MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I ND OI NESIA NOMOR

92/PMK.07/2015

TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 D ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTER! KEUANGAN REPUB LIK I ND ONESIA Menimbang

:

a. bahwa Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan] a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 15 ; b. bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 20 1 5 menurut provinsi/ kabupaten / kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20 1 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ; d . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4 ) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapat an dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ;

Mengingat

1 . Undang - Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a ,Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 5 9 , Tambapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 3 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik I ndone sia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669 ) ; 2 . Peraturan Pre siden Nomor 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 56) ;

www.jdih.kemenkeu.go.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 Mempe rhatikan

Laporan Panitia Kerj a Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo r 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5; M EMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG PERATURAN M ENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya ·disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah te rtentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang me rupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a yang sela:njutnya disebut DAK Tambahan P3 K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan krite ria teknis untuk mengakomodasi program/ kegiatan penin gkatan kedaulatan pangan , pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas j alan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerj a . . 3 . Dana Alokasi Khusus Tambahan U sulan Daerah Rakyat Perwakilan Dewan oleh Disetujui yang disebut selanj utnya yang Indonesia Republik Dana adalah Daerah Usulan Tambahan DAK dialokasikan yang Tambahan Khusus Alokasi untuk mengakomodasi program / kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang me rupakan usulan Peme rintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 4. Belanj a Penunj ang adalah belanj a yang diperuntukkan bagi kegiatan n on fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang te rkait.

/



- 3 5. Surat Pe rintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat S P2 D adalah surat pe rintah yang dite rbitkan oleh Kanto r Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara berdasarkan Surat Pe rintah Membayar. Pasal 2 DAK Tambahan yang diatur dalam Pe raturan Mente ri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Dae rah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pe ndapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagaimana telah diubah 201 5 Tahun 3 Nomor Undang-Undang dengan 20 1 5 Tahun 36 Nomor Presiden Pe raturan jo. tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara TahunAnggaran 2 0 1 5 . . Pasal 3 ( 1 ) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2 3 . 000 . 00 0 . 000 . 00 0 , 0 0 (dua puluh tiga triliun rupiah) terdiri atas: sebesar P3K2 Tambahan a. DAK Rp6 . 00 2 . 000 . 000 . 000,00 (enam triliun dua miliar rupiah) ; dan sebesar D ae rah Usulan Tambahan b. DAK triliun belas (enam Rp 1 6 . 9 9 8 . 00 0. 000 . 00 0 , 0 0 sembilan · ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) . (2) Rincian DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a menurut p rovins i / kabupaten/ kota te rcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terp isahkan dari Pe raturan Mente ri ini . ( 3 ) Rincian DAK Tambahan Usulan D ae rah sebagaimana menurut b h uruf (1) ayat pada dimaksud p rovins i / kabupaten / kota te rcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Mente ri ini . (4) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah yang dite rima Kota Tegal dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini merupakan realokasi DAK Tambahan yang diterima Kabupaten Tegal sebagaimana d itetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagai akibat dari perubahan data.


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA

- 4 (5) Rincian DAK Tambahan · Usulan Daerah Bidang Trans po rtasi Subb idang Infrastruktur Jalan yang dite rima Kabupaten Tana To raj a dalam Lampiran I I Peraturan Menteri m1 te rmasuk realokasi DAK Tambahan Usulan Dae rah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yan g diterima Kabupaten To raj a Utara sebagaimana ditetapkan dalam Pe raturan Presiden No mo r 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan. dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 5 sebagai akibat dari perubahan data. Pasal 4 ( 1 ) Penganggaran DAK Tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mente ri Dalam Nege ri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 . (2) Dengan berpedoman pada Peraturan Mente ri Dalam Nege ri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 . Pasa15 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan , Mente ri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke Dae rah dan Dana Desa menetapkan : a. D frektur Jenderal Perimbangan Keuangan se bagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Tran sf er ke Daerah dan Dana Desa; dan Kuasa sebagai b. Direktur Dana Perimbangan Pengguna Anggaran B endahara Um um Negara Transfer ke Dae rah dan Dana Desa (2) Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . ·

Pasal 6 Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Dae rah .


MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 Pasal 7 ( 1 ) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3 K2 dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan se bagai berikut: a. triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 30% (tiga puluh persen) ; b . triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; dan d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) . (2) Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan I sebagaimarta dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 20 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . (3) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 . (4) Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2. (5) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 .



- 6Pasal 8 ( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I , triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala dae rah penenma DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya. (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I, triwulan II, triwulan III sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1 ) diterima oleh Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir: (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ·paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 20 1 6. (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2. (5) Dalam hal kepala claerah penerima DAK Tambahan P3K2 belum menyampaikan: a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun A riggaran 201 5 sampai dengan b c:)..t as waktu penyaluran DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a; atau b . laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) , maka DAK Tambahan P3 K2 ticlak clisalurkan . (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) , clibuat sesuai clengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Pe raturan Menteri ini . (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksucl pada ayat (4) clibuat se suai clengan format sebagaimana tercantum clalam Lampiran IV yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini .



- 7 Pasal 9 ( 1 ) Kepala daerah waj ib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimban gan Keuangan paling lam bat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6. ·

(2) Laporart realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan M enteri ini. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewaj iban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan D AK Tambahan P3 K2 menj adi tanggung j awab pemerintah daerah . (2) Dalam hal DAK Tambahan P3 K2 tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3 K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK Tambahan P3 K2 yang diterima Rekening Kas Umum Daerah . (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak dapat melebihi alokasi DAK Tambahan P3K2 setiap bidan g yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini . (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3 K2 yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 1 ( 1 ) Penyaluran DAK Tarribahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan U sulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 3 0 % (tiga puluh persen) ; b . triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen);


MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONES IA

- 8 c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) ; dan d. triwulan IV, paling cepat pada bulan O ktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) . (2) Penyaluran D AK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada . ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah Kepala D aerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa: a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; b . Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . c.

(3) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwu lan I dan rekap itulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambah.a n U sulan Daerah . (4) Penyaluran DAK Tambahan Usulan D aerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah . ·

(5) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan · setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Us ulan Daerah . (6) Penyaluran DAK Tambahan U sulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan terhadap bidang dan/ atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b .


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 9 (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . Pasal 1 2

(1) Dalam rangka reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah, kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah menyampaikan permintaan reviu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan disertai dengan copy atau salinan usulan DAK Tambahan dari dae rah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Permintaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dite rima o leh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangurtan Perwakilan paling lambat tanggal 30 Juni 2 0 1 5 . (3) Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , antara lain terhadap: a. keberadaan usulan dalam bentuk proposal; b. waktu penyampaian usulan; c . kesesuaian bidang/ subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan d. besaran usulan alokasi DAK Tambahan Usulan · Daerah . (4) H asil rev1u Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . Pasal 1 3 ( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I , triwulan I I , dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada birektur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya. (2) Laporan realisasi penye rapan DAK Tambahan U sulan Dae rah triwulan I, triwulan II , dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iterima o leh Direktur Jenderal Pe rimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir.



- 10 (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6. (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi S P2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah . (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan: a. dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf a; atau b. laporan · realisasi penyerapan DAK Tarrtbahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (7) Rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lamp iran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . Pasal 1 4 ( 1 ) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6. (2) Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini .


MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA

- 11 Pasal 1 5 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan D aerah menj adi tanggung j awab pemerintah daerah . (2) Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima Rekening Kas Umum Daerah . (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan Usulan daerah kepala oleh ditetapkan yang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi alokasi DAK Tambahan U sulan D aerah setiap bidang sesuai hasil reviu B adan Pen gawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah . (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dibuat sesuai dalam tercantum sebagaimana format dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 6 ( 1 ) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang pelaksanaan ke giatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5 % (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah. (2) Penggunaan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan besaran dan j enis penggunaan belanj a penunj ang yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 7 Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan / atau subbidang dengan besaran alokas i sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (4) .



- 12 Pasal 1 8 Penggunaan DAK Tambahan per bidartg dan / atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 9 ( 1 ) Dalam hal akumulasi nilai kontrak. pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan P3 K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang, dae rah penerima DAK Tambahan P3 K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Perubahan Tahun Anggaran 20 1 5 . (2) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan Usulan Dae rah lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, daerah pene rima DAK Tambahan U sulan Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan U sulan Dae rah dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Pe rubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 (3) Optimalisasi penggunaan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 ) dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Pasal 2 0 ( 1 ) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2 0 1 6 dengan ketentuan sebagai berikut: a. bidang/ sub bidang yang sama; dan / atau b . bidang/ sub dae rah ,

bidang

te rtentu

sesua1

kebutuhan

dengan menggunakan petunj uk teknis DAK Tahun Anggaran 20 1 6. (2) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya belum te rcapai, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2 0 1 6 pada bidang/ subbidang yang sama untuk menyelesaikan output yang belum te rcapai.


MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

- 13 (3) Sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping. Pasal 2 1 ( 1 ) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 dan rekapitulasi S P2 D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta softcopy kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2 0 1 6. (2 ) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (3) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (4) Rekapitulasi SP2 D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK dengan format dibuat sesuai P3K2 Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (5) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini ·

·

Pasal 2 2 Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 20 1 6 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan / atau D ana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2 0 1 7 . Pasal 2 3 ( 1 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke D aerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan .



- 14

-

(2) Penyusunan Laporan Keuangan DAK Tambahan (1) ayat pada dimaksud sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ke tentuan pe raturan perundang-undangan . Pasal 24 Peraturan Menteri diundangkan .

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

memerintahkan menge tahuinya, orang setiap Agar dengan 1m Menteri Peraturan pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S. BRODJONEGORO D iundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Mei 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLI K IND ONESIA TAHUN 2 0 1 5 NOMOR

673

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAL� JR)_>, , �l!M u. E .

"

U.� KEMENTERIAN KEPALA BA GIAN T.--, ,,

�.

·

,

)�

- -/

�

GIARTO / NIP 19590'.jl 20198�EJ ... ,�.� : t'�\ �.:.�

� ,,,.

