Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan. Penguatan Komitmen Rencana Aksi Kehutanan Masyarakat di Asia November 2013, Bangkok, Thailand

Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan

SUMMARY REPORT

Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan Penguatan Komitmen Rencana Aksi Kehutanan Masyarakat di Asia 19-20 November 2013, Bangkok, Thailand


Daftar isi


Penguatan Komitmen Rencana Aksi Kehutanan Masyarakat di Asia © RECOFTC Januari 2014 Bangkok, Thailand Semua foto © RECOFTC Mencetak ulang publikasi ini untuk tujuan pendidikan dan non-komersil diperkenankan tanpa pemberitahuan kepada pemegang hak cipta selama sumber utama disebutkan dengan jelas. Dilarang mencetak ulang untuk tujuan komersil tanpa pemberitahuan kepada pemegang hak cipta.

Pendahuluan

1

Masa lalu, masa kini, dan masa depan - pembelajaran dan tantangan ke depan

3

Tema-tema penting untuk melakukan aksi nyata

7

Perubahan peran para pemangku kepentingan

8

Melihat Kehutanan Masyarakat secara berbeda

13

Rencana Aksi Bersama antar Negara untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat

14

Kamboja

16

Cina

19

Indonesia

20

Laos

24

Myammar

26

Nepal

28

Thailand

30

Viet Nam

32

Malaysia

34

Filipina

35

Kesimpulan dan langkah-langkah ke depan

37


Pendahuluan Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan yang ke-3 diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 15 negara di wilayah Asia-Pasifik. Forum ini ditujukan untuk menginvertarisir Panggilan Aksi untuk Kehutanan Masyarakat sebelumnya serta menilai kemajuan dan pembelajaran semenjak Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan yang ke-2. Proses yang dilakukan pada Forum ini berfokus pada keterlibatan secara aktif kelompok strategis para pemangku kepentingan utama termasuk masyarakat dari negara-negara perwakilan RECOFTC (Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand dan Viet Nam) untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan praktis-realistis serta mempunyai komitmen strategis untuk kemajuan Kehutanan Masyarakat di masa datang.

Ucapan Terimakasih

Forum ini dibuka oleh Boonchob Suthamanuswong, Direktur Jenderal, Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand, yang menyatakan bahwa, “Kehutanan Masyarakat dapat menjadi solusi kuat untuk konflik-konfilk lahan di wilayah hutan dan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup, menurunkan deforestasi dan memperkuat tata kelola dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan pengetahuan masyakat setempat.”

Forum Regional untuk Masyarakat dan Hutan yang ke-3 diselenggarakan oleh RECOFTC - The Center for People and Forests bekerjasama dengan Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand, Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet), ASEAN Social Forestry Network (ASFN), and Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan dukungan dari Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), dan Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Dalam pembukaannya, Dr Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif, RECOFTC, menekankan bahwa “Memperluas kawasan hutan di bawah pengelolaan masyarakat adalah prioritas utama, namun hal yang sama pentingnya adalah memperkuat kontrol aktif masyarakat atas hutan mereka. Ketika masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan ketika mereka memperoleh manfaat dari hutan mereka, bukti menunjukkan bahwa mereka akan melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi deforestasi dan mengelola hutan secara lestari.”

RECOFTC mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara: Phinyada Atchatavivan, Julian Atkinson, Chawpaka Chaosarn, David Gritten, Caroline Liou, Jephraim Oro, Panisara Panupitak, Thippawan Maidee, Detty Saluling, Pimpakarn Serithamarak, Apinita Siripatt, Ramida Thanananthachat, dan Tiamkare Thitithamtada, juga kepada Ann Jyothis, Subantita Suwan, dan Nick Wilder - tim komunikasi RECOFTC. Terima kasih khususnya kepada Karen Edwards, Tommy Kristiawan Permadi dan Imawan Atmosudirjo yang telah memfasilitasi acara ini. Terima kasih kami yang tulus kepada James Bampton, Tint Lwin Thaung, Ronnakorn Triraganon, Yosef Arihadi, Thongsavath Boupha, Edwin Payuan, Bishnu Hari Poudyal, Somying Soontornwong, Nguyen Quang Tan, dan Maung Maung Than atas bimbingannya selama Forum. Akhirnya, kami berterimakasih kepada semua peserta Forum dan pembicara yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasannya.

Forum ini dirancang menjadi sebuah acara yang bersifat sangat partisipatif, dan diselenggarakan untuk mengajak peserta terlibat secara aktif untuk mengambil bagian dalam setiap sesi melalui analisa situasi, berbagi, umpan balik dan penyaringan aksi-aksi utama. Tujuan dari kegiatan Forum adalah untuk mengembangkan rencana-rencana aksi bersama antar negara (multi-sektoral), untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat dan menumbuhkan komitmen aktif untuk memperluas kawasan hutan di bawah pengelolaan masyarakat; memperkuat kontrol aktif masyarakat atas hutan mereka; dan memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait mampu secara efektif menerapkan undang-undang Kehutanan Masyarakat di negara mereka. Selain itu juga menginvertarisir proses saat ini yang diperkaya oleh pengalaman baru dan pertanyaanpertanyaan kritis untuk masa depan. Paling penting, ideide dan komitmen yang dikembangkan di Forum Regional ke-3 akan dibagikan dan diperkaya lebih lanjut ke dalam serangkaian forum-forum nasional pada tahun 2014 di enam negara: Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam.

Laporan ini ditulis oleh Karen Edwards, Caroline Liou dan Detty Saluling.

Diselenggarakan oleh RECOFTC bekerjasama dengan Departemen Kehutanan Kerajaan Thailand, Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet), ASEAN Social Forestry Network (ASFN), dan Japan International Cooperation Agency (JICA), forum ini menciptakan momentum untuk perubahan dan komitmen untuk Kehutanan Masyarakat di tingkat nasional.

4

Tujuan dari forum ini adalah untuk mening katkan komitmen aktif rencana-rencana aksi bersama antar negara untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat dengan: • Menilai kemajuan Kehutanan Masyarakat di wilayahnya dan menyelidiki saranasarana strategis untuk mengatasi ham batan yang telah terindentifikasi dalam rangka mengamankan dan melindungi hutan serta masyarakat yang bergantung pada Kehutanan Masyarakat; • Mendorong prioritas-prioritas yang seca ra umum memperkuat Kehutanan Ma syarakat dan mendorong kemitraan serta koordinasi lintas sektor; • Meningkatkan komitmen aktif dalam kerjasama rencana aksi Kehutanan Masya rakat antar negara yang memprioritaskan peningkatan kawasan hutan dalam pe ngelolaan masyarakat, memperkuat kon trol aktif masyarakat atas hutan mereka; dan memastikan bahwa lembaga-lem baga berwenang dapat secara aktif me nerapkan Kehutanan Masyarakat di negaranya.

1


MASA LALU, MASA KINI, DAN MASA DEPAN Pembelajaran dan tantangan ke depan Preecha Siri, pemimpin masyarakat setempat dari kelompok Kehutanan Masyarakat Ban Huay Hin Lahd Nai, Thailand, dan Isabelita Austria, Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat dari Departemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam (Department of Environment and Natural Resources - DENR) di Filipina, menceritakan kisahkisah perubahan dan menunjukkan bahwa Kehutanan Masyarakat dapat memberikan hasil yang nyata pada kondisi yang sesuai dan lingkungan yang mendukung. Pengalaman keduanya –yang bercerita dari perspektif yang berbeda (masyarakat setempat dan pemerintah) dan negara– menyoroti perlunya dalam dekade ini menanggapi panggilan untuk perencanaan (calls for planning) dan memperluas Kehutanan Masyarakat di tingkat lanskap serta memastikan kondisi dan insentif untuk terlaksananya hal tersebut di atas. Dr David Gritten, Senior Program Officer RECOFTC, kemudian menyoroti tantangan utama keberhasilan masa depan Kehutanan Masyarakat.

