis,


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………….. ABSTRAKSI……………………………………………………………….. BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

9

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

9

D. Keaslian Penulisan

11

E. Tinjauan Pustaka

11

1. Pengertian Tindak Pidana

11

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

15

3. Pengertian Korupsi

27

4. Pengertian DPRD

30

F. Metode Penulisan

35

G. Sistematika Penulisan

36

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM

PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

38

B. Perkembangan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

43

C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 1. Rumusan Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

52

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

52

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 BAB III

66

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM HAL PERTANGUNGJAWABAN KORUPSI

PIDANA YANG

TERHADAP

TERJADI

DI

TINDAK DPRD

PIDANA

KABUPATEN

BATANG PERIODE 1999-2004 A. Kasus Posisi 1. Kronologis

85

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

89

B. Pembuktian Kasus Putusan 1. Fakta-Fakta Hukum

90

2. Pembuktian Hakim Atas Fakta Hukum

273

C. Analisis Data BAB IV

322

PENUTUP A. Kesimpulan

366

B. Saran

369

DAFTAR PUSTAKA


371

ABSTRAKSI Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi, karena korupsi telah menjadi suatu budaya yang telah mendarah daging dan mengakar di negeri tercinta ini. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam lingkungan pemerintahan. Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan adalah korupsi di DPRD Kabupaten Batang, yang menyeret 2 (dua) orang pemimpinnya yaitu Ketua dan Wakil Ketuanya ke meja hijau. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana kajian hukum pidana khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kasus korupsi yang terjadi di DPRD Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan library research (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundangundangan, buku-buku dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan diatas adalah, pertama Peraturan perundang-undangan mengenai korupsi di Indonesia selalu mengalami perkembangan, mulai dari Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / 013 /Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 Tahun 1960), Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( LN. 19 Tahun 1971) dan yang terakhir Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Jika berbicara mengenai korupsi, maka kita harus mengerti bagaimana konsep pertanggungjawaban pidananya. Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan hukum pidana umum adalah sama. Unsur kesalahan merupakan unsur yang mutlak harus dapat dibuktikan untuk dapat dipidananya seseorang. Kedua, pada kasus korupsi tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti dan terbukti adalah dakwaan subsidair. Hasil analisa kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada menunjukan bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penunut umum keduanya terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim kurang cermat dalam menganalisa setiap unsur yang ada. Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjungjung tinggi hak asasi dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 1 Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Saistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum. 2 Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini

1 2

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hal.1 Ibid


tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 3 Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dam makmur. 4 Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. 5

3

Ibid Ibid 5 http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf 4


Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun

tingkat

internasional.

Dalam

melaksanakan

pencegahan

dan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. 6 Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapai dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 7 Menyadari hal tersebut, maka Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk 6 7

Ibid Evi Hartanti, Op.Cit , hal.2


menghindarkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus bersedia mengumumkan dan diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. 8 Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antarPenyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

9

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Konsideran Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam

8 9

http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf Ibid


rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.10 Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. 11 Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 12 Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan yang harapan masyarakat. Melihat kenyataan betapa sulitnya usaha pemberantasan korupsi, sebenarnya wajar saja jika sampai timbul public judgement bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Ibarat wabah demam berdarah dengou (DBD), korupsi kini telah memasuki arena Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu akibat buruk dari perilaku korup yang kini semakin membudaya di Indonesia adalah kerugian keuangan negara. 13

10

Ibid Ibid 12 Ibid 13 http://paksis.files.wordpress.com/2008/01/klb-korupsi.doc 11


Begitu kronisnya penyakit korupsi di Indonesia digambarkan oleh Syafe'i Ma'arif, akibat korupsi yang semakin merajalela kini bangsa Indonesia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Departemen Agama RI yang seharusnya mengurusi pembangunan mental (hati) bangsa adalah salah satu departemen terkorup di negeri ini. Kemudian Departemen Pendidikan RI yang seharusnya mengurusi usaha mencerdaskan bangsa (otak) juga merupakan salah satu departemen terkorup. Demikian juga Departemen Kesehatan RI yang seharusnya mengurusi kesehatan secara fisik bangsa Indonesia juga salah satu Departemen Terkorup di negeri ini. 14 Akibatnya, Statement yang sering terdengar adalah korupsi telah mendarah daging, mengakar dan membudaya di republik tercinta ini. Hal ini dapat kita jumpai jika ada urusan yang berkaitan dengan birokrasi, saat ini orang menjadi lazim untuk memberi "sesuatu".. Padahal instansi tersebut benar-benar tidak meminta "sesuatu". Karena perilaku korupsi sudah menjadi "budaya", orang atau instansi yang mencoba untuk "bersih" justru dianggap aneh. Salah kaprah ini juga dapat menjadi daya dorong terjadinya korupsi. Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah "Apakah benar korupsi telah membudaya di negeri ini?". Meminjam istilah Edgard H. Schein, bahwa "budaya" didefinisikan sebagai : " “A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problem of external adaptation and internal integration, that have worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relations to this problems”. Pada intinya, budaya adalah asumsi dasar yang diketahui secara bersama-sama dan

14

Ibid


dianggap benar secara internal maupun eksternal sehingga perlu diteruskan kepada anggota masyarakat baru atau generasi berikutnya. Melihat batasan budaya tersebut, perilaku korupsi di Indonesia dapat dikatakan sebagai telah "membudaya". 15 Menigkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, jaga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masuk ranking 126 dari 180 negara yang disurvei. Hasil penilaian Badan Transperency International pada tahun 2008 menunjukan, bahwa peringkat Indonesia mengalami kenaikan. Naiknya peringkat korupsi Indonesia tersebut, karena tahun ini negara yang disurvei lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu 180 negara. Meskipun peringkat Indonesia naik, namun fakta ini masih merupakan hal yang memprihatinkan. Artinya, upaya memberantas korupsi, walaupun perangkat hukum dan berbagai lembaga pengawas sudah dibangun, tetapi belum berjalan efektif. 16 Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi dan cukup menarik perhatian adalah kasus korupsi yang terjadi di DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Wakil DPRD Batang Periode 1999-2004. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam usaha menambah penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batang tahun 2004 , ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Batang selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 telah menganggarkan tunjangan kesejahteraan / kesehatan dengan memerintahkan Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku pengguna anggaran untuk 15 16

Ibid http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi


memasukkan di Pos Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) unit kerja DPRD Kabupaten Batang tahun 2004, sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dimana dana tersebut direncanakan akan diterimakan secara tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Batang sebanyak 45 orang selama satu tahun, padahal seharusnya penganggaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi. Setelah ditetapkan menjadi APBD tahun 2004, ketua dan wakil ketua DPRD selaku unsur Pimpinan DPRD Kab. Batang memerintahkan secara lisan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan tunjangan Kesejahteraan/kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan cara dimasukkan bersama-sama ke dalam daftar penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), yaitu tanggal 2 Januari 2004, tanggal 3 Pebruari 2004, tanggal 3 Maret 2004, dan tanggal 2 April 2004 (diterimakan melalui BPD Cabang Batang), tanggal 4 Mei 2004, tanggal 2 Juni 2004, tanggal 1 Juli 2004 dan tanggal 3 Agustus 2004 (diterimakan secara langsung kepada Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Pemegang Kas. Selain menganggarkan dana Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan H.M. AZIS bin MOH.ALI sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 dan H. SHOLICHIN bin ABDULLAH, DR. H.A. ASRORI HAS, MBA (telah meninggal dunia) sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Batang periode 19992004, selaku unsur pimpinan DPRD juga menganggarkan dana tali asih pada tahun 2004 sebesar Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja ( RASK ) yang dimasukan ke dalam pos


tunjangan khusus di pos anggaran DPRD dengan mata anggaran Belanja Pegawai/Personalia. Dengan perincian masing-masing pimpinan dan anggota menerima : 1(satu) orang Ketua sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) wakil ketua masing-masing sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) anggota masing-masing sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kasus korupsi yang terjadi sering sekali seperti benang kusut dalam penyelesaiannya khususnya dalam hal pertanggungjaewaban pidananya. Untuk itu penulis mencoba untuk mengangkat kasus ini ke dalam sebuah bentuk skripsi yang diharapkan akan berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas wawasan pembaca.

B. Permasalahan 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia 2. Bagaimana kajian hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Bahwa setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan suatu permasalahan yang ada. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai sejarah tindak pidana korupsi dan pengaturannya dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yaitu melalu fakta-fakta dalam kasus tersebut dan analis fakta dari kasus. 2. Manfaat penulisan Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah khasanah dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang pidana korupsi pada khususnya, sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi pada khususnya b. Manfaat Praktis 1. Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang Tindak Pidana Korupsi kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan khususnya bagi KPK serta Mahkamah Konstitusi Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

untuk dapat meningkatkan profesionalisme kerja dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Untuk membantu memberikan pemahaman tentang efektifitas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi, agar lembaga yang berwenang dapat meningkatkan upaya penerapan Undang-Undang tersebut untuk lebih efektif.

D. Keaslian Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Korupsi di DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004” belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi tentang korupsi ini memang telah ada yang menulis sebelumnya, tetapi dapat dipastikan bahwa sebenarnya substansi pembahasannya berbeda. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memperolehnya berdasarkan literatur yang ada, baik dari perpustakaan, media masa cetak maupun elektronik, ditambah pemikiran penulis. Oleh karena itu skripsi ini adalah asli merupakan karya ilmiah milik penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan secara akademik.

E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Tindak Pidana Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana ini lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum


sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau kepada beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit).17 Strafbaarfeit dalam bahasa Belanda berasal dari dua unsur pembentuk kata, yaitu srafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan srafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Bahwa di sini yang dapat dihukum adalah manusia pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan. 18 Utrecht menterjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtfeit) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurut Pompe strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja/tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 19Menurut J.E Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan

17

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002 hal.24 (Selanjutnya disebut buku I) 18 Evi Hartanti, Op.Cit , hal.5 19 Ibid, hal 6 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

kesengajaan

atau

kesalahan

yang

dilakukan

oleh

orang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 20 Mengenai definisi dari tindak pidana ada 2 pandangan yang berbeda dari para sarjana yakni pandangan dualisme dan pandangan monisme. Pertama, Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Salah satu sarjana terkenal penganut pandangan ini adalah Moeljatno. 21 Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). 22 Kedua, pandangan monisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Salah satu sarjana terkenal yang menganut pandangan

ini adalah

Simon. 23 Simon merumuskan strafbaarfeit itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang

20

Adami Chazawi, Op.Cit, hal 75, (Selanjutnya disebut buku I) Adami Chazawi, Op.Cit, hal.72, (Selanjutnya disebut buku I) 22 Evi Hartanti, Op.Cit, hal.7 23 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.75, (Selanjutnya disebut buku I) 21


telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simon mengapa strafbaarfeit harus dirumuskan seperti di atas karena: 24 a. Untuk adanya suatu srafbaarfeit diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewjiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan oleh UndangUndang. c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige handeling. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut : 1. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri, yaitu: kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 2. Unsur Objektif, terdiri dari: a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positiv, atau suatu perbuatan yang negativ yang menyebabkan pidana. b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

24

Evi Hartanti, Op.Cit, hal.5


c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang. 25 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapatr dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk dapat adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan. 26 Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (schuld) dan melawan hukum (wederechttelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan

masyarakat

oleh

pembuat.

Dengan

demikian

konsepsi

pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat

25

M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, (Medan: Pustaka Bangsa Pers), 2005, hal.10 26 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996, hal.11-12 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

yang harus dipenuhi, yaitu : 27 1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. 2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab. 4. Tidak ada alasan pemaaf. Berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban diatas. Ad. 1 Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil/formelle wederrechttelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat

(melawan hukum materil/materieel

wederrechttelijk).

Karena

bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela itu tidak tertulis. Sering kali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), adalah dilarang baik dalam UU maupun dalam masyarakat. Adalah wajar setiap perbuatan yang tercela menurut masyarakat adalah tercela pula menurut Undang-Undang, walaupun kadangkala ada perbuatan yang tidak tercela menurut masyarakat tetapi tercela menurut

Undang-Undang,

misalnya perbuatan

mengemis (Pasal 504 KUHP) dan bergelandang (Pasal 505 KUHP). Sebaliknya ada perbuatan yang tercela menurut masyarakat tetapi tidak menurut UndangUndang, contohnya perbuatan bersetubuh suka sama suka antara bujang dan gadis yang saling berpacaran. 28 27 28

Ibid Adami Chazawi, Op.Cit, hal.86, (Selanjutnya disebut buku I )


Dari sudut Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundangundangan. 29 Berpegang pada pendirian ini, maka setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai yang dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundangundangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka dengan demikian tindak pidana itu sudah mempunyai unsur melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970 menyatakan bahwa “ dalam setiap tindakan pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. 30 Perkataan melawan hukum dalam KUHP yang berlaku sekarang, kadangkadang disebutkan dalam rumusan tindak pidana dan kadang-kadang tidak. Menurut Schaffmeister ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satru unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang (telah) dibuat terlalu luas. Ia menambahkan bahwa, tanpa ditambahkannya perkataan melawan hukum mungkin timbul bahaya, yaitu mereka yang menggunakan haknya akan termasuk kedalam ketentuan Undang-Undang pidana. 31 Sedangkan, alasan tidak dicantumkannya dalan tiap-tiap pasal dalam

29

Ibid Ibid 31 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana), 2006, hal.50 30


KUHP adalah bilamana dari rumusan Undang-Undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. 32 Kedudukan sifat melawan hukum sangat khas di dalam hukum pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan “ memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya “. Sementara itu Andi A. Zainal Abidin mengatakan “salah satu unsur essensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-Undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakuakan perbuatan tidak melawan hukum “. Dengan demikian untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya itu harus bersifat melawan hukum. 33 Rancangan KUHP juga menentukan masalah melawan hukum tindak pidana. Mulanya dalam Pasal 15 Ayat (2) rancangan KUHP Tahun 2000, menentukan bahwa, “ untuk dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum. 34 Menurut Hoffman, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur, yaitu : 35 1. Harus ada yang melakukan perbuatan 2. Perbuatan itu harus melawan hukum 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain 32

A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995, hal.240 Chairul Huda, Op. Cit, hal.49 34 Ibid 35 Komariah Emong Sapardjadja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni), 2002, hal.34 33


4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya. Ad. 2 Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum dan perbuatan dengan si pelaku. Istilah kesalahan

(schuld)

dalam

hukum

pidana

adalah

berhubungan

dengan

pertanggungjawaban pidana atau mengandung beban pertanggung jawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa). 36 Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. 37 Menurut Capacity theory, kesalahan merupakan refleksi dari choice (pilihan) atau freewill (kebebasan kehendak) pembuat tindak pidana. Kesalahan merupakan kapasitas pembuat untuk mengontrol perbuatannya. Dengan kata lain, dikatakan ada kesalahan jika pembuat melakukan tindak pidana dalam kontrolnya. Ketidakmampuan mengontrol perbuatan yang berujung pada dilakukannya tindak pidana merupakan dasar untuk mencela pembuat. Dengan demikian kesalahan merupakan konsekuensi atas pilihan sebagai anggota masyarakat yang bebas sepanjang dalam koridor hukum. Sementara pandangan lain justru melihat kesalahan bukan masalah “choice”, tetapi masalah “character”. Pembuat 36 37

Adami Chazawi, Op.Cit, hal 90, (Selanjutnya disebut buku I) Chairul Huda, Op.Cit, hal.78


bersalah melakukan tindak pidana bukan sebagai konsekuensi pilihannya atau wujud dari kehendak bebasnya tetapi lebih kepada karakter (jahat) yang ada pada dirinya. 38 Seperti halnya unsur melawan hukum, unsur kesalahan ini ada disebagian rumusan tindak pidana yakni kejahatan tertentu dengan dicantumkan secara tegas, (misalnya, Pasal 104, Pasal 179, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 406 dan Pasal 480 KUHP) dan disebagian lagi tidak dicantumkan, misalnya : Pasal 162, Pasal 167, Pasal 170, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 289, Pasal 294 dan Pasal 422 KUHP. 39 Suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran feit materiel, terdapat dalam teori

hukum

pidana.

Dalam

hal

ini

penentu

adanya

kesalahan

dan

pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan. 40 Pandangan ini cukup lama diikuti, hingga akhirnya dirasakan tidak lagi memuaskan. Ketidakpuasan terhadap ajaran ini dimanifestasikan dalam praktik peradilan melalui Arrest hoge Raad 1916, yang dikenal dengan Water en Milk Arrest. Pada satu sisi, arrest tersebut dapat dipandang memperkenalkan alasan penghapusan kesalahan di luar Undang-Undang yang disebut dengan “tidak ada kesalahan sama sekali”. Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa melaklukan tindak pidana yang rumusannya tidak memuat unsur kesengajaan atau kealpaan, 38

Ibid, hal.79-80 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.91, (Selanjutnya disebut buku I) 40 Chairul Huda, Op. Cit, hal.3-4 39


dinyatakan tidak bersalah karena “tidak ada kesalahan sama sekali”. Padahal apabila merujuk pada ajaran feit materiel, terdakwa dalam kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan (dapat dipidana), karena seluruh isi rumusan tindak pidana telah dipenuhi. 41 Pada sisi lain, arrest tersebut juga mengukuhkan suatu asas hukum yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld beginsel). Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan

demikian,

kesalahan

ditempatkan

sebagai

faktor

penentu

pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. 42 Berpangkal tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” William mengatakan, bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah akan hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. 43 Ad. 3 Pembuat yang mampu bertanggung jawab Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana, maka tindak pidana merupakan suatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawabang pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya 41

Ibid Ibid 43 Ibid, hal.6 42


kesalahan, ada pula syarat internal, yaitu persyaratan yang justru terletak pada diri si pembuat. Konkritnya, kondisi si pembuatlah yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat internal tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. 44 Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi

syarat

pertanggungjawaban

untuk

dipertanggungjawabkan.

pidana

tanpa

kesalahan,

Mengingat maka

asas

pembuat

tiada dapat

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. 45 Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Allen mengatakan bahwa keadaan mental pembuat termasuk dalam masalah kemampuan bertanggung jawab. Tepatnya, keadaan mental pembuat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini pembuat tidak mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau mengerti mengenai perbuatannya. Dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal, karena tidak menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat mengharapkan kepadanya untuk berbuat sesuai 44 45

Chairul Huda, Op.Cit, hal.88 Ibid, hal.89


yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, dirinya tidak patut untuk dinilai dapat dicela karena tindakan pidana yang dilakukannya. Pada dirinya tidak terdapat syarat adanya kesalahan. Dengan kata lain pembuat tidak mampu bertanggung jawab. 46 Tidak mampu bertanggung jawab ditandai dari dua hal, yaitu jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Mengenai hal ini, haruslah diambil sikap, bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Tidak mampu bertanggung jawab adalah ketidak normalan keadaan bati pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.47 Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda (sebab) seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. 48 D. Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, orang yang memiliki pandangan normal, yang 46

Ibid, hal.91 Ibid, hal.94 48 Ibid, hal.95 47


dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapkan, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula. 49 Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab ialah pertama harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; kedua harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 50 KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab. 51 Hal ini dapat dilihat dalam rumusan KUHP pasal 44 ayat 1 “barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Dan pasal 45 yang berbunyi “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatannya dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan pada orang tua, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman…”. Ad. 4 Tidak ada alasan pemaaf Mengenai istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf tidak ada disebutkan dalam KUHP. Dalam teori hukum pidana, yang dimaksud dengan alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 49

Adami Chazawi, Op.Cit, hal.144 (Selanjutnya disebut buku I) Ibid 51 A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hal.260 50


perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangakan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 52 Pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana

dalam

keadaan-keadaan

tertentu,

sekalipun

sebenarnya

tidak

diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan pada yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan hukum, dengan kata lain, terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. 53 Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain selain melakukan perbuatan itu. 54 Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju pada tekanan dari luar yang ditujukan pada kehendak bebas pelaku, sehingga memaksanya melakukan tindak pidana. Tekanan dari luar 52

Moeljatno, Op.Cit, hal.137 Chairul Huda, Op.Cit, hal.188 54 Ibid 53


diri pelaku ini lah yang dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi tersebut menekan batin pembuat, sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. Kehendak yang tidak bebas inilah yang kemudian berakibat pada dilakukannya tindak pidana dengan sengaja, tetapi hal itu tidak dapat dicelakan padanya. 55 Tidak dapat dicelanya pembuat karena memiliki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun represif hukum pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana. 56 Yang dipandang sebagai alasan pembenar dalam titel 3 buku I KUHP adalah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) (alasan penghapus) penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Sedangkan tentang Pasal 48 yang dinamakan daya paksa (overmacht) ada yang mengatakan, daya paksa ini sebagai alasan pembenar dan ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Disamping itu, ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa dalam Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula ada alasan pemaaf. 57

55

Ibid, hal.120 Ibid, hal.121-122 57 Moeljatno, Op.Cit, hal.138 56


3. Pengertian Korupsi Ensiklopedia Indonesia menyebut bahwa “korupsi” berasal dari bahasa latin, yatiu corruptio atau corruptus yang artinya adalah penyuapan; corruptore yang artinya adalah perusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 58 Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie),dan agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Coruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. 59 Dalam

perkembangan

selanjutnya,

istilah

ini

mewar na i

per bendahar aan k at a d ala m bahasa ber bagai negar a, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan

seseorang

dalam

bidang

keuangan.

Dengan

demikian

melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan. Hal seperti itu di kemukakan pula oleh Henry Campbell Black 60 yang mengartikan korupsi sebagai "an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others". (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk member ikan suatu keunt ungan yang t idak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak58

Evi Hartanti, Op.Cit, hal.8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang:Bayumedia Publishing), 2005, hal 1 (Selanjutnya disebut buku II) 60 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary With Pronunciations, St. Paul, Minn : West Publishing Co., 1983, h. 182. 59


hak dari p ihak lain). Termasuk pula dalam pengertian "corruption" menurut Blakc adalah, perbuatan s eo r ang pe ja bat ya ng sec ar a me la ngg ar huku m me nggu nak a n jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Dalam Webster's New American Dictionary, kata "corruption" diart ika n sebagai "d eca y" ( lapuk), "contamination" (kemasu kan sesuat u yang merusak) dan "impurity" (t idak murni). Sedangkan kata "corrupt" dijelaskan sebagai "to become rotten or putrid" (menjadi busuk, lapuk at au buru k), ju ga "to in du ce decay i n something originally clean and sound" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dala m sesuat u yang semu la ber sih dan bagus) . 61

Pengertian yang sama

terlihat pula di dalam New World Dictionary of the American Language. 62 A.S. Hornby dan kawan- kawan mengart ikan ist ilah korupsi sebagai suatu pemberian / penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap ("the offering and accepting of bribes"), serta kebusukan atau k e b u r u k a n ( " d e c a y " ) . 63 S e m e n t a r a i t u , D a v i d M . C h a l m e r menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain m e n y a n g k u t m a s a l a h p e yu a p a n y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. 64

61

Lihat A. Marriam Webster, New International Dictionary, G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985 62 New World Dictionary of the American Languages, Wilhan Collins World Publishing Co. Inc., 1976 63 A.S. Hornby, et.al., The Advanced Leaner's Dictionary of Current English, London : Oxford University Press, 1963, h. 218. 64 David M. Chalmers, Encyclopedia Americana, New York : Americana Corporation, 1975, hal 22 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa: a. kejahatan, kebusukan, dan dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran b. perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 65 c. 1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); 2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); 3. koruptor (orang yang korupsi). 66 Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. 1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 2. Korupsi, busuk ; rusak ; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya ; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). 67

65

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka),1976, hal 12 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,(Jakarta:Balai Pustaka), 1999, hal 15 67 Evi Hartanti, Op.Cit, hal 9 66


4. Pengertian DPRD Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 68 Keanggotaan DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD, terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyaknya 100 orang, sedangkan anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. 69 1. Fungsi DPRD Sebagai pelaksana pemerintah di daerah, DPRD memiliki 3 fungsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu : 70 1. Fungsi Legislasi. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi peratruan daerah (Perda) di tingkat Provinsi untuk DPRD Provisnsi yang dibahas bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota 68

Pasal 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif DPR, DPRD, DPD, (Jakarta:Visimedia), 2008,hal 165 70 T.A. Legowo dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: FORMAPPI dan AusAID), 2005, hal 24069


yang dibahas bersama Bupati/Walikota. 2. Fungsi Anggaran Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyusun dann menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan DPRD. 3. Fungsi Pengawasan. Yang dimaksud fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Tugas dan Wewenang DPRD Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut : a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten / kota; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

kepala daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i.

membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j.

melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 71 3. Hak DPRD DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu : a. Hak Interpelasi Yang dimaksud dengan "hak Interpelasi" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. b. Hak Angket Yang dimaksud dengan "hak Angket" dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak 71

Pasal 42 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. c. Hak Menyatakan Pendapat Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 72 4. Alat Kelengkapan DPRD Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. Pimpinan Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyakbanyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD provinsi dalam sidang paripurna DPRD provinsi sedangkan pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua. 73 b. Komisi Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. 74 c. Panitia musyawarah Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat

72

Pasal 43 Penjelasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah 73

Markus Gunawan,Op. Cit, hal 175 Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 74


tetap dan dibenuk pada permulaan DPRD melakukan kegiatannya. 75 d. Panitia anggaran Panitia anggaran dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Susunan dan keanggotaan panitia anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh komisi yang dipilih oleh komisi dengan memerhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan dari fraksi. 76 e. Badan Kehormatan Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota badan kehormatan DPRD dipilih dari anggota dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang dan DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang. DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang). 77 f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa paniti khusus dengan keputusan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat

75

http://www.dprdbekasikota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=28&I

temid=47 76 77

Markus Gunawan, Loc. Cit , hal 179 Ibid, hal 178


tidak tetap.78

F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Dalam Penulisan Skripsi ini, agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, dipergunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) dan penelitian dengan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 79 2. Sumber Data Sebagaimana umumnya, penelitian normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder, dimana bahan pustaka atau data sekunder diperoleh dengan mempelajari, membaca, menafsirkan serta membandingkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan hukum pidana umumnya dan korupsi khususnya yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini berupa referensi dari beberapa buku, artikel, koran, dan majalah yang dikemukakan oleh para ahli hukum. 3. Analisis Data Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut diatas dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisa kualitatif ini ditujukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang

78

Ibid, hal 179 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2004, hal 24 79


diperlukan dan akan diurai secara komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dalan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Agar penulisannya lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I:

Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan

skripsi,

keaslian

penulisan,

tinjauan

pustaka

yang

mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, metode penulisan dan terakhir diuraikan sistematika penulisan skripsi BAB II:

Adalah tentang pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang korupsi dan perkembangan peraturan perundangundangan korupsi di Indonesia. Selain itu pada bab ini juga akan diuraikan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang didalamnya akan dijabarkan tentang rumusan delik korupsi serta pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana korupsi.


BAB III: Merupakan pembahasan mengenai kajian hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi di DPRD Kabupaten Batang Periode 1999-2004. Pada bab ini akan diuraikan sejumlah fakta dalam kasus korupsi yang terjadi di DPRD batangI serta

analis

terhadap

fakta

tersebut

khususnya

dalam

hal

pertanggungjawaban pidana. BAB IV: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan bahasa indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia: korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 80 Selain itu beberapa sarjana memberikan pendapat mereka mengenai istilah korupsi, antara lain : a. Menurut Fockema Andrea kata korupsi tersebut juga berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, di Prancis dikenal istilah corruption, dan di Belanda dikenal dengan istilah corruptie. Istilah dari bahasa Belanda inilah yang turun ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan “korupsi”. 81 b. Menurut

Huntington

menyebutkan

bahwa

korupsi adalah prilaku

menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungankeuntungan pribadi. 82 c. Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah prilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat

80

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.5 81 Andi Hamzah, Op.Cit, hal.4 82 Chairudin dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama), 2008, hal.8 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. d. Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejateraan umum serta dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain yang artinya penyalahgunaan amanat untuk kepentingan pribadi. 83 e. Baharudin Lopa, Mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. 84 f. Suyatno, menyatakan korupsi merupakan tindak desosialiasai yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. 85 g. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo : Korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan jiwa negara. 86 Makna korupsi terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan bermasyarakan dari sisi negatif. Semula istilah korupsi 83

Ibid Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum,(Jakarta:Rineka Cipta), 1992, hal 42 85 Suyatno, Korupsi Kolusi Nepotisme, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), 2005, hal 16 86 Subekti dan Tjitrosodibio, Kamus Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita), 1973, hal 10 84


merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, akan tetapi kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. John Agardiner dan David J. Olson dalam bukumnya “theft of the city, reading on corruption in urban America”, berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi, antara lain sebagai berikut: 87 a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar Jacob van Klaveren menyatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor administrasinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. b. Rumusan yang menekankan pada titik berat jabatan pemerintahan L. Bayle, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. c. Rumusan korupsi dengan titik-berat pada kepentingan umum Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum 87

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Berkorupsi, (Bandung: Mandar Maju), 2001, hal.8-11 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi Menurut Syeid Husein Alatas, dalam bukunya the sosiology of corruption menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingankepentingan si pemberi. Selanjutnya Husein menambahkan, bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, temanteman atau kelompok-kelompok polik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur

pemerintahan tanpa

memandang

keahlian

mereka,

maupun

konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat. e. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik Mubyarto mengutip pendapat Theodore M. Smith dalam tulisannya corruption tradition and change mengatakan sebagai berikut: secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul sebagai masalah politik daripada masalah ekonomil. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari rumusan di atas tercermin bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga dan kelompok golongan ke dalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya. Di Indonesia, pengertian korupsi dewasa ini dirumuskan dalam perumusan pidana yakni dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang


kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya adalah : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. Menurut Romli Atmasasmita, kriteria korupsi yang utama menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1971 adalah adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataanya unsur kerugian pada negara itu sulit pembuktiannya karenaa deliknya adalah delik materiel. Namun, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, unsur kerugian tetap ada kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi negara. Kriteria berikutnya adalah adanya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan karena adanya wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada Undang-Undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. 88 Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, yang pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, 88

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2005, hal.39 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap terjaga kerahasiaanya. Korupsi mencirikan adanya elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Setiap perbuatan korupsi, biasanya mengandung penipuan dan suatu pengkhianatan kepercayaan. 89 Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bahagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi. 90

B. Perkembangan Perundang-undangan Pidana Korupsi di Indonesia Jika kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi, sudah pasti kita harus merujuk pada Undang-Undang untuk mengetahui apa yang dimaksud / digolongkan dalam tindak pidana korupsi itu, karena pada dasarnya setiap perbuatan baru dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika sudah ada UndangUndang yang mengaturnya terlebih dahulu. Berikut akan diuraikan beberapa ketentuan peraturan Perundang-undangan, baik yang masih berlaku maupun yang

89

Evi Hartanti, Op.Cit, hal.11 Elwi Danil, Desertasi, Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2001), hal. 72-73 90


sudah tidak berlaku lagi. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : a. Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 Pada bagian konsideran peraturan penguasa militer itu tergambar adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan. Peraturan penguasa militer ini dapat dianggap sebagai cikal bakal peraturan perundang-undangan pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 91 Rumusan Korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957, dikelompokan menjadi 2, yakni : 92 (1)

Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara

(2)

Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keungan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yag diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

b. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / 013 /Peperpu/013/1958, Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda Rumusan korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tersebur diatas, dikelompokan menjadi dua kelompok besar dan tiap kelompok 91 92

Ibid, hal 102 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal 13


dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi 5 kelompok jenis korupsi, yakni : 93 (1) Pada kelompok besar pertama Yang disebut tindak pidana korupsi adalah : a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. (2) Pada kelompok besar kedua Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya, adalah : a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

93

Ibid, hal


b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / 013 /Peperpu/013/1958, Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, hanya berlaku di daerah-daerah dikuasai angkatan darat saja. Sementara di daerah-daerah yang dikuasai angkatan laut dibuat pula Peraturan Penguasa Militer Angkatan Laut Nomor Prt/zl/17 tanggal 17 April 1958, yang perumusannya sama dengan peraturan penguasa perang yang disebutkan pertama. 94 Kedua peraturan penguasa perang tersebut diatas dibuat dalam keadaan yang luar biasa. Keadaan ini tercermin dari maksud diadakannya peraturan tersebut yakni agar dalam tempo yang singkat dapat dibongkar perbuatanperbuatan korupsi yang pada saat itu merajalela sebagai akibat dari suasana seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. 95 Dua tahun setelah peraturan penguasa perang pusat tadi diberlakukan, lantas pemerintah memandang perlu untuk menggantinya dengan peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Akan tetapi karena keadaan memaksa dan tidak memungkinkan untuk membentuk suatu Undang-Undang, maka instrumen hukum yang dipergunakan untuk itu adalah dengan membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 96

94

Elwi Danil,Op. Cit, hal 105 Ibid, hal 106 96 Ibid 95


c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 Tahun 1960) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 atau disebut juga sebagai Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1960, mengandung hal-hal baru yang belum ada dalam Undang-Undang korupsi yang sebelumnya, yakni : 97 a. Delik percobaan dan delik permufakatan b. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara c. Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri d. Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji e. Rumusan pegawai negeri diperluas Rumusan delik korupsi menurut Undang-Undang ini dibagi dalam dua kelompok besar, sebagai berikut : Kelompok besar pertama, terdiri dari : a. Barang siapa denga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

97

Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal


ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau peekonomian negara. c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji diangagap melelat pada jabatan atau kedudukan itu. e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan padanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidal melaporkan pemberian atau janji tertsebut kepada yang berwajib. Kelompok besar kedua, terdiri dari satu ketentuan yaitu, barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e pasal ini. d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( LN. 19 Tahun 1971) Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini mengambil rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960, baik mengenai perbuatan perbuatan maupun yaitu delik korupsi yang selesai (Vooltoid) dan delik percobaan (Poging) serta delik pemufakatan (convenant). Delik Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini dapat dikelompokan sebagai berikut :98 (1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1)b) 98

Ibid, hal


(2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c) (3) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub (1) d) (4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) e) (5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)) (6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)) Berikut bunyi dari delik tindak pidana korupsi tersebut diatas dalam UU No.31 tahun 1971, dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatankesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210,Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.


d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan itu. e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib (2) Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini. Pada Pasal 1 ayat 1 huruf a UUPTPK 1971 diatas terlihat adanya rumusan secara tegas mengenai unsur melawan hukum, yang secara tekstual berlainan dengan unsur yang ada dalam Undang-Undang korupsi sebelumnya. Unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam Undang-Undang yang lama diganti dengan unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UUPTPK 1971 tersebut memuat pengertian yang luas sebagai pengganti unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menegaskan latar belakang pemikiran pembuat Undang-Undang untuk memposisikan UndangUndang tersebut sebagai instrumen hukum pidana dalam penanggulangan masalah korupsi. Pembuat Undang-Undang memberikan penegasan bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sementara Undang-Undang yang ada kurang mencukupi sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu


diperlukan adanya langkah pembaharuan perundang-undangan pidana sehingga dengan demikian dapat diketahui betapa pentingnya keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam upaya penanggulangan masalah korupsi. Namun demikian di dalam perkembangannya, Undang-Undang PTPK nomor 3 tahun 1971 diraasakan memiliki beberapa kelemahan, sehingga perlu diganti. Disamping tidak adanya ketegasan mengenai sifat rumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tidak adanya ketentuan yang dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Kelemahan lain yang terdapat dalam UUPTPK 1971 adalah mengenai sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum (20 tahun) dan minimum umum (1 hari), sehingga jaksa penuntut umum dan hakim dapat bergerak secara leluasa dalam batas minimum umum dan maksimum umum itu. Kewenangan diskresi dalam menentukan sanksi pidana ini dapat menyinggung rasa keadilan masyarakat, karena ternyata dalam praktek terdapat kasus korupsi yang hanya dijatuhi pidana di bawah 1 tahun, padahal tindak pidana korupsi itu sendiri memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dilihat dari segi kebutuhan praktis dalam proses penegakan hukum pidana, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 dianggap sudah tidak lagi efektif, maka ia sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. 99 Sehingga dibentuklah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pembentukan Undang-Undang yang baru ini dapat ditempatkan sebagai suatu kebijakan legislatif untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam

99

Elwi Danil, Op. Cit, hal. 116-117


Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Mengenai rumusan delik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 1. Rumusan Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada kelompoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 100 1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).

100

Pusat Info Data Indonesia, Tindakan/Kebijakan Yang Dianggap Korupsi, (Jakarta: Pusat Info Data Indonesia), 2007 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap. a. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). b. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). c. Memberi hadiah pada pegawai negeri karena jabatannya (Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). d. Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). e. Pegawai negeri menerima suap (Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). f. Pegawai Negeri menerima suap (Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). g. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). h. Menyuap Hakim (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). i.

Menyuap advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).

j.

Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 6 ayat (2) UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).


k. Hakim menerima suap (Pasal 12 huruf c Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). l.

Advokat menerima suap (Pasal 12 huruf d Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang nomor 20 tahun 2001). b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang nomor 20 tahun 2001). c. Pegawai negeri merusakkan bukti (Pasal 10 huruf a UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf c Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). 4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. a. Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).


b. Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf g Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). c. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12 huruf f Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. a. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). c. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). d. Pengawas rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). e. Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang nomor 20 tahun 2001). f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001).


6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang nomor 20 tahun 2001). 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi. a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 12 huruf c UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). 8. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan pidana korupsi terdiri atas: a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21 UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 28 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo. Pasal 35 Undang-Undang 20 tahun 2001)


e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi ketereangan palsu (Pasal 22 UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 31 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001). Dalam tindak pidana korupsi, kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 2 dan pasal 3. Berikut uraian rumusan Pasal 2 dan 3. 1.

Pasal 2 UU PTPK (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur Obyektif Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK: 1) Setiap orang; 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keterangan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi: 1. Setiap Orang Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UNDANG-UNDANG No. Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Unsur memperkaya diri sendiri dan seterusnya dapat dilihat pertama sekali dari istilah “memperkaya” sebagai suatu bagian inti (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Di dalam KUHP tidak dikenal istilah itu. Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri” seperti dalam pasal 368, 369, 379. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP disebutkan,

pengertiannya

telah

disepakati

oleh

para

yang telah

ahli

sebagai

“memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Dengan


mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24/1/1950) yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan,

karena

keuntungan

disitu

merupakan

keuntungan

dalam

hubungannya dengan kekayaan (materil), bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

101

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)," demikian Kamu s Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan UU TIPIKOR terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). 3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

101

Adami Chazawi, Op. Cit, hal 37-38 (selanjutnya disebut buku II)


yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a)

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat, maupun di daerah;

b) Berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

yang

bertujuan

memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 102

102

Adami Chazawi, Op. Cit, hal 45-46 (selanjutnya disebut buku II)


2.

Pasal 3 UU PTPK Rumusan Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 103 Unsur-unsur objektif a. perbuatannya 1) menyalahgunakan kewenangan 2) menyalahgunakan kesempatan 3) menyalahgunakan sarana

b. yang ada padanya 1) karena jabatan 2) karena kedudukan

c. yang dapat merugikan 1) keuangan negara 2) perekonomian negara

Unsur subjektif dengan tujuan 1) menguntungkan diri sendiri 2) menguntungkan orang lain 3) menguntungkan suatu korporasi

103

Ibid, hal 48 (selanjutnya disebut buku II)


Penjelasan Unsur Pasal 3 UU PTPK Unsur Objektif 1. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan Atau Kedudukan Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan

perbuatan-perbuatan

tertentu

dalam

hal

dan

untuk

melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perDewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

buatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang polisi penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan karena jabatannya (pasal 7 KUHAP). Polisi yang memiliki jabatan sebagai penyidik ini telah menyalahgunakan kewenangan bila dia menangkap dan menahan seorang musuh yang dibencinya meski diketahul tidak melakukan kejahatan apapun. Contoh lain, seorang kepala personalia suatu kantor publik memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anaknya itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai. Hal itu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentu akan merugikan negara. 104 2. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terdapat pada ketentuan-ketentuan tersebut. 105

104

Adami Chazawi, Op. Cit, hal 50-51 (selanjutnya disebut buku II) R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika) 2006, hal 39 105


3. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan Atau Kedudukan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu sematamata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan

dengan

jabatan

atau

kedudukannya.

Perbuatan

yang

menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Misalnya, karena memegang jabatan Kepala Dinas Kebersihan, dia diserahi

sejumlah

truk-truk

besar.

Kepala

dinas

tersebut

berwenang

menggunakannya untuk pekerjaan mengangkut sampah. Akan tetapi, la telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan menyewakan salah satu di antara truk itu di luar kepentingan dinas kebersihan kota. Tentunya tindakan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengangkutan sampah dan perbuatan si kepala dinas seperti itu dapat merugikan keuangan negara. 106 4. Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya Apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena

106

Adami Chazawi, Loc. Cit, hal 52, (selanjutnya disebut buku II)


jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Contohnya, si Kepala Dinas Kebersihan tadi telah dicopot dari jabatannya atau telah dipensiunkan, tiba-tiba dia memanggil salah seorang sopir truk dinas dan menyuruhnya mengangkut barang dagangan menantunya dari Malang ke Surabaya. Si mantan kepala dinas tidak disebut menyalahgunakan sarana yang ada padanya, karena dengan lepasnya jabatan kepala dinas, maka putuslah hubungan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Kebersihan sudah tidak dijabatnya. 5. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang


berjalan. 107 2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 a. Subyek Delik Korupsi Subyek delik korupsi ada 2 yaitu Setiap Orang dan Korporasi. Ad. 1 Setiap orang Subyek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subyek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggungjawabannya bersifat pribadi, artinya oramg yang dibebani tanggung jawab pidanadan dipidana hanyalahlah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum lain (vicarious liability). 108 Setiap orang di sini adalah laki-laki atau wanita, bukan subyek binatang. Hal ini dikarenakan sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan, seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh oarang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subyek hukum pidana. 109

107

R. Wiyono, Op.Cit, hal 32-33 Adami Chazawi, Op. Cit, hal 342, (Selanjutnya dsebut buku II) 109 Ibid 108


Perlambangan bahwa hanya orang yang menjadi subyek hukum pidana dalam KUHP pada setiap pasal yang berisi perumusan delik, selalu dimulai dengan “barang siapa” (hij die) atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (de moeder) dalam pasal 341 dan 342 KUHP, “panglima tentara” (bevelhebber) dalam pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” (de ambtenaar of ander met eenigen openbaren dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon) dalam pasal 415, 416 dan 417 KUHP (yang semuanya ditarik menjadi delik korupsi menurut pasal 1 ayat (1) sub. c UU PTPK 1971).110 Dalam Memorie van Toelichting pasal 51 Ned. W.v.s (pasal 59 KUHP) dinyatakan sebagai berikut, suatu strafbaar feit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana. 111 Pegawai Negeri menurt pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan lainnya. 112 Sedangkan menurut pasal 92 KUHP yang termaksud pegawai negeri adalah orang yang dipilih dalam pemilihan umum (MPR, DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II), orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk

110

Andi Hamzah, Op.Cit, hal 80 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, hal 21 112 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Citra Aditya Bakti),2002, hal 18 111


Undang-Undang, anggota badan pemerintahan, badan perwakilan rakyat, anggota dewan waterscap, kepala rakyat Indonesia asli, kepala golongan timur asing, hakim, hakim wasiat, hakim administratif (P4P/P4D, Majelis Perpajakan, BAPEK), ketua / anggota pengadilan agama, semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkata darat, angkatan laut, angkatan udara). 113 Pengertian pegawai negeri pada umumnya ialah orang yang bekerja pada pemerintah. Karena pasal-pasal KUHP diangkat kedalam UU No. 31 Tahun 1999, maka pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 sub 2 UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pengertian pegawai negeri meliputi: 114 a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92) c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jika diteliti lebih lanjut, pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 sub 2 UU PTPK 1999 jo. 2001 ternyata mengalami perluasan mengenai pengertian dari pegawai negeri. Dikatakan mengalami perluasan karena menggunakan kata-kata “pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam KUHP; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari 113 114

ibid, hal 19 Andi Hamzah, Op.Cit, hal 81


keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”. Jadi objek penderita dalam delik korupsi meliputi keuangan negara, keuangan daerah atau masyarakat. 115 Dengan demikian, pengertian pegawai negeri berdasarkan pasal 103 KUHP berlaku untuk semua perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan adagium lex specialis derogat lex generali (pasal 103 KUHP), semua perluasan pegawai negeri dalam pasal 92 jo. Pasal 103 KUHP merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut UU Pokok Pegawai Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 adalah perluasan dari pengertian pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. 116 Ad. 2 Subjek Korporasi Konsep korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum romawi lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh sejak abad ke XVIII, tidak mengalami perkembangan. Badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia, dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan hukum tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). 117

115

Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, hal 23 ibid, hal 24 117 Edy Yunara, Op. Cit, hal 9-10 116


Penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang baru di dalam Undang-Undang korupsi tahun 1999. Dengan demikian subyek tindak pidana korupsi tidak hanya “orang perorang” atau individu, tetapi juga korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Dalam penetapannya sebagai subyek tindak pidana korupsi tidak terdapata perbedaan, apakah korporasi itu berbentuk badan hukum atau tidak, sebab keduanya dikategorikan sama sebagai subyek hukum pidana. 118 Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999). Pada ayat 1 ini korporasi terdiri dari 2 kelompok subjek, yaitu: Pertama, kumpulan orang yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, contohnya: organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang politik, seperti partai politik. Kedua, kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum, contohnya: yayasan dan koperasi. 119 Dalam

perkembangan

hukum

pidana

Indonesia

ada

3

sistem

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu: 120 1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. 2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. 3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

118

Elwi Danil, Op. Cit, hal. 185 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, hal 22 120 Adami Chazawi, Op. Cit, hal 345 (selanjutnya disebut buku II) 119


Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan mengidentifikasaikannya dengan sikap batin pengurus korporasi. Untuk itu harus dibuktikan bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut merupakan “business policy”

yang

diputuskan oleh mereka yang berwenang dalam korporasi tersebut, dan keputusan itu diterima sebagai kebijakan korporasi. Hingga dewasa ini, penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hukum positif indonesia sudah tidak asing lagi. Kebijakan yang demikian telah diperkenalkan, misalnya dalam Undang-Undang nomor 7 Drt tahun 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi) dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Disamping itu, konsep rancangan KUHP baru yang sejak lama disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Oleh sebab itu, pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi oleh pembuat Undang-Undang dapat dikatakan sekaligus dimaksudkan untuk menampung pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam pembentukan KUHP baru. 121 b. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Untuk dapat memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, maka dapat dilihat dari unsur subyektif dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur Subyektif Dalam Pasal 2 1. Secara Melawan Hukum

121

Elwi Danil, Op. Cit, hal 189


Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (formiele wederrechtelijkheid) dan melawan hukum dalam pengertian materil ("materiele wederrechtelijkheid). 122 a.

Sifat melawan hukum formil Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil apabila

perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik menurut Undang-Undang. 123 Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semua rumusan delik dari UndangUndang. Dengan kata lain terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi. 124 Para penganut ajaran ”sifat melawan hukum formil” menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik, maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian bila suatu delik tidak tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih

122

Roeslan Saleh. Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana. (Jakarta: Aksara Baru), 1987, Hal. 7. 123 P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), 1997 hal. 356 124 D. Schaffmeister et.al. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberti, Cetakan ke-3, 2004, hal. 39(Selanjutnya disebut buku I) Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

125

b. Sifat melawan hukum materil Sedangkan dalam pengertian melawan hukum secara materil, suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. 126 Sifat melawan hukum materiil berarti suatu tindak pidana itu telah melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan tindak pidana tertentu. 127 Bersifat melawan hukum materiil bahwa tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materil sebagaimana dikatakan Loebby Logman, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu Undang-Undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitik beratkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawan hukum secara materil atau tidak. Sebaliknya secara materil, merupakan pandangan yang menitik beratkan melawan hukum dari segi subyek atau pelaku. Dari sisi ini, apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya

125

S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. (Jakarta : Alumni AHMPTHM), 1983 hal. 146. 126 P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hal. 356 127 D. Schaffmeister et.al., Op.Cit, hal. 41 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materil dari diri si pelaku. 128 Asas perbuatan melawan hukum materiel inilah yang kemudian diintrodusikan kedalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan

hukum

yang

mengandung

pengertian

materiel

dan

formil

dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, "yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", walaupun arah idea konsepsional ini dalam praktek mengalami penyimpangan eksesif dan kontradiksi dengan prinsip keadilan yang objektif. Sehubungan dengan sifat melawan hukum materiil ini, maka Makamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hokum materiil sebagaimana yang dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No mo r 3 1 T ahun 1999 t ent ang P ember ant asan T indak P ida na Ko r upsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No mor 20 Tahu n 2001 t ent ang Perubahan At as Undang-Undang Nomor 31 Tahun, 1999 t ent ang

Pemberantasan Tindak

Pidana

Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 No mor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup , perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti 128

Loebby Loqman. Beberapa Ikwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Datacom), 1991, hal. 25 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertent angan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat. Unsur Subjektif Dalam Pasal 3 dengan tujuan 1)

menguntungkan diri sendiri

2)

menguntungkan orang lain

3)

menguntungkan suatu korporasi

Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369,378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti


ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apakah perolehan atau penambahan kekayaan ini harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi? Tidaklah perlu, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja. Dalam rumusan pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum) yang dalam hal ini berbeda dengan rumusan pada pasal 368, 369, dan 378 KUHP Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut. Bedanya, apabila unsur melawan hukum dicantumkan maka kesadaran si pembuat seperti itu harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk menyatakan dakwaanya terbukti sedangkan bila tidak, maka tidak perlu dibuktikan. Dengan tidak dicantumkan unsur melawan hukum, baik melawan hukum subjektif yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (seperti pada penipuan: 378 KUHP) maupun melawan hukum objektif yang ditujukan pada perbuatannya (misalnya pasal 406 KUHP) dalam tindak pidana korupsi pasal 3, maka akan memudahkan Jaksa PU dalam tugasnya untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi menurut pasal 3. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain pribadinya. Korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya


seperti orang lain tetapi substansi p engertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam UU No. 3 / 1971 disebut dengan badan yang art inya t idak berbeda dengan korporasi. Korporasi yang berbentuk badan huku m ialah korporasi yang oleh UU ditentukan sebagai badan hukum yang bisa berupa badan hukum publik dan bisa berupa badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero misalnya PTPN, PT.PLN, Garuda Indonesia. Badan hukum privat, misalnya suatu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. 129 Didalam rumusan Pasal 2 memang tidak ada menyebut secara langsung unsur “dengan sengaja”, teatapi sebenarnya dalam pasal tersebut secara tersirat menyebut unsur “dengan sengaja”. Sedangkan dalam rumusan Pasal 3, unsur dengan sengaja tergambar secara jelas dalam rumusan pasal tersebut yaitu “…dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, dan bentuk kesengajaan seperti ini disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Dalam Hukum Pidana dikenal 2 jenis bentuk kesalahan, yaitu : 1. Kesengajaan ( dolus atau opzet ) Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan.