I

1

1001


LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

��i:r�� 92 / PMK .0 7 /20 15 G

PELAKSANAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

TAMBAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015


RINCJAN DANA ALOJ(ASJ KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan ruoiahl KESEHATAN

(ii

�

NO

DAERAH

�

Kab. Aceh Bcsar 1 2 Kab. Acch Selatan 3 Kab. Aceh Sin•kil Kab. Acch Ten•ah 4 Kab. Aceh Tenl!l!ara 5 Kab. Aceh Timur 6 7 Kab. Aceh Utara Kab. Bircuen 8 9 Kab. Pidic Kota Lhokseumawe 10 Kab. Na�an Rava 11 Kab. Aceh Java 12 Kab. Aceh Barat Dava 13 1 4 Kab. Gavo Lues Kab. Aceh Tamianl! 15 Kab. Bener Meriah 16 1 7 Kah. Pidie Java Kab. Asahan 18 1 9 Kab. Deli Scrdan• Kab. Karo 20 Kab. Lan�kat 21 22 Kab. Nias Kah. Simalune:un 23 24 Kab. Taoanuli Sclatan Kab. Taoanuli Tcn�ah 25 Kab. Taoanuli Utara 26 27 Kab. Toba Samosir Kota Pematane: Siantar 28 Kota Tebim! Tinui 29 Kab. Pakoak Bharat 30 Kab. Nias Selatan 31 Kah. H umbanl! Hasundutan 32 Kab. Serdane: Bedae:ai 33 34 Kab. Nias Barat Kah. Limaouluh Kata 35 Kab. A•am 36 Kab. Kepulauan Mentawai 37 Kab. Padan2 Pariaman 38 Kab. Pasaman 39 40 Kab. Pcsisir Sclatan Kab. Siiuniun2 41 Kab. Solak 42 Kab. Tanah Datar 43 Kata Padan• 44 Kata Pavakumbuh 45 Kota Sawahlunto 46 47 Kota Solak Kata Pariaman 48 49 Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasrava so Kab. Solak Sclatan 51 Kab. Indra2iri Hulu 52 Kab. Kamoar 53 54 Kab. Kuantan Sint!irnzi Kab. Rokan Hilir 55 Kab. Rokan Hulu 56 57 Kab. Siak 58 Kata Dumai 59 K a t a Pckanbaru Kab. Batan� Hari 60 Kab. Mcramdn 61 62 Kab. Sarolangun Kab. Taniung JabunJ?; Barat 63 64 Kab. Taniune: Jabung Timur Kata Jamhi 65 66 Kab. Lahat 67 Kab. Musi Banvuasin Kah. Musi Rawas 68 Kab. M u ara Enim 69 70 Kab. Ot!an Komcrine: Bir Kah. 02an Kamerine: Ulu 71 Kata Luhuk LinS!J!au 72 73 Kab. Banvuasin 74 Kah. Musi Rawas Utara

..., 0:: ::>

0:: ::>

�g

,_,..., w::i o..O:: 12)

�

el

w rn

�

w 0..

�

(4)

(SJ

(6)

§

-

1 3 .53 1 .300 -

-

-

-

-

1 . 899.500 -

-

-

-

-

-

-

1 2 . 457.700 1 2 . 2 1 1 . 100

-

1 1 .224.400

1 1 . 6 5 3 . 800

2 . 694.200 -

-

-

1 1 .8 1 4 .300 -

2 . 2 8 1 .000

-

-

-

-

5.600.400

-

1 1 .479.200

-

3 .677.800 4.229 .700 -

-

-

1 1 .544.700 -

1 1 .868.600

-

-

-

-

1 0 . 884.800 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 . 945 . 100 1 1 .048.200 -

-

-

1 8 . 243.800 -

1 3 .73 5.400

-

1 3 . 599.800

(7)

-

(BJ

-

-

1 .924.500 -

-

-

2.00 2 . 700 -

-

-

-

-

-

-

-

1 . 929.600 -

-

-

1.875.200 -

1 . 848 . 1 00 -

-

.-

-

-

-

-

-

1 . 798.600 1 . 826.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 . 1 78 . 1 0 0

-

-

1 . 928.600

-

��

1 0 .879. 500 1 2 . 1 7 2 . 600 1 3 . 469.700 20.454.300 1 0 . 3 2 8 .300 1 5 .82 1 .600 1 7 . 3 4 3 . 600 1 6 . 77 1 .300 1 5 . 799.300 1 8 . 3 9 8 . 3 00 1 1 .947.400 1 6.55 8 . 100 1 5 .990.600 6 . 1 6 7 . 100 4 . 800.900 4.398 .200 4.283 .200 4.674.500 1 3 . 990.800 1 1 .963.600 1 2 . 9 8 9 . 500

. 2 . 7 1 6 .500

-

-

-

1 3 .696.300 16 .355 .200 1 1 .76 1 .200 20.342.900 14.090.300 1 2 . 85 8 . 600 12.967.300 1 4 . 6 1 9. 1 00 4.485 . 3 00

-

-

1 1 .656.800 1 3 .269.900 1 6 . 3 1 0 . 3 00 2 2 . 644.400 1 5.40 1 .600 1 6 .857.200 4.432.000 1 5 . 246.600 1 1 .989.400 1 5 .269 .700 1 1 .189 . 100 1 2 . 790.000 1 1. 0 1 6 .700 1 2 .284. 100 1 2 .950.000

4. 100.000

-

-

In

�

rn

1 5 .456.200 1 2 .569.800

-

TOTAL

!;; 5l

.!;; 5l In iii µ. �

(3)

TRANSPORTASI

z

< 0

�

{1J

PERDAGANGAN

1 3 .722.000 -

1 6 .767. 100 1 3 .6 4 1 .000 2 9 . 1 5 0 . 100 1 0 . 9 8 9 . 500 ·4 . 5 7 3 . 800 47. 9 3 2 . 900 -

-

-

-

-

-

-

-

1 . 907 . 1 0 0 -

-

-

-

1 .976. 900 1 . 904.700 1 .942.700 1 . 979.700 1 . 8 3 2 .200 1 .8 9 1 . 1 0 0 1 .834.800 1 . 870.900 1 . 809.000 -

1 . 956.200 1.827.900 1.836.200 1 .8 8 2 . 400 1 . 977.700 -

-

-

-

·-

1 . 8 9 1 .900 1 .837.900

-

-

1 . 96 2 . 500

-

1 5 . 456.200 1 2.569.800 1 5 . 455. 800 1 1 .656.800 1 3 . 2 6 9 . 900 1 6.3 1 0 . 300 2 6 . 546.600 1 5 .40 1 .600 1 6 . 857.200 4. 432 . 000 . 1 5 .246.600 1 1 . 98 9 . 400 1 5 .269.700 1 1 . 189.100 1 4.7 1 9 .600 1 1 .0 1 6 .'700 1 2 .284. 1 0 0 . 2 5.407 .'7 00 1 8 . 1 86 . 3 0 0 13.696.300 2 9 . 427.700 1 1 .7 6 1 .200 2 3 . 03 7 . 1 0 0 25.744. 1 0 0 1 2 .858 .600 12.967 .300 1 4 . 6 1 9. 1 00 6 . 2 8 3 . 900 1 . 82 6 . 200 1 0 . 87 9 . 500 2 3 . 986.900 13.469. 700 22.735.300 1 0 . 32 8 . 3 0 0 1 5.82 1 . 600 2 2 . 944.000 2 . 1 7 8 . 100 1 9 .487.800 1 5 .7 9 9 .30 0 2 0 . 3 2 6 . 900 1 1 .947 . 400 2 0 . 2 3 5 . 900 20.220.300 8.074.200 4 . 8 0 0 . 900 4 . 3 9 8 . 200 4 . 2 8 3 . 200 4.674.500 2 5 . 5 3 5 . 500 1 1 .963.600 24.858. 1 0 0 1 .976.900 1 3 . 3 8 3 .900 1 . 942 .700 1.979.700 1 2 . 7 1 7,000 1 . 89 1 . 1 0 0 1 . 834.800 1 .870.900 1 . 809. 000 1 1 .945 . 100 1 1 .048.200 1 . 956.200 1 .827. 900'' 1 . 836.200 1 5 .604.400 1 . 977.700 3 5 . 0 1 0 . 900 1 5 . 53 2 .900 4 2 . 8 8 5 . 500 1 2 .827 .400 4.573 .800 49.895 .400 1 3 . 599.800


MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA '."-

- 2 -

\

ldalam ribua'n runiahl KESEHATAN

Ui

�

NO

DAE RAH

�

Czl (/)

<>: :::>

121 Kab. BenPkulu Utara

75 76 Kab. ReianP LebonP 77 Kab. Kaur Kab. Seluma 78 79 Kab. M ukomuko Kab. Lebon• 80 81 Kab. Ben•kulu Ten2ah 82 Kah. LamounP Barat 83 Kab. LamounP Selatan 84 Kab. LamounP Tem!ah 85 Kah. LamounP Utara 86 Kah. LamnunP Timur 87 Kab. Tanvvamua 88 Kab. Wav Kanan 89 Kota Bandar Lamnunv Kota Metro 90 91 Kab. Prine:sewu 92 Kab. Tulane: Bawarnz Barat 93 Kab. Pesisir Baral 94 Kab. Bandune: 95 Kab. Bekasi 96 Kah. 805!'.ar 97 Kab. Ciamis 98 Kah. Ciani ur 99 Kab. Cirebon 100 Kah. Garut 101 Kab. Indramavu Kah. Karawarnz 102 103 K a h . Kunirnzan 1 0 4 Kab. Maialcne:ka 105 Kah. Purwakarta 106 Kab. Suban2 107 Kab. Sukabumi 108 Kab. Sumedan• 109 K a h . Tasikmalava 1 10 Kota BandunPIll Kota Bovor 1 12 Kota Cirebon 1 13 Kota Tasikmalava Kab. Bandunu Barat 1 14 1 15 Kab. Panuandaran 1 16 Kab. 8aniamc2ara 1 17 Kab. Banvumas Kab, Satan• 1 18 1 19 Kab. Blora 120 Kab. Bovolali 1 21 Kah. Brehes 122 K a b . Cilacaa 123 Kab. Demak 1 2 4 K a b . Grobouan Kab. Jenara 125 1 2 6 K a b . Karane-anvar 127 Kab. Kebumen 128 Kab. Kendal 129 Kab. Klaten Kab. Kudus 130 Kab. Mavelanv 131 132 Kab. Pati 133 Kab. Pekalon2an Kab. Pemalane: 134 Kab. Purbalin22a 135 136 Kab. Purworeio Kab. Remban• 137 138 Kab. Semaran2 139 Kab. Sra2en 140 Kab. Sukphario 141 Kab. Te2al 142 Kab. Temane:e:une: 1 43 Kab. Wono2iri 144 Kata Pekalon2an 145 Kata SemaranP 146 Kab. Bantu! 147 Kab. GunuM Kidul 148 Kab. Sleman Kata YollYakarta 149 150 Kab. Banukalan 151 Kab. Banvuwam!i 152 Kab. Bli tar