2

3


Membangun komunitas lokal di Thailand yang didasarkan atas keberhasilan Kehutanan Masyarakatnya

Tantangan ke depan: Dasar-dasar kesuksesan Kehutanan

Preecha Siri menyoroti pengalamannya dalam perlindungan efektif dan pemanfaatan hutan berkelanjutan oleh masyarakat setempat yang jika diberikan kewenangan dan hak untuk mengelola hutan akan bermanfaat bagi sekitarnya, nasional dan global.

Dr David Gritten memaparkan bahwa di banyak tempat di wilayah Asia-Pasifik, Kehutanan Masyarakat adalah pilihan yang paling tepat untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan serta untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan lokal, termasuk diantaranya:

Dengan bimbingan beliau, masyarakat berhasil mengadopsi sistem penanaman terpadu pada lahan basah, rotasi pertanian, peternakan lebah, perkebunan teh dan bambu serta konservasi hutan yang menunjukkan keberhasilan model pengelolaan ekosistem. Rencana inovatif ini telah membantu menciptakan dana masyarakat dan membangun ketahanan masyarakat.

1. Meningkatkan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga (kayu bakar, pakan, kayu, dll.); 2. Mengurangi deforestasi dan meningkatkan kondisi hutan serta kualitasnya (volume kayu, kepadatan batang, tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati); dan 3. Memperkuat tata kelola dan hak-hak politik rakyat pedesaan.

Kelompok masyarakat Ban Huay Hin Lahd Nai telah memenangkan beberapa penghargaan internasional dalam usahanya melangkah dari yang semula hanya untuk melindungi hutan mereka pada tingkat lokal, menjadi kepada bekerja sama dengan 16 desa lainnya pada tingkat wilayah di Thailand. Dengan demikian masyarakat yang bergantung pada hutan dan menempatkan arti hutan di atasnya, dan yang juga bertanggungjawab untuk berkomitmen pada perlindungan hutan pada tingkat lokal, telah menyebabkan perluasan kawasan hutan masyarakat di bawah pengelolaan masyarakat setempat dalam wilayah Ban Huay Hin Lahd Nai.

Pembelajaran dari pengembangan program kehutanan sosial di Filipina Isabelita Austria menyajikan pembelajaran yang dapat dipetik dari masa lalu sampai dengan saat ini mengenai Kehutanan Masyarakat di Filipina. Beliau menyoroti pentingnya pergeseran sejarah yang telah menyebabkan perluasan areal di dalam Kehutanan Masyarakat termasuk durasi dan pengaturan kepemilikan, dari jangka pendek secara individu menjadi pengaturan jangka panjang yang berbasis masyarakat. Pada tahun 1970an, program-program kehutanan pemerintah yang dipimpin masyarakat telah dimulai sebagai respon atas penurunan tutupan hutan, pertumbuhan penduduk, kemiskinan di dataran tinggi, peningkatan kebutuhan akan kayu dan makanan, serta kegagalan melakukan langkah-langkah memberi hukuman dalam menangani kepemilikan hutan. Di era 80-an, program ini digabungkan ke dalam Program Terpadu Kehutanan Sosial (Integrated Social Forestry - ISF) dan penerbitan hak kepemilikan lahan secara individu melalui sertifikat kontrak pengelolaan (Certificate of Stewardship Contract). Program Pengembangan Dataran Tinggi (Upland Development Program) selama 15 tahun dengan 16 lokasi percontohan Nasional digunakan untuk mendukung penelitian program ISF ini. Namun ternyata bahwa pendekatan individu dalam ISF tidak dapat mendorong aksi masyarakat. Dan juga, produksi hasil hutan menjadi terfragmentasi, serta pemasaran juga tidak terkoordinasi dengan baik. Peraturan No. 263 ditandatangani pada tahun 1995 dengan mengadopsi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai sebuah strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan atas lahan dan sumber daya masyarakat. Terdapat juga langkah sederhana untuk mengatur sistem informasi pasar pada tingkat lokal untuk produk-produk yang berasal dari perhutanan sosial, yang dapat meningkatkan daya tawar dari masyarakat. Pemasaran tidak banyak mendapat perhatian pada awal 90-an, sehingga saat ini dibutuhkan produk-produk yang dipanen dari wilayah PHBM. Bantuan pengembangan usaha – dan khususnya informasi pasar – sangat diperlukan.

Masyarakat

Namun, sering kali Kehutanan Masyarakat tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini dipertegas oleh tantangan ke depan yang sedang kita hadapi bersama, diantaranya pertumbuhan populasi, peningkatan urbanisasi, perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan. Kehutanan Masyarakat dapat membantu mengatasi hal ini. Untuk melakukannya dan untuk mewujudkan potensinya, diperlukan dasar-dasar tertentu, seperti dirumuskan dalam formula berikut: susCF = T + 2aR + aC + M Dimana: susCF adalah Kehutanan Masyarakat yang berkelanjutan (sustainable community forestry) T adalah kepemilikan (tenure) 2aR adalah regulasi dan sumber daya yang sesuai (appropriate regulations & appropriate resources) aC adalah kapasitas yang sesuai (appropriate capacity) M adalah pasar (market) Titik awal Kehutanan Masyarakat yang berkelanjutan berkaitan dengan kepemilikan. Kepemilikan adalah penting dalam banyak aspek, termasuk dalam memberikan keamanan, mendorong tanggung jawab pengelolaan lahan, memfasilitasi investasi yang memberikan keuntungan lebih besar yang tidak hanya dalam istilah ekonomi, namun juga dalam hubungan sosial dan lingkungan. aR yang pertama didasarkan pada kenyataan bahwa di seluruh wilayah peraturan yang mengatur interaksi masyarakat dengan hutan gagal untuk memungkinkan masyarakatnya mengambil manfaat dari hutan tersebut. Selain itu, pemerintah harus memantau peraturan, yang menawarkan beberapa penghargaan (rewards). Peraturan-peraturan yang semestinya harus ditempatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Kehutanan Masyarakat. aR yang kedua adalah sumber daya yang sesuai, yang secara khusus mengacu pada fakta bahwa ketika masyarakat diberi kepemilikan, benar-benar hutan yang nyata, bukan hutan terdegradasi seperti biasanya. Hal ini, seperti kebanyakan Kehutanan Masyarakat, didasarkan atas pemahaman bahwa Kehutanan Masyarakat tidak akan berhasil kecuali masyarakat dapat memperoleh kehidupan dari hutan, suatu titik awal dimana kepemilikan atas hutan dan lahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kapasitas yang sesuai (aC) berkaitan dengan fakta bahwa untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, masyarakat dan pejabat pemerintah yang bekerja di kawasan Kehutanan Masyarakat, harus memiliki akses ke informasi dan teknologi yang tepat. Informasi ini mencakup kepastian bahwa masyarakat memahami arti dalam membuat keputusan secara partisipatif. Yang terakhir, m berarti pasar, kembali ke kenyataan bahwa masyarakat perlu memiliki akses ke pasar untuk menjual produk-produk hutan mereka. Dengan memperhatikan semua elemen tersebut, dapat dipastikan Kehutanan Masyarakat akan dapat memberikan dan membantu masyarakat secara keseluruhan dalam memenuhi tantangan masa depan.