129

Adami Chazawi, Op. Cit, hal 54-56, (Selanjutnya disebut buku II)


Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikendaki (willens) dan diketahui (wetens). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Dalam konteks inilah muncul teori-teori kesengajaan dalam hukum pidana, yakni teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie). 130 Tokoh teori kehendak Von Hippel menerangkan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain , apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka ia hendak menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab, dengan melakukan perbuatan, berarti akibat atau hal yang menyertai perbuatan itu memang dikehendaki. 131 Hal ini tampak secara jelas pada kejahatan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dimana perbuatan, misalnya mengampak (wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa), memang ia kehendaki. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materill. 132 Jika teori kehendak diajarkan oleh Von Hippel pada tahun 1903 dalam bukunya berjudul “ Die Grenze von Vorsatz und Fahrlassigkeit ”, maka pada tahun 1907, Frank seorang guru besar di Tubingen dalam karangan berjudul Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs, dalam Festschhrift Giezen, menentang teori 130

Adami Chazawi, Op.Cit, 2002, hal.93, (Selanjutnya disebut buku I) Hamzah Hatrik, Op.Cit, hal.88 132 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.93, (Selanjutnya disebut buku I) 131


Von Hippel. 133 Menurut Utrecht, rumusan Frank adalah sebagai berikut “ Adalah sengaja apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. 134 Dengan perkataan lain, bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah mengenai segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam UU. Misalnya kesengajaan pada pencurian (Pasal 362 KUHP), ialah pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil, barang yang diambil milik orang lain, maksudnya adalah mengambil dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah tercela (melawan hukum). 135 Dikenal ada 3 bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, yaitu : pertama, kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan (yang merupakan tindak pidana) yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. 136 Vos mendefinisikan sengaja sebagai maksud sebagai berikut : Sengaja sebagai maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya.

133

A. Zainal Abidin Farid,Op.Cit, hal.283 Ibid, hal.284 135 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.93-94, (Selanjutnya disebut buku I) 136 Hamzah Hatrik, Op.Cit, hal.89 134


Dengan kata lain andai kata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak pernah melakukan perbuatannya. 137 Misalnya, untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah pisau ditikamnya korban sampai mati. Disini perbuatan menikam itu dikehendaki, demikian juga kematian akibat tikaman itu juga dikehendaki. 138 Kedua, kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn), yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi. 139 Dalam hal kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, didalamnya terdapat dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju sipembuat dan akibat yang tidak diinginkan oleh si pembuat tetapi merupaka suatu keharusan untuk mencapai tujuan dan akibat ini pasti akan terjadi. Contoh klasik tentang ini adalah kasus Thomas van Bremerhaven, yang terjadi pada tahun 1875.140 Ketiga, kesengajaan melakukan perbuatan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana (obzet bij mogelijkheidsbewustzijn) atau dikenal dengan dolus eventualis, yaitu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan itu, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu. Contoh klasik tentang ini, ialah

137

A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hal.287 Adami Chazawi, Op.Cit, hal.96, (Selanjutnya disebut buku I) 139 Hamzah Hatrik, Op.Cit, hal.89 140 A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hal.287 138


suatu arrest HR yang dikenal dengan Arrest Kue Hoornse (19 Juni 1911). 141 2. Kelalaian ( Culpa ) Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja, lawan dari kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, yang dapat saja membingungkan, karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri. Contohnya perhatikan rumusan tindak pidana pasal: 114, 188, 359, 360, 409, yang mengandung unsur culpa tersebut, yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya…”, yang arti kesalahannya tiada lain adalah suatu kelalaian. Tetapi ada istilah schuld yang artinya lebih luas sebagaimana yang terdapat dalam azas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), yang perkataan schuld disitu adalah mengandung pengertian opzettelijk dan culpa. Untuk mengurangi kebingungan itu, lebih baik menggunakan istilah schuld dalam arti sempit ialah terdiri dari dolus dan culpa, sedangkan schuld dalam arti luas ialah terdiri dari culpa saja. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang dengan menggunakan kata schuld adalah dalam arti sempit. 142 Seperti halnya kesengajaan, tidak ada keterangan yang jelas mengenai kealpaan (culpa) dalam KUHP (WvS) karena dalan memori penjelasan hanya dikatakan sebagai berikut :143 Pada umumnya kejahatan, Undang-Undang

mengharuskan bahwa

kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang mungkin begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi akan 141

Adami Chazawi, Op.Cit, 2002, hal.96, (Selanjutnya disebut buku I) Ibid, hal.98 143 Hamzah Hatrik, Op.Cit, hal.90-91 142


menimbulkan banyak kerugian, sehingga Undang-Undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati. Secara singkat, yang menimbulkan keadaan karena kealpaan. Di sini, sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu, bukan menentang larangan tersebut. Ia tidak menghendaki atau menyetujui bahwa timbulnya hal yang dilarang itu. Jadi, bukanlah semata-mata menentang larangan dengan melakukan hal yang dilarang itu, tetapi ia tidak begitu mengindahkan larangan yang ternyata dari perbuatannya. Ia lalai melakukan perbuatan, tentunya tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang dilarang tadi. Berdasarkan memori penjelasan KUHP dapat ditegaskan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan hanya menyangkut soal gradasi. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk melanggar suatu objek yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kealpaan adalah suatu pelanggaran terhadap objek yang dilindungi, tidak disadari karena kekurangpengertian. 144 Kesengajaan dan culpa adalah berupa unsur batin (subyektif). Sesuatu mengenai alam batin ini, bisa berupa: kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Manusia normal memiliki semua itu, dan dalam keadaan normal ia mempunyai kemampuan menggunakan/merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujud tingkah laku. Apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan dalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut sebagai kesengajaan. Sedangkan apabila kemampuan berfikir, berperasaan itu tidak ia

144

Ibid, hal.91


gunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka disebut sebagai kelalaian. 145 Yang menjadi pertanyaan dalam ruang lingkup pengertian mengenai masalah kelalaian, adalah apakah yang menjadi syarat adanya kealpaan, sehingga seseorang dapat dipidana. Menurut van Hammel, suatu perbuatan dikatakan kealpaan, apabila mengandung dua syarat, yaitu: tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. 146 Moeljatno berkesimpulan bahwa orang yang mempunyai sikap batin culpa adalah kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum dan ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku di dalam masyarakat. 147 Dari kedua rumusan Pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi juga menganut konsep pertanggungjawaban yang sama dengan konsep pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana umum, dimana pertanggungjawaban dalam delik korupsi masih berdasarkan atas asas kesalahan atau“geen straf zonder schuld”, berupa kesengajaan. Maksudnya, tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Akan tetapi, harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut Undang-

145

Adami Chazawi, Op.Cit, hal.99, (selanjutnya disebut buku I) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002, hal.201 147 A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hal.332 146


Undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif. 148

148

Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2007, hal 77


BAB III KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM HAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 1999-2004 A. Kasus Posisi 1. Kronologis Pada bulan November 2003, para terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD Kab. Batang memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menganggarkan Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan tahun 2004 sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang direncanakan akan diterimakan secara tunai kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang sebanyak 45 orang selama satu tahun, sedangkan para terdakwa sudah mengetahui bahwa penganggaran tersebut seharusnya untuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi. Setelah ditetapkan menjadi APBD tahun 2004, para terdakwa selaku unsur Pimpinan DPRD Kab. Batang memerintahkan secara lisan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan cara dimasukkan bersama-sama ke dalam daftar penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebesar masingmasing Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), yaitu tanggal 2 Januari 2004, tanggal 3 Pebruari 2004, tanggal 3 Maret 2004, dan tanggal 2 April 2004 (diterimakan melalui BPD Cabang Batang), tanggal 4 Mei 2004, tanggal 2 Juni 2004, tanggal 1 Juli 2004 dan tanggal 3 Agustus 2004 (diterimakan secara langsung kepada Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Pemegang Kas), dengan


telah diterimakannya secara tunai bantuan kesejahteraan / kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan tetap. Pada kenyataannya, tunjangan Kesehatan tersebut tidak diwujudkan / digunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala daerah, namun justru dibayarkan bersama dengan pembayaran gaji secara bulanan dan merupakan bagian dari penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2004. Dengan telah diterimanya Tunjangan Kesehatan oleh para terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang dan anggota lainnya, maka para terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu 45 orang anggota DPRD Kabupaten Batang. Selain menganggarkan dana Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan terdakwa I. HM. Azis Bin Moh Ali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode 19992004 dan terdakwa II H. Sholichin Bin Abdulah, DR. HA Asrori HAS, MBA (telah meninggal dunia) sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004, selaku unsur pimpinan DPRD, pada bulan November 2003, Para terdakwa, telah memerintahkan Sekretaris Dewan (Tuchwa D Mas’ud) untuk menganggarkan dana sebesar Rp. 387.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke dalam Pos Tunjangan Khusus yang akan dipergunakan sebagai dana tali asih purna bakti kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Batang telah menganggarkan dana tali asih pada tahun 2004 sebesar Rp. 387.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja ( RASK ) yang dimasukan ke dalam pos tunjangan khusus di pos anggaran DPRD dengan mata anggaran Belanja Pegawai / Personalia


RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) tersebut dibahas oleh Panitia Anggaran Legislatif (PAL) didalam pembahasannya antara lain menentukan anggaran dana tali asih purna bakti disetujui Rp. 387.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian masing-masing pimpinan dan anggota menerima : 1 (satu) orang Ketua sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) wakil ketua masing-masing sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) anggota masing-masing sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah). Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) setelah disetujui, di kirim ke Eksekutif untuk disatukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kemudian diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama antara Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif. Setelah RAPBD disahkan dan ditetapkan menjadi APBD, kemudian dimasukkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos belanja administrasi umum Pemerintah kabupaten Batang unit Kerja DPRD Kabupaten Batang tahun anggaran 2004 Nomor : 915.04/2004 tanggal 14 Januari 2004 pada pos Tunjangan khusus Kode Rekering 2.01.01.1.1.01.05.1. Didalam Pos Tunjangan Khusus sebesar Rp. 481.900.000 (Empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, dialokasikan untuk dana tali asih sebesar Rp. 387.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Bupati Batang menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat SKO Nomor : 33 / 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004.


Atas dasar SKO tersebut selanjutnya Para terdakwa selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 memerintahkan secara lisan kepada Sekretaris

DPRD

untuk

mengajukan

SPP

(Surat

Perintah

Persetujuan

Pembayaran) Dana tali asih, selanjutnya pemegang kas / bendahara mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Pembayaran (SPP) dengan surat Nomor: R/20/Setwan/IV-04 tanggal 26 April 2004 kepada Bupati Batang Cq Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupatan Batang sebesar Rp. 755.889.295 (Tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari Representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraaan / kesehatan dan lain-lain, atas dasar SPP tersebut disetujui oleh Kabag keuangan Sekda Batang kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar oleh Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Batang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Batang Sdri. Sri Sugiyanti, SE dengan SPM Nomor: 0314/PK tanggal 1 Mei 2004, didalamnya termasuk tunjangan khusus sebesar Rp. 481.900.000 (Empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) antara lain untuk dana tali asih sebesar Rp. 386.000.000 (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dana tali asih sebesar Rp. 386.000.000 (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) tersebut dianggarkan untuk : a.

1 (satu) orang ketua ------------- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

b.

2 (dua) orang wakil ketua @ ---- Rp. 9.500.000 ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah)


c.

42 (empat puluh dua) orang anggota @ Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah); Oleh karena 1 (satu) orang wakil ketua pensiun dari Kesatuan Angkatan

Laut (Dadang Djomantara) kemudian pengganti wakil ketua tersebut statusnya sebagai anggota (Endang Ismuwati) jadi dalam pengajuan SPP dan SPM dianggarkan : satu orang ketua, dua orang wakil ketua dan 42 orang anggota. Setelah ditetapkan menjadi APBD, para terdakwa memerintahkan Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana sebesar Rp. 386.000.000 (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang terdapat di dalam Pos Tunjangan Khusus untuk diterimakan/diserahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang pada tanggal 15 Mei 2004, tidak sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) karena salah satu wakil ketua pensiun dan penggantinya statusnya anggota biasa jadi pencairannya sebesar Rp. 386.000.000 (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). 149 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a. Primair Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun

1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 150 149 150

Putusan No. 73/Pid/B/2008/ PN.Btg, hal 7-40 Ibid, hal 22


b. Subsidair Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 151

B. Pembuktian Kasus Putusan No. 73/Pid/B/2008/ PN.Btg 3. Fakta-Fakta Hukum a. Keterangan Saksi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dipersidangan telah mendengar keterangan Saksi Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Saksi Nur Suhartiyah, SH Saksi Nur Suhartiyah, SH menjadi Pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Batang sejak tahun 1986 dan sejak tahun 2001 s/d sekarang adalah Kabag Umum di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dengan tugas pokok melaksanakan urusan Ketatausahaan Rumah Tangga Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab Batang. Saksi Nur Suhartiyah pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 152

151 152

Ibid, hal 39 Ibid, hal 40-45


a. Bahwa benar Saksi sebagai Kabag Umum tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran, yang terlibat langsung adalah Sekretaris Dewan

DPRD

Kab

Batang,

Kabag

Umum

hanya

mengurusi

administrasinya saja ; b. Bahwa benar Saksi tahu dalam anggaran DPRD Kabupaten Batang sejak tahun 2002 ada dianggarkan untuk pos dana Kesehatan bagi semua anggota DPRD Kabupaten Batang Priode 1999-2004 ; c. Bahwa benar Saksi tahu pada tahun anggaran 2004 juga ada dianggarkan dana untuk tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Batang priode 1999-2004 yang besarnya tiap anggota termasuk pimpinan DPRD adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ; d. Bahwa benar Saksi tahu tunjangan kesehatan tersebut dibayar secara tunai bersamaan penerimaan gaji setiap bulannya ; e. Bahwa benar seharusnya pembayaran tunjangan kesehatan tahun 2004 bagi anggota DPRD Kab Batang Prioede tahun 1999-2004 tidak boleh dibayarkan secara tunai, melainkan harus dibayarkan dalam bentuk premi ansuransi, Saksi hanya menjalankan perintah dari Bapak Sekretaris Dewan DPRD Kab Batang agar tunjangan kesehatan tersebut dibayar tunai ; f.

Bahwa benar DPRD Kabupaten Batang ada perjanjian ansuransi dengan Ansuransi Bumi Putra sejak tahun 2002 ;

g. Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2003, Saksi bersama sama dengan Kasubag Keuangan dipanggil oleh Sekretaris Dewan Bapak Drs. Tuchwad D Masud dan memerintahkan agar dianggarkan pembayaran tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, yang


menurut Sekwan hal tersebut atas perintah dari Bapak Sholihin Wakil Ketua DPRD Batang priode 1999-2004 ; h. Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Kasubag Keuangan memproses perintah tersebut dengan memasukan tunjangan kesehatan dalam bahan untuk pembuatan RASK (rencana anggaran satuan kerja) DPRD Kab Batang dan menyerahkannya kepada Sekwan DPRD Kab Batang ; i.

Bahwa benar proses pembuatan anggaran tunjangan kesehatan DPRD Kab Batang yang dimulai dengan adannya pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Anggaran untuk pembuatan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) kemudian diparipurnakan untuk mendapat persetujuan oleh DPRD, dengan diterbitkannya Keputusan DPRD tentang persetujuan RASK, kemudian RASK ditanda tangani oleh Sekwan untuk dikirim ke Bupati lewat bagian keuangan Pemda untuk dibahas di eksekutif. RASK tersebut kemudian dibawa kembali ke DPRD melalui penyampaian nota keuangan DPRD dalam rapat paripurna, kemudian adanya pandangan umum fraksi-fraksi, adanya jawaban Bupati yang kemudian dibahas oleh Panitia Anggaran I di Komisi-Komisi dibahas lagi oleh Panitia Anggaran II, setelah itu ada Rapat Paripurna untuk penetapan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Daerah) menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setelah itu, dengan ditetapkannya APBD maka RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) berubah menjadi DASK (Dokumenn Anggaran Satuan Kerja) ;

j.

Bahwa benar dalam DASK tahun 2004 telah termuat adanya tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD prioede 1999-2004 dengan judul tunjangan


kesehatan / tunjangan kesejahteraan bagi 45 anggota Dewan dengan alokasi anggaran Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ; k. Bahwa benar Tunjangan kesehatan tersebut telah diterima oleh seluruh anggota DPRD Kab Batang sejak Januari 2004 s/d Agustus 2004 dalam bentuk tunai bersama sama dengan pembayaran gaji ; l.

Bahwa benar yang memerintahkan Saksi untuk membayarkan tunai tunjangan kesehatan adalah Bapak Sekwan ;

m. Bahwa benar dalam daftar anggaran satuan kerja DPRD Kab Batang ada alokasi anggaran untuk Dana Tali Asih sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta

rupaiah) dan telah dibayarkan kepada

masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang pada tanggal 15 Mei 2004 dengan rincian Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan 2 orang Wakil Ketua Dewan Sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupaiah) dan tiap tiap anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ( 42 X Rp. 8.500.000 ) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 386.000.000,(tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; n. Bahwa benar munculnya pos anggaran tali asih pada anggaran DPRD Kab Batang bermula saat Saksi bersama-sama dengan Kasubag Keuangan Sekretariat Dewan dipanggil oleh Wakil Ketua Dewan Bapak Sholihin pada November tahun 2003 dengan perintah agar dibuatkan anggaran untuk Tali Asih Pimpinan dan Anggota Dewan, kemudian Saksi dan Kasubag Keuangan melaporkan hal tersebut kepada Bapak Sekretaris


Dewan dan oleh Bapak Sekretaris Dewan memerintahkan Saksi dan Kasubag Keuangan untuk menindaklanjuti perintah tersebut ; o. Bahwa benar Saksi kemudian menindaklanjuti perintah tersebut dan menyiapkan rancangannya dan menyerahkannya kepada Bapak Sekwan ; p. Bahwa Saksi tahu proses pembahasan anggaran Tali asih sama dengan pembahasan tunjangan kesehatan karena di muat dalam RASK yang sama yakni RASK tahun 2004 ; q. Bahwa benar ketika dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan dibahas dalam Paripurna semua anggota dewan setuju tidak ada yang keberatan ; r.

Bahwa Saksi tahu besarnya Dana Tali Asih dan Tunjangan yang tercantum dalam RASK sama persis dengan yang tercantum dalam DASK ;

s.

Bahwa benar Saksi mendapat perintah dari Bapak Sekretaris Dewan yang katanya atas perintah dari Pimpinan Dewan agar memasukkan tambahan untuk dana Tali Asih sebesar Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam RASK perubahan DPRD Kab Batang; perintah tersebut Saksi terima dari Sekwan setelah selesai Rapat pimpinan Dewan, namun apa isi rapat pimpinan dewan tersebut Saksi tidak tahu sebab Saksi tidak ikut yang ikut adalah Sekwan ;

t.

Bahwa benar oleh karena waktu untuk mengajukan RASK Perubahan sudah berlalu maka usulan memasukan penambahan Dana Tali Asih sebesar Rp. Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam RASK perubahan DPRD Kab Batang Tahun 2004 tidak dilakukan ;


u. Bahwa benar karena adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) maka DPRD Kab Batang mendapat anggaran tambahan sebesar Rp. 793. 282.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut sebesar Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk tambahan dana tali asih dan sisanya sebesar Rp. 65.782.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dimasukan dalam dana penunjang operasi pimpinan dewan, kesemuanya tercantum dalam DASK Perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 ; v. Bahwa benar yang memerintahkan Saksi dimasukannya anggaran sebesar Rp. 65.782.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke dalam pos penunjang operasional pimpinan dewan adalah Wakil Ketua Bapak H.M. Sholichin ; w. Bahwa benar tambahan dana tali asih tersebut telah diterima oleh anggota dewan pada tanggal 11 Agustus 2004 dengan rincian sebagai berikut Ketua Dewan sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Wakil Ketua Dewan mendapat Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Anggota Dewan masing-masing memperoleh Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ; x. Bahwa benar Sekwan telah mengembalikan dana klaim ansuransi ke Pemda Batang sebesar Rp. Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah); akan tetapi Saksi tidak tahu penambahan dana tali asih yang diterima anggota dewan berasal dari dana pengembalian klaim asuransi


tersebut, yang Saksi tahu penambahan dana tali asih tersebut sama jumlahnya dengan pengembalian uang klaim asuransi yang telah dikembalikan oleh Sekwan ke Pemda ; y. Bahwa benar dalam DASK Perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 ada anggaran tambahan berupa penambahan dana Tali asih sebesar Rp. Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu terdakwa II tidak pernah memanggil dan memerintahkan Saksi untuk memasukan dana Tunjangan kesehatan dalam pos anggaran DPRD untuk dibayarkan secara tunai dan tidak pernah memerintahkan untuk menganggarkan dana tali asih bagi anggota Dewan. Menimbang bahwa atas bantahan dari terdakwa II tersebut Saksi tetap pada keterangannya. 2. Saksi Drs. Tuchwad D Masud Saksi Drs. Tuchwad D Masud menjadi PNS mulai tahun 1980 dan jabatan terakhir Saksi adalah Sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kab Batang sejakn tahun 1999 s/d 1 Januari 2005. Saksi Drs. Tuchwad D Masud pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 153 a. Bahwa benar sebagai Sekretaris Dewan, Saksi mempunyai tugas pokok untuk memberikan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugastugas Dewan, diantaranya melakukan penyusunan dan penetapan APBD Kab Batang bersama-sama eksekutif dan mempersiapkan bahan bahan untuk penetapan peraturan daerah Kab Batang ;

153

Ibid, hal 45-49


b. Bahwa benar sebagai Sekwan, Saksi mengetahui proses penyusunan anggaran untuk DPRD Kab Batang yaitu dalam proses prnyusunan anggaran DPRD Kab Batang terlebih dahulu harus berpedoman pada aturan yang berlaku baik dari tingkat pusat maupun daerah termasuk produk dewan sendiri, lalu dibentuk Pansus untuk membuat RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja), setelah RASK dibuat lalu diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan untuk dipelajari, kemudian diparipurnakan untuk disetujui oleh DPRD Batang kemudian RASK tersebut ditandatangani oleh Sekwan untuk dikirim ke Bupati Batang melalui bagian keuangan Pemda Batang dan anggaran yang sifatnya tetap dikordinasikan dengan bagian keuangan untuk dimasukkan dalam RAPBD c. Bahwa benar dalam RASK satuan kerja DPRD Kab Batang tahun 2004 ada dianggarkan Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih, karena Saksi yang menandatangani RASK tersebut untuk dikirim ke bagian keuangan Pemda Kab Batang ; d. Bahwa benar yang menyiapkan dan membuat RASK satuan kerja DPRD Kab Batang adalah sekretariat dewan namun yang memutuskan dan menentukan isi RASK adalah DPRD melalui pembahas di Pansus Anggaran dan ditetapkan pada rapat Paripurna DPRD ; e. Bahwa benar, Saksi pernah memanggil Kabag Umum dan Kasubag keuangan DPRD Batang dan memerintahkan agar di anggarkan Tunjangan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota Dewan, Saksi memanggil Kabag Umum dan Kasubag Keuangan tersebut atas perintah dari Pimpinan Dewan yaitu Bapak Sholihin ;


f.

Bahwa benar sewaktu Saksi memanggil Kabag Umum Sekwan belum ada draf tunjangan kesehatan tersebut, draf dibuatkan oleh Kabag Umum kemudian draft tersebut dibawa kedalam rapat Pansus Anggaran untuk dimasukkan dalam RASK dan dibahas di Pansus ;

g. Bahwa benar mengenai tunjangan kesehatan tersebut telah dibahas dalam pansus dan keputusan pansus tunjangan kesehatan tersebut dibayar dalam bentuk tunai, pada rapat pansus tersebut Saksi hadir sebagai sekretaris pansus oleh karena menurut ketentuan Sekwan adalah Sekretaris Pansus, namun Sekwan tidak punya hak atau kewenangan untuk bicara, hanya sebatas pembuatan notulen dari rapat Pansus tersebut ; h. Bahwa benar tunjangan kesehatan bagi semua anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah dibayarkan sejak bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004 yang tiap bulannya masing-masing anggota DPRD Kabupaten Batang menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai yang dibayarkan bersama-sama pembayaran gaji ; i.

Bahwa benar, Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa tunjangan kesehatan dibayarkan dalam bentuk tunai ;

j.

Bahwa benar seharusnya tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD kab Batang dibayarkan dalam bentuk premi ansuransi sebagaimana diatur dalam Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 ;

k. Bahwa benar, Saksi tidak memberitahukan kepada anggota DPRD Kab Batang bahwa pembayaran tunjangan kesehatan dalam bentuk tunai menyalahi aturan, karena menurut Saksi mereka sudah tahu aturannya


karena Saksi sudah membagi-bagikan surat edaran mendagri tentang hal tersebut ; l.

Bahwa benar dalam RASK 2004 DPRD Kabupaten Batang ada dianggarkan Dana Tali Asih sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuhn juta rupiah), hal tersebut bermula ketika Saksi didatangi oleh Kabag Umum dan Kasubag Keuangan Sekretariat Dewan, saat itu Saksi diberitahu bahwa Kabag Umum dan Kasubag Keuangan telah dipanggil dan diperintahkan oleh Bapak Sholihin sebagai Wakil ketua DPRD Kab Batang priode 1999-2004 untuk menganggarkan dana Tali Asih bagi pimpinan dan anggota Dewan, mendapat laporan tersebut kemudian Saksi memerintahkan kepada Kabag Umum dan kasubag Keuangan untuk menindaklanjuti perintah tersebut ;

m. Bahwa benar masalah dana tali asih juga sudah dibahas dan disetujui dalam Pansus DPRD dan diparipurnakan setahu Saksi tidak ada satupun anggota dewan yang keberatan sehingga menjadi RASK

DPRD Kab

Batang tahun 2004 dan kemudian dikirim ke Bupati melalui Kabag Keuangan Pemda Kab batang kemudian pada akhirnya telah ditetapkan dalam APBD tahun 2004 Kab Batang dan diperinci dalam DASK Satker DPRD Kab Batang tahun 2004 ; n. Bahwa benar jumlah tunjangan kesehatan dan Dana tali asih yang dimuat dalam DASK (anggaran satuan Kerja) DPRD Kab Batang tahun 2004 sama persis dengan RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 ; o. Bahwa benar pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 pada tanggal 15 Mei 2004 telah menerima Dana Tali Asih tersebut dengan


rincian Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 2 orang Wakil Ketua Dewan Sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupaiah) dan tiap tiap anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga (42 X Rp. 8.500.000) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; p. Bahwa benar dasar peraturan yang digunakan oleh DPRD Kab Batang Prioede 1999-2004 untuk menetapkan Dana Tali Asih Purna Bakti adalah Perda No. 3 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan terhadap perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; q. Bahwa benar Perda yang digunakan oleh DPRD Kab Batang untuk menganggarkan Dana Tali Asih Purna Bhakti bertentangan dengan aturan yang lebih tingggi ; r.

Bahwa benar pada tanggal 21Juli 2004 ada Rapat Pimpinan Dewan yang membicarakan masalah pengembalian Dana Asuransi sebesar Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam Rapim tersebut disepakati dana tersebut dimintakan untuk penambahan dana tali asih bagi pimpinan dan anggota DPRD kab Batang Priode 1999-2004 ;

s.

Bahwa benar penambahan dana tali asih sebesar Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dimasukan dalam RASK Perubahan DPRD Kab Batang dan karenanya tidak dibahas dalam Panitia Anggaran dikarenakan Jadwal penyusunan RASK Perubahan 2004 sudah berlalu, sedangkan permintaan penambahan dana tali asih disepakati


dalam Rapim tanggal 21 Juli 2004 antara pihak Legislatif dan Eksekutif yang dilakukan menjelang rapat pembahasan RAPBD perubahan tahun 2004 jadi tidak mungkin

memasukan hal tersebut dalam RASK

Perubahan ; t.

Bahwa benar dalam APBD Perubahan akhirnya dimuat penambahan anggaran untuk DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 sebesar Rp. 793. 282.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut sebesar Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk tambahan dana tali asih dan sisanya sebesar Rp. 65.782.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dimasukan dalam dana penunjang operasi pimpinan dewan, secara rinci hal tersebut kemudian dicantunkam dalam DASK Perubahan DPR Kab Batang tahun 2004 ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan

tidak keberatan sedangkan Terdakwa II keberatan dengan menyatakan tidak pernah memerintahkan Sekwan untuk memasukan anggaran tunjangan kesehatan. Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa II Saksi tetap pada keterangannya. 3. Saksi Daryono, SH Bin Yatiman Saksi Daryono, SH Bin Yatiman menjabat sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab Batang sejak tahun 2004, dengan tugas pokok menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atas perintah atasan langsung, dan membuat SPJ sehubungan dengan adanya pengeluaran uang dan atasan langsung Saksi adalah Kasubag Keuangan.


Saksi Daryono, SH Bin Yatiman pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 154 a. Bahwa benar ada pos Tunjangan Kesehatan dan Kesejahteraan serta pos Dana Tali Asih pada anggaran DPRD Kab Batang tahun 2004, yang rinciannya termuat dalam DASK DPRD Kab Batang tahun 2004, sebagai pemegang kas Saksi memiliki DASK tersebut ; b. Bahwa benar dalam melakukan pembayaran terlebih dahulu Saksi menerbitkan SP, dalam membuat SPP Saksi sesuaikan dengan anggaran yang terdapat dalam DASK, kemudian diajukan pada Kasubag Keuangan untuk dibuatkan SPM, setelah itu uang bisa dicairkan dan diberikan pada penerima ; c. Bahwa benar besarnya Pos untuk Tunjangan Kesejahteraan dan Kesehatan adalah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk penggunaan satu tahun. Setiap Pimpinan dan anggota dewan menerima sama yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji dan telah diterima sejak bulan Januari s/d Agustus 2004 ; d. Bahwa benar selain ada Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan dalam DASK DPRD Kab Batang tahun 2004 ada dianggarkan Dana Tali Asih Purna Bhakti yang besarnya adalah Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta

rupaiah) dan telah dibayarkan kepada

masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang pada tanggal 15 Mei 2004 dengan rincian Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh

154

Ibid, hal 49-51


juta rupiah) dan 2 orang Wakil Ketua Dewan Sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupaiah) dan tiap tiap anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga (42 X Rp. 8,500.000) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; e. Bahwa benar dalam DASK perubahan DPRD Kab Batang Tahun 2004 ada penambahan Dana Tali Asih sebanyak Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selain itu ada ada juga Dana tambahan untuk pos Penunjang operasional pimpinan dewan sebesar Rp. 65.782.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; f.

Bahwa benar atas perintah Kasubag Keuangan, Saksi telah menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) untuk Dana Tali Asih tambahan tersebut dan telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan pada tanggal 11 Agustus 2004 menjelang masa akhir jabatannya masing masing menerima Ketua Dewan sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 2 Wakil Ketua Dewan masing-masing mendapat Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 38 Anggota Dewan masing-masing memperoleh Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) 4 Orang Anggota Dewan Pergantian Antar waktu lama masing masing sebesar Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 4 Anggota Dewan pergantian antar waktu yang baru masing-masing mendapat Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total


keseluruhannya adalah Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ; g. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh BPK, Bawasda dan Bawasprop tetapi tidak ada masalah, dalam pemeriksaan Bawasprop yang diperiksa masalah pajak ; h. Bahwa benar BPK menyarankan agar permasalahan tunjangan kesehatan dan kesejahteraan tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya ; i.

Bahwa benar yang menandatangani DASK DPRD Kab Batang tahun 2004 adalah Sekwan ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan terdakwa

II tidak menaruh keberatan. 4. Saksi Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo Saksi Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo sekarang mejabat sebagai Bendahara di Setda batang namun sebelumnnya pernah menjabat sebagai Kasubag keuangan di Sekretariat DPRD Kab Batang dari tahun 1986 s/d Agustus 2005. Saksi Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 155 a. Bahwa benar sebagai Kasubag Keuangan, Saksi mempunyai tugas pokok antara lain mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran DPRD dan sekretariat dewan, mempersiapkan bahan-bahan untuk laporan keuangan, melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan oleh Kabag Umum sebagai aatasn lansung Saksi dan melaksanakan tugas tugas yang

155

Ibid, hal 51-54


diberikan oleh Sekwan yang ada hubungannya dengan masalah keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2003, Saksi bersama sama dengan Kabag Umum dipanggil oleh Sekretaris Dewan Bapak Drs. Tuchwad D Masud dan memerintahkan agar dianggarkan pembayaran tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, yang menurut Sekwan hal tersebut atas perintah dari Bapak Sholihin ; c. Bahwa benar bersama-sama dengan Kabag Umum, Saksi memproses perintah tersebut dengan memasukan tunjangan kesehatan dalam bahan untuk pembuatan RASK (rencana anggaran satuan kerja) DPRD Kab Batang tahun 2004 dan menyerahkannya kepada Sekwan ; d. Bahwa benar dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 dianggarkan per anggota dewan per bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Besaran tersebut atas perintah Sekwan pada Saksi dan Sekwan atas perintah pimpinan dewan, sehingga jumlah keseluruhan tunjangan kesehatan tersebut adalah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) selama setahun ; e. Bahwa benar proses menjadi RASK dan DASK adalah RASK dibuat atas perintah Pimpinan Dewan kepada Sekwan agar dibuat rancangan anggaran DPRD, rancangan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada pimpinan dewan setelah dikoreksi oleh pimpinan dewan kemudian diperbanyak untuk bahan rapat Panitia Khusus Anggaran DPRD, setelah dibahas di Pansus Anggaran dibuat laporan hasil rapat tersebut sebagai bahan rapat paripurna internal dewan, setelah disetujui oleh semua anggota DPRD


dibuat keputusan DPRD, kemudian RASK tersebut ditandatangani oleh Sekwan dan dikirim ke Bupati melalui Kabag Keuangan, setelah dibahas di Pemda Batang lalu dikirin lagi ke DPRD untuk dibahas dalam Panitia Anggara I dan setelah itu dibahas dalam komisi-komisi hasilnya di bahas di Panitia Anggaran II stelah itu dibahas di rapat Paripurna dengan dihadiri oleh semua anggota DPRD dan satuan unit kerja Pemda Kab batang dan kemudian disahkan menjadi Perda APBD selanjutnya dirinci dalam DASK tiap satuan unit kerja termasuk DASK DPRD Kab Batang ; f.

Bahwa benar dalam DASK DPRD Kab Batang tahun 2004 akhirnya dianggarkan Tunjangan Kesehatan dan Kesejahteraan yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004

g. Bahwa benar tunjangan kesehatan telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan sejak Januari s/d Agustus 2004 yang diterima secara tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji setiap bulan ; h. Bahwa benar, Saksi tidak tahu dasar hukum pemberian tunjangan kesehatan dalam bentuk tunai, hanya Saksi diperintahkan oleh Sekwan untuk membayarkan tunjangan kesehatan secara tunai dan Saksi tidak tahu atas ide siapa pembayaran tunjangan kesehatan dilakukan secara tunai ; i.

Bahwa benar untuk pembayaran tunjangan kesehatan dimulai dengan pembuatan SPP oleh pemegang kas yang disesuaikan dengan DASK DPRD Kab Batang tahun 2004, kemudian diterbitkan SPM untuk realisasi pembayaran dan yang menandatangani SPM antara lain adalah Saksi sebagai Kasubag Keuangan ;


j.

Bahwa benar dalam DASK DPRD kab Batang tahun 2004 tersedia pos anggaran untuk Dana Tali Asih Purna Bhakti untuk Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Priode 1999-2004 sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuhn juta rupiah) ;

k. Bahwa benar adanya dana Tali Asih purna Bhakti bermula saat Saksi bersama-sama dengan Kabag Umum dipanggil oleh pimpinan dewan yaitu Bapak Sholihin, Saksi dan Kabag Umum kemudian diperintahkan oleh Bapak Sholihin untuk menganggarkan Dana Tali Asih, kemudian Saksi bersama-sama dengan Kabag Umum melaporkan hal tersebut kepada Sekwan dan oleh Sekwan memerintahkan agar menindaklanjuti perintah tersebut ; l.

Bahwa benar, Saksi tidak tahu atas ide siapa penganggaran dana tali asih tersebut, Saksi bersama-sama dengan Kabag Umum menindaklanjuti perintah Sekwan dengan menyiapkan rancangan dana tali asih purna bhakti untuk dimasukan dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 dan menyerahkannya pada Sekwan ;

m. Bahwa benar Saksi mendapat perintah dari Sekwan untuk menentukan besaran Dana Tali Asih tersebut dan Sekwan mendapat perintah dari Pimpinan dewan ; n. Bahwa benar Dana Tali Asih Purna Bhakti telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan pada tanggal 15 Mei 2004 yang rinciannya adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 2 orang Wakil Ketua Dewan Sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupaiah) dan tiap tiap anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima


ratus ribu rupiah) sehingga (42 X Rp. 8.500.000) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; o. Bahwa benar besarnya Dana Tali Asih yang terdapat dalam DASK DPRD Kab batang tahun 2004 sama dengan yang diusulkan dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004; p. Bahwa benar, Saksi pernah diperintahkan oleh Sekwan bersama Kabag Umum untuk menganggarkan Tambahan Dana tali asih purna Bhakti dalam RASK perubahan DPRD kab Batang tahun 2004 sebesar Rp. 727. 500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perintah tersebut disampaikan oleh sekwan setelah selesai Rapat Pimpinan Dewan,namun Saksi tidak hadir dalam rapat pimpinan dewan ; q. Bahwa benar usulan tambahan dana tali asih purna bhakti tersebut tidak jadi dimasukan dalam RASK perubahan DPRD Kab batang tahun 2004 sebab waktu untuk perubahan sudah lewat ; r.

Bahwa benar tambahan dana tali asih purna bhakti tersebut kemudian dimuat dalam DASK Perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 dan Saksi tidak tahu prosesnya sehingga ada dalam DASK Perubahan yang pasti Tidak ada dalam RASK Perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 ;

s.

Bahwa benar Tambahan Dana Tali asih Purna Bhakti telah dibagikan kepada pimpinan dan anggota dewan pada tanggal 11 Agustus 2004 dengan rincian Ketua Dewan sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 3 Wakil Ketua Dewan mendapat Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Anggota Dewan masing-masing


memperoleh Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ; t.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh BPK, Bawasda dan Bawasprop dan tidak ada masalah ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan II

keberatan dengan mengatakan Terdakwa II tidak pernah memerintahkan Saksi maupun sekwan untuk menganggarkan Tunjangan kesehatan / kesejahteraan serta dana tali asih. Menimbang bahwa atas bantahan terdakwa II tersebut Saksi tetap pada keterangannya. 5. Saksi Eko Widiyanto, SE,MM, Bin Kulal Saksi Eko Widiyanto, SE, MM, Bin Kulal bekerja di Pemda Batang sejak tahu 1991 dan sejak Pertengahan tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Kasubag anggaran pada bagian Keuangan Pemda Batang. Saksi Eko Widiyanto pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 156 a. Bahwa benar sebagai Kasubag Anggaran, Saksi mempunyai tugas pokok untuk menghimpun usulan-usulan anggaran melalui RASK dari seluruh satuan kerja Pemda Batang untuk dilaporkan kepada Kabag Keuangan sebagai bahan pembahasan untuk tim anggaran eksekutif dalam rangka membuat RAPBD Kab Batang ; b. Bahwa benar selain sebagai Kasubag Anggaran, Saksi juga ikut sebagai tim anggaran eksekutif, dalam tim anggaran eksekutif Saksi bertugas

156

Ibid, hal 54-56


untuk menghimpun semua RASK dari semua satuan kerja di Pemda Batang untuk dibahas di Tim Anggaran Eksekutif ; c. Bahwa benar Saksi tidak ingat apakah dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 ada pos anggaran untuk tunjangan kesehatan ; d. Bahwa benar dalam RASK DPRD Kab Batang ada usulan Dana Tali Asih sebanyak Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuhn juta rupiah), yang dimasukkan dalam Kode Rekening Tunjangan Khusus dan setahu Saksi usulan tersebut tidak dibahas lagi langsung disetujui dan apa sebabnya langsung diseyujui Saksi tidak tahu ; e. Bahwa benar Saksi tidak tahu ada penerbitan SPP untuk pembayaran dana tali asih anggota dewan ; f.

Bahwa benar dalam RASK Perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 tidak ada anggaran penambahan dana tali asih, namun dalam DASK perubahan DPRD Kab Batang tahun 2004 ada tambahan Dana Tali Asih Purna Bhakti sebesar Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah); dan Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya ;

g. Bahwa benar yang menentukan besar kecilnya dana tali asih tersebut usulannya datang dari DPRD ; h. Bahwa benar Dana Tali asih tersebut sudah dibagikan pada angggota dewan dalam dua tahap yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2004 ; i.

Bahwa benar ada pembagian uang Purna Bhakti yang diberikan oleh pihak eksekutif pada pimpinan dan anggota dewan prioede 1999-2004 yang dilakukan di ruang mawar Pemda Batang tetapi Saksi tidak tahu berapa masing-masing orang mendapat bagian ;


j.

Bahwa benar dalam APBD Kab Batang tahun 2004 tidak ada di anggarkan Bantuan Purna Bhkati bagi anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004;

k. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Bawasda dan Bawasprop dan tidak ada masalah ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak keberatan. 6. Saksi Toni Adi Bin Wahadi Saksi Toni Adi Bin Wahadi adalah anggota DPRD Kab Batang dari tahun 1999 s/d 2004, berasal dari fraksi PDI Perjuangan semula Saksi berada di Komisi D dan sejak 2002 masuk dalam Komisi C. Saksi Toni Adi Bin Wahidi pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 157 a. Bahwa benar Saksi tidak tahu secara detail apa yang menjadi hak-hak anggota Dewan, namun setiap bulannya Saksi menerima Gaji, tunjangan sosial, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan lainlain ; b. Bahwa benar Saksi ada menerima tunjangan kesehatan yang diberikan secara tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji yang besarnya Rp. 500.000 tiap bulan dan untuk tahun 2004 Saksi terima sejak Januari s/d Agustus 2004, sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani ; c. Bahwa benar tunjangan kesehatan tersebut adalah penghasilan tetap karena masuk dalam slip gaji ;

157

Ibid, hal 56-57


d. Bahwa benar Saksi juga menerima tunjangan kesehatan secara tunai yang rutin diterima bersama dengan gaji sejak tahun 2002 ; e. Bahwa benar pada tahun anggaran 2004 pada DPRD Kab Batang ada dianggarkan tentang Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih, tapi Saksi tidak ikut membahas anggaran tersebut, hal tersebut dibahas di panitia Anggaran, yang jumlah anggotanya 15 orang termasuk Pimpinan Dewan dan ketua-ketua Komisi dan Saksi tidak ikut dalam Panitia Anggaran ; f.

Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang pembahasan RASK DPRD Batang, karena RASK tersebut dibahas dalam Panitia anggaran,Saksi tahu setelah menjadi DASK DPRD Kab Batang ;

g. Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah ada diatur dalam APBD Kab Batang tahun 2004 tunjangan kesehatan tidak diberikan dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk premi ansuransi ; h. Bahwa benar Saksi ada menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama sebesar Saksi terima sekitar bulan Mei 2004 dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang diterima sekitar bulan Agustus 2004 ; i.

Bahwa benar Saksi menerima uang Dana Tali Asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari bagian Keuangan Sekwan ;

j.

Bahwa benar, Saksi ada menerima bantuan Purna Bhakti dari Bupati Kab Batang yang diserahkan oleh Kabag Keuangan Pemda Batang Ibu Sri Sugiyanti di ruang Mawar Pemkab Batang, yang Saksi terima sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) ;


k. Bahwa benar Saksi semula tidak mau menerima dan menandatangani penerimaan uang bantuan Purna Bahakti tersebut sebelum ada penjelasan uang tersebut berasal dari mana, karena hal tersebut tidak ada dalam angggaran DPRD Kab batang tahun 2004 lalu Saksi bertanya pada Bupati Batang, saat itu yang menjawab adalah Kabag Keuangan Pemda Batang yang menyatakan uang tersebut adalah uang aman ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan. 7. Saksi Parwito AG Bin Amat Gansar Saksi Parwito AG Bin Amat Gansar adalah anggota DPRD Kab Batang dari tahun 1999 s/d 2004, berasal dari fraksi PDI Perjuangan semula Saksi berada di Komisi A lalu pindah ke komisi D dan sejak 2002 s/d berakhir masa tugas DPRD Kab batang Priode 1999-2004 masuk dalam Komisi C sebagai Ketua Komisi C. Saksi Parwito AG Bin Amat Gansar pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 158 a. Bahwa benar sebagai ketua Komis C, Saksi ikut menjadi anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang yang salah satu tugasnya menyusun anggaran DPRD Batang ; b. Bahwa benar ada dibentuk panitia khusus untuk membicarakan anggaran Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD Batang, dan Saksi ikut sebagai anggotanya akan tetapi dalam pembahasannya Saksi tidak hadir ;

158

Ibid, hal 57-59


c. Bahwa benar seharusnya pembahasan tentang rencana anggaran dibahas di Panitia anggaran DPRD bukan melalui pembentukan panitia khusus dan pembentukan Panitia Khusus harus seijin dari pimpinan dewan ; d. Bahwa benar usulan tentang tunjangan kesehatan datangnya dari dewan tapi Saksi tidak tahu pasti atas inisiatif siapa ; e. Bahwa benar Saksi tahu hak-hak keuangan anggota Dewan ada diatur dalam Perda, tapi Saksi lupa Perda yang mana ; f.

Bahwa benar Saksi tidak pernah membaca Perda No. 18 tahun 2003 secara rinci, sehingga Saksi tidak tahu tunjangan kesehatan ada diatur dalam Perda tersebut dan Saksi juga tidak tahu kalau Tunjangan kesehatan harus diberikan diberikan dalam bentuk premi atau tunai ;

g. Bahwa benar Saksi ada menerima tunjangan kesehatan yang diberikan secara tunai setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji setiap bulannya besarnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) ; h. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana tali asih sebanyak dua kali yang pertama Saksi terima tanggal 08 Mei 2004 sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; i.

Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana proses terjadinya Dana Tali Asih tersebut namun hal tersebut ada dibahas dalam Panitia Khusus, saat itu Saksi hadir dan pada saat pembahasan di Panitia Khusus tidak ada yang keberatan dengan pemberian dana tali asih tersebut, sehingga usulan pemberian dana tali asih tersebut dibawa dalam sidang paripurna ;


j.

Bahwa benar Saksi tidak tahu semula atas inisiatif siapa penganggaran dana tali asih tersebut tapi tidak mungkin datang dari Sekwan, karena Sekwan tidak punya kepentingan dengan pemberian dana tali asih tersebut

k. Bahwa Saksi tahu dana tunjangan kesehatan dan dana tali asih berasal dari APBD Kab Batang ; l.

Bahwa Saksi tahu Perda tentang APBD Kab Batang 2004 tidak pernah dibatalkan ;

m. Bahwa Saksi tahu jumlah dana tali asih dan Tunjangan Kesehatan yang Saksi terima sama nilainya dengan yang tercantum dalam DASK DPRD Kab batang tahun 2004 ; n. Bahwa Saksi pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Batang, namun Saksi lupa rincian pengembalian uang tersebut uang apa ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan. 8. Saksi Soetadi, SH, MM, Bin Suparman Saksi Soetadi, SH, MM, Bin Suparman bekerja di Pemda Batang sejak tahun 1976 dan sejak tahun 2002 s/d awal 2004 sebagai Kepala Bapeda dan sejak pertengahan tahun 2004 s/d sekarang sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. Saksi Soetadi, SH, MM, Bin Suparman pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 159

159

Ibid, hal 59-62


a. Bahwa benar Saksi sebagai Kepala Bapeda mempunyai tugas pokok antara lain untuk mengkoordinasikan anggaran pembangunan Pemda Batang ; b. Bahwa benar sebagai Sekda Batang, Saksi mempunyai tugas pokok antara lain membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pengorganisasian serta pembinaan administrasi organisasi juga memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat daerah dan tugas lainnya ; c. Bahwa benar sebagai Kepala Bapeda, Saksi ikut dalam Team anggaran eksekutif sebagai Wakil Ketua Team Anggaran, Tugas dari team anggaran eksekutif adalah membahas anggaran yang diajukan setiap satuan kerja yang termuat dalam RASK masing-masing dengan melihat antara kebutuhan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah ; d. Bahwa benar sebagai Sekretaris Daerah, Saksi mempunyai tugas melaksanakan penyelengaraan pemerintahan,

pengorganisasian dan

pembinaan administrasi organisasi serta pelayanan administrasi kepada perangkat daerah sedangkan fungsi Saksi antara lain adalah sebagai koordinator staff atas segala kegiatan perangkat daerah termasuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ; e. Bahwa benar pada waktu membahas Raperda APBD Kab Batang Tahun 2004, Saksi menjabat sebagai Kepala Bapeda dan sebagai Kepala Bapeda Saksi ikut dalam Tim Anggaran Eksekutif sebagai Wakil Ketua ; f.

Bahwa benar sebagai Wakil Ketua dalam Tim Anggaran Eskutip Saksi lebih focus pada Anggaran Pembangunan, sedangkan Anggaran DPRD


lebih pada Anggaran rutin, sehingga Saksi tidak terlalu terlibat dalam pembahasan rencana Anggaran DPRD Kab Batang ; g. Bahwa benar Saksi tahu dalam RASK Kab Batang

tahun 2004 ada

diusulkan anggaran untuk Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih, tapi berapa rinciannya Saksi tidak tahu ; h. Bahwa benar dalam Tim Anggaran Eksekutif tidak dibahas dasar pemberian Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih karena Tim beranggapan usulan anggaran Dewan tentu telah dibahas dasar hukumnya oleh Dewan, Yang menjadi pegangan Tim adalah kemampuan keuangan daerah untuk membayarnya ; i.

Bahwa benar ABPD Tahun 2004 menurut Tim mampu untuk membayar Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih untuk angggota dewan ;

j.

Bahwa benar RASK DPRD Kabupaten Batang Tahun 2004, seluruhnya diloloskan oleh Tim Anggaran Eksekutif tidak dibahas lagi secar detil di Tim Anggaran Eksekutif ;

k. Bahwa benar secara psikologis tim Anggaran Eksekutif dalam membahas RASK DPRD merasa ada beban dan tertekan takut ada pengaruhnya kepada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Buapti ; l.

Bahwa benar tidak pernah ada tekanan atau ancaman dari Pimpinan atau Anggota Dewan dalam membahas RASK DPRD, hanya perasaan Tim Anggaran Eksekutif yang merasa tertekan sebagai PNS yang harus patuh pada atasan ;

m. Bahwa benar Perda No. 18 Tahun 2003 adalah Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah dan dalam Perda Tersebut tidak ada diatur tentang Dana


Tali Asih, yang ada diatur adalah mengenai Tunjangan Kesehatan yang dibayarkan dalam bentuk premi ; n. Bahwa benar atas insiatif dewan ada usulan untuk melakukan perubahan atas Perda No. 18 tahun 2004 berupa rancangan Perda No. 3 Tahun 2004 ; o. Bahwa benar atas usulan Perubahan Perda No. 18 tahun 2003 tersebut Saksi melalui Kabag Hukum telah melakukan kajian atas rancangan Perda Perubahan tersebut dan menyarankan agar tidak dilakukan perubahan terhadap Perda No. 18 Tahun 2003, hasil kajian tersebut telah dikirimkan kepada Dewan, namun saran tersebut tidak diindahkan oleh Dewan dan tetap mengajukan perubahan Perda No. 18 tahun 2003 melalui Perda No. 3 tahun 2004 ; p. Bahwa benar akhirnya ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2004 yaitu perubahan terhadap Perda No. 18 tahun 2008 ; q. Bahwa benar Saksi telah menyampaikan surat kepada Gubernur tanggal 21 Mei 2004 tentang adanya Perda No. 3 tahun 2004 untuk minta petunjuk r.

Bahwa benar sampai sekarang tidak ada petunjuk atau pembatalan oleh Gubernur atas Perda Kab Batang No. 3 tahun 2004 ;

s.