� [;: Czl

�

rzi::> o..<>:

�

(3)

�

-

1 0.78 5 . 100

-

-

-

2.79 1 .600 2 . 765 .200

-

-

-

., 5 . 279. 000 2.882.000

-

1 1 .334.800 1 1 . 1 5 3 . 100

-

929.400 1 . 098.700 2 . 3 0 9 . 200 -

l . 438.80d 2 . 2 47.200 3 . 203.000 3 .627.000 . 2 . 0 3 5 .400 5 . 1 88.700

-

-

-

- ·

-·

-

-

1 . 1 72 .200

-

12.768.000 1 1 .897 .600 1 4 . 3 1 0 .200 -

-

2 .909.400 ..

· 2 . 5 3 3 . 800 1 .698.800 1 1 .048 . 100

-

1 3 . 464. 1 00 1 2 .593 .600 1 2 . 1 99 . 800

4.429.4 00 3 .349.900 1 . 502.000

-

2.969 .400 -

-

2 .267.600 1 . 1 97.300·

1 3 . 526.600 -

-

-

3 .099.900

1 9 . 1 72 . 600 1 5 .479.500 1 6.969.600 2 9.480 .300 1 5 . 924.700 20.458 . 1 00 14.657.700 1 8 .044.500 1 9 . 3 99 . 800 1 4.720.200 24.944.800 1 7.42 6 . 900 1 9 .946.200 1 4 . 1 7 1 .400 4.244.600 4.787.600 1 4 . 070 . 100 1 5 . 247.400 1 5 .635 .200 -

-

1 3 .936.200 -

-

-

-

1 . 868.800 1 . 8 5 7 . 000 1 .953 . 1 00

-

1 . 850.500 . 1 . 79 1 .800 1 . 8 5 3 . 200

-

... •.• r

'

1 . 960.000 -

1 . 80 6 . 400. l . 80" 5 .300 1 . 815 . 1 00 1 . 8 3 5 . 000 1 . 82 5 . 800 1 . 809.400 1 . 9 1 9.800 1 . 844.000 l.863.000

-

..

<

-

� ., -

1 . 8 1 7 .000 -

1 .850.500 1 . 88 1 .700

'

'· ·· '

-

.

-

. .. -

-

23 .450.300 1 9.327.000 27.748.900 29-.639.900 . 28. 087. 100 3 5 . 9 3 6 . 500 1 7 .823. 900 1 6 . 3 3 6 .400 20.60 1 .700

2 .963.300

-

1 2 .408.300

· .··

-

' -

1 . 9 1 5.200

-

-

1 .8 5 3 . 500

-

' ·

-

-

-

-

-

3 . 942.600 -

-· -

1 .8 6 6 . 800 l.8 1 9 . 1 00

5 . 7 4 1 .400 14.082.800 1 3 .952 .400 1 3 . 3 3 7.200 1 7.905.700

-

3 . 59 5 . 900 1 . 309.800 3 . 9 5 5 .700 3 .414":500 907.700 3 .046 .300

-

-

14.6 1 9 . 100 3 7 . 1 75.300 2 2 . 5 1 2 .600 1 8 .3 17.300 . 22 ."112. 100 4.483.400 .

-

1 1 .948.800 1 6 . 1 62 .000 1 3 .064.200

-

-

-·

2 1 .764:900 23.53 2.000 25 .278. 500 24.43 6 . 1 00 46.054.200 . 43.650. 700 1 7 . 879.900

-

-

1 3 . 858.600

-

1 . 859 .700

4.872.000 1 2 . 854. 1 00 1 3 . 2 1 4.600 1 1 .96 1 .800 22.620. 500 30.423.800

-

1 1 . 3 5 6 . 600 1 2 . 575. 900 1 4 . 2 1 9 .900 1 2 .452 .600

(8)

-

-

1 3 . 9 5 1 .200

.,

1 .8 5 6 . 900

24. 260.500 1 5 . 4 1 0 . 100 1 3 . 9 2 5 . 800

-

1 7 . 2 9 2 . 400

(7)

-

-

-

�

(6)

29. 1 8 1 .300

1 . 442 . 1 00

-

�-

(/)

1 2 .384.900 1 3 .000.000 1 2 . 1 60.600 1 3 . 520.700 1 1 .980.400 1 2 . 3 66 . 100 1 1 .323 .600 1 2 .474.800

-

1 4 . 1 6 8 . 800 1 0 . 940.300 1 1 . 3 2 7 . 400 1 2 . 1 68 .700 1 1 . 8 9 5 .600

Si !ii

ii:

0.. (5)

(4)

TOTAL

!f !;;

3

!ii

j::;

,�

..,

.i;; 5l

��

TRANSPORTASI

� :;J.

;§ el

f:l

Ill

PERDAGANGAN

1 8 .674.800 2 3 . 469 . 100 17.232 .000

-

-

-

-

1 . 9 3 4 . 500

-

-

-

1 . 9 1 2 .000 -

1 . 833 .400

-

-

-

-

-

-

.

:. ,

1 . 826.800 -

-

-

-

1 .7 8 1 .600

·-

-

1 . 800 . 1 00 -

-

.,

1 2 . 3 84.900 1 3 . 000.000 1 2 . 1 60 . 600 24.305.800 1 1 .980.400 1 2 . 3 6 6 . 100 1 1 . 3 2 3 . 600 2 6 .643.600 1 3 .73 1 .900 45 . 1 30 . 800 1 2 . 1 6 8 .700 3 9 .457.900 1 5 . 4 1 0 . 100 1 3 .925 .800 1 . 866.800 6 . 6 9 1 . 100 1 2 .854. 1 0 0 1 3 . 2 1 4.600 1 1 . 9 6 1 .800 4 1 .78 1 .700 3 2 . 2 80.800 2 1 . 1 8 3 .300 24.646.900 3 6 . 7 3 9 . 1 00 3 9 .646.200 4 1 .438. 600 . 5 9 . 60 5 . 500 47 . 9 1 9 . 900 1 7 . 8 7 9 . 900 1 7 . 1 0 3 . 800 1 8 . 6 7 1 .600 42 . 1 93 .400 3 9.309.400 2 2 . 2 3 8 . 500 40.263.300 6 . 403;200 :-. 1 . 844.000 . . ' 1 .863 .000 .. 5 . 7 4 1 .400 '·· 1 7 .072.000 1 3,9 5 2 . 400 27F!3 6 . 500 3 8 . 8 5 8 .800 1 3 .064.200 27.046 .200 20.636.800 46.387.800 . 44.952.000 28 .994.800 5 5 . 146.500 1 7 . 8 2 3 .900 1 8 . 870.200 2 2 . 3 0 0 . 500 1 1 .048 . 1 0 0 2 3 . 1 1 5 .200 1 5 . 479.500 2 1 . 3 99 . 000 . 4 8 . 2 2 8 . 800 2 8 . 5 1 8.300 3 4 . 1 59.900 1 4 . 657.700 2 1 . 0 1 3 . 900 1 9 .3 9 9 .800 1 6 .632.200 2 7 . 2 1 2 .400 1 8 .624.200 3 5 . 3 06 .200 1 4 . 1 7 1 . 400 2 . 963.300 6 . 0 7 1 .400 1 7 . 1 95.900 14.070 . 1 00 1 5 .247.400 1 8 . 735 . 1 00 ;' L78 1 . 600 3 2 .6 1 1 .000 . 25.269.200 ' 1 7 . 2 3 2 .000

,·..



- 3 (dalam ribuan runiahl KESEHATAN

u;

�

NO

DAERAH

<3 §l

�

w

!;; ::>

� iil

1'i

121

fli Kab. Boioncooro Kab. Bondowoso

1 1 . 3 97:600

Kab. Jombano Kab. Kediri

1 3 . 830.000 1 2 . 1 52 . 500 1 2 .655.000

Kab. Lamone:an

•'

Kab. Lumaiane:

-

Kab. Madiun

-

Kab. Ma2etan K a b . Malan•

-

14.092 .800

KB.b. Moiokerto Kab. Ni!aniuk

1 2 . 975 . 100

Kab. N•awi Kab. Pamekasan Kab. PasurUan

·-

Kab. Probolin220 Kab. Samoano Kab. Situ bondo

O':

(4)

(SJ

(6)

i . 3 56 . 5cio 2.982 .600 2.833 .600 -

5.283 .000 3 .769 :400 2 .6 1 1 . 500 . 5 . 2 7 1 .500 4.32.4.700 -

-

. 1 2 . 054.600 .