4

5


Tema-tema penting untuk melakukan aksi nyata Forum Regional ke-3 berfokus pada mendorong pembicaraan penting antar perserta lintas negara untuk berbagi pembelajaran dan asumsi dibalik implementasi Kehutanan Masyarakat yang mungkin perlu dihadapi di masa mendatang. Dari hasil pembicaraan dan interaksi tersebut, muncul berbagai tema umum tingkat regional yang menjadi pokok bahasan bagi terwujudnya aksi nyata: Mengamankan kepemilikan hutan: Teridentifikasi sebagai prinsip utama dan pembelajaran yang penting bagi keberhasilan Kehutanan Masyarakat, hal ini tetap menjadi agenda yang berlaku bagi beberapa negara dimana kepemilikan bersifat terbatas dan kebijakan-kebijakan masih menghalangi penggunaan hutan secara produktif. Mengubah kebijakan menjadi aksi/tindakan nyata: Hal ini tidak dapat diasumsikan bahwa jika kerangka kebijakan sudah ada, Kehutanan Masyarakat akan dilaksanakan secara efektif. Masih terdapat keengganan beberapa pihak untuk mengalokasikan lahan dan menandatangani perjanjian. Tinggal bagaimana memastikan keefektifan kerangka kebijakan yang masih menjadi tantangan, dan hal ini masih menjadi pembicaraan penting selama berlangsungnya Forum. Dari fragmentasi ke integrasi pada tingkat lanskap: Diakui, meskipun di beberappa negara, wilayah hutan yang dikelola masyarakat telah tumbuh namun ternyata belum pada tingkat lanskap. Kehutanan Masyarakat perlu diintegrasikan sebagai strategi pengelolaan pemanfaatan lahan yang dalam perencanaannya besifat partisipatif. Hal ini memerlukan kerjasama lintas sektoral. Manfaat Kehutanan Masyarakat harus jelas bagi sektor lain dan sebaliknya. Hal ini telah menjadi agenda lain selama Forum Regional ke-3. Menghubungkan ke sektor lain dan agenda global: Untuk memperluas wilayah yang berada di bawah pengelolaan hutan masyarakat dan mendorong kepastian kepemilikannya, pemanfaatan Kehutanan Masyarakat berserta wacananya masih perlu didorong ke dalam agenda global lainnya dan dialog seperti perubahan iklim. Bagaimana memastikan bahwa praktisi-praktisi mengaitkan Kehutanan Masyarakat dengan sektor lainnya adalah salah satu isu yang perlu dibahas lebih dalam di Forum. Melampaui manfaat ekonomi riil dan komersialisasi produk serta layanan dari Kehutanan Masyarakat: Hal ini telah menjadi topik pembicaraan yang menonjol dalam Forum dan masih sangat tercermin pada komitmen-komitmen di banyak negara. Pergeseran dari Kehutanan Masyarakat yang sekedar sebagai mata pencaharian kepada Kehutanan Masyarakat yang lebih berorientasi bisnis masih sangat diperlukan.

6

7

Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan Pemangku kepentingan Pemerintah pusat

Kementerian Sumberdaya Alam/ Kehutanan

Peran masa depan

Komitmen prioritas

Koordinasi dan harmonisasi kebijakan, perencanaan nasional dan anggaran, termasuk bagaimana Kehutanan Masyarakat terkait dengan semua sektor

•

Membuat kebijakan efektif yang mendukung Kehutanan Masyarakat dan peningkatan mata pencaharian dari hutan

•

•

• •

Pemerintah daerah

Mengatur implementasi dan menyediakan layanan teknis bagi masyarakat untuk Kehutanan Masyarakat

• • •

Sektor swasta

Organisasi internasional

Menerima dan mengadakan produk berkelanjutan dari masyarakat melalui koneksi dengan pasar, broker dan pengusaha

•

Menghasilkan pengetahuan dan menunjukkan bagaimana menangani isuisu selanjutnya termasuk komersialisasi barang dan jasa Kehutanan Masyarakat

•

•

• •

Peneliti dan akademisi

Media (jurnalis)

Mengkomunikasikan penelitian dan penemuan berkaitan dengan praktek terbaik (best practice) dan pengaruhnya serta menginformasikan keputusan dan pengembangan kebijakan yang relevan dengan Kehutanan Masyarakat

•

Meningkatkan komunikasi dua arah pada isu-isu Kehutanan Masyarakat

•

• •

• •

Perubahan peran pemangku kepentingan Berikut ini adalah berbagai sesi dalam identifikasi tema-tema umum regional dan bidang-bidang penting untuk aksi dimana peserta berkumpul dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Setiap kelompok membahas bidang-bidang penting tersebut untuk tindakan ke depan dari sudut pandang kelompok pemangku kepentingan mereka sendiri dan mengidentifikasi komitmen yang akan dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingannya guna memperkuat Kehutanan Masyarakat.

8

Masyarakat sipil

Terus menjembatani perputaran peran (role) dan umpan balik (feedback) antara praktik Kehutanan Masyarakat dan kebijakan

• • •

Komunitas

Meningkatkan dan memperkuat jaringan masyarakat untuk bersuara dan beraksi secara bersama dan mewariskan keterampilan kepemimpinannya untuk generasi berikutnya

• • •

Pembaruan tepat waktu dan meninjau kebijakan dan peraturan yang relevan Perbaikan perwakilan kelompok dan masyarakat yang terpinggirkan dalam kelompok-kelompok kerja nasional Penyediaan dana yang memadai dan dukungan layanan untuk Kehutanan Masyarakat Membangun dan mempertahankan kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan lainnya Memperkuat pengelolaan sistem informasi dan pusat pengetahuan untuk Kehutanan Masyarakat Mengembangkan kapasitas internal secara mandiri untuk menyediakan layanan teknis berkualitas tinggi Memasukkan Kehutanan Masyarakat ke dalam rencana pengembangan dan pemanfaatan lahan di pemerintah daerah termasuk anggarannya Meningkatkan integrasi vertikal dengan masyarakat dan kementerian yang relevan untuk mengkomunikasikan dampak kebijakan, isu-isu dan pembelajaran secara efektif Mengembangkan kemitraan jangka panjang dan model bisnis berbasis masyarakat yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan Membangun keterampilan masyarakat dalam pengaturan organisasi secara mandiri, pengelolaan keuangan dan pemasaran Mendukung kebijakan dan praktek partisipatif di negara-negara Terus membangun kapasitas untuk Kehutanan Masyarakat Meningkatkan koordinasi donor di tingkat nasional dan internasional dalam Kehutanan Masyarakat Mendesain dan menyampaikan penelitian berbasis hasil Mengarusutamakan agenda penelitian Kehutanan Masyarakat ke institusi akademik Mengkomunikasikan kekhalayak tertentu mengenai perubahan kebijakan dan dampaknya Mengekspos cerita-cerita mengenai dampak positif Kehutanan Masyarakat Memperkuat perspektif masyarakat lokal untuk dapat menjangkau pemangku kepentingan yang sesuai Pelaporan yang lebih berimbang atas perspektif pemangku kepentingan Menyokong lebih untuk kebijakan berbasis komunitas dan masyarakat Kolaborasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan lainnya Terus membangun kapasitas masyarakat Membentuk pusat pembelajaran komunitas dan berbagi pengetahuan dengan yang lain Membuat pemerintah bertanggung jawab untuk mengamankan hutan dan hak kepemilikan lahan Membangun kapasitas generasi berikutnya untuk memimpin pengelolaan Kehutanan Masyarakat dan kewirausahaan

