Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
ftadar Bali
PRAIURU
Gaji Ngadat Tiga Bulan PANTUN Bupati Badung Nyoman Giri prasta ,,ikan lele ikan mujaiq, tidak bertele-tele langsung cair', tampaknya belum sesuai praktiknya. Buktinya belakangan iniiejum_ lah Kelian Banjar Adat, Kelian Desa Adat daripekasehatau kelian.subak di Badung mengeluh lantaran sudah tiga bulan ini belum menerima honor dari pemkab Badun[. Salah satu Kelian Adat di Kecamatan Mengwi yang enggan disebut namanya mengakui, bahwa pencairin hbnor mereka
belum dikeluarkan hingga bulan April ini alias ,ditahan,' di desa karena pihak desa tidak berani mencairkan honor
,
i
I
mereka. "Sampai April ini gaji kami belum eair. IGtanva kalau
mau dap€t gaji, harus memb.uat kegratan lengkap depgan laporan dan dokumentasinyai ' sesal pria yang belasan tahun ngayah dr salahsatu banjar di fecamatan Mengwi, kemarin. Sementara Kepala Badan pemberdayaan MaJvarakat Desa
dan Pemerintahan Desa (BpMD-pD) Badung putu Gede
Sridanambnjelaskan, memang masih ada kelian banyar adat, kelian desa adat dan kelian subak yang belum menerima honor. Sebab para prajuru nonor. prajuru-yang yang belum mendapat iendapat honor ini karena belum rnengumpulkan bukti ke gi atan nya ke desa. r "Memang ini menjadi masalah. Karena dulu kan desa
adat dapat dana gelondongan, sedangkan sekarang dana hanya untuk desa dinas saja. Iadikegiatan adai wajib dalam bentuk kegiatan," pungkasnya. (dwi/yor)
Edisi
Hal
: \<-q/N\,f . tot {'Psr ao\t" .z3
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali grrt ftnq
I
Bali Post Klian Banjar\/ Ir1 Honor T7l' dan Klian Desa Ngadat IVfangupura (Bali Post) i Perangkat desa yang ada di desa adat maupun banjar adat serta klian subak di Kabupaten Badung gigit jari. Pasalnya, sebagian dari prajuru adat ini hingga bulan April ini belum menerima honor dari pemerintah setempat. Alhasil, mereka harus mendanai atau membiayai sendiri o$erasional kegiatan adat di wilayahnya. i Informasi yang diperoleh, lambatnya pembayaran honor ini lantaran pihak desa tidak berani mencairkan. Sebab, unttrk mendapat honor, prajuru adat wajib mengumpulkan bukti kegiatan berupa daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Jika tidak ada itu, maka honor tidak bisa cair. Di sisi lain, prajuru adat yang sudah terbiasa menerima gaji bulanan, kesulitan untuk melengkapi syarat tersebut. Aturan baru agar ada dokumen kegiatan sangat menyulitkan paraprojuru adat. Sebab, prajuru adat tidak terbiasa mpmbuat dokumentasi dan laporan kegiatan. I Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemi:rintahan Desa (BPMD-PD) Badung Putu Gede Sridana ydng ditemui, Rabu (13/4) kemarin, membenarkan beberapa klian banjar adat, klian desa adat dan klian subak belum mbnerima honor, "Para prajuru yarrg belum mendapat honor ini karena belum mengumpulkan bukti kegiatannya ke desa." ungkapnya. Menurutnya. honor berdasarkan kegiatan inilah yang mpmbuatproTuru adat kesulitan. Sebab, mereka tidak terbi{sa dengan urusan administrasi. Di bagian lain, aturan mlwajibkan pemberian honor untukprojrzru adat berdasarkqn kegiatan, tidak lagi dalam bentuk dana gelondongan. "Jf,di, sekarang ada aturan baru. Honor cair kalau ada k{iatan. Mereka wajib mengumpulkan daftar hadir dan fo{o kegiatan. Inilah masalahnya. Dulu kan desa adat dapat darra gelondongan, sedangkan sekarang dana hanya untuk desa dinas saja. Jadi, kegiatan adat wajib dalam bentuk kegiatan," terangya. Kendati demikian, Sridana mengaku sudah memerintahkan para perbekel untuk membantu para klian banjar adat, klian desa adat. termasuk klian subak untuk membuatkan
dokumen kegiatan, sehingga honor-honornya bisa cair. "Agar bisa cair, kami sudah minta perbekel membantu. Sekarang sebagian besar desa sudah cair kok," tegasnya. Bagi desa yang belum memberikan honor kepada prajuru adft. pejabat asal Denpasar ini meminta perbekel melalui pe{angkatnya segera memproses. "Bagi yang belum, kami
su{ah minta dipercepat. Syaratnya gampang, administrabinya lengkapi dulu, kemudian honor segera cairkan,"
katanya seraya menambahkan, semua kegiatan adat seperti rapat, n,gayah di pura, acara po,wiwaltan dan lainnya bisa dipakai sebagai dokumen kegiatan. (kmb27)
Edisi
Hal
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Kasus Du$aan Korupsi Beasiswa Stikes-$titna
Mantan 'r dikporabudpLr pahkan ke KeJari s Dua
dalan kasus isdikporabudpar ldikporabudpar Jembrana yang menjadi tersangka dalam Sekolah Tinggi iswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) dan Sekolah' rsiswa (L314\ kemarin, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri a (Stitna), Rabu (L314')
yang ditangani Kejati Bali ini juga menjerat mantan'Bupati
Pelimpahan kasus
II ini, juga mendata
tersangka Nyoman S AA Putrayasa yang ditahan di Lapas Termasuk, Winasa
tahap ketiga tersangka datang, pedui nyidik melakukan penyerahan di dan b6rkas ke tim JPU.n
n.