Bahwa benar pada Perda APBD Perubahan tahun 2004 ada dianggar kembali Dana Tali Asih yang aturannya atau payung hukumnya berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2004 ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I tidak

kebaratan sedangkan terdakwa II menyatakan tidak berasalan pembahasan RASK DPRD berpengaruh pada LPJ Bupati karena diterima tidaknya LPJ Bupati ada aturan mainnya sendiri. Menimbang bahwa atas keberatan dari terdakwa II, Saksi


tetap pada keterangannya. 9. Saksi Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid Saksi Drajat Himawan, S, Sos Bin Harun Al Rasyid menjabat sebagai Asisten III Sekretaris Daerah Kab Batang sejak 17 Januari 2001, sebagai Asisten III, juga menjabat sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, koordinator dibidang Kepegawaain, kelembagaan Umum dan keuangan. Saksi Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 160 a. Bahwa benar

Saksi sebagai Asisten III juga menjadi anggota Panitia

Anggaran Eksekutif sedangkan anggota lainnya adalah Asisten 1 dan II, Kepala Bapeda, Kepala Dispenda, Kepala Bawasda, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Adminsitrasi pembangunan dan Kepala Bagian Hukum sedangkan Ketuanya adalah Sekretaris Daerah ; b. Bahwa benar sebagai anggota Panitia Anggaran, Saksi bertugas untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Batang yang diajukan oleh setiap satuan kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ; c. Bahwa benar mekanisme pengajuan anggaran satuan kerja bermula dengan adanya surat edaran Bupati kepada setiap satuan kerja untuk membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Kemudian setiap satuan kerja menyerahkan RASK tersebut ke bagian Keuangan Pemkab, dibagian Keuangan semua RASK yang masuk tersebut direkap, untuk

160

Ibid, hal 62-64


mengetahui besarnya anggaran yang dibutuhkan, kemudian hasil rekapan tersebut dibahas di Panitia Anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan dan Kebutuhan Daerah, setelah dibahas di Panitia Anggaran kemudian dibuatkan RAPBD yang akan disampaikan oleh Bupati sebagai Nota Keuangan Ke DPRD melaluai Rapat Paripurna. Di DPRD RAPBD tersebut dibahas bersama-sama oleh panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif yang disebut dengan Panitia Anggaran I setelah itu dibahas di komisi-komisi sesuai dengan bidangnnya dengan menyertakan satuan kerja terkait, setelah pembahasan di komisi-komisi kemudian dibawa ke panitia Anggaran II, setelah disepakati besarnya anggaran, kemudian dibawa ke Rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai APBD melalaui Perda APBD ; d. Bahwa benar sebagai Panitia Anggaran Eksekutif, Saksi tahu ada RASK DPRD Kab Batang untuk tahun Anggaran 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan dan diserahkan ke Kabag keuangan Pemda untuk dibahas oleh Panitia Angaran Eksekutif ; e. Bahwa benar dalam RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 ada dianggarkan Tunjangan kesehatan dan Dana Tali Asih bagi anggota Dewan ; f.

Bahwa benar sebagai Asisten III Saksi tidak ikut secara rinci membahas RASKnya DPRD, khususnya mengenai anggaran dana Tali Asih, karena di Panitia Anggaran Eksekutif Saksi lebih fokus pada anggaran pembangunan, sedangkan RASKnya DPRD Kab Batang lebih kepada anggaran rutin ;


g. Bahwa benar di Panitia Anggaran Eksekutif RASK yang diajukan oleh DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 tidak dibahas secara rinci tentang dasar penggangarannya yang dibahas hanya penyesuaian dengan kemampuan daerah untuk membayarnya dan kenyataannya apa yang dianggarkan dalam RASK DPRD tersebut disetujui semua ; h. Bahwa benar di Panitia Anggaran Eksekutif situasinya segan membahas atau merubah anggaran DPRD karena katanya RASK tersebut sudah berdasarkan rapat Pimpinan Dewan jadi Panitia Anggaran Eksekutif takut membahasnya. Takut akan berakibat dengan Laporan pertanggungjawaban Bupati yang dapat menjatuhkan Bupati, jadi diloloskan saja ; i.

Bahwa benar Saksi tidak pernah diancam oleh Para terdakwa atau Pimpinan Dewan agar jangan merubah anggaran DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004, hanya kami di Panitia Anggaran Eksekutif merasa ada beban psikologis sebagai bawahan Bupati sehingga tidak berani terhadap Dewan ;

j.

Bahwa benar dalam APBD Kab Batang tahun 2004 yang ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2004 untuk satuan Kerja DPRD Kab Batang ada dianggarakan Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih, yang kemudian dituangkan dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) DPRD Kab Batang namun Saksi lupa berapa besarnya anggaran untuk Tunjangan Kesehatan dan dana Tali Asih ;

k. Bahwa benar, Saksi yang menandatangani DASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 sebagai Pejabat Sekretaris Daerah sebab saat itu Bapak Sekda sedang naik Haji ;


l.

Bahwa benar Saksi tahu Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih telah diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD kab Batang Priode 19992004 ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan II

membenarkannya dan tidak menaruh keberatan. 10. Saksi Anta Masyhadi Bin Iskandar Saksi Anta Masyhadi Bin Iskandar adalah anggota DPRD Kab Batang masa bhakti priode 1999-2004 berasal dari Fraksi PKN, Saksi sejak tahun 19992002 berada di Komisi B dan sejak tahun 2003 s/d 2004 berada di Komisi B sebagai Wakil Ketua Komisi. Saksi Anta Masyhadi Bin Iskandar pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 161 a. Bahwa benar Komisi A membidangi antara lain bidang Hukum, Pemerintahan, ekonomi dan keuangan DPRD Kab Batang ; b. Bahwa benar penyusunan anggaran dewan dimulai dengan adanya RASK DPRD Kab Batang, RASK disusun oleh Sekwan atas perintah pimpinan dewan, setelah disusun oleh Sekwan diserahkan pada pimpinan dewan, lalu diserahkan pada Komisi A untuk dibahas, setelah dibahas di Komisi A lalui komisi A membuat laporan Komisi yang berisi hasil pembahasan di Komisi lalu diserahkan pada Panitia Khusus Anggaran, setelah dibahas di Panitia Anggaran dewan lalu dikirim kepada Bupati untuk dibahas di team anggaran eksekutif dan setelah dibahas di Team anggaran eksekutif dibawa kembali ke DPRD melalui untuk di Bahas di Panitia Anggaran I

161

Ibid, hal 64-67


dan kemudian dikirim ke Komisi sesuai pembidangan untuk dibahas dengan satker masing-masing setelah itu dibawa pada Panitia Anggaran II dan jika tidak ada masalah dibawa ke rapat Paripurna untuk ditetapkan dalam APBD ; c. Bahwa benar tunjangan kesehatan ada dianggarkan dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 dan pernah dibahas di Komisi A sedangkan tentang Dana Tali Asih Saksi tidak ingat. Dalam pembahasan diKomisi A pembahasan anggaran dimulai dari adanya paparan secara rinci draf lalu dibahas dan ketika pembahasan di Komisi A, Sekwan tidak hadir ; d. Bahwa benar, Saksi tidak tahu siapa yang punya ide memasukkan tunjangan kesehatan dalam RASK, ide itu bisa berasal dari Pimpinan Dewan atau dari Sekwan ; e. Bahwa benar semua anggota Komisi A tidak ada yang keberatan saat adanya pembahasan tunjangan kesehatan ; f.

Bahwa benar, Saksi hadir dalam rapat Paripurna penetapan ABPD Kab Batang dan saat itu tidak ada anggota yang keberatan dengan adanya Tunjangan kesehatan dan Dana Tali Asih, semua anggota setuju. Dalam rapat paripurna anggaran dibahas secara global. Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan yaitu Bapak H.M Azis Bin Moh Ali dan H Sholihin

g. Bahwa benar dalam rapat paripurna tersebut semua anggota dewan hadir, juga Bupati Batang Muspida, dan Sekwan ; h. Bahwa benar anggota Komisi A mempunyai wewenang untuk merubah atau menambah anggaran yang disampaikan ;


i.

Bahwa benar Saksi pernah menerima tunjangan kesehatan dalam bentuk tunai yang diterimakan bersama-sama dengan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, tapi Saksi lupa sejak kapan diterima dan terakhir Saksi terima Agustus 2004 menjelang masa akhir jabatan ;

j.

Bahwa benar Saksi tidak pernah membaca Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah. Saksi tidak tahu secara rinci hakhak Saksi sebagai anggota dewan yang Saksi tahu apa yang terdapat dalam slip gaji berarti sudah resmi dan sah sesuai dengan ketentuan ;

k. Bahwa benar Saksi ada menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tapi Saksi lupa waktunya dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diterima pada masa akhir jabatan ; l.

Bahwa benar Tunjangan kesehatan maupun Dana Tali Asih berasal dari APBD Kab Batang yang berarti uang Negara ;

m. Bahwa benar Saksi ada ruang Mawar di kantor Bupati Kabupaten Batang yang digunakan untuk rapat-rapat dan pertemuan ; n. Bahwa benar, Saksi bersama seluruh anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 sekitar bulan Agustus 2004 pada masa akhir jabatan anggota dewan telah diundang oleh Bupati Batang dalam rangka perpisahan anggota dewan dan Bupati Batang ; o. Bahwa benar sebagian besar anggota Dewan yang diundang hadir sedangkan dari pihak eksekutif yang hadir antara lain Bupati Batang serta Ibu Sri Sugianti, SE Kabag Keuangan Pemda Batang ;


p. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Bupati Batang membagikan uang Tali asih sebagai rasa terimakasih dari Pemda yang telah bekerja sama dengan baik, semula Saksi menolak menerima menandatangani tanda terima sebelum ada penjelasan uang tersebut berasal dari mana, Saksi kemudian mendapat penjelasan dari Kabag Keuangan yang menyatakan uang tersebut adalah uang halal dan resmi dari pemda dan semua sudah dipertanggungjawabkan ; q. Bahwa benar Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban tentang penerimaan yang Saksi terima sebagai anggota dewan, yang ada hanya tanda terima ; r.

Bahwa benar pernah ada perintah dari pimpinan eksekutif untuk mengembalikan tunjangan yang Saksi terima ;

s.

Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Perda yang dibatalkan Menimbang bahwa terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan atas

keterangan Saksi tersebut. 11. Saksi M Nugroho S. Sos. Bin M. Ali Ibrahim Saksi M Nugroho, S,Sos Bin M Ali Ibrahim menjabat sebagai Asisten II Sekretaris Daerah Batang sejak tahun 2001 s/d 2004 dan menjadi Kepala Bappeda sejak 2004 s/d 2005 lalu Saksi pensiun. Saksi M Nugroho, S, Sos Bin M Ali Ibrahim pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 162 a. Bahwa benar sebagai Asisten II Sekda Batang, Saksi bertugas membidangi Ekonomi Pembangunan dengan tugas pokok membantu Sekda dalam

162

Ibid, hal 67-68


menentukan kebijakan dibidang ekonomi, pembangunan, sosial serta lingkungan hidup, juga mengkoordinasikan kegiatan yang ada dibagian administrasi pembangunan, perekonomian, sosial dan lingkungan hidup ; b. Bahwa benar sebagai Asisten II Sekda Batang, Saksi ikut sebagai Panitia anggaran eksekutif, Tugas Panitia Anggaran Eksekutif antara lain memproses dan membahas kegiatan anggaran yang terdapat dalam Rencana anggaran satuan Kerja (RASK) masing-masing satuan kerja ,lalu mengirimkannya menjadi RAPBD ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD ; c. Bahwa benar ada RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 yang berisikan adanya penggaran Tunjangan Kesehatan dan dana Tali Asih namun Saksi tidak pernah ikut membahas RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 tersebut sebab Saksi sebagai Asisten II lebih Fokus membahas RASK yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan ; d. Bahwa benar Panitia Anggran Eksekutif dapat merubah dalam arti mengurangi atau menambah dari apa yang tercantum dalam RASK DPRD Kab Batang namun RASK DPRD Kab Batang tidak pernah dibahas secara rinci dalam arti dikurangi atau dirubah, selalu diloloskan oleh Panitia Anggaran Eksekutif oleh karena situasi dimana kekuasaan dan pengaruh DPRD

kuat

sekali

dapat

menjatuhkan

Bupati

melalui

laporan

pertanggungjawaban ; e. Bahwa benar tidak ada perintah dari Bupati agar setiap pengajuan RASK Milik DPRD agar diloloskan ;


f.

Bahwa benar ada pertemuan di Ruang Mawar pada tanggal 13 Agustus 2004, Saksi hadir pada saat itu tetapi bukan sebagai undangan resmi hanya diberitahu oleh Kabag Keuangan Sekda Batang ibu Sri Sugiyanti ;

g. Bahwa benar yang hadir pada pertemuan diruang mawar dari legislatif adalah semua anggota dewan priode 1999-2004 sedangkan dari pihak eksekutif yang hadir antara lain Bupati Batang, Asisten I dan II Kepala Bapeda, Kabag Keuangan Sekda batang dan stafnya ; h. Bahwa benar Saksi semula tidak tahu apa acara diruang Mawar tersebut akan tetapi setelah Saksi ikut acaranya ternyata adalah pemberian bingkisan tali asih berupa uang dari Bupati Batang kepada Dewan yang akan purna bhakti atas kerjasamanya selama ini ; i.

Bahwa benar Saksi tahu bingkisan tersebut berupa uang karena diberitahu oleh Kabag Keuangan namun Saksi tidak tahu masing-masing mendapat berapa ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan

Terdakwa II tidak keberatan. 12. Saksi Purwanto Bin Abdulah Saksi Purwanto Bin Abdulah adalah Anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004, dan mulanya Saksi duduk di Komisi D dan sejak pertengahan 2003 sampai selesai 2004 duduk di Komisi A sebagai Ketua Komisi A. Saksi Purwanto Bin Abdulah pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 163

163

Ibid, hal 68-71


a. Bahwa benar Komisi D membidangi masalah Pembagunan sedangkan Komisi A membidangai masalah Hukum, Perundang-undangan, dan juga anggaran DPRD Kab Batang ; b. Bahwa benar sebagai Ketua Komisi A, Saksi otomatis juga sebagai anggota Panitia Anggaran, Anggota panitia Anggran DPRD Kab Batang sebanyak 16 orang yang berasal dari Unsur Pimpina Dewan, Ketua-ketua Komisi, unsur fraksi dll ; c. Bahwa benar khusus mengenai anggaran DPRD bermula adanya RASK yang dibuat oleh Sekretaris Dewan atas perintah Pimpinan Dewan, setelah dibuat oleh Sekwan kemudian dikonsultasikan kembali kepada Pimpinan Dewan setelah itu drafnya dibagikan kepada Anggota dewan lalu RASK tersebut dibahas di Komisi A, setelah dibahas di Komisi A, oleh Komisi A dibuatkan laporan Komisi, lalu RASK tersebut di serahkan ke Panitia Anggaran legislatif untuk dibahas, setelah dibahas di Panitia Anggaran, dibawa ke Rapat Paripurna khusus Dewan untuk dibuatkan penetapan tentang RASK lalu RASK DPRD dikirim ke Bupati untuk dibahas di Panitia Anggaran Eksekutif, setelah itu bersama-sama dengan RASK dari satuan kerja lainnya di Kab Batang dikirim kembali ke DPRD oleh Bupati sebagai RAPBD

yang disampaikan dalam rapat paripurna berupa

penyampaian nota keuangan, setelah itu dibahas di Panitia Anggaran I, setelah itu dibahas di komisi-komisi bersama-sama dengan satuan kerja dilingkungan Pemda Batang sesuai pembidangannya, setelah dibahas di Komisi, dibuatkan laporan Komisi hasil pembahasan untuk disampaikan dan dibahas oleh Panitia Anggaran II, setelah dibahas di Panitia Anggaran


II dibawa kerapat paripurna DPRD untuk penetapan sebagai APBD melalui Perda, dan kemudian dirinci menjadi DASK masing-masing satuan kerja ; d. Bahwa benar Tunjangan kesehatan bagi Anggota DPRD Kab Batang yang terdapat dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 tidak pernah dibahas di Komisi A maupun di Panitia Anggaran; Setahu Saksi Tunjangan Kesehatan hanya dibahas dalam Rapim (Rapat Pimpinan) DPRD, sehingga lolos sampai sidang paripurna ; e. Bahwa benar dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 ada dicantumkan mengenai Dana Tali Asih dan hal tersebut dibahas di Panitia Khusus bukan di Panitia Anggaran akan tetapi anggota dari Panitia khusus tersebut adalah juga anggota Panitia Anggaran hanya ganti baju saja ; f.

Bahwa benar pembahasan mengenai Dana Tali Asih yang tercantum dalam RASK DPRD Kab Batang dibahas di ruang Komisi A tetapi bukan dalam rapat Komisi A, hanya menggunakan ruang Komisi A sebab ruang utama sedang direnovasi, pembahas itu dilkukan oleh Panitia Khusus ;

g. Bahwa benar yang dibahas oleh Panitia Khusus yang berhubungan dengan Dana Tali Asih hanya mengenai nominal yang akan diterima oleh pimpinan dan anggota dewan, tidak dibahas mengenai aturan yang mengatur tentang Dana Tali Asih tersebut. Dalam pembahasan di Panitia khusus tersebut disepakati Ketua dewan mendapat akan mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan tiap tiap anggota


Dewan mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam draf RASK ; h. Bahwa benar yang memimpin Rapat Pansus tentang Dana Tali Asih adalah Bapak Sholichin ; i.

Bahwa benar yang membuat draf RASK DPRD adalah Sekretaris Dewan, dan Saksi tahu Tunjangan Dana Tali Asih draftnya dibuat oleh Sekwan atas perintah pimpinan dewan ;

j.

Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar langsung pimpinan dewan memerintahkan Sekwan membuat draft RASK akan tetapi Saksi sebagai Pimpinan Dewan di DPRD Kab Batang priode 2004-2009 Saksi tahu persis bahwa Sekwan tidak mungkin membuat draft RASK tanpa ada perintah dari Pimpinan Dewan, sebab Sekwan tidak lebih seperti pelayan bagi dewan ;

k. Bahwa benar yang mengelola Anggaran DPRD adalah Sekretaris Dewan ; l.

Bahwa benar Saksi telah menerima Dana Tali Asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima pada bulan Mei 2004 dan yang kedua Saksi terima sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang Saksi terima pada bulan Agustus menjelang purnabhakti ;

m. Bahwa benar Saksi telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap bulan, yang Saksi terima bersama-sama slip gaji ; n. Bahwa benar yang membayarkan Tunjangan Kesehatan secara tunai adalah Bendahara Sekwan ;


o. Bahwa benar Perda No. 18 Tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah tidak ada diatur Dana Tali Asih maupun Tunjangan Purna Bhakti bagi Anggota DPRD ; p. Bahwa benar ada Perda No. 3 tahun 2004 yang isinya mengenai Perubahan Perda No. 18 tahun 2003 dan Saksi tahu dalam Perda No. 3 Tahun 2004 ada diatur hak anggota Dewan untuk memperoleh dana tali asih ; q. Bahwa benar Perda No. 3 tahun 2004 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2004 dan Dana Tali asih yang diatur dalam perda tersebut kekurangan pembayarannya dibayarkan sejak Januari 2004, jadi Perda No. 3 tahun 2004 itu berlaku surut ; r.

Bahwa benar Perda No. 3 tahun 2004 dibuat atas insiatip Dewan ;

s.

Bahwa benar selama pengalaman Saksi sebagai anggota Dewan dan saat ini sebagai Pimpinan Dewan, DPRD Kab Batang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Perda ;

t.

Bahwa benar DPRD memiliki hak Budget yaitu hak untuk menentukan anggaran sendiri ;

u. Bahwa benar yang berhak membuat RASK DPRD adalah Panitia Anggaran dan setiap anggota berhak mengusulkan besar kecilnya anggaran DPRD ; v. Bahwa benar Anggaran Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan berdasarkan Perda APBD Kab Batang tahun 2004 ; w. Bahwa benar ada perintah penarikan Tunjangan Kesehatan, yang didasarkan adanya temuan BPK ;


Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan dan membenarkannya. 13. Saksi Imam Teguh Raharjo Bin Waspari Saksi Imam Teguh Raharjo Bin Waspari pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 dan duduk di Komisi D sebagai Wakil Ketua,Komisi D antara lain membidangi masalah pembangunan. Saksi Imam Teguh Raharjo Bin Waspari pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 164 a. Bahwa benar Saksi juga sebagai anggota Panitia Anggaran di DPRD dari unsur fraksi PDI-P sejak awal tahun 2003 ; b. Bahwa benar Panitia Anggaran pernah membahas RASK DPRD Kab Batang untuk tahun 2004, yang dibahas hanya masalah angkanya saja dan disetujui sesuai dengan yang terdapat dalam draft RASK tahun 2004 ; c. Bahwa benar dalam RASK tahun 2004 tunjangan kesehatan tidak disebutkan akan diterima dalam bentuk tunai atau premi ; d. Bahwa benar draft RASK DPRD untuk tahun 2004 yang membuat adalah Sekretaris Dewan, tapi Saksi tidak tahu atas perintah siapa dan Saksi juga tidak pernah melihat langsung pimpinan dewan memerintahkan Sekwan untuk membuiat RASK ; e. Bahwa benar Saksi pernah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diterimakan secara tunai bersama-sama dengan penerimaan gaji ;

164

Ibid, hal 71-73


f.

Bahwa benar Saksi lupa sejak kapan menerima tunjangan kesehatan tersebut namun terakhir Saksi terima pada bulan Agustus 2004 menjelang masa akhir jabatan ;

g. Bahwa benar Saksi juga ada menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama sekitar bulan Mei 2004 sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; h. Bahwa benar Dana Tali Asih dibahas di Panitia Khusus bukan dalam Panitia Anggaran, tetapi anggota Panitia Khusus adalah anggota Panitia Anggaran, pembahasannya dilakukan diruangan Komisi A, Di Panitia khusus tidak dibahas mengenai dasar pemberian dana tali asih melainkan besaran yang akan diterima dan disetujui oleh semua anggota Pansus besarannya untuk anggota Rp. 8.500.000 (delapan juta rupiah) sesuai dengan draf yang ada ; i.

Bahwa benar Saksi dalam Rapat Pansus Dana Tali Asih tidak mengajukan keberatan tentang adanya dana tali asih karena menghormati forum ;

j.

Bahwa benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dewan mempunyai hak untuk menentukan anggaran sendiri, tapi Saksi lupa peraturanya ;

k. Bahwa benar anggaran untuk DPRD dibahas oleh Panitia Anggaran dan setiap anggota Panitia Anggaran mempunyai hak berbicara, hasil dari panitia Anggaran berbentuk catatan atau risalah ; l.

Bahwa benar dalam rapat Paripurna anggaran yang telah dibahas oleh Panitia Angaran masih bisa dirubah tetapi hal tersebut tidak lazim ;


m. Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar ada Perda tentang APBD dibatalkan ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menaruh keberatan. 14. Saksi Istiana Binti H. Rachono Saksi Istiana Binti H rachhono pernah menjadi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 dari Fraksi PDI-P dan duduk di Komisi A, sebagai anggota dan Saksi tidak iktu sebagai panitia Anggaran DPRD. Saksi Istiana Binti H Rachono pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 165 a. Bahwa benar komisi A membidangi antara lain Hukum, Pemerintahan dan Anggaran DPRD ; b. Bahwa benar anggaran DPRD terlebih dahulu dibahas di Komisi A, pembahasannya secara global, setelah itu lebih rinci dibahas di Panitia Anggaran DPRD ; c. Bahwa benar yang membuat RASK DPRD Kab Batang adalah Sekwan atas perintah Pimpinan Dewan, namun Saksi tidak pernah melihat Pimpinan Dewan memerintahkan Sekwan untuk membuat RASK DPRD Kab Batang ; d. Bahwa benar seingat Saksi Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih tidak pernah dirapatkan dan dibahas terlebih dahulu di Komisi A, langsung lolos ke Panitia Anggaran ;

165

Ibid, hal 73-75


e. Bahwa benar sepengetahuan Saksi kalau Panitia Anggaran DPRD sudah meloloskan anggaran maka akan dibawa ke Sidang Paripurna dan sudah menjadi tanggungjawab semua anggota dewan ; f.

Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab terhadap anggaran dewan adalah pimpinan dewan ;

g. Bahwa benar yang menjadi Pimpinan Dewan Priode 1999-2004 adalah bapak H.M Azis Bin Muh Ali sebagai Ketua dan Bapak H.M Sholihin dan H.A Asrori Has (almarhum)sebagai masing-masing sebagai Wakil Ketua ; h. Bahwa benar Saksi sebagai anggota Dewan Priode 1999-2004 ada menerima Tunjangan Kesehatan yang besarnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterima bersamaan dengan gaji dan diterima tunai, yang diterima sejak Januari 2004 s/d Agustus 2004, yang menyerahkan adalah Bendahara Sekretaris Dewan, dan pada saat penerimaan Saksi menandatangani tanda terima ; i.

Bahwa benar Saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur anggota Dewan boleh menerima tunjangan kesehatan secara tunai, namun karena diterimakan bersamaan dengan penerimaan gaji Saksi anggap hal itu sah ;

j.

Bahwa benar Saksi juga pernah menerima Dana Tunjangan Tali Asih sebagai uang pesangon karena telah bekerja selama lima tahun, yang pertama Saksi terima Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sekitar bulan Mei 2004 dan yang kedua menjelang Purnabhakti bulan Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;


k. Bahwa benar Saksi tidak tahu apa ada aturan yang membolehkan adanya pemberian Tunjangan Dana Tali Asih tersebut, namun karena Saksi menerimanya melalui kantor Saksi anggap itu sah ; l.

Bahwa benar Saksi pernah membaca Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 dan Perda Kab Batang No.03 tahun 2004 tapi Saksi tidak ingat apakah dalam Perda tersebut ada yang membolehkan anggota dewan menerima Dana Tali Asih ;

m. Bahwa benar Saksi tahu anggaran untk Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih diambilkan dari APBD Kab Batang tahun 2004 ; n. Bahwa benar Saksi tidak

pernah diminta oleh Sekwan untuk

mempertanggungjawabkan dana-dana yang Saksi terima sebagai anggota dewan, yang ada hanya menandatangani tanda terima ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak keberatan. 15. Saksi HM. Helmi Asror, SH.CN. Bin HA Asrori Saksi HM Helmi Asror, SH.CN Bin HA Asrori adalah anggota DPRD Kab Batang priode 1999- 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi B sejak 19992004, Saksi menjadi anggota dewan berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, Saksi juga sebagai ketua Fraksi di DPRD Kab Batang. Saksi HM. Helmi Asror, SH.CN Bin HA Asrori pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 166

166

Ibid, hal 75-78


a. Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Komisi B secara otomatis juga sebagai anggota Panitia Anggaran Legislatif, Komisi B membidangi antara lain bidang Pertanian dan Perternakan ; b. Bahwa benar Panitia Anggaran Legislatif bertugas untuk membahas anggaran yang diajukan oleh eksekutif melalaui RAPBD, termasuk juga membahas anggaran DPRD ; c. Bahwa benar Saksi sebagai anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, pada tahun 2004 pernah menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang Saksi terimakan secara tunai bersama-sama dengan penerimaan gaji, namun Saksi lupa ditahun 2004 sejak bulan berapa akan tetapi terakhir Saksi terima bulan Agustus 2004. Selain menerima tunjangan kesehatan ada juga menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi Saksi lupa tanggal dan bulannya dan yang kedua pada bulan Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Saksi terima dari Sekretariat Dewan ; d. Bahwa benar Saksi sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD ikut membahas RASK DPRD tahun anggaran 2004 namun Saksi lupa rinciannya. RASK DPRD sebelum ke Panitia Anggaran dibahas terlebih dahulu disidang Pleno, untuk RASK DPRD tahun anggaran 2004 pembahasannya dilakukan akhir tahun 2003 ; e. Bahwa benar draft RASK DPRD diberikan oleh Sekwan dan pada waktu persidangan dijelaskan secara umum tidak mendetail dan anggota dewan disuruh baca draft tersebut;


f.

Bahwa benar Saksi sebagai anggota Panitia Anggaran tahu yang menentukan nominal dalam RASK DPRD adalah Panitia Anggaran ;

g. Bahwa benar pada saat RASK DPRD dikirim ke eksekutif RASK tersebut dibahas kembali di Eksekutif oleh Panitia Anggaran Eksekutif. Pada saat pembahasan RASK di sidang Paripurna sudah tidak boleh lagi ada interfensi karena sudah ada kesepakatan dalam Panitia Anggaran II ; h. Bahwa benar dalam pembahasan tentang Tunjangan Kesehatan oleh Panitia Anggaran semua anggota setuju tunjangan kesehatan dibayarkan secara tunai ; i.

Bahwa benar munculnya keinginan untuk membayar tunjangan kesehatan secara tunai bermula adanya sidang pleno yang dipimpin oleh Bapak Sholihin, saat itu ada usulan dari anggota Dewan diantaranya dari Bapak H.Abdul Manan agar tunjangan kesehatan dibayarkan tunai karena ansuransi kesehatan dianggapa tidak efektip karena hanya untuk anggota saja sedangkan kalau keluarga tidak ditanggung ;

j.

Bahwa benar ada anggota dewan dalam rapat pleno yang menyebutkan bahwa ansuransi kesehatan tersebut haram, tapi Saksi lupa siapa orangnya

k. Bahwa benar hasil dari rapat pleno tersebut dibawa ke panitia Anggaran DPRD dan pada akhirnya termuat dalam RASK DPRD Kab Batang tahun 2004 ; l.

Bahwa benar Perda No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah mengatur Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk premi ansuransi, namun oleh karena sudah menjadi keputusan rapat Saksi ikut saja ;


m. Bahwa benar Saksi ikut membahas Dana Tali Asih, pembahasan dana tali asih dilakukan oleh panitia khusus bukan oleh Panitia Anggaran, namun anggota panitia khusus adalah juga anggota panitia anggaran; pembahasan tersebut dilakukan diruangan Komisi A tapi bukan rapat komisi A hanya pinjam ruangan saja ; n. Bahwa benar Saksi dalam pembahasan dana tali asih di Panitia Khusus bersifat pasif saja demikian juga anggota panitia khusus lain yang berasal dari fraksi Saksi, telah Saksi perintahkan bersifat pasif saja, sebab menurut Saksi tidak layak membahas dana tali asih yang penggunaannya untuk diri sendiri ; o. Bahwa benar dalam Pembahasan Dana Tali asih di Panitia Khusus yang dibicarakan hanya mengenai besaran atau angka nominal yang akan diterima oleh pimpinan dan anggota dewan tidak dibahas mengenai payung hukumnnya ; p. Bahwa benar akhirnya disetujui besaran dan tali asih yang akan diterima oleh pimpinan dan anggota dewan sebagaimana yang tercantum dalam draft yang sudah disiapkan oleh Sekwan dan dibagikan sebelum rapat Panitia Khusus ; q. Bahwa benar semua anggota panitia khusus setuju termasuk Saksi untuk diberikan dana tali asih bagi anggota dewan priode 1999-2004 yang akan purna bhakti. Setelah dibahas di panitia Khusus akhirnya Dana tali asih dimasukkan dalam RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 yang pada akhirnya telah ditetapkan dalam Perda APBD Kab Batang tahun 2004 ;


r.

Bahwa benar besaran Dana Tali Asih yang tercantum dalam RASK DPRD sama dengan yang tercantum dalam DASK. Anggota DPRD berhak antara lain atas gaji pokok,tunjangan, uang pansus dan lainnya ;

s.

Bahwa benar Saksi tidak ingat apakah dalam Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah diatur Tunjangan Tali Asih bagi anggota DPRD ;

t.

Bahwa benar Saksi tidak ingat secara rinci isi dari Perda no. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Perda No. 18 tahun 2003 tapi Saksi ikut membahasnya. Perda No. 3 Tahun 2004 atas inisiatif dewan ;

u. Bahwa benar Saksi sebagai anggota DPRD punya Hak Budget atau Hak menyusun anggaran tapi Saksi lupa diatur dimana hal tersebut ; v. Bahwa benar semua anggota mempunyai hak yang sama untuk memberikan usulan, dan biasanya mekanisme yang digunakan untuk mengambil putusan dilakukan dengan Voting dan musyawarah mufakat dan khusus pengambilan putusan terhadap Perda No. 1 tahu 2004 dilakukan dengan musyawarah mufakat ; w. Bahwa benar Saksi setiap perda yang sudah ditetapkan termasuk Perda APBD akan dimuat dalam lembaran daerah dan akan dikirim ke Gubernur untuk diteliti ; x. Bahwa benar Perda No. 18 tahun 2003 dirubah dengan Perda No. 3 Tahun 2004, tapi yang dirubah hanya sebahagian yaitu pasal 66, 70 dan 72 Perda No. 18 tahun 2003 diubah karena sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman ;


y. Bahwa benar terhadap perubahan perda No. 18 tahun 2003 anggota Dewan ada yang setuju ada yang tidak ; z. Bahwa benar Saksi menerima hak Saksi-saksi sebagai anggota dewan Saksi terima dari bendahara Sekwan, dan Saksi tidak membuat pertanggungjawaban atas uang yang Saksi terima Saksi hanya membuat tanda tangan penerimaan saja ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwai dan II tidak menaruh keberatan. 16. Saksi Sunarto Bin Tarori Saksi Sunarto Bin Tarori adalah anggota DPRD Kab Batang Priode 19992004 dari Partai Golkar dan tergabung dalam Fraksi AKN (Amanat Karya Nasional) dan Saksi di DPRD ditempatkan di Komisi C. Saksi juga menjadi anggota Panitia Anggaran dari unsur Fraksi. Saksi Sunarto Bin Tarori pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 167 a. Bahwa benar anggota panitia anggaran berasal dari unsur Pimpinan Dewan, Ketua Komisi dan unsur Fraksi dan Sekwan tapi Sekwan tidak punya hak suara sehingga jumlah anggota Panitia Anggaran adalah 15 orang ; b. Bahwa benar Saksi sebagai anggota Dewan Saksi mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritisi eksekutif. Selain Saksi dalam bidang keuangan

167

Ibid, hal 78-80


mempunyai hak akan gaji, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, dan lain-lain yang kesemuanya ada dimuat dalam struk gaji ; c. Bahwa benar Saksi pernah menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang Saksi terima bersamasama dengan slip gaji secara tunai, tunjangan Kesehatan tersebut tidak pernah dibayar dalam bentuk premi ansuransi ; d. Bahwa benar Saksi menerima tunjangan kesehatan melalui bendahara Sekwan dengan menandatangani tanda terima ; e. Bahwa benar Saksi pernah menerima Tunjangan dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama Saksi terima Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tapi Saksi lupa kapan menerimanya ; f.

Bahwa benar di Dewan ada Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas hal hal khusus ;

g. Bahwa benar Saksi tidak ingat apakah Saksi ikut membahas RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 sebab sejak tahun 2003 Saksi sudah tidak terlalu aktip lagi di DPRD sehingga sudah jarang mengikuti persidangan sebab Saksi mengurus perawatan anak Saksi yang menderita sakit kanker sejak tahun 2003 yang pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 2005 ; h. Bahwa benar karena ketidak aktipan Saksi di DPRD Kab Batang Saksi hampir terkena pergantian antar waktu (PAW) ; i.

Bahwa benar Saksi tidak pernah hadir dalam pembahasan tunjangan kesehatan dan dana tali asih anggota dewan untuk tahun 2004 ;


j.

Bahwa benar Saksi tidak pernah hadir dalam panitia khusus yang membahas dana Tali Asih, nama yang tertera dalam daftar hadir memang nama Saksi akan tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi sebab berbeda dengan tanda tangan Saksi ;

k. Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang semula menghendaki tunjangan kesehatan dibayarkan tunai ; l.

Bahwa benar anggaran yang diajukan oleh Dewan selalu disetujui, dan Saksi juga tahu Dewan mempunyai kewenangan memangkas anggaran ;

m. Bahwa benar Bupati mempunyai kewajiban menyampaikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ; n. Bahwa benar tidak pernah ada pembatalan Perda ; o. Bahwa benar Saksi mendengar ada audit dari BPK tapi Saksi tidak pernah tahu hasilnya; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan. 17. Saksi Untung SIP Bin Kadir Saksi Untung SIP Bin Kadir adalah anggota DPRD Kab Batang priode 1999 s/d 2004, dan Saksi duduk di Komisi E sebagai sekretaris komisi. Saksi saat masih menjadi anggota DPRD untuk Priode 2005-2009, dan duduk dikomisi C sebagai Wakil Ketua dan saat ini tidak ikut sebagai anggota Panitia Anggaran. Di DPRD Kab Batang Komisi E8 membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Pendidikan dan agama.


Saksi Untung SIP Bin Kadir pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 168 a. Bahwa benar Saksi selain sebagai Sekretaris Komisi E juga sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD sebagai pengganti antar waktu dari unsur fraksi PDIP yaitu dari tahun 2002-2004 ; b. Bahwa benar Panitia Anggaran mempunyai tugas antara lain membahas anggaran termasuk anggaran DPRD, dan juga membahas pengeluaran dan pengalokasian anggaran dan juga dapat menambah atau mengurangi anggaran usulan satuan kerja di Pemkab Batang ; c. Bahwa benar Saksi sebagai anggota Dewan ada mendapat Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan secara tunai bersama-sama penerimaan gaji ; d. Bahwa benar tunjangan kesehatan telah Saksi terima sejak tahun 2002, dan untuk tahun 2005 ada kenaikan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; e. Bahwa benar semua anggota Dewan menerima jumlah yang sama, dan Saksi tidak tahu apa boleh diterimakan secara tunai ; f.

Bahwa benar Saksi juga ada menerima Tunjangan Tali Asih sebanyak dua kali, yang pertama Saksi terima sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tapi Saksi tidak ingat secara tepat kapan Saksi terima namun menjelang masa akhir jabatan priode 1999-2004 ;

168

Ibid, hal 80-83


g. Bahwa benar Saksi sebagai anggota Panitia Anggaran pernah membahas RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 dan dalam RASK tersebut ada tercantum Tunjangan kesehatan dan Dana Tali Asih, namun untuk Tunjangan Tali Asih tidak dibahas dalam Panitia Anggaran tetapi dalam Panitia khusus ; h. Bahwa benar Saksi hadir dalam rapat Panitia Khusus yang membicarakan dana Tali Asih pada tanggal 17 Nopember 2003,dalam rapat Panitia Khusus tidak dibahas tentang boleh tidaknya anggota dewan menerima dana tali asih, rapat hanya menyetujui angka nominal yang sudah ada dalam draft RASK,anggota Dewan menerima Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah ; i.

Bahwa benar dalam Panitia Khusus Dana Tali Asih tidak dibahas secara rinci, karena percaya dengan draft yang sudah ada ;

j.

Bahwa benar draft RASK DPRD dibuat oleh Sekretaris Dewan dan dalam Rapat Pansus draft tersebut disampaikan oleh Sekwan pada anggota

k. Bahwa benar yang berhak memerintah Sekwan untuk membuat draft RASK, bukan Komisi, Fraksi atau anggota Dewan melainkan adalah Pimpinan Dewan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Kab Batang No. 38 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan khusunya pasal 143 Ayat (3), tapi Saksi tidak mendengar atau melihat langsung Pimpinan Dewan memerintahkan Sekwan membuat RASK DPRD Batang yang didalammnya ada Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih ; l.

Bahwa benar yang menjadi pimpinan dewan saat itu adalah HM.Aziz dan Solichin beserta Alm Asrori ;


m. Bahwa benar semua anggota dalam Panitia Khusus setuju adanya Dana Tali Asih ; n. Bahwa benar anggaran yang sudah dibahas di Panitia Khusus dibawa ke Panitia Anggaran Eksekutif untuk dibahas, setelah dibahas di Panitia Anggaran Eksekutif dibawa kembali Ke Dewan dan dibahas di Panitia Anggaran I setelah dari Panitia Anggaran I dibawa ke sidang Komisi, setelah itu dibawa kembali ke Panitia Anggaran II setelah itu dibawa ke rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai APBD ; o. Bahwa benar setelah dibawa dalam rapat Paripurna tidak boleh lagi dirubah karena sudah terakhir dan sudah melalui tahapan kedua jadi sudah sempurna ; p. Bahwa benar kewenangan terakhir untuk melakukan refisi terhadap RASK DPRD kab Batang adalah ditingkat Panitia Anggaran II yang terdiri gabungan dari Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif ; q. Bahwa benar usulan RASK DPRD Kab Batang Tahun 2004 tidak ada perubahan dan pembahasan di Panitia Anggaran Eksekutif maupun dalan Panitia Anggaran I dan II,sehingga lolos menjadi bagian dari APBD Kab Batang tahun 2004 ; r.

Bahwa benar eksekutif dimungkinkan untuk merubah anggaran yang diusulkan oleh Dewan ;

s.

Bahwa benar setelah anggaran dimasukan dalam APBD tidak bisa langsung dicairkan masih ada ada perbuatan hukum lain untuk dapat dicairkan, tapi Saksi lupa perbuatan hukum apa yang harus dilakukan ;


t.

Bahwa benar kewajiban Saksi setelah menerima pembayaran dari bendahara sekwan adalah menandatangani struk penerimaan gaji ;

u. Bahwa benar Saksi pernah membaca Perda No. 18 tahun 2004 yang isinya tentang Pemberian tunjangan-tunjangan bagi Anggota DPRD ; v. Bahwa benar Saksi tidak apakah Perda No. 18 tahun 2004 mengatur tentang Tunjangan Kesehatan, yang harus dibayar dalam bentuk premi ; w. Bahwa benar Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD Kab Batang yang didalamnya termuat anggaran DPRD Kab Batang tidak pernah dibatalkan ; x. Bahwa benar Perda No. 7 Tahun 2005 adalah tentang Perhitungan anggaran belanja Kab Batang yang gunanya untuk menghitung anggaran Kab Batang Tahun sebelummnya ; y. Bahwa benar dalam Perda perhitungan tersebut ada saldo Kas sebesar Rp. 37 Milyar per 31 Desmber 2004 ; z. Bahwa tidak pernah ada dibuat atau disahkan Perda tentang Tuntutan ganti rugi ; Menimbang

bahwa

atas keterangan Saksi

tersebut

Terdakwa I

membenarkan sedangkan terdakwa II menambahkan bahwa dalam Rapat Paripurna sebelum ditetapkan APBD terlebih dahulu ada pandangan umum dan akhir dari Fraksi-fraksi dan juga anggota Dewan masih punya hak untuk mengajukan usul dan Tidak ada fraksi yang keberatan atas Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan. Menimbang bahwa atas keberatan dari Terdakwa II tersebut Saksi membenarkannya. 18. Saksi Drs. H. Soekandar Bin Kasan Saksi Drs. H Soekandar Bin Kasan adalah Anggota DPRD Kab Batang


Priode 1999-2004 dan duduk di Komisi E sebagai Ketua Komisi. Komisi E membidangi antara lain masalah Kesehatan,Agama, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan. Saksi Drs. H Soekandar Bin Kasan pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 169 a. Bahwa benar Saksi selain sebagai Ketua Komisi E juga menjadi ketua Fraksi dan menjadi Anggota Panitia Anggaran DPRD Kab Batang. Tugas Anggota Panitia Anggaran adalah membahas anggaran DPRD dan mengikuti sidang-sidang di panitia Anggaran I dan II ; b. Bahwa benar Saksi sebagai anggota Panitia Anggaran mempunyai hak dan kewajiban

untuk

menyampaikan

dan

membahas

sesuai

dengan

pembidangannya serta mengusulkan menambah dan mengurangi usulan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satker (satuan kerja) di Pemda Batang ; c. Bahwa benar Saksi ada menerima tunjangan kesehatan sejak tahun 2004 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai samapai dengan Agustus 2004 ; d. Bahwa Saksi sejak awal telah mendapat tunjangan kesehatan yang semula adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terakhirnya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; e. Bahwa benar Saksi tidak tahu dalam Perda No. 18 tahun 2003 Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk premi ansuransi ;

169

Ibid, hal 83-86


f.

Bahwa benar Saksi tidak tahu atas perintah siapa tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk tunai tapi hal tersebut hasil rapat Paripurna internal dewan sebelum diajukan ke eksekutif ;

g. Bahwa benar tunjangan kesehatan dibahas di Panitia Anggaran tapi tidak dibahas secara rinci hanya mengikuti apa yang sudah ada dalam draft termasuk nominalnnya ; h. Bahwa benar draft Tunjangan Kesehatan dibuat oleh Sekwan tapi Saksi tidak tahu atas perintah siapa Sekwan membuat draft tersebut ; i.

Bahwa benar Komisi E diberi tugas oleh Pimpinan Dewan untuk membahas Dana Tali Asih dan hasil pembahasan di Komisi E adalah oleh karena anggota Dewan tidak mendapat pensiun sehingga patut dan wajar mendapat pesangon berdasarkan PP 105 Tahun 2000 dan PP 110 Tahun 2000 ;

j.

Bahwa benar draft dana tali asih sudah ada sebelum dibahas di Komis E tapi Saksi tidak tahu siapa berinisiatif dalam membuat draftnya tersebut. Semua anggota di Komisi E setuju dengan adanya dana Tali Asih tersebut;

k. Bahwa benar Dana Tali Asih dibahas di Panitia khusus sedangkan mengenai Tunjangan Kesehatan dibahas di Panitia Anggaran ; l.

Bahwa benar anggota Panitia Khusus yang membahas Dana Tali Asih adalah semua Anggota Panitia Anggaran ;

m. Bahwa benar pembahasan Dana Tali Asih di Komisi E sebelum adanya Panitia Khusus Dana Tali Asih ;


n. Bahwa benar Dana Tali asih yang dibahas di Panitia Khusus hanya mengenai nominalnnya saja yaitu untuk anggota Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan draft yang ada. ; o. Bahwa benar yang memberikan draft tentang Dana Tali Asih pada Anggota Panitia Khusus adalah Pimpinan Dewan yaitu Pak Sholichin beserta penjelasan adanya usulan dana Tali Asih ; p. Bahwa benar semua anggota Panitia Khusus setuju dengan adanya dana tali asih bagi anggota dewan ; q. Bahwa benar hasil rapat Panitia Khusus berupa resume yang disampaikan pada Rapat Paripurna Internal Dewan untuk ditetapkan sebagai RASK DPRD Kab Batang Tahun 2004, namun Saksi lupa isi resume Pansus tersebut ; r.

Bahwa benar yang membuat Drft Dana Tasih adalah Sekretaris Dewan tapi Saksi tidak tahu atas inisiatif dan perintah siapa sekwan membuat draft tersebut ;

s.

Bahwa benar dana Tali Asih bagi Anggota DPRD tidak dibahas lagi dalam Panitia Anggaran I dan II langsung ke Sidang Paripurna untuk ditetapkan dalam APBD ;

t.

Bahwa benar pemberian Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan sudah berpedoman dan tidak bertentangan dengan Surat Mendagrai No. 161/3211/SJ Tahun 2003 ;

u. Bahwa benar Saksi pada bulan Mei tahun 2004 ada menerima Dana Tali Asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;


v. Bahwa benar dasar Pembayaran Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan adalah Perda APBD yaitu Perda No. 1 Tahun 2004 ; w. Bahwa benar setelah ditetapkan dalam Perda maka yang berhak mengelola anggaran dewan adalah Sekwan ; x. Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar Perda tentang APBD Kab Batang dibatalkan dan Saksi juga tidak pernah mendengar ada Perda tentang ganti rugi di Kabupaten Batang ; y. Bahwa benar Saksi tidak tahu anggaran DPRD pernah diaudit dan tidak pernah diberitahu apakah pernah diaudit atau tidak ; z. Bahwa benar Saksi atas saran Jaksa Penuntut Umum sewaktu penyidikan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui Jaksa, Saksi kembalikan uang tersebut atas perasaan Saksi saja ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Terdakwa I maupun II membenarkan dan tidak menaruh keberatan. 19. Saksi Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP Saksi Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP adalah Anggota DPRD Kab Batang Priode 1999- 2004 dari Partai PDI-P semula Saksi duduk di Komisi A sebagai Ketua Komisi sejak 1999-awal 2002 kemudian Saksi dipindah ke Komisi B sebagai Anggota. Saksi Sodikin Bin Mokhlas, SH.SIP pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 170 a. Bahwa benar Komisi B membidangai masalah perekonomian dan pertanian ;

170

Ibid, hal 86-87


b. Bahwa benar Saksi bukan anggota Panitia Anggaran Legislatif lagi sejak awal 2002 ; c. Bahwa benar Saksi pernah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang Saksi terima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji .Saksi terima sejak Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 ; d. Bahwa benar komponen penghasilan di dewan itu antara lain adalah Tunjangan-tunjangan, gaji, uang representasi dan lain-lain ; e. Bahwa benar oleh karena Saksi terima bersamaan dengan gaji tunjangan kesehatan Saksi anggap sebagai penghasilan tetap dan sah ; f.

Bahwa benar Saksi pernah menerima Dana Tali Asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei tahun 2004 dan pada saat menerima Saksi menandatangani bukti penerimaan ;

g. Bahwa benar Saksi tidak tahu aturan yang membolehkan anggota Dewan dapat menerima uang dana Tali Asih ; h. Bahwa benar Saksi tidak pernah ikut membahas RASK DPRD Kab Batang tahun Anggaran 2004 karena bukan bidang Saksi ; i.

Bahwa benar Saksi belum pernah mengembalikan uang tunjangan kesehatan dan dana Tali Asih yang Saksi terima karena sudah habis untuk kampanye partai ;

j.

Bahwa benar Saksi bersedia mengembalikan uang yang Saksi terima sesuai dengan kemampuan Saksi ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak

menaruh keberatan.


20. Saksi Moch Sodikin Bin Rojichun Saksi Moch Sodikin Bin Rojichun adalah anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004, dari partai PDI-P semula Saksi di Komisi E sejak 19992003 sebagai anggota biasa dan kemudian sejak tahun 2003 s/d 2004 masuk di Komisi A juga sebagai anggota biasa. Saksi Moch Sodikin Bin Rojichun pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 171 a. Bahwa benar Komisi A antara lain membidangi Hukum dan Pemerintahan dan Saksi tidak pernah menjadi Anggota Panitia Anggaran ; b. Bahwa benar Saksi menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang Saksi terima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji. Saksi terima sejak Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 ; c. Bahwa benar Tunjangan Kesehatan yang Saksi terima besarannya sama dengan yang dianggarkan Dalam APBD Kab Batang tahun 2004 ; d. Bahwa benar Saksi pada bulan Mei 2004 ada menerima Dana Tali Asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; e. Bahwa benar Saksi tidak tahu Tunjangan Kesehatan harus berbentuk premi f.