9


RECOFTC meluncurkan rencana strategis baru untuk 2013-2018

Selama Forum ke-3, RECOFTC meluncurkan rencana strategis baru untuk 2013-2018. Dibangun di atas kesuksesan fase strategis sebelumnya, Rencana Strategis RECOFTC yang baru (20132018) – berjudul People and forests for a greener future - Empowering local people to effectively and equitably engage in the sustainable management of forested landscapes – telah meningkatkan fokus pada capaian strategis yang lebih jelas dalam empat wilayah tematik RECOFTC: Mengamankan Kehutanan Masyarakat; Meningkatkan Mata Pencaharian dan Pasar; Masyarakat, Hutan dan Perubahan Iklim; dan Transformasi Konflik Hutan. Dalam wilayah-wilayah tematik, kami mengeksplorasi masalah yang muncul, termasuk pendekatan lanskap, ketahanan pangan, keamanan air dan ketahanan energi biomassa. Fokus kami pada pendekatan berbasis hak didasarkan pada tiga prinsip - kuat dan terjaminnya hak, tata kelola yang baik dan manfaat yang adil - yang diperkuat dengan penekanan pada penyertaan sosial dan jenis kelamin, pengembangan kepemimpinan kehutanan, dan sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang lebih kuat. RECOFTC’s memperluas keterlibatan di delapan negara perwakilan - Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand dan Viet Nam - secara kontinyu menjadi landasan bagi pekerjaan kami untuk dapat memberikan hasil yang nyata. Empat pendekatan fungsional kami – pelatihan dan jaringan belajar, penelitian, komunikasi, dan uji coba dan demonstrasi – juga terus saling melengkapi dan berkontribusi terhadap capaian strategis kami. Rencana strategis tersedia di www.recoftc.org. Pameran produk dan kegiatan kelompok usaha masyarakat berlangsung pula selama dua hari kegiatan Forum. Selain menampilkan produk usaha, para mitra menampilkan juga kegiatan masing-masing organisasi beserta pencapaian dari upaya yang telah dilakukan. Kelompok usaha masyarakat yang menampilkan produk-produk usaha, diantaranya: • Hutan kemasyarakatan Baan Maab Lao Cha-oun • Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO) • Kelompok usaha masyarakat untuk kopi organik dan konservasi hutan Baan Khun Lao • Non-Timber Forest Products Exchanged Programme (NTFP-EP)

10

11


Melihat Kehutanan Masyarakat secara berbeda Menyadari kemajuan pada Kehutanan Masyarakat namun mengakui bahwa memajukannya memerlukan pertimbangan dimensi baru dan sebuah penekanan yang berbeda, membentuk dasar diskusi untuk pemikiran masa depan. Perspektif dan peluang yang menantang saat ini untuk membuat Kehutanan Masyarakat yang berjalan lebih baik melalui integrasi lintas sektoral dan kerjasama atas perubahan iklim untuk sebuah usaha komersial yang didorong Kehutanan Masyarakat, adalah sebuah sorotan utama di Forum Regional ke-3 dari tiga pembicara. Dr Don Gilmour, fellow kehormatan dari RECOFTC, membagi perspektifnya yang menantang atas hubungan antara hutan dan air, serta relevansinya kepada kebijakan dan praktek Kehutanan Masyarakat. “Sampai batas tertentu ada sesuatu yang terputus antara cerita umum tentang hubungan air, hutan dan apa yang ilmu pengetahuan katakan kepada kita. Cerita umum tersebut seringkali menjadi sebuah penentuan kekuatan dari kebijakan kehutanan dan mitos untuk sebuah piagam aksi. Kita perlu mempertimbangkan lokasi dari faktor-faktor tertentu ketika berbicara tentang air dan hutan serta tujuan pengelolaan kita karena keputusan-keputusan yang sudah dibuat akan berbeda berdasar atas aspek apa dari siklus air yang sedang kita bicarakan.” Dr Bhishma Subedi, Direktur Eksekutif Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources (ANSAB), menyoroti nilai potensi Kehutanan Masyarakat untuk memberikan lebih banyak manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha dan pengelolaan hutan produktif dan pemanfaatannya. “Terdapat ruang lingkup untuk pengelolaan berkelanjutan dan menggunkannya di beberapa tempat di mana Kehutanan Masyarakat tumbuh dan melimpah. Transformasi dari Kehutanan Masyarakat tradisional ke Kehutanan Masyarakat yang berbasis usaha adalah diperlukan untuk mempertahankan Kehutanan Masyarakat secara efektif. Kerangka Multi-Sektoral ASEAN pada Perubahan Iklim (ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change -AFCC) dipaparkan oleh Bapak Sugeng Marsudiarto, Wakil Direktur, Direktorat Kehutanan Pembangunan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, “Asia Tenggara, karena konsentrasi populasi, panjang garis pantai dan ketergantungannya pada pertanian dan kehutanan, adalah wilayah ke-tiga paling rentan di dunia untuk perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan masalah lintas-sektoral dan kerjasama menjadi penting”. Beliau juga membahas bahwa ASEAN telah dalam proses pelaksanaan Kerangka Multi-Sektoral ASEAN pada Perubahan Iklim: Pertanian dan Kehutanan terhadap Ketahanan Pangan (ASEAN Multisectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry towards Food Security - AFCC).

12

Informasi lebih lanjut: RECOFTC Issue Paper 3 - Forests and water: A synthesis of the contemporary science and its relevance for community forestry in the Asia–Pacific region, www.recoftc.org http://www.recoftc.org/site/resources/Seeing-community-forestry-differently.php

13


Rencana Aksi Bersama antar Negara untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat Forum mencapai puncaknya dimana para peserta yang mengambil bagian dalam kelompok-kelompok negara guna membahas elemen utama dari rencana-rencana aksi antar negara (multi-stakeholder) menjelaskan apa yang diperlukan untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat; siapa yang harus terlibat; aksi-aksi prioritas oleh bermacam pemangku kepentingan; serta capaian apa yang diharapkan. Untuk mengembangkan rencana aksi tersebut, tiap grup negara membahas serangkaian pertanyaan di negaranya dalam ‘Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat’ dan ‘Dinding Pembelajaran tiap Negara ‘. Di akhir Forum, peserta yang terorganisir ke dalam kelompok negara, mempresentasikan rencana aksi bersama antar negaranya untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat. Rekomendasi tersebut akan berfungsi sebagai dasar untuk diskusi dalam forum-forum nasional di awal 2014 di enam negara: Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam.

14

15


KAMBOJA Kemajuan pada Kehutanan Masyarakat telah dibuat dalam dua dekade terakhir di Kamboja dalam bentuk sebuah kebijakan yang jelas dan kerangka hukum serta penguatan lembaga setempat. Pemerintah Kamboja telah berkomitmen untuk membangun dua juta hektar hutan yang dikelola masyarakat pada 2029, dan pada 2013, 457 hutan rakyat yang ditentukan seluas 400.000 hektar. Mempercepat proses perencanaan pengelolaan Kehutanan Masyarakat penting untuk keberhasilan Kehutanan Masyarakat jangka panjang di Kamboja. Sampai saat ini hanya satu rencana pengelolaan hutan rakyat telah disetujui dan 20 lebih sedang menunggu persetujuan. Memprioritaskan rencana pedoman dan pelaksanaan Kehutanan Masyarakat untuk Kehutanan Masyarakat yang telah disetujui akan memberikan perubahan penting dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas sumber daya dan pengembangan usaha karena rencana pengelolaan yang disetujui memungkinkan pengelolaan aktif dan pemanfaatannya secara lestari.

