FORMULASI STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABINET INDONESIA KERJA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

FORMULASI STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABINET INDONESIA KERJA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM Sukamto, MEI Universitas Yudharta Pasuruan Email: [email protected]

Abstrak: Perhatian istemewa dalam ranah ekonomi Islam adalah kajian tentang pemberdayaan ekonomi. Misi utama ekonomi Islam adalah meminimalkan kemiskinan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan mempunyai filosifi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Paradiqma pemberdayaan adalah ingin mengubah kondisi rakyat dengan cara member kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang berlangsung. Pemihakan kepada perekonomian rakyat ini berarti memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Perhatian ini diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang arahkan secara langsung pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomin. Strategi kebijakan pemerintahan kabinet Indonesia Kerja dalam pemberdayaan ekonomi rakyat seutuhnya menjadi harapan besar rakyat Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak semakin tertinggal jauh, dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku ekonomi lemah secara nyata. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Kabinet Indonesia Keja, Ekonomi Islam

Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

22

Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja

A. Pendahuluan Dewasa ini proses globalisasi sedang berlangsung, dengan intensitas dan kecepatan yang makin tinggi.1 Proses tersebut merupakan arus yang melanda seluruh dunia dan semua aspek kehidupan manusia. Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi, khususnya pada bidang informasi, komunikasi dan transformasi telah memungkinkan arus orang, barang dan jasa danmlah yang informasi bergerak dengan lebih cepat, dalam jumlah yang semakin besar dengan kualitas yang semakin baik dan dengan biaya yang semakin murah. Konsekuensi proses globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap negara manapun. Dalam memasuki era globalisasiabad ke 21, terutama harus dicegah terjadinya preses kesenjangan yang semakin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak semakin tertinggal jauh, dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku ekonomi lemah secara nyata. 2 Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Perhatian ini diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang arahkan secara langsung pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga

1

Globalisasi sering dipahami sebagi proses internasionalisasi perekonomian yang ditandai dengan semakin terbukanya perdagangan dan peredaran uang antar negara. Globalisasi dibentuk oleh politik dan ideology neoliberalisme. Sehingga dalam kenyataannya, antara glob alisme dan neoliberalisme adalah dwitunggal yang sulit dipisahkan. Ramesh Mishra. Globalization and The Welfare State. (Chetenham: Edwar Edgar. 1999). 3-4. 2 Anggito Abimanyu, Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat. dalam Amin Abdullah, dkk. Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2000). 43. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

23

mampu mengatasi kondibesi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonominya.3 Stategi pengembangan berpusata pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari kedudukan ketergantungan kepada kedudukan kemandirian. Memasuki era pasar bebas, pemerintahan kabinet kerja,4 sudah selayaknya memfokukan perhatian pembangunan dengan memperhatikan karakteristik wilayah sehingga kebijasanaan pembangunan dapat terarah, dan sumber daya terbatas dapat didayagunakan semakin optimal dan terpadu. Sehubungan dengan itu, pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasilnya dalam rangka mensejahterakan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masayarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Pembahasan 1. Makna Pemberdayaan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, 5yaitu: 3

Nur Mahmudi Isma’il, Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul. dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.). Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat. (Bandung: ISTECS. 2001). 62. 4 Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mematok tingkat kemiskinan di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015. Untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Rahma Iryanti memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016, meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio). Rahma menyebut, tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Gini ratio dipatok 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di level 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan gini ratio turun 0,40. 5 Merriam Webster. Oxford English Dictionary. (London: Oxford. 1999). 231. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

24


a. to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; b. to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Konsep pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz, adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.6 Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsurunsur –unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive7) dan Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian.8 Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources yang dimiliki. Dalam pandangan Kartasasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata 6

Moh. Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005). 169. 7 Randy R. Wrihatnolo. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduanuntuk Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta: PT Elex Komputindo. 2007). 75. 8 Abu Huraerah. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat. (Bandung: Humaniora. 2008). 87. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

25

lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan:9 a. Keadilan social. b. Kemakmuran merata. c. Perlakuan yang sama di mata hokum. d. Kesejahteraan material,mental, dan spiritual. e. Kebahagiaan untuk sesama. f. Ketenteraman dan keamanan. Pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi rakyat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Paul A. Samuelson dikutip dari Monzer Kahf dalam Ekonomi Islam,10 ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasajasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.11 Konsep yang dimiliki oleh suatu kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan bekerjanya, atau seperti yang dikatakan oleh Umer Chapra bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasrkan pada sejumlah kepercayaan,12 baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal muasal alam semesta dan hakikat renungan manusia tentang semua subjek sebagaimana yang dikatakan oleh Arthur 9