Bahwa benar Saksi tahu hak-hak anggota DPRD antara lain gaji,tunjangan representatip dan tunjangan kesehatan ;

g. Bahwa benar Saksi tidak pernah ikut membahas RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 ;

171

Ibid, hal 87-88


h. Bahwa benar Saksi atas inisiatif sendiri telah mengembalikan Uang Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan yang Saksi terima kepada Jaksa Winarni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan dan membenarkan. 21. Saksi Ir.Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo Saksi Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo adalah Anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 dari Partai Golkar, dari tahun 1999 s/d 2002 di Komisi A sebagai Sekretaris Komisi dan sejak 2002 s/d 2004 di Komisi B sebagai Wakil Ketua Komisi. Saksi Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 172 a. Bahwa benar Saksi bukan menjadi anggota Panitia Anggaran Legislatif ; b. Bahwa benar Saksi ada menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang Saksi terima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji, sejak Januari s/d Agustus 2004 tapi sebelumnya Saksi ada menerima Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebulannya ; 22. Saksi Subardi, ST Bin Zaenal Abidin Saksi Subardi, ST Bin Zaenal Abidin adalah anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004, Saksi berasal dari Partai Amanat Nasional dan berada di Fraksi AKN, sejak 1999 s/d pertengahan 2001 Saksi duduk di Komisi D dan sejak pertengahan 2001 s/d 2004 duduk di Komisi E sebagai anggota. Saksi Subardi, ST Bin Zaenal Abidin pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim,

172

Ibid, hal 88-89


memberikan kesaksisan sebagai berikut : 173 a. Bahwa benar Saksi bukan anggota Panitia Anggaran DPRD Kab Batang priode 1999-2004 ; b. Bahwa benar Saksi setiap bulan menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan beras, tunjangan kesehatan dan lain-lain ; c. Bahwa benar Saksi menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang Saksi terima sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, yang diterimakan secara tunai bersama-sama dengan penerimaan gaji ; d. Bahwa benar Saksi menerima gaji setiap bulannya yang memberikan adalah bendahara Sekretaris Dewan ; e. Bahwa benar Saksi selain menerima tunjangan kesehatan juga ada menerima tunjangan tali asih sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Waktunya menjelang purna bhakti, tapi Saksi lupa tanggal dan bulanya secara pasti ; f.

Bahwa benar Saksi ikut dalam rapat paripurna yang membahas RAPBD Kab batang tahun anggaran 2004 ;

g. Bahwa benar seingat Saksi mengenai tunjangan kesehatan tidak pernah dibahas secara rinci dalam rapat paripurna, sebab pembahasan di rapat paripurna secara global ;

173

Ibid, hal 89-91


h. Bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan asal usul uang tunjangan kesehatan dan tali asih, karena sepengetahuan Saksi uang yang Saksi terima berasal dari Pemerintah ; i.

Bahwa benar Saksi juga pernah menerima uang ucapan terimakasih dari Pemda Batang,karena telah bekerjasama denganbaik selama lima tahun, uang tersebut diberikan diruang mawar sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) ;

j.

Bahwa benar Saksi telah menggunakan uang tali asih yang pertama untuk kegiatan partai 50 % dan untuk kegiatan social 50 %, sedangkan uang tali asih yang kedua Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan pemilu ;

k. Bahwa benar Saksi sanggup akan mengembalikan uang yang Saksi terima tersebut apabila ternyata pemberian uang tersebut menyalahi ketentuan perundang undangan yang berlaku ; l.

Bahwa benar Saksi tahu yang menjadi Pimpinan Dewan pada priode 19992004 adalah bapak H.M. Azis sebagai Ketua, Bapak H. Sholichin dan Bapak HA. Asrori HAS masing-masing sebagai Wakil ;

m. Bahwa benar setahu Saksi sewaktu Ketua Komisi akan melakukan pembahasan anggaran di panitia anggaran, ketua komisi terlebih dahulu akan menampung aspirasi dari anggota komisinya ; n. Bahwa benar Saksi tahu dalam pembahasan di Panitia anggaran sebelum mengambil putusan ketua komisi menyampaikan resume yang dibahas dalam panitia anggaran ;


o. Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat RASK DPRD Kab Batang dan Saksi tidak tahu apakah besaran usulan tunjangan kesehatan dan tali asih yang ada di RASK sama dengan yang Saksi terima ; p. Bahwa benar Saksi tahu setelah RASK dibahas dalam rapat Paripurna akan ditetapkan menjadi APBD melalui Perda APBD ; q. Bahwa benar Saksi tahu dasar pengeluaran tunjangan kesehatan dan Tali Asih adalah APBD akan tetapi Saksi lupa apakah dalam Perda APBD tahun 2004 ada dana Tali Asih dan Tunjangan kesehatan karena Saksi lebih konsentrasi pada tupoksi Saksi di Komisi E ; r.

Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah Perda APBD tahun 2004 dilaporkan pada Gubernur atau tidak ;

s.

Bahwa benar Saksi tahu Gubernur belum pernah membatalkan Perda APBD yang memuat Tunjanngan Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersesebut Terdakwa I dan II

tidak menaruh keberatan. 23. Saksi Drs. Budiarto Saksi Drs. Budiardo sejak tahun 2001 s/d 2005 menjabat sebagai Kabag persidangan pada Sekretarist Dewan Kab Batang. Saksi Drs. Budiardo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 174 a. Bahwa benar Saksi sebagai kabag persidangan bertugas antara lain untuk membantu Sekwan menyiapkan kebutuhan persidangan, memenuhi kebutuhan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan ;

174

Ibid, hal 91-92


b. Bahwa benar Saksi sebagai Kabag persidangan tidak mesti hadir pada setiap rapat-rapat anggota dewan, akan tetapi dalam rapat paripurna Saksi selalu hadir, dan tugas Saksi pada saat rapat paripurna antara lain menyiapkan daftar hadir, menyiapkan panduan persidangan sesuai materinya ; c. Bahwa benar Saksi tidak tahu secara persis mengenai RASK, tapi Saksi tahu yang membuat draft RASK adalah Bagian Umum Sekwan dan kemudian masuk ke Sekwan, tapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat besaran anggarannya ; d. Bahwa benar Saksi tahu penganggaran di Sekretariat Dewan tidak boleh dilakukan tanpa sepengtahuan pimpinan dewan ; e. Bahwa benar Saksi tidak paham mengenai adanya Tunjangan kesehatan dan dana tali asih bagi anggota dewan ; f.

Bahwa benar Saksi tahu yang menyerahkan gaji anggota dewan adalah Bendahara Sekwan ;

g. Bahwa benar Saksi tahu Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan daerah tapi Saksi tidak ingat apa pernah membagikan Perda tersebut pada anggota dewan ; h. Bahwa benar Saksi tahu yang menyiapkan segala peraturan perundangundangan bagi anggota dewan adalah bagian umum, bagian persidangan hanya mendistribusikannya apabila diminta ; i.

Bahwa benar Saksi sebagai pendamping dalam rapat didewan bertugas membantu sekwan membuat laporan dan pengetikan, dan sepengetahuan Saksi, Sekwan mengetahui secara persis hasil semua persidangan di dewan


j.

Bahwa benar Saksi tahu pembahasan anggaran belanja Dewan tahun 2004 dumulai di bulan Oktober 2003 ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersesebut Terdakwa I maupun

Terdakwa II tidak menaruh keberatan. 24. Saksi Mustofa Bin Su’ari Saksi Mustofa Bin Su’ari adalah anggota DPRD Kab Batang Priode 19992004 dari Fraksi PKB, dan duduk di Komis D serta menjadi anggota Panitia Anggaran sejak akhir 2002 s/d Purna Bhakti. Saksi Mustofa Bin Su’ari pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 175 a. Bahwa benar sebagai anggota Dewan Saksi memperoleh gaji,uang representasi, Tunjangan Panitia Khusus, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Tali Asih ; b. Bahwa benar sebagai Anggota Dewan Saksi menerima Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan secara tunai bersamaan denga gaji sejak januari s/d Agustus 2004 ; c. Bahwa benar Saksi tidak tahu ada aturan yang mengharuskan tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk premi ansuransi ; d. Bahwa benar Saksi dalam pembahasan tunjangan kesehatan dalam panitia anggaran tidak ikut mengusulkan agar tunjangan kesehatan diberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, angka tersebut sudah ada dalam draft yang dibuat oleh Sekwan ;

175

Ibid, hal 92-94


e. Bahwa benar Saksi tidak tahu ada anggota Dewan yang meminta pada Sekwan agar Tunjangan Kesehatan dibayar secara tunai ; f.

Bahwa benar Tunjangan kesehatan yang Saksi terima telah Saksi gunakan untuk kepentingan macam-macam tidak pernah Saksi gunakan untuk berobat ;

g. Bahwa benar Dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus bukan oleh Panitia Anggaran, Anggota panitia Khusus sebanyak 15 orang yaitu semua Anggota Panitia Anggaran termasuk Sekwan tapi Sekwan tidak punya hak suara ; h. Bahwa benar yang menyiapkan saran dan prasarana rapat Pansus Dana Tali Asih adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) ; i.

Bahwa benar Rapat Panitia Khusus yang membicarakan masalah Dana Tali Asih dilakukan pada tanggal 17 November 2003 dan saat itu Saksi hadir ;

j.

Bahwa benar Rapat panitia Khusus dibuka oleh Pimpinan Dewan Bapak M Aziz lalu diserahkan kepada Bapak Sholihin, Bapak Sholihin lalu menjelaskan Draft dana tali asih ;

k. Bahwa benar dalam Rapat Pansus tentang dana tali asih tidak dibahas tentang payung hukum pemberian dana tali asih yang dibahas hanya mengenai besaran yang akan diterima, besaran yang akan diterima sudah dicantumkan dalam draft yang dibuat oleh Sekwan ; l.

Bahwa benar Pimpina Dewan dalam Rapat Panitia Khusus Dana Tali Asih tidak memaksakan angka yang tertera dalam draft, anggota diberi kebebasan

untuk

menetukan

nominalnnya,

akhirnya

berdasarkan


musyawarah dan mufakat disepakati besarnya dana tali asih yang kan diterima adalah sebagaimana yang tercantum dalam draft yang dibuat oleh Sekwan ; m. Bahwa benar hasil rapat Pansus dibuat dalam bentuk laporan Hasil rapat dan dibawa kedalam rapat Paripurna Internal Dewan ; n. Bahwa benar rapat Pansus Dana Tali Asih selesai dalam satu hari ; o. Bahwa benar draft yang sudah disetujui oleh Pansus mengenai Dana tali asih belum dapat dijadikan dasar pembayaran masih diperlukan proses lagi berupa Perda APBD ; p. Bahwa benar dasar pencairan Dana tali asih adalah Perda APBD No. 1 tahun 2004 ; q. Bahwa benar Dana Tali Asih yang Saksi terima besarnya sama dengan yang tercantum dalam draft jadi tidak ada perubahan dalam draftnya ; r.

Bahwa benar ketika Saksi menerima gaji dan lainnya dari bendahara Sekwan Saksi tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas gaji dan tunjangan yang Saksi terima, Saksi hanya membuat tanda terima ;

s.

Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar ada Perda APBD Kab Batang yang dibatalkan;

t.

Bahwa benar tidak tahu apakah Perda APBD Kab Batang Tahun 2004 yaitu Perda No. 1 tahun 2004 sudah dilaporkan pada Gubernur ;

u. Bahwa benar Saksi tidak pernah membaca hasil audit BPK atad dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan ;


v. Bahwa benar Saksi pernah menerima surat tagihan dari Sekwan untuk mengembalikan Tunjangan Kesehatan ,tapi suratnya sudah tidak ada lagi pada Saksi ; w. Bahwa benar Saksi telah mengembalikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sekwan ; x. Bahwa benar Saksi telah mengembalikan Dana Talis Asih yang Saksi terima kepada Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pengembalian teresebut Saksi lakukan karena ternyata dana tali asih tersebut bermasalah dan juga atas dorongan hati nurani sendiri ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menaruh keberatan dan membenarkannya. Menimbang bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Penasihat Hukum

Terdakwa I dan II, dan Terdakwa I dan II, keterangan Saksi-saksi

dibacakan yang berasal dari Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 25. Saksi Ir. Harun Al Rasyid Bin H Hasyim Saksi Ir. Harun Al Rasyid Bin H Hasyim tahun 2002 sampai dengan 2005 menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kab. Batang yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis maupun administrasi, Bappeda dan berfungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan kerja tahunan di Bappeda 2. Menyusun rencana kegiatan kerja tahunan di Bappeda 3. Melakukan urusan umum


Saksi Ir. Harun Al Rasyid Bin H Hasyim pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 176 a. Bahwa benar Saksi tanggal 21 Juli 2004 menghadiri undangan untuk mewakili Ka. Bappeda yang berhalangan membahas tentang Pembahasan anggaran pembangunan dan satuan kerja yang pembahasan anggaran betanja sebesar Rp. 1.559.419.848 (satu milyar Iima ratus tima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang antara lain untuk pos belanja DPRD sebesar Rp.793.282.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) padahal sebelumnya tidak pernah dibahas ; b. Bahwa benar yang mengeluarkan SPM untuk anggaran tersebut dan bagian keuangan Sekda Batang yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan (Sdri Hj. Sri Sugianti, SE) ; c. Bahwa benar yang mengeluarkan SPM untuk anggaran tersebut dan bagian keuangan Setda Batang yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan (Sdri Hj. Sri Sugianti, SE) ; 26. Saksi Drs. Jamal Abdul Naser MM Saksi Drs. Jamal Abdul Naser pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 177 a. Bahwa benar Saksi bahwa tidak mengetahui proses penetapan Rask dana kesejahteraan dan dana tali asih I karena mengkhususkan membahas tentang pendapatan sedangkan pembahasan rincian belanja tidak ikut ;

176 177



b. Bahwa benar Saksi pernah membahas nota perubahan anggaran tanggal 21 Juli 2004 dalam rapat Panitia Anggaran II namun dalam rapat Panitia Anggaran II tersebut tidak dibahas penambahan dana tali asih ; c. Bahwa benar yang mengeluarkan SPMU adalah wewenang Kabag Keuangan atas dasar DASK, Dask dikoreksi Tim dari Bappeda Bagian Keuangan, Adiministrasi Pembangunan, sedangkan pengesahan Dask oleh Sekda (Soetadi,SH.MM) ; 27. Saksi Drs. Sabino Suwondo Bin Amat Rejo Saksi Drs. Sabino Suwondo Bin Amat Rejo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 178 a. Bahwa benar Saksi tidak pernah membahas penetapan RASK DPRD Kab. Batang yang didalamnya ada RASK dana Kesejahteraan maupun dana taliasih I karena termasuk anggaran rutin ; b. Bahwa benar Saksi, ikut membahas nota perubahan anggaran (sekitar bulan Juli / Agustus) karena Panitia Anggaran Eksekutif ikut, namun tidak mengetahui apakah dibahas mengenai penambahan dana taliasih ; c. Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap pencairan SPMU adalah Kabag keuangan Sekretariat Daerah Kab. Batang, sedangkan yang mengesahkan DASK adalah Bupati yang didelegasikan ke Sekda (Soetadi SH MM) ; 28. Saksi Amin Harsono, SE Bin Taner Saksi Amin Harsono, SE Bin Taner pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 179 178 179

Ibid, hal 96 Ibid


a. Bahwa benar selama menjabat sebagai Direktur PDAM, Saksi pernah menghadiri rapat yang diadakan oleh DPRD Kab. Batang (Rapat Panitia Anggaran) namun tidak mengikuti materi rapat selain yang mengenai PDAM ; b. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui materi rapat selain yang mengenai PDAM ; c. Bahwa benar Saksi hadir dalam rapat bulan Juli 2004 namun tidak ingat siapa saja yang hadir disana ; Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa I dan II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa I dan II. 29. Saksi Moh. Nur Imanullah Bin H Mundakir Saksi Moh. Nur Imanullah Bin H Mundakir menjabat anggota DPRD Kab. Batang sebagai anggota DPRD antara waktu mulai bulan April 2001 sampai dengan 2004. Saksi moh. Nur Imanullah Bin H Mundakir pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 180 a. Bahwa benar, Saksi sebagai anggota DPRD Kab. Batang sejak tanggal 2002 menerima dana kesehatan dan kesejahteraan setiap bulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai ; b. Bahwa benar, Saksi pernah menerima dana tali asih dua kali yang pertama tanggal 15 Mei 2004 sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 11 Agustus 2005 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) ;

180

Ibid, hal 97


c. Bahwa benar, pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2004 sekitar jam 09.00 WIB pernah diundang oleh Bupati Batang (seluruh anggota dan Pimpinan DPRD Kab. 2005) diruang Mawar dan menerima dana tali asih yang diberikan pada saat itu oleh Kabag Keuangan, pada saat itu saya menerima tall asih dan Bupati Batang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; d. Bahwa benar, uang yang dibenikan oleh Bupati Batang tersebut di ruang Mawar, namun uang tersebut dan mana saya tidak tahu, hanya terima saja karena uang dan Bupati menurut kami uang Pemerintah dan menjadi tanggung jawab Bupati ; e. Bahwa benar Saksi akan berusaha mengembalikan dengan cara mengangsur setelah hari raya awal bulan Nopember tahun 2006, namun sampai sekarang belum mengembalikan ; 30. Saksi Rochmani Bin Daram Saksi Rochmani Bin Daram menjadi anggota DPRD Kab. Batang tahun 1999/ 2004 mewakili Partai. PDI-P dan menjabat anggota dalam komisi B dengan Ketua Komisi Bp. Helmi Asrori. Saksi Rocmani Bin Daram pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 181 a. Bahwa benar Saksi menerima dana kesehatan dan kesejahteraan mulai anggaran tahun 2002 dalam bentuk tunai dan diterima setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anggaran tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 ;

181

Ibid, hal 97-98


b. Bahwa benar pengalokasian dana tali asih dalam anggaran dewan tahun 2004 sesuai dengan usulan RASK seingat Saksi adalah sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah) ; c. Bahwa benar Saksi menerima sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2004 dan menerima penambahan dana tali asih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2004 ; d. Bahwa benar seingat Saksi tidak ada penambahan dalam rapat Pleno Intern dewan untuk penambahan dana tali asih ; e. Bahwa benar Saksi pernah menerima uang dan Eksekutif lewat Kabag Keuangan sebesar Rp. 17.600.000 (tujuh betas juta enam ratus ribu rupiah) dipotong Rp. 5.000.000 (tima juta rupiah) untuk kepentingan partai jadi yang diterima sejumlah Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ; f.

Bahwa benar Saksi akan berusaha mengembalikan dengan cara mengangsur, mulai akan diangsur setelah hari raya / awal bulan Nopember tahun 2006 ;

31. Saksi Ir.Soeharyono Bin Prawiro Sudarmo Saksi Ir.Soeharyono Bin Prawiro Sudarmo, menjabat sebagai Kepala DPU Kab. Batang sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang. Saksi Ir. Soeharyono Bin Prawiro Sudarmo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :182

182

Ibid, hal 98


a. Bahwa benar, Saksi sesuai dibidang Pembangunan, mengikuti rapat pembangunan yang di lakukan setiap bulan ; b. Bahwa benar, Saksi tidak pernah ikut dan mengetahui masalah anggaran purna bhakti dewan ; c. Bahwa benar, menurut Saksi yang menjadi leading sektor anggaran Pemerintah Daerah di Bagian Keuangan ; 32. Saksi Gigih Sayoga, SH Bin Santoso Saksi Gigih Sayoga, SH Bin Santoso pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :183 a. Bahwa benar, Saksi selaku Kabag Perekonomian diundang untuk hadir dirapat Panitia Anggaran II berkaitan dengan jabatan atas anggaran untuk PDAM yang Leading Sektor DPU kode 2 POA senilal Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ; b. Bahwa benar Saksi pernah menghadiri rapat tersebut sampai selesal namun selaku narasumber berkaitan dengan proyek yang ada di PDAM (bukan sebagal anggota Panitia Anggaran) ; c. Bahwa benar penganggaran dana tali asih senilai Rp. 727.500.000 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibahas secara formal dalam rapat Panitia Anggaran II sesuai informasi dan Pegawai Pemda Kab.Batang ; 33. Saksi Drs. Murdiyono, MM Bin Wakhidun Saksi Drs. Murdiyono, MM Bin Wakhidun menjabat kabag Umum Setda Batang sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Saksi Drs. Murdiyono, MM

183

Ibid, hal 99


Bin Wakhidun pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :184 a. Bahwa benar, jabatan Kabag Umum tidak termasuk dalam Panitia Anggaran ; b. Bahwa benar, Saksi hadir namun tidak ikut membahas pemberian tambahan anggaran DPRD, hanya sebagai nara sumber dan bagian umum. Jadi besarnya berapa juga tidak tahu, setelah diperlihatkan oleh penyidik selisih nota perubahan APBD tahun 2004 untuk belanja DPRD sebesar Rp. 793.282.000 ( tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua nibu rupiah) ; 34. Saksi Bambang Priambodo Bin Wiryo Saksi Bambang Priambodo Bin Wiryo menjadi anggota Dewan DPRD Kab. Batang periode 1999-2004 mewakili Fraksi TNI POLRI. Saksi Bambang Priambodo Bin Wiryo pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :185 a. Bahwa benar dan TNI / POLRI menjadi anggota Dewan menjabat sebagai anggota Komisi D ; b. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan melaksanakan kewajiban dan menerima hak berupa gaji honor tiap bulan sampai Puma Bhakti ; c. Bahwa benar selain hal diatas, berupa tunjangan beras serta tunjangan kesehatan yang diberikan secara tunai yang dimasukan dalam srtuk gaji tiap bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; 184 185

Ibid Ibid, hal 99-100


d. Bahwa benar hal tersebut direalisasikan dan anggota Dewan yang sakit tidak ada biaya pengobatan sehingga timbul ide adanya tunjangan kesehatan yang direalisasikan dan diberikan berupa uang tunai ; e. Bahwa benar sebelum masa bhakti berakhir saya setaku anggota Panitia Anggaran telah membahas dana tall asih tahap I yang diterma sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; f.

Bahwa benar sebelum masa bhakti kurang beberapa har Saksi menerima tunjangan purna bhakti tahap II yang besarnya sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

g. Bahwa benar Saksi baru mengembalikan 1 kali sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya Saksi akan mengangsur ; 35. Saksi H. MA. Abdul Mannan Bin Ahcmad Saksi H. MA Abdul Mannan Bin Achmad pernah menjabat anggota DPRD Kab. Batang periode tahun 1999 sampai dengan 2004 dibagian Komisi E sebagai Anggota. Saksi H. MA Abdul Mannan Bin Achmad pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :186 a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana kesehatan / kesejahteraan sejak awal tahun 2002, menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dalam bentuk tunai diterimakan bersama gaji ; b. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi pernah menerima dana tali asih dua kali, yang pertama menerima Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tangga) 15 Mei 2004 dan yang kedua menerima Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2004 ;

186

Ibid, hal 100-101


c. Bahwa benar untuk penetapan anggaran dana kesehatan / kesejahteraan maupun penetapan anggaran dana tali asih Saksi tidak pernah tahu karena di Dewan hanya sebagai anggota biasa ; d. Bahwa benar Saksi telah mengembalikan dana tali asih yang telah saya terima dan pada saat ini Saksi telah mengembalikan dana tali asih melalul Sdr. Handoko Bandar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; 36. Saksi Dra. Faridah Binti HA.A.Wastari Saksi Dra. Faridah Binti HA. A Wastari selaku sekretaris

komisi C

bertugas melaporkan hasil rapat komisi dibantu oleh pendamping dari secretariat DPRD. Saksi Dra. Faridah Binti HA. A Wastari pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :187 a. Bahwa benar Ketua Komisi C pada saat itu

adalah Bp. B Bambang

Bintoro Namun sekitar Pebruari 200 l digantikan oleh Parwito AG ; b. Bahwa benar Pos Tunjangan kesehatan pernah dibahas akan diterimakan dalam bentuk premi asuransi namun dalam perkembangannya ternyata diterimakan dalam bentuk tunai bersama dengan gaji, namun Saksi tidak mengetahui pembahasannya ; c. Bahwa benar Saksi pernah menerima tunjangan kesehatan dalam bentuk tunai bersama dengan gaji , besarnya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); d. Bahwa Saksi pernah menerima Dana tali asih I sebesar Rp8.500.000 dan Dana tali asih ke II Rp. 15.000.000. Namun waktunya tidak ingat (sekitar bulan Agustus 2004 );

187

Ibid, hal 101


e. Bahwa benar Saksi pernah menerima bingkisan dari Bupati berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diberikan pada semua anggota dewan ) ; f.

Bahwa benar Saksi sanggup mengembalikan secara bertahap dan Saksi sudah pernah mencicil l kali sebanyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) melalui sdr Handoko dan mengembalikan lagi sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) jadi jumlah yang sudah saya kembalikan Rp.l0.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

37. Saksi Subandi Bin Muin Saksi Subandi Bin Muin pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 menjadi anggota DPRD Batang. Saksi Subandi Bin Muin pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :188 a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana kesehatan dan besarnya Saksi ingat kurang lebih

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diterimakan

bersama dengan gaji ; b. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana tali asih I sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan

diruang

bendahara yang menyerahkan bendahara (namanya tidak ingat) ; c. Bahwa benar Saksi juga pernah menerima dana tali asih II sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang menyerahkan bendahara diruang bendahara ; d. Bahwa benar Saksi sanggup mengembalikan dengan acara mencicil mengangsur, namun waktunya belum tahu masih berusaha ;

188

Ibid, hal 101-102


38. Saksi Casmoyo Bin Marda’an Saksi Casmoyo Bin Marda’an pada tahun l999-2004 masuk dan terpilih menjadi anggota DPRD Kab.Batang, pada saat itu Saksi menjadi anggota komisi E. Saksi Casmoyo Bin Marda’an pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :189 a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana tali asih I sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2004 yang menyerahkan bendahara setda Kab.Batang (Ibu sri Sugianti) bertempat diruang Mawar, saya juga pernah menerima dana tali asih II sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2004 yang menyerahkan pegawai Sekwan (namanya saya lupa) dikantor DPRD Kab. Batang ; b. Bahwa benar Saksi juga pernah menerima dana tali asih II sebasar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2004 yang menyerahkan ) pegawai Sekwan (namanya saya lupa) dikantor DPRD Kab.Batang ,saya pernah menerima dana tali asih I sebasar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2004 yang menyerahkan Bendahara Setda Kab.Batang (Ibu Sri Sugianti) bertempat diruang mawar ; c. Bahwa Saksi saat ini belum sanggup mengembalikan ; 39. Saksi Drs. Burhannidin Wahab Bin H.A.Wahab Saksi Drs. Burhannidin Wahab Bin HA Wahab sebagai anggota DPRD menjabat mulai pelantikan tanggal 9 September 1999 sampai selesai pada bulan

189

Ibid, hal 102


Agustus 2004. Saksi Drs. Burhannidin Wahab Bin HA Wahab pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :190 a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana tunjangan kesehatan /kesejahteraan mulai bulan Nopember 2002 ,Saksi menerima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan secara tunai bersama gaji ,benar saya juga telah menerima dana tali asih sebanyak dua kali ;yang pertama tanggal 15 Mei 2004 menerima dana tali asih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menerima dana tali asih yang kedua pada tanggal ll Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi tanda tangan pada tanda terima ; b. Bahwa benar Saksi bersedia untuk mengembalikan dan akan saya angsur mulai awal bulan November 2006 ; c. Bahwa benar dana yang telah Saksi terima tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari .Untuk usaha rumah makan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dijalan desa Wonobodro Blado dan selebihnya juga saya pergunakan untuk membantu kegiatan partai ; 40. Saksi Bambang Margono Bin Toto Sudarsono Saksi Bambang Margono Bin Toto Sudarsono pada tahun l967 sampai dengan l998 saya menjadi Pegawai Kajari tahun pada tahun 1999-2004, saya menjadi Panmus dan anggota komisi C (bidang pendapatan) yang bertugas mengagendakan jadwal kegiatan dewan (Panmus). Saksi Bambang Margono Bin Toto Sudarsono pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 191 190 191



a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana kesehatan yang diterimakan bersama gaji ,jadi Saksi tidak begitu memperhatikan jumlahnya namun kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kira-kira 5 bulan menjelang purna karena PAD naik sebelumnya kurang dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; b. Bahwa benar Saksi pernah menerima tali asih I sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari dana tali asih

II sebesar

Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Waktunya Saksi kurang ingat ,sekitar bulan Agustus 2004 (menjelang Purna); c. Bahwa benar Saksi bersedia untuk mengembalikan uang tersebut ,jika sudah menjadi musyawarah, mufakat semua mantan anggota dewan periode 1999-2004 ; 41. Saksi Moh. Rahmat Bin H Kasan Saksi Moh. Rahmat Bin H Kasan pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :192 a. Bahwa benar mulai bulan Januari 2002 sampai purna tugas, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan secara tunai bersama gaji , benar saya juga telah menerima dana tali asih sebanyak dua kali, yang pertama tanggal 15 Mei 2004 menerima dana tali asih

sebesar Rp.

8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menerima dana tali asih yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan saya tanda tangan pada tanda terima ;

192

Ibid, hal 104


b. Bahwa

benar

setahu

Saksi

yang

mempunyai

kebijakan

untuk

menganggarkan dana tali asih yang pimpinan DPRD waktu, karena kami sebagai anggota biasa tidak

pernah mengusulkan untuk dana

tersebut dari semua kebijakan dari pimpinan dewan waktu itu. Saya tidak tahu siapa yang mempunyai kebijakan menentukan besar kecilnya dana tali asih, tau-tau sudah dibagikan, tapi menurut

kami kebijakan

tersebut dari pimpinan dewan ; c. Bahwa benar Saksi bersedia untuk mengembalikan saya akan koordinasi dengan teman-teman mantan anggota DPRD Kab.Batang periode l9992004 yang lain dahulu dan akan saya angsur setelah hari Raya Lebaran atau awal bulan Nopember 2006 ; 42. Saksi Ahmad Muzakim Bin Karnadi Saksi Ahmad Muzakim Bin Karnadi pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :193 a. Bahwa benar Saksi pernah menerima dana tunjangan kesehetan / kesejahteraan mulai bulan Januari 2002, saya menerima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) tiap bulan secara tunai bersama gaji, benar saya juga telah menerima dana tali asih sebanyak dua kali. Yang pertama tanggal 15 Mei 2004 menerima dana tali asih sebesar

Rp.

8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menerima dana tali asih yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saya tandatangani pada tanda terima ;

193

Ibid, hal 104-105


b. Bahwa benar yang Saksi ketahui pada saat menjabat anggota DPRD Kab. Batang tersebut pimpinan DPRD Kab. Batang pada saat ada kesempatan setelah ada rapat paripurna masih diruang rapat saya bertanya kepada pimpinan DPRD, apakah dana tali asih yang ajukan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum waktu itu dijawab oleh pimpinan DPRD (Sdr.Solichin) menjawab sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan payung hukum Perda perubahan tahun 2004, Saya dipanggil oleh pak Solichin (pimpinanan dewan) secara lisan diruang kerjanya Pak Solihin mengatakan “Wong digoleke duwit wong tuwo malah muni-muni kaya kuwi “ ; c. Bahwa Saksi bersedia untuk megembalikan dan akan Saksi angsur setelah lebaran atau awal November 2006 ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menaruh keberatan. Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Niken Sawitri dan Saksi Sri HayuIsti, SH Sp.Not telah didengar keterangannay yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 43. Saksi Niken Sawitri, SE Bin Rusman Panidjan Saksi Niken Sawitri, SE Bin Rusman Panidjan menjabat sebagai Kepala Askes Cabang Batang sejak bulan September 2005 s/d Pebruari 2008. Saksi Niken Sawitri, SE Bin Rusman Panidjan pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :194 a. Bahwa benar program yang ada di PT Askes Adalah a. Askes Sosial untuk PNS dan Penerima Pensiun

194

Ibid, hal 105-106


b. Askekin diperuntukan untuk masyarakat miskin c. Askes Komersial untuk Badan Usaha yang berbadan Hukum dan Anggota Dewan b. Bahwa benar pada tahun 2005 pernah ada kerja sama antara DPRD Kab Batang dengan Askes yang lamanya satu tahun, saat itu Pimpinan DPRD adalah Bapak Purwanto ; c. Bahwa benar premi yang dibayar sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan per orang ; d. Bahwa benar Saksi mengetahui adanya kerja sama tersebut dari file yang ada di Askes ; e. Bahwa benar sebelum tahun 2005 tidak ada kerja sama antara PT Askes dengan DPRD Kab Batang ; f.

Bahwa benar setelah habis masa kontrak tidak ada pengembalian premi ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak

menaruh keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut. 44. Saksi Sri Hayu Isti, SH,SP Not Saksi Sri Hayu Isti, SH, SP Not adalah Kepala Kantor Nakertrans Pemkab Batang, sebelumnya Saksi Adalah Kepala Bagia Hukum di Sekda Batang dari tahun 2002 s/d 2005. Saksi Sri Hayu Isti, SH, SP Not pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut : 195 a. Bahwa benar sebagai Kabag Hukum Saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bupati di

195

Ibid, hal 106-108


Bidang Hukum termasuk dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang ada termasuk menelaah Perda bila diminta ; b. Bahwa benar Saksi juga adalah anggota Tim Anggaran eksekutif, namun fungsi Saksi lebih pada kajian bidang hukumnya tidak pada alokasi dan angka angka anggaran ; c. Bahwa benar tidak pernah ada telaah terhadap Perda APBD karena tidak ada permintaan ; d. Bahwa benar Kabag Hukum pernah diminta untuk menelaah dan membahas Rancangan Perda tentang Perubahan Perda No.18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah; Rancangan Perda tentang Perubahan tersebut datangnya atas inisiatif Dewan ; e. Bahwa benar Rancangan Perubahan Perda No. 18 tahun 2003 Saksi terima pada tanggal 21 April 2004, langsung Saksi melakukan penalaahan berdasarkan nota Dinas Bupati dan harus diselesaikan pada tanggal 23 April 2004 ; f.

Bahwa benar dalam konsideran rancangan Perubahan Perda No. 18 Tahun 2003 dari Dewan menyebutkan oleh karena PP No.110 tahun 2000 sudah tidak berlaku, karena adanya Judisial Review dari Mahkamah Agung, maka perlu diatur hal-hal yang belum diatur oleh Perda No. 18 Tahun 2003 ;

g. Bahwa benar dalam telaah yang Saksi lakukan Rancangan Perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2003 tidak mengacu pada PP No. 110 tahun 2000 sebagai aturan yang lebih Tinggi oleh karenanya Saksi menyarankan agar tidak tidak dilakukan perubahan atas Perda No. 18 tahun 2003 ;


h. Bahwa benar Pemda berpendapat sekalipun PP No. 110 sudah dicabut oleh Mahkamah Agung melalui Judisial Review akan tetapi PP tersebut masih berlaku karena belum dicabut oleh Pemerintah, karena menurut Pemda Mahkamah Agung tidak berwenang mencabut yang berwenang mencabut adalah yang mengeluarkan yang lebih pas putusan Mahkamah Agung adalah membatalkan ; i.

Bahwa benar Rancangan Perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2003 hanya mencakup pasal 66, Pasal 70 dan Pasal 72 , tidak secara keseluruhan ;

j.

Bahwa benar semula Pasal 66 Perda No. 18 tahun 2003 mengatur pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dewan akan diberikan dalam bentuk premi ansuransi lalu diubah akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pasal 72 diubah dan ditambah 1 ayat sehingga ada ketentuan tentang Tali Asih PAW dan Tali Asih Purna Bhakti ;

k. Bahwa benar Rancangan Perda Perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2003 pada akhirnya menjadi Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2004 ; l.

Bahwa benar Perda No. 3 Tahun 2004 tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2004 dan sampai saat ini Perda No. 3 Tahun 2004 tidak ada koreksi dengan demikian Perda Tersebut sah berlaku sejak ditetapkan; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa I dan II tidak

menaruh keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.


45. Saksi Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi Saksi Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi adalah Pensiunan Sekda Batang, Saksi menjadi Sekda Batang sejak Juli 2001 s/d November 2003. Saksi Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :196 a. Bahwa benar sebagai Sekda, Saksi adalah juga sebagai Ketua Tim Penyusun Anggaran Eksekutif ; b. Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi sebagai Ketua Tim Anggaran eksekutif antara lain

memimpin rapat-rapat,menyiapkan edaran serta

petunjuk kepada setiap satuan kerja untuk menyusun usulan APBD, menampung dan menghimpun rencana anggaran dari setiap satuan kerja, berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk pembahasan RAPBD ; c. Bahwa benar di Tim Anggaran Eksekutif, ada Tim Peneliti yang bertugas untuk meneliti setiap anggaran yang diajukan oleh masing-masing satuan kerja ; d. Bahwa benar Ketua Tim Peneliti adalah Asisten I anggotanya adalah Kabag Keuangan, Kabag Umum dan perwakilan masing-masing satuan kerja ; e. Bahwa benar dalam Tim Peneliti,perwakilan masing-masing satuan kerja berargumentasi membahas anggaran yang mereka ajukan, termasuk pemanfaatan dan layak tidaknya anggaran tersebut ; f.

Bahwa benar dalam Tim Peneliti ada perwakilan dari DPRD Kab Batang ;

196

Ibid, hal 108-109


g. Bahwa benar Saksi pernah menerima RASK dari satuan kerja DPRD Kab Batang untuk tahun 2004,namun Saksi tidak membaca isinya secara detail , langsung Saksi disposisikan kepada tim anggaran eksekutif, sebab pada saat Saksi menerima RASK DPRD, sudah memasuki masa purna bhakti yaitu tanggal 30 Nopember 2003 ; h. Bahwa benar Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti lagi pembahasan mengenai RASK Kab Batang Tahun Anggaran 2004,karena sudah pensiun i.

Bahwa benar setelah Saksi purna bhkati lalu ditunjuk PLT yaitu Bapak Imam Nugroho namun pada waktu proses penetapan APBD Tahun 2004 sedang berjalan beliau sedang menunaikan ibadah haji sehingga untuk sementara Ketua Tim Anggaran Eksekutif ditangani oleh Sekretaris tim ;

j.

Bahwa benar berdasarkan pengalaman Saksi sebagai Sekda RASK yang diajukan oleh DPRD selalu dibahas di Tim Anggaran Eksekutif namun pembahasannya secara global saja karena sebelumnnya sudah dibahas oleh Tim Peneliti ;

k. Bahwa benar dalam Tim Anggaran Eksekutif tidak dibahas payung hukum atau dasar penggangaran yang dibuat oleh DPRD, oleh karena Tim percaya semua anggaran yang disampaikan oleh Dewan pasti ada dasarnya, yang dibahas adalah kemampuan daerah untuk membayar ; l.

Bahwa benar dalam RASK DPRD untuk tahun anggaran 2004 Saksi melihat ada anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Tali Asih yang dimuat dalam Tunjangan khusus ;

m. Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah anggota DPRD kab Batang memperoleh tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih ;


Menimbang bahwa atas keterangan Saksi baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menaruh keberatan dan membenarkannya. 46. Saksi Subchan Efendi Bin Samsudin Saksi Subchan Efendi Bin Samsudin adalah Anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004, berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan duduk di Komisi D semula jadi anggota dan sejak akhir 2002 menjadi Ketua Komisi D. Saksi Subchan Efendi Bin Samsudin pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :197 a. Bahwa benar Komisi D membidangi masalah pembangunan ; b. Bahwa benar sebagai Ketua Komisi D Saksi bertugas memimpin rapat Komisi dan sekaligus juga sebagai Anggota Panitia Anggaran ; c. Bahwa benar Saksi ikut membahas Dana Tali Asih, yang dibahas di Panitia Khusus bukan di Panitia Anggaran, anggaran Tali Asih masuk dalam tahun anggaran 2004 pembahasannya akhir 2003 ; d. Bahwa benar Anggota panitia Khusus adalah semua anggota Panitia Anggaran, Panitia Khusus dibentuk atas Keputusan Pimpinan Dewan ; e. Bahwa benar Saksi tidak tahu kenapa dana Tali Asih dibahas di Panitia Khusus, Saksi hanya ikut saja ; f.

Bahwa benar sebelum dibahas di panitia Khusus telah ada draft rincian dana tali asih yang akan diterima Dewan, draft tersebut dibuat oleh Sekwan ;

g. Bahwa benar rapat Panitia Khusus dibuka oleh Bapak Aziz lalu dilanjutkan oleh Bapak sholichin, bapak Sholichin menjelaskan rincian

197

Ibid, hal 109-111


angka dana tali asih yang akan diterima dewan, sebagaimana yang tertera dalam draft ; h. Bahwa benar dalam rapat panitia khusus tidak ada usulan menambah atau mengurangi dana tali asih, semua setuju menerima dana tali asih ; i.

Bahwa benar dalam rapat di Panitia Khusus tidak dibahas mengenai payung hukum pemberian dana tali asih ;

j.

Bahwa benar rincian besaran pembagian dana tali asih yang ada dalam draft adalah; a. Untuk Pimpinan Dewan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; b. Untuk Wakil Pimpinan Dewan masing-masing Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; c. Untuk Anggota Dewan masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

k. Bahwa benar pembahasan dana Tali Asih di panitia Khusus hanya berlangsung selama 1 (satu) jam ; l.

Bahwa benar Tunjangan Kesehatan dibahas di Panitia Anggaran, namun pembahasannya tidak berkembang tidak ada yang mempersoalkan semua setuju dengan apa yang ada dalam draf yang sudah disiapkan oleh Sekwan;

m. Bahwa benar Saksi menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama Bulan Mei 2004 sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;


n. Bahwa benar Saksi menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima secara tunai bersamaan dengan gaji, yang diterima sejak Januari s/d Agustus 2004 ; o. Bahwa benar Tunjangan kesehatan dan Dana Tali Asih yang Saksi terima sesuai dengan draft yang dibuat oleh Sekwan ; p. Bahwa benar Saksi pada tahun 2005 ada mengembalikan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), hal tersebut Saksi lakukan karena ada Surat Bupati sebagai tindak lanjut dari Surat dari BPK agar anggota dewan mengembalikan tunjangan kesehatan ke Kas Negara ; q. Bahwa benar yang dikembalikan ada tunjangan kesehatan dari Bulan Januari s/d April 2004 ; r.

Bahwa benar Saksi pernah mengembalikan Dana Tali Asih melalui Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

s.

Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar Pimpinan Dewan meminta Sekwan untuk membayarkan Tunjangan Kesehatan secara tunai ;

t.

Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat perda tentang ganti rugi ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 47. Saksi Sri Sugiyanti Saksi Sri Sugiyanti sejak tahun 2001 s/d 2005 menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemda Batang dan sejak Agustus 2005 sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan dan sejak Maret 2006 sampai Pensiun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab Batang.


Saksi Sri Sugiyanti pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :198 a. Bahwa benar sebagai Kabag Keuangan Tugas Pokok dan fungsi Saksi diatur berdasarkan SK Bupati Batang antara lain membantu Kepala daerah dibidang keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan penghitungan APBD, verifikasi serta membina Administrasi Keuangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku ; b. Bahwa benar Saksi selain sebagai Kabag Keuangan juga sebagai Sekretaris dalam Panitia Anggaran Eksekutif, yang menjadi anggota dalam panitia Anggaran Eksekutif antara lain Sekda sebagai Ketua , Ketua Bapeda sebagai Wakil, Asisten III sebagai Wakil II, dan Sekretaris Bapeda sebagai Sekretaris ; c. Bahwa benar setiap tahun Sekretaris Dewan mengajukan RASK DPRD ke Panitia Anggaran Eksekutif, sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif Saksi hanya merekap secara global dan tidak melihat rincian anggaran yang diajukan oleh Sekwan karena pembahasannya akan dibahas dikomisi ; d. Bahwa benar usulan anggaran dari Satuan kerja direkap oleh Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif, dan merupakan draft awal dari RAPBD, yang belum ada pengurangan dan koreksi apapun oleh Sekretaris Panitia kemudian diserahkan kepada Panitia Anggaran Eksekutif(PAE) lalu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jadi Pembahasan besaran anggaran ada pada PAE ;

198

Ibid, hal 112-113


e. Bahwa benar setelah dari PAE draft yang sudah dibahas dan dirasionalisasikan sesuai dengan kemampuan kuangan daerah oleh PAE dikembalikan lagi ke Satker masing-masing, setelah dibahas di satker masing-masing diajukan kembali pada PAE untuk dibahas kembali setelah itu dikirim kepada Sekretaris Dewan sebagai RAPBD dan dibahas di Dewan oleh Panitia Anggaran I, Komisi dan Panitia Anggaran II yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai APBD dalam sidang Paripurna ; f.

Bahwa benar setelah ada penetapan Perda APBD kemudian dibuatkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) yang isinya sama dengan Perda APBD, DASK ditujukam kepada setiap satuan kerja setelah terlebih dahulu diteliti oleh Tim Peniliti untuk memastikan isi DASK sama dengan Perda APBD ;

g. Bahwa benar setelah ada DASK oleh Bupati kemudian diterbitkan SKO dan

dierahkan kepada

Satker

masing-masing,

berdasarkan

SKO

diterbitkan SPP kebagian keuangan setelah diteleti diterbitkan SPM lalu dibayarkan ; h. Bahwa benar Saksi sebagai Kabag Keuangan Saksi dapat menguji SPMU yang ada, namun tidak semua SPM yang diterbitkan sampai pada Saksi sebab telah ada subbag yang menangani hal tersebut ; i.

Bahwa benar Saksi tidak melihat sendiri SPP dari Sekwan yang berisikan permintaan pembayaran Tunjangan Kesehatan dan dana Tali Asih, sehingga Saksi tidak melihat rinciannya ; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan II

membenarkan dan tidak menaruh keberatan. Menimbang bahwa dipersidangan


atas persetujuan Terdakwa I dan II serta Penasehat Hukum terdakwa I dan II,Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penyidikan atas Saksi Bambang Bintoro yang pada pokoknya adalah. 48. Saksi Bambang Bintor, SE Bin Toto Saksi Bambang Bintor, SE Bin Toto pada pemeriksaan perkara ini dihadapan Majelis Hakim, memberikan kesaksisan sebagai berikut :199 a. Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi sebagai Bupati Batang diatur dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dibidang keuangan tugas Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah antara lain adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Umum pegelolaan keuangan daerah ; b. Bahwa benar selaku Pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan daerah. Bahwa benar Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan daerah dengan surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah ; c. Bahwa Benar, sesuai dengan pasal 3 ayat (l) PP 105 tahun 2000 bahwa Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Saksi dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 950/007/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan pejabat Pengelola keuangan Daerah

199

Ibid, hal 113-121


telah menunjuk antara lain Kabag Keuangan, Kabag Umum Pengelola Aset, dan Kepala Dispenda. Bahwa Benar telah disahkan Perda Nomor 18 tahun 2003 tentang pokok Pengelolaan keuangan Daerah tertanggal 20 Nopember 2003 yang disempurnakan dengan Perda Nomor 3 tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004 ; d. Bahwa benar Setelah Peraturan Daerah Tentang ABPD ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD kemudian disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran APBD. Kemudian satuan kerja menyusun DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) berdasarkan Peraturan Bupati tersebut. Masing masing satuan kerja berdasarkan DASK meminta diterbitkan Rancangan SKO kebagian Keuangan, kemudian bagian Keuangan memproses melalui Asisten III dan Sekda untuk diajukan kepala Bupati ,kemudian Bupati menandatangani SKO tersebut selanjutnya SKO diserahkan kemasing-masing unit yang mengajukan. Yang membantu Bupati dalam proses diterbitkannya SKO adalah Kabag Keuangan yang memfilter adalah asisten III dan Sekda. Bahwa benar atas dasar SKO tersebut masing-masing satuan kerja mengajukan SPP kebagian Keuangan kemudian bagian keuangan menerbitkan SPM selanjutnya diserahkan kepada satuan kerja untuk dicairkan ; e. Bahwa Benar, sebagai Bupati, Saksi telah melakukan penelitian kembali terhadap DASK yang diajukan oleh masing-masing bidang melalui Sekda. Penelitian pekerjaan yang diajukan oleh masing-masing unit terlebih dahulu dilakukan penelitian / koreksi oleh asisten Sekda yang membidangi . Sekda dalam melakukan koreksi atas DASK dari unit juga disertai


dengan

memberikan saran-sarannya. Bahwa benar Setiap Nota Dinas

yang diajukan oleh unit kerja dilampiri dengan Nota Pengantar Sekda. SKO langsung Saksi tanda tangani karena telah melalui koreksi secara bertahap dari Kabag Keuangan, Asisten Administrasi dan Sekda. SKO diterbitkan setelah penetapan ABPD maupun Penetapan Perubahan ABPD. Salah satu SKO yang Saksi keluarkan pada tahun 2004 adalah Penggunaan Anggaran Dana tali asih Purna bakti DPRD 1999-2004, melalui Keputusan Bupati Batang No: 151/Perub/2004 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 yang di dalamnya sudah termasuk anggaran tambahan BAU sebesar Rp. l .844. 717.880 yang diantaranya adalah anggaran dana tali asih sebesar Rp. l.ll3.500.000 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ; f.

Bahwa Benar dasar dianggarkannya dana tali asih dalam pos anggaran tahun 2004 adalah mengacu pada hasil Rapat Pimpinan Dewan yang diikuti oleh eksekutif yang diwakili oleh sekda (Sutadi) sekwan (Tuchwa D Mashud) dan kabag Keuangan (Sri Sugianti) dan dari dewan dihadiri oleh unsur pimpinan dewan. Diajukan persetujuan pada tanggal 25 Nopember 2004 No.900.1018 /2004. Proses persetujuannya setelah ABPD ditetapkan dalam Paripurna selanjutnya dokumen ABPD dikirim ke GUbernur dalam bentuk Perda Perubahan ABPD No. 5 tahun 2004 dan tidak ada evaluasi dari Gubernur ;

g. Bahwa benar Pengiriman perstujuan ke Gubernur pada tanggal 28 Nopember 2004 dengan tidak adanya evaluasi dari Gubernur mengenai


Perda No. 5 tahun 2004 karena merupakan satu paket termasuk dana tali asih sehingga Perda tersebut dilaksanakan ; h. Bahwa benar yang bertanggung jawab didalam penetapan anggaran ABPD Perubahan adalah pengguna anggaran dengan dasar Rapim Dewan yang dituangkan dalam ABPD Perubahan tahun 2004 ditetapkan dalam Perda No.5 tahun 2004 tentang perubahan ABPD tahun 2004 ; i.

Bahwa benar selama menjabat sebagai Bupati Batang Saksi mengalami 2 kali pergantian Sekda. Sekda pertama (Sdr. Abdul Syukur) pensiun tanggal 1 Desember 2003 untuk mengangkat sekda periode kedua dalam rangka pengajuan calon sekda dijabat Pejabat pelaksana harian (PLH) oleh Imam NUgroho S.Sos tanggal 1 Desember 2003 sampai dengan tanggal 1 Januari 2004 dengan surat Perintah Nomor 821 .2/12/2003 Pada tanggal l Januari 2004 diangkat sekda periode kedua Sdr. Sutadi, SH sampai sekarang. Tugas pokok sekda dibidang anggaran adalah sebagai Ketua Panitia Anggran eksekutif, dibidang kepegawaian sekda bertugas sebagai Ketua Baperjakat. Dibidang Administrasi sebagai pengendali administrasi Tugas pokok sekda yang lain antara lain menjalankan tugas yang diberikan

oleh

Bupati

Batang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

.Penyelenggaraan Pemerintahan, Memonitor dibidang Pembangunan , Memonitor dibidang pembinaan Administrasi. Sekda tidak bekerja sendiri , selalu bekerja dengan tim, yaitu terdiri dari sekda (Ketua) dan anggotaanggota yang terdiri dari asisten I, II, III, Ka Bapeda, Keuangan, Kabag Hukum, Kabag Umum, Ka Dipenda, tugasnya sesuai dengan Keputusan


Bupati Nomor : 903/315/2003 tanggal 8 November 2003 tentang tim Penyusun ABPD tahun 2004 ; j.

Bahwa benar Penyusunan APBD di Kab Batang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang diambil sesuai usulan dari bawah (Musrenbang tingkat desa maupun tingkat Kecamatan ) sehingga diiventarisasikan muncul DSP (Daftar skala Prioritas) yang disesuaikan dengan APBD, juga berdasarkan Peraturan antara

lain Peraturan Daerah,

bertentangan dengan peraturan

Pembuatan Perda

bisa

yang lebih tinggi / diatasnya, apabila

Perda mengatur sesuatu hal yang mengatur lebih dari kewenangannya yang diatur dalam otonomi daerah. Misalnya Hukum, Moneter, Hubungan Luar Negeri dll. Apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ,maka perda tersebut bisa dibatalkan oleh Menteri dalam Negeri ; k. Bahwa benar Saksi selaku Bupati didalam penyusunan ABPD telah melimpahkan kewenangannya / mendelegasikan kepada tim anggaran eksekutif yang diketuai oleh sekda ; l.