16

Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • • •

Meninjau dan menyelesaikan pedoman dan panduan rencana pengelolaan untuk Kamboja Menetapkan dan memastikan pendaftaran Kehutanan Masyarakat yang efektif di Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF) Meneruskan dan menunjukkan keberhasilan pengelolaan Kehutanan Masyarakat

17


CINA Pengarusutamaan Kehutanan Masyarakat ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional adalah strategi utama untuk memajukan agenda di Cina. Memperkuat jaringan dalam negara dan dengan negara-negara lain dalam kawasan adalah penting untuk membangun kolaborasi dan pembelajaran dalam komersialisasi Kehutanan Masyarakat dalam barang dan jasa, yang akan diperlukan Kehutanan Masyarakat agar diterima sebagai strategi utama. Keterlibatan yang lebih efektif antar para pemangku kepentingan diperlukan untuk Kehutanan Masyarakat dan pembuktian nilai tertentu dari model Kehutanan Masyarakat dalam pengelolaan hutan secara kolektif akan sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan dan mengkomunikasikan praktik terbaik di sekitarnya. Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • DMendokumentasikan praktik-praktik terbaik (best practices) dari model yang ada dan mengemukakan temuan-temuan bagi para pembuat kebijakan utama • Memberikan pelatihan mengenai pengelolaan konflik dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat lokal • Melibatkan media untuk peningkatan kesadaran publik pada model-model yang berharga dari Kehutanan Masyarakat dan memperkaya faktor-faktor yang meningkatkan keberhasilan

18

19


INDONESIA Berbagai bentuk Kehutanan Masyarakat telah diidentifikasi dan diterima di Indonesia, dan Kehutanan Masyarakat sudah termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (jangka menengah). Target untuk memperluas wilayah dalam Kehutanan Masyarakat perlahan-lahan tercapai dan saat ini masih berfokus pada perlunya mengalihan dari penggunaan produk-produk hutan untuk mata pencaharian ke arah penggunaan untuk komersialisasi dan manfaat riil ekonominya untuk pengelola masyarakat. Dua setengah juta hektar yang telah ditargetkan oleh pemerintah, sampai hari ini 360.000 hektar Kehutanan Masyarakat telah didirikan. Baru-baru ini, hak masyarakat adat atas hutan di Indonesia telah diakui namun belum ada pelaksanaan peraturan yang jelas. Pendekatan yang kurang terfragmentasi untuk memperluas wilayah Kehutanan Masyarakat di tingkat lanskap diprioritaskan dengan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Memastikan bahwa perluasan Kehutanan Masyarakat yang disalurkan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal adalah perubahan inti yang harus didorong dalam tiga tahun ke depan.

20

Komitmen-komitmen utama2 yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • Dua juta hektar hutan adat diakui oleh pemerintah • Total kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai lima juta hektar • Lima produk unggulan dari Kehutanan Masyarakat sudah dikomersialkan • Tiga puluh persen kelompok pengguna hutan sudah maju Komitmen-komitmen di atas akan tercapai melalui beberapa strategi: • Mengikutsertakan program perluasan Kehutanan Masyarakat ke dalam rencana pembangunan dan perencanaan tata ruang pemerintah daerah jangka menengah • Meningkatkan penganggaran dan perencanaan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat • Meninjau dan memperbaiki peraturan untuk perizinan kawasan Kehutanan Masyarakat • Memfokuskan keterlibatan sektor swasta untuk pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat 2 Komitmen utama yang telah diambil dari informasi menurut kelompok negara selama berlangsungnya Forum, yang ditulis pada ‘Dinding Pembelajaran’ (learning wall), ‘Ubah kanvas’ (change canvas) dan/atau (dalam beberapa kasus) yang ditulis pada bendera Kehutanan Masyarakat tiap negara.

21


Dinding Pembelajaran tiap Negara (Country Learning Wall) Peserta Forum dalam kelompok negara Indonesia menuliskan hasil diskusinya pada ‘Dinding Pembelajaran’

1. Tiga fakta yang menggambarkan keadaan Kehutanan Masyarakat saat ini

2. Apakah pertanyaan Anda untuk memajukan Kehutanan Masyarakat? 3. Apa perubahan yang Anda ingin lihat dalam peran pemangku kepentingan? 4. Apakah implikasi dari presentasi kepada Anda?

5. Tiga tahun ke depan

- Masalah kebijakan • Kehutanan Masyarakat dimasukkan ke dalam Pengembangan Rencana Nasional Jangka Menengah • Berbagai skema Kehutanan Masyarakat - Isu-isu kelembagaan • Tantangannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah - Masalah teknis • Kualitas hutan membaik beberapa tingkat • Kehutanan Masyarakat masih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat tetapi upaya yang sudah dilakukan adalah untuk komersialisasi - Masih jauh dari target: • Hutan Kemasyarakatan (HKm) & Hutan Desa (HD): 360.000 ha vs 2,5 juta ha (2014) • Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 670,000 ha - Hutan adat diakui oleh hukum tetapi tidak ada peraturan pelaksanaannya - Pengembangan kemitraan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (P 39/2013) - Skema kemitraan: 500.000 ha - JFM Perhutani: • 2,1 M ha (Jawa) • 5.400 kelompok masyarakat pengguna hutan/desa-desa • 1.300 koperasi - Apakah reformasi birokrasi itu mungkin (penghapusan hambatan peraturan)? - Bagaimana mengarusutamakan Kehutanan Masyarakat? - Bagaimana kita dapat mempercepat dan meningkatkan manfaat Kehutanan Masyarakat? - Mendorong dialog dan kemitraan multi-pihak antara para pemangku kepentingan - Mempercepat reformasi birokrasi - Meningkatkan peran sektor swasta - Lintas sektoral and koordinasi pusat-daerah Tujuan MDGs - Pendekatan lanskap (bukan hanya hutan) - Komersialisasi beberapa produk (barang dan jasa) - Pengarusutamaan gender di Kehutanan Masyarakat - Area yang lebih luas untuk Kehutanan Masyarakat (skala yang lebih besar) - Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan - Pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat - Hutan Rakyat (HR) = 7,1 juta ha - 2 juta hektar hutan adat yang diakui oleh pemerintah - 30% dari kelompok masyarakat pengelola hutan (lembaga Kehutanan Masyarakat) maju; 30% dari mereka menjadi tempatpembelajaran lapangan - Komersialisasi produk Kehutanan Masyarakat (5 produk unggulan) - Perluasan program Kehutanan Masyarakat dimasukkan dalam rencana tata ruang dan rencana pengembangan jangka menengah

Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat (The Community Forestry Change Canvas) Peserta Forum dalam kelompok negara Indonesia menuliskan hasil diskusinya mengenai bagaimana memajukan Kehutanan Masyarakat pada “Papan Perubahan Kehutanan Masyarakat “

22

Siapa yang akan membantu?

- Parlemen - Partai - Pemerintah - Bupati - Pemimpin masyarakat - Wartawan - Donatur - LSM - Universitas - Lembaga Penelitian - Asosiasi Pemerintah Daerah -APKASI, ADEKSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi - Lembaga penelitian international: CIFOR, ICRAF, dll. - RECOFTC – tingkat regional maupun nasional - Kementerian dan lembaga terkait

Apa yang akan dilakukan?

