f,IENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
SALINAN PERATURAN TIIENTERI KEUANGAN NOMOR 170rPtK.05t2010 TENTANG
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN,
Menimbang:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayal (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenitaharaan NegarS, Menteii
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
b.
c.
Mengingat:
1.
bahwa dalam rangka kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; bahwa berdasa*an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42861; 2.
3.
Undang-undang no. 1 tahun
20M
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5135); 4. 5.
Keputusan Presiden no. 56/P tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tsntang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERA]1J RAN MENTERI KEUAI.IGA'{ TENTAN G P ENYELESAIAN TAG]HAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET.ANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA.
BAB I KETENTUAN UillU}I Datam Peraturan Menteri Keuangan'r[i3ll'o,raksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selahjutnya disingkat ApBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negira yang diSetu.lui oleh Dewan Penarakilan Rakyat, yang mas'a berlakunya dari Enggll l ianuari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 2. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau
kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana ApBN. _ beberapa Anggaran/Kuasa 3. Pengguna Anggiran-, yang setanjutnya disingkat lglggyn, PA/KPA, adalah Menteri/Pimpinan Lembag- atau kuasanya yahg
6ertangglng jawab atas. pengelolaan anggaran pada Kementerian N6gara/t-embagd-!an[
4. _ 5.
bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen, yqng selanjutnya disingkat ppK, adalah pejabat
yang. diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
diniatau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bebah belanja negara. PejlbjilPenanda Tangan surat Perintah Membayar, yang selanjutnyi disifrgkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oteh paTKpR uhtu( melaku-kan pengujian atias Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
6.
Bendahara.Pengeluaran ada.lah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uan! uirtuk kgperluan be.lanja negara dalam rangka pelaksinaai- beranja ApBN pada Kementerian Negara/Lembaga danlatau Satker. 7.
L
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat lgtyg$ PPABP, adalah pembantu yang jiwab
KPA diberi tugas dbn tanggung uituk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KppN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderdl Perbend-aharaan Kdmenterian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jehderal Perbendaharban.
9.
10.
11.
U_ang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor seharihari. T-ambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam sat[ bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Surat Perminlaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPfl adalah dokumen yang dibuaVditerbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lgLn
yqlg ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan
ke-pada
PP-SPM berkenaan. 12 13
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang dibuaUditerbitkan oleh PPK untukpermin[aan pembayaran UP. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TUP, adalah dokumen yang dibuaUditerbitkan oleh PPK untlk
permintaan pembayaran TUP. 14. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPP-GUP, adalah dokumen permintaan pembayaran yang
dibuaUditerbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP.
15. Suraf Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil,
yang
selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuaUditerbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan TUP dan UP pada tahun anggaran dan akhir tahun ang_garan. 16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuaUditerbitkan oleh PPK yang dibayakan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, suraf keputusan, surat tugas atau s_urqt peri$ah keria lainnya. 17.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang
diterbitkan/digunak.an 6leh PA/KPA atau pejabal lain yang ditunjuk untuk menmirkan dana yang bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran atau
18. 19.
dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintafi UemO'ayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPMUP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PfuKPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. Surat Perintah MembayarTambahan Uang Persediaan, yang selanjuhya disingkat SPM-TUP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu UP yang ditetapkan.
20. Surat Perintah
Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-GUP, adalah SPM yang dtterbitkan oleh PNKPA atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani Dafrar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang
dananya diperg[nakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai
21. Surat Perintah Membayar
Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya
disingkat SPM-GUP Nihil, adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PNKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
22.
23. dipersamakan.
Penerima Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebaniAPBN. 25. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam
24.
bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini mengafur mengenai batas waKu penyelesaian taglhair mulai dari pengajuan taginan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak
ke-pada KPA sampai-dbngan-Splrt-diterbitlian dan disampaikan
ke KPPN'
BAB III WEWENANG PAIKPA Pasal 3 Menteri/Pimpinan Lemb.aga selaku ln_dgpa!1-e-ndele_gasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/m-enunjuk ppK, pP-SpM dan Eendahara
BAB IV TUGAS POKOK PPK DAN PPSPM Pasal 4 PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 mempunyaitugas pokok sebagaiberikut: Menyusun rencana kegiatan dan penarikan daria;
?. b. c. d.
