Lampiran 2 Surat Undangan Deputi ll Kepala Staf Kepresidenan Nomor : Und-66/D,ll/05/2017 Tanggal :29Mei2017
Format Matriks Sistem Pemantauan KSP Contoh Pengisian Format Matriks Sistem Pemantauan KSP
KEGIATAN PRIORITAS PANTAUAN KSP TAHUN 2017 INFRASTRUKTUR NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA NO.
KEGIATAN PRIORITAS
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
% CAPAIAN
KETERANGAN
?
8
804, 806, 809, Br2 2
1
4
3
6
5
NAMA PROGRAIII
dst Nama Kegiatan Prioritas
Nama Kementerian/Lembaga
Diisi dengan nama Kementeriad
PJ:
Lembaga/ BUMN lain yang terkait dengan pelaksanaan
Diisi dengan rencana target
l.
Kegiatan Prioritas
keseluruhan sampai dengan
Diisi dengan rencana target yang akan dicapai pada tahun
kegiatan prio tas tersebul
2017
Nama Direktorat - Nama
Pejabat Penanggung Jawab (Eselon ll), Jabatan, No.HP,
Hingga 2019
selesai
Target 2017
TARGET BO4: (diisi dengan penjabaran target per triwulan)
804: XX
Data Dukung
(diisi apabila sudah dihksanakan (diisi dergan rencana data
oleh Penanggung Jawab dan
dukung yang akan disubmit
akan di€rifikasi oleh KSP)
sebagai bukti capaian) Data Dukung
TARGET 906: (diisi dengan penjabaran target
B06i XX
Alamat Surel 2. Nama Direktoral - Nama
per triwulan)
oleh Penanggung Jawab dan
dukung yang akan disubmit
akan diverifikasi oleh KSP)
sebagai bukti capaian)
TARGET B()9: (diisi dengan penlabaBn target
B09:XX
Dala Dukl.[q
per tri$i ulan)
oleh Penan€gung Jawab dan
dukung yang akan disubmit
akan diverifikasi oleh KSP)
sebagai buKi capaian)
812:XX
Data Dukung
Pejabat Penanggung Jawab (Eselon ll), Jabatan, I'lo. HP, Alamat Surel
TARGET 812: (diisi dengan peniabaran iarget per triwulan)
(diisi apabila sudah dilaksanakan (diisi dengan rencana data
(diisi apabila sudah dilaksanakan (diisi dergan rencana data
(diisi apabila sudah dihksanakan (diisi dengan rencana dala oleh Penanggung Jawab dan
dukung yang akan disubmit
akan diverifikasi oleh KSP)
sebagai bukti capaian)
Mohon diisi dalam format excel dan disampaikan melalui surel ke
[email protected],id paling lambat pada H-3 sebelum pertemuan berlangsung
Lampiran 3. Surat U ndangan Deputi ll Kepala Staf Kepresidenan Nomor : Und- 66/D.ll/05/2017 Tanggal :29\.4tei2017
JADWAL RAPAT PENAJAMAN RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS ANTI KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI PANTAUAN KSP TAHUN 2017 DAN 2018
No.
Hari dan Tanggal Jumat, 09 Juni 2017
Waktu
Agenda
Ruangan
09:00 -
Kolaborasi pencegahan korupsi
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
1. Deputi Pencegahan KPK 11 :30
Jumat, 09 Juni 2017
2. Pencegahan Korupsi sektor Perizinan 2.1 Peningkatan peringkat EoDB 2.2 Harmonisasi dan simplifikasi
o
13:30 - 15:30
peraturan perizinan tingkat
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
pemerintah pusat dan daerah 2.3 Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah
0
2017
09.00 - 12.00
!
Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas 3, lns ktorat Jenderal Kemend n 1. Deputi Pencegahan KPK !Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas 3. lnspektorat Jenderal Kemendagri 4. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 5. Dirjen Peraturan Perundang-undangan 6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 7, StafAhli Menteri Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan 8. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri 9. Diqen Otonomi Daerah Kemendagri 10. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas 11. De ti Bidan Hukum dan HAM Kemenko lhukam '1. Deputi Pencegahan KPK
3. Pencegahan Korupsi sektor
Senin, 12 Juni
Undangan
Pengadaan Barang dan Jasa
l-Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas
3.'l Transparansi dan
3. Inspektorat Jenderal Kemendagri 4, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP;
akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa 3.2 Simplifikasi mekanisme pengadaan barang dan jasa 3.3 Pengembangan
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
5. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem lnformasi LKPP 6. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP
No.