- Menulis makalah mengenai Kehutanan Masyarakat - Penelitian tentang praktek baik & model usaha Kehutanan Masyarakat - Menfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan untuk Kehutanan Masyarakat - Menulis kisah sukses Kehutanan Masyarakat di media - Memobilisasi dana untuk Kehutanan Masyarakat - Memfasilitasi pengembangan kemitraan antara kelompok tani Kehutanan Masyarakat dan organisasiorganisasi di sektor swasta - Mendorong kelompok kerja Kehutanan Masyarakat menjadi lebih partisipasif dalam kegiatan pembangunan - Pelatihan di TLAS, perubahan iklim, penyuluhan, SFM, pembibitan, dll.

Bagaimana membantu membuat perubahan yang berbeda?

- Mendorong dialog multi-pihak - Mendorong kemitraan antara para pemangku kepentingan - Meninjau dan memperbaiki peraturan tentang perizinan Kehutanan Masyarakat - Melibatkan sektor swasta untuk pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat - Perencanaan yang tepatdan penganggaran untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat

Bagaimana interaksinya?

Siapa yang akan dibantu?

- Pembentukan dan penguatan kelompok kerja Kehutanan Masyarakat di tingkat provinsi/ kabupaten - Mengintegrasikan Kehutanan Masyarakat dalam program pengurangan kemiskinan dan tingkat nasional/ setempat - Perluasan kolaborasi skala nasional melalui kelompok kerja intersektoral Kehutanan Masyarakat

- Masyarakat pribumi - Kelompok adat - Pemerintah - Komunitas yang bergantung pada hutan - Petani pengembara - Kelompok tertinggal, masyarakat - Pemuda & anak - Perempuan-kepala rumah tangga

Bagaimana mereka akan mengenal Anda dan bagaimana Anda menyampaikannya??

- Pengembangan dokumentasi pada kegiatan pengembangan Kehutanan Masyarakat - Media (media elektronik dan cetak, media sosial) - Lokakarya, pertemuan

Siapa Anda dan apa yang dimiliki?

- Pusat pelatihan (Pusdiklat) – modul kursus pelatihan, kurikulum, pelatih, fasilitasi - Forum multi-pihak – jaringan, pembelajaran, peningkatan kapasitas - Ilmuwan-menghasilkan ilmu Kehutanan Masyarakat, menerapkan ilmu untuk bertindak, membawa ilmu untuk kebijakan - Kemitraan – jaringan dengan pemerintah, organisasi Apa yang akan Anda berikan?

- - - -

masyarakat sipil, bantuan teknis, memberikan dukungan untuk CSO & pemerintah Pengembangan program-menerapkan unit di tingkat provinsi / kabupaten Pelatihan pengembangan kapasitas lembaga Media-Jaringan Hutan negara– program pengembangan Kehutanan Masyarakat; menerapkannya di tingkat kabupaten

- Pelatihan tentang Kehutanan Masyarakat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Pusdiklat) per tahun - Mempromosikan kisah sukses di Kehutanan Masyarakat - Bantuan teknis (studi, kebijakan, rekomendasi, pelatihan) - Penelitian/pengetahuan produk - Program pengembangan Kehutanan Masyarakat - Pembentukan Kehutanan Masyarakat (lembaga, kelompok, koperasi, dll) - Memfasilitasi forum Kehutanan Masyarakat multi-pihak - Pinjaman lunak untuk kelompok petani Kehutanan Masyarakat - Hibah untuk Nasional/CSO lokal, pendanaan bersama-sama dengan instansi pemerintah

Apa yang akan Anda dapatkan?

- Pengakuan – pusat pelatihan kredibel - Promosi, reputasi - Publikasi - Diakui sebagai organisasi utama yang bekerja pada Kehutanan Masyarakat

23


LAOS Kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk Kehutanan Masyarakat di Laos sudah ada dan mempunyai Divisi Kehutanan Desa di tingkat pusat dan daerah. Proyek percontohan telah dimulai dengan mengembangkan alat dan pedoman untuk implementasi Kehutanan Desa dan alokasi lahan. Kesadaran akar rumput akan peluang Kehutanan Desa masih perlu diperkuat.

24

Untuk mempercepat implementasi Kehutanan Masyarakat dan mengembangkan pengalaman praktik terbaik, berikut ini adalah komitmen yang telah dibuat untuk tiga tahun ke depan: • • •

Mendukung dan memperkuat sub-kelompok kerja Kehutanan Masyarakat untuk menyaring praktik terbaik yang relevan dan memberikan nasihat kebijakan kepada para pemangku kepentingan utama Memperluas jumlah dan distribusi pelatih Kehutanan Masyarakat yang terampil melalui pelatihan untuk pelatih dengan cara pendekatan yang berfokus pada Model Hutan Desa. Mengembangkan model perkebunan percontohan yang didasarkan pada sertifikasi hutan dan mendokumentasikan pembelajaran dan praktik terbaik untuk kemudian menyebarkan kepada pemangku kepentingan lainnya

25


MYANMAR Target 2,27 juta hektar telah ditetapkan oleh Pemerintah Myanmar untuk pembentukan Kehutanan Masyarakat meskipun anggaran pemerintah untuk hal ini belum jelas. Saat ini terdapat 110,000 hektar Kehutanan Masyarakat dan 740 kelompok masyarakat pengelola hutan serta terdapat kebutuhan untuk melebarkan skala implementasinya. Beberapa Hutan Rakyat yang telah ada tumpang tindih dengan konsesi ekonomi, dan hal ini telah diperdebatkan. Dasar kepemilikan Kehutanan Masyarakat perlu diperkuat melalui perubahan kerangka hukum dimana selama 30 tahun hak kepemilikan tidak didukung secara penuh oleh hukum.

26

Mengingat bagaimana daerah di bawah Kehutanan Masyarakat dapat diperluas dengan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung kepemilikan yang jelas, tim Myanmar membuat komitmen berikut untuk tiga tahun ke depan: • EPenelitian berbasis bukti untuk kebijakan dan kerangka hukum advokasi • Memperkuat dan mengkoordinasikan (komunitas Kehutanan Nasional bekerja kelompok-CFNWG) • Membangun situs Kehutanan Masyarakat demonstrasi melalui kapasitas bangunan dan mobilisasi sumber daya • Meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal melalui kegiatan Kehutanan Masyarakat

27


Komitmen utama tim Nepal yang diidentifikasi dalam Forum adalah: • • • •

Memudahkan Tinjauan Kebijakan konsultatif yang transparan untuk melakukan pergeseran menuju pengusahaan Kehutanan Masyarakat Meningkatkan dan medokumentasikan keberhasilan Kehutanan Masyarakat berorientasi usaha di tingkat lansekap Menghubungkan komunitas pengusaha dan sektor swasta untuk sistem informasi pasar relevan. Memperkuat kepemimpinan kelompok masyarakat pengelola hutan (CFUG) dalam tata kelola hutan melalui kegiatan pengembangan kapasitas untuk perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.

NEPAL Kehutanan Masyarakat di Nepal saat ini mencapai 1,70 juta hektar di bawah pengelolaan dan pengendalian 18.133 kelompok masyarakat pengelola hutan. Pendapatan yang diperoleh dari Kehutanan Masyarakat diperkirakan USD 50 Juta per tahun. Meskipun perlindungan hutan oleh masyarakat telah sangat sukses di masa lalu, pengelolaan hutan dapat dibuat lebih produktif dengan memberikan insentif bagi masyarakat setempat untuk terus mengelola hutan secara lestari di masa depan dan menjaga kepentingan pemerintah dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Masa depan menuntut keterlibatan dengan lebih efektif dengan investasi oleh sektor swasta pada usaha Kehutanan Masyarakat dan dukungan teknis untuk kelompok pengguna hutan untuk mengkaji rencana pengelolaan operasional mereka. Penguatan tata kelola internal dari kelompok masyarakat pengguna hutan terus menjadi prioritas pada proses perubahan di Nepal.