3 . 327.000 2 . 277.600 . 3 . 3 7 1 . 100

1 2 . 2 3 0 . 800 1 3 .7.8 5.400 1 2 . 4 1 9 .400

-

Kab. Sumenen Kab. Trenevalek Kab. Tuban

-

Kab. Tulun•a•un• Kota Blitar

1 . 3 95.900 1 . 99 1 . 100

-

K a t a Kediri

-

Kata Madiun

-

-

K a t a Pasuruan

-

-

Kata Probolirnrn:o

-

-

K a t a Surabava

1 2 . 9 5 5 . 800

Kota Batu Kah. Bene:kavane: Kab. Landak Kab. Kanuas Hulu

-

-

2 . 2 8 5 .900

Kab. Kaouas

-

Kah. Kot3.warinl!in Barat

-

Kah. Kotawarirndn Timur

-

-

Kota Palane:karava

-

-

Kab. Barito Timur

-

-

Kah. Baniar

-

Kab. Sarita Kuala

-

Kab. Hulu Sunoai Selatan Kab. Hulu Sune:ai Tenveb Kab. Kotabaru

3 . 868.900 2 . 8 1 4.000

-

-

-

1 6 . 3 98.200 -

-

-

-

Kata aaniarmasin

-

Kah. Tanah -Bumbu

-

-

-

-

-

1 . 8 1 3 .300 -

-

1 . 875.400

-

-

-

1 . 830.200

-

-

-

-

-

1 . 849.400 .. �

-

-

1 . 843.300 1 . 8 50 . 400 l . 8 1 0.700 l .82b.500

-

-

-

-

. ..

-

-

2.068.200 -

-

•,

-

,.

Kab. Berau

-

-

-

1 .840.500 1 . 849.000 1 . 92 9 . 3 0 0 1 .885.200

-

Kah. Kutai Barat

-

-

Kota Samarinda

-

Kah. Paser

-

-

-

Kab. Penaiam Pascr Utara

-

-

-

"

Provinsi Sulawesi Utara

-

Kab. Bolaamr Momrnndow

-

223

Kab. Minahasa

-

-

224 225 226 227

Kota Bitum!

-

-

K o t a Manado

-

-

-

1 . 947.400 2 . 0 1 5 . 500 1 . 89 3 .300 1 . 873 . 1 00

-

-

-

-

-

-

1 1 . 103 .700 -

1 1 .667.800

. : , �

-

1 . 9 5 0 . 700 1 . 924.700 1 . 9 1 1 . 000 1 . 96 8 . 900 1 . 8 5 1 .700 1 .9 2 8 .700 1 . 946.900

'

-

-

-

9 . 8 5 2 .900

-

1 7 .442 .000 1 2 . 6 5 3 . 500

1 2 . 227.600

Kab. Minahasa Selatan

-

1 .830.000 1 . 90 6 . 200 1 . 9 1 6 .800

1 4 . 6 1 7 .300

Kota Balikoaoan

-

-

-

-

K a h . Bolaanir MonPondow Utara

-

1 1 . 6 1 7 .400

-

K a t a KotamobaPU

-

. .

2 1 .0 8 1 .400 3 1 . 1 7 8 . 900

-

229 230

-

2.00 1 .500

-

-

..

-

-

Kah. Balane:an

i

-

1 . 9 14.300 1 . 823 .400 l .8 8 2 . 700

1 3 . 5 42 . 100 1 3 .264.000

Kab. Tabalono

Kab. M inahasa Utara

' -

-

-

1 6 .872.900 1 2 . 150.300 1 6 .275.300

-

-

Kata Tomohon

t·i

1 . 966.300 1 .8 3 5 . 1 0 0 1 . 872.600 l .863.100 l . 890.600

-

-

-

-

1 . 8 6 6 . 700 1 .870.400 -

1 . 824.400

.• ·-

-

1 . 882 .200 -

-

···'

(8)

· 3 3 . 2 9 6 . 600 •3 4.732 . 500 2 6 . 8 7 2 . 900 44.976.200 ' 37.757.700 4 1 . 3 2 1 .900 3 7 .070.900 2 2 . 9 6 6 . 700 2 0 . 4 1 8.600 20.325.300 4S . 1 60.000 25 .040.000 3 7 .098.700 3 2 . 1 1 9 . 400 1 3 . 5 1 8 . 400 1 4 . 50 3 . 400 3 8 . 574. 100 2 3 .094.200 2 7 . 3 9 8 . 900 . 3 0 . 9 2 2 . 400 3 2 . 5 0 0 . 400 33.388.300 14,863 .000 1 3 . 6 1 3 .000 2 6 . 74 9 . 3 00 1 9 .775.300 4.274. 800 1 . 843.300 6 . 170.800 6 . 2 6 1 . 500 1 . 8 2 0 . 500 4.372.900 4.73 1 .600 1 2 . 9 5 5 . 800 4 . 5 8 3 . 900 1 3 . 92 8 . 3 0 0 27.684 . 1 0 0 ' 2 5 .458.000 ' 1 6 .275.300 1 7 .700.200 1 3'.·542 . 1 00 1 3 :264.000 2 . 0 0 1 .500 1 5 . 1 2 9 .000 2 1 . 0 8 1 .400 . 35.305.300 1 . 849.000 1 . 92 9 . 3 00 1 . 885.200 1 1 . 6 1 7 .400 1 . 8 3 0 . 000 1 3 . 552.200 1 . 9 1 6 .800 3 . 868.900 .. 2 . 8 1 4 . 000 '1 6 . 3 9 8 .200 1 . 947.400 .. 2 . 0 1 5 . 500 1 . 89 3 . 300 ' 1 . 873. 1 0 0 1 4 . 6 1 7 .300 1 . 950.700 1 .924.700 1 . 9 1 1 . 000 1 . 968 . 900 1 .85 1 .700 1 . 9 2 8 . 700 1 . 946.900 9 . 852.900 1 7 . 442.000 1 2 . 6 5 3 . 500 1 . 866.700 1 . 870. 400 1 2 . 227.600 1 . 824.400 1 1 . 103 .700 1 . 882.200 1 1 .667.800

'·

4 . 5 8 3 . 900

-

-

"· >

-

Kab. Tanah Laut

228

(7) "

-

1 1 .646.000

l . 899.200

4.372.900 4.73 1 .600

-

1 5 . 1 29.000

K a b . K u b u Rava

;:?

"'

1'i

3 . 854.700

Kata Pontianak

Kah. Murunj]' Rava

-

-

-

1 3 .845.500

Kab. Sintan•

Kab. Seruvan

.

-

-

Kab. Sannau

K a h . Mclawi

-

4.320 .400 4.450.800

-

1 3 . 928.300 1 0 . 8 1 1 .200 1 1 . 2 3 9 . 500

Kah. Ketananv Kab. Sambas

30.040.900 20.352.300 22.073.000 2 9 . 3 1 1 . 1 00 23 .732.600 2 1 .520.800 3 5 . 1 80.300 1 9 , 1 97.300 2 0 . 4 1 8.600 1 7 . 7 1 3 .800 2 3 . 8 8 1 .400 1 8 . 8 9 1 .900 22 .240.900 27.045.200 1 3 . 5 1 8 .400 1 4 . 503 .400 2 1 .379.200 20.8 1 6 . 600 . 22. 1 52 .400 1 8 . 6 9 1 .600 1 6 .884.800 20.968. 900 1 4 . 863.000 1 3 . 6 1 3 . 000 2 3 . 504.000 1 7 . 784.200 4.274. 800

-

K o t a Malano Kata Moiokerto

�·

w 0..

-

Kab. Ponoro20

Kab. Sidoario

�

"'

5 . 074:200

K a b . Pacitan

TOTAL

� �

§

;:?

Kah. Gresik Kab. Jember

� ;;!

(>: · ' ::>

I>:

-

•

...,

!ii

(3)

TRANSPORTASI

·

I>: ::>

"'

[;:] �

�� :J ::;

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2 10 211 212 213 214 215 216 2'17 218 219 22°0 22 1 222

PERDAGANGAN

• ·�>

www.jdih.kemenkeu.go.id . _·.:.. --·--

. ·.· '

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INOONESIA

- 4 (dalam ribuan runiahl KESEHATAN

NO

DAERAH

PERDAGANOAN

1il

�

;5 el � ;J g ;J � fn iii

w rn

f:l �

·

��

Ill

:;: ;J --' � 3 � 121 Kab. Minahasa Tenuara

23 1 232 K a b . Bolaang Mone:ondow Timur 233 Kah. Bolaang Mone:ondow Selatan 234 K a b . Ban••ai Kab . Buol 235 236 Kab. Toli-Toli 237 Kab. Don••ala 238 K a b . MorowaH 2 3 9 K a h . Paso 240 Kab. Pari£i Mou ton)! 241 Kab. Tojo Una Una 242 KB.b, Ban2gai Laut 243 Kab. Morowali Utara 244 Kab. Barru 245 Kab. Bone 246 Kab. Bulukumba 247 Kab. Enrekarnz 248 Kab. Gowa 249 Kab. Jeneoonto 250 Kah. Luwu 251 Kab. LuWu Utara 252 K a h . M aras 253 Kab. PinranJ!: 254 Kah. Sidenrene: Raooanl!'. 2 5 5 K a b . Sirtiai 256 Kab. Soooen2 257 Kab. Takalar 258 K a h . Tana Toraia 259 K a b . Waio 260 Kata Makassar Kota Palopo 26 1 262 Kah. Luwu Timur 263 Kab. Toraia Utara 264 Provinsi Sulawesi Ten21Zara 265 Kab. Konawe 266 Kab. Kolaka 267 Kata Kendari 268 Kata Bau - bau 269 Kab. Konawe Selatan 270 Kab. Bomhana 271 Kab. Kolaka Utara 272 Kab. Kolaka Timur 273 Kab. Muna Barat Kab. Badun• 274 Kab. Bulelen• 275 Kab. Gianvar 276 277 Kah. Jembrana Kab. Tabanan 278 279 Kah. Bima Kab. Domou 280 281 Kab. Lombok Barat 282 Kab. Lombok Ten.ah Kab. Lombok Timur 283 284 Kab. Sumhawa 285 K a t a Mataram 286 Kata Bima Kah. Sum bawa Barat 287 Kah. Lombok Utara 288 289 Provinsi N u s a Ten2''1'ara Timur 290 Kab. Alor Kab. Belu 2 9'1 Kab. Ende 292 293 Kah. Kuoan� 294 Kah. Mani!2"arai 295 K a b . N£ada 296 Kab. Sikka 297 Kah. Sumha Barat 29'3 Kab. Sumba Timur 299 Kah. Timar Ten2"ah Selatan 300 Kab. Timar Tengah Utara Kab. Rote Ndao 301 302 Kab. Man2•arai Barat 303 K a h . Na2ekeo 304 Kab. Sumba Barat Dava 3 0 5 K a b . S u m h a Tem!:ah 306 Kab. Manuarai Timur 307 Kab. Sabu Raiiu a 308 Provinsi Maluku

TRANSPORTASI .