masih
penjara menjalani hukum terkait korupsi pabri kompos di Rutan Negara.
Pelimpahan dilakukan Penyidik Kejati BaIi dikoordinir I Gede Srrardana di ruangan Kasi Pidsus Kejari Negara. Setelah
Kasi Pidsus Kejari Negara, Suhadi kepada wartawan men-
gatakan tim JPU.didominasi jaksa dari Kejati Ba'Ii, tetapi jaksa dari Kejari juga dilibatkan.
Dengan dilimpahkan kasus
ini, kedua tersangka yang juga
mantan Kadis Dikporapdrbud ini akan dialihkan penahanan di
,!"
Edisi
Hal
: \A APRIU }O16 \2
Rutan Negara. Dijelaskan, kasus beasiswa Stiles/Stitna ini terjadi t'ahun 2009 dan 2010 lalu. Dana beasiswa diberikan kepada sejum-
lah mahasiswa Stitna dan Stikes yang tidak sesuai persyaratan seperti batasan indeks prestasi (IP). Sejumlah mahasiswa di dua
sekolah tinggi itu menerima beasiswa kendati tidak memenuhi syarat sehingga negara dirugikan sekitar Rp 2 miliar. (kmb26)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \;- grlr ft4'
.r.
Bali Post Kasus Korupsi Dana Punia
IHDN W
Ado Dua,SK, Tulis Tongan dan.Diketik ',*IS.US korupsi dana punia saksi lainnya. Kuasa hukum prof. Titib,"Wry"" g.gi."ti mahasiswa baru di Inititut Hindu Dharna Neeeri (IHD^I) mengata\an tit"""v"-iiirl Denpasar, mulai -memeriksa b;;;;L"ikr" r.";."."g^" saks-i penting. Bahkan, saksi karena sakit. "Beliau *""silumahkota sang rektor (mantan) mi migrain y";; il;;;;;ffi pun sedianya diperiksal Rabu pada 'pendel8i"utt,^ in[atan (13/4) kemarin. Namun-,--P-rof. dan kelumput r". i""s i.."il Titib, mantan Rektor IIIDN, pa{a ingatannya. Dulu di ltu itu batal bersaksi untuk ter- Lapas x"tofrou".'"t[;"f dakwa Dr' Praptini karena dan beberap" r."u op"i-" .-*- Ji sedang rumah sakii,"
*
sakit.
mantan pembantu Rektor I
'c"a" lH?N, Di muka persid.angan,
n"i*Tii"p"tr"
*""-
gaku bahwa selama proses ienerimaan mahasiswa baru iar,rrr, 201 1, dirinya tidak pernah t""ri["t. li^-j'u!a tidak ier.rah -""e"."Iku,if,?asi.*a mahasiswa baru. ,,selama pak
itiil *"":rtui."rl[.1'""tto", saya tidak pernah terlibat ;;i; k;;;"itiu" i"r,""i_.^,,
"j;;"fi sidang Lahasiswa baru. Terkait dana Meski demrkian, . Dalam .ti4"ls -yanLdipimpin majelis hakim Dewa terus dilanjuttur. tu*"^ p.,.ria, saya tidak tahu apa suardhita itu, Prof. Titib mem- saksi lainny_a selain mantan "di pun,,, katanya. o 'bawa surat keterangan sakit. Rektor tadi."Sa[i y;e'JihJK"tiku ditanya ketua majelis Majelis hakim prrolkhirnya irtan aaal"n c"a,i n"?i^ eJl hakim soal punguran membatalkan aqenda kes- putra, dosen IHD_N yans-:"g" i"rru punia adanya pada saat dirinya aksian Prof. Titib-dan hanya -u"ii" n"tb_r IHriN, ?;;3; ienjabatsebagairektor,Rudia m:ndgns]kanketerangandua IHDN Made Reda"; ;;l"k; lengatakan, i""rrut ,o"*rrrr_ gut dana punia, namun sifatnya
sukarela dan itu pun tanpa
mengeluarkan surat keputusan (SK). "Semasa saya menjabat
sebagai rektor, dana punia tidak pernah di-SK-kan. Tapi,
pernah memungut dana punia. Dananya untuk keperluan keagamaan seperti odalan di pura atau kegiatan keagamaan lain. Dananya diurus oleh suka duka di !amp,us. Dana punia sifatnya
sukarela, nominalnva tidak
bisa ditentukan," ujainya.
