FREQUENTLY ASK QUESTIONS SURAT EDARAN BANK INDONESIA INDONESIA NO.16/12/DPAU NO.16/12/DPAU TANGGAL 22 JULI 2014 PERIHAL PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MELALUI AGEN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL INDIVIDU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Apa latar belakang diterbitkannya Surat Edaran ini? Dalam rangka memperluas akses keuangan formal ke seluruh pelosok, penggunaan agen dari penduduk setempat (agen individu) oleh bank dapat mempercepat dan memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan banyak didapatinya sektor informal, yaitu unit ekonomi lokal seperti warung, toko kelontong, penjual pulsa dan lain-lain di berbagai wilayah sehingga dapat difungsikan untuk melayani transaksi keuangan komunitas setempat. Hambatan jarak dan waktu tempuh untuk mengakses kantor penyedia jasa keuangan dan sistem pembayaran, dan hambatan persepsi sulit dan rumit berhubungan dengan lembaga formal, diharapkan dapat diminimalisir dengan hadirnya pihak ketiga (agen) sebagai fasilitator bagi masyarakat mendapatkan layanan keuangan dan sistem pembayaran. Di sisi lain, penetrasi telepon genggam sebagai media untuk melakukan transaksi keuangan, sangat tinggi di Indonesia. Kombinasi antara agen dan telepon genggam untuk melakukan transaksi keuangan dengan skala terbatas dapat menjadi jembatan awal bagi masyarakat unbanked untuk masuk ke sektor keuangan formal melalui layanan yang dikenal dengan Layanan Keuangan Digital (LKD). Dengan mempertimbangkan bahwa model layanan ini baru di Indonesia, maka pengaturan penyelenggaraannya perlu diatur secara lebih khusus dalam Surat Edaran.
2.
Apa saja cakupan pengaturan dalam Surat Edaran ini? Secara garis besar aspek yang diatur adalah sebagai berikut: • Persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu, dan penegasan Bank Indonesia; • Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu; • Hal-hal terkait keagenan, yaitu persyaratan, penunjukan, operasionalisasi, penghentian, dan pemindahan lokasi Agen LKD Individu; • Model bisnis LKD melalui Agen LKD Individu; • Sistem teknologi informasi; 1
• Penerapan manajemen risiko; • Kepatuhan terhadap aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; • Penerapan perlindungan konsumen; • Kegiatan pendukung; • Pemantauan dan pengawasan oleh Bank terhadap Agen LKD Individu; dan • Pelaporan dan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan serta pengenaan sanksi yang merujuk pada Surat Edaran mengenai Uang Elektronik. 3.
Mengapa hanya Bank kategori BUKU 4 yang diperkenankan menyelenggarakan LKD Melalui Agen LKD Inidvidu? Untuk menyelenggarakan aktivitas LKD diperlukan aspek permodalan dan governance yang kuat, manajemen risiko yang baik serta teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung. Disamping itu, penyelenggara LKD harus dapat melakukan fungsi monitoring dan pengawasan kepada agen dengan baik. Dalam hal ini penggunaan agen LKD individu membutuhkan fungsi monitoring dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan agen berupa badan hukum. Untuk itu tentu saja penggunaan Agen LKD individu membutuhkan fungsi manajemen risiko yang lebih kuat dan SDM yang lebih memadai. Fungsi monitoring akan Agen LKD individu secara langsung oleh penyelenggara akan sangat terbantu dengan keberadaan kantor cabang di berbagai wilayah. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut bahwa sementara ini institusi yang dinilai dapat memenuhi berbagai aspek tersebut adalah Bank berbadan hukum Indonesia dengan kategori BUKU 4. Namun demikian, kedepan tetap terbuka peluang untuk perluasan institusi penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu, sepanjang pemenuhan atas berbagai aspek dapat dipenuhi oleh institusi tersebut. Bank selain BUKU 4, masih dapat menyelenggarakan kegiatan LKD yaitu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga berupa penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum.
4.
Apakah yang dimaksud dengan persyaratan menjadi penerbit uang elektronik paling singkat selama 2 (dua) tahun adalah hanya terkait dengan penerbitan uang elektronik registered saja? Pada prinsipnya persyaratan izin dimaksud adalah telah menjadi penerbit uang elektronik, baik sebagai penerbit uang elektronik unregistered maupun registered dengan bentuk chip maupun server based. Namun demikian, apabila Penerbit belum memperoleh izin untuk produk yang akan digunakan dalam LKD, maka Penerbit harus mengajukan persetujuan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
5.
Berapakah batas deposit yang harus ditempatkan ditempatkan oleh Agen LKD Individu di Bank? 2
Batas deposit yang harus ditempatkan oleh Agen LKD Individu ditentukan oleh Bank berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain profil risiko dan rata-rata nominal transaksi Agen LKD Individu. 6.