Bahwa benar secara normative perubahan ABPD hanya dilakukan satu kali dalam bulan Agustus-September 2004. Dalam penggunaan ABPD maupun dalam perubahan secara normative dilakukan audit BPK / BPKP. Bupati melanjutkan rekomendasi hasil audit tersebut kepada sekda untuk melakukan tindak lanjut sesuai petunjuk BPK / BPKP. Sebagian besar rekomendasi sudah dilaksanakan adapun yang belum dilaksanakan dalam proses penyelesaian (ada pengembalian anggaran atau kelengkapan administrasi / dukungan data) misalnya dana tali asih yang pertama. Sesuai dengan petunjuk dari BPK wilayah III Yoyakarta harus


dikembalikan ke kas Daerah dan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk BPK ; m. Bahwa benar dana tali asih II masih dicairkan dengan dikeluarkannnya SPMU. Permasalahan tersebut sudah menjadi kewenangan unit teknis sehingga dalam hal tersebut yang permintaan darimana Saksi tidak tahu persis. Bahwa benar, dalam hal pencairan dana tali asih, seingat Saksi tidak mendapatkan laporan dari bagian Keuangan. Bahwa Benar Penggunaan dana tali asih yang merupakan kesatuan dalam pos anggaran DPRD termasuk juga didalam laporan pertanggungjawaban (LPJ tahun 2004) ; n. Bahwa benar proses usulan Raperda Nomor 3 tahun 2004 menjadi Perda nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda Nomor 18 tahun 2003, tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah merupakan prakarsa dari DPRD Kab. Batang. Bahwa benar sebagai tanggapan atau rancangan Perda tersebut, bagian Hukum Setda Kab.Batang pada tanggal 21 April 2004 melakukan kajian dan memberikan saran / masukan saran antara lain 1. Agar mengalokasikan anggaran ABPD yang tidak bertentangan dengan PP 110 tahun 2000; 2. Agar tidak melakukan perubahan Perda terlebih dahulu, akan tetapi justru Raperda usulan DPRD tersebut khususnya pasal 72 ayat (2) huruf d (anggaran tali asih purna bakti) dan tambahan ayat (3) tentang besarnya tunjangan tali asih ,mengatur hal-hal yang tidak diatur (sehingga bertentangan) dengan PP 110 tahun 2000 o. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2004 bertempat diruang rapat DPRD Batang atas inisiatif DPRD sebagai pemrakarsa telah menyelenggarakan


menyusun Raperda Perubahan kemudian dilanjutkan rapat kerja dengan unsur eksekutif dalam Berita Acara hasil Rapat kerja tersebut anatar lain menyebutkan penyampaian pandangan umum dan jawaban serta melalui paripurna DPRD tanggal 8 Mei 2004 ; p. Bahwa benar, sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 180/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal peraturan Daerah Kab Batang, Pembuatan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda nomor 18 tahun 2003 tentang pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,sesuai dengan pengantar Nodis dari sekda

kepada Bupati yang isinya bahwa Perda nomor 3 tahun 2004

tentang perubahan atas Perda nomor 18 tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah,perlu dikirim / dilaporkan ke Propinsi ,Perda nomor 3 tahun 2004 sebetulnya tidak perlu diterbitkan ,tetapi karena prakarsa dari DPRD sehingga akhirnya diterbitkan, selaku wakil pemerintah propinsi dapat membatalkan Perda No.3 tahun 2004 dimaksud bila hasil kajiannya memang tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya dan Apabila sampai dibatalkan, maka daerah harus mencabut dan tidak memberlakukan ; q. Bahwa benar atas Nota Dinas Dari Sekda tersebut disposisi Saksi adalah 1. Mengingat Perda bisa dibatalkan, bila tidak sesuai dengan Pasal 2 Kepmendagri No.41 tahun 2001 dan PP 20 tahun 2001 Pasal 8 huruf a ; 2.Apapun konsekwensinya harus dilaporkan ke Gubernur (sudah dilaporkan dengan surat No.180 / 448 tanggal 21 Mei 2004 perihal Penyampaian

Perda

Kab.batang), 3 Mana kala harus dibatalkan itu

sebuah resiko Pemkab dan Dewan ;


r.

Bahwa benar Berita Acara hasil rapat Kerja antara DPRD dan Unsur eksekutif tentang perubahan Perda No. 18 Tahun 2003 adalah l. Dapat menyetujui adanya Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Batang 2.Raperda

tersebut

tidak

melalui

rapat

Paripurna,

penyampaian

pandangan umum dan jawaban serta pembahasan tahap III (pansus) langsung ditetapkan

melalui paripurna DPRD tanggal 8 Mei 2004,

Berita acara tersebut ditanda tangani oleh perwakilan dari eksekutif yaitu Kabag Keuangan dan Kabag Hukum Kabupaten Batang. Setelah penandatanganan tersebut, Saksi mendapatkan laporan secara lisan dari Kabag Hukum bahwa penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan dikantor Bupati dan saran dari Kabag Hukum bahwa Pembinaan dan Pengawasan ada di Gubernur untuk dapat ditetapkan apakah Perda tersebut dibatalkan atau dicabut karena prosesnya terjadi pelanggaran PP 110 tahun 2000 ; s.

Bahwa benar .yang menghadiri rapat paripurna untuk menetapkan Perda No.3 tahun 2004 adalah saya sendiri, Wakil Bupati, Sekda para Asisten dan para Kepala Dinas ;

t.

Bahwa benar, mengingat proses

Perda No. 3 tahun 2004 menurut

eksekutif bertentangan dengan PP 110 tahun 2000, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 15 hari setelah penetapan, maka Perda tersebut dikonsulatsikan kepada Gubernur tertanggal 21 Mei 2004 Nomor : 180 / 448 perihal Penyampaian


Perda Kabupaten Batang sebanyak dua kali dan sampai sekarang tidak ada tanggapan ataupun pembatalan atas Perda tersebut karena Perda tersebut merupakan keputusan Hukum, maka selaku Kepala Pemerintahan secara Normatif untuk menjalankan produk Perda nomor 3 tahun 2004 ; u. Bahwa benar, Saksi menandatangani Perda nomor 3 tahun 2004 berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 pasal 43 huruf g, mengajukan rancangan Perda dan menetapkannya sebagai Perda bersama DPRD ;inisiatif dari legislatif (unsur pimpinan) ; v. Bahwa benar, Saksi tidak tahu dana tali asih yang tertuang dalam ABPD Perubahan telah terealisasikan seluruhnya, karena hal ini merupakan kewenangan dari pengguna anggaran ; w. Bahwa benar, masalah pembahasan anggaran yang menjadi tanggung jawab sekda sebagai Penanggung jawab Panitia Anggaran Eksekutif .Dan khusus dana tali asih tidak dibahas oleh Pantia Anggaran Eksekutif ; x. Bahwa benar, sejak awal Saksi mengingatkan bahwa masalah Rapim anggaran dana tali asih agar kita bersikap hati-hati mengingat Perda nomor 3 tahun 2004 sebagai payung hukum, eskekutif perpandangan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya ; y. Bahwa benar, Saksi memberikan ijin terhadap (sekda) selaku staf untuk menghadiri undangan tersebut menyampaikan amanat, ikuti sesuai dengan peraturan “untuk musyawarah dalam rangka masa berakhirnya anggota Dewan Kab.Batang periode 1999-2004. Mengingat undangan dengan perihal acara membicarakan akan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD tahun 1999-2004 maka kami menngansumsikan bahwa acara tersebut akan


membicarakan masalah penganggaran dana tali asih yang berkaitan dengan perda No.3 tahun 2004 yang masih dalam proses pengkajian tingkat

Propinsi

Gubernur.

Bahwa

dari

awal

Eksekutif

sudah

mempedomani aturan yang berlaku, sehingga saya selaku pimpinan kuatir apabila Perda No.3 tahun 2004 yang sebagai payung hukum dana tali asih apabila ditolak / dianulir oleh Gubernur ; z. Bahwa benar,” Ikuti sesuai dengan peraturan “ Maksud Saksi adalah oleh karena didalam setiap pengambilan jika kebijakan selalu berpedoman pada

peraturan

perundangan-undangan

yang

berlaku

baik

PP,

Kepmendagri sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang ada ; aa. Bahwa benar, mengacu pada akhirnya masa bhakti anggota DPRD Periode tahun 1999-2004 yang yang berkaitan penganggaran dana tali asih sesuai dengan Perda No.3 tahun 2004 bahwa eksekutif berkeyakinan bahwa pasal 72 bertentangan dengan PP ll0 tahun 2000 sesuai dengan Radiogram Depdagri tanggal 12 Maret 2003 No.161 /537 SJ kemudian dari Gubernur dengan surat tanggal 31 Maret 2003 No.180/01558 perihal pedoman kedudukan Keuangan DPRD, yang berpendapat bahwa PP ll0 tahun 2000 tetap bisa digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran belanja Dewan ; bb. Bahwa benar, laporan dari Sekda secara lisan adalah bahwa Dewan tetap bersikukuh menganggarkan dana tali asih dengan mempedomani Perda No.3 tahun 2004. Selain itu sekda (Sutadi) dan Kabag Keuangan (Sri Sugiyanti) melaporkan telah menandatangani Berita Acara Hasil Rapim


dalam posisi yang dilematis karena harus menanda tanganinya karena dari awal Eksekutif menolak Perda No. 3 tahun 2004 tersebut ; cc. Bahwa benar, sikap kami tetap bahwa Perda No.3 tahun 2004 suatu saat akan dianulir oleh Gubernur karena kami berpedoman pada PP No. ll0 tahun 2000 sedangkan Perda No.3 tahun 2004 bertentangan dengan PP ll0 tahun 2000. Kebijakan yang saya ambil adalah memerintahkan kepada Kabag Hukum untuk mengirim kembali surat tertanggal 21 Mei 2004 Nomor : 180 / 448 perihal Penyampaian Perda Kabupaten Batang ; dd. Bahwa benar, Saksi tidak tahu oleh karena persoalan tehnis pencairan anggaran mekanismenya telah diatur dan kewenangannya ada dibagian keuangan dan pengguna anggggaran selaku pelaksana anggaran dengan mendasari pada SKO. Bahwa benar, dalam persoalan angka dan tehnis ,maka yang mengetahui secara pasti dan persis adalah Kabag Keuangan ; Menimbang bahwa atas keterangan yang Saksi tersebut Terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan. Menimbang bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Terdakwa I dan II untuk menghadirkan Saksi Saksi atau bukti yang meringankan namun Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa I dan II tidak mengajukan Saksi yang meringankan; b. Keterangan Ahli Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar ahli yang dihadirkan dan giajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


1. Ahli Isharyanto, SH, M Hum Ahli Isharyanto, SH, M.Hum adalah Dosen Hukum pada Universitas Negeri Sebelas Maret Solo dan terakhir berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) dan ahli dalam masalah Hukum Tata Negara. Pernyataan ahli dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :200 a. Bahwa secara akademis ditinjau dari segi Hukum Tata Negara untuk menilai adanya penganggaran tunjangan kesehatan dan Dana Tali Asih yang diajukan oleh pimpinan dewan melalui Sekwan

ahli dapat

memberikan pandangan 2 hal yakni : pertama adalah boleh tidaknya sebuah pos anggaran menjadi mata anggaran dalam APBD itu pertamatama ditentukan adanya wewenang dari DPRD yaitu apakah DPRD itu mempunyai fungsi kekuasaan, tugas dan kewenangan tidak bisa menetapkan tunjangan sebagaimana dimaksud menjadi mata anggaran dalam APBD, kemudian yang

kedua

adalah

ada atau tidaknya

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada, naik itu peraturan peundangan

yang

lebih

tinggi

maupun

daerah

yang

bersangkutan dimana APBD itu ditetapkan, sehingga untuk menguji dan menilai legalitas dari penganggaran tunjangan kesehatan dan dana tali asih dapat dinilai dari 2 sudut pandang tersebut yaitu ada atau tidaknya wewenang dan ada atau tidaknya keseuaian dengan hukum positif yang berlaku ; b. Bahwa ternyata penganggaran Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih tersebut tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan maupun

200

Ibid, hal 122-130


peraturan perundangan yang lebih tingggi dalam Hukum Tata Negara Dalam hukum tata negara salah satu asas yang dikenal adalah pemerintahan menurut hukum yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa segala perbuatan penyelenggara negara termasuk pejabat administrasi itu harus mempunyai dasar dan wewenang dalam melakukan tindakan dan juga adanya peraturan perundangan yang memberikan mandat atau delegasi adanya perbuatan

tersebut, sehingga apabila

minimal ini tidak terpenuhi maka secara

kedua syarat

politik dapat dikatakan ada

pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum tata negara ; c. Bahwa untuk melihat siapa yang bertanggungjawab atas pemberian tunjangan kesehatan dan dana tali asih kepada anggota dewan yang ternyata penganggaran tersebut adalah merupakan perintah pimpinan Pertama yang perlu dilihat adalah kerangka munculnya dana tali asih dan tunjangan kesehatan tersebut apakah sudah ada dalam mata anggaran APBD. Secara teoritis dan norma APBD sendiri bukan merupakan produk hukum yang sekali jadi akan tetapi ada proses yangdimulai dari perencanaan penyusunan pembahasan, penetapam, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Didalam setiap tahapan dalam rangka menyusun APBD maka terkandung perbuatan hukum yang apabila terbukti dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Perbuatan hukum itu bisa saja terjadi misalnya pada saat mengusulkan, menyusun membahas dsb. Jadi yang paling bertanggung jawab dilihat ditahapan mana adanya proses munculnya anggaran yang dipersoalkan ;


d. Bahwa Secara makro harus dipahami bahwa menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah termasuk Perda tentang APBD itu harusditindaklanjuti dengan keputusan kepala Daerah dimana untuk tingkat II adalah bupati, selanjutnya oleh karena perda tentang APBD itu harus dilaksanakan maka didalam praktek kemudian dikenal adanya dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran antara lain dapat kami sebutkan seperti surat keputusan otoritasi (SKO) .sehingga kesimpulannya adalah bupati ketika menerbitkan SKO itu yang pertama adalah ia melaksanakan perintah Undang-Undang dan yang kedua melaksanakan perintah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah yang memang oleh Undang-Undang diberi kuasa untuk menerbitkan dokumen pelaksanaan itu. Jadi memang harus ada tanda tangan Bupati dalam penerbitan SKO, karena SKO itu merupakan dokumen untuk melaksanaan perda tentang APBD ; e. Bahwa Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 dan PP No. 105 tahun 2000 ,maka Bupati Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan umum keuangan daerah. Dalam hal ini Keputusan Bupati mengenai tindak lanjut dari Perda ABPD dan kemudian menerbitkan SKO atau dokumen sejenis itu untuk keperluan pencairan dana itu dalam konteks ini secara hukum dalam kerangka pengeluaran anggaran dimaksud ; f.

Bahwa Secara makro bahwa DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 merupakan badan legislatif yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam arti luas. Kemudian mengenai susunan, kedudukan, tugas dan kewenangan DPRD itu sudah


diatur dalam Undang-Undang No.4 tahun 1999 antara lain bahwa DPRD itu mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bahwa Jabaran lebih lanjut tentang struktur internal dari organisasai DPRD itu dijabarkan dalam peraturan DPRD setempat yaitu tentang tata tertib. Bahwa Ketentuan mengenai kewenangan DPRD untuk menetapkan anggaran belanjanya sendiri itu merupakan delegasi dari Undang-Undang No.22 tahun 1999 sedangkan selanjutnya hal itu harus ditafsirkan secara sistematis bahwa mengenai pelaksanaan dari fungsi anggaran tersebut harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi wewenang yang diberikan tersebut bukanlah wewenang yang tanpa batas ; g. Bahwa mata anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu perda dan kemudian telah dilaksanakan apabila akan dipersoalkan secara hukum ,maka itu merupakan kompetensasi dari auditor untuk bisa menetapkan apakah pas atau tidak adanya mata anggaran tersebut. Kalau dari dilihat dari sudut pandang hukum tata negara yakni yang pertama ada atau tidaknya wewenang untuk menetapkan mata anggaran dimaksud dan yang kedua ada atau tidaknya hukum positif yang memberikan kuasa wewenang untuk menetapkan anggaran yang dimaksud ; h. Bahwa Sekretariat dewan adalah sebuah jabatan yang diberi kuasa oleh kepala daerah sebagai kepanjangan eksekutif dalam rangka melakukan pengelolaan dan penatausahaan anggaran yang menjadi penunjang kegiatan DPRD.Sedangkan DPRD sendiri bukan lembaga pengguna anggaran karena merupakan badan legislatif yang terpisah dari eksekutif


,akan tetapi dalam rangka penetepan pengelolaan dan penatausahaan anggaran, maka penunjang kegiatan dewan itu dikelola oleh sekretariat dewan. Bahwa Sekretariat dewan tidak bisa mengatur segala kebutuhan yang masuk dilembaga dewan, Karena Sekwan itu merupakan jabatan yang diberi kuasa oleh kepala daerah sebagai kepanjangan eksekutif yang bertugas melakukan penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang merupakan

penunjang kegiatan DPRD. Bahwa Sekretaris Dewan

bertanggungjawab pada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ; i.

Bahwa didalam hukum tata Negara yang dimaksud dengan “perintah “ baik itu lisan maupun tertulis bisa dimaknai sebagai delegasi, yang berarti bahwa wewenang dan pertanggungjawabannya menjadi beban bagi yang menerima delegasi, sehingga dengan mengacu pada teori dimaksud penempatan pertanggungjawaban sekwan dalam fakta itu terkait dengan isi pembuktian dari sifat perintah lisan tersebut, apakah benar atau tidak dan apabila telah terbukti apakah itu merupakan perintah yang menjadi sumber terjadinya atau tidak ;

j.

Bahwa mengingat sifat dan karakteristik jabatan sekwan, maka selaku organ eksekutif yang diberi kuasa oleh bupati untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan anggaran dewan, keberadaannya disebut juga sebagai pejabat tata usaha negara sehingga pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban dalam lapangan hukum tata usaha Negara


k. Bahwa Didalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 ditetapkan bahwa penghasilan Dewan merupakan bagian dari kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan, dalam hal ini kedudukan keuangan seperti dimaksud ditetapkan dan diatur bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa Didalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 peraturan yang mewadahi adanya penetapan bersama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah itu adalah peraturan daerah, sehingga kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan itu menjadi materi yang mendasari dari peraturan daerah yang dimaksud ; l.

Bahwa Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya : PP No.110 tahun 2000 yang mengatur tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, maka pos-pos yang ditetapkan sebagai buget dari kedudukan keuangan itu mengacu pada PP yang dimaksud ;

m. Bahwa Ketika PP No. 110 tahun 2000 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, itu yang ada dalam perintah putusan tersebut adalah mewajibkan kepada eksekutif untuk menerbitkan PP pengganti, tetapi kenyataannya PP tersebut tidak pernah ada sampai kemudian lahir peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004. Bahwa dalam kurun waktu transisi antara masa dicabutnya PP itu dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2004 maka sebetulnya harus diantisipasi adanya kekosongan

hukum, kalau tidak

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka berpedoman kepada apa yang dinamakan dalam teori sebagai peraturan kebijaksanaan


entah itu peraturan bentuknya seperti peraturan perundang-undangan ,entah itu semacam surat edaran dsb. Jadi itu yang bisa menjadikan pedoman dan patokan dalam rangka menetapkan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ; n. Bahwa Keluarnya surat Edaran No. 161 adalah didorong oleh adanya penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang susduk yang memerintahkan

adanya

Peraturan

Pemerintah

tentang

kedudukan

keuangan dan protokoler termasuk gaji anggota DPRD ,yang ternyata dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai tahun 2004 belum ada sehingga surat Edaran N0. 161 itu menjadi peraturan kebijaksanaan. Sedangkan

substansi dari

surat

edaran dimaksud

itu

mengikat

sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, sehingga ketika akan menentukan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan surat edaran tersebut dapat diberlakukan ; o. Bahwa Didalam pasal 7 ayat l Undang-Undang No. 10 tahun 2004 memang

sudah ditetapkan adanya hirarki dan tata urutan perundang-

undangan yaitu Undang Undang Dasar, Undang-Undang / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan daerah. Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 4 juga ditetapkan bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu juga berlaku mengikat umum,bagaimana dibaca adanya fakta surat edaran seperti itu dan secara teoritis itu yang didalam teori dikenal sebagai peraturan kebijaksanaan .Dan peraturan kebijaksnaan ini dalam praktek menjelma kedalam banyak hal antara lain ke Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha


Negara, Surat Edaran, Nota Dinas. Tetapi pada intinya adalah baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan itu mempunyai watak sebagai produk hukum berlaku mengatur dan mengikat umum,sehingga baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan mempunyai daya pengikat secara formal. Bahwa Didalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 itu dilarang pada asasnya membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku surut ; p. Bahwa Secara teoritis norma yang boleh berlaku surut dan diterima didalam praktek hukum Indonesia itu adalah keputusan tata usaha Negara yang sifatnya menguntungkan dan bukan keputusan tata usaha negara yang sifatnya membebani ; q. Bahwa Seorang pejabat publik itu memang dilekati dengan wewenang yaitu yang pertama adalah wewenang terikat dimana wewenang ini telah didaftar terlebih dahulu dalam peraturan dasar sebagai hukum posistif dan yang kedua adalah wewenang bebas yang dalam literatur sering disebut diskresi yakni kepada aparatur negara diberikan wewenang untuk melakukan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan persoalanpersoalan yang muncul didalam praktek karena tidak atau belum diatur didalam hukum positif atau sudah diatur tetapi tidak jelas atau sudah diatur sifatnya sebagai pilihan-pilihan. Bahwa wewenang pertama yaitu wewenang terikat itu merupakan wewenang yang bisa dinilai secara hukum termasuk oleh Pengadilan, sedangkan wewenang yang kedua itu pada prinsipnya adalah wewenang yang tidak bisa dinilai karena termasuk lingkup dalam kebijaksanaan, akan tetapi didalam yurisprodensi Indonesia


itu ada dianut atau diterima suatu teori yang namanya batas marginal penilaian hakim dimana secara sangat sederhana teori ini mengatakan Pengadilan dan atau hakim tidak boleh menilai wewenang bebas, kecuali ditemukan adanya indikator-indikator sehingga itu harus berubah menjadi perbuatan hukum yang bisa dinilai oleh Pengadilan yaitu l. Melanggar faktor kecermatan 2. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan 3. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan 4. Melakukan perbuatan yang melanggar asas kepatutan. Maka dalam konteks pelaksanaan wewenang bebas yang ternyata ada satu atau komulatif dari indikator itu Pengadilan berhak dan berwenang melakukan penilaian, sehingga bisa dikatakan salah atau tidak yang bermuara kepada pertanggungjawaban hukum ; r.

Bahwa maka benang merah yang dapat diambil adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara jika bertindak maka harus ada tanggungjawab Administrasi

yang

dapat

menimbulkan

sanksi

Administrasi dan

Tanggungjawab Publik yang dapat menimbulkan sanksi pidana ; s.

Bahwa pendapat ahli hukum yang mengatakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan diskresinya tidak dapat dimintakan tanggung jawab publik tentang hal ini atas nama Etika sebagai seorang ahli hukum saya tidak ada komentar tetapi teori adalah satu-satunya dan praktek adalah hal yang lain. Barang kali sang profesor hanya mendalami secara teori saja tetapi jika mendalami dalam hal yurisprodensi pada hal Deskresi bersama dengan dokrin yang mempunyai sifat sebagai kumunis yurisprodensi tetap mempunyai fungsi sebagai sumber hukum sehingga asumsi Deskresi tidak dapat diuji tapi kenyataannya dalam putusan Tata


Usaha Negara Jakarta dalam menjawab Gugatan Adnan Buyung Nasution atas pemberhentian Dia sebagai Pengacara oleh Ismail Saleh terjadi sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara telah ada harkat yang namanya Hakekat Manusia sebagai penilai Hakim. Jadi Hakim tidak boleh menilai deskresi kecuali dalam perbuatan deskresi itu ada penyalahgunaan kewenangan ; t.

Bahwa Secara teoritis Pengadilan berwenang untuk menilai baik produk hukum yang dihasilkan oleh karena penyelenggaraan wewenang tadi dan atau perbuatan hukum dalam rangka menerbitkan produk hukum yang bersangkutan, makanya didalam teori maupun praktek peradilan dikenal adanya beberapa perbuatan hukum baik publik maupun privat yang bisa dinilai oleh Pengadilan yaitu l. Perbuatan melawan hukum dalam pengertian melanggar peraturan perundang-undangan tertulis 2. Perbuatan melawan hukum bertentangan dengan nalar yang wajar yang sering disebut larangan sewenang-wenang 3. Perbuatan melawan hukum tertulis maupun tidak tertulis 4. Perbuatan yang menyalah gunakan kepentingan umum ;

u. Didalam yurisprudensi Mahkamah Agung pengertian yang terakhir yakni kapan sebuah perbuatan penyelenggara negara itu dikatakan melanggar asas larangan penyalahgunaan kepentingan umum yaitu : l. Apabila perbuatan itu dilakukan tetapi ditujukan bukan untuk kepentingan umum 2. Perbuatan itu benar untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari dasar peraturan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dasar ;


v. Bahwa Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1940 K/Pid/1992 tanggal 17 Desember 1992 dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Pinyok Wiyono ukuran-ukuran itu bisa dikongkritkan dengan dalih absorsi atau penyerapan. Jadi kalau dalam pengadilan pidana itu tidak ada istilah yang khas untuk melakukan kongkritsasi dari fakta. Maka peradilan pidana boleh mengambil alih dari pengertian ini yang berada dalam lapangan hukum yang lain, contohnya sebagaimana dalam yurisprudensi tadi adalah tentang penafsiran mengenai penyalahgunaan wewenang Mahkamah Agung mengambilalihpengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pengertian yang termaktub dalam pasal 53 ayat (l) dan (2) UndangUndang N0.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menetapkan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu syarat dapat diajukan

alas hak untuk melakukan gugatan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara ; w. Bahwa dalam tautan penyelesaian perkara yang termasuk dalam lapangan hukum administrasi negara dengan lapangan hukum pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, pintu masuknya ada pada pemahaman theologis bahwa : l. Sistem hukumnya kebanyakan tunggal 2. Putusan Pengadilan harus diatasnya. Oleh karena ini adalah merupakan putusan atau sikap dari Mahkamah Agung sebagai badan Pengadilan yang tertinggi tentunya problematiknya menjadi minimalis meskipun secara teoritis ini tidak mengikat ; x. Bahwa dalam tingkat pengawasan bila Perda tidak pernah dibatalkan secara formal maka Perda tersebut Sah artinya jika tidak ada problem,


secara teori ada dikenal azas presambio Yustia Causa jadi suatu hukum dianggap sah sampai ada yang mengatakan bahwa tindakan hukum yang mengatakan hal tersebut tidak sah ; y. Bahwa dalam hal dana Tali asih tidak ada aturan yang mengaturnya tapi dimasukan dalam perda dan masalah dana kesehatan yang seharusnya dibayarkan dalam premi asuransi tapi tidak dibayarkan dalam bentuk premi terhadap hal ini Deni Indrayana dalam disertasinya mengatakan dalam kerangka legitimasinya ada 2 hal yaitu : l. Legitimamsi Hulu yaitu : segala proses, syarat, prosedur, tata cara dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut tata cara perundang-undangan 2. Legitimasi Hilir yaitu Hasil Pelaksanaan legitimasi yang syah tetapi pelaksanaannya keliru maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tetapi ahli punya pendapat lain yaitu legitimasi hakim tersebut adalah fakta; Sedangkan perbuatan-perbuatan hukum dalam rangka menyamakan fakta hukum satu dengan fakta hukum yang lain sehingga setiap fakta dapat dipisah-pisahkan tetapi tetap melihat rangkaian perbuatannya ; z. Bahwa Jika ternyata proses benar dan ternyata ada substansinya yang tidak benar maka karena sifatnya perbuatan hukum (Rechhandelling) mana lebih dominan pada

pertanggung jawaban hukum pidana.

Argumennya

sebagai

jika

dianggap

pelanggaran

dalam

hukum

adiminstrasi negara maka sanksi yang berlaku adalah sanksi Administrasi berupa Rehabilitasi yaitu mengembalikan keadaan yang telah terjadinya perbuatan

hukum

tersebut

dalam

hal

keuangan

Negara

maka

mekanismenya adalah tuntutan perbendaharaan tetapi ada kepentingan


lain yang harus dicermati yaitu kepentingan publik maka kompentensinya juga meliputi ruang pidana jadi jika dia telah dijatuhi sanksi administrasi masih juga dapat dijatuhi sanksi pidana ; Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Penasehat Hukum Ierdakwa I dan Terdakwa II maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapannya. 2. Ahli Taukhid , SE Ahli Taukhid, SE semula PNS/Perwakilan BPKP Prop Jateng dan sekarang sebagai Kasie Tim Auditor di NTT dan berpendidikan terakhir Sarjana (Akutansi) di Undip Semarang tahun l998. Pernyataan ahli dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :201 a. Bahwa ahli pernah diminta oleh Penuntut Umum untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara khusus atas ABPD Kab. Batang tahun anggaran 2004 dan ahli selakuk ketua Timnya ; b. Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian Negara metode yang ahli gunakan adalah dengan cara menghitung jumlah realisasi yang diterima oleh dewan dan meneliti kebenaran formal penerimaan tersebut ; c.

Bahwa

ahli

menemukan

pembayaran

tunjangan

kesehatan

dan

kesejahteraan untuk anggota dewan secara tunai bersamaan gaji tahun 2004 sebesar Rp. 180 .000.000 dan penerimaan tali asih purna bakti 15 Mei 2004 sebanyak Rp. 386.000.000 dan penerimaan Tali Asih Purnabhakti ll Agustus 2004 sebanyak Rp. 727.500.000 total kurang

201

Ibid, hal 131-132


lebih Rp. 1.939.500.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; d. Bahwa ahli menemukan pembayaran Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 180 .000.000 menyimpang dari Surat Edaran Mendagri No. 161/3211 SJ tanggal 11 Desember 2003 huruf b angka 1 bahwa Pimpinan DPRD beserta anak istrinya diberi Tunjangan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi ansuransi bukan secara tunai dan juga meyimpang dari Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 khususnya pasa 66 ayat (1) bahwa untuk pengobatan dewan diberi tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ; e. Bahwa ahli menemukan pembayaran tali asih purnabhakti pada tanggal bakti 15 Mei 2004 sebanyak Rp. 386.000.000 dan penerimaan Tali Asih Purnabhakti ll Agustus 2004 sebanyak Rp. 727.500.000 tidak sesuai dengan dari Surat Edaran Mendagri No. 161 / 3211 SJ tanggal 11 Desember 2003 huruf a angka 9 dan Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 khususnya pasal 59 ; f.

Bahwa dasar ahli untuk melakukan pemeriksaan untuk menghitung kerugian Negara pada APBD tahun 2004 adalah adanya Kerjasama antara BPKP dengan Kejaksaan Agung dan juga ada surat permintaan dari Kejaksaan negeri Batang No. B-733/0.3.40/Fd.1/07/2006 tanggal 12 Juli 2006 ; Terdakwa I dan II keberatan atas keterangan ahli tersebut. oleh karena ahli

yang berasal dari BPKP perwakilan Jawa Tengah tidak punya kompetensi untuk melakukan audit yang punya kompetensi adalah BPK.


Selain itu juga atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II, dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 orang ahli yang memberikan keterangan dibahwa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Ahli DR. Sukismo, SH. MH Ahli DR. Sukismo, SH. MH berpendidikan Strata-3 dan bekerja sebagai Dosen Universitas Gajah Mada Yogjakarta, Jurusan Hukum Administrasi Negara. Pernyataan ahli dalam persidangan ini adalah sebagai berikut : 202 a. Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Hukum Administrasi Negara ; b. Bahwa dalam system Ketatanegaraan kita dalam pembentukan Perda ada beberapa tataran yang harus dilalui Yaitu 1. Tataran Penyusunan Raperda, 2. Tataran Pengesahan dan 3. Tataran Implementasi Perda. Setiap tahapan tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda-beda ; c. Bahwa dalam tataran penyusunan Raperda masuk dalam apa yang dikenal dengan proses legal drafting, dalam tataran penyusunan belum merupakan hukum positif (ius constituentum). Rancangan Perda sebelum ditetapkan menjadi Perda oleh Lembaga Legislatif belum menjadi hukum positif, jadi sesat bila ada yang mengatakan Raperda adalah Hukum Positif, oleh karena Raperda dalam pembahasannya bisa dibatalkan atau digagalkan ; d. Bahwa Perda dipandang dan dianggap sebagai Hukum Positif ketika sudah didop (ditetapkan) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ; e. Bahwa Perda belum mengikat ketika terhadap perda tersebut dilakukan Review. Ada tiga jenis Review yaitu 1. Legislative Review terjadi ketika legislator menginginkan produknya dirubah, maka diadakan perubahan. 2.

202

Ibid, hal 132-136


Administrative Review yang dilakukan oleh tataran pemerintah yang berada diatasnya, dan 3 Judisial Review yaitu ketika ada pihak yang mengajukan uji materil terhadap Perda tersebut ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bisa menganulir Perda tersebut ; f.

Bahwa ketika Perda sudah diundangkan dalam lembaran daerah dan tidak ada review terhadap Perda tersebut maka perda tersebut sah sebagai Hukum Positif ;

g. Bahwa kekuasaan melakukan review terhadap perda hanya dapat dilakukan oleh tiga lembaga review tersebut, selain dari pada tiga lembaga tersebut maka review tersebut dipandang dari system hukum adalah out of system, dan tidak dibenarkan karena akan dianggap sebagi invalid atau cacat ; h. Bahwa UU No. 4 Tahun 1999 serta Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah akan memandu penyusunan APBD. Proses penyusunan Undang-Undang, Peraturan Daerah adalah ranah politik dan bila proses penyusunan sudah jadi dan berbetuk peraturan baru masuk dalam hukum Positif ; i.

Bahwa bila DPRD dalam menyusun Perda melakukan kesalahan tetapi tidak ada review yaitu Administrative Review, Legislative Review dan Yudisial Review maka perda tersebut adalah sah sebagai konsekwensi dari otonomi daerah ;

j.

Bahwa ketika menjalankan hak yang diberikan oleh Undang-Undang terjadi penyalahgunaan wewenang, hal tersebut masuk dalam ranah politik


maka sah atau tidaknya perda tersebut tergantung pada 3 lembaga review tersebut ; k. Bahwa

mengutip

pendapat

Mahkamah

Agung

perbuatan

yang

melaksanakan Perda maka perbuatan tersebut adalah sah, tapi kalau perdanya disimpangi maka orang yang menyimpangi harus dihukum berat l.

Bahwa Peraturan perundang-undangan tidak dapat dikalahkan oleh Surat Edaran, surat edaran bukan hukum positif, ada harga tapi sunah tidak mengikat boleh dipedomani boleh juga tidak ;

m. Bahwa Suatu perbuatan menimbulkan kerugian Negara ada tolak ukurnya yaitu 1. Keluarnya uang Negara ; 2. Ada pejabat yang diberi kekuasaan yang disebut kuasa pengguna anggaran yang telah mengeluarkan uang. Implementasinya orang yang diberi kekuasaan mengeluarkan uang maka dia yang bertanggung jawab. PP 105 tahun 2000 Bupati, Walikota, dan sebagainya diberikan jabatan sebagai pengguna dan atau kuasa pengguna ; n. Bahwa kerugian muncul karena adanya pembuatan SPP dari pejabat pengguna atau kuasa pengguna anggaran.Pejabat Pengguna anggaran ada 3 yaitu : 1 Pembuat SPP, SPP tersebut akan di pelajari oleh ordanator yang menguji,apakah permohonan lewat SPP tersebut benar / tidak, kalau benar maka terbit SPM, jadi Pejabat ke 2 adalah penerbit SPM, kemudian pejabat ke 3 adalah Bendaharawan, setelah adanya SPM diteliti oleh bendaharawan jadi pertanggungjawabannya ada pada penerbit SPP, pembuat SPM

dan bendaharawan. DPRD bukan pengguna anggaran,

posisi DPRD ada diluar itu, DPRD hanya menerima ;


o. Bahwa kaitannya dengan perkara korupsi ini maka yang harus bertanggung jawab adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.DPRD sama posisinya dengan tukang becak hanya menerima saja. Untuk mengujinya dasarnya adalah Perda,apakah perdanya sah atau tidak. Jangan bicara proses, karena proses adalah politik. Bahwa DPRD dalam masalah anggaran posisinya adalah out of system.; p. Bahwa untuk melihat melawan hukum atau tidak lihat pada Perdanya, bila tindakan yang dilakukan berdasarkan Perda yang sah dan tidak ada review maka sah; Bila ada auditor dari BPK atau dari BPKP dalam melakukan audit tidak berdasarkan Perda maka hal itu ngawur salah dan mubazir ; q. Bahwa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah adalah guide untuk menyusun pengelolaan keuangan, bila ada melawan hukum atau tidak adalah mewenang lembaga review yang bisa menilai Perda APBD bertentangan atau tidak dengan Perda pengelolaan keuangan daerah adalah tiga lembaga review yang sudah disebutkan diluar itu tidak ada ; r.

Bahwa untuk mengukur sah atau tidaknya pengeluaran keuangan Negara lihat pada perdanya dulu, maka bila tidak dilihat pada Perdanya terlebih dahulu maka hal itu adalah sesat ;

s.

Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara suatu ketentuan regulasi maupun beschiking bisa berlaku surut. Regulasi atau Besching berlaku pada 1. waktu ditetapkan 2. pada saat lain bisa berlaku surut, bisa berlaku yang akan datang, jadi berlaku surut adalah sah misalnya gaji, SK Desember tapi baru menerima Maret maka sah ada rapelan sejak Desember ;


t.

Bahwa Tindak Pidana korupsi ada bila sudah dilaksanakan sanksi lain dan dinyatakan tidak efektif ;

u. Bahwa bila DPRD tidak melaksanakan Perda yang dibuat oleh DPRD kaitannya dengan APBD maka pertanggungjawabannya ada pada eksekutif yaitu pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran dan bendahara, oleh karena DPRD kekuasaanya terbatas pada pembentukan Perda sedangkan pelaksanaannya ada pada eksekutif, duduknya anggota dewan hanya sampai pada dok Perda selain itu tidak ada ; v. Bahwa DPRD dapat mengajukan item-item kebutuhannya lalu ada perda yang dibuat dan disetujui maka item item tersebut sah ; w. Bahwa bila ada bunyi pasal yang beda dengan pelaksanaannya maka yang bertanggung

jawab

adalah

penerbit

SPP,

Pembuat

SPM,

dan

Bendaharawan, Dewan dalam pelaksanaan anggaran tidak ada kekuasaan apa-apa, lalu apa yang dipertanggungjawabkan, DPRD bukan pengguna anggaran ; x. Bahwa pertangungjawaban dari Pimpinan Dewan untuk internal ke anggota dewan saja

dan sanksinya bila tidak cocok dengan anggota

dewan maka pimpinan dewan dapat dicopot / diganti. Dewan adalah unsur legislatif tanggungjawabnya adalah terbatas pada pembentukan Perda, namun ranahnya adalah kekuasaan politik,kekuasaan institusi yang sifatnya politik. Bila Perdanya dianggap salah maka ada lembaga review bukan pembuatnya yang salah.dan dihukum, yang menjalankan sesuai dengan porsinya tidak dapat dihukum ;


y. Bahwa apabila ada kekeliruan terhadap perda yang dibentuk maka yang diadili adalah produknya, maka produknya harus direview ; Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa I dan II tidak keberatan. 2. Ahli Noor Aziz Said, SH,MS Ahli Noor Aziz Said, SH, MS berpendidikan Strata-2 dan bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum UNSOED. Ahli Noor Aziz Said, SH, MS adalah ahli dibidang Hukum Pidana. Pernyataan ahli dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :203 a. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum formil dan materil. Melawan Hukum Formil adalah melawan Undang-Undang, sehingga setiap putusan penguasa ditinjau dari isi,bentuk dan caranya adalah harus berdasarkan Undang-Undang ; b. Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah melawan UU. Hukum Pidana sebagai anak ragil, ada pendapat dari Van Kant”hukum pidana tidak membuat kaidah hukum,kewajiban hukum adalah bidang hukum lain yang ditegakkan dengan sanksi hukum yang lebih keras dibanding dengan hukum lain”. Sebab itu Hukum pidana ditegakkan bila sanksi lain sudah ditegakkan dan tidak efektip. Sesuai fungsinya sebagai ultimum remedium. Bila sanksi sudah diterapkan, maka sanksi itu yang berlaku ; c. Bahwa ada pendapat bahwa Hukum Pidana tidak mempunyai kaidah hukum tertentu dan bukan hukum public, bahwa Hukum Pidana sifatnya

203

Ibid, hal 136-141


“hanya” melindungi kepentingan umum yang diselenggarakan hukum privat dan sanksinya istimewa yang tidak ada perumusan tindak pidananya dan hanya merupakan agar memenuhi kualifikasi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi fungsi subtansinya kalau bidang hukum lain sudah mengatur dan penjatuhan sanksi tidak efektip baru dipidana. Hukum Pidana bukan Hukum Publik karena sifatnya hanya menambahi sanksi saja.Hukum pidana adalah hukum dengan sanksi khusus yang menambahi sanksi hukum lain ; d. Bahwa suatu peraturan dinyatakan sah dan mengikat berlaku sehinggag bila dilanggar menimbulkan sanki bila disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Raperda disahkan oleh Bupati disetujui oleh DPRD maka jadilah Perda ; e. Bahwa bila konsisten dengan Van Kant, Scholten, bahwa hukum pidana menyerahkan pengertian batasan wewenang pada pengertian hukum lain. Dalam Yurisprudensi unsur melawan hukum adalah mutlak, Hukum Pidana tidak mandiri ; f.

Bahwa sepanjang suatu domain membuat solusi khusus bahwa misalnya PP 105 tahun 2000 bahwa bila Kepala daerah menemukan adanya kerugian maka harus diganti oleh yang menyebabkan kerugian. PP 105 tahu 2000 adalah amanat UU No. 22 tahun 1999, Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah (pasal 2 PP 105 tahun 2000) yang karena kedudukannya dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada DPRD. Jika DPRD adalah PP 110


tahun 2000, dan kalau Eksekutif adalah PP 105 tahun 2000 tidak bisa dicampuradukkan ; g. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara artinya adalah yudisial loss misalnya APBD tidak berdasar dan

merugikan, sepanjang

pengeluaran kas ada dasarnya untuk mengeluarkan maka sah tapi kalau pengeluaran tanpa dasar maka baru dinyatakan adanya kerugian Negara / daerah. Menurut Aristoteles UU dibagi atas mana yang berdasarkan azasazas hukum dan yang tidak. Yang berdasarkan azas-azas hukum itulah yang ditaati karena mencerminkan keadilan ; h. Bahwa berdasarkan azas legalitas tidak ada pidana tanpa kesalahan, kalau bersalah jatuhkan sanksi khusus pada hukum yang bersangkutan dan bila tidak mempan maka baru dipidana, hal ini berkaitan dengan ultimum remedium. Bahwa menurut Mulyatno jika suatu perbuatan sudah dilakukan dan merupakan tindak pidana tapi kemudian perbuatan itu bukan tindak pidana lagi maka dipakai ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP ; i.

Bahwa bicara masalah Pasal 1 ayat (2) KUHP ada dua ajaran yaitu 1. Ajaran Formil yaitu adanya perubahan teks,bunyi redaksi dari peraturan namun banyak yang menentangnya antara lain Aristokrat yang mengatakan apa artinya formalitas kalau isinya sama. 2. Ajaran materil terbatas , kapan terjadinya perubahan, bila terjadi perubahan perasaan, keyakinan dari pembentuk hukum. Ada dua macam pembentukan hukum (recht giver) yaitu melalui perundang-undangan dan melalui Pengadilan dengan putusannya (yurisprudensi).Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak berlaku


yaitu apabila sudah ada putusan incraht sebelum peraturan yang baru berlaku. Selama belum ada putusan incraht pasal 1 ayat (2) tetap berlaku ; j.

Bahwa Kaidah hukum ada 6 sudut pandang, salah satunya dari sudut berlakunya, yaitu hukum yang memaksa dan membolehkan.Bila bersifat memaksa maka harus ditaati bila tidak maka tidak sah tidak mempunyai kekuatan. Kalau sifatnya mengatur maka tergantung apakah akan dipakai atau tidak, pasal 54, 55, 56 KUHAP sifatnya memaksa untuk ancaman hukuman lebih dari 5 tahun harus didampingi Penasihat Hukum ;

k. Bahwa Dakwaan bersumber pada BAP yang dibuat oleh Polisi atau Jaksa, dan oleh karena pasal 56 KUHAP sifatnya dwingen / memaksa maka pembuatan dakwaan yang didasarkan pada BAP yang keliru, maka dakwaan tidak dapat diterima, dibatalkan karena tidak memenuhi unsur formil. Dwingen itu mempunyai konsekwensi yuridis ; l.

Bahwa dalam melaksanakan Topuksi atau menjalankan kewenangannya dalam hal ini Dewan jika dalam membuat Raperda ada proses yang bertentangan dengan aturan yang diatasnya, belum ada konsekwensi hukumnya oleh karena pembuatan Raperda adalah suatu proses yang masih berupa ius constituendum masih berupa hukum yang dicita-citakan , jika dilanggar tidak ada akibat apa-apa ;

m. Bahwa untuk menentukan kerugian Negara, serta besar kecilnya kerugian Negara tolak ukurnya adalah Yudisial loss, tidak berdasarkan hukum dan bukan economical loss, Pengeluaran itu ada dasar atau tidak, kalau tidak ada dasarnya itu yang disebut ada kerugian Negara ;


n. Bahwa mengutip keterangan dari Prof I Gede Astawa, SH dipersidangan Tipikor tanggal 23 Juli 2008 bahwa intansi yang berwenang untuk melakukan audit adalah BPK. BPKP sifatnya hanya menunjang kalau diminta oleh BPK kalau tidak diminta maka tidak bisa, tidak bisa mengaudit tanpa diminta. BPK adalah satu-satunya lembaga yang yang dapat memeriksa seluruh departeman diminta atau tidak diminta,namun oleh karena jumlahnya sedikit dapat minta tolong pada BPKP, dengan memberi mandate dari BPK ke BPKP dengan memberi laporan pada BPK, kalau tidak demikian maka batal demi hukum, BPKP hanya mengawasi bukan memeriksa.BPKP lapor pada pemberi mandate, bila tidak maka penyalahgunaan kewenangan ; o. Bahwa sarana control pembentukan perundang-undangan dalam system Hukum Nasional terdapat dalam Tap MPR No. III tahun 2000 dan dikembangkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2004. Pasal 2 Tap MPR No. III tahun 2000 yang berisikan tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman pembuatan Undang-Undang, Setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh betentangan dengan peraturan diatasnya. Apabila terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangann dengan yang lebih rendah maka peraturan yang lebih tinggi menyampingkan yang rendah. Urutannya adalah Undang Undang Dasar 1945,Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. PP 110 tahun 2000 melalui gugatan uji materil pasal 39 UU No. 4


tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, menyatakan kedudukan protokoler dan Keuangan MPR, DPR dan DPRD diatur bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, karena PP 110 tahun 2000 dicabut karena dibuat sendiri oleh Presiden dan bertentangan denga Pasal 39 UU No. 4 tahun 1999. Kepmendagri pengganti PP 110 menyalahgunakan kewenangan karena PP yang lebih tinggi saja dicabut apalagi SE Mendagri ; p. Bahwa Hukum Pidana sebagai anak ragil dalam hal sanki penerapannya tidak dibedakan terhadap tindak pidana umum atau khusus jadi bersifat general ; q. Bahwa sepanjang dalam hukum privat sudah diatur secara khusus mengenai sanksi misalnya PP 105 untuk pertanggung jawaban daerah sehingga diterapkan sanki menurut PP tersebut dan setelah tidak efektip baru sanksi pidana ; r.

Bahwa bila terjadi kerugian daerah penyelesaiannya menggunakan PP105 dulu, karena PP tersebut sudah mengatur sanksinya, jadi terapkan dulu hukum positpnya baru pidananya, karena hukum pidana ditopang hukum lain ;

s.

Bahwa untuk melihat Undang-Undang itu ditujukan untuk siapa ada pada konsiderannya. PP 105 tahun 2000 pada konsiderannya disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga PP 105 tahun 2000 tidak dapat diterapkan untuk Dewan ;


t.

Bahwa menurut PP 105 tahun 2000 Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan punya kewajiban menyampaikan peranggung jawabannya pada DPRD ;

u. Bahwa yang dimaksud keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Untuk dapat menjadi ahli mempunyai dua syarat yaitu 1. Syarat material yaitu orang tersebut punya keahlian dibidang yang bersangkutan hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. 2. Syarat Formal adanya penunjukan untuk menjadi ahli ; v. Bahwa dalam Peraturan Daerah ada dua sifatnya yaitu 1. Kalau Dwingen (memaksa) maka harus dilaksanakan dan 2. Aanvulen (mengatur) jadi terserah mau diturut atau tidak, misalnya hak atas tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk premi, tunjangan adalah hak dewan jadi bagaimana mau dipermasalahkan. Kesimpulannya apabila hak yang dilanggar maka tidak ada kerugian ; w. Bahwa kalau premi ansuransi yang telah dibayarkan tunai harus dikembalikan sesegera mungkin harus dikembalikan kek kas daerah tapi bukan korupsi karena tidak ada kerugian, jadi bila kemudian harus dengan premi dan bukan tunai yan dikembalikan bukan pidana ; x. Bahwa yang diterapkan lebih dahulu sanksi administrasi baru kemudian pidana. Sanksi pidana jangan sekali-kali digunakan bila belum diterapkan sanksi lainnya ; y. Bahwa ada 2 macam Perda yaitu Perda Pengelolaan pokok-pokok keuangan daerah dan Perda APBD. Perda APBD mengacu pada Perda


Pengelolaan Keuangan. Kalau terjadi pertentangan atas Perda yang sederajat, maka dalam hal ini berlaku azas peraturan yang baru mengeyampingkan

aturan

yang

lama,

dan

selama

aturan

yang

bertantangan (Perda APBD) tidak ada pembatalan dari pihak mempunyai kewenangan untuk itu maka tetap berlaku ; z. Bahwa walaupun Perda Pengelolaan Keungan Daerah bersifat Pokokpokok

akan

tetapi

bentuknya

tetap

Perda

jadi

sesama

Perda

sederajat.Kecuali Perda APBD tersebut bertentangan dengan Kepres. Untuk menyatakan Perda tersebut saling bertentangan harus diuji dalam hal ini Judisial Review oleh Mahkamah Agung dan selama hal itu belaum ada Perda APBD tersebut tetap sah sekalipun ada subtansinya yang saling bertentangan ; Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa I dan II tidak menaruh keberatan. c. Keterangan Terdakwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini telah mendengar keterangan Terdakwa I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Terdakwa H.M. Aziz bin Moh. Ali Terdakwa adalah Pimpinan DPRD Kab Batang Priode 1999-2004, Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kab Batang. Terdakwa sebagai Ketua DPRD berdasarkan hasil pemilihan dari seluruh anggota Dewan, yang kemudian berdasarkan hasil pemilihan tersebut dikukuhkan dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah. Dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa telah memberi keterangan


sebagai berikut : 204 a. Bahwa benar sebagai Ketua Terdakwa mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Batang antara lain menyususn rencana kerja, mengadakan pembagian kerja ,memimpin rapat Panitia Anggaran dan lain sebagainya ; b. Bahwa benar tugas Ketua Dewan dengan Wakil pada dasarnya sama saja, wakil membantu ketua. Bahwa benar sehari-hari karena keterbatasan kemampuan Terdakwa yang hanya lulusan SLTP maka tugas-tugas Dewan lebih banyak dijalankan oleh wakil-wakil karena Terdakwa percaya pada wakil terdakwa ; c. Bahwa benar patokan Terdakwa untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah Tata Tertib Dewan. Bahwa benar selain Tata tertib Dewan ada pedoman lain yang digunakan dalam melaksanakan tugas Terdakwa namun Terdakwa tidak hafal ketentuan-ketentuan tersebut karena Terdakwa hanya tamatan SLTP, jadi masalah aturan-aturan tidak begitu paham dan percaya kepada wakil saja ; d. Bahwa benar DPRD mempunyai kewenangan mengajukan anggaran DPRD, bersama eksekutif membuat peraturan Daerah dan bidang pengawasan ; e. Bahwa benar Panitia Khusus dibentuk tergantung pada masalah yang akan dibicarakan, jadi sesuai dengan kebutuhan, dan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Dewan, atas usulan dari fraksi-fraksi ;

204

Ibid, hal 141-144


f.