Khoriddin. Pembangunan Masyarakat. (Yogyakarta: Liberty. 1992). 29. Monzer Kahf. Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995). 2. 11 M. Umar Chapra. Islam and Economic Challenge, terj. Ikhwan abiding Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000). 4-5. 12 Ibid., 5. 10


26


Lovejoy. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang terletak dalam ajaran Islam secara integral tidak dapat dipisahkan dari aspek aqidah, akhlaq, dan ibadah. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku Intervensi Komunitas menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 5 tahapan :13 a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/ empowering experiences). b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss reason for depowerment/ empowerment). c. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (Identify one problem or project) d. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases), dan e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimple mentasikannya (develop and implement action plans). Program pemberdayaan dipandang sebagai sebuah program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika si agen pengubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan telah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim :agen pengubah adalah seorang muzakki dan ‘amil yang biasa disebut fasilitator, yakni memberi fasilitas (kemudahan-kemudahan) bagi masyarakat tanpa menafikan potensi-potensi yang dimiliki 13

Bustanuddin Agus. Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama. (Padang: Andalas University Press. 2006). 41. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

27

masyarakat (mustahik). Sebagai fasilitator, keberadaan muzakki dan amil tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu sasaran (mustahik). Fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar sasaran (mustahik) menjadi lebih mampu untuk mengembangkan dirinya sehingga nantinya bisa mandiri bila sudah tiba masanya program selesai. Mandiri dalam konteks pemberdayaan ekonomi adalah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan adanya program ini dapat diharapkan adanya peningkatan penghasilan mustahiq sehingga untuk ke depannya bisa menjadi muzakki. 2. Strategi Pemberdayaan Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo, secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:14 a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia. d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan 14

Harry Hikmat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. (Bandung: Humaniora Utama. 2001). 231. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

28


yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial. f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. 15Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.16 Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).17 Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang 15

Ginanjar Kartasasmita. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. (Jakarta: Pustaka Cidesindo. 1996). 141. 16 Ibid,. 141. 17 Soeharto Prawirikusumo. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi). (Yogyakarta: BPFE UGM. 2001). 15. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

29

dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain:18 a. Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM- Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: a) sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM; b) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi; c) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas; d) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian; e) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentrasentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan; f) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan; g) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan. b. Pemberdayaan usaha skala mikro - Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini,19 yaitu: a) Peningkatan 18

Lihat dalam Prospektus Program Kementerian Koperasi dan UKM Kabinet Indonesia Kerja 2014. 19 Edi Suharno. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Bandung: Refika Aditama. 2005). 45 . Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

30


kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skimskim pembiayaan alternatif untuk usaha; b) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan; c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank; d) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan; f) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; g) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil. Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut. 3. Indikator Keberdayaan Ekonomi Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

31

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.20 Schuler, Hashemi dan Riley21 mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Tabel berikut merupakan rangkuman tentang indicator keberdayaan. Kemampuan Kemampuan Jenis hubungan Jenis hubungan Mengakses Kultural dan Kekuasaan kekuasaan Manfaat Politis Kesejahteraan Kekuasaan di - Evaluasi - Kepercayaan Assertiveness dalam: positif diri dan Meningkatkan terhadap dan proses hukum, kesadaran dan kontribusi kebahagiaan politik otonomi keinginan untuk ekonomi - Keinginan - Keinginan berubah dirinya memiliki untuk - Keinginan kesejahteraan menghadapi memiliki yang setara. subordinasi kesempatan - Keinginan gender ekonomi membuat termasuk tradisi yang setara keputusan budaya, - Keinginan mengenai diri diskriminasi memiliki dan orang lain hukum kesamaan hak - Keinginan dan pengucilan terhadap untuk politik sumber yang mengontrol Keinginan ada pada jumlah anak terlibat rumah tangga dalam prosesdan proses masyarakat. budaya, hukum dan politik Kekuasaan - Akses terhadap - Ketrampilan, - Mobilitas dan untuk: pelayan termasuk akses Meningkatkan keuangan kemelekan huruf terhadap dunia kemampuan mikro - Status di 20

Edi Suharto. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikiran (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS. 1997). 123. 21 Ibid., 63. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

32


individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses

Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatanhambatan, sumber, dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatanhambatan tersebut -

- Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap asetaset produktif dan kepemilikan rumah tangga. - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan ana Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. - Kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya. - Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. - Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber

kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan

luar rumah. - Pengetahuan mengenai dan kebudayaan. - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan

- Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat

- Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.