Soal_adanya dua SK yang muncul dengan nomor yang sama namun isinya berbeda, Rudia tidek membenarkan hadirnya dua SK tersebut. 'Adanya dua SK dengan_nomor yuttg
Edisi Hal
:
fa6,., 2
, \ ttr A? R\\ ?olL
sama tapi berbeda isinya, itu tidak dibenarkan," tegasnya.
Sementara IvIadJ Redana menyatakan terbitnya dua SK tersebut keliru 6ahkan pihaknya menanyakan. terbitnya SK tersebut harus ada dasar hukumnya. Hakim
Dewa Suarditha pun menjelas-
kan terbitnya dua SK dengan
nomor- sama namun.
isi
beda,
bahkan satu SK ditulis tangan dan satunya lagi diketik.
"Saya tidak tahu apa dasar SK
itu dan harus adi dasar hu-
kumnya. Saya tidak tahu ada.. S_K dengan perincian biaya. Menurut saya, ini keliru dan tidak dibenarkan," tegas Redana. (asa)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali \ tr ---rr ru -'4 --'-
r
fr
h;tri***|,
{s# Bali Post F
Kasus Korupsi Dermaga Gunaksa
Tiga Terdakwa Bebns, Uang u' {rdani Rp l,lMiliar Dikembalikan Mangupura @ali post) Kejaksaan Nege{i (Kejari) Klungkung di[ilrin pali [q1q 4thn1 kasg! dug_a{n korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Klungkr{ng.. Bagaimana tidak, tiga terdak*a yang dituntut berfalah justru dibebaskan oleh majelis hakim Tipikor Defpasar dale'n sidang, Rabu (1iV4) kemarin. Dalam sidafg dengan agenda putusan, terdakwa GustiAyu Ardiuri, f.B. Susila dan Ni Nyoman Hendrawati divonis behagoleh frajelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Bahkan, uaggArdani yang Rp 1,1 miliar diminta dikembalikan kep{da terdakwa. Putusanbebas
initaklepas
dakwaan jaksa," tegas majelis
dari fakta persidangan serta [akim pimpinanGedeAriyadi perjuangan Suryatin Lijata, dengan hakim anggota AchNyoman Putra, Pande Sugia- mad Peten Sili dan Miftahul. rta, Ika Deny, dan sejumlah Selain itu, majelis hakim penasihat hukum ketiga ter- juga memerintahkan jaksa dakwa. Dalam amar putusan, memulihkan nama dan hak
najelis hakim menyatakan terdakwa dan membebaskanse- nya dari tahanan kota. Tercara sah dan meyakinkan dikwaArdani jugamendapat melakukan tindak pidana bonus tambahan dari majelis korupsi pembangunan Der- hakim yang juga memerinmaga Gunaksa. Klttngkung. tahkan jaksa mengembalikan "Membebaskan terlakwa I uangnya Rp 1,1 miliar yang GustiAyuArdanidadseluruh sempat disita. "Mengembaliterdakwa tidak terbukti
"'Ini sudah sesuai
Pasek mengatakan masih pikir-pikir atas putusan ini. "Kami minta supaya cepat diberikan salinan putusan untuk mempelqjarinya," pungkas Pasek.
dijatuhkan majelis hakim da-
terdakwa I.B. Susila yang didambingi kuasa hukumnya,
Ketut Nira Saputra dkk., dan terdakwa Heqdrawati yang
i
Hal
t3
Fomrf ,
1q
Aprrr
kepada mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra selama 15 tahun penjara ditambah mengganti kerugian negara Rp 42 miliar serta 9 panitia pengadaan tanah juga divonis bervariasi. Namun dalam putusan untuk tiga terdakwa ini,
JPU harus gigit jari karena majelis hakim menyatakan ketiga pemilik lahan ini tidak bersalah.
Putusan bebas itu cukup
mombuat pihak keluarga yang
menyaksikan persidangan berbahagia. Usai sidang, be-
lasan keluarga dan kerabat terdakwa Ardani langsung bersyukur atas putusan ini.
hukuman paling berat yaitu 2,5 tahun penjara ditambah
didampingi ku4sa hukumnya, Ikanedi. Kedua{rya dinyatakan tidak terbukti melakukan tin-
Edisi
dah menjatuhkan hukuman
tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Untuk terdakwa Ni Nyoman Hendrawati dituntut
Iam sidang selairjutnya dengan
dan dibebaska4 dari tahanan
Memang, putusan ini
mengagetkan banyak pihak. Apalagi. dalam kasus ini su-
6 bulan penjara. Untuk terdakwa I.B. Susila dituntut hukuman lebih berat yakni 2
Putusan yapg sama juga
dari seluruh dakwaan JPU
Ariadi.