Membuat perikat?n dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan
Menyiapkan, .melaksanakan,. dan hengendalikan-ferjariiianTrontriI pihak penyedia barang{asa; baranq/iasa: dan
a;g;;
Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan
menyampaikan SPP kepada kepada Pp-SpM.
FP:FIM sebagaimana dimaksud
drJ;?f"t
3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; b. Melakukan. pembebanan tagihan kepada Negara; dan
c.
MembuatdanmenandatranganispM.
BArAS wAKru pESBeIesAteN TAGIHAN Baglan Kesatu Pengaluan Taglhan Pasal 6
(1) Tagihan qtas pgngldaan.barang/jasa (2)
yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak.kepada KpA/ppK paling lambai 5 (lima) hari leria setelah timbulnya hak tagih kepada Negara. (lima) hari kerja setelah timbulnya h;k tagih kepada Negara Penerima flOaOita 5
Hak belum mengajuk.an surat tagihin, maka KpA/ppK riarus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan taginan.
(3)
Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Hak bglum.mengajukan tagihan, maka penerima Hak pada sbdt fgfr.g_ag!
(4) Tagihan se_bagaimana
a. b. c. d. e.
dimaksuO pada ayat (1) didasarkan atas:
KonhaUSurat Perintah Kgrja/ SuratTugad Surat Perjanjian/ Surat Kepufusan; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan; dan/atau Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya se-suai ketentuan.
Baglan Kedua Penyelesaian SPP (1) (2) (3) (4)
SPP-UP diterbitkan oteh ppK o"r;i.x.loaikan kepada pp-spM patins tambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara SPP-TUP diterlcitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM pating tambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. SPP-GUP Nihil atras TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari keria sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
(5)
(6) (7)
SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP€PM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS unfuk pembayaran belanja pegawaiditerima secara lengkap dan benar
dariPPABP. SPP-LS untuk non-belanja pegawaiditerbitkan oleh PPK dan disampaikan lepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelalr dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak. Dalam hal PPK menolaUmengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis
alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan. Peng ujian
s"FB'::I;133*,on . ru Pasal 8
(1) (2) (3
(4)
(5)
Pengujian SPP-UPffUP sampaidengan penerbitan SPM-UPffUP oleh PP-SPM
diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-UP/TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. Pengujian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
Pengujian SPP-GUP Nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP Nihil
atas TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPP-GUP Nihil atas TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dad PPK. Pengujian SPP-LS sampaidengan penerbitan SPt\rH-S oleh PP€PM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. Dalam hal PP-SPM menolaUmengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatiakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya SPP.
BAB YI PENYAMPAIAN SPM
(1) SPM beqqQ dokumqqpgndukung (2)
Pasal 9 yang dilengkapi dengan ADK SPM disampaikan
kepada KPPry gph KPA atau pejabat yang ditunjuk paling tambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. Pelaksanaan ketsntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Satker yang kondisigeografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan
waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
TANGGUNG JAWAB KPA. TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN (1) (2)
Pasal 10 KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban
APBN pada Satker-nya masing-masing. KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing. BAB VIII SANKS! Pasal
11
KPA, PPK, dan PP-SPM yang tindakannya mengakibatkan ketedambatan penyelesaian
tagihan dari ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Perafuran Menteri
Keuangan ini dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundanq-
undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Neferi Sipil. PENGAwASAN TEBiTISI, WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN "o,o, Pasal 12 lnspektorat Jenderal/Aparat Pengawas lntemal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan batas waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satktir Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. BAB X KETENTUAN LAIN.LAIN
(1)
Pasal 13 Batas waKu penyelesaian tragihan atas beban APBN pada akhir tiahun anggaran
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
(2) (3)
dan peraturan pelaksanaannya. Penlafuran mehgenai penyekisaian SPP dan SPM pada Satker Penrvakilan/Atrase di luar negeri dialur ddngdn Peraturan Menteri Keuangan.-
Dokumen-pendukung sebagai lampiran pengajuan SPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan dokumen pendukung sebagai lampiran pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pembayaran dalam
(4) (5)
pelaksanaan APBN. Proses batas waku penyelesaian tagihan atas beban APBN dituangkan dalam routing slip atau dokumen lain yang merupakan alur proses penyelesaian tagihan pada Satker. Alur proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan
ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai bertaku pada tanggal 1 Oktober 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 20 September 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd
AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan diJakarta pada tanggal20 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM
PATRIALISAKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O1O NOMOR 452