Sukamto

Kekuasaan dengan: Meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatanhambat an sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga,dan masyarakat

dan - Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - Mampu memberi gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro

- Penghargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

33

- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

4. Strategi dan Arah Pemberdayan Ekonomi Rakyat Pemerintahan Kabinet Indonesia Kerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Kerja dibawah komando Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2016 berada pada kisaran 9 persen-10 persen ssesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015. Untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016,


34


meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan.22 Tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Ratio dipatok 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di level 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan gini ratio turun 0,40. Menurutnya supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan maka harus ada strategi pengembangan hidup secara berkelanjutan, mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi. Pemerintah kabinet Indonesia Kerja sudah mempunyai program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam rapat antara pihak pemerintah dan Badan Anggaran DPR kabinet Kerja terdapat penegasan dengan upaya serius supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan. Mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi23. Pemerintah sudah mempunyai program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Rahma mengatakan,” Memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), upaya program SJSN Ketenagakerjaan yang efektif per 1 Juli 2015. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan sudah saatnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional disumbangkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah setidaknya telah merumuskan delapan strategi pembangunan ekonomi nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 22 23

Laporan tahunan Bappenas 2015 tentang tingkat kemiskinan di Indonesia. Prospektus Kementerian Koperasi dan UKM. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

35

(Menpan-RB) menyebutkan ada delapan langkah perlu diambil dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pertama, adalah perlunya model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up), yang menasional sehingga bisa menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal atau daerah. Kedua, ialah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari struktur pemerintah di tingkat bawah sampai pusat, baik dari aspek identifikasi, perencanaan program sampai pada perancangan program secara terpadu, tetapi dinamis. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, industri rumah tangga atau industri kecil menengah padat karya (labour intensif), yang menitikberatkan potensi lokal, pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, pendampingan pemerintah, serta mendesak penyertaan dana corporate social responsibility (CSR), baik dari BUMN maupun swasta. Keempat ialah pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional bukan menjadi ukuran akhir menilai keberhasilan pembangunan, tetapi lebih pada mengukur kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pro poor, pro job dan pro growth. Kelima, perlunya pendirian bank yang mengelola keuangan khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, serta kegiatan usaha kecil rakyat, yang merupakan 40 hingga 50 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup dengan mengejar tingkat pertumbuhan gross domestic production (GDP). Keenam, adanya daya dukung yang cukup, ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, agar pembangunan ekonomi industri dapat berkelanjutan bagi kepentingan generasi mendatang, dan tidak merusak lingkungan di mana masyarakat berada. Ketujuh, yang harus dilakukan oleh pemerintah perlu adalah segera merumuskan blue print pembangunan industri berjangka panjang sebagai payung arah, target dan kemana arah pembangunan ekonomi industri yang memberikan jaminan kesejahteraan rakyat. Kedalapan, yaitu strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor-faktor pentingnya pemerintah Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

36


yang bersih dan kuat (clean and stong government), penegakan hukum (law enforcement) dan kestabilan politik dalam negeri. Dalam hal ini perlu didorong lahirnya kebijakan ekonomi kesejahteraan sosial (Ekoteros) melalui penguatan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada wilayah perkotaan, tetapi juga wilayah pedesaan dan daerah-daerah pelosok. Selain itu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic, serta melakukan revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional dalam segala hal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan masingmasing daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi industrinya dengan melihat kemampuan material, sumber daya alam serta sumber daya manusia secara simultan, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mendorong keadilan ekonomi nasional. Semuanya diarahkan agar kemiskinan dapat teratasi melalui pemberdayaan masyarakat termasuk beberapa regulasi lain soal jaminan sosial nasional yang telah dilakukan sejak 1 Juli 2015. Pemerintah Jokowi akan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan. Diantara rencana program riil pemerintah adalah akan memfasilitasi dana amanah kepada 5.300 kecamatan di seluruh Indonesia, memberi stimulan rumah kepada keluarga fakir miskin, memberdayakan nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani. Pemerintah membuat enam program untuk rakyat miskin yaitu rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum dan listrik murah, air bersih, peningkatan kehidupan nelayan, dan masyarakat pinggir perkotaan. Siaran pers Seskab baru-baru ini menyebutkan, enam program yang disebut Program Klaster 4 tersebut merupakan pelengkap program lain dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan. Pemerintah sebelumnya telah membuat program sejenis yang masuk dalam klaster 1-3. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp1.600/kg, program keluarga harapan (PKH) yang