dengan terdakwa Ardani, yaitu pengembalian uang yang sudah disita kejaksaan. Dalam kasus ini, tiga terdakwa dituntut hukuman berbeda. Untuk terdakwa I Gusti Ayu Ardani dituntut hukuman 1,5 tahun penjara ditambahn denda Rp 500 juta subsider
Lijaya, kuasa hukum Ardani. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Made
dak pidana korupsi daJam pem-
disita jaksa dan disetor ke kas negara kepada terdakwa," ujar
kota. kedua terdakwa j.iga mendapat bonus yang saria
harapan
kami, dan kami menerima putusan ini," ujar Suryatin
bangunan Dergaga Gunaksa, Klungkung. Sehin dibebasi
kan uang Rp 1,1 miliar yang
denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Elendrawati yang baru membayar kerugian negara Rp 700 juta, diwajibkan mengembalikan sisa kerugian negara Rp 500 juta lebih. (kmb37)
r:d"u
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali lA-=.:jill
ffin \Q;-"
Bal
i
Post
i
Kasus SPPD
Fiktif
\-/
Sembilan Tersangka Ditahan di Rutan awal. Untul< hari ini penyeralannya
Gianvar (Bali Post) -
Rabu (13/4t kemann, akhirnya
eelombans kedua kasus SPPD fiktif bisoenda Gianvar memasuki tahaP pelimpahan berkas dan barang bukti
Keiari -n*titGianvar. Dalam kasus te Mataysia iru, diketaSppO
i<e
hui ada tiga PNS t€rsangka baru dan
tambahan enam orang tersangka dari kasus SPPD
fittif
sebqlumnYa.
Kini, mereka semua ditahdn di Ru-
tan Kelas IIB GianYar. i Kasi Piclsus Kejari Gianiar Herdian Rahadi menjelaskan, iihaknya hanya mendapat pelimpahan admin' rstrasi dari kasus ini Yang sebelumnva ditaneani Polda BaIi kemudian dilimrahlan ke Kejati lanjut ke Keiari Gianyar. "Kalau dari penyera"han pengantar dari kejaksaan ting-g;r selaku jaksa yang merungaru mulal
Edisi
Hal
z 14 3
APR rL
ke Kejari Gianyar sembilan orang t€rsargka, enam orang yang t€rkait perkara yang.sebelumnya dan tiga orang tersangka baru. ungKapnya.
Dibeberkannva, tiga PNS Yang
meniadi tersaleka baru dalam kasus uri vatni Oewa Putu Mudana, Cok Istri Sri Siswarini" dan Dewa Putu Suarnama. Sementala eDam ter_ sangka yang juga bagian dari kasus eebelumnva vakni Dewa Made Putra, I Ketut liitama. Ketut Puia, Made
Darmaja, Nyoman Sulendra, dan Sans Al'u Ika Kenca Dewi.
"Xeirarin tselasa -rcd), ada satu tersanska vakni Cok Istri Sri Siswa-
rini yang dikabarkan sakit. Tetapi
kita sudah menerima surat keteransan sehat dari dokter di Polda dan iekarang mereka semua langsung
,ol(
ditahan,' ucapnya.
Diietaskan pula, untuk enam
tersangka yang-sudah divonis pada kasus sebelumnya, ditarik sementara dari rutan untuk memenuhi berkas pada kasus SPPD Fiktif gelombang kedua in| SeLanjutnya, mereka akan
dilembalikan untuk melanjutkan
masa hukuman. a4ereka Yang sudah
divonis akan menjalani hukuman
dulu. Proses yang sekarang berjalan untul tiga tersangka ini." katanya
Herdian juga membeberkan.
dari SPPD dengan tujuan ke Bogor, hanya enam tersangka Yakni Yang sudih divonis pada kasus sebelumnva vang berangkat ke MalaYsia Sem6ntaia tiga PNS yang baru ini tetap melak ukan Perjalanan Ee Bogor tapi schedule mereka tidak dijalankan. (kmb35)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W Bali Post Ed{-i.r"#l,
Kena 0TT Kasus KoruPsi, PNS Harus Mundur
V'
Dennasar (Bali Post) Peeawai Neeeri Sipil €NS) yang terkena Op-
fangkap Tangan (OTD kasus korrrpsi harus mundur duri j.Uatannya. Namun bila tidak ter-
erasi
tanekap tangan, maka Kementerian Dalam Negeri afa"n m""rr"ggu proses hukumnya sampai selesai "Kami memintan d,rt t, tidak bersikap apa-apa," uiar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka Musrenbang Provinsi BaIiTahun 2016 di Kantor Gubernur Bali, Selasa (124).