3

�

"-

w 0..

�

� rn �

(4)

(5)

(6)

IS

(3)

-

-

-

1 3 . 1 33 . 900

-

1 2 .436.600. -

9 1 7 .000

-

-

.

1 . 9 5 6 . 500 - ·

1 . 886 . 100 · -

.

-

1 . 208 . SOO · -

3 .634.000

-

-

-

1 2 .48 1 .900 27.3 1 8 . 800 1 4 . 6 1 3 . 100 1 1 .8 56.400 1 7 .790.200 1 3 . 049.000 1 8 : 9 1 3 .600 1 3 .'8 3 9 . 700 1 5 . 1 7 8 . 900 2 1 .73 1 .700 1 9 .973 .900 1 2 .437 .000 1 5 .298.600 1 3 . 2 3 1.500 12.004.600 2 5 . 0 6 1 .800 4 . 5 5 5 .4o'O 4.620.800 1 4 . 9 1 3 . 900 1 3 . 2 6 8 . 500

(7)

-

4.394.700 1 3 . 176.700

1 3 . 787.300

-

-·

-

-

:� �

-

-

-

-

-

1 . 277.900

-

-

1 3 .762.600

-

..

-

.

1 . 8 6 5 . 400

'

-

-

-

-

-

,.

1 . 9 5 4'.400 -

-

'

-

1 3 . 090.000

-

-

1 3 .080.800 1 1 . 3 62 . 1 00 1 1 .075.700

-

-

,_

1 1 .545 .000 -

-

-

-

-

-

1 .927.000 -

-

-

-

-

-

1 .7 9 3 . 400 -

-

-

-

'

' l .966.900 1 . 8 9 8 . 100 ' 1-. 878.200

-

-

-

1 2 . 906.000 -

1 . 95 3 . 200 1 . 9 1 5 . 600

-· '

-

-

1 . 898.300 1 . 9 4 1 .800

-

-

·-

-

-

-

-

1 . 8 1 1 . 1 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

,

.· .

1 8 .9 5 5.400

-

1 . 949.000 1 1 .794.700 1 1 .0 1 1 . 1 00 1 1 .800 . 100 1 3 .28 1 .300 1 0 . 99 3 . 300 1 0 . 5 1 0 . 200 1 1 . 1 3 1 . 1 00 1 2 . 4 1 0.400 1 1 .098 . 1 00 1 L1 7 8 . 500 1 1 . 8 2 9 . 300 1 2 . 8 1 9.900 f l . 584. 900 1 1 .558 .700 10.705.200 1 2 . 420.400

' -

-

-

-

-

'

-

'· -

...

:...; ·

-

-

-

-

1 0 .920.900

-

1 .803 . 100 1 3 .678.500 14.025.800 1 1 . 837 .200 1 7 .0 1 1 . 600 1 8 . 9 5 5 . 700 1 4 . 1 9 7 . 100 1 2 . 659.300 2 1 .246.300 2 1 .662.500 . 2 1 . 168 .600 4.780.600 4.598 .700 1 2 . 1 1 4 . 000 l i .762.300

-

-

1 3 . 306.000

-

-

1 . 862.000 1 . 9 1 4.200

..

..

"

:.

.;

�:

-

� -

.

(8)

i,l .233 .300 10.648. 300 1 0 . 520. 800 1 4 : 3 5 5 . 200 ·' 24.064 . 100 1 2 . 2 29 . 1 00 2 6 . 1 24.000 1 2 .079.800 1 2 .4 1 1 .400 1 6 . 1 1 9 .900 1 6 . 848.200 1 2 .005.800 1 2 .4 1 1 . 300 1 4 . 3 4 3 . 900 3 1 . 947.400 1 4 . 6 1 3 . 100 1 3 .783 .400 3 0 . 3 1 3 .200 2 5 . 5 3 5 . 700 .. 3 3 . 9 3 6 .200 1 3 . 83 9 .700 1 7 . 0 6 5 . 000 2 L 73 1 .700 1 9 . 9 7 3 . 900 1 4 . 2 3 0 .400 1 6 .507. 100 1 3 .23 1 .500 13 .97 1 . 500 3 0 . 5 9 3 . 900 6 . 43 3 .600 4.620.800 1 4 . 9 1 3 .900 1 3 .268 . 500 1 2 .906.000 3 3 . 547.500 1 5 .026.000 1 . 9 1 5.600 4 . 3 94.700 .. 1 5 . 07 5 . 000 1 5 .729 . 100 1 0 . 577 . 100 1 3 . 3 1 8 . 500 1 1 .007.600 1 . 803. 100 1 3 .678.500 1 5 . 83 6 . 900 1 1 . 8 3 7 . 200 1 7 . 0 1 1 .600 30.640.500 2 6 . 6 1 4.900 23'. 9 1 4 . 500 34.405.800 3 2 . 9 3 1 .900 34.343 .700 .. 4.7 8 0 .600 ., 4.598 .700 '· 2'4 . 6 0 9 . 600 .. 24. 1 4 5 . 500 1 8 . 9 5 5 . 400 1 5 . 7 1 1 .600 1 1 .794.700 2 4 . 3 1 7 . 100 1 1 .800 . 1 0 0 1 3 . 2 8 1 .300 10.993.300 1 0 . 5 1 0 . 200 24.22 1 . 100 1 2 . 4 1 0 . 400 24. 1 7 8 . 900 2 2 . 540.600 2 2 . 9 0 5 .000 1 2 . 8 19.900 1 1 . 5 8 4 . 900 ( . U . 558 .700 2 2 . 2 5 0 . 200 . ...; 1 2 .420 .400 < 1 0 . 9 20. 900 2 0 . 292. 600 · '. .

-

1 0 . 577. 1 00 1 3 . 3 1 8 . 500 1 1 .007.600

-

-

1 2 .495.600 1 2 . 3 8 3 .200

20. 587.500 1 3 .012.800

-

-

1 1 .684.800 1 2 . 4 1 7 .800 1 1 . 2 5 5 .200 1 3 : 1 59 . 500 1 1 .269 .400 1 1 .897.200

.. -

-

1 2 . 960 .000

TOTAL

IS -

-

-

-

!

"-

-

-

2 . 7 1 4.400

-

1 1 . 2 3 3 . 300 1 0 . 648.300 1 0 . 520.800 1 4 . 3 5 5 . 200 1 0 .930.200 1 2 . 2 2 9 . 100 1 1 .822 .000 1 2 . 07 9 . 800 1 2 . 4 1 1 .400 1 5 .202. 900 -

1 4 . 8 9 3 . SOO 1 2 . 005 .800 1 2 . 4 1 1 . 300

1 2 . 5 2 3 . 000 1 2 . 486.700 1 3 . 066."l.OO '

� � � ;J g [;'! fn iii ...,

20.292.600


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA - 5 (dalam ribuan ruoiahl KESEHATAN

z <

Ql < 0

<

'" :::>

� "'

DAERAH

NO

/2)

..., '" :::>

g

:::> '" ....

:::> '"

<

Oi"'

Oi"'

"' 0.. /5/

/1)

ti

�

bi

�

TOTAL

g

�z

oi ::> 0.. '" {3)

TRA N S P O RTASI

�

fg

h ��

111

PERDAGANGAN

< 0.. /6)

�

/7/

/8)

309

Kab. M a l u ku Tene:e:ara Barat

1 5 .485.900

1 5 . 48 5 . 90 0

3 10

Kab. M a l u k u Tcn�ah

1 0 . 8 3 7 . 500

1 0 . 83 7 . 50 0

311

Kab. B u ru

1 1 . 6 2 4 . 40 0

312

Kab. Seram Bal!ian Barat

313

Kab . Seram Bal!ian Tim u r

1 2 .498.300

01 1 . 62 4 . 4 0 0

1 0 .26 1 . 2 0 0 1 0 .355 .700

22.759.500 1 . 95 9 . 3 0 0

1 2 . 3 1 5 . 00 0

314

Kab. Keoulauan Aru

1 2 . 1 36.800

1 2 . 136 .800

315

Kab. Buru Sclatan

1 1 . 5 4 4 . 000

1 1 .544.000

3 16

Kab. M erauke

3 17

Kab. Nabire

3 18

Kab. Paniai

319

2 . 53 0 . 9 0 0

2 . 53 0 . 9 0 0

1 0 . 44 4 . 2 0 0

1 0 .444.200

1 3 . 6 2 8 . 400

1 3 .628.400

Kab. Puncak Java

1 8 .748.000

1 8 .748.000

320

K a b . Kepulauan Yapen

14.203. 900

1 4 .2 0 3 . 900

321

K a b . Keerom

1 7 . 1 53 . 800

322

Kab. Yahukimo

1 7 .279.200

323

K a b . Pctrnnune:an B i ntanJ!

1 8 .400.000

324

1 7 . 1 53 . 800

-

1 7 .2 7 9 . 2 0 0 1 8 .400.000

1 3 .054. 100

1 3 .054. 100

325

Kab. Mappi

1 8 .243.900

1 8 . 2 4 3 . 900

326

Kab. Asmat

1 6 . 1 4 9 . 1 00

1 6 . 1 4 9 . 1 00

Kab. B o v e n Di,wcl

327

Kab. S u niori

12. 128. 100

12. 128.100

328

Kab. Lanny Java

1 4 .088.300

14.088.300

329

Kab. Halmahera Baral

330

K a b . Halmahera T i m u r

1 2 . 5 1 9 . 800

33 1

Kab. Kepulauan S u l a

1 4.969.000

14.969.000

332

K a b . P u l a u M o rotai

1 3 .225 . 100

1 3 .225. 100

333

1 3 .209.300

1 3 .209.300 1 1 . 6 5 3 .400

K a b . Lebak

1 1 . 9 22 . 1 0 0

3 . 02 0 . 800

1 9.733.500

334

Kab. PandeJ!lane:

1 3 . 42 5 . 2 0 0

5 . 06 1 . 1 0 0

23 . 6 7 0 . 8 0 0

335

Kab. Serane

2 3 . 4 7 5 . 8 00

2 4 . 1 7 3 .200

3 4 . 6 7 6 . 400 42 . 1 57 . 1 0 0 1 .880.500

25.356.300

1 .906.000

1 5 .775.700

336

Kab. Tani?eranl!