28

29


THAILAND Saat ini Thailand memiliki area sekitar 1,2 juta hektar Kehutanan Masyarakat. Karena kerangka hukum masih tidak memberikan kesempatan bagi pengakuan wilayah, sebagian besar wilayah ini masih tidak berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Meningkatnya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi mekanisme (REDD +) baru-baru ini merupakan dukungan alternatif Kehutanan Masyarakat dan beberapa wilayah yang telah diakui oleh pemerintah. Tim Thailand memprioritaskan sejumlah perubahan yang diperlukan untuk memajukan Kehutanan Masyarakat termasuk mengkaji kebijakan dan kerangka hukum secara partisipatif. Pergeseran Kehutanan Masyarakat ke arah lain yang berorientasi usaha akan memerlukan peningkatan keterlibatan dengan sektor swasta dan dunia usaha dengan dukungan Departemen Kehutanan Kerajaan (Royal Forest Department)

30

Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • Memetakan Kehutanan Masyarakat dan aset setempat yang ada • Memperluas basis produk hutan yang dihasilkan masyarakat termasuk termasuk penguatan kapasitas pelaku rantai nilai (value chain actors) dan identitas produk • Mengembangkan kemitraan yang lebih kuat untuk mendorong perluasan Kehutanan Masyarakat dan pengembangan usaha terkait termasuk keterlibatan dengan sector swasta

31


VIET NAM Di tahun 2013 lebih dari 20% dari lahan hutan di Viet Nam telah dialokasikan untuk masyarakat lokal untuk kawasan Kehutanan Masyarakat, namun, ukuran wilayahnya kecil mulai dari 1-1,5 hektar per rumah tangga. Mereka juga dibatasi ke area hutan produksi kualitas lebih rendah. Meskipun Kehutanan Masyarakat diakui dalam Peraturan Kehutanan, status hukum dari masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan masih belum jelas, dan juga perencanaan dan prosedur yang memberikan ruang untuk pengelolaan dan penggunaan hutan secara nyata, adalah kompleks. Tim Forum Regional ke-3 dari Viet Nam ingin melihat perubahan untuk meningkatkan tingkat penyediaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terlibat di dalam suatu pengelolaan

32

hutan dan meningkatkan pendapatan melalui pengembangan rantai nilai produk-produk hutan masyarakat. Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • Memfasilitasi dan mempercepat revisi undang-undang kehutanan untuk meningkatkan keamanan hak-hak bagi masyarakat lokal • Mengintegrasikan Kehutanan Masyarakat ke perencanaan alokasi lahan dan penggunaan tanah secara partisipatif • Mendorong reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk pembentukan sebuah departemen tertentu dalam Administrasi Kehutanan Viet Nam dengan tanggung jawab tertentu • Menjaga dan memperluas lokasi demonstrasi (demonstration sites) dan mendokumentasikan praktik terbaik dari Kehutanan Masyarakat.

33


MALAYSIA

FILIPINA

Meskipun kegiatan perhutanan sosial telah diimplementasikan pada tingkat lapangan, di Malaysia hal tersebut belum diakui sebagai sebuah strategi yang penting untuk mereduksi kemiskinan dan potensikontribusinya dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial harus lebih baik dalam berjejaring serta terlibat dalam dialog kebijakan sehingga kebutuhan dan kendala mereka dapat mempengaruhi wacana kebijakan.

Kebijakan dan kerangka hukum Kehutanan Masyarakat telah mapan dengan sejumlah hukum dan kebijakan yang memberikan keamanan tenurial selama 25 tahun bagi masyarakat untuk mendaftar di bawah sistem PHBM. Saat ini ada 1,6 juta hektar hutan di bawah pengaturan ini dikelola oleh 1900 institusi lokal. Kesepakatan bersama mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat memungkinkan memanfaatkan kayu secara lestari, dan tim Filipina ingin melihat perjanjian yang lebih dalam tiga tahun ke depan.

Komitmen tim Malaysia :

Komitmen utama yang dibuat untuk tiga tahun ke depan: • Menyuarakan revisi kebijakan dan kerangka hukum “Tagihan SFM” melalui parlemen, yang menyoroti kebutuhan untuk perencanaan penggunaan lahan dan produktivitas hutan • Mempersiapkan dan menyetujui panduan pembayaran untuk jasa lingkungan • Terus mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat di atas wilayah hutan dan kesepakatan akhir yang lebih luas yang memungkinkan penggunaan produk hutan secara produktif oleh masyarakat.

• • • •

34

Meninjau kebijakan Kehutanan Masyarakat dengan keterlibatan di tingkat masyarakat Membangun jaringan yang lebih kuat antara masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya Memberikan pelatihan Kehutanan Masyarakat berbasis keterampilan untuk staf pemerintah di tingkat lokal Terus menunjukkan melalui bidang kegiatan mengenai pentingnya Kehutanan Masyarakat

35


Kesimpulan dan langkahlangkah ke depan Selama dua hari, peserta Forum Regional ketiga untuk Masyarakat dan Hutan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mengidentifikasi tema-tema umum setempat untuk penguatan Kehutanan Masyarakat; peran dan komitmen utama berbagai pemangku kepentingan; dan rencana aksi bersama negara yang perlu dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Tema-tema umum daerah untuk penguatan Kehutanan Masyarakat termasuk mengamankan kepemilikan hutan, tantangan untuk mengubah kebijakan ke dalam tindakan, bergerak dari fragmentasi ke arah integrasi di tingkat lanskap, menghubungkan ke agenda global dan sektor lainnya, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi produk dan jasa dari Kehutanan Masyarakat. Peran dan komitmen utama harus dilakukan untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan – pemerintah pusat, kementerian sumber daya alam/kehutanan, pemerintah daerah, organisasi swasta, organisasi internasional, peneliti dan akademisi, media (wartawan), masyarakat sipil, dan masyarakat setempat. Forum mencapai puncaknya pada pengembangan rencana aksi bersama masing-masing negara dimana peserta dikelompokkan menurut negaranya. Rencana aksi dikembangkan oleh kelompok-kelompok dari Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Viet Nam, Cina, Nepal, Malaysia dan Filipina. Rencana tersebut menekankan apa yang perlu dilakukan dengan cara yang berbeda untuk kemajuan dari situasi saat ini, siapa yang perlu dilibatkan, dan tindakan prioritas yang akan diambil dalam tiga tahun ke depan. Rangkuman hasil dan rekomendasi Forum disampaikan oleh perwakilan dari Forum-APFNet, ASFN dan JICA. Beberapa penekanan penting dari pidato penutupan ini diantaranya: Zuofeng Zhuang, Direktur Perencanaan Proyek, Sekretariat APFNet, menyatakan bahwa Forum menyediakan kesempatan penting untuk memastikan bahwa suara-suara dari pemangku kepentingan yang relevan bisa langsung terdengar, dan mencatat bahwa semua peserta aktif terlibat dalam sesi dan menyumbangkan masukan dan rekomendasi dari perspektif mereka sendiri. Ia merangkum bahwa prioritas utama untuk tindakan meliputi pembangunan kapasitas untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat; Kehutanan Masyarakat harus diarusutamakan ke dalam rencana nasional untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah mereka, baik secara teknis maupun finansial, untuk mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat setempat; dan komersialisasi Kehutanan Masyarakat yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sugeng Marsudiarto, Wakil Direktur - Direktorat Pembangunan Kehutanan sosial, Kementerian Kehutanan Indonesia (mewakili Kepala ASFN saat ini, Thong Eth Phayvanh) mengemukakan bahwa forum menyediakan sebuah platform yang diperlukan peserta untuk berbagi ide-ide pengembangan Kehutanan Masyarakat di masa depan. Beliau kembali menegaskan komitmen ASFN melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan Kehutanan Masyarakat, dan prioritas mereka dalam pengentasan kemiskinan dan REDD + melalui kerangka ASFCC. Dia mendesak semua peserta untuk melaksanakan komitmen yang dibuat selama Forum. Kenichi Shishido, Wakil Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Global, JICA, kembali mengulangi bahwa Forum menawarkan pengalaman yang sangat positif yang memungkinkan para peserta untuk memahami berbagai perspektif pemangku kepentingan. Dia terkesan dengan sesi akhir, dimana setiap negara membuat komitmen mereka. Beliau merekomendasikan untuk forum berikutnya, peserta dapat berbagi tanggapan rinci pada kemajuan, perubahan dan prestasi pada komitmen masing-masing negara, dan menyoroti kisah suksesnya.