Tjahjo mencontohkan kasus dugaan pe-
.tyn^putt y".tg melibafkan Bupali S rlrgtg Ojang $ha;di. ?n"fttya mempersilakan KPI{ untuk memproses kasus tersebut bila memiJiki cukup alat 6ukti. Namun, Ojang Sohandi tidak serta merta diberhenti-kan dari jabatannya' "Tetap kami tunggu proses hukumnya dulu. Tetap-r kalau narkoba.-paJti langsung diberhentilan karena ielas buktinya," jelasnya. Tjahjo mengaku belum menerima laporan detail terkait kasus Bupati Subang'If4&trati, tak ffinampik adanya indikasi dalam kasqs itu. nenvuapan ^
6,rpiti
S.tUung Ojnng Sohandi ditagqkan
KPK di Subang, Senin (11/4). OJang dlduga memberi-kan .,ittg .*up kepada jaksa terkait
penanganan kasus korupsi BPJS di Subang.."Indikasi penyuapan ada, jaksanya sudah ditang\aq, saya kira itu kewena.tgan KPK dan kami tidak
mensintervensi. Kami ingin terbuka, nsrn fair, motifnya apa kok memberi sesuatu pada kejaksaan," imbuhnya.
Tjahjo menambahkdn, pihaknya tetap
mengedepankan asas praduga tak bersalah. Perlikuan seperti ini tidak saja untuk Bupati Subang, tetapi juga PNS lainyangterjerat kas-tts
korupsi. Sebab. kalaupun menjadi tersangka atauierdakwa, belum tentu diputus bersalah di persidangan. "Banyak kok yang di KPK, yan-g walaupun sudah ditahan, kecuali tertangkap tangan. Ada bupati, pejabat, atau say-a tenartgt"p t"ngan. otomatis mundur. Kalau tidak tertangkip tangan, menunggu proses hukum," tegasnya. (kmb321_
Lebas kan ada,
.
Edisi
Hal
Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Pasca-Porprov 2015
Kolam Renang Banyuasri Kurang Terawat Singaraja (Bali Post) Kolam renang Banyuasri pasca-ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) BaIi September 2015, kini terlihat kotor tanpa air dan kurang terawat. Kolam renang dibangun tahun anggaran 2015, selama kurun waktu 180 hari. Site plan kolam terprogram berstandar internasional ini, rencananya berisi penunjang uenue tribun penonton. Namun, pemeliharaannya saat ini cukup memprihatinkan. Proyek kolam di Jalan Pidada Kelurahan Banyuasri, Kota Singaraja, berdiri di lahan kurang
TENDER - Kolanr renang di Jalan Pid.ada Banyuasri, Kota Singaraj a, memasuki tahap an tender peraw atan.
rencananya dibangun memiliki keunggulan seperti, alokasi sile
bisa menjadi kebanggaan warga Buleleng, dan tidak mangkrak,"
Surattini, dan Kepala Disdik
Masyarakat Kecil (FPMIO Ketut Suartika alias Nyok, ketika melihat kondisi kolam di lapangan, Rabu (13/4) kemarin.
Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra. Sp.OG. saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, uerLue kolam re-
lebih 1,+ hektar. Pada awal kolam renang remaja, kolan pacuan, dan kolam pemanasan. Kolam renang dibangun dengan nomor kontrak 0S/PPIV DisdiV2015, dan nbmor SPMK 06/PPK/Disdik/20 15" Penger-
jaannya dibantu k{nsultan pelaksana PT Tunas iJaya Sa-
nur. dan konsultan pengawas CV Lumbung Asti Konsultan. Nilai kontrak pengerjaannya tercatat mencapai Rp 9,9 miliar. "Tapi kini, kami sebagai masyarakat melihat kolam renang ini seperti ditelantarkan.
ujar Sekretaris Forum Peduli
Dalam dokumen gambar
rencana tertuang kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Kegiatan jasa konsultasi perencanaan
(DED) Pembangunan Kolam
Renang, tertuang tanda tangan
dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Buleleng Drs.
I Ketut Arjana, M.Pd., Pejabat
Jangan sampai seolah-olah tidak
Pelaksana Teknis Kegiatan
tentu ti.dak sebatas membangun kolam renang dan kamar ganti. Kami harap kolam renang ini
Konsultan Perencana PT Dwipa Dewata Ir. A.A. Oka Widyana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabid Cipta Karya Ni Nyoman
ada tanggung jawab Pemkab Buleleng. Besarnya anggaran
Edisi
Hal
Bali Posudgk
i ko^,s. | 4 41
(PPTK) Made Sukratha, S.Pd.,
APnt €ot6
Buleleng Dra. Wayan Lugraheni (mantan Kadisdik Buleleng).
nang Porprov akan dikoordinasikan dan dipantau sarana
prasarananya. Menyangkut
perawatan kolam renang, Pemkab Buleleng diakui masih dalam tahapan tender. "Jadi, soal perawatan kita lagi tenderkan,
kan nilainya itu mencapai 200
jutaan. Siapa yang menang tender, nanti itulah yang merawat. Kalau kondisi kotor sekara4g tinggal pembersihan saja, dua tiga hari itu pasti selesai. Mohon bersabar dulu untuk tendernva melalui ULP." ujar Sutjidra asal Desa Bontihing ini. (kmb34)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali t'rll ft?