Bahwa benar dasar pembentukan Pansus adalah Tata Tertib Dewan, tugas Pansus adalah membicarakan hal-hal yang bersifat khsusus termasuk mengenai Dana Tali Asih Purna Bhakti dan Tunjangan Kesehatan ;

g. Bahwa benar Sekretaris Dewan adalah pembantu dewan yang tugasnya antara lain menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Anggota Dewan dan Pimpinan Dewan ; h. Bahwa benar anggaran DPRD harus dibahas di Panitia khusus sesuai dengan Tata Tertib Dewan ; i.

Bahwa benar dalam masalah anggaran DPRD Sekwan berperan untuk menyiapkan draft rencana anggaran dewan untuk dibahas di Panitia Khusus, dan dalam rapat Panitia Khusus yang membicarakan anggaran Dewan, Sekwan juga hadir karena Sekwan juga Anggota Panitia Khusus tapi tidak punya hak suara ;

j.

Bahwa benar sebagai unsur Pimpinan Dewan Terdakwa

pernah ikut

dalam Panitia Khusus yang membicarakan anggaran DPRD termasuk Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan. Bahwa benar yang memberikan materi rapat Panitia Khusus tersebut adalah Sekwan yang sudah berupa Draft. Bahwa benar yang membuka rapat Panitia khusus tersebut adalah Terdakwa sebagai Pimpinan Dewan dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II, sedangkan yang memberikan penjelasan tentang materi rapat adalah Sekwan. Terdakwa tidak terlalu aktif semua diserahkan pada Wakil Ketua Bapak Solichin, Terdakwa II ; k. Bahwa benar pokok bahasan dalam Rapat Panitia khusus tersebut adalah tentang akan adanya Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan bagi


anggota dewan. Bahwa benar draft Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan berasal dari Sekwan. Bahwa benar dalam pembuatan Draft Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Batang sudah dikonsultasikan lebih dahulu oleh Sekwan dengan Pimpinan Dewan ; l.

Bahwa benar dalam rapat Panitia Khusus yang membicarakan Dana Tali Asih tanggapan anggota Pansus hanya mengenai usulan besaran nominal Tali Asih akhirnya diambil kesepakatan besarnya sesuai dengan draft yang dari Sekwan ;

m. Bahwa benar anggota Pansus yang hadir dalam pembicaaraan dana Tali Asih semuanya setuju bahwa anggota dan pimpinan dewan akan memperoleh Dana Tali Asih ; n. Bahwa benar hasil rapat Panitia Khusus yang membicarakan Dana Tali Asih dibuatkan laporannya namanya Laporan Pansus, yang ditandangani oleh Pimpinan Dewan ; o. Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani laporan Panitia Khusus yang membicarakan Dana Tali Asih tapi Terdakwa tidak tahu secara rinci isi laporan tersebut, karena Terdakwa percaya pada Wakil terdakwa yaitu Terdakwa II ; p. Bahwa benar hasil rapat Panitia Khusus menjadi tanggungjawab bersama seluruh peserta rapat ; q. Bahwa benar laporan Panitia khusus tersebut lalu dibawa ke Rapat Paripurna intern dewan, tapi Terdakwa lupa apa persoalan Dana Tali Asih dibahas kembali atau tidak, yang pasti semua anggota dewan yang hadir setuju akan adanya Dana Tali Asih Purna Bhakti ;


r.

Bahwa benar setelah dari Rapat Paripurna intern selanjutnya dikirim ke Bupati dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kab Batang yang telah ditanda tangani oleh Sekwan, kemudian hal tersebut menjadi urusan eksekutif ;

s.

Bahwa benar anggota Panitia Anggaran adalah juga anggota Panitia Khusus sesuai dengan Pasal 38 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat ;

t.

Bahwa benar Terdakwa pernah menerima Dana Tali Asih sebanyak dua kali yang pertama pada bulan Mei 2004 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluah juta rupiah) dan yang kedua sebelum masa akhir jabatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

u. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai per bulan sejak Januari s/d Mei 2004 ; v. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kenapa Tunjangan Kesehatan diterima secara tunai dan bukan melalui pembayaran premi ansuransi ; w. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu atauran mana yang mengatur Tunjangan Kesehatan diterima secara tunai ; x. Bahwa benar dalam pembahasan RASK DPRD Kab Batang tidak dibahas tata cara pembayaran pembayaran Tunjangan Kesehatan apakah akan dibayar langsung atau melalui pembayaran premi ansuransi ; y. Bahwa benar Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan diatur dalam APBD Kab Batang Tahun 2004. Bahwa benar Tunjangan Kesehatan sudah ada sejak APBD tahun 2002 yang besarannya berbeda tiap tahun ;


z. Bahwa benar terhadap Perda APBD No. 1 Tahun 2004 tidak ada pembatalan. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu BPKP pernah memeriksa Dana Tali Asih ; 2. Terdakwa H. Sholichin Bin Abdullah Terdakwa sudah menjadi anggota DPRD selama empat priode terakhir priode 1999-2004 sebagai Wakil Ketua. Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD berdasarkan hasil pemilihan dari seluruh anggota Dewan, yang kemudian berdasarkan hasil pemilihan tersebut dikukuhkan dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah. Dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :205 a. Bahwa benar sebagai Wakil Ketua Terdakwa mempunyai tugas pokok membantu Ketua Dewan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Batang antara lain menyusun rencana kerja, mengadakan pembagian kerja, membantu Ketua menyusun kelengkapan dan perangkat Dewan seperti komisi-komisi. Bahwa benar tugas Wakil Ketua Dewan dengan Ketua pada dasarnya sama saja, wakil membantua ketua ; b. Bahwa benar tugas Panitia Anggaran Legislatif antara lain membahas anggaran setiap satuan kerja di Pemkab Batang. Bahwa benar dalam menyusun APBD prosesnya melalui Panitia Anggaran Legislatif. Draft dibuat oleh masing-masing satuan kerja dilingkungan Pemkab Batang dalam bentuk RASK yang telah dibahas di Panitia Anggaran Eksekutif

205

Ibid, hal 144-149


kemudian disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, melalui nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD ; c. Bahwa benar Panitia Khusus dibentuk tergantung pada permasalahan, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia lain, diselesaikan oleh Pansus. Pansus sebagai Panitia Rumah Tangga, bersifat tidak tetap dan menurut kebutuhan. Panitia Khusus juga menyusun anggaran DPRD; d. Bahwa benar hubungan kerja antara Sekwan dengan Dewan sesuai dengan apa yang diatur dalam Tata Tertib jadi tugas Sekwan antara lain adalah membantu dewan dalam merumuskan anggaran ; e. Bahwa benar penyusunan anggara dewan adalah Sekwan menyiapkan Draft Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD, dalam pembuatan Draft tersebut terlebih dahulu ada konsultasi antara Sekwan dan Pimpinan Dewan, lalu dibentuk Pansus untuk membicarakan anggaran dewan, Dalam Panitia Khusus draft tersebut dibahas.Rapat Pansus tersebut dipimpin oleh Pimpinan Dewan termasuk Terdakwa, kemudian setelah dibahas di Pansus hasilnya berupa Rencana Satuan Kerja DPRD ; f.

Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan Keputusan Dewan untuk membentuk Panitia Khusus, Panitia Khusus beranggotan 15 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa, H.Azrori, Tuchwad Masud (Sekwan), Purwanto, Drs, Subchan Efendi, Parwito AG, Drs. Soekadar, Untung SIP, Teguh Rahardjo, SH, Mustofa, KH.Zainal Faizin, Bambang Priambodo, SH, Sunarto SIP. ;

g. Bahwa benar Pimpinan Dewan secara otomatis juga sebagai Pimpinan Panitia Khusus. Bahwa benar saat Panitia Khusus melakukan pembahasan


tentang anggaran dewan juga dihadiri oleh Sekwan sebagai Sekretaris Panitia Khusus, Sebagai anggota Panitia Khusus Sekwan bisa berbicara tapi tidak punya hak suara. Bahwa benar yang menyampaikan materi untuk dibahas dalam Rapat Panitia Khusus adalah Sekwan. Secara Administrasi yang membuat draft adalah Sekwan yang disampaikan pada anggota, pimpinan hanya sebagai Moderator rapat ; h. Bahwa benar masalah Dana Tali Asih pernah dibicarakan dalam rapat Panitia Khusus yang membicarakan rencana anggaran DPRD Kab Batang Tahun 2004, Draftnya sudah disiapkan oleh Sekwan, masalah draft yang lebih tahu Sekwan yang katanya berasal dari inisiatif anggota dewan. Bahwa benar Dana Tali Asih yang disepakti dalam Rapat Panitia Khusus sesuai dengan draft yang ada. Ketua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Wakil Ketua Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan anggota masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar dalam Rapat Panitai Khusus yang membicarakan Dana Talis Asih semua anggota Pansus setuju akan mendapat Dana Tali Asih, keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bahwa benar Terdakwa hadir dan ikut memimpin rapat dalam rapat Panitia Khusus yang membicarakan Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan, dalam rapat Pansus Pimpinan rapat lebih sebagai moderator saja, keputusan ditentukan semua anggota dan oleh karenanya Keputusan Panitia Khusus menjadi tanggung jawab semua anggota ; i.

Bahwa benar sebagai Keputusan Pansus dibuat dalam bentuk Laporan Panitia Khusus yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pansus dan Laporan


Panitia Khusus tersebut dibawa rapat Paripurna intern dan yang menyampaikan dalam rapat Paripurna Intern adalah Sekwan selaku Sekretaris Pansus ; j.

Bahwa benar Terdakwa tidak ingat apakah dalam Rapat Paripurna Intern masalah Dana Tali Asih dibahas lagi atau tidak, yang pasti semua anggota dewan yang hadir setuju dengan adanya Dana Tali Asih Purna Bhakti ;

k. Bahwa benr setelah sidang Paripurna Intern hasilnya dikirimkan kepada Bupati dalam bentuk RASK DPRD Kab Batang 2004, setelah dibahas di Panitia Anggaran Eksekutif dikirim kembali ke DPRD Kab Batang melalui Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Batang, untuk dibahas kembali di DPRD bersama-sama unsur eksekutif. Bahwa benar dari eksekutif RASK DPRD yang kembali ke Dewan isinya sama tidak ada perubahan ; l.

Bahwa benar setelah RASK disampaikan kembali ke DPRD, Terdakwa tidak ikut lagi membahas RASK tersebut, diserahkan kepada Komisi A karena itu memang itu bidangnya. Bahwa benar setelah dibahas di Komisi A ada kewajiban dari Komisi untuk melaporkan kepada Pimpinan Dewan selanjutnya dibahas dalam Panitia Anggaran II yang anggotanya terdiri dari Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif ;

m. Bahwa benar Terdakwa dalam Panitia Anggaran II duduk sebagai Wakil Ketua, setelah dari Panitia Anggaran II, dibawa dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi APBD ;


n. Bahwa benar dalam Rapat Paripurna tidak ada sanggahan dari anggota dewan tentang Dana Tali Asih, sebab dalam kata akhir fraksi secara keseluruhan disetujui ; o. Bahwa benar belanja dewan yang termuat dalam APBD sama dengan yang termuat dalam draft yang diusulkan oleh Sekwan ; p. Bahwa benar setelah dimuat dalam Perda APBD, kemudian dirinci dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari maisng-masing satuan kerja. Bahwa benar setelah dimuat dalam DASK, Anggaran belum bisa langsung dicairkan harus ada dulu SKO (Surat Keterangan Otorisasi) kemudian ada SPM dan SPP, baru kemudian bisa dibayarkan kepada Anggota Dewan dan itu semua sudah ada ; q. Bahwa benar Panitia Khusus juga membicarakan tentang Tunjangan Kesehatan bersamaan dengan pembicaraan Dana Tali Asih, Tunjangan Kesehatan hanya meneruskan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa benar dalam Rapat Panitia Khusus tidak dibicarakan apakah Tunjangan kesehatan akan dibayarkan Tunai atau melalui pembayaran premi ansuransi ; r.

Bahwa benar yang membayarkan Tunjangan kesehatan secara tunai pada Anggota Dewan adalah Sekwan ;

s.

Bahwa benar Terdakwa sudah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

secara tunai setiap bulan sejak

Januari s/d Agustus 2004. Bahwa benar semua anggota dewan telah menrima Tunjangan Kesehatan dalam jumlah yang sama. Bahwa benar Terdakwa menerima Dana Tali Asih yang pertama sebesar Rp. 9.500.000


(sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

dan yang kedua sebesar Rp.

30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa benar Tunjangan Kesehatan telah diterima sejak tahun 2002 besarnya yang berubah setiap tahun, untuk tahun 2004 disepakati sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan draft yang dibuat oleh Sekwan. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan Dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan dan bersedia mengembalikan kalau hal itu bukan hak Terdakwa ; t.

Bahwa benar Terdakwa tahu penghasilan anggota dewan antara lain adalah Tunjangan keluarga,tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan representasi dan lain-lain. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membaca secara rinci Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak menyadari ada telah melanggarnya. Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Sekwan tentang hal tersebut ;

u. Bahwa benar Tunjangan Tali Asih dan Kesehatan adalah Hak dari Terdakwa. Bahwa benar menurut Undang-Undang Dewan mempunyai hak untuk menentukan anggaran sendiri, Terdakwa tidak menguasai dan tidak paham dasar pembuatan anggaran, yang lebih tahu adalah Sekwan ; v. Bahwa benar dalam rapat-rapat dewan yang memimpin rapat bisa Terdakwa dan Juga Terdakwa I, kalau rapat Paripurna yang memimpin rapat adalah Terdakwa I, dan untuk rapat Panitia khusus dan panitia Anggaran biasanya yang membuka rapat Terdakwa I, sedangkan terdakwa hanya melanjutkan saja ;


w. Bahwa benar setiap hasil Rapat Dewan tanggungjawabnya adalah tanggung jawab bersama ; x. Bahwa benar Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD tidak pernah dibatalkan ; y. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh pihak eksekutif, bahwa BPKP pernah mengoreksi Tunjangan Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan ; z. Bahwa benar Perda Kab Batang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Perda KabBatang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, muncul atas inisiatif dan prakarsa Dewan ; d. Barang Bukti Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 206 1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kab Batang Tahun 2004 2. Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Kab Batang tahun 2004 3. Perda Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Rencana Perubahan Anggaran Satuan Kerja (RPASK) Kab Batang tahun 2004 5. Dokumen Perubahan Anggaran satuan Kerja (DPASK) Kab Batang tahun 2004 6. Perda Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas perda N0. 18 Tahun 2003

206

Ibid, hal 149


7. Tanda terima tunjangan kesehatan / kesejahteraan bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 8. Tanda Terima penerimaan dana Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 9. Keputusan DPRD Kab Batang No. 38 tahun 1999 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kab Batang 10. Surat Permintaan pembayaran SPMU bulan Januari s/d Agustus 2004 11. Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD Kab Batang tahun 2004 12. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor Hak Milik 768 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab Batang 13. Uang Tunai sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) 4. Pembuktian Hakim Atas Fakta Hukum Surat dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara subsideritas. Dakwaan subsideritas adalah suatu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun atau dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakewaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidair ini diterapkan dengan suatu perhitungan, yaitu apabila dipersidangan pengadilan Jaksa tidak mampu membuktikan dakwaan utama, ia telah mempersiapkan dakwaan pengganti (subsidair) sebagai pengganti dakwaan utama (primair). Jika dakwaan subsidair juga gagal dibuktikan Jaksa juga telah menyediakan dakwaan penggantinya berupa dakwaan subsidair lagi atau lebih subsidair lagi. 207 207

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,cetakan pertama,(Jakarta:Pustaka Kartini), 1986, hal 432-433 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dari Penuntut Umum. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan usur-unsur dalam dakwaan primer dan Subsider Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati pembelaan dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II ; Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah memuat dalil-dalil pembelaannya yang tersebar dibeberapa bagian yaitu dibagian V tentang Petunjuk yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bagian VI tentang Analisa Yuridis Terhadap Fakta-fakta selama persidangan, bagian VIII tentang Tinjauan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan bagian Kesimpulan ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim inti dari materi Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat pada bagian kesimpulan yang terdiri dari 22 point. Menimbang bahwa bila dicermati ke-22 point kesimpulan pembelaan penasehat hukum tersebut menurut Majelis Hakim sebenarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian saja ; Menimbang bahwa pengelompokan tersebut sebisa mungkin akan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan melihat kepada kesesuain dengan unsur unsur yang didakwakan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menempatkan materi pembelaan tersebut pada pembuktian unsur yang paling mengena walaupun misalnya Penasehat

Hukum menempatkannya pada pembuktian unsur lain.

Tujuan Majelis Hakim dalam melakukan hal tersebut semata-mata agar pembelaan tersebut tepat pada sasarannya dan hal ini menurut Majelis Hakim tidak menghilangkan esensi pembelaan dari Penasehat Hukum karena pada


dasarnya yang dicari baik oleh Penasehat Hukum (terdakwa), Penuntut Umum maupun Hakim adalah kebenaran material ; Menimbang bahwa pengelompokan materi pembelaan dari Penasehat Hukum adalah sebagai berikut : a. Tentang Perda-perda yang mengatur dan mendasari penganggaran terhadap Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purnabahkti sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum (poin 19) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orag lain atau korporasi b. Tentang pengawasan terhadap Perda APBD No. 1 tahun 2004 (point 1, 2, 3, 10 dan 22) akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orag lain atau korporasi c. Tentang kewenangan pembuatan Perda yang dimiliki oleh Terdakwa I dan II adalah lingkup Hukum Administrasi Negara, sehingga bila terjadi pelangaran dalam melakukan kewenangan ini harus diselesaikan melalaui Hukum

Administrasi

Negara

dalam

pengertian

tidak

boleh

dikriminalisasikan (poin 5, 6, 11, 12) hal ini dipertimbangkan dalam pembuktian unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan d. Tentang kewenangan BPKP dalam melakukan audit dalam rangka untuk menghitung besarnya kerugian negara yang timbul dalam perkara ini (poin 7,8,9,16,17, 18) yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang merugikan keuangan negara atau perkonomian negara


e. Tentang Tanggung jawab DPRD yang bersifat kolektif-kolegial sehinggga menjadi tanggung jawab bersama (poin 14 dan 20) yang akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur secara bersama-sama f.

Tentang Tentang Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPRD (point 21) akan dipertimbangkan tersendiri terlepas dari pembahasan unsur-unsur Menimbang bahwa walaupun materi pembelaan dari Penasihat Hukum

tersebut telah dikelompokan namun bila ternyata dalam materi pembelaan Penasihat Hukum ada materi yang secara jelas berhubungan langsung dengan pembuktian suatu unsur Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya dalam pembahasan unsur tersebut ; Menimbang bahwa dalam dakwaan Primernya Penuntut Umum telah mempersalahkan terdakwa I dan Terdakwa II melanggara Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun

1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 208 1. Setiap Orang 2. Melakukan perbuatan secara melawan hukum 3. Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 5. Yang dilakukan secara bersama-sama

208

Ibid, hal 152


6. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri Ad. 1 Unsur Setiap Orang Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada pasal ini menurut Majelis Hakim adalah orang perseorangan yang tidak hanya ditujukan kepada seorang pegawai negeri akan tetapi juga ditujukan kepada orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ; Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah dalam perkara ini, yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa dari keterangan semua saksi-saksi dalam perkara ini dan Pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No.170/131/1999 tanggal 31 Agustus 1999 terungkap bahwa Terdakwa I H.M. Azis Bin Moh. Ali menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode Tahun 1999 s/d 2004 dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang periode tahun 1999 s/d 2004 ; Menimbang bahwa sebagai pimpinan DPRD Kab Batang Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh penghasilan dan Fasilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 s/d pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 18 tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 139 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten


Batang No. 38 tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dikatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang memperoleh gaji dari daerah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. 209 Ad. 2 Unsur Yang Melawan Hukum Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang antara lain mengatakan ”secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan “ Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

209

Ibid, hal 152-153


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang bersifat final dan tidak dimungkinkan lagi ada upaya hukum lain dengan demikian


Perbuatan Melawan hukum materil sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sudah tidak dapat digunakan lagi dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana korupsi; Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formal saja. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formal saja. Perbuatan melawan hukum dalam arti formal adalah suatu perbuatan baru dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perlu untuk diketahui aturan aturan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai aturan Perundang-undangan, untuk ini maka harus dilihat pada Tap MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada pasal 2 yang secara hirachis adalah sebagai berikut : 1. Undang Undang Dasar 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah Menimbang bahwa bila dicermati dakwaan Primer Penuntut Umum terlihat bahwa ada dua perbuatan yang di dakwakan yaitu, Penerimaan secara


tunai tunjangan kesehatan oleh Terdakwa I dan II yang menurut Penuntut Umum bertentangan dengan 1. huruf B angka 1 dan Huruf E angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 serta 2. Pasal 59 dan Pasal 66 Perda Kab Batang No.18 tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah tertanggal 20 November 2003 ; Memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD yang menurut Penuntut Umum bertentangan dengan 1. huruf B angka 1 dan Huruf E angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 serta 2. Pasal 59 dan Pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah tertanggal 20 November 2003 ; Menimbang bahwa melihat dari institusi yang mengeluarkan dan materi yang diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, maka menurut Majelis Hakim Surat Menteri Dalam Negeri tersebut masuk dalam kategori Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan ; Menimbang bahwa Petunjuk teknis atau juga disebut dengan nama lain Petunjuk Pelaksanaan menurut Majelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau jawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan kebijakan yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab dari badan atau intitusi tersebut yang mengandung kewajiban bagi aparat pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangan-kewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ; Menimbang bahwa Indroharto, SH menyebutkan peraturan kebijaksanaan yang mungkin berupa rencana-rencana, norma konkret, surat surat edaran, juklak-


juklak, pedoman-pedoman, intruksi-intruksi, nota-nota dinas dan sebagainya yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan TUN yang semula maksud pokoknya ditujukan kepada jajarannya sendiri sebagai pedoman kerja.Kemudian agar diketahui oleh warga masyarakat lalu dipublikasikan yang berakibat menimbulkan rasa percvaya pada masyarakat, bahwa jajaran aparat pemerintah yang mengeluarkan peraturan kebijaksanaan semacam itu akan selalu secara konsisten bertindak dan bersikap sesuai dengan peraturan kebijaksanaan yang telah diumumkan tersebut. Jadi suatu peraturan kebijaksanaan itu bagi warga masyarakat lalu menimbulkan keterikatan secara tidak langsung. Karena ia bukan suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu tindakan TUN yang hanya menimbulkan suatu akibat tidak langsung ; 210 Menimbang bahwa sejalan dengan apa yang disampikan oleh Indoharto, SH tersebut Majelis Hakim juga melihat Tap MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

juga

mencantumkan peraturan tertulis berupa Petunjuk teknis sebagai peraturan perundang-undangan ; Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Petunjuk teknis/Petunjuk pelaksanaan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis / Peraturan Pelaksanaan bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini; Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan

210

Indroharto,Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II (Lembaga Penelitian dan pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor-Jakarta), 1999, hal 78-79 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

hukum menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ini, maka perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang

bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan ; Menimbang bahwa oleh karena Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis hakim diatas bukan merupakan suatu Peraturan Perundanganundangan, dan hanya berupa Petunjuk teknis atau Petunjuk Pelaksanaan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam dakwaan primer ini apakah perbuatan Terdakwa I dan II bertentangan atau tidak dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, oleh karena sekalipun ada perbuatan terdakwa I dan II yang bertentangan dan melanggar huruf B angka 1 dan Huruf E angka 3 Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perbuatan tersebut menurut Majelis bukan suatu perbuatan melawan hukum ; Menimbang bahwa Peraturan Daerah menurut Tap MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada pasal 2 adalah bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya Terdakwa I dan II didakwa oleh Penuntut umum melakukan dua perbuatan yaitu menerima secara tunai bantuan kesejahteraan/kesehatan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah; memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD oleh penuntut Umum


dianggap melanggar Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah ; Menimbang bahwa Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18

Tahun 2003

Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah secara lengkap mengatakan Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari : a. Uang representasi b. Uang paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Komisi e. Tunjangan Khusus f. Tunjangan perbaikan penghasilan Menimbang Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah mengatakan ; 1.

Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan,kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan kesehatan

2.

Besarnya Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan ansuransi

Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) khususnya huruf g UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD dan ayat (2) mengatakan Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD ; Menimbang bahwa selanjutnya pasal 21 ayat (1) UU tersebut juga menyebutkan hak DPRD dibidang keuangan / administrasi yang pelaksanaan hak


tersebut diatur dalam Tata Tertib DPRD. Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf d Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 Tahun 1999 memberikan tugas pada Panitia Khusus untuk merencanakan dan menyusun anggaran DPRD ; Menimbang bahwa dari rangkaian peraturan perundangan yang mengatur hak-hak DPRD dibidang anggaran dan keuangan tersebut diatas maka secara tersirat menurut Majelis hakim menimbulkan pula kewenangan bagi DPRD untuk mengatur tata cara mewujudkan hak-haknya tersebut ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH , Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo dan dari keterangan kedua terdakwa terungkap bahwa dalam draft RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 telah dianggarkan adanya Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dianggarkan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 3 wakil ketua mendapat masing-masing Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi Anggota Panitia Khusus yaitu Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Iman Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM. Helmi Asror,SH,CN. Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekadar Bin Kasan. Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan II serta adanya daftar hadir


rapat panitia khusus, yang diperlihatkan didepan persidangan terungkap bahwa pada tanggal 17 November 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia khusus untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti yang hasilnya disetujui oleh semua Panitia khusus, bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 akan memperoleh Tali Asih Purna Bhakti yang besarannya sesuai dengan Draft yang sudah disiapkan oleh Sekretaris Dewan, lalu dibuatkan laporan hasil rapat panitia khusus ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Panitia Khusus tersebut dan keterangan Terdakwa I dan II terungkap pula bahwa rapat Panitia Khusus yang diadakan untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti dipimpin oleh Terdakwa I dan II, Yang membuka Rapat panitia Khusus adalah Terdakwa I dan kemusian dilanjutkan oleh Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE binti P Sisworo, dan saksi-saksi dari Sekretariat Daerah Kab Batang yaitu Saksi (5) Eko Widiyanto, SE.MM Bin Kulal, Saksi (8) Soetadi SH, MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid, Saksi (11) H .Imam Nugroho,S.Sos.Bin Ali Ibrahim, Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK (Rencana Anggaran Satuan kerja ) Unit DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 tertanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK Unit DPRD Kab Batang yang telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dengan Kode rekening 2.01.01.1 1 01 07 1 sejumlah


Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus dengan kode rekening 2 01 01 1 1 01 06 1 yang didalamnya terdapat Tali Asih Purna Bhakti sejumlah Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa dari barang bukti berupa Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Kabupaten batang tentang APBD Kab Batang beserta lampirannya terlihat bahwa DPRD Kab Batang untuk tahun Anggaran 2004 mendapat alokasi anggaran berupa Belanja Admnistrasi Umum sebesar Rp. 3.981.032.920 ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kab Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE binti P Sisworo serta Saksi yang berasal dari anggota DPRD kab Batang Priode 1999-2004 yaitu Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH Bin Ha Asrori, serta dihubungkan pula dengan Barang bukti berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Batang Unit Kerja DPRD Kab Batang Tahun Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 telah diketemukan fakta hukum yaitu 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah menerima alokasi anggaran peruntukan Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan alokasi anggaran peruntukan Tunjangan khusus yang didalamnya termuat alokasi Tali Asih Purna Bhakti untuk 1 orang Ketua, 3 wakil ketua dan 41 orang anggota jumlah seluruhnya Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa selain fakta hukum tersebut diatas diketemukan juga bahwa alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan serta Tali Asih Purna Bhakti yang terdapat dalam DASK Kab Batang Tahun


Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 jumlahnya sama persis dengan usulan yang disampaikan oleh DPRD Kab Batang melalui RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 teranggal 20 November 2003 ; Menimbang bahwa semua saksi-saksi yang berasal dari Anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 dan juga Terdakwa I dan II menerangkan bahwa Anggota Dewan priode 1999-2004 telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji sejak Januari s/d Agustus 2004 dan juga pada bulan Mei 2004 telah menerima Tali Asih Purna Bhakti untuk Ketua menerima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Wakil ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa keterangan dari para anggota Dewan tersebut bila dihubungkan dengan barang bukti berupa tanda terima Tunjangan Kesehatan / Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Agustus 2004 dan tanda terima Penerimaan Dana Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 telah membentuk suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Anggota Dewan priode 1999-2004 telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji sejak Januari s/d Agustus 2004 dan juga pada bulan Mei 2004 telah menerima Tali Asih Purna Bhakti untuk Ketua menerima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Wakil ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;


Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan II bersama-sama dengan anggota Panitia Khusus lainnya yang telah mengalokasikan dan menerima Tali Asih Purna Bhakti menurut Majelis hakim tidak sesuai dengan Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah, oleh karena Tali Asih Purna Bhakti menurut Pasal 59 tersebut tidak / belum diatur menjadi bagian dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004 ; Menimbang bahwa Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan yang telah dialokasikan dan diterima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji setiap bulannya oleh Terdakwa I dan II bersama dengan anggota DPRD Kab batang priode 1999-2004 menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah. Oleh karena secara jelas pasal 1 ayat (2) Perda tersebut telah menentukan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan ansuransi dan bukannya diberikan secara tunai setiap bulannya ; Menimbang bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah 2 perbuatan tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Panitia khusus DPRD Kab Batang yang dipimpin oleh Terdakwa I dan II yang secara nyata tidak sesuai dengan Pasal 59 dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan primer ; Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas mulai dari penyusunan RASK, pengiriman RASK pada Panitia


Anggaran Eksekutif, munculnya Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD, adanya DASK sampai penerimaan tunjangan kesejahteraan / kesehatan dan Dana Tali Asih menurut Majelis Hakim adalah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan DPRD dibidang anggaran dan keuangan ; Menimbang bahwa hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta anggota Pansus lainnya muncul dari Jabatan yang disandang oleh mereka, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II lebih merupakan suatu perbuatan yang bersifat khusus yaitu perbuatan yang dilakukan dalam rangka melakukan hak dan kewenangannya sebagai akibat jabatan yang disandangnya dengan demikian jika dalam melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai dengan jabatan yang melekat padanya dan bila diduga ada penyalahgunaan kewenangan maka akan lebih tepat bila diukur dengan hukum yang bersifat khusus (Lex specialis) sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 ; Menimbang bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena Unsur melawan hukum tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam pasal ini ; 211 Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Primer tidak terbukti maka secara keseluruhan dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa I dan II . Menimbang bahwa oleh

211

Ibid, hal 153-163


karena surat dakwaan disusun secara subsideritas dan dakwaan primer sudah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider ; Menimbang bahwa Terdakwa I dan II telah didakwa dengan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur unsur sebagai berikut : 212 1. Setiap orang 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 3. Menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 5. Yang dilakukan secara bersama-sama 6. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri Ad. 1 Unsur Setiap Orang Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada pasal ini menurut Majelis Hakim adalah orang perseorangan yang tidak hanya ditujukan kepada seorang pegawai negeri akan tetapi juga ditujukan kepada orang yang

212

Ibid, hal 163


menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ; Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I H.M. Azis Bin Moh.Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah dalam perkara ini, yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa dari keterangan semua Saksi-saksi dalama perkara ini dan Pengakuan Terdakwa I dan II dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No.170/131/1999 tanggal 31 Agustus 1999 terungkap bahwa Terdakwa I H.M. Azis Bin Moh. Ali menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode Tahun 1999 s/d 2004 dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang periode tahun 1999 s/d 2004 ; Menimbang bahwa sebagai pimpinan DPRD Kab Batang Terdakwa I dan II memperoleh penghasilan dan Fasilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 s/d pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 18 tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 139 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dikatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa I dan II Terdakwa II adalah orang yang memperoleh gaji dari daerah. Menimbang bahwa berdasarkan


pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. 213 Ad. 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya kata “atau” pada unsur ini menyebabkan unsur ini bersifat alternatip maksudnya cukup bila salah satu saja dari tujuan yang disebutkan itu terbukti maka unsur ini secara keseluruhan telah dapat dinyatakan terbukti, walaupun ada kalanya perbuatan tersebut ternyata menguntungkan selain diri sendiri , termasuk juga orang lain atau suatu korporasi ; Menimbang, bahwa pengertian “ Dengan tujuan ” menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian / makna yang sama dengan istilah dengan maksud (oogmerk) yang diartikan sebagai tujuan terdekat sipembuat; Menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willen en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk) ; 214

213

Ibid, hal 163-164 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Penerbit Yarsif Watampone, 2005, Hal. 119 (Selanjutnya disebut buku II) 214


Menimbang bahwa Dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dimaksudkan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi ; 215 Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pendapat para ahli tersebut pula maka menurut Majelis Hakim “ dengan tujuan ” dapat pula berarti bahwa sipelaku secara sengaja (menghendaki dan mengetahui serta menginginkan) hal tersebut terjadi. Menimbang, bahwa pengertian “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi ” disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tercantum dalam pasal 378 KUHP ; Menimbang bahwa dengan demikian meskipun tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi menurut Majelis hakim unsur ini ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, maka menurut Majelis hakim perbuatan menguntungkan diri sendiri harus dilakukan secara tanpa hak ; Menimbang bahwa Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati menerangkan bahwa atas perintah Terdakwa II dalam draft RASK Kab Batang tahun 2004 agar dianggarkan 1.

215

Ibid, hal 15 (Selanjutnya disebut buku II)


Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang perbulan dan 2. Dana Tali Asih ; Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II telah membantah pernah memerintahkan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH , Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati untuk memasukan Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih dalam Draft RASK Kab Batang tahun 2004. Menimbang bahwa Terdakwa I dan II dalam keterangannya didepan persidangan mengatakan pembuatan Draft Rask DPRD selalu dikosultasikan pada pimpinan DPRD ; Menimbang bahwa Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH , Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati bukanlah orang yang akan memperoleh Tunjangan Kesehatan, dan Tali Asih sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk berbohong dan tidak ada alasan bagi mereka dengan inisiatif sendiri untuk memasukkan tunjangan kesehatan dan tali Asih dalam Draft RASK DPRD Kab Batang Tahun 2004 ; Menimbang bahwa Sekretaris Dewan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pada pasal 143 ayat (3) dikatakan “Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD” ; Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan masuknya Tunjangan kesehatan dan Tali Asih dalam Draft RASK Kab Batang tentu atas perintah atau paling tidak atas persetujuan dari Pimpinan Dewan dalam hal ini terdakwa I dan II ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi


(2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo dan dari keterangan kedua terdakwa terungkap bahwa dalam draft RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 telah dianggarkan adanya Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dianggarkan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 3 wakil ketua mendapat masing-masing Rp. 9.500,000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi Anggota Panitia Khusus yaitu Saksi (2) Drs.Tuchwad D Masud, Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Iman Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH,CN. Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekadar Bin Kasan. Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan II serta adanya daftar hadir rapat panitia khusus,yang diperlihatkan didepan persidangan terungkap beberapa fakta hukum antara lain ; a. bahwa pada tanggal 17 November 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia khusus untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti yang hasilnya disetujui oleh semua Panitia khusus, pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 akan memperoleh Tali Asih Purna Bhakti yang besarannya sesuai dengan Draft yang sudah disiapkan oleh Sekretaris Dewan ;


b. lalu dibuatkan laporan hasil rapat panitia khusus yang ditandatangani antara lain oleh Terdakwa I dan Terdakwa sebagai pimpinan rapat ; c. dalam rapat panitia khusus tidak dibicarakan payung hukum pemberian Tali Asih yang berkembang dalam rapat adalah usulan besaran yang akan diterima d. rapat Panitia Khusus yang diadakan untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti dipimpin oleh Terdakwa I dan II, Yang membuka Rapat panitia Khusus adalah Terdakwa I dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar, dan juga dari keterangan Terdakwa I dan II membuktikan bahwa laporan Pansus mengenai Dana Tali Asih kemudian dibawa kembali pada rapat paripurna intern dewan dan pada rapat tersebut semua anggota dewan yang hadir setuju tentang Dana Tali Asih Purna Bhakti ; Menimbang bahwa Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH CN, Bin HA Asrori Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekadar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, dan Terdakwa I dan II yang kesemuanya adalah anggota Panitai Anggaran DPRD Kab Batang menerangkan bahwa Tunjangan kesehatan dibicarakan dalam Panitia Anggaran dan disepakati nilainya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana yang tercantum dalam Draft RASK yang disiapkan Sekwan ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan juga dari keterangan Terdakwa I dan II, terungkap bahwa Terdakwa I adalah Ketua dan Terdakwa II adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kab Batang ;


Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kab Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo, dan saksi-saksi dari Sekretariat Daerah Kab Batang yaitu Saksi (5) Eko Widiyanto, SE. MM Bin Kulal, Saksi (8) Soetadi, SH. MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid, Saksi (11) H .Imam Nugroho, S.Sos Bin Ali Ibrahim, Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK (Rencana Anggaran Satuan kerja ) Unit DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 tertanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK Unit DPRD Kab Batang yang telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dengan Kode rekening 2.01.01.1 1 01 07 1 sejumlah Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus dengan kode rekening 2 01 01 1 1 01 06 1 yang didalamnya terdapat Tali Asih Purna Bhakti sejumlah Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi (5) Eko Widiyanto, SE.MM Bin Kulal, Saksi (8) Soetadi SH. MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid, Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M.Ali Ibrahim, Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H. Mawardi, yang merupakan Panitia Anggaran Eksekutif terungkap beberapa hal antara lain ; a. Panitia Anggaran Eksekutif telah menerima RASK Unit DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 yang didalamnya ada usulan Tunjangan Kesehatan / Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang didalamnya ada ada Usulan Dana Tali Asih Purna Bhakti ;


b. RASK Unit DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 tidak dibahas secara rinci dasar penganggarannya yang dibahas hanya kemampuan keuangan daerah untuk membayarnya ; c. Pada akhirnya usulan Tunjangan Kesejahteraan dan Dana Tali Asih Purna bhakti disetujui sesuai usulan yang terdapat dalam RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 ; Menimbang bahwa dari barang bukti berupa Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Kabupaten Batang tentang APBD Kab Batang beserta lampirannya terlihat bahwa DPRD Kab Batang untuk tahun Anggaran 2004 mendapat alokasi anggaran berupa Belanja Admnistrasi Umum sebesar Rp. 3.981.032.920 ; Menimbang bahwa dari bukti berupa Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 Tentang APBD Kabupaten Batang dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK) unit DPRD Kab .Batang priode 1999-2004 telah dianggarkan dengan nama Tali Asih Purna Bhakti keseluruhannya sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan juga dianggarkan Tunjangan Kesjahteraan/ Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kab Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE binti P Sisworo, serta Saksi yang berasal dari anggota DPRD kab Batang Priode 1999-2004 yaitu Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH Bin Ha Asrori, serta dihubungkan pula dengan Barang bukti berupa Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab Batang serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)


Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Batang Unit Kerja DPRD Kab Batang Tahun Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 telah diketemukan fakta hukum yaitu 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah menerima alokasi anggaran peruntukan Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan alokasi anggaran peruntukan Tunjangan khusus yang didalamnya termuat alokasi Tali Asih Purna Bhakti untuk 1 orang Ketua, 3 wakil ketua dan 41 orang anggota jumlah seluruhnya Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa selain fakta hukum tersebut diatas diketemukan juga bahwa alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan serta Tali Asih Purna Bhakti yang terdapat dalam DASK Kab Batang Tahun Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 jumlahnya sama persis dengan usulan yang disampaikan oleh DPRD Kab Batang melalui RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 teranggal 20 November 2003 yaitu sebesar Rp. 270.000.000 untuk Tunjangan kesejahteraan / kesehatan dan Tali Asih Purna Bhakti sejumlah Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Sekretariat DPRD Kab batang yaitu Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2). Drs.Tuchwad D Masud. Saksi (3) Saksi Daryono, SH Bin Yatiman, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti P Siswor, dan saksi-saksi anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 yang keterangannya didengar dipersidangan yaitu Saksi (6) Toni Adi Bin Wahadi, Saksi (7) Parwito AG.Bin Amat Gansar, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar. Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (14) Istiana Binti H. Rachono, Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH.CN Bin


Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18). Drs. H. Soekadar Bin Kasan, Saksi (19) Sodikin Bin Mkhlas, SH,SIP, Saksi. (20) Moch Sodikin Bin Rojichun, Saksi (21) Ir.Tri Agus Wiyono Bin H.M Munaryo, Saksi (22) Subardi, ST Bin Zaenal Abidin, Saksi (23) Budiarto, Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan saksi-saksi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 yang keterangannya dibacakan dipersidangan dari Berita Acara Penyidikan yaitu Saksi (29) Moh Nur Imanullah Bin Mundakir, Saksi (30) Rochmani Bin Daram, Saksi (34) Bambang Priambodo Bin Wiryo, Saksi (35) H. MA Abdul Manan Bin Ahcmad, Saksi (36). Dra. Faridah Binti HA.A Wastari, Saksi (37) Saksi Subandi Bin Muin, Saksi Casmoyo Bin Marda’an, Saksi (39) Drs. Burhanuddin Wahab Bin H.A Wahab, Saksi (40) Bambang Margono Bin Toto Sudarsono, Saksi (41) Moh Rahmat Bin H Kasan Saksi (42) Ahmad Muzakim Bin Karnadi dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan II serta bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh semua penerima tertanggal 15 Mei 2005 mengungkapkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang pada tanggal 15 Mei 2004 telah menerima Tali Asih Purnabahkti dengan rincian.Terdakwa I HM. Azis Bin Moh Ali, sebagai Ketua mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah dan DR. HA Asrori HAS, MBA, sebagai Wakil Ketua mendapat masing-masing sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan anggota DPRD yang lainnya memperoleh masing-masing sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;


Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari unsur Sekretaris Dewan dan dari para Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 seperti yang telah disebutkan diatas di hubungkan pula dengan bukti berupa Tanda terima Penerimaan Tunjangan Kesehatan terhitung dari Januari 2004 s/d Agustus 2004 terlihat bahwa Terdakwa I dan II sebagai pimpinan DPRD Kab Batang beserta anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah menerima Tunjangan Kesehatan secara Tunai masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ; Menimbang bahwa dipersidangan ahli DR. B. Soekismo, SH.MH mengatakan proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah bukanlah hukum positif. Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ahli tersebut, namun walaupun proses pembuatan rancangan perda bukan Hukum positif menurut Majelis Hakim dari suatu proses akan dapat diketahui niat atau kehendak dan keinginan dari sipelaku ; Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan rangkaian fakta-fakta yang terungkap tersebut telah mampu mengambarkan adanya sifat mengetahui dan menghendaki serta menginginkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan adanya Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih dalam Draft RASK Kab Batang Tahun 2004, adalah hasil perintah dan konsultasi dari Sekwan dan pimpinan dewan dalam hal ini Terdakwa I dan II, rapat Panitia Khusus yang membicaraan besarnya Tali Asih yang akan diterima oleh pimpinan dan anggota dewan dibuka oleh Terdakwa I dan dilanjutkan oleh Terdakwa II dan

dalam


Rapat Panitia Khusus semua anggota Pansus termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II setuju untuk menganggarkan Tali Asih Purna Bhakti dengan besaran sebagaimana yang terdapat dalam draft yang sudah disiapkan oleh Sekwan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani laporan Pansus,kemudian Terdakwa I dan II juga yang memimpin Rapat Internal dewan dengan keputusan semua anggota dewan setuju akan memperoleh Tali Asih Purna Bhakti dan Tunjangan Kesehatan, pada akhirnya Tunjangan kesehatan dan Tali Asih Purnabhakti ditetapkan dalam APBD Kab Batang dalam rapat Paripurna yang persidangannya dipimpin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sampai akhirnya Tunjangan kesehatan tersebut diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II setiap bulan dan Tali Asih diterima pada bulan Mei 2004 ; Menimbang bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara aktip telah terlibat dari awal penganaggaran sampai penerimaan Tunjangan kesehatan dan Tali asih Purnabhakti, maka menurut Majelis Hakim hal ini telah cukup jelas mengambarkan dan menunjukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak semula telah secara sadar dan mengetahui serta memang menghendaki adanya Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purna Bhakti ; Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penganggaran dan penerimaan Tunjangan kesehatan dan Tali Asih Purnabhakti tersebut dilakukan secara tanpa hak. Menimbang bahwa dalam uraian pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengemukakan Perda-perda yang mengatur dan mendasari penganggaran terhadap Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purnabahkti sudah sesuai dengan prosedur dan


mekanisme hukum karena berdasarkan suatu perbuatan hukum (recht handeling) serta pengawasan terhadap Perda APBD No. 1 tahun 2004 dan Perda No. 3 tahun 2004 tentang Peruban APBD tidak dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti ; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa hak uji terhadap Perda

sesungguhnya

merupakan kewenangan yag dimiliki oleh Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPRD sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Dr.B. Soekismo, SH.MH ; Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempunyai pendirian yang sama dengan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengawasan yang bersifat represif sebagaimana diautur dalam pasal 113 dan pasal 114 UU No. 22 tahun 1999 yang dikenal juga dengan istilah Administrative review, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang disebut dengan Yudisial Review melalui mekanisme hak uji materil, dan legislative review adalah kewenangan yang dimiliki oleh sipembuat peraturan perundangan untuk membatalkan sendiri produknya ; Menimbang bahwa namun demikian perlu dicermati secara seksama bahwa pada hakekatnya baik Administrative Review (Executive review meminjam istilah penasehat Hukum), Yudisial Review maupun Legislative Review tujuannya adalah pembatalan. Menimbang bahwa bila yang dimaksud oleh Penasehat Hukum, pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Perda adalah pembatalan maka Majelis Hakim sepenuhnya sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa hal itu tidak dapat diambil alih oleh Penuntut Umum ;


Menimbang bahwa ahli Isharyanto SH.M Hum didepan persidangan mengatakan terhadap wewenang yang bersifat terikat yaitu wewenang yang telah didaftar terlebih dahulu dalam peraturan dasar dapat dinilai secara hukum oleh pengadilan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebelumnnya DPRD mempunyai kewenangan untuk menentukan anggarannya sendiri yang diwujudkan dalam Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ; Menimbang bahwa menurut Majelis hakim wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam menyusun anggaran khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keuangan pimpinan dan anggota dewan adalah wewenang yang bersifat terikat yaitu terikat pada aturan dasarnya yaitu aturan yang mengatur hak-hak keuangan dewan yaitu Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada pasal 59 dan 66 ; Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai apakah dewan telah melakukan kewenangannya sesuai dengan aturan dasarnya dan lebih jauh lagi apakah hal itu memenuhi unsur suatu tindak pidana ; Menimbang bahwa selain dari pada itu bila dicermati uraian Dakwaan maupun Tuntutan dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim bukan dalam rangka pembatalan namun dalam rangka menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyusun dan menganggarkan Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purnabhakti dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan atau dengan kata lain perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur suatu tindak pidana dalam hal tindak pidana korupsi dan hal itu


menurut Majelis Hakim masih dalam rangka kewenangan dari Penuntut Umum dengan demikian Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menilai apakah materi yang diatur dalam Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD memenuhi unsur suatu tindak pidana ; Menimbang bahwa dalam uraian pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan perbuatan hukum (recht handeling) penerimaan Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purnabhakti oleh Terdakwa I dan II dan semua anggota DPRD adalah sah karena karena telah dirumuskan dalam Perda APBD sebagai payung hukumnya ; Menimbang bahwa dari fakta persidangan penerimaan Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih Purnabhakti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didasarkan pada Perda kab Batang No. 1 Tahun 2004 Tentang APBD .Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap pula terhadap Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD tidak pernah ada pembatalan baik melalui mekanisme Administrative review oleh Gubernur Jawa Tengah, maupun melalui Yudisial Review oleh mahkamah Agung dan Legislative Review oleh DPRD Kab Batang sendiri ; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa oleh karena terhadap Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD tidak pernah ada pembatalan maka perda a qou adalah sah sebagai Hukum Positif. Menimbang bahwa dari presfektip Perda Kab Batang No.1 tahun 2004 tentang APBD maka menurut Majelis Hakim perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah sah ;


Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD adalah suatu Perda yang mandiri dalam arti apakah dalam penyusunannya tidak berkaitan atau mengacu pada ketentuan peraturan lain. Menimbang bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini menyangkut hak-hak keuangan DPRD maka akan lebih tepat pertanyaanya adalah apakah penyusunan Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD yang berhubungan dengan hak-hak keuangan DPRD tidak perlu mengacu pada ketentuan peraturan lain ; Menimbang bahwa bila dicermati bagian “Mengingat” pada Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ternyata Perda a qou mengacu pada 21 butir peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU RI No. 4 Tahun 1999 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Menimbang bahwa mengenai hak-hak keuangan DPRD sejak awal telah diatur pada pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku ;


Menimbang bahwa selanjutnya tindak lanjut dari Pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tersebut terlihat pada pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

menyebutkan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah selanjutnya untuk memenuhi amanat dari Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tersebut maka di Kabupaten Batang ditetapkan Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhirnya sebagai realisasinya terbitlah Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab Batang ; Menimbang bahwa Perda No, 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 59 telah menentukan secara limitatip penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD yaitu : a. Uang Representasi. b. Uang Paket. c. Tunjangan Jabatan. d. Tunjangan Komisi. e. Tunjangan Khusus. f.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Menimbang bahwa selanjutnya pasal 66 Perda dimaksud menentukan :

-

Ayat (1) untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan anggota diberi tunjangan kesehatan.

-

Ayat (2) Besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.