36

37


“Forum ke-3 ini menciptakan lingkungan yang mendukung untuk partisipasi aktif oleh semua pihak. Hasilnya, forum ini adalah sangat produktif, interaktif dan partisipatif. Saya percaya kita semua telah belajar banyak, dan yang paling penting, kita dapat melihat bahwa kita memiliki semua komitmen yang telah dibuat untuk mendorong Kehutanan Masyarakat melalui inisiatif nasional,” disimpulkan oleh Dr Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif, RECOFTC. Setelah kegiatan Forum, hasil analisis dari lembar evaluasi menunjukkan bahwa peserta mendapatkan peningkatan kesadaran atas prioritas mereka di negara masing-masing untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat (kepemilikan, mata pencaharian, partisipasi aktif dari masyarakat setempat) dan peningkatan pengetahuan tentang status terkini serta hambatan untuk memajukan Kehutanan Masyarakat di negara mereka (termasuk perspektif berbeda dari pemangku kepentingan). Komitmen aktif peserta Forum untuk memperkuat Kehutanan Masyarakat juga meningkat secara signifikan sebagai hasil dari Forum. Tindakan nyata yang akan diwujudkan oleh peserta terangkum dalam tiga kategori: Penelitian, komunikasi dan advokasi: “Menjangkau media dan publik untuk melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan dan keputusan, dan menyediakan ringkasan kebijakan dan dokumen-dokumen yang relevan.” “Mendokumentasikan praktek-praktek Kehutanan Masyarakat baik sebagai alat advokasi untuk meyakinkan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pelaksanaan kemasyarakatan.” “Melakukan penelitian pada model usaha Kehutanan Masyarakat dan praktik baik.” Jaringan dan penjangkauan: “Mengkomunikasikan ide-ide yang disajikan di Forum dengan pemangku kepentingan lainnya dalam forum-forum nasional.” “Mengadaptasi ide Forum ke dalam Rencana Aksi Nasional mengenai Kehutanan Masyarakat.” “Membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat melalui kelompok-kelompok kerja nasional dan lokal.” Pengembangan kapasitas: “Mengembangkan program pengembangan kapasitas Kehutanan Masyarakat dengan lebih efektif.” “Menggunakan pengetahuan di Forum untuk meningkatkan modul Kehutanan Masyarakat dan kurikulum di pusat pelatihan saya.”

Peserta Forum ketiga juga menyampaikan pandangan mereka yang didokumentasikan dalam sebuah video, dimana mereka menjawab empat pertanyaan berikut: Mengapa Kehutanan Masyarakat penting? Apakah isu terpenting Kehutanan Masyarakat saat ini dan masa datang? Apa makna dan nilai dari Forum ini? Apa yang perlu diwujudkan untuk memajukan dan mengembangkan Kehutanan Masyarakat setelah Forum ini? Video tersedia di: http://www.recoftc.org/site/resources/VIDEOThe-Third-Regional-Forum-for-people-and-forest.php Forum ketiga ini diliput oleh berbagai media dari beberapa negara. Di Thailand, Forum diliput oleh Channel 3, Channel 7, Channel 9, Krungthep Turaki, The Nation, Thailand PBS, Bangkok Post, Khao Sod dan KT TV. Secara regional, laporan diterbitkan di Phnom Penh Post, Vietnamnet, Myanmar Times, dan Green China. Forum Regional ketiga akan dilanjutkan dengan serangkaian forum-forum nasional di enam negara: Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam. Forum-forum nasional bertujuan untuk memperoleh keterlibatan lebih luas dan membangun rasa kepemilikan para pemangku kepentingan lokal dalam mengembangkan dan mewujudkan prioritas dan rencana aksi Kehutanan Masyarakat. Tujuan dari forum nasional tahun 2014 adalah: • Mengkaji kemajuan Kehutanan Masyarakat di setiap negara, termasuk meninjau ringkasan kebijakan dan rekomendasi dari sumber daya yang sudah ada yang relevan dengan Kehutanan Masyarakat seperti peraturan, kebijakan nasional, strategi, paparan hasil penelitian RECOFTC: Community forestry in Asia and the Pacific: Pathway to inclusive development, dan lain-lain; • Memperluas dan memperkuat komitmen pemangku kepentingan Kehutanan Masyarakat melalui rencana aksi bersama; dan • Mendorong strategi dan harmonisasi upaya di masa mendatang, termasuk memperkuat kelompok kerja nasional dan perencanaan Kehutanan Masyarakat dan kehutanan atau lintas-sektoral di masing-masing negara. Rekomendasi dari forum nasional juga akan membantu menginformasikan perkembangan lebih lanjut dari program keterlibatan RECOFTC di negara perwakilan. Forum nasional di negara masing-masing akan berlangsung di awal 2014 dan mencakup berbagai pemangku kepentingan - dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil LSM, masyarakat lokal, akademisi, media, organisasi internasional dan sektor swasta, dan menjangkau kelompok pemangku kepentingan yang tidak memiliki perwakilan besar selama regional Forum, terutama wakil-wakil masyarakat lokal dan organisasiorganisasi akar rumput.

38

39


40

41


42

43

Misi RECOFTC adalah meningkatkan kapasitas demi pemenuhan hak, tata pemerintahan yang lebih baik, dan pembagian manfaat dengan asas keadilan bagi masyarakat lokal dalam lanskap hutan di kawasan Asia dan Pasifik. RECOFTC memegang peranan unik dan penting di dunia kehutanan. RECOFTC merupakan satusatunya organisasi non-profit yang memiliki spesialisasi dalam peningkatan kapasitas kehutanan masyarakat. RECOFTC terlibat dalam jejaring strategis dan kemitraan bersama pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta, institusi riset dan pendidikan, serta masyarakat lokal di Asia Pasifik. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di kancah internasional dan mengedepankan pendekatan dinamis dalam peningkatan kapasitas- diantaranya melalui riset, demostrasi area, serta pelatihan, RECOFTC menawarkan solusi inovatif bagi masyarakat dan hutan.

RECOFTC – The Center for People and Forests P.O. Box 1111 Kasetsart Post Office Bangkok 10903, Thailand Tel (66-2) 940-5700 Fax (66-2) 561-4880 [email protected] www.recoftc.org

44

Forum Regional Ke-3 untuk Masyarakat dan Hutan. Penguatan Komitmen Rencana Aksi Kehutanan Masyarakat di Asia November 2013, Bangkok, Thailand

Recommend Documents