Sukamto

37

diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu setiap RTSM mendapat Rp 600.000-2,2 juta. Selain itu program klaster 1 yang terkait dengan klaster 4 adalah jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 100 juta/Puskesmas/tahun, bantuan sosial bagi pengungsi/korban bencana, bantuan penyandang cacat sebesar Rp 300 ribu/bulan; dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 300 ribu/bulan. Sedangkan klaster 2 berisikan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara ekonomi. Klaster ini diibaratkan sebagai kail karena bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Dalam klaster 2, pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 lembaga. Melalui anggaran ini, setiap kecamatan akan memperoleh dana hingga sekitar Rp3 milliar yang rencananya akan dialokasikan di 6.622 kecamatan. Dengan demikian total anggaran PNPM tahun 2011 mencapai sekitar Rp 10,3 triliun. Dalam program itu, masyarakat miskin akan menentukan, mengusulkan, dan melaksanakan sendiri proyek-proyek yang dipandang penting dan krusial bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah mereka. Salah satu komponen terpenting dalam program ini adalah adanya dana bergulir untuk kegiatan usaha. Program peningkatan keberdayaan ekonomi ini kemudian diperkuat dengan diluncurkannya program kredit usaha rakyat (KUR) yang tergabung dalam klaster 3. Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan. Disalurkan KUR Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan bank-bank pembangunan daerah yang meliputi Bank DKI, Bank Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

38


Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. Program KUR juga dikucurkan untuk para TKI dengan kredit maksimal Rp60 juta dan disalurkan juga untuk sektor perkebunan dengan masa kredit hingga 13 tahun. Sejak pertama kali diluncurkan pada akhir 2007 hingga April 2014, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp43,3 triliun untuk sekitar 4,4 juta debitur. Program klaster 4 merupakan pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan kemiskinan yang merupakan program prioritas pemerintah. melalui program klaster 4, beban pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah, transportasi, dan energi akan berkurang. Dengan demikian daya beli mereka akan terangkat dan memberikan mereka peluang yang lebih baik dalam mengakses berbagai peluang ekonomi yang tersedia agar dapat lepas dari jeratan kemiskinan. Komitmen pemerintah yang besar dalam mengurangi kemiskinan ini merupakan penjabaran dari strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang "inclusive," yang berarti pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata. C. Kesimpulan Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi issu sentral kebijakan setiap periode kabinet pemerintahan di Indonesia. Issu ini terus bergulir dan akan terus bergulis selama kondisi rakyat sebagai obyek pemberdayaan belum berubah kondisi ekonominya. Dalam prespektif ekonomi Islam pemberdayaan ekonomi digambarkan dan diarahkan agar mampu mengubah mustahiq zakat menjadi muzakki pada tahun berikutnya. Tampaknya pemerintahan kabinet Indonesia Kerja dalam program-pragram berupaya penuh untuk mewujudkan perubahan kondisi ekonomi rakyat utamanya yang berpenghasilan rendah. Strategi pemerintah dalam pemberdayaan adalah model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up), yang menasional sehingga bisa menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal atau daerah. Diantanya meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

Sukamto

39

Daftar Pustaka Abimanyu, Anggito, Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat . dalam Amin Abdullah, dkk., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), . Agus, Bustanuddin, Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama Padang: Andalas University Press, 2006. Aziz, Moh. Ali, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi.Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005. Chapra, M. Umar, Islam and Economic Challenge, terj. Ikhwan abiding Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakrta: Gema Insani Press, 2000. Hikmat, Harry, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama, 2001. Huraerah, Abu, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora, 2008. Isma’il, Nur Mahmudi, Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul. dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat. Bandung: ISTECS, 2001. Kahf, Monzer, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Isla., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Kartasasmita, Ginanjar, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996 Khoriddin, Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty, 1992 Mishra, Ramesh, Globalization and The Welfare State. Chetenham: Edwar Edgar, 1999. Prawirikusumo, Soeharto, Ekonomi Rakyat .Konsep, Kebijakan, dan Strategi. Yogyakarta: BPFE UGM, 2001. Suharno, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Bandung: Refika Aditama,2005. __________, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikira. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997. Wrihatnolo, Randy R., Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduanuntuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007 Webster, Merriam, Oxford English Dictionary. London: Oxford, 1999. Malia, Volume 8, Nomor 1, Desember 2016

40



FORMULASI STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABINET INDONESIA KERJA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Recommend Documents