Bali Post Rakyat Dukung Gubernur Bersurat kepada Presiden Usulkan Cabut Perpres No. 51 I 2014 Denpasar (Bali iost) Meminta Presiden mencabut Perpres No.bl Tahun 2014 bul
bagi investor dan saat memfasilitasf aspirasi rakyat?" tanyanya.
Kata Gendo, bila rnemang Gubernul taat pada
r
hasil Sabha Pandita, harusnya segera merundaklanjuti hasil itu dengan bersru'at ke Presiden agar
Perpres 51 dicabtrt. Kalau alasan Gubernur belum tahu jelas hasil Pesamuhan Sabha Pandrta PHDI, sehan rusnya meminta info resmi ke Sabha Pandita. Sebelumnya (BP, 13/4), Gubernur BaIi Made Mangku Pastika mengaku tidak bisa merninta Presiden mencabut Perpres No.51 Tahun 2014.
Hal. 19 Tidak Boleh
Tidak Boleh "Belum saya baca, kita pelajari
Menurutnya, itu adalah dari pembangkangan. ini pemerintah daerah, saya minta cabut peradiatas saya, itu namanya pembangkangan,
Itu ada pegangantidak boleh. Ini supaya m,
jadijangan suruh saya
mintacabut,"ujarnya.
karena pada dasarnya seperti sering saya katakan di setiap jengkal tanah di Bali itu suci. Perqoalannya adalah, sayA taat kepada bhisama sebagai orang Hindrl sebagai orang Bali. Saya taat l00o/o juga sebagai aparatur pemerintah daerah, saya
taat kepada peraturan yang
ada. Di situ ada Perda No. 16 Ta-
hun200gtentangRTRWP,ada Pastikajugamengakubelum juga Arahan Zonasi Provinsi membaca hasil Pesamuhan kitataatkepada itu. Ituprinsip, Sabha Pandita yang menyata- jadi kita tunggu saja," ujarnya. kan Teluk Benoa kawasan
Edisi
, 841,6/ Lq
Hal
: l&n t3
tfdl ao6
suci.
(knb32)
sub Bagian Humas dan Tata usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ffiF Bali Post l&i5ifi'JH \II!/
Tak Kantongi lzin
Sa
ol PP Hentikan Pengurukan Pantai Pengambengan solusi. Kalau pengurukan itu harus jalan, jangan sam-
protes terhadap pengurukan
pai kami kena dampaknya," harap warga yang tidak mau disebutkan namanya di ko-
tersebut. Pengwukan dengan menggunakan batu bronjong
ran. Sementara Abdul Hamid. seorang warga, juga men-
pantai di sekitar wilayah
geluhkan tidak adanya
dan armor ter$ebut dilakukan oleh pihak pabrik Bumi Bali Mina (BBM). Belakangan diketahui, pengurukan tersebut tidak mengantongi
diakui Sudiwasa. "Tidak pernah ada sosialisasi. Tetapi, kami rakyat kecil tidak bisa
izin, sehingga petugas Satpol PP menghentikan aktivitas
bicara banyak dan hanya bisa menonton saja. Jika tempat
tersebut.
Akibat pengurukan tersebut abrasi di sekitar bertambah parah. "Kami memang tidak berani me4uduh. Tetap|
sejak adanya fengurukan pantai yang bafu ini, abrasi di sini makin parah," kata sejumlah warga, Rabu (13/4) kemarin. Kini tqmpat tinggal warga, katanya, makin terancam. Bahkan, para nelayan kesulitan menambatkan perahunya.
"Kami harapkan agar
pe-
merintah memperhatikan nasib kami. Mohon cari.kan
so-
sialisasi terkait aktivitas tersebut. HaI tersebut juga
tinggal kami habis terkikis,
'
kami tidak tahu.lagi harus bagaimana dan mengungsi ke mana," jelasnya.
Banyaknya warga yang protes, membuat petugas Sat-
pol PP Jembrana turun tangan. Dipimpin Kasi Trantib Nyoman Gede Suda Asmara,
jajaran Satpol PP langsung menyetop aktivitas yang dilakukan pihak pabrik. Bahkan, kunci alat berat yang bekerja di proyek tersebut disita. Pimpinan pabrik- BBM diminta untuk datang ke
l
Satpol PP.
Kasatpol PP IGN Rai Budhi didampingi Nyoman Suda Asmara membenarkan telah menyetop kegiatan pengurulan laut pantai tersebut. Dikatakan, sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2015
pengurukan pantai dengan
panjang 10 sampai 50 meter
harus memiliki UKLUPL
(Upaya Pengelolaan Lingkun-
gan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Sementara untuk alat be-
rat sesuai Perda No. 8 Ta-
hun 1994 tentang angkutan alat berat karena hal ini dipakai acuan pengeluaran izin. "Kami minta agar diurus UKLUPL-nya. Terkait kajian lingkungan dilakukan LHKP," jelas Suda Asmara. Di pihak lain, pemilik dan pimpinan pabrik BBM Kukuh Wicaksono yang dikonfirmasi membantah kalau itu kegiatan pengurukan pantai. "Saya tidak melakukan pengurukan pantai, tetapi mengamankan lahan sdya yang kena abrasi. Saya menyendernya. Sudah 9 are tanah kami habis kena abrasi. Kalau dibiarkan akan tambah habis," jelasnya.