Hari dan Tanggal
Waktu
Agenda
Ruangan
Undangan
kelembagaan dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) '1,
4. Pencegahan Korupsi sektor
I
Pajak dan Penerimaan Negara
4,1 Penguatan mekanisme Senin, 12 Juni 2017
13.00 - 15 00
Konfirmasi Status Wajib Pajak
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
(memasukan tax clearance)
4.2 lntegrasi sistem informasi
Deputi Pencegahan KPK !Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas 3. Inspektorat Jenderal Kemendagri 4. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian KKP; 6. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK; 7. Sekretaris Utama PPATK
pajak dan keuangan '1
5. Pencegahan Korupsi sektor
2
Tata Niaga Selasa, '13 Juni 2017
09.00 - '12.00
5,'l Perubahan sistem impor pangan dari regim quota ke tarif
. Deputi Pencegahan KPK
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas
3. Inspektorat Jenderal Kemendagri 4. Deputi Bidang Penerapan Strandar dan Akreditasi BSN
5.2 Pengarustamaan SNI ISO 37001
Selasa,
'13
Juni2017
6. Reformasi Aparat Penegak
1. Deputi Pencegahan KPK
Hukum dan Reformasi Regulasi
2
13.00 - 15.00
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas 3. lnspektorat Jenderal Kemendagri 4. StafAhli Menteri Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan; 5. Dirjen LAPAS Kementerian Hukum dan HAM; 6, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM; 7. Dirjen Peraluran Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM; 1. Deputi Pencegahan KPK
6. Reformasi Aparat Penegak
f,
Selasa, 13
15.30. -
Hukum dan Reformasi Regulasi
Juni 2017
17.30
6.1 Pemenuhan biaya penanganan perkara pidana
Bidang Polhukhankam Bappenas 3. lnspektorat Jenderal Kemendagri 4. StafAhli Menteri Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan; 5. Di en LAPAS Kementerian Hukum dan HAM;
IDeputi Rg, Rapat Utama, Bina Graha
No
Hari dan Tanggal
Waktu
Agenda
Ruangan
Undangan 6. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM; 7, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian
umum di tahap penuntutan 6,2 Pengurangan kelebihan
H
ukum
dan HAM; B. Asisten Perencanaan Kepolisian Republik lndonesia; 9. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; '10. Deputi Bidang Hukum dan HAIM Kemenkopolhukam
kapasitas di lembaga pemasyrakatan 6.3 Dukungan teknologi informasi dalam proses penangan perkara (SPPT-Tl) 6.4 Pelayanan hukum yang mendukung kemudahan berusaha
6.5 Evaluasi dan penguatan pembentukan peraturan dan perundang-undangan
6.6 Pembenahan tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi di tingkat pusat
7, Penyusunan dan penerbitan
'1. Deputi SDM Aparatur KemenPAN
aturan teknis pelaksana RPP
2, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu 3. Direktur Jenderal Peraturan Perundangan KemenkumHAM 4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Perundangan Setneg
turunan UU ASN (PP B
Rabu, 14 Juni 2017
09.00-12,00
Manajemen PNS, RPP Gaji dan
Rg, Rapat Utama, Bina Graha
Tunjangan, RPP Penilaian
5, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi lnformasi dan Aparatur Kemenkopolhukam
Kinerja, RPP Korps ASN, RPP Disiplin)
8. Penguatan akuntabilitas Rabu, 14 Juni 2017
'13.00-15,00
Kinerja Pemerintah (Penguatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, Peningkatan Skor LAKIP
)
, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan aan dan Tata Laksana KemenPAN 3. De ti Kelem 1
Rg. Rapat Utama, Bina Graha
No
Hari dan
Waktu
Tanggal
Agenda
Ruangan
dan SAKIP, Audit Kelembagaan
3. lnspektorat Jenderal Kemendagri
LNS)
4. Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas
9. Penguatan pelaksanaan
1. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN
manajemen ASN dan
2. Sestama BKN 3. Ketua Komisioner KASN 4. Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN 5. Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN 6. lnspektorat Jenderal Kemendagri
pengawasan sistem merit (tata 10.
Kamis, 15 Juni 2017
09,00-12,00
Undangan
laksana pengawasan sistem
Rg. 3.2 Gedung B KSP
merit, Pemetaan Talent Pool JPT ASN, Diklat RLA, Redistribusi ASN)
0
Kamis, 2017
'15
10. Penguatan Kualitas Layanan
1. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN
Publik (penerapan e-govt
2. Komisioner Ombudsman Rl 3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo
berbagi pakai, lntegrasi SP4N, Juni
13.00-15.00
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakal, dan Penilaian Kepuasan Masyarakat)
Rg. 3.2 Gedung B KSP
t
Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu 6. Direktur Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Kemendagri 7. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri 8. Direktur Jenderal Bina Keuan an Daerah, Kemend
ri