337

K a t a Cilee:on

4.483.900

1 .847.900

338

Kata Seramr

6.373 .700

1 .828.300

339

Kab. Bane:ka Selatan

340

Provinsi Gorontalo

341

Kab. Boalemo

1 3 . 86 9 . 7 0 0

6.33 1 .800 8 . 202.000

1 1 . 1 4 5 . 500

1 1 . 145.500 9 . 42 6 . 2 0 0

1 1 . 42 2 . 7 0 0

342

Kab. Gorontalo

343

Kata Oorontalo

344

Kab. Pohuwato

1 3 .947.700

1 3 .947.700 1 2 . 93 7 . 3 0 0

9 . 42 6 . 2 0 0 1 1 .422.700

4.269.300

4.269.300

1 1 .023.300

2 3 . 96 0 . 6 0 0 1 .9 1 9 .000

345

Kab. Bone Bolamzo

1 0 . 6 8 5 . 80 0

346

Kab. Gorontalo U tara

1 1 .223.000

347

Kab. Keoulauan Meranti

1 .959.200

1 . 9 5 9 . 20 0

348

Kab. Kari m u n

1 .830 . 100

1 . 83 0 . 1 0 0

349

K o l a Batam

1 2 . 60 4 . 8 0 0 1 1 .223 .000

1 . 8 9 1 .400

1 . 8 9 1 .400

350

Kab. Lini:rn.a

1 .880.700

1 . 88 0 .700

351

Kab. Kenulauan Anambas

1 .988.200

1 . 988.200

352

Provinsi Papua Barat

353

1 6 .498.300

1 0 .775.900

1 0.775.900

Kab. Manokwari

1 6.498.300

354

Kab. Soron2: Selatan

1 3 .827.600

1 3 .827.600

355

K a b . R a i a Am pat

1 3 .044.400

1 3 . 0 4 4 . 40 0 1 5 .275.700

356

Kab. Tcluk B i n t u n i

1 5 . 275.700

357

Kab. T e l u k Wondama

1 2.006.700

358

Provinsi S u lawesi Barat

1 2.006.700 1 2 .068.600

1 2.068.600

1 . 9 1 6 . 6 00

1 . 9 1 6 .600

359

Kab. Ma'cne

360

Kab. Polcwali Mandar

1 3 . 7 7 1 .400

1 .778.000

1 5 .549 .400

361

Kah. M amasa

1 3 . 2 3 3 .700

1 .9 6 2 . 3 0 0

1 5 . 1 9 6 . 000

362

Kab. Mamuiu Tcni:!:ah

1 . 9 0 5 . 800

363

Kab. B u l u n2:an

1 .959.300

1 .959.300

364

Kab. Malinau

2.06 1 .800

2.06 1 .800

1 . 905.800

365

Kab. N u n u kan

1 . 908.700

1 2 . 84 5 . 3 0 0

366

Kab. Tana Tidune:

2.334.800

2 . 3 3 4 . 8 00

367

Kola Tarakan

1 .924.900

1 . 924.900

1 0 . 9 3 6 . 600

111

69

259

135

360

1 . 44 9 . 0 0 0 . 0 0 0

1 9 7 .000.000

4.000.000 .000

256.000.000

5 . 9 0 2 . 0 0 0 . 000

J u mlah Kab Kota J u m lah Total J u m l a h Provinsi

1 0 0 . 0 0 0 . 000

J u m lah Total 111

69

259

135

7

367

1 . 449.000.000

197 .000.000

4 .000.000.000

256 .000.000

1 00 . 00 0 . 0 0 0

6.002.000.000

Total Daerah J um l a h Total Nasional

100.000.000

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO /

...

, r _,,., ,

' S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA B I RO UMUM u.b. , T . U . KE.M ENTERI AN BAGIAN KEPALA

-Av GIARTO NTP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 4 0 2 1 0 0 1


LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

��09 2 / PMK . 0 7 / 2 0 1 5

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN , PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015


. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ldalam rihuan ruaiahl PERDAGANGAN

TRANSPORTASI

Ui

NO

DAE RAH

g

�

tJ

l

Kab. Aceh Besar

2 Kah. Aceh Selatan 3 Kah. Aceh Sin•kil 4 Kab. Aceh TenPah 5 Kab. Aceh TenPPara 6 Kab. Bircuen 7 K a h . Pidie 8 Kata Sahana 9 Kata Lanasa 10 Kata Lhokseumawe 11 Kab. Aceh Java 12 Kab. Aceh Barat DaVa 13 Kah. Gava Lues 14 Kah. Aceh Tamian.e: 1 5 Kah. Pidie Java 1 6 Kata Subulussalam 1 7 Kab. Karo 18 Kab. Lahuhanbatu 1 9 Kab. Lan2kat 20 Kab. Nias 21 Kab. Taoanuli Ternrah 22 Kab. Taoanuli Utara Kata SibolPa 23 24 Kata Tani unP Balai 25 Kab. PadanP Lawas 26 Kab. Labuhanbatu Selatan 27 Kab. Labuhanbatu Utara 28 Kab. Nias Utara 29 Kola Oununositoli 30 Kata Pavakumbuh 31 Kah. Dharmasrava 32 Kab. Solak Selatan 33 Kab. Indra2iri Hilir 34 Kab. Kamnar 35 Kab. Rakan Hilir Kab. Rokan Hulu 36 Kab. Merane:in 37 3 8 Kab. TaniunP Jabun.e: Timur 39 Kota Jambi 40 Kab. Lahat Kab. Musi Rawas 41 42 Kab. Muara Enim Kota Palembane: 43 Kab. Banvuasin 44 45 Kab. OKU Timur Kab. BenPkulu Utara 46 Kab. Kaur 47 48 Kab. Lebanu 49 Kab. Keoahian£ 50 Provinsi Lamoune: Kab. Tane:e:amus 51 52 Kab. Tulam�: Bawane: 53 Ko ta Bandar Lam oune: 54 Kab. Primrnewu 55 Kah. TulanP" Bawane: Barat 56 Kab. BoP"or 57 Kab. Cianiur Kab. Cirebon 58 59 Kab. [ndramavu Kab. Kuninvan 60 Kab. M aialenJika 61 Kab. Tasikmalava 62 Kota Boe:or . 63 64 Kota Cirebon Kab. Baniamee:ara 65 66 Kab. Cilacao Kab. Jeoara 67 Kab. Karanl!:anvar 68 69 Kab. KCbumen Kab. Rembano 70 71 Kab. SraPen 72 Kota SemaranP 73 Kota Tee:aJ

· rn�

� ts

[:l

(3)

-

30 .000.000 00 4 . 000 .000 00 -

1 0 .000.000 00

�

it

(4)

(5)

1 3 .000. 000 00 1 4.987.600 00 20.000.000 00 78.000.000 00 35 .000.000 00 69.998. 000 00 3 5 .000. 000 00

-

20. 1 22 . 374 90 1 1 .000.000 00 1 5 .000.000 00 -

22.600.544 95 -

-

49.877.625 10 1 9 .997.700 00 30.000.000 00

-

-

-

2 5 . 000.000 00 20.000.000 00 3 5 . 000.000 00

30.000.000 00

-

-

-

1 5 .000.000 00 -

20.000.000 1 0 .000.000 70.000.000 20.000.000

00 00 00 00

5 . 000.000 00

-

-

2 0.000.000 00 50.000.000 00 2 0 . 000.000 00 2 4 . 9 9 9 . 800 00 3 9 . 99 8 . 900 00 2 0 . 000.000 00 38.000.000 00 30.000.000 00 20 .000.000 00 2 5 .000.0dO 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 0 . 000.000 00 -

1 0 . 000.000 00

-

-

-

-

-

-

-

69.798 .700 00 50.000.000 00 80.000 .000 00

-

40.000.000 00

-

-

-

-

50.000.000 00 7 9 . 9 9 6 . 700 00 98 .000.000 00

-

1 5 .000.000 00 -

-

40.000.000 00 40. 1 22 . 374 90 7 9 . 9 8 9 . 500 00 80.000.000 00 80. 000.000 00 80.000.000 00 79.200 . 000 00 1 5 . 000. 000 00 2 5 . 000.000 00 3 0 . 000.000 00 2 5 .000.000 00

-

-

-

29.877.625 1 0 50.000.000 00 7 9 . 9 9 8 . 800 00 80.000.000 00 49.996.600 00 3 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 1 0 .000.000 00

-

-

2 2 . 000.000 00 20.000.000 00

ts (6)

20 . 1 2 2 . 3 7 4 90

-

1 0 .000.000 00

TOTAL

g � tJ

� �

w rn

(2)

..., � �

� �

�

(1)

�

(§ fg

-

-

-

50.000.000 00 1 5 .000.000 00

50 .000.000 00

-

1 4 . 997.800 00 1 0 .000.000 00

-

-

-

-

-

-

1 5 .000.000 00

-

4.800.000 00

50.000.000 00 1 0 .000.000 00 70 .000.000 00

7 . 000.000 00

-

94.000.000 00

-

1 6 . 500.000 00 -

1 5 . 1 2 2 . 3 7 4 90

-

-

38 .000.000 00 -

47 .000.000 00

-

3 8 . 000. 000 00

-

-

3 . 000.000 00

-

45.000.000 00

-

-

40.000.000 00

-

-

-

-

-

-

46.800.000 00

-

-

-

-

-

1 4 5 .000.000 00 40.000.000 00 47.828 .000 00 -

6 7 . ooo.ooo 50.000.000 8 3 . 000.000 40.000.000 90.000.000 6 0 . 000.000 5 3 . 200.000 9 8 . 000.000 50.000.000