Menimbang bahwa dalam Perda Kab Batang No.1 Tahun 2004 tentang APBD ditentukan bahwa untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Batang priode 1999-2004 berhak untuk memperoleh Tali Asih Purnabahkti dan Tunjangan Kesehatan. Menimbang bahwa bila dilihat secara nyata memang terdapat perbenturan antara Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD ; Menimbang bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah dalam menyusun Perda Kab Batang tentang APBD khususnya mengenai hak-hak keuangan DPRD, DPRD Kab Batang dapat begitu saja mengabaikan Perda Kab Batang No. 18 tahun 2004. Menimbang bahwa walaupun dari segi kedudukannya kedua Perda tersebut dalam posisi yang setara namun dilihat dari tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting) maka peraturan perundangan dimaksud materinya tidak boleh bertentangan dengan bagian yang menjadi rujukan atau pedoman (bagian mengingat) ; Menimbang bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim juga melihat bahwa Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD adalah bentuk pelaksanaan dari perwujudan hak-hak keuangan yang sudah ditentukan khususnya pada pasal 59 dan 66 Perda Kab Batang No. 18 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kata lain Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD lebih ditujukan pada alokasi anggaran sesuai dengan hak-hak yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 59 dan 66 Perda Kab Batang No. 18 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak boleh menimbulkan hak-hak baru bila sebelumnya hak hak tersebut telah


secara limitatip disebutkan pada bagian peraturan perundangan yang menjadi rujukan Perda APBD tersebut ; Menimbang bahwa Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi rujukan atau pedoman bagi Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD. Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Perda Kab Batang No.1 Tahun 2004 tentang APBD tidak boleh mengabaikan dan bertentangan dengan Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim suatu perbuatan hukum (recht handeling) haruslah didasarkan pada hukum (rechtmatigheid) jika tidak perbuatan hukum tersebut akan dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidaad) ; Menimbang bahwa dari walaupun dari presfektip Perda Kab Batang No.1 tahun 2004 tentang APBD perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah sah, namun ternyata penganggaran Tali Asih Purnabhakti dan Tunjangan Kesehatan ke dalam Perda Kab Batang No. 1Tahun 2004 tentang APBD tidak didasarkan hukum (rechtmatigheid) karena bertentangan dengan Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya dijadikan pedoman dengan demikian pada akhirnya perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah menjadi tidak sah ;


Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum yakni pada saat Pimpinan dan anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004 menerima dana Tunjangan Kesehatan setiap bulan dan Tali Asih Purna Bhkati pada tanggal 15 Mei 2004, maka pada saat itulah mereka telah memperoleh untung dari penerimaan tersebut, yang dalam hal ini Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum ; Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut terbukti pula selaian Terdakwa I dan II memperoleh untung memperoleh Tunjangan Kesehatan dan tali Asih Purna Bhakti juga ikut memperoleh untung orang lain yaitu Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas Mejelis hakim berpendapat Unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 216 Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Menimbang bahwa Hukum Pidana khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang

No. 31 tahun

1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi pengertian secara eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan ; Menimbang

bahwa

menurut

Majelis

Hakim

bila

pengertian

penyalahgunaan kewenangan tidak diketemukan eksplesitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang terdapat dalam cabang hukum lain. 216

Putusan PN Batang, Op. Cit, hal 164-178


Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan menurut Majelis Hakim banyak diperbincangkan di bidang Hukum Administrasi Negara, maka Majelis hakim akan mencoba mencari pengertian tersebut dibidang hukum tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencoba menggali pengertian-pengertian tersebut dari pendapat ahli hukum maupun dari ketentuan hukum Adminsitrasi Negara ; Menimbang bahwa Prof.Dr.Mr.Prayudi Atmosudirdjo mengatakan Di Indonesia

istilah

yang

digunakan

adalah

de’tournement

de

pouvoir

(penyalahgunaan wewenang), yakni bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-Undang (dalam arti luas, dalam arti materil) ; 217 Menimbang bahwa Oemar Seno Adji dalam buku Prof. Dr. Indriyanto Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Hal 67-68, menyebutkan Pengertian

penyalahgunaan

kewenangan

dapat

diambil

dari

pengertian

“menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 53 ayat 2 Huruf b UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan mempunyai arti yang sama dengan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Administrasi negara yaitu bahwa pejabat telah mempergunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud yang diberikan wewenang tersebut ;

217

Mr.Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara Cetakan ke tujuh, (Jakarta:Ghalia)1984, hal 88 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang menyatakan bahwa “Penyalah gunaan wewenang adalah telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”. Apabila istilah Detournement de pouvoir ini akan dipakai untuk menjelaskan suatu bentuk tersendiri dan luar biasa dari pada penyalahgunaan wewenang, maka baik kiranya apabila istilah tersebut hanya digunakan di dalam hal badan administrasi negara mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu untuk mengutamakan kepentingan umum lain dari pada yang seharusnya diutamakan menurut wewenang yang diberikan kepadanya itu. 218 Menimbang bahwa secara lebih rinci R Wiyono dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah “menggunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut ; 219 Menimbang bahwa selanjutnya juga diberi pengertian apa yang dimaksud dengan Kewenangan yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan218

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti),2001, hal 104 219 R. Wiyono, Op. Cit, Hal 38 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi dan yang dimaksud dengan Sarana adalah “cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi “ ; Menurut E. Utrecht, Moh Saleh Djindang yang dimaksud dengan jabatan “ adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan sustu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zovee mogelijk naumkeurig omshreven) dan bersifat “Duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja” ; Menimbang bahwa bila dicermati pendapat dari E.Utrecht, Moh Saleh Djindang maka jabatan tersebut selalu berhubungan dengan lingkungan negara dengan kata lain hanya dapat disandang oleh orang yang bekerja untuk negara( baca pegawai negeri). Menimbang bahwa khusus untuk pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2, didalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 antara lain disebutkan yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara,jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier ......” Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan “kedudukan” menurut Majlis hakim mencakup hal yang lebih luas yaitu tempat atau posisi seseorang dalam suatu organisasi; dimana orang tersebut menjalankan fungsinya sesuai


dengan kedudukanya dengan demikian pengertian kedudukan lebih luas dari sekedar jabatan dan tidak hanya disandang oleh seorang pegawai negeri ; Menimbang

bahwa

menjadi

pertanyaan

apakah

relevan

untuk

membedakan jabatan dengan kedudukan oleh karena adanya kata atau yang memisahkan keduanya mengingat jabatan hanya dapat disandang oleh seorang Pegawai Negeri Sipil ; Menimbang bahwa bila dibaca Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi maka terlihat bahwa Pengertian Pegawai Negeri telah diperluas yang antara lain adalah orang yang menerima gaji, atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat dengan demikian orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dapat melakakukan

tindak

pidana

korupsi,

sehingga

tidak

relevan

untuk

mempertentangkan keduanya ; Menimbang bahwa dengan melihat pendapat para ahli tersebut dan juga berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 maka Majelis Hakim melihat ada benang merah tentang apa yang yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yaitu “seorang pelaku yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang dengan jabatan atau kedudukan tersebut mempunyai kewenangan yang memberikan peluang padanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan cara tertentu , untuk tujuan lain dari pada maksud yang diberikan wewenang tersebut padanya. Termasuk juga melebihi apa yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”; Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan Subsidernya Penuntut Umum telah menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan,


kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak mengindahkan ; 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ; 2. Peraturan Pemerintah RI No. 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah khususnya Pasal 40 ; 3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ/tanggal 29 Desember 2003 khusunya huruf B angka 1 dan huruf E angka 3 ; 4. Perda No. 18 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang, tanggal 23 November 2003, khususnya pasal 59 dan pasal 66 ; Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah peraturan perundangan dan surat edaran yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut tepat dijadikan dasar untuk membuktikan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan ; Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat pada tugas dan wewenang yang melekat pada DPRD. Menimbang bahwa untuk melihat apa yang menjadi tugas dan wewenang serta fungsi yang melekat pada DPRD dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangan ; Menimbang bahwa UU No. 22 tahun 1999 tentang Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 18

ayat (1) menyatakan “DPRD mempunyai tugas dan

wewenang”, yaitu :


a. memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah c. mengusulkan pengankatan dan pemberhentian Gubernu / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota d. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah e. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f. melaksanakan pengawasan terhadap 1) pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain 2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota 3) pelaksanaan Gubernur, Bupati atau Walikota 4) kebijakan Pemerintah Daerah dan 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. dan ; h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan Masyarakat ; ayat (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ; Menimbang bahwa selanjutnya pasal 19 ayat (1) UU N0. 22 Tahun 1999 menyatakan “DPRD mempunyai hak” yaitu : a. meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota


b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah c. mengadakan penyelidikan d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah e. mengajukan pernyataan pendapat f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah g. menentukan Anggaran Belanja DPRD, dan h. menetapkan Peratutan Tata tertib DPRD ayat (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ; Pasal 21 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999 berbunyi “Anggota DPRD mempunyai hak’, yaitu : a. pengajuan pertanyaan b. protokoler dan c. keuangan / administrasi ayat (2) berbunyi “ Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD “ ; Menimbang bahwa UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya pada Pasal 34 dan pasal 35 juga mengatur tentang Tugas dan Wewenang DPRD yang pada dasarnya sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 21 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; Menimbang bahwa bila dicermati berbagi ketentuan tersebut terlihat bahwa DPRD mempunyai fungsi yaitu :


a. legislasi b. anggaran dan c. pengawasan Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Fungsi Legislasi DPRD menurut Majelis Hakim diwujudkan diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah, sedangkan Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ; Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan juga uraian Majelis Hakim tentang fungsi dari DPRD terlihat bahwa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan menurut Majelis Hakim dilakukan dengan cara-cara dan mekanisme yang berbeda satu sama lain

walaupun

dilakukan oleh institusi yang sama ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah terungkap dalam pembahasan unsur melawan hukum dalam dakwaan primer terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mulai dari penyusunan RASK, pengiriman RASK pada Panitia Anggaran Eksekutif, munculnya Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD, adanya DASK sampai penerimaan tunjangan kesejahteraan / kesehatan dan Dana Tali Asih menurut Majelis Hakim adalah dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD dibidang anggaran dan bukan dibidang pengawasan ; Menimbang bahwa dari uraian dakwaan Subsider dari Penuntut Umum


Majelis Hakim melihat uraian tersebut juga melulu tentang peranan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dalam rangka penganggaran dana Tali Asih dan Tunjangan Kesehatan. Menimbang bahwa Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 40 PP 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kesemuanya bicara tentang fungsi pengawasan dari DPRD, dengan demikian menurut Majelis Hakim pencantuman Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 40 PP 105 Tahun 2000 dalam dakwaan subsider sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan anggaran DPRD Kab Batang adalah tidak tepat ; Menimbang bahwa selain dari pada itu bila dicermati PP 105 tahun 2000 maka terlihat bahwa grand idea (terdiri dari prinsip, azas, norma dan landasan) dari PP 105 tahun 2000 lebih kepada pihak eksekutif dan bukan pada pihak Legislatif. Menimbang bahwa dengan demikian adanya Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 40 PP 105 Tahun 2000 dalam dakwaan subsider harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang bahwa mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 khususnya pada huruf B angka 1 dan Huruf E angka 3 yang menurut Penuntut Umum harus dijadikan salah satu Pedoman dalam menyusun anggaran DPRD Majelis Hakim memtimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang bahwa pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPRD diatur


oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku”; Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tersebut telah jelas yang menyangkut hak-hak keuangan dari Pimpinan dan anggota DPRD diatur oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam bentuk peraturan perundangundangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah oleh karena Peraturan Daerah adalah sinergi dari Pemerintah Daerah dengan DPRD ; Menimbang bahwa melihat dari institusi yang mengeluarkan dan materi yang diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, maka menurut Majelis Hakim Surat Menteri Dalam Negeri tersebut masuk dalam kategori Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan ; Menimbang bahwa Petunjuk teknis atau juga disebut dengan nama lain Petunjuk Pelaksanaan menurut Majelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau jawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan kebijakan yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab dari badan atau intitusi tersebut yang mengandung kewajiban bagi aparat pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangan-kewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ; Menimbang bahwa umumnya Petunjuk Teknis baik dalam bentuk surat edaran, yang mungkin berupa rencana-rencana, norma konkret, surat-surat edaran, juklak-juklak

pedoman-pedoman,

intruksi-intruksi,

nota-nota

dinas

dan

sebagainya lebih dasarnya dikeluarkan oleh Institusi yang lebih tinggi kepada bawahannya dengan demikian terkadang petunjuk teknis tersebut dalam prakteknya lebih mengikat dari Peraturan perundang-undangan itu sendiri ;


Menimbang bahwa menjadi pertanyaan apakah Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk dalam hal ini berupa Surat Edaran tentang tata cara Penyusunan anggaran DPRD. Menimbang bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999,oleh karena Surat Edaran Menteri dalam negeri tersebut bukan dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPRD, Surat Edaran tersebut dibuat secara sepihak oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan ahli Moh Aziz Said, SH.MH bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 tidak dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam menyusun anggaran DPRD Kab Batang ; Menimbang bahwa oleh karena Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 tidak dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam menyusun anggaran DPRD Kab Batang, maka pencantuman surat edaran dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai salah satu dasar hukum dalam menyusun anggaran DPRD Kab Batang, sebegaimana dimaksud dalam dakwaan subsidernya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Perda No. 18 Tahun 2003, Tantang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang , tanggal 23 November 2003, khususnya pasal 59 dan pasal 66 dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain yang relevan dengan perkara ini ; Menimbang bahwa untuk mempermudah pemahaman akan perkara ini


terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta dipersidangan yang kemudian akan dihubungkan ketentuan peraturan perundangan dan ketentuan lain yang relevan dan dihubungkan pula dengan materi pembelaan Penasehat Hukum ; Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah diungkap dalam pembahasan unsur melawan hukum dalam dakwaan primer pada dasarnya akan sama dengan fakta hukum yang akan diuangkap disini, namun oleh karena analisa hukumnya akan berbeda maka fakta-fakta hukum tersebut akan kembali diungkapkan disini ; Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya masuknya Tunjangan kesehatan dan Tali Asih dalam Draft RASK Kab Batang tahun anggaran 2004 atas perintah dan persetujuan dari Pimpinan Dewan dalam hal ini terdakwa I dan II ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti P Sisworo dan dari keterangan kedua terdakwa terungkap bahwa dalam draft RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 telah dianggarkan adanya Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dianggarkan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 3 wakil ketua mendapat masing-masing Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi Anggota Panitia Khusus yaitu Saksi (2) Drs.Tuchwad D Masud, Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Iman Teguh Raharjo Bin Waspari,


Saksi (15) HM. Helmi Asror,SH,CN. Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekadar Bin Kasan. Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan II serta adanya daftar hadir rapat panitia khusus, yang diperlihatkan didepan persidangan terungkap bahwa pada tanggal 17 November 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia khusus untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti yang hasilnya disetujui oleh semua Panitia khusus, bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 akan memperoleh Tali Asih Purna Bhakti yang besarannya sesuai dengan Draft yang sudah disiapkan oleh Sekretaris Dewan, lalu dibuatkan laporan hasil rapat panitia khusus ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Panitia Khusus tersebut dan keterangan Terdakwa I dan II terungkap pula bahwa rapat Panitia Khusus yang diadakan untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti dipimpin oleh Terdakwa I dan II, Yang membuka Rapat panitia Khusus adalah Terdakwa I dan kemusian dilanjutkan oleh Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kab Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE binti P Sisworo, dan saksi-saksi dari Sekretariat Daerah Kab Batang yaitu Saksi (5) Eko Widiyanto, SE. MM Bin Kulal, Saksi (8) Soetadi SH, MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, S.Sos Bin Harun Al Rasyid, Saksi (11) H. Imam Nugroho,S.Sos.Bin Ali Ibrahim, Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H Mawardi, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK (Rencana


Anggaran Satuan kerja ) Unit DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 tertanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK Unit DPRD Kab Batang yang telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dengan Kode rekening 2.01.01.1 1 01 07 1 sejumlah Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus dengan kode rekening 2 01 01 1 1 01 06 1 yang didalamnya terdapat Tali Asih Purna Bhakti sejumlah Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa dari barang bukti berupa Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Kabupaten batang tentang APBD Kab Batang beserta lampirannya terlihat bahwa DPRD Kab Batang untuk tahun Anggaran 2004 mendapat alokasi anggaran berupa Belanja Admnistrasi Umum sebesar Rp. 3.981.032.920 ; Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang berasal dari Sekretariat DPRD Kab Batang yaitu Saksi (2) Sekwan DPRD Kab Batang yaitu Drs.Tuchwad D Masud, dan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman, Saksi (4) Neny Guritnowati, SE binti P Sisworo, serta Saksi yang berasal dari anggota DPRD kab Batang Priode 1999-2004 yaitu Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (15) HM. Helmi Asror, SH Bin Ha Asrori, serta dihubungkan pula dengan Barang bukti berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Batang Unit Kerja DPRD Kab Batang Tahun Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 telah diketemukan fakta hukum yaitu 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah menerima alokasi anggaran peruntukan Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan alokasi anggaran peruntukan Tunjangan khusus yang didalamnya termuat alokasi Tali Asih Purna Bhakti untuk 1 orang Ketua, 3 wakil ketua dan 41 orang anggota


jumlah seluruhnya Rp. 387.000.000 ; Menimbang bahwa selain fakta hukum tersebut diatas diketemukan juga bahwa alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan Kesehatan serta Tali Asih Purna Bhakti yang terdapat dalam DASK Kab Batang Tahun Anggaran 2004 tertanggal 14 Januari 2004 jumlahnya sama persis dengan usulan yang disampaikan oleh DPRD Kab Batang melalui RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004 teranggal 20 November 2003 ; Menimbang bahwa semua Saksi-saksi yang berasal dari Anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 dan juga Terdakwa I dan II menerangkan bahwa Anggota Dewan priode 1999-2004 telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji sejak Januari s/d Agustus 2004 dan juga pada bulan Mei 2004 telah menerima Tali Asih Purna Bhakti untuk Ketua menerima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Wakil ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa keterangan dari para anggota Dewan tersebut bila dihubungkan dengan barang bukti berupa tanda terima Tunjangan Kesehatan / Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Agustus 2004 dan tanda terima Penerimaan Dana Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 telah membentuk suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Anggota Dewan priode 1999-2004 telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji sejak Januari s/d Agustus 2004 dan juga pada bulan Mei 2004 telah menerima Tali Asih


Purna Bhakti untuk Ketua menerima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Wakil ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa dari keterangan semua Saksi-saksi dalama perkara ini dan Pengakuan Terdakwa I dan II dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No.170/131/1999 tanggal 31 Agustus 1999 terungkap bahwa Terdakwa I H.M. Azis Bin Moh. Ali

menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode

Tahun 1999 s/d 2004 dan Terdakwa II H.Sholichin Bin Abdullah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang periode tahun 1999 s/d 2004 ; Menimbang bahwa setelah mengungkap fakta-fakta yang muncul dipersidangan kemudian Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan perkara ini. Menimbang bahwa mengenai hak-hak keuangan DPRD sejak awal telah diatur pada pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “ Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR,DPR dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku”; Menimbang bahwa selanjutnya tindak lanjut dari Pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tersebut terlihat pada pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

menyebutkan”Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah


diatur dengan peraturan daerah” selanjutnya untuk memenuhi amanat dari Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tersebut maka di Kabupaten Batang ditetapkan Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhirnya sebagai realisasinya terbitlah Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab Batang ; Menimbang bahwa Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tentang

Pokok-Pokok

Keuangan

Daerah

secara

lengkap

Tahun 2003 mengatakan

“Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari : a. Uang representasi b. Uang paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Komisi e. Tunjangan Khusus f.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Menimbang Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18

Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah mengatakan ; 1.

Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan kesehatan ;

2.

Besarnya Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ; Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) khususnya huruf g UU No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan “DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD “ dan ayat (2) mengatakan “Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Tata Tertib


DPRD”; Menimbang bahwa selanjutnya pasal 21 ayat (1) UU tersebut juga menyebutkan hak DPRD dibidang keuangan / administrasi yang pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Tata Tertib DPRD ; Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf d Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 Tahun 1999 memberikan tugas pada Panitia Khusus untuk merencanakan dan menyusun anggaran DPRD. Menimbang bahwa dari rangkaian peraturan perundangan yang mengatur hak-hak DPRD dibidang anggaran dan keuangan tersebut diatas

maka secara tersirat

menurut Majelis hakim menimbulkan pula kewenangan bagi DPRD untuk mengatur tata cara mewujudkan hak-haknya tersebut ; Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas mulai dari penyusunan RASK, pengiriman RASK pada Panitia Anggaran Eksekutif, munculnya Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD, adanya DASK

sampai penerimaan tunjangan kesejahteraan/kesehatan dan Dana Tali

Asih menurut Majelis Hakim adalah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan DPRD dibidang anggaran dan keuangan ; Menimbang bahwa hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta anggota Pansus lainnya muncul dari Jabatan yang disandang oleh mereka. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan II bersama-sama dengan anggota Panitia Khusus lainnya yang telah mengalokasikan dan menerima Tali Asih Purna Bhakti menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah, oleh karena Tali Asih Purna


Bhakti menurut Pasal 59 tersebut tidak / belum diatur menjadi bagian dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004 ; Menimbang bahwa Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan yang telah dialokasikan dan diterima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji setiap bulannya oleh Terdakwa I dan II bersama dengan anggota DPRD Kab batang priode 1999-2004 menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah. Oleh karena secara jelas pasal 1 ayat (2) Perda tersebut telah menentukan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan ansuransi dan bukannya diberikan secara tunai setiap bulannya ; Menimbang bahwa dengan demikian didalam kedua hal tersebut yaitu penganggaran Tali Asih Purnabhakti dan peralihan peruntukan Tunjangan Kesehatan yang seharusnya dalam bentuk premi ansuransi menjadi penerimaan tunai menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II baik sebagai pimpinan dewan maupun sebagai pimpinan Panitia Khusus anggaran dewan ; Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan II dalam pembelaannya telah mengungkapkan bahwa kewenangan pembuatan Perda yang dimiliki oleh Terdakwa I dan II adalah lingkup Hukum Administrasi Negara, sehingga bila terjadi pelangaran dalam melakukan kewenangan ini harus diselesaikan melalaui Hukum Administrasi Negara dalam pengertian tidak boleh dikriminalisasikan ; Menimbang bahwa H. Amrah Muslimin, SH sehubungan dengan Tanggungjawab pejabat mengatakan “ Dalam hubungan ini dikemukakan bahwa


subjek dalam hukum Administrasi, yaitu “jabatan” tidak dapat dituntut pidana karena subjek yang abstrak tidak mungkin berbuat kesalahan.Yang dapat melakukan perbuatan pidana dan kesalahan adalah pemegang jabatan (de ambtsdrager), jadi pejabat yang meyinpang / menyeleweng dari tugasnya dan dapat dituntut baik administratip maupun secara pidana dan perdata; 220 Menimbang bahwa ahli Moh Aziz Said SH. MS mengatakan bahwa Hukum Pidana dari segi penjatuhan sanksi bersifat ultimun remedium dalam arti bila hukum yang bersangkutan tidak efektip baru hukum pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa ahli Isharyanto dalam persidangan berpendapat seorang pejabat Tata Usaha Negara jika bertindak maka harus ada tanggungjawab administrasi yang berujung pada adanya sanski administrasi dan tanggung jawab publik yang dapat berujud sanksi pidana ; Menimbang bahwa dari ketiga pendapat tersebut menurut Majelis Hakim sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan / penyalahgunaan kewenangan dalam tugasnya sekalipun dalam melaksanakan tugas tersebut masuk dalam lingkungan Hukum Administrasi, dengan demikian Majelis Hakim menolak dalil-dalil pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti. 221

220

H.Amrah Muslimin,Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi , (Bandung:Alumni)198, hal 18) 221 Putusan PN Batang, Op.Cit, hal 178-194 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam pasal ini dapat dilihat dari penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modalnya negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau uasaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan masyarakat ; Menimbang bahwa kata “dapat “ pada pasal ini menurut penjelasan ayat 3 Undang Undang N0. 31 Tahun 1999 adalah tindak pidana korupsi adalah delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ; Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidernya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa secara riil dalam perkara ini Negara telah dirugikan sebesar Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Rp. 566.000.000 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan Dana Tali Asih Purna Bhakti sebesar Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli Taukhid, S.E dari BPKP perwakilan Jawa Tengah dan juga dihubungkan dengan laporan Audit yang dibuat oleh ahli tersebut dan terungkap bahwa menurut ahli Taukhid, S.Edan juga dihubungkan dengan laporan Audit yang dibuat oleh ahli tersebut dan terungkap bahwa menurut ahli Taukhid, SE kerugian Negara yang muncul dalam perkara ini adalah Rp. 1.939.500.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari kerugian akibat pemberian Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 180.000.000 (Januari s/d Agustus 2004) kerugian karena pemberian Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 sebesar Rp. 386.000.000 dan pemberian Tali Asih tanggal 11 Agustus sebesar Rp. 727.500.000; Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan II dalam materi pembelaannya keberatan dengan hasil audit yang dilakukan oleh ahli Taukhid, SE yang alasanya pada pokoknya adalah yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian Negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Tata Cara Perhitungan Keuangan Negara dan apabila BPKP akan melakukan audit harus ada rekomendasi dari BPK ; Menimbang bahwa terlepas dari keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan II tersebut bila dicermati hasil audit dari ahli Taukhid, SE dari BPKP perwakilan Jawa Tengah menurut Majelis Hakim ahli tersebut telah


melakukan audit yang melampaui apa yang didakwakan yaitu telah melakukan penilaian keuangan Negara terhadap penerimaan tali asih tanggal 11 Agustus 2004 sedangkan hal tersebut tidak ada dalam materi dakwaan Penuntut Umum sehingga hasil audit yang dilakukan oleh ahli tersebut dihubungkan dengan perkara ini menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena itu Majelis Hakim dengan alasan yang berbeda dengan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II menolak hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah tersebut ; Menimbang bahwa oleh karena hasil audit yang dilakukan oleh ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, maka bila memang ada kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini akan didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; Tentang Tunjangan Kesehatan Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam uraian pembuktian unsur-unsur terdahulu, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, serta seluruh Anggota DPRD Kab Batang Prioede 1994-2004 telah menerima pembayaran Tunjangan Kesehatan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari s/d Agustus 2004 yang setiap bulannya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa semula besarnya Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD di atur pada pasal 10 PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah yaitu tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD sebesar Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV ;


Menimbang bahwa PP. 110 tahun 200 telah dicabut dan sudah tidak ada berlaku laku lagi dan sampai dengan awal tahun 2004 tepatnya sampai Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ditetapkan tidak ada aturan lain yang mengatur besarnya Tunjangan Kesehatan yang boleh diterima oleh anggota DPRD. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuangkapkan dalam fakta hukum terdahulu melalui Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ditetapkan bahwa Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim khusus tentang penentuan besaran Tunjangan Kesehatan yang termuat dalam Perda No. 1 tahun 2004 sepenuhnya adalah hak dan masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan DPRD, sebab tidak ada ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam hal mengatur tentang besaran Tunjangan Kesehatan yang boleh diterima oleh Anggota DPRD; Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan dan telah dipertimbangkan sebelumnnya Tunjangan Kesehatan yang seharusnya diberikan dalam bentuk premi ansuransi namun ternyata diberikan dalam bentuk tunai. Menimbang bahwa menjadi pertanyaan apakah dengan diterimakan dalam bentuk tunai oleh Pimpinan dan anggota DPRD menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara ; Menimbang bahwa tujuan dibayarkan tunjangan kesehatan dalam bentuk premi ansuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 menurut Majelis Hakim adalah untuk menjamin agar biaya


pemulihan kesehatan bagi anggota dewan yang sakit

dialihkan kepada

penanggung (perusahaan ansuransi) ; Menimbang bahwa dalam ansuransi kesehatan yang menjadi objek pertanggungan adalah resiko kesehatan tertanggung dengan kata lain dengan membayar sejumlah uang sebagai premi maka penanggung akan menjamin resiko kesehatan dari tertanggung, jadi bila mana dalam jangka waktu yang ditentukan sitertanggung menderita sakit maka menjadi tanggung jawab bagi penanggung untuk membiaya agar kesehatan sitertanggung menjadi pulih kembali ; Menimbang bahwa dalam ansuransi kesehatan premi akan selalu dibayar oleh sitertanggung dalam jangka waktu yang diperjanjikan tidak perduli apakah sitertanggung kemudian sakit atau tidak. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Keuangan Daerah dan Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD pembayaran premi ansuransi bagi anggota dewan sebagai tertanggung dibebankan kepada kas daerah, dalam hal ini Kab Batang akan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000 setiap bulan per anggota DPRD tidak perduli apakah anggota dewan itu sakit atau tidak ; Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terungkap sebelumnnya bahwa ternyata uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan diberikan untuk pembayaran premi ansuransi namun diberikan tunai kepada setiap anggota DPRD Kab atang priode 1999-2004. Menimbang bahwa dengan dibayarkannya uang tersebut kepada anggota dewan secara tunai dan bukan dalam bentuk premi ansuransi bagi Majelis Hakim hal ini hanyalah sekedar peralihan resiko yang tadinya dimaksudkan menjadi resiko penanggung beralih menjadi


resiko masing-masing anggota DPRD dengan kata lain bila anggota dewan sakit maka biaya pemulihannya menjadi tanggungjawab sendiri-sendiri ; Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim dalam hal ini kas daerah Kab Batang tidak dirugikan oleh karena setiap bulannya tetap akan dibayarkan tunjangan kesehatan bagi anggota dewan tidak perduli apakah tunjangan kesehatan tersebut dibayarkan kepada perusahaan ansuransi sebagai premi atau dibayarkan langsung kepada anggota dewan ; Menimbang bahwa walau pembayaran tunjangan kesehatan yang dilakukan secara tunai merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena diberikan tidak sesuai peruntukannya namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata pemberian tersebut tidak merugikan negara atau perekonomian negara ; Menimbang bahwa dengan demikian dalam persoalan tunjangan kesehatan ini menurut Majelis Hakim secara kemungkinan maupun secara nyata negara tidak dirugikan. Menimbang bahwa dengan demikian dalam pemberian Tunjangan Kesehatan unsur kerugian negara atau perkonomian negara tidak terbukti ; Tentang Tali Asih Purna Bhakti Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam uraian pembuktian unsur-unsur terdahulu, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, serta seluruh Anggota DPRD Kab Batang Prioede 1994-2004 telah menerima Dana Tali Asih Purna Bhakti sebesar Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah); Menimbang bahwa sebagaimana telah diuangkapkan sebelumnnya pembayaran Tali Asih Purna Bhakti yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa


II dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan gunakan kewenangan karena kedudukan dan jabatannya yang disandang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap sebelumnya bahwa uang yang dibayarkan kepada terdakwa I dan terdakwa II serta kepada anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 untuk pembayaran Dana Tali Asih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2004 sebagaimana yang dimaksud dalam Perda Kab Batang No.1 tahun 2004 tentang APBD; Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 139 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dikatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Menimbang bahwa dengan demikian uang yang dibayarkan tersebut adalah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang hal ini berarti bagian dari uang negara. Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemberian Tali Asih Purnabhakti telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya kerugian negara dalam pemberian Tunjangan kesehatan maka secara keseluruhan kerugian keuangan negara yang telah timbul adalah sebesar Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan


tersebut diatas unsur inipun telah terbukti khususnya pada pemberian Tali Asih Purnabhakti. 222 Ad. 5 Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dipidananya seseorang

sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa melalui surat dakwaan dapat diketahui peranan yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang dilakukan oleh seorang terdakwa kaitannya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Menimbang bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum terlihat bahwa Terdakwa I HM. AZis Bin Moh Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdulah mempunyai kualitas yang sama yaitu sebagai yang melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta yang telah dikemukan sebelumnya telah terungkap bahwa penyusunan anggaran DPRD Kab Batang dimulai dengan adanya Draft RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja) DPRD Kab Batang ,Sekwan telah berkonsultasi lebih dahulu kepada Terdakwa I HM. Azis Bin Moh Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdulah sebagai Pimpinan DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 tentang draf RASK Kab Batang tahun anggaran 2004 ; Menimbang bahwa hasil konsultasi Sekwan dengan terdakwa I dan Terdakwa II tentang Draft RASK Kab Batang Tahun 2004 telah dihasilkan draft RASK DPRD Kab Batang untuk tahun anggaran 2004 yang antara lain memuat adanya penganggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dianggarkan Tali Asih Purna Bhakti dengan

222

Ibid, hal 194-199


rincian Ketua mendapat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 3 wakil ketua mendapat masing-masing Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 41 anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia khusus dengan agenda membicarakan Tali Asih Purna Bhakti. Menimbang bahwa rapat Panitia Khusus tersebut berdasarkan keterangan Saksisaksi dari Anggota Panitia Khusus yaitu Saks (2) Drs.Tuchwad D Masud, Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Iman Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM. Helmi Asror,SH,CN. Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H .Soekadar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta barang bukti berupa Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus tanggal 17 November 2003 yang diperlihatkan dipersidangan terungkap beberapa hal penting antara lain yaitu Rapat Panitia Khusus tersebut dihadiri oleh semua anggota Panitia khusus ; Menimbang bahwa selain dari itu pada terungkap pula bahwa Rapat Panitia Khusus tersebut yang diadakan untuk membicarakan Tali Asih Purna Bhakti dipimpin oleh Terdakwa I dan II, Yang membuka Rapat panitia Khusus adalah Terdakwa I dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. Menimbang bahwa pada rapat Panitia Khusus akhirnya disetujui oleh anggota Panitia khusus, bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kab Batang priode tahun 1999-2004 akan memperoleh Tali Asih Purna Bhakti yang besarannya sesuai dengan Draft yang


sudah disiapkan oleh Sekretaris Dewan, lalu dibuatkan laporan hasil rapat panitia khusus, yang ditanda tangani antara lain oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus tersebut ; Menimbang bahwa hasil dari Rapat Panitia Khusus tentang Dana Tali Asih Purna Bhakti kemudian dibawa dalam rapat paripurna intern DPRD Kab Batang yang dihadiri oleh Terdakwa I dan II serta anggota DPRD Kab Batang lainnya, hasil dari Rapat Paripurna Intern adalah semua anggota DPRD Kab Batang prioede 1999-2004 menyetujui adanya Dana Tali Asih Purna Bhakti bagi anggota DPRD Kab Batang masa bakti 1999-2004. Menimbang bahwa pada akhirnya dalam RASK DPRD Kab Batang tahun anggaran 2004, Dana tali Asih Purna Bhakti telah dimaksukan dan dikirimkan kepada Panitia Anggaran Eksekutif ; Menimbang bahwa melalui Rapat Paripurna DPRD Kab Batang telah ditetapkan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2004 yang didalamnya termuat juga Anggaran untuk DPRD Kab Batang yang memuat adanya Dana Tali Asih Purna Bhakti. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2004 semua anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 termasuk juga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima Dana tali asih Purna Bhakti ; Menimbang bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Panitia khusus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan bila tidak memungkinkan dilakukan dengan pemungutan suara. Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebelumnya telah terungkap dalam rapat panitia khusus yang membicarakan dana tali asih purna bhakti putusan diambil secara musyawarah dimana seluruh anggota panitia khusus sepakat adanya Dana Tali Asih Purna Bhakti, dengan demikian tanggung jawab atas hasil rapat berupa adanya Dana tali Asih purna Bhkati


menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saja ; Menimbang bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna intern yang membicarakan Dana Tali Asih Purna Bhakti dan Rapat Paripurna untuk penetapan APBD Kab Batang adalah keputusan Dewan, keputusan Dewan disini adalah keputusan dari semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Batang termasuk Terdakwa I dan II sebagai pimpinan Dewan ; Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah terungkap terlihat bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai Pimpinan DPRD Kab Batang masa bhakti 1999-2004 telah memegang peranan penting dalam masuknya Dana Tali Asih Purna Bhakti dalam Anggaran DPRD Kab batang Tahun 2004,peran tersebut dapat dilihat mulai dari penyusunan Draf RASK DPRD Kab Batang, rapat panitia khusus, rapat paripurna intern DPRD sampai rapat paripurna DPRD Kab Batang untuk penetapan APBD Kab Batang yang kesemua rapat dipimpin oleh Terdakwa I dan dilanjutkan olehTerdakwa II ; Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan II dengan mengutip pendapat Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan Mr. EPH. Sutorus menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan apabila memenuhi unsur inisiatif bersama dan pelaksana bersama. Menimbang bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa I dan II menyatakan oleh karena dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada Saksi maupun bukti yang mengungkapkan inisiatif bersama para Terdakwa dalam membahas Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Batang, sehingga unsur bersama-sama tidak terbukti ;


Menimbang bahwa tentang dalil pembelaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberi arti apa yang dimaksud dengan “inisiatif”. Menimbang bahwa kata inisiatif yang dalam bahasa Inggris disebut “initiative” yang dalam Bahasa Indonesia padanan katanya adalah Inisiatif, Ikhtiar, prakarsa”(Kamus Inggris Indonesia Oleh John M.Echols dan Hasan Shadily- Cornel University Press- Ithaca and London- Penerbit PT. Gramedia Indonesia edisi Pertama Tahun 1976) sedangkan kata “initiative “ dalam Bahasa Inggris salah satu artinya adalah “take the first step in a task” (Oxford Learner’s Pocket Dictionary- New EditionPenerbit Oxford University Press-1981 page 216) ; Menimbang bahwa dalam Bahasa Indonesia Kata “inisiatif” mengandung arti “usaha (tindakan dsb) yang mula-mula”. 223 Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyamakan kata “inisiatif” dengan kata “prakarsa” dan memberi arti yang lebih rinci yaitu “ upaya atau tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang” 224 Menimbang bahwa dari pengertian kata inisiatif tersebut terlihat bahwa inisiatif tersebut bersifat tunggal (perorangan). Menimbang bahwa dari rangkaian arti dari kata inisiatif tersebut Menurut Majelis Hakim benang merahnya adalah adanya usaha yang mula-mula atau dalam istilah Hukum Pidana dikenal dengan perbuatan permulaan, yang dilakukan oleh seseorang (tunggal) dengan demikian inisiatif tampaknya suatu yang mustahil dapat terjadi bersama-sama ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim salah satu hal yang penting untuk dapat dikatakan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan

223

W.J.S.Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa-Penerbit PN.Balai Pustaka Jakarta Tahun 1976 hal. 382 dan 767) 224 Http//Pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index/php) Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

.adalah sedikit dikitnya harus ada dua orang., yang keduanya melakukan semua perbuatan pelaksanaan, jadi tidak masalah bila perbuatan permulaan itu dilakukan oleh satu orang. Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Insiatip bersama bukanlah persyaratan yang dibutuhkan agar suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang dikatergorikan bersama-sama melakukan, oleh karena insiatip lebih bertumpu pada permulaan perbuatan ; Menimbang bahwa sebagaimana dari fakta hukum yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai Pimpinan DPRD Kab Batang masa bhakti 1999-2004 telah memegang peranan penting dalam masuknya Dana Tali Asih Purna Bhakti dalam Anggaran DPRD Kab batang Tahun 2004,peran tersebut dapat dilihat mulai dari penyusunan Draf RASK DPRD Kab Batang, rapat panitia khusus, rapat paripurna intern DPRD sampai rapat paripurna DPRD Kab Batang untuk penetapan APBD Kab Batang yang kesemua rapat dipimpin oleh Terdakwa I yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II ; Menimbang bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup memperlihatkan adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan secara bersamasama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan anggota Panitia Khusus lainnya yaitu Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdullah, Saksi (13) Iman Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM. Helmi Asror,SH,CN. Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung Sip Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekadar Bin Kasan. Saksi (24) Mustofa Bin Su’ari, Saksi (34) Bambang Priambodo, Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin dan KH Zainal Faizin

serta

anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, dalam proses


penerimaan Dana Tali Asih Purna Bhakti ; Menimbang bahwa dengan demikian yang bertangungjawab bukan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja melainkan juga semua anggota Panitia Khusus DPRD Kab Batang priode 1999-2004. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menolak dalil pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian unsur turut serta yang sama pengertiannya dengan bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum. 225 Ad. 6 Unsur Yang Merupakan Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Menimbang bahwa apa yang disebutkan dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 KUHP yang oleh R.Sugandhi SH diartikan sebagai bentuk gabungan beberapa Kejahatan (Concursus realis). Kepada seseorang yang dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis. 226 Menimbang bahwa berbicara mengenai gabungan tindak pidana berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang Hakim terhadap tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang dilarang yang perkaranya telah diserahkannya untuk diadili secara bersama-sama ; 227 Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan maka haruslah dipenuhi syarat-syarat antara

225

Putusan PN Batang, Op. Cit, hal 199-204 R Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya:Usaha Nasional), hal 82 227 PAF Lamintang, Op. Cit, hal 673 226


lain ada lebih satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang didakwakan dalam satu surat dakwaan dan Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman sejenis. Perbuatan itu adalah perbuatan yang berdiri sendiri dengan kata lain perbuatan itu satu sama lain tidak saling bergantung dan kesamaan perbuatan itu adalah sipelaku adalah orang yang sama ; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum bahwa gabungan beberapa perbuatan lebih kepada pengaturan mengenai berat ringannya hukuman dan cendrung pula sebagai peringan atau pengurangan hukuman pidana yang akan dijatuhkan dengan demikian unsur ini bukan termasuk apa yang dinamakan dengan unsur-unsur pokok (bestanddelen) dalam dakwaan subsider ini ; Menimbang bahwa timbul suatu pertanyaan apabila dari beberapa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ternyata hanya satu perbuatan yang terbukti apakah dapat dikatakan secara keseluruhan pasal yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Menimbang bahwa pasal 65 KUHP menurut Majelis Hakim bukanlah suatu unsur pokok yang dapat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan yang didakwakan tetapi lebih kepada teknis dakwaan yang mendakwakan beberapa perbuatan dalam satu uraian dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim satu saja perbuatan yang didakwakan

terbukti telah

cukup untuk menyatakan sipelaku bersalah ; Menimbang bahwa dengan demikian Pasal 65 KUHP lebih pada berat ringannya hukuman yang dijauthkan dan pengkualifikasian tindak pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa dalam surat dakwaaanya Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut umum melakukan dua perbuatan yaitu menerima secara


tunai bantuan kesejahteraan / kesehatan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah, memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD oleh penuntut Umum dianggap melanggar Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah ; Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima secara tunai bantuan kesejahteraan / kesehatan ternyata tidak memenuhi salah satu unsur pokoknya yaitu “ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan demikian hanya satu perbuatan saja yang terbukti secara sah dan menyakinkan yaitu memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD ; Menimbang bahwa oleh karena yang terbukti hanya satu perbuatan maka pasal 65 KUHP dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ini harus diabaikan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur pokok dalam dakwaan subsider telah terbukti maka secara keseluruhan Terdakwa I dan Terdakwa I harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider. 228 Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari penasihat Hukum yang menurut Majelis Hakim jika terbukti dapat menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II lepas dari tuntutan hukum. Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan adanya

228

Putusan PN Batang, Op. Cit, hal 204


Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 maka berlakulah ketentuan pada pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan ; Menimbang

bahwa

perbuatan

penyalahgunaan

kewenangan

yang

didakwakan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa I dan Terdakwa II didasarkan pada Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 khususnya pada pasal Pasal 59 dan pasal 66. Menimbang bahwa PP No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 23 mengatur tentang Uang Jasa Pengabdian yang pada Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 khususnya pada

Pasal 59 tidak dikenal, maka

hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah perubahan namun lebih tepat dikatakan penambahan hak sehingga tidak memenuhi kriteria pasal 1 ayat(1) KUHP ; Menimbang bahwa PP No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang Tunjangan Kesehatan yang isinya identik dengan pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003

bahwa Tunjangan

Kesehatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi ansuransi dengan demikian tidak memenuhi kriteria pasal 1 ayat (1) (KUHAP) ; Menimbang bahwa dalam materi pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD dilindungi dengan hak imunitas (Pasal 27 UU No, 22 tahun 1999 jo pasal 52 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 dan pasal 64 UU No, 32 tahun 2004 )anggota DPRD


tidak dapat dituntut pidana sebagai akibat usulan,pendapat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD ; Menimbang bahwa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa DPRD mempunyai Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang mengatur tentang hak imunitas tidak memberikan penjelasan pada saat menjalankan fungsi yang mana hak imunitas tersebut berlaku untuk itu Majelis Hakim akan mencoba memahaminya dari ketentuan pasal 142 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang secara lengkap berbunyi “Anggota DPRD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD,baik terbuka maupun tertutup dst” ; Menimbang bahwa yang tidak dapat dituntut adalah ketika Ia menyampaikan pernyataan dan atau pendapat, pernyataan dan atau pendapat menurut Majelis Hakim lebih dikenal dengan istilah fredom of speech (kebebasan berbicara) yang lebih ditekankan pada sikap kritisi atas segala sesuatu yang dalam hal ini menurut Majelis hakim lebih pada ketika anggota Dewan tersebut melakukan fungsi pengawasannya, hal ini wajar sebab dengan diberikan hak imunitas maka anggota dewan tersebut tidak perlu khawatir untuk melakukan kritik ; Menimbang bahwa dalam menjalankan fungsi anggarannya dalam pengertian menyusun anggarannya sendiri Dewan lebih bertindak sebagai pelaku dengan demikian tidak perlu diberikan hak imunitas, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam penyusunan anggarannya anggota dewan tidak mempunyai


hak imunitas ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut maka kedua dalil adanya alasan pemaaf bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II harus ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya kedua materi pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ; Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan subsider. Menimbang oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP Jo pasal 10 KUHP , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah ditahan selama proses pemeriksaan dan tidak ada ditemukan hal hal yang dapat menghilangkan hak hak Terdakwa I dan Terdakwa II maka patutlah untuk ditetapkan bahwa masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan semata mata untuk mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi juga harus dipertimbangkan dampak perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan


Terdakwa II terhadap masyarakat ataupun korbannya, juga hukuman itu harus dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I dan Terdakwa II maupun bagi orang lain untuk tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Menimbang bahwa atas ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu : Hal hal yang memberatkan a. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara dalam Hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang b. Terdakwa I dan Terdakwa II belum mengembalikan kerugian negara c. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga DPRD Hal hal yang meringankan a. Terdakwa I dan Terdakwa II berlaku sopan persidangan b. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berusia lanjut dan sakit sakitan c. Terdakwa I dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga d. Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum e. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah berjasa kepada Negara dengan menjabat sebagai anggota DPRD dalam jangka waktu yang cukup lama Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa : 1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kab Batang Tahun 2004 2. Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Kab Batang tahun 2004 3. Perda Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok


Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Rencana Perubahan Anggaran Satuan Kerja (RPASK) Kab Batang tahun 2004 5. Dokumen Perubahan Anggaran satuan Kerja (DPASK) Kab Batang tahun 2004 6. Perda kabupaten Batang No. 3 Tahun 2004

tentang

Perubahan atas

Perda No. 18 Tahun 2003 7. Tanda terima tunjangan kesehatan / kesejahteraan bulan Januarai

2004

sampai dengan Agustus 2004 8. Tanda Terima penerimaan dana Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 9. Keputusan DPRD Kab Batang No. 38 tahun 1999 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kab Batang 10. Surat Permintaan pembayaran SPMU bulan Januari s/d Agustus 2004 11. Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD Kab Batang tahun 2004 Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang. Menimbang bahwa mengenai 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor Hak Milik 768 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab Batang yang telah disita sebagai Barang Bukti dalam perkara ini, dan menurut Majelis Hakim sertifikat No. hak Milik 768 tersebut tidak berhubungan dengan perkara ini maka harus dikembalikan kepada Terdakwa I ; Menimbang bahwa tentang Uang Tunai sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), yang merupakan pengembalian dari sebagian


dari Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, dan sebagaimana yang telah dibuktikan sebelumnya bahwa kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana masing-masing anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 menerima Tali Asih Purna Bhkati sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban bagi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004, termasuk pula bagi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini adalah masingmasing sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Anggota dan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bagi Terdakwa I sebagai Ketua dan Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bagi Terdakwa II sebagai Wakil Ketua ; Menimbang bahwa dari Penetapan penyitaan barang bukti dan juga dari surat Tuntutan dari Penuntut Umum terungkap bahwa ternyata beberapa Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 telah mengembalikan Uang melalui Penuntut Umum dengan besaran yang bervariasi yaitu ; 1. KH. Abdul Mannan

sebesar

Rp. 10.000.000

2. Saroji

sebesar

Rp. 10.000.000

3. Imam Teguh R

sebesar

Rp. 10.000.000

4. Untung

sebesar

Rp. 10.000.000

5. Subhan, SE

sebesar

Rp. 20.000.000

6. HM. Sulton

sebesar

Rp. 13.000.000

7. Zainal Faizin

sebesar

Rp. 10.000.000

8. H. Sukandar

sebesar

Rp. 10.000.000


9. Muh Sadikin

sebesar

Rp. 5.000.000

10. Mustofa

sebesar

Rp. 10.000.000

11. Purwanto

sebesar

Rp. 10.000.000

12. Istiana

sebesar

Rp. 4.000.000

13. Toni Adi

sebesar

Rp.

14. Parwito

sebesar

Rp. 15.000.000

15. Farida

sebesar

Rp. 10.000.000

1.000.000

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 yang telah mengembalikan kerugian Negara melebihi dari kewajibannya yaitu Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka kelebihannya oleh Penuntut Umum harus dikembalikan kepada yang bersangkutan, sedangkan bagi anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 yang masih kurang atau yang belum mengembalikan kerugian Negara mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara tersebut secara utuh ; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercacat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkenan dengan perkara ini terutama pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang


Hukum Pidana. M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan primer ; 2. Membebaskan Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider ; 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu ) tahun ; 5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan 6. Memerintahkan agara Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga ( 3 ) bulan 7. Memerintahkan agar Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

II

H. Sholichin Bin Abdullah membayar uang pengganti sebesar Rp.

9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah tidak membayar uang pengganti, maka masing-masing harta benda mereka disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan ; 8. Memerintahkan barang bukti berupa ; 1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kab Batang Tahun 2004 2. Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Kab Batang tahun 2004 3. Perda Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Rencana Perubahan Anggaran Satuan Kerja (RPASK) Kab Batang tahun 2004 5. Dokumen Perubahan Anggaran satuan Kerja (DPASK) Kab Batang tahun 2004 6. Perda kabupaten Batang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas perda No. 18 Tahun 2003 7. Tanda terima tunjangan kesehatan/kesejahteraan bulan Januarai 2004 sampai dengan Agustus 2004 8. Tanda Terima penerimaan dana Tali Asih tanggal 15 Mei 2004 9. Keputusan DPRD Kab Batang No. 38 tahun 1999 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kab Batang


10. Surat Permintaan pembayaran SPMU bulan Januari s/d Agustus 2004 11. Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD Kab Batang tahun 2004 ; Kesemuanya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang 12. 12. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor Hak Milik 768 atas nama 1. Nur Utomo dan 2. Arief Jatmiko yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab Batang dikembalikan pada terdakwa HM. Aziz Bin Moh.Ali 13. Dari Uang Tunai sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta ) dikembalikan kepada anggota DPRD Kab Batang Priode 1999-2004 dengan perincian sebagai berikut 1. KH. Abdul Manan

sebesar

Rp.

1.500.000

2. Saroji

sebesar

Rp.

1.500.000

3. Imam Teguh R

sebesar

Rp.

1.500.000

4. Untung

sebesar

Rp.

1.500.000

5. Subhan

sebesar

Rp.

11.500.000

6. HM. Sulton

sebesar

Rp.

4.500.000

7. Zainal Faizin

sebesar

Rp.

1.500.000

8. H. Sukandar

sebesar

Rp.

1.500.000

9. Mustofa

sebesar

Rp.

1.500.000

10. Purwanto

sebesar

Rp.

1.500.000

11. Parwito

sebesar

Rp.

6.500.000

12. Farida

sebesar

Rp.

1.500.000

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 112.00.000 (seratus dua belas juta rupiah)


dirampas untuk negara 9. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). 229

C. Analisa Kasus 1. Dakwaan Primer Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum adalah pelanggaran terhadap Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : a. Setiap orang b. Melakukan perbuatan secara melawan hukum c. Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara e. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri f.

Yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Ad. 1 Setiap Orang Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan disini tidak hanya ditujukan kepada seorang pegawai negeri, akan

229

Ibid, 212-215


tetapi juga ditujukan kepada orang yang menerima gaji atau upah yang berasal dari keuangan Negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Setiap orang pada kasus ini adalah : Keterangan semua saksi-saksi dalam perkara ini dan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No.170/131/1999 tanggal 31 Agustus 1999 terungkap bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa I H.M Azis Bin Moh. Ali menjabat sabagai Ketua DPRD Kabupaten Batang peride tahun 1999-2004 dan Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang periode tahun 19992004. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 18 tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59-69 menyatakan bahwa, Terdakwa I Selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dan Terdakwa II selaku Wakil Ketua DPRD Batang memperoleh Penghasilan dan Fasilitas. Ketentuan Pasal 139 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang No. 38 tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dikatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan fungsinya disedikan pembiayan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah. Dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang memperoloeh gaji dari dari daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini terpenuhi.


Ad. 2 Melakukan perbuatan secara melawan hukum Yang dimaksud secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik menurut Undang-Undang. 230 Sedangkan dalam pengertian melawan hukum secara materil, suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. 231 Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana korupsi, yang digunakan adalah adalah melawan hukum dalam arti formil. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang bersifat final dan tidak dimungkinkan lagi ada upaya hukum lain dengan demikian perbuatan melawan hukum materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sudah tidak dapat di gunakan lagi dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah : 1. Tunjangan Kesehatan Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi, yaitu : Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi 230 231

P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hal. 356 Ibid,, hal. 356


(4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo menerangkan atas perintah Terdakwa II dalam draft RASK Kabupaten Batang tahun 2004 agar dianggarkan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per orang per bulan dan Dana Tali Asih Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam Draft RASK DPRD Kabupaten Batang telah dianggarkan adanya dana untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.500.000 dan 41 Anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000. Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo, menerangkan bahwa alokasi dana untuk Tunjangan Kesehatan adalah Rp. 500.000 per bulan untuk seluruh Anggota Dewan sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp. 270.000.000 Saksi (1) Nur Suhartiyah, Saksi (2) Drs. Tuchwad, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Sisworo menyatakan bahwa sejak January hingga Agustus 2004 Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan telah menerima dana tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000, yang dibayarkan secara tunai bersama- sama dengan pembayaran gaji. Keterangan keempat Saksi tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi lain, yaitu Saksi (6) Toni Adi Bin Wahadi, Saksi (7) Parwito A.G Bin Amat Gansar, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (14) Istiana Bin H. Rachono, Saksi (15) H.M Helmi Asror, SH.CN Bin H.A


Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (19) Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP, Saksi (20) Moch. Sodikin Bin Rojichun, Saksi (21) Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo, Saksi (22) Subardi, ST bin Zaenal Abidin, Saksi (24) Mustofa Bin Suari, Saksi (29) Moh. Nur Imanullah Bin H. Mundakir, Saksi (30) Rochmani Bin Daram, Saksi (34) Bambang Priambodo, Saksi (35) H. MA. Abdul Mannan Bin Achmad, Saksi (36) Dra. Farida Binti HA. A. Wastari, Saksi (37) Subandi Bin Muin, Saksi (39) Drs. Burhanudin Wahab Bin HA Wahab, Saksi (40) Bambang Margono Bin Toto Sudarsono, Saksi (41) Moh. Rachmat Bin H. Kasan, Saksi (42) Ahmad Muzakim Bain Karnadi, Saksi ( 45) drs Abdul Sukur Bin H. Mawardi dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin yang menerangkan bahwa mereka telah menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp.500.000 yang dibayarkan secara tunai bersama-sama dengan pembayaran gaji. Saksi (8) Soetadi SH, MM Bin Suparman, menjelaskan bahwa menurut Perda No. 18 Tahun 2003 Tunjangan Kesehatan seharusnya dibayar dalam bentuk premi. Selain itu juga dapat ditelusuri dari keterangan terdakwa, yaitu : Terdakwa I (H.M. Aziz Bin Moh. Ali) dan Terdakwa II (H. Solichin Bin Abdullah), menerangkan bahwa kedua terdakwa selaku Mantan Pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Periode 1999-2004, telah menerima tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000, yang dibayarkan secara tunai bersamasama dengan pembayaran gaji. Dengan telah diberikannya secara tunai tunjangan kesejahteraan/kesehatan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan tetap, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan : Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 yang antara lain menyatakan : a.

Huruf B Angka 1, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama berserta 2 oarang anak yang diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

b. Huruf E angka 3 menyebutkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut : a.

Uang Representasi

b.

Uang Paket

c.

Tunjangan Jabatan

d.

Tunjangan Panitia

e.

Tunjangan Komisi

f.

Tunjangan Badan Kehormatan

g.

Tunjangan Khusus

2. Perda Nomor 18 tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang a.

Pasal 59, bahwa penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari : a.

Uang Representasi

b.

Uang Paket

c.

Tunjangan Jabatan

d.

Tunjangan Komisi

e.

Tunjangan Khusus


f. b.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 66 menyebutkan : Ayat (1), untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota diberi tunjangan kesehatan Ayat (2), besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi Berdasarkan Keterangan Saksi dan terdakwa diatas, ternyata tunjangan

kesehatan tidak digunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, tetapu dibayarkan bersama dengan pembayaran gaji secara bulanan dan merupakan bagian dari penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD mulai dari january hingga agustus 2004. 2. Dana Tali Asih Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi, yaitu : Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam Draft RASK DPRD Kabupaten Batang telah dianggarkan adanya dana untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.500.000 dan 41 Anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000. Saksi (5) Eko Widiyanto, SE.MM Bin Kulal dan Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H. Mawardi menerangkan bahwa, dalam RASK DPRD Kabupaten Batang memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Khusus yang didalamnya terdapat dana Tali asih Purna Bhakti sebesar Rp. 387.000.000


Keterangan Saksi (3) Daryono, Saksi (8) Soetadi, SH,MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M. Ali Ibrahim dan Saksi (45) Drs. Abdul Sukur Bin H. Mawardi, menyatakan bahwa dalam RASK DPRD Kabupaten Batang ada dianggarkan dana untuk Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih. Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo,Saksi (5) Eko Widiyanto, Saksi (8) Soetadi, SH,MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M. Ali Ibrahim dan Saksi (45) Drs Abdul Sukur Bin Mawardi,serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK unit DPRD Kabupaten Batang tahun anggran 2004 tanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK tersebut telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif yang memuat alokasi anggran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 387.000.000 Mengenai Dana Tali Asih dibahas dalam rapat Panitia Khusus dimana anggota Panitia Khusus adalah juga merupakan anggota panitia Anggaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para Saksi di pengadilan, yaitu : Saksi (2) Drs. Tuchwad dan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin serta dihubungakan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, menerangkan bahwa dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus, dimana yang membuka rapat adalah terdakwa I HM Azis Bin


Moh. Ali kemudian diserahkan kepada Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah. Dalam rapat Panitia Khusus tersebut tidak ada dibahas mengenai dasar pemberian atau payung hukum dari pemberian dana Tali Asih. Dalam rapat tersebut yang dibahas hanyalah mengenai noninal yang akan diterima oleh Pimpinan dan Dewan. Nominal yang disepakati pada saat rapat panitia khusus tersebut adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000, nominal tersebut adalah sesuai dengan draft yang telah ada, yang sebelumnya telah dibuat oleh Sekwan. Dimana pada saat itu semua anggota Pansus sepakat tentang Dana Tali Asih tersebut. Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, dan Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan II membuktikan bahwa laporan pansus mengenai dana tali asih kemudian dibawa kembali pada rapat paripurna intern dewan dan pada rapat tersebut semua anggota dewan setuju pada dana Tali Asih Purna Bakti. Semua Saksi yang berasal dari Anggota DPRD Batang periode 1999- 2004 yaitu Saksi (1) Nur Suhartiyah, Saksi (2) Drs. Tuchwad, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Sisworo, Saksi (6) Toni Adi Bin Wahadi, Saksi (7) Parwito A.G Bin Amat Gansar, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (14) Istiana Bin H. Rachono, Saksi (15) H.M Helmi Asror, SH.CN Bin H.A Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (19) Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP, Saksi (20)


Moch. Sodikin Bin Rojichun, Saksi (21) Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo, Saksi (22) Subardi, ST bin Zaenal Abidin, Saksi (24) Mustofa Bin Suari, Saksi (29) Moh. Nur Imanullah Bin H. Mundakir, Saksi (30) Rochmani Bin Daram, Saksi (34) Bambang Priambodo, Saksi (35) H. MA. Abdul Mannan Bin Achmad, Saksi (36) Dra. Farida Binti HA. A. Wastari, Saksi (37) Subandi Bin Muin, Saksi (39) Drs. Burhanudin Wahab Bin HA Wahab, Saksi (40) Bambang Margono Bin Toto Sudarsono, Saksi (41) Moh. Rachmat Bin H. Kasan, Saksi (42) Ahmad Muzakim Bain Karnadi, Saksi ( 45) drs Abdul Sukur Bin H. Mawardi dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin, dan dihubungkan dengan bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan keterangan terdakwa, menerangkan bahwa Anggota DPRD Batang Periode 19992004 telah menerima Tali Asih Purna Bhakti dimana Ketua menerima Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000. Selain itu juga dapat ditelusuri dari keterangan terdakwa, yaitu : Terdakwa I (H.M. Aziz Bin Moh. Ali) dan Terdakwa II (H. Solichin Bin Abdullah), menerangkan bahwa kedua terdakwa selaku Mantan Pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Periode 1999-2004 dihubungkan dengan bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang telah menerima Tali Asih Purna Bhakti dimana Ketua menerima Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing menerima Rp. 9.500.000 dan Anggota masing-masing Rp. 8.500.000 Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memasukkan dan menganggarkan Dana Tali Asih dalam Tunjangan Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Khusus dan diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan adalah bertentangan dengan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu Huruf A angka 9, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf E angka 3, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut : a. Uang Representasi b. Uang Paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Panitia e. Tunjangan Komisi f.

Tunjangan Badan Kehormatan

g. Tunjangan Khusus 2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 tahun 2003 tanggal 20 November 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang, Pasal 59 yang berbunyi Penghasilan tetap Pimpina dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang Representasi b. Uang Paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Komisi


e. Tunjangan Khusus f.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan uraian diatas mengenai Tunjangan Kesehatan dan Tali Asih

Purna Bahkti, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perkara tersebut unsur melawan hukum terpenuhi. 3. Yang Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.. Perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya tersebut baru dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. 232 Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah : Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo menerangkan atas perintah Terdakwa II dalam draft RASK Kabupaten Batang tahun 2004 agar dianggarkan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per orang per bulan dan Dana Tali Asih Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam Draft RASK DPRD

232

R.Wiyono, Op. Cit, hal 31


Kabupaten Batang telah dianggarkan adanya dana untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.500.000 dan 41 Anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000. Mengenai Dana Tali Asih dibahas dalam rapat Panitia Khusus dimana anggota Panitia Khusus adalah juga merupakan anggota panitia Anggaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para Saksi di pengadilan, yaitu : Saksi (2) Drs. Tuchwad dan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin serta dihubungakan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, menerangkan bahwa dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus, dimana yang membuka rapat adalah terdakwa I HM Azis Bin Moh. Ali kemudian diserahkan kepada Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah. Dalam rapat Panitia Khusus tersebut tidak ada dibahas mengenai dasar pemberian atau payung hukum dari pemberian dana Tali Asih. Dalam rapat tersebut yang dibahas hanyalah mengenai noninal yang akan diterima oleh Pimpinan dan Dewan. Nominal yang disepakati pada saat rapat panitia khusus tersebut adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000, nominal tersebut adalah sesuai dengan draft yang telah ada, yang sebelumnya telah dibuat oleh Sekwan. Dimana pada saat itu semua anggota Pansus sepakat tentang Dana Tali Asih tersebut.


Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, dan Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan II membuktikan bahwa laporan pansus mengenai dana tali asih kemudian dibawa kembali pada rapat paripurna intern dewan dan pada rapat tersebut semua anggota dewan setuju pada dana Tali Asih Purna Bakti. Mengenai Tunjangan Kesehatan dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran akan tetapi tidak dibahas secara rinci, hanya mengikuti apa yang sudah ada dalam draft yang telah dibuat olek Sekwan termasuk nominalnya dan disepakati besarnya adalah Rp. 500.000 dan dibayarkan setiap bulan. Hal ini merupakan keterangan dari Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo,Saksi (5) Eko Widiyanto, Saksi (8) Soetadi, SH,MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M. Ali Ibrahim dan Saksi (45) Drs Abdul Sukur Bin Mawardi,serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK unit DPRD Kabupaten Batang tahun anggran 2004 tanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK tersebut telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif yang memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 387.000.000 Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 Tentang APBD Kabupaten Batang dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) unit DPRD Kabupaten Batang priode 1999-2004 telah dianggarkan dengan nama Tali Asih Purna Bhakti


keseluruhannya sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan juga dianggarkan Tunjangan Kesjahteraan / Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ; Saksi (1) Nur Suhartiyah, Saksi (2) Drs. Tuchwad, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Sisworo, Saksi (6) Toni Adi Bin Wahadi, Saksi (7) Parwito A.G Bin Amat Gansar, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (14) Istiana Bin H. Rachono, Saksi (15) H.M Helmi Asror, SH.CN Bin H.A Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (19) Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP, Saksi (20) Moch. Sodikin Bin Rojichun, Saksi (21) Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo, Saksi (22) Subardi, ST bin Zaenal Abidin, Saksi (24) Mustofa Bin Suari, Saksi (29) Moh. Nur Imanullah Bin H. Mundakir, Saksi (30) Rochmani Bin Daram, Saksi (34) Bambang Priambodo, Saksi (35) H. MA. Abdul Mannan Bin Achmad, Saksi (36) Dra. Farida Binti HA. A. Wastari, Saksi (37) Subandi Bin Muin, Saksi (39) Drs. Burhanudin Wahab Bin HA Wahab, Saksi (40) Bambang Margono Bin Toto Sudarsono, Saksi (41) Moh. Rachmat Bin H. Kasan, Saksi (42) Ahmad Muzakim Bain Karnadi, Saksi ( 45) drs Abdul Sukur Bin H. Mawardi dan Saksi (46) Subchan Efendi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan serta bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang telah menerima dan Tali Asih, dengan rincian Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali mendapat Rp. 10.000.000, Terdakwa II H. Solichin Bin


Abdullah dan DR. Asrori sebagai Wakil Ketua mendapat Rp. 9.500.000 dan Anggota DPRD lainnya masing-masing mendapat Rp. 8.500.000, sehingga total seluruhnya Rp. 386.000.000. Selain menerima dana Tali Asih Pimpinan, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD Batang juga telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per bulan, hal ini dikuatkan dengan bukti berupa Tanda Terima Penerimaan Tunjangan Kesehatan terhitung sejak January hingga Agustus 2004. Dalam Perda Kabupaten Batang No 1 Tahun 2004 tentang APBD disebutkan bahwa setiap anggota dewan berhak untuk meneriman Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih sehingga pengangaran dana untuk Tunjangan Kesehatan yang dibayarkan dalam bentuk tunai dan Dana Tali Asih adalah sah. Tetapi dalam hal ini Perda Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2004 itu tidaklah berdiri sendiri tetapi haruslah tetap merujuk pada Perda sebelumnya yaitu Perda Kabupaten Batang No 18 tahun 2003. Dimana dalam Perda tersebut disebutkan : 1. Pasal 59, bahwa penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

2.

a.

Uang Representasi

b.

Uang Paket

c.

Tunjangan Jabatan

d.

Tunjangan Komisi

e.

Tunjangan Khusus

f.


Pasal 66 menyebutkan : Ayat (1), untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan


dan Anggota diberi tunjangan kesehatan Ayat (2), besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi Dari uarian fakta diatas dapat dilihat bahwa antara Perda Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Batang No. 18 Tahun 2003 terjadi perbenturan. Akan tetapi jika dilihat dari cara pembuatan peraturan Perundang-undangan maka materi antara kedua perda tersebut tidaklah boleh saling bertentangan tetapi harus selalu merujuk pada Perda Kabupaten Batang No. 18 Tahun 2003. Jika dilihat dari presfektip Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah sah, namun ternyata penganggaran Tali Asih Purnabhakti dan Tunjangan Kesehatan ke dalam Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD tidak didasarkan hukum (rechtmatigheid) karena bertentangan dengan Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya dijadikan pedoman dengan demikian pada akhirnya perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah menjadi tidak sah. Dengan demikian pada saat Pimpinan dan anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004 menerima dana Tunjangan Kesehatan setiap bulan dan Tali Asih Purna Bhkati pada tanggal 15 Mei 2004, maka pada saat itulah mereka telah memperoleh untung dari penerimaan tersebut. Dari uraian fakta-fakta tersebut terbukti pula selaian Terdakwa I dan II memperoleh untung memperoleh


Tunjangan Kesehatan dan tali Asih Purna Bhakti juga ikut memperoleh untung orang lain yaitu Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004. Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini terbukti. 4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Keuangan Negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Jadi yang dimaksud dengan merugikan Keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan

yang

dimaksud

merugikan

Perekonomian

Negara

adalah

perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. 233 Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah : Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan ahli, yaitu : Ahli Taukhid, S.E dari BPKP perwakilan Jawa Tengah, serta dihubungkan dengan laporan Audit yang dibuat oleh ahli tersebut, terungkap bahwa menurut ahli Taukhid, S.E kerugian negara yang muncul dalam perkara ini adalah Rp.

233

Ibid, hal 32-33


1.939.500.000 yang terdiri dari kerugian akibat pemberian Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 180.000.000 (Januari hingga Agustus 2004), Tali Asih Pertama sebesar Rp. 386.000.000 dan Tali Asih berikutnya sebesar Rp. 727.500.000 1. Tunjangan Kesehatan Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi, yaitu : Pada keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta bukti berupa Tanda Terima Penerimaan Tunjangan Kesehatan terhitung sejak January hingga Agustus 2004, terbukti bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batang Periode 1999-2004 telah menerima pembayaran Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 180.000.000, terhitung sejak january hingga Agustus 2004 yang setiap bulanya sebesar Rp. 500.000. Saksi (43) Niken Sawitri, SE Bin Rusman Panidjan menyatakan bahwa dalam ansuransi kesehatan premi akan selalu dibayar oleh sitertanggung dalam jangka waktu yang diperjanjikan tidak perduli apakah sitertanggung kemudian sakit atau tidak dan setelah habis masa kontrak tidak ada pengembalian premi. Berdasarkan Pasal 10 PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah, Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD di atur pada pasal 10 yaitu tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD sebesar Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Akan tetapi PP. 110 tahun 200 telah dicabut dan sudah tidak ada berlaku laku lagi dan sampai dengan awal tahun 2004 tepatnya sampai Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ditetapkan tidak ada aturan lain yang mengatur besarnya Tunjangan Kesehatan yang boleh diterima oleh anggota DPRD. Tentang


penentuan besaran Tunjangan Kesehatan yang termuat dalam Perda No. 1 tahun 2004 sepenuhnya adalah hak dan masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan DPRD, sebab tidak ada ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam hal mengatur tentang besaran Tunjangan Kesehatan yang boleh diterima oleh Anggota DPRD. Melalui Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD ditetapkan bahwa Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004 adalah sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dari Uraian fakta sebelumnya telah diungkapkan bahwa Tunjangan Kesehatan seharusnya diberikan dalam bentuk premi ansuransi namun ternyata diberikan dalam bentuk tunai. Dalam hal ini muncul pertanyaan apakah dengan diterimakan dalam bentuk tunai oleh Pimpinan dan anggota DPRD menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Tujuan dibayarkan tunjangan kesehatan dalam bentuk premi ansuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 adalah untuk menjamin agar biaya pemulihan kesehatan bagi anggota dewan yang sakit dialihkan kepada penanggung (perusahaan ansuransi). Berdasarkan pasal 66 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Keuangan Daerah dan Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD pembayaran premi ansuransi bagi anggota dewan sebagai tertanggung dibebankan kepada

kas

daerah, dalam hal ini Kabupaten Batang akan mengeluarkan uang sejumlah Rp, 500.000 setiap bulan per anggota DPRD tidak perduli apakah anggota dewan itu sakit atau tidak.


Dengan dibayarkannya uang tersebut kepada anggota dewan secara tunai dan bukan dalam bentuk premi ansuransi hal ini hanyalah sekedar peralihan resiko yang tadinya dimaksudkan menjadi resiko penanggung beralih menjadi resiko masing-masing anggota DPRD dengan kata lain bila anggota dewan sakit maka biaya pemulihannya menjadi tanggungjawab sendiri-sendiri. Dengan demikian dalam hal ini kas daerah Kabupaten Batang tidak dirugikan oleh karena setiap bulannya tetap akan dibayarkan tunjangan kesehatan bagi anggota dewan tidak perduli apakah tunjangan kesehatan tersebut dibayarkan kepada perusahaan ansuransi sebagai premi atau dibayarkan langsung kepada anggota dewan. Dengan demikian dalam pemberian Tunjangan Kesehatan unsur kerugian negara atau perkonomian negara tidak terbukti. 2. Dana Tali Asih Pada keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang terdahulu yaitu pada saat membahas unsur yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terbukti bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batang Periode 1999-2004 telah menerima pembayaran Dana Tali Asih sebesar Rp. 386.000.000. Dari fakta yang terungkap sebelumnya, terbukti bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta kepada anggota DPRD kabupaten Batang periode 1999-2004 untuk pembayaran Dana Tali Asih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2004. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (9) Drajat Himawan S,Sos Bin Harun Al Rasyid, Saksi (10) Anita Masyhadi


bin Iskandar dan Saksi (14) Istiana bin H. Rachono. Dengan demikian uang yang dibayarkan tersebut adalah berasal dari pemerintah daerah kabupaten Batang, dalam hal ini berarti merupakan bagian dari uang negara. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka pemberian Dana Tali Asih telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada tunjangan kesehatan tidak terbukti, maka dalam hal ini kerugian negara yang timbul dalan perkara ini adalah sebesar Rp. 386.000.000 Ad. 5 Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengatur tentang dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Yang melakukan tindak pidana (plegen), adalah mereka yang secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Pembuat pelaksananya disebut dengan pleger. Seseorang dikatakan pleger, apabila perbuatannya memenuhi memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi seorang pleger dalam melakukan perbuatannya atau untuk mewujudkan suatu tindak pidana diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun secara fisik. 234 Yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (doen plegen) adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalan tangannya, apabila orang lain itu 234

Adami Chazawi, Percobaan dan Penyertaan, (Jakarta;Raja Grafindo Persada), 2002, hal 85 (Selanjutnya disebut buku III) Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan atau karena tanggung jawab yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh adalah : a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya b. Orang lain itu berbuat : 1. tanpa kesengajaan 2. tanpa kealpaan 3. tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan : a

yang tidak diketahuinya

b

karena disesatkan

c

karena tunduk pada kekerasan 235

Yang turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen), artinya seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu, mereka betsama-sama melaksanakan delik. Seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana apabila terdapat unsur inisiatif bersama. 236 Sedangkan yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (uitlokken), artinya dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara limitatif disubut dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, yang biasa disebut sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Syarat-syarat pembujukan adalah sebagai berikut : a. Harus terdapat seseorang yang menggerakkan (membujuk) orang lain 235

Ibid, hal 88 (Selanjutnya disebut buku III) Schaffmeister, Hukum Pidana, (Yogyakarta:Liberty),Cetakan Pertama, 1995, hal 255258 (Selanjutnya disebut buku II) 236


untuk melakukan tindak pidana (pelaku intelectualis) b. Harus dipergunakan daya upaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayai 1 ke 2 c. Harus terdapat orang lain yang dengan upaya tersebut dapat dibujuk atau digerakkan dan orang tersebut harus memiliki kemampuan bertangging jawab d. Orang lain yang dibujuk harus mempunyai kehendak (niat) untuk melakuakan tindak pidana sebagai akibat langsung dari bujukan tersebut e. Orang lain itu harus melakukan tindak pidana, terhadap tindak pidana mana ia dibujuk atau digerakkan. 237 Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah : Dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut umum diketahui peranan yang dimaksud oleh Penuntut umum yang dilakukan oleh seorang terdakwa kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dari uraian dakwaan Penuntut umum terlihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kualitas yang sama yaitu sebagai mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Dari uraian fakta-fakta yang telah diungkapkan pada unsur-unsur sebelumnya terlihat bahwa penyusunan anggaran DPRD Kabupaten Batang dimulai dengan adanya Draft Rask DPRD Kabupaten Batang, dimana pada saat Terdakwa II memerintahkan kepada Sekwan agar dianggarkan dana untuk Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih. Sebelum membuat draft RASK DPRD Kabupaten Batang untuk tahun anggaran 2004 Sekwan terlebih dahulu 237

HAK Mochamad Anwar, Beberapa Ketentuan UmumDalam Buku Pertama KUHP , (Bandung:Alumni), 1982, hal 33 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

berkonsultasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan akhirnya pada draftt Rask DPRD Kabupaten Batang untuk tahun anggran tahun 2004 memuat adanya anggaran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per bulan dan Dana Tali Asih sebesar Rp. 387.000.000. Dari keterangan Saksi sebelumnya juda didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 17 November 2003 telah diadakan rapat oleh panitia khusus yang agendanya membahas tentang Dana Tali Asih. Hal penting yang terunkap dalam rapat Panitia Khusus itu antara lain menerangkan bahwa dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus, dimana yang membuka rapat adalah terdakwa I HM Azis Bin Moh. Ali kemudian diserahkan kepada Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah. Dalam rapat Panitia Khusus tersebut tidak ada dibahas mengenai dasar pemberian atau payung hukum dari pemberian dana Tali Asih. Dalam rapat tersebut yang dibahas hanyalah mengenai nominal yang akan diterima oleh Pimpinan dan Dewan. Nominal yang disepakati pada saat rapat panitia khusus tersebut adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000, nominal tersebut adalah sesuai dengan draft yang telah ada, yang sebelumnya telah dibuat oleh Sekwan. Dimana pada saat itu semua anggota Panitia Khusus menyetujui hasil rapat mengenai Dana Tali Asih tersebut dan dibuatkan laporan hasil rapat panitia khusus yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa. Laporan Pansus mengenai Dana Tali Asih kemudian dibawa kembali pada rapat paripurna intern dewan dan pada rapat tersebut semua anggota dewan setuju pada dana Tali Asih Purna Bakti. RASK tersebut kemudian dikirim ke Panitia


Anggaran Eksekutif yang memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 387.000.000. Melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang telah ditetapkan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggran 2004 yang didalamnya juga memuat adanya Dana Tali Asih. Berdasarkan keterangan Saksi terdahulu didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Mei 2004 semua anggota DPRD Kabupaten Batang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima Dana Tali Asih yang besarnya adalah sama dengan rincian yang terdapat dalam draft RASK. Berdasarkan keterangan Saksi (24) juga didapat suatu fakta hukum bahwa keputusan yang diambil dalan rapat Panitia Khusus adalah dilakukan dengan jalan musyawarah, dimana pada saat itu seluruh anggota Panitia Khusus sepakat tentang adanya Dana Tali Asih. Oleh karena itu tanggung jawab atas hasil rapat tersebut adalah bukan hanya tanggung jawab Terdakwa I dan II tapi merupakan tanggung jawab bersama. Dari keterangan Saksi terdahulu juga didapat fakta hukum bahwa hasil Pansus mengenai Dana Tali Asih yang dibawa pada Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai APBD Kabupaten Batang adalah keputusan Dewan. Artinya semua Anggota DPRD Kabupaten Batang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat akan hal tersebut. Dari uraian fakta-fakta diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memegang peranan yang penting atas masuknya Dana Tali Asih dalam Anggaran DPRD Kabupaten Batang tahun anggaran 2004. peran tersebut dapat dilihat mulai dari penyusunan draft RASK, rapat panitia khusus, rapat paripurna intern DPRD sampai rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang untuk


penetapan APBD Kabupaten Batang yang kesemua rapat dipimpin oleh Terdakwa I dan dilanjutkan oleh Terdakwa II. Berdasarkan uraian fakta diatas maka dapat dilihat bahwa dalam hal masuknya Dana Tali Asih dalam Anggaran DPRD Kabupaten Batang tahun anggaran 2004 yang bertanggung jawab bukan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan termasuk juga seluruh anggota Panitia Khusus. Dengan demikian berarti unsur turut serta melakukan tindak pidana atau yang sama pengertiannya dengan yang dilakukan bersama-sama dalam perkara ini adalah terbukti. Ad. 6 Yang Merupakan Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Pasal 65 KUHP berbunyi pada gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya hanya satu hukuman saja. Pasal 66 berbunyi pada gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkanlah bagian tiap-tiap tindakan itu satu hukuman, akan tetapi lamanya hukuman itu secara bersama-sama tidak boleh melebihi lamanya hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiga. Berbicara

mengenai gabungan

tindak

pidana

berkenaan dengan

pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang Hakim terhadap tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang dilarang yang perkaranya telah diserahkannya untuk diadili secara bersamaDewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

sama. 238 Dalam surat dakwaaanya Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut umum melakukan dua perbuatan yaitu menerima secara tunai bantuan kesejahteraan/kesehatan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah; memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD oleh penuntut Umum dianggap melanggar Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah. Sebagaimana yang telah diuraikan ternyata perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima secara tunai bantuan kesejahteraan / kesehatan ternyata tidak memenuhi salah satu unsur pokoknya yaitu “ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan demikian hanya satu perbuatan saja yang terbukti secara sah dan menyakinkan yaitu memasukkan dana tali asih kedalam tunjangan khusus dan diterimakan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD. Oleh karena yang terbukti hanya satu perbuatan saja, maka perbuatan dalam Pasal 65 KUHP harus diabaikan. 2. Dakwaan Subsidair Unsur-Unsur Yang Terdapat dalam Dakwaan Subsidair a. Setiap orang b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

238

P.A.F Lamintang, Op. Cit, hal 672


c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan d. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara e. Yang dilakukan secara bersama-sama f. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri Dalam Dakwaan Subsidair hanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saja yang akan dibahas karena unsur-unsur yang lain telah dibahas pada sub bab Analisa Terhadap Dakwaan Primer. Ad. 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 239 Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah :

239

R. Wiyono, Op. Cit, hal 38


Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo menerangkan atas perintah Terdakwa II dalam draft RASK Kabupaten Batang tahun 2004 agar dianggarkan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per orang per bulan dan Dana Tali Asih Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam Draft RASK DPRD Kabupaten Batang telah dianggarkan adanya dana untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.500.000 dan 41 Anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000. Mengenai Dana Tali Asih dibahas dalam rapat Panitia Khusus dimana anggota Panitia Khusus adalah juga merupakan anggota panitia Anggaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para Saksi di pengadilan, yaitu : Saksi (2) Drs. Tuchwad dan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin serta dihubungakan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, menerangkan bahwa dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus, dimana yang membuka rapat adalah terdakwa I HM Azis Bin Moh. Ali kemudian diserahkan kepada Terdakwa II H. Solichin Bin


Abdullah. Dalam rapat Panitia Khusus tersebut tidak ada dibahas mengenai dasar pemberian atau payung hukum dari pemberian dana Tali Asih. Dalam rapat tersebut yang dibahas hanyalah mengenai noninal yang akan diterima oleh Pimpinan dan Dewan. Nominal yang disepakati pada saat rapat panitia khusus tersebut adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000, nominal tersebut adalah sesuai dengan draft yang telah ada, yang sebelumnya telah dibuat oleh Sekwan. Dimana pada saat itu semua anggota Pansus sepakat tentang Dana Tali Asih tersebut. Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, dan Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan II membuktikan bahwa laporan pansus mengenai dana tali asih kemudian dibawa kembali pada rapat paripurna intern dewan dan pada rapat tersebut semua anggota dewan setuju pada dana Tali Asih Purna Bakti. Mengenai Tunjangan Kesehatan dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran akan tetapi tidak dibahas secara rinci, hanya mengikuti apa yang sudah ada dalam draft yang telah dibuat olek Sekwan termasuk nominalnya dan disepakati besarnya adalah Rp. 500.000 dan dibayarkan setiap bulan. Hal ini merupakan keterangan dari Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo,Saksi (5) Eko Widiyanto, Saksi (8) Soetadi, SH,MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan,


Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M. Ali Ibrahim dan Saksi (45) Drs Abdul Sukur Bin Mawardi,serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK unit DPRD Kabupaten Batang tahun anggran 2004 tanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK tersebut telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif yang memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 387.000.000 Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 Tentang APBD Kabupaten Batang dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK) unit DPRD Kab .Batang priode 1999-2004

telah

dianggarkan

dengan

nama

Tali

Asih

Purna

Bhakti

keseluruhannya sebesar Rp. 387.000.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan juga dianggarkan Tunjangan Kesjahteraan / Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ; Saksi (1) Nur Suhartiyah, Saksi (2) Drs. Tuchwad, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Sisworo, Saksi (6) Toni Adi Bin Wahadi, Saksi (7) Parwito A.G Bin Amat Gansar, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (10) Anta Masyhadi Bin Iskandar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (14) Istiana Bin H. Rachono, Saksi (15) H.M Helmi Asror, SH.CN Bin H.A Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (19) Sodikin Bin Mokhlas, SH, SIP, Saksi (20) Moch. Sodikin Bin Rojichun, Saksi (21) Ir. Tri Agus Wiyono Bin HM Munaryo, Saksi (22) Subardi, ST bin Zaenal Abidin, Saksi (24) Mustofa Bin Suari, Saksi (29) Moh. Nur Imanullah Bin H. Mundakir, Saksi (30) Rochmani Bin Daram, Saksi (34) Bambang Priambodo, Saksi (35) H. MA. Abdul Mannan Bin Achmad,


Saksi (36) Dra. Farida Binti HA. A. Wastari, Saksi (37) Subandi Bin Muin, Saksi (39) Drs. Burhanudin Wahab Bin HA Wahab, Saksi (40) Bambang Margono Bin Toto Sudarsono, Saksi (41) Moh. Rachmat Bin H. Kasan, Saksi (42) Ahmad Muzakim Bain Karnadi, Saksi ( 45) drs Abdul Sukur Bin H. Mawardi dan Saksi (46) Subchan Efendi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan serta bukti berupa Daftar Penerimaan Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang telah menerima dan Tali Asih, dengan rincian Terdakwa I HM. Azis Bin Moh. Ali mendapat Rp. 10.000.000, Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah dan DR. Asrori sebagai Wakil Ketua mendapat Rp. 9.500.000 dan Anggota DPRD lainnya masing-masing mendapat Rp. 8.500.000, sehingga total seluruhnya Rp. 386.000.000. Selain menerima dana Tali Asih Pimpinan, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD Batang juga telah menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per bulan, hal ini dikuatkan dengan bukti berupa Tanda Terima Penerimaan Tunjangan Kesehatan terhitung sejak January hingga Agustus 2004. Dalam Perda Kabupaten Batang No 1 Tahun 2004 tentang APBD disebutkan bahwa setiap anggota dewan berhak untuk meneriman Tunjangan Kesehatan dan Dana Tali Asih sehingga pengangaran dana untuk Tunjangan Kesehatan yang dibayarkan dalam bentuk tunai dan Dana Tali Asih adalah sah. Tetapi dalam hal ini Perda Kabupaten Batang No 1 Tahun 2004 itu tidaklah berdiri sendiri tetapi haruslah tetap merujuk pada Perda sebelumnya yaitu Perda Kabupaten Batang No 18 tahun 2003. Dimana dalam Perda tersebut disebutkan :


1. Pasal 59, bahwa penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

2.

a.

Uang Representasi

b.

Uang Paket

c.

Tunjangan Jabatan

d.

Tunjangan Komisi

e.

Tunjangan Khusus

f.


Pasal 66 menyebutkan : Ayat (1), untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota diberi tunjangan kesehatan Ayat (2), besarnya tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi Dari uarian fakta diatas dapat dilihat bahwa antara Perda Kabupaten

Batang No. 1 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Batang No. 18 Tahun 2003 terjadi perbenturan. Akan tetapi jika dilihat dari cara pembuatan peraturan Perundang-undangan maka materi antara kedua perda tersebut tidaklah boleh saling bertentangan tetapi harus selalu merujuk pada Perda Kabupaten Batang No. 18 Tahun 2003. Jika dilihat dari presfektip Perda Kab Batang No. 1 tahun 2004 tentang APBD perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah sah, namun ternyata penganggaran Tali Asih Purnabhakti dan Tunjangan Kesehatan ke dalam Perda Kab Batang No. 1Tahun 2004 tentang APBD tidak didasarkan


hukum (rechtmatigheid) karena bertentangan dengan Perda Kab Batang No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya dijadikan pedoman dengan demikian pada akhirnya perbuatan hukum (recht handeling) berupa penganggaran dan penerimaan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Tunai dan Tali Asih Purnabhakti adalah menjadi tidak sah. Dengan demikian pada saat Pimpinan dan anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004 menerima dana Tunjangan Kesehatan setiap bulan dan Tali Asih Purna Bhkati pada tanggal 15 Mei 2004, maka pada saat itulah mereka telah memperoleh untung dari penerimaan tersebut. Dari uraian fakta-fakta tersebut terbukti pula selaian Terdakwa I dan II memperoleh untung memperoleh Tunjangan Kesehatan dan tali Asih Purna Bhakti juga ikut memperoleh untung orang lain yaitu Anggota DPRD Kab Batang priode 1999-2004. Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini terbukti. Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memilik i kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Kewenangan yaitu “ serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik” sedangkan yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan dari pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. 240 Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. 241 Berikut akan diuraikan mengenai tugas dan wewenangan, hak dan fungsi DPRD, adalah sebagai berikut : Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut : a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 240 241

Ibid, hal 39-40 Ibid, hal 38


pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i.

membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j.

melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 242 Sebagai pelaksana pemerintah di daerah, DPRD memiliki 3 fungsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu : 243 1. Fungsi Legislasi. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi peratruan daerah 242 243

Pasal 42 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah T.A. Legowo dkk, Op. Cit, hal 240


(Perda) di tingkat Provinsi untuk DPRD Provisnsi yang dibahas bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dibahas bersama Bupati/Walikota. 2. Fungsi Anggaran Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyusun dann menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan DPRD. 3. Fungsi Pengawasan. Yang dimaksud fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka fakta hukum yang menguatkan unsur pasal ini adalah : Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti, yaitu : Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo menerangkan atas perintah Terdakwa II dalam draft RASK Kabupaten Batang tahun 2004 agar dianggarkan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 per orang per bulan dan Dana Tali Asih Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam Draft RASK DPRD Kabupaten Batang telah dianggarkan adanya dana untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000 perbulan dan Tali Asih Purna Bhakti dengan rincian Ketua


mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.500.000 dan 41 Anggota masing-masing mendapat Rp. 8.500.000. Mengenai Dana Tali Asih dibahas dalam rapat Panitia Khusus dimana anggota Panitia Khusus adalah juga merupakan anggota panitia Anggaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para Saksi di pengadilan, yaitu : Saksi (2) Drs. Tuchwad dan Saksi (7) Parwito AG Bin Amat Gansar, Saksi (12) Purwanto Bin Abdulah, Saksi (13) Imam Teguh Raharjo Bin Waspari, Saksi (15) HM Helmi Asror, SH. CN Bin HA Asrori, Saksi (16) Sunarto Bin Tarori, Saksi (17) Untung SIP Bin Kadir, Saksi (18) Drs. H. Soekandar Bin Kasan, Saksi (24) Mustofa Bin Suari dan Saksi (46) Subchan Efendi Bin Samsudin serta dihubungakan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, menerangkan bahwa dana Tali Asih dibahas oleh Panitia Khusus, dimana yang membuka rapat adalah terdakwa I HM Azis Bin Moh. Ali kemudian diserahkan kepada Terdakwa II H. Solichin Bin Abdullah. Dalam rapat Panitia Khusus tersebut tidak ada dibahas mengenai dasar pemberian atau payung hukum dari pemberian dana Tali Asih. Dalam rapat tersebut yang dibahas hanyalah mengenai noninal yang akan diterima oleh Pimpinan dan Dewan. Nominal yang disepakati pada saat rapat panitia khusus tersebut adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000, nominal tersebut adalah sesuai dengan draft yang telah ada, yang sebelumnya telah dibuat oleh Sekwan. Dimana pada saat itu semua anggota Pansus sepakat tentang Dana Tali Asih tersebut. Keterangan Saksi (1) Nur Suhartiyah, SH, Saksi (2) Drs. Tuchwad D Masud dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Suworo,Saksi (5) Eko


Widiyanto, Saksi (8) Soetadi, SH,MM Bin Suparman, Saksi (9) Drajat Himawan, Saksi (11) H. Imam Nugroho, S.Sos Bin M. Ali Ibrahim dan Saksi (45) Drs Abdul Sukur Bin Mawardi,serta dihubungkan dengan barang bukti berupa RASK unit DPRD Kabupaten Batang tahun anggran 2004 tanggal 20 November 2003 terungkap bahwa RASK tersebut telah dikirim ke Panitia Anggaran Eksekutif yang memuat alokasi anggaran untuk Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 270.000.000 dan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 387.000.000 Saksi (1) Nur Suhartiyah, Saksi (2) Drs. Tuchwad, Saksi (3) Daryono, SH Bin Yatiman dan Saksi (4) Neny Guritnowati, SE Binti Sisworo menyatakan bahwa sejak January hingga Agustus 2004 Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan telah menerima dana tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan secara tunai bersama- sama dengan pembayaran gaji dan Dana Tali Asih yang rinciannya adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000. Keterangan Saksi diatas dikuatkan lagi oleh keterangan dari Saksi-saksi lain yaitu para anggota DPRD serta dihubungkan dengan bukti berupa tanda terima Tunjangan Kesehatan dan bukti berupa tanda terima Penerimaan Dana Tali Asih menegaskan bahwa Anggota Dewan Periode 1999-2004 sejak January hingga Agustus 2004 telah menerima dana tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000, yang dibayarkan secara tunai bersama- sama dengan pembayaran gaji dan Dana Tali Asih yang rinciannya adalah Ketua Dewan mendapat Rp. 10.000.000, Wakil Ketua Dewan mendapat Rp. 9.500.000 dan tiap-tiap Anggota Dewan mendapat Rp. 8.500.000.


Dari keterangan semua Saksi-saksi dalam perkara ini dan Pengakuan Terdakwa

I

dan

II

dan

berdasarkan

Surat

Gubernur

Jawa

Tengah

No.170/131/1999 tanggal 31 Agustus 1999 terungkap bahwa Terdakwa I H.M. Azis Bin Moh. Ali menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode Tahun 1999 s/d 2004 dan Terdakwa II H. Sholichin Bin Abdullah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang periode tahun 1999 s/d 2004. Mengenai hak-hak keuangan DPRD sejak awal telah diatur pada pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan “Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku”. Tindak lanjut dari Pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 tersebut terlihat pada pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan ”Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah” selanjutnya untuk memenuhi amanat dari Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 25 tahun 1999 tersebut maka di Kabupaten Batang ditetapkan Perda No. 18 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada akhirnya sebagai realisasinya terbitlah Perda Kab Batang No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab Batang. Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah secara lengkap mengatakan “Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :


a. Uang representasi b. Uang paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Komisi e. Tunjangan Khusus f.

Tunjangan perbaikan penghasilan

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah mengatakan ; 3.

Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan,kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan kesehatan ;

4.

Besarnya Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ; Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) khususnya huruf g UU No.22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan “DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD “ dan ayat (2) mengatakan “Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD”. Dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas mulai dari penyusunan RASK, pengiriman RASK pada Panitia Anggaran Eksekutif, munculnya Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD, adanya DASK sampai penerimaan tunjangan kesejahteraan / kesehatan dan Dana Tali Asih menurut Majelis Hakim adalah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan DPRD dibidang anggaran dan keuangan.


Dari uraian fakta-fakta diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memegang peranan yang penting atas masuknya Dana Tali Asih dalam Anggaran DPRD Kabupaten Batang tahun anggaran 2004. Peran tersebut dapat dilihat mulai dari penyusunan draft RASK, rapat panitia khusus, rapat paripurna intern DPRD sampai rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang untuk penetapan APBD Kabupaten Batang yang kesemua rapat dipimpin oleh Terdakwa I dan dilanjutkan oleh Terdakwa II. Hal ini dikarenakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta anggota Pansus lainnya muncul dari Jabatan yang disandang oleh mereka. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan II bersama-sama dengan anggota Panitia Khusus lainnya yang telah mengalokasikan dan menerima Tali Asih Purna Bhakti menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 59 Perda Kab Batang No. 18 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah, oleh karena Tali Asih Purna Bhakti menurut Pasal 59 tersebut tidak / belum diatur menjadi bagian dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kab Batang priode 1999-2004. Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan yang telah dialokasikan dan diterima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gaji setiap bulannya oleh Terdakwa I dan II bersama dengan anggota DPRD Kab batang priode 1999-2004 bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perda Kab Batang No.18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah. Oleh karena secara jelas pasal 1 ayat (2) Perda tersebut telah menentukan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan ansuransi dan bukannya diberikan secara tunai setiap bulannya.


Dengan demikian didalam kedua hal tersebut yaitu penganggaran Tali Asih Purnabhakti dan peralihan peruntukan Tunjangan Kesehatan yang seharusnya dalam bentuk premi ansuransi menjadi penerimaan tunai merupakan suatu bentuk

perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

Terdakwa I dan Terdakwa II baik sebagai pimpinan dewan maupun sebagai pimpinan Panitia Khusus anggaran dewan. H. Amrah Muslimin mengungkapkan sehubungan dengan Tanggung jawab pejabat mengatakan “Dalam hubungan ini dikemukakan bahwa subjek dalam hukum Administrasi, yaitu “jabatan” tidak dapat dituntut pidana karena subjek yang abstrak tidak mungkin berbuat kesalahan.Yang dapat melakukan perbuatan pidana dan kesalahan adalah pemegang jabatan (de ambtsdrager), jadi pejabat yang meyimpang /menyeleweng dari tugasnya dan dapat dituntut baik administratif maupun secara pidana dan perdata. 244 Ahli Isharyanto dalam persidangan berpendapat seorang pejabat Tata Usaha Negara jika bertindak maka harus ada tanggungjawab administrasi yang berujung pada adanya sanski administrasi dan tanggung jawab publik yang dapat berwujud sanksi pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair adalah terbukti.

244

H.Amrah Muslimin Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, (Bandung:Alumni),1985, hal 18 Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut : a.

Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957

b.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / 013 /Peperpu/013/1958,

Tentang

Pengusutan,

Penuntutan,

dan

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda c.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 Tahun 1960)

d.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( LN. 19 Tahun 1971)

e.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 tahun 2001

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dirumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dimana Kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 2 dan Pasal 3. Dari unsur subyektif yang terdapat dalam kedua pasal

tersebut,

kita

dapat

melihat

bagaimana

sebenarnya

konsep

prertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan konsep pertangggungjawaban pidana dalam hukum pidana umum. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3, kita dapat melihat adanya unsur kesalahan yaitu didalam rumusan Pasal 2 memang tidak ada menyebut secara langsung unsur “dengan sengaja”, teatapi sebenarnya dalam pasal tersebut secara tersirat menyebut unsur “dengan sengaja”. Sedangkan dalam rumusan Pasal 3, unsur dengan sengaja tergambar secara jelas dalam rumusan pasal tersebut yaitu “…dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, dan bentuk kesengajaan seperti ini disebut dengan kesengajaan sebagai maksud.

2. Pada kasus korupsi yang terjadi di DPRD Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, dimana terdakwa dalam kasus ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Batang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan : c. Primair Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.


d. Subsidair Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kasus korupsi yang terjadi di DPRD Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2008. Dimana para Terdakwa diyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000. Para Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti, Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000 dan Terdakwa II sebesar Rp. 9.500.000. Berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim yang mengadili kasus korupsi tersebut Dakwaan Primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umun adalah tidak terbukti. Hal ini dikarenakan ada satu unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang tidak terbukti, yaitu unsur “ Melawan Hukum”. Sedangkan Dakwaan Subsidairnya adalah terbukti.


Hasil analisa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umum keduanya adalah terbukti. Hakim yang mengadili perkara ini kurang jeli dalam melihat fakta-fakta hukum yang ada, khusunya terhadap unsur “Melawan Hukum”. Akibatnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak memberikan kepastian hukum. Jika dilihat dari segi keadilan hukum, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim kepada para Terdakwa kurang memberikan keadilan hukum. Putusan yang dijatuhkan terlalu ringan. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti. Jika saja hakim lebih cermat menggali unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2, putusan yang dijatuhkan dapat lebih memberikan keadilan hukum. Dari segi kemanfaatanpun, putusan yang dijatuhakan kurang memberi manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku korupsi itu sendiri. Sanksi yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tentunya kurang memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri dan tidak memberikan efek yang menakutkan bagi masyarakat.

B. Saran Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah : 1. Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga pada akhrinya


vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidan korupsi. 2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan pengawasan atau kontrol terhadap segala hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal penggunaan Uang Negara. Hal ini bukan merupakan suatu pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk menekan angka korupsi. 3. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang membantu Pemerintah Pusat untuk menjalankan kewengannya didaerah untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya wakilwakil rakyat yang duduk di daerah harus orang yang mampu untuk mewujudkan kersejahteraan rakyat, selain itu juga harus didukung oleh pendidikan yang cukup, misalnya Strata 1.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. Campell, Black Henry, 1983, Black’s Law Dictionary With Pronunciations. West Publishing. Chaerudin, dkk, 2008, Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama, Bandung. Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Chazawi, Adami, 2005, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing, Jawa Timur. Chazawi, Adami, 2005, Percobaan dan Penyertaan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Emong, Sapardjaja Komariah, 2003, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia. Alumni, Bandung. Gunawan, Markus, 2008, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif DPR, DPRD, DPD. Visi Media, Jakarta. Hamdan, M, 2005, Tindak Pidana Suap dan Money Politics. Pustaka Bangsa Press, Medan. Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hartanti, Evi, 2002, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta. Hatrik, Hamzah, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana, Jakarta. Hornby, AS, 1963, The Advanced Leaner Dictionary of Current English. Oxford University Press, London. Lamintang, PAF, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Dewi Yuliany Saragih : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dprd Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 1999-2004, 2009. USU Repository © 2009

Legowo, TA dkk, 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945. FORMAPPI dan AUSAID, Jakarta. Lopa, Baharudin, 1992, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. Loqman, Loebby, 1991, Beberapa Ikhwal Dalam UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Datacom, Jakarta. Marriam, Webster A, 1985, New International Dictionary. G & C Marriam Publishers , Springfield Mass, USA. M, Chalmer David, 1975, Encyclopedia Americana. Americana Corporation, New York. Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta. PIDI, 2007, Tindakan atau Kebijakan Yang Dianggap Korupsi. Pusat Info Data Indonesia, Jakarta. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Mandar Maju, Bandung. Saleh, Roeslan, 1987, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana. Aksara Baru, Jakarta. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sianturi, SR, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Alumni, Jakarta. Soekamto, Soerjono, 2004, Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti dan Tjitrosodibio, 1973, Kamus Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta. Suyatno, 2005, Korupsi Kolusi Nepotisme. Pusaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wiyono, R, 2006, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta.


Yahya Harahap, M, 1986, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini, Jakarta. Yunara, Edy, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Zainal Abidin Farid, A, 1995, Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta. B. Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) C. Internet http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf http://paksis.files.wordpress.com/2008/01/klb-korupsi.doc http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi http://www.dprdbekasikota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id =28&Itemid=47


PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE S K R I P S I

Recommend Documents