Kukuh juga mengakui memang belum memiliki dokumen UKLUPL ataupun izin lainnya. Pihaknya akan segera mengurusnya. "Kami
tidak mengurus izin karena menganggap tidak perlu. Sebab, lahan itu milik sendiri. Kami juga sudah koordinasj dengan pihak desa," tandasnya.
Kukuh menambahkan. untuk sementara pihaknya DIURUK - Keg iatan pengurukon pantai yang
yrh"k!"b:t!EL
Edisi
: Kamts l4
Hal
5
Ap',t 9o(6'
d.i#:;:;;Y;
akan menghentikan kegiatan sampai pengurusan UKLUPL selesai. (kmb)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali l|L:Ll{5/aI
SWt lfF
Bali Post Terkait Dana Hibah
V
Pencabutan SE Mendasri Percepat Pembangunan Denpasar (Bali Post)
-
Kebijakan Menteri Dalam Negeri O4endagri)
yang_akan mencabut SE bernomor SOO1+AZZISI, mendapat apresiasi dari jajaran DpRD Denpasar.
Mengingat. dengan dicabutnya SE tersebut, {a_mpak yang dirasakan yakni kemudahan
dalam mencairkan dana hibah. pencabutan SE Mendagri ini akan dapat mempercepat lajupembangunan dr masyarakat. Selama ini. munculnya SE tersebut menvulit. kan pencairan dana hibah kepada masyarakat.
Terutama, bagi yang tidak berbadan-hukum seperti keberadaan sekoa-sekoayang banyak di _Bah. Salah seorang anggota DpitD benpasar I
Wayan Suadi Putra yang dihubungi. Rabu ( I 3/4) kemarin. menyambut baik rencana pencabutan SE dimaksud. Pihaknya menilai peniabutan SE itu akan berpengaruh terhadap prosedur pencairan dana hibah. Dalam satu tahun terakhir ini. pencairan dana hibah sedikit mengalami kendala. Hal ini ditunjuLkan dengan adanva silpa yans culup besar akibat tidak cairnva d-ana hibai "
Dikatakannya. pencabutan SE Mendaeri
tersebut juga berdampak pada bantuan da-na yang akan diterima masyarakat atau kelompok masyarakat. Bantuan dana hibah tersebut, selafa ini telah menjadi alai pemicu laju per-
tumbuhan pembangunan di masyarakat. .Hibah
itu
dapat_ mempercepat pembangunan yang
ggglentuh langsung masyarakat," kata politisi
PDI-P ini. Sebelumnya, adanya ketentuan yang mengatur tentang penerima dana hibah atau bantuan sosial @ansos) harus berbadan hukum, dirasakan erugikan para wakil rakyat. Mereka tidak lagi -n dapat. dengan leluasa membantu masyarakit melalui penyaluran dana hibah. Karena, selama ini penerima dana bansos yang difasilitasi dewan rata-rata belum berbadan hukum, seperti pangempon pwa, sekaa teruna, atau lembaga adat, subak, atau sejenisnya. Adanya aturan baru untuk mencairkan dana bantuan hibah kepada masyarakat hanya untuk yalg berbadan hukum, berdampak pada realisasi. Buktinya, untuk dana hibah yang dianggarkan pada2015 lalu banyak yang akan tidak teiserap. Ada dana Rp 14 miliar lebih yang tidak bisa disalurkan dan hanya kemungkinan bisa disalurkan sekitar Rp 7,65 miliar lebih. (kmbf2)
Edisi
(onis, lt/ Aflr;l 2e16
Hal
L
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali l- t'rrl tU.
Bali Post
Terkait Pesertq Diklatpim dan pengadaan Mobdin
Fputi Dituding Langgar PerdaApBI) Bangli (Bali Post) -
pengurln-gan .a nAdanya p e mb e I i a n mob
peserta Diklat Ke,trremimpi_nan (Diklatpim) Tk.II dan pembata*s f " ":g rii. ir-lf;;, ; s (p-n rr* o an Wakil Ketua DPRD pan-gli I Komang carles."Bup-;i "ot "i"hi perda ilffd'i"g tut.h--uilil;; APBD 2016. sebab, dua hal tersebut-sudah tertui;t;; je*las dan kan sesuai usulan. ".ra"fiiirrrgg.rI
i
Ld i n is. (mo b d i n ) u nt u
Kata Carles, Rabu (IBl4\ kemarin, dalam pembahasan APBD 201 6. Badan Kepegawaian Daerah lBKD) Bangli mengusulkan supaya ada anggaran untuk
Diklatpim Tk.II yang diikuri sepuluh peserta. Lanfaran itu
berkaitan dengan peningkatan Kualrtas $umber daya manusia,
maka hal tersebut disepakati dan telah tercantum dalam perda. Akan tetapi. pada rapat kerja Komisl I nPnD bersama BKD. Dinas Kesehatan dan
RSUD kemarin, terungkap yang
mengikuti diklat hanya lima
orang. Tak pelak, hal ini pun melgakibatkan dirinya ger€lm.