-

55.000.000 00

-

-

-

-

1 0 .000.000 00 1 5 .000.000 00

-

-

-

-

-

-

10 .000.000 00

-

-

oo 00 00 00 00 00 00 00 00

1 5 .000.000 00 9 . 998. 900 00 1 0 . 000.000 00

9 6 . 000.000 00 50.000.000 00 2 5 .000.000 00 4 8 . 000.000 00

2 5 .000.000 6 0 . 000. 000 2 4 . 9 97 . 900 40.000.000

00 00 00 00 -

43 .000.000 00

(7)

50.000.000 00 1 04.000.000 00 1 1 3 .986.400 00 100 .000.000 00 127.996.600 00 92.600. 544 95 8 9 . 9 9 8 . 000 00 45.000.000 00 20. 1 2 2 . 3 7 4 90 40.000.000 00 100 .000.000 00 99.987.200 00 1 1 0 .000.000 00 80.000.000 00 1 0 5 .000.000 00 1 2 9 . 200.000 00 50.000. 000 00 2 5 .000.000 00 50.000.000 00 55.000.000 00 70.000.000 00 40.000.000 00 50.000.000 00 20.000.000 00 24.999.800 00 3 9 .998.900 00 20.000.000 00 60.000.000 00 60.000.000 00 20.000.000 00 2 5 .000.000 00 1 0 . 000.000 00 69.798 .700 00 90.000.000 00 80.000. 000 cio 1 5 .000.000 00 50.000. 000 00 79.996 .700 00 98.000.000 00 1 4 .997.800 00 1 00 . 000.000 00 2 5 . 000.000 00 50.000.000 00 25 .000.000 00 74.800.000 00 7 .000.000 00 94.000. 000 00 1 6 .500.000 00 1 5 . 1 22 . 374 90 183 .000.000 00 40.000.000 00 94.828.000 00 38 .ooo.ooo ·oo 70.000.000 00 9 5 . 000.000 00 8 3 . 000.000 00 80.000.000 00 90.000.000 00 60.000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 98.000.000 00 50.000.000 00 55 .000.000 00 96.000.000 00 60.000.000 00 40.000.000 00 48.000.000 00 2 5 .000.000 00 75.000.000 00 34.996.800 00 50.000.000 00 10 .000.000 00 43.000. 000 00


MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA

- 2 fdalam ribuan ruoiahl PERDAGANGAN

TRANSPORTASI

Cii

NO

�

;§ el

DAERAH

.., "' ::::>

"'

::i

g ::i

'�

�

-�

f:l

"" (4)

fl)

(2)

74 Kab. Bane:kalan 75 Kab. Banvuwanl!i Kab. Blitar 76 Kah. Boionel!oro 77 Kab. Grcsik 78 7 9 Kab. Jember Kah. Lamon2an 80 Kab. Madiun 81 82 K a b . M o iokerto Kab. N2aniuk 83 84 Kab. Pacitan 85 Kab. Pamekasan 86 · Kab. Samoan• Kab. Sumeneo 87 88 Kata MaJanJ? Provinsi Kalimantan Barat 89 Kab. 8en2kavam! 90 Kab. Landak 91 9 2 Kab. Kaouas Hulu 9 3 K a h.. Memoawah 94 Kab. Sambas Kab. San22au 95 96 Kab. Sintan• 97 Kab. Melawi Kab. Kavo02 Utara 98 9 9 Kab. Barito Utara 100 K a b . Kaouas Kab. Kotawarinf!in Baral 101 102 K a t a Palane:karava K a b . Pulanl! Pisau 103 104 Kab. Lamandau 105 K a h . Sukamara 106 Kab. Baniar 107 K a b . Barito Kuala 1 0 8 K a b . Hulu Sun2ai Selatan 1 0 9 K a b . Hulu Sune:ai Tene:ah 1 1 0 Kah. Hulu Sune:ai Utara Kab. Tabalon2 111 Kab. Tanah Laut 1 12 Kah. Taoin 1 13 Kata Baniarbaru 114 Kab. Tanah Bumbu 1 15 Provinsi Kalimantan Timur 1 16 Kota Balikoaoan 1 17 Kab. Kutai Timur 1 18 Kota Hontane: 1 19 1 2 0 K a t a Samarinda Kab. Minahasa 121 1 2 2 K a b , Kcoulauan San2ihe 1 2 3 K o t a Manado Kab. Keoulauan Talaud 124 Kab. Minahasa Selatan 125 Kata Tomohon 126 Kab. M inahasa Utara 127 Kota KotamobaE!:u 128 1 2 9 K a b . BolaanE!: MonE!:ondow Utara Kab: Keo. Siau TaE!:ulandanE!: Biaro 130 Kab. Minahasa TenE!:.e:ara 131 Kab. Bolaan2 MonE!:ondow Timur 132 Ka'.b. Bolaamz Mornmndow Selatan 133 Provinsi Sulawesi Tene:ah 134 Kab. Bane:e:ai 135 Kab. Buol 136 Kab. Don2.ala 137 Kab. Morowali 138 Kab. . Poso · 139 Kota Palu 140 Kab. Pariei MoutonE!: 141 Kab. Toio Una Una 142 K a b . Si2i 143 144 Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Selatan 145 Kab. Bantaenl! 1 46 147 Kab. Barru Kah . Bone 148 Kab. B ulukumba 149 Kah. Enrekang 150

� "'

"'

(3)

�

� U)

iii

OJ U)

"'

<( 0..

(SJ

-

25 .000.000 00 20.000.000 00 2 9 . 976 .400 00

-

-

-

-

-

-

20.000.000 00

2 5 . 000.000 00 33 .000.000 00 1 5 . 000.000 00

-

-

-

-

TOTAL

-

-

"" (6)

50.000.000 00 45.000.000 00 2 4 . 9 9 8 . 800 00 1 5 .000 .000 00 40.000. 000 00 50 .000.000 00 24.000.000 00 3 5 .000.000 00 40.000. 000 00

1 0 .000.000 00 -

-

-

-

-

-

6 , 000.000 00 5 . 000.000 00

30 .000.000 00 25'.000.000 00

-

-

-

-

-

17 .000.000 00 -

-

-

-

1 9 .997.500 00 4.996.900 00 1 9 . 999. 500 00

-

1 0 .000.000 00 20.000.000 00 -

1 9 , 99 8 . 500 00 24.995 .700 00

-

-

-

-

-

1 4.995 .700 00 9 . 96 7 . 900 00

-

-

-

2 0 . 000.000 00 30.000.000 00 59 .950.000 00 60.000.000 00 1 5 .000.000 00 3 5 .000.000 00 65.000.000 00 1 5 .000.000 00 42.43 3 . 700 00 80.000.000 00 2 5 .000.000 00 5.000.000 00 60.000.000 00 95.798.300 00 9 . 500.000 00 67,200.000 00 9 2 . 2 5 0 .000 00

-

-

20.000. 000 00

-

-

-

5 . 1 22 .374 00

1 0 . 1 22.374 00

-

-

-

-

20. 1 22 . 3 7 4 00

-

-

1 7 .000.000 00 -

-

9 . 989 '900 00

-

-

-

-

-

-

-

8 7 . 5 50.000 00 9 9 .876.000 00 8 5 . 7 76 . 1 2 6 00 3 0 . 1 22 .374 00 9 7 . 850.000 00 8 7 . 3 50.000 00 6 5 . 1 50.000 00 80. 700.000 00 75 . 1 77 .000 00 9 0 . 2 50.000 00 85. 7 5 0 . 000 00 70.250 .000 00

9.987. 500 00 2 1 0 .000.000 00

-

1 5 .000.000 00 -

1 5 . 1 22 .374 00 5 . 000.000 00 5 .000.000 00

-

-

5 .000.000 00

-

-

-

5 .000.000 00

5.000.000 00 20 .000.000 00

-

-

5 .000.000 00 1 5 . 000.000 00

-

·5.000.000 00 5 .000.000 00

5 .000.000 00

5 .000.000 00 5 . 000.000 00 5 . 000.000 00

1 0 . 000. 000 00

5 .000.000 00 1 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 27.000.000 00 20.000 .000 00 -

9 . 877.625 1 0

-

-

17 .750,000 00 3 7 . 057.088 90 20.000.000 00

8..000.000 00 20.000.000 00 1 0 ,000,000 00

-

1 0 , 720.000 00

-

27.000.000 00

-

-

-

8 . 000.000 00 3 7 . 000.000 00

-

-

49.000.000 3 0 . 000.000 30 .000.000 . 2 5 .000.000

00 00 00 00

1 0 . 000.000 00

26 ,000.000 00

-

-

-

48.700.000 00

1 0 . 000.000 00

-

1 4 . 996.900 00 1 0 . 000.000 00

-

3 9 . 000.000 00

-

2 5 . 00 0 . 000 00 9 8 . 000.000 00 80.000.000 00 5 5 . 000.000 00 20.000,000 00 1 0 0 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 5 0 . 000.000 00 1 5 .000,000 00 3 5 .000.000 00 3 5 .000.000 00 3 5 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 45 .000.000 00 1 5 : 1 53 . ooo oo 40.000.000 00 1 5 0 .000.000 00 -

7 5 , 0 5 5 .000 3 1 .643.077 40.000.000 9 0 . 000.000 8 9 . 2 8 0 . 000

00 00 00 00 00 -

92 .000.000 00 6 3 . 000.000 00 5 . 6 1 7 . 209 00 1 2 5 . 000.000 00 70.000.000 00 1 0 .000.000 00 7 5 . 000.000 00 6 0 . 000.000 00 40.600.000 00

(7)