Dalam hal digunakan telepon telep on genggam sebagai sarana dan perangkat teknologi untuk nomorr LKD, apabila telepon genggam hilang apakah dimungkinkan untuk memiliki nomo rekening yang sama? Apabila terjadi telepon genggam hilang, maka Pemegang dapat menghubungi agen atau call center atau kantor bank yang telah ditunjuk untuk diproses penggantian nomor telepon genggam yang hilang dengan nomor telepon genggam yang baru, namun dengan tetap menggunakan nomor rekening yang sama.
7.
Apa yang dimaksud dengan masa berlaku sertifikat yang tertera dalam format sertifikat penunjukan Agen? Masa berlaku sertifikat dimaksud adalah jangka waktu kerja sama yang telah disepakati antara pihak Bank dan Agen LKD Individu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal kontrak kerjasama dengan Agen LKD Individu telah berakhir dan jasa Agen LKD tersebut masih akan digunakan lagi oleh Bank, maka Bank harus memperpanjang kerja sama dan menerbitkan kembali sertifikat dengan masa berlaku yang telah diperbarui.
8.
Apa yang harus dilakukan oleh Bank apabila terjadi terjad i halangan yang menyebabkan Agen LKD Individu tidak dapat memberikan LKD untuk jangka jangka waktu yang lama (misalnya: parah)? Agen LKD sakit parah) ? Dalam hal terjadi Agen LKD yang berhalangan sehingga tidak dapat memberikan LKD untuk jangka waktu yang lama, maka Bank harus mengantisipasi terhentinya layanan tersebut dengan mempersiapkan business continuity plan. Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah membuka beberapa Agen LKD dalam 1 (satu) kelurahan, sehingga terdapat alternatif point LKD.
9.
Apa Ap a yang perlu dipertimbangkan oleh Bank dalam menentukan besaran nominal limit transaksi? Beberapa faktor yang dipertimbangkan Bank, antara lain kemampuan likuiditas Agen LKD Individu, rata-rata transaksi di suatu daerah, dan mitigasi risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
10. Mengapa perlu dilakukan manajemen limit pada transaksi LKD? Manajemen limit diberlakukan sebagai mitigasi atas beberapa risiko, seperti keamanan Agen LKD Individu karena melakukan cash handling, menjaga kecukupan likuiditas di Agen LKD Individu, dan mencegah tindakan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 3
11. Apakah penerima bantuan sosial Pemerintah yang tidak memiliki dokumen pendukung identitas dapat melakukan registrasi uang elektronik pada Agen Ag en LKD Individu? Penerima bantuan sosial Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan registrasi uang elektronik pada Agen LKD Individu sepanjang memiliki dokumen lain sebagai pengganti dokumen identitas yang mencantumkan atau dilengkapi foto wajah calon Pemegang. Dalam hal ini, dokumen lain yang dapat digunakan sebagai pengganti dokumen identitas adalah berupa kartu penerima bantuan sosial Pemerintah. 12. Bagaimana cara Pemegang Uang Elektronik mengenali dan memastikan keabsahan Agen LKD Individu? Pemegang Uang Elektronik mengenali Agen LKD Individu dari tanda pengenal yang dipasang di tempat usaha atau toko milik agen tersebut. Tanda pengenal dimaksud memuat informasi mengenai nomor unik, nama usaha atau toko, nama agen LKD Individu, logo kegiatan LKD, logo Bank, dan/atau logo produk. Identitas lainnya juga dilihat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit yang dipasang di lokasi usaha Agen LKD Individu. Sementara itu untuk memastikan validitas Agen LKD Individu dilakukan melalui pengecekan pada fitur menu layanan angka 5 (fitur cek agen) dengan memasukkan nomor unik Agen LKD Individu. 13. Apakah Bank penyelenggara LKD Melalui Agen LKD Individu diharuskan memiliki logo produk LKD yang dipasarkan oleh Bank? Bank penyelenggara tidak diharuskan memiliki logo produk LKD yang dipasarkan oleh Bank. Namun dalam rangka memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan sebagai identitas produk maka keberadaan logo tersebut dapat membantu masyarakat mengenal produk LKD yang dipasarkan oleh Bank. 14. Apakah Bank dapat dap at menyerahkan kegiatan pengambilan dokumen kepada individu perseorangan? Bank dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah diatur sesuai Surat Edaran ini, termasuk pengambilan dokumen, kepada pihak ketiga selain Agen LKD Individu, baik berupa individu maupun badan hukum yang dinilai Bank mampu untuk melakukan kegiatan pendukung tersebut. Bank bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga dimaksud. 15. Apakah Bank harus melakukan kunjungan langsung ke lo lokasi kasi Agen Agen LKD dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Agen LKD Individu? Untuk memperoleh hasil pemantauan dan pengawasan yang akurat dan reliable terhadap Agen LKD Individu, maka Bank perlu melakukan keduanya baik secara langsung melalui kunjungan on the spot maupun secara tidak langsung melalui review data. Kunjungan secara
4
on the spot dihimbau untuk dilakukan oleh Bank secara periodik. Operasionalisasi baik pemantauan maupun kegiatan dimaksud dilakukan melalui kantor cabang yang ditunjuk.
5