"Itu sudah jelas-jeias tercan-
tum dalam Perda APBD. peser-
tan-ya sipuluh orang. Kenapa ma]ah lima jadinya. Kalau seperti ini, !!p"tl telah melanggar Perda APBD itu," ucapnya saat memrmprn raker.
Niat politisi Demokrat ini
Anggaran sudah kami sepakati. Setelah be4alan. tidak jadi dan
Sekretaris BKD Dewa Nvoman
gar Perda APBD," katanya. _Dia menyampailan, apa yang
untuk mendapatkan klarifil
awal, semestinya harus dijalank-
an dan tidak lagi dipreteli. "Kalau seperti ini, artinya kan tidak menghargai kesepakatan sebelumnya," imbuhnya. Di-konfirmasi terpisah, Sekda
Bangli Ida Bagus Giri Putra menepis tudingan pelanggaran
Perda APBD tersebut. Dikatakannya. peserta Di-klatpim tetap
diikuti sepuluh orang. Karena masih dalam tahap penyusunan
Rancangan Pembangunan Jang-
ka Menengah Daerah (RPJMD), maka yang diberangkatkan baru rrma orang.
"Jika seluruhnya diberangkatkan, maka terlalu banyak
yang sifatnya pelaksana tugas. Itu alasannya baru diberangkatkan lima orang. Sisanya menyusul setelah selesai penyusu-
Edisi
Hal
: kn(, Iq ftpr^\ zoG
t
dengan jawaban singkat, bahwa
hal tersebut telah meniadi kebijakan bupati. Tak hanya itu, wakil rakyat asal Kintamani ini pun menilai'pelanggaran Perda APBD juga-terjadipada pengadaan mobdin. "Mobil dinas juga seperti itu. waktu ini mengusulkan untuk membeli. memilih sewa. Ini juga melang-
telah menjadi kesepakatan di
nan RPJMD. Itu hakikatnya," ujarnya.
Terkait pembatalan pembelian mobdin, mantan Sekwan Bangli ini menyebut, bupati mengambil kebijakan itu lantaran menjadi atensi presiden. Oleh karenanya diambil langkah sewa. Sisa dana dari penyewaan mobdin, direncanakan masuk dalam penyertaan modal baik di BPD, Bank Pasar maupun Jamkrida. "Sehingga menurut pandangan bupati, uang tersebut akan lebih produktif. bisa memberikan penambahan pendapa-
tan daerah," terangnya. Dia mengakui pembelian rnobil itu penting untuk menunjang
kinerja. Namun, pengadaannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. (kmb45)
Sub Bagian Humas,dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post kat Desa
Dinilai
endes tD bu
la' kan pemandangan um tm tiga rancangan peratu Pn da itu di antaranya usu fr-
eksekutif tentang penga Pn lcPn
lnlnItu
lD
lk, iat esak.
Enam fraksi di DPRD
Jembrana juga memberik{n
pemandangan umum terkdit dua ranperda yang diajuk{n
eksekutif. Pada umumnyfi, seluruh fraksi menyepak{ti usulan ranperda dari eks!-
kutif itu. Mengingat ranperda tentang KTR merupakan
bentuk proteksi pemerintah daerah dalam menjaga dera-
jat kesehatan masyarakatnya. Selain itu untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok yang banyak dirugikan ketika berada di
lingkungan perokok. Tetapi harus dibarengi dengan ke-
siapan menyediakan area merokok.
Sementara ranperda
mengenai perangkat desa juga dianggap sangat mendesak dibahas dan ditetapkan. Persoalan pengaturan perangkat desa dipandang sudah sangat dinanti oleh pemerintahan desa saat ini. Sementara itu, Bupati Jem-, brana I Putu Artha menang-
ghpi ranperda pelayanan publik inisatif dari DPRD
ini sangat dibutuhkan di elna yang serba cepat, sehingga
cepat, mudah terjangkau.l "Konstrtusr "Konstitusi yang ada ju$a
mengamanatkan kepada seluruh unit-unit kerja pfmerintah meningkatkan p|nyelenggaraan pelayanan p|merintah berkualitas. namttr tandas Bupati Artha. Rapat dipimpin Iangsung
Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, dan dihadiri unsur pimpinan dafr anggota DPRD Jembran{,
pimpinan forum komunika{i pimpinan daerah Jembranh serta perbekel dan lurah seJembrana. (kmb26)
SIDANCF S uosona eid.ong paripur"ta wntuh pemb;i:;;i# tiga Ronperd.a d.i ontaranya terkait perangkat deea.
;
Edisi
Hal
i Komrs
, \A
{)
Apri
t
&.0t(