75.000.000 00 65.000.000 00 54.975.200 00 1 5 . 000.000 00 40.000.000 00 7 5 . 000,000 00 77.000.000 00 50.000.000 00 40.000.000 00 1 0 .000.000 00 20.000.000 00 3 0 . 000.000 00 9 5 .950.000 00 9 0 . 000.000 00 1 5 . 000.000 00 3 5 . 000.000 00 8 2 . 000,000 00 1 5 .000. 000 00 42.43 3 , 700 00 90.000.000 00 64.997 . 500 00 9 . 9 9 6 . 900 00 99.998.000 00 1 2 0 .794.000 00 9 . 500.000 00 67.200.000 00 92.250,000 00 1 4 . 9 9 5 .700 00 9 . 967.900 00 87.550.000 00 1 1 9 . 876.000 00 85.776 . 1 2 6 00 45.367. 1 2 2 00 97.850 ,000 00 8 7 . 3 5 0 .000 00 8 5 .272,J74 00 8 0 . 700.000 00 92. 177.000 00 90.250.000 00 9 5 . 7 3 9 . 900 00 70.250.000 00 9 . 987.500 00 2 1 0 ,000.000 00 1 5 , 000.000 00 2 5 . 000. 000 00 98 .000.000 00 9 5 . 1 2 2. 37 4 00 6 5 . 000,000 00 2 5 .000.000 00 1 00 . 000.000 00 2 0 . 000.000 00 7 5 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 55.000.000 00 55.000.000 00 3 5 .000.000 00 25 .000.000 00 65.000.000 00 2 5 . 1 53 .000 00 50.000.000 00 1 77 . 000.000 00 20.000.000 00 100. 805. 000 00 98.577.79 1 00 60.000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 1 00.000.000 00 27 .000.000 00 100.000.000 00 1 00.000.000 00 5 . 6 1 7 .209 00 200.000,000 00 100.000.000 00 9 8 . 700.000 00 1 0 0 . 000.000 00 74.996,900 00 9 9 . 600.000 00


MENTE R I KEUANGAN REPUBUK I NOONESIA

- 3 ldalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI

PERDAGANGAN

iii

NO

DAERAH

0,: !:>

. ::> 0,:

r.i . "'

� �

(1)

(2)

g

!:> . 0,:

f;;

gJ

(3)

f;;

�

� (%,

rn

;.':

(4)

2 0 . 000.000 00

-� (6)

(SJ

29.900.000 00 1 8 .000.000 0 0

20.000.000 00 1 0 . 00 0 . 000 00 5 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 3 0 . 0 0 0 . 000 00 20.000.000 00 27.000.000 00 1 0 . 00 0 .000 00 1 0 . 000.000 ·oo 4 1 .000.000 00 3 0 . 000.000 00 20.000.000 00 1 0 . 000.000 00 -

5 . 000.000 0 0 -

6 0 . 92 5 . 0 0 0 0 0

2 5 .000.000 00 2 0 . 1 00 . 000 00

-

-

29.900.000 0 0 4.595.33 1 00

6 . 5 2 1 .829 9 5 1 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 1 0 .000.000 0 0

-

-

3 2 . 0 0 0 . 000 00 20: 000. 000 00

-

-

-

-

1 0 .000.000 00 28.000. 000 00 1 0 . 000.000 00

� -

-

1 9 . 9 4 1 .000 00 t o . 0 0 0 . 000 oo 1 2 .000.000 00 1 2 .000.000 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00 00 00 00

20.000.000 00

-

-

20.000.000 00

1 6 . 000,000 0 0 17 .500.000 00

1 4 . 0 0 0 . 000 00 2 . 500.000 0 0

-

-

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 -

-

40.000.000 00

-

-

-

-

-

1 5 .000.000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 -

-

-

1 5 .000.000 00

-

-

-

00 00 00 00 00

1 5 . 00 0 . 0 0 0 0 0

-

5 0 . 0 0 0 . 000 2 0 . 50 0 . 000 42.000.000 3 0 . 000.000 99.592. JOO

-

1 5 .000.000 0 0

-

-

-

-

9 .998.700 00

-

-

1 5 .000.000 99.400.000 99.300.000 9 9 . 8 0 0 . 000

-

-

00 00 00 00

00 00 00 00 00 -

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 42.200.000 00 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 6 5 .000.000 00 2 0 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 0 . 000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 000 00 1 00 . 000.000 0 0 8 9 . 500.000 0 0 9 5 . 20 0 . 0 0 0 00 79.000.000 00 42.000.000 00 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 -

86.000.000 20.000.000 1 0 . 00 0 . 0 0 0 1 3 . 00 0 . 000

00 00 00 00

100.000.000 00 -

-

3 0 . 0 0 0 . 000 1 5 .000.000 20.000.000 1 6 . 000.000

50.000.000 49.600.000 9 0 . 0 0 0 . 00 0 50.000.000 5 0 . 0 0 0 . 00 0

-

-

2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

20.077.323 25

00 00 00 00 00

1 0 . 0 0 0 . 000 0 0

00 00 00 00

-

50.000.000 9 8 . 0 0 0 . 000 90.000.000 2 5 . 00 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 . 000

-

-

-

00 00 00 00

24.900.000 0 0 5 . 9 0 0 . 000 00

-

1 50 .0 0 0 . 0 0 0 2 5 .7 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 50.000.000

-

2 0 . 000.000 00 1 5 .000.000 00

-

60.000.000 00 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 90.000.000 00 24.900.000 00 1 0 . 00 0 . 00 0 0 0 7 5 . 0 0 0 . 000 0 0 49.800.000 00 49.750.000 00 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00 9 4 . 5 3 5 .483 00 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 70.000.000 00 8 0 . 0 0 0 . 00 0 00 3 5 . 0 0 0 . 00 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 00 9 0 . 0 0 0 . 000 0 0 5 5 .000.000 00 7 7 . 9 5 5 . 000 00 2 5 . 00 0 . 00 0 0 0 4 l·.000.000 00 3 5 .000.000 00 1 5 . 00 0 . 000 00 80.000.000 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 9 0 . 0 0 0 . 000 00

1 0 .000.000 00 3 0 . 000.000 00

-

(i)

-

5 . 000.000 00

1 5 .000.000 1 5 .000.000 1 5 . 00 0 . 0 0 0 1 0 . 00 0 . 000

TOTAL

0,: !:>

g

�

�-

Kab. Gowa 151 1 5 2 K a h . Jeneoonto 1 53 Kab. Luwu 154 Kab. Pane:kaiene Kenulauan 155 Kab. Pinran2' 156 Kab. Kepulauan Selayar 157 · Kab. Sidcmcng Rappang Kah. Siniai 158 1 5 9 Kab. Soppeng Kab. Takalar 160 Kah. Tana Toraia 161 Kab. Waio 162 163 Kata Pare - oare Kata Makassar 164 1 6 5 ' Kota Palooo 1 6 6 K a b . Toraia Utara 1 6 7 K a b . BUton 1 6 8 K a b . Kolaka 169 Kab. Muna 1 7 0 K a t a Kendari Kata Bau- bau 171 172 K a b . Konawe Selatan 1 7 3 K a b . Wakatobi 174 K a b . Konawe Utara 1 7 5 K a b . Konawe Kcoulauan 176 Kah. Muna Barat Kab. Buton Tengah 177 178 Provinsi Bali Kab. Bangli 179 1 8 0 K a h . Jembrana 181 Provinsi Nusa Temrn::a ra Barat 1 8 2 K a b . Lombok Timur 183 K a t a Mataram i 8 4 K a t a Sima 185 Provin�i Nusa Tcn1!2'ara Tim ur 186 Kab. Ende 1 8 7 K a b . Kunan• 188 Kab . . M an2'e:arai 1 8 9 K a b . N•ada 1 9 0 K a b . Sumba·Timur Kah. Timar Tene:ah Utara 191 192 Kata Kuoane: Kab. Na2ekco 193 1 94 Kah. Sumba Barat Dava Provinsi. Maluku 195 Kab. Maluku Tene:e:ara Barat 196 1 9 7 K a b . Maluku Tenggara 1 9 8 K a b . Buru Kota Ambon 199 200 . K a b . Scram Bae:ian Timur 20 1 Kab. Keoulauan Aru 202 K o t a Tua! 203 Kab. Buru Selatan Provinsi Paoua 204 Kah. Biak Numfor 205 206 K a b . Javapura 207 Kab. Jayawijaya 208 K a b . Merauke 209 Kab. Mimika 210 Kab. Kepulauan Yapen 211 Kab. Sai"mi Kab. Yahukimo 212 2 13 Kab. Tolikara Kab. Asmat 2 14 215 Kab. Warooen 216 Kab. Mamberamo Rava 2 17 Kab. Mamberamo Tene:ah 218 Kab. Yalimo 219 Kab. Lannv Java 220 K a b . Ndun Kab. Puncak 22 1 222 Provinsi M a l u k u Utara 223 Kab. Halmahera Barat 224 Kab. Keoulauan Sula 225 Kab. Halmahera Sclatan 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Kab. Ban2ka

� :;! ...,

;3 !£

'

-

2 0 . 0 0 0 . 00 0 1 00 . 00 0 . 00 0 1 9 .800.000 7 0 . 0 0 0 . 000 6 5 .000.000 80.000.000 4 1 . 0 0 0 . 000

00 00 00 00 00 00 00

,

29.900.000 0 0 98.000.000 00 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 00 1 05 . 000.000 00 90.825.000 00 2 5 . 000.000 00 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 99. 900 .000 00 69.750.000 0 0 99. 900.000 00 1 1 5.652 .643 9 5 100.000.000 0 0 1 0 1 .000.000 0 0 1 00.000.000 0 0 1 00 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 .000.000 00 3 5 .000.000 00 82.000.000 00 1 1 0.000.000 00 5 5 . 000.000 0 0 8 7 . 9 5 5 .'000 0 0 5 3 . 000.000 0 0 5 1 .000.000 00 4 0 . 0 0 0 . 00 0 00 2 5 . 000.000 00 1 1 0 . 000.000 00 6 9 . 9 4 !".000 0 0 100.000.000 0 0 1 2 .000.000 00 1 2 .000.000 0 0 1 50 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 7 0 0 . 000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 50.000.000 0 0 20.000.000 00 6 5 . 0 0 0 . 000 0 0 98.000.000 0 0 90.000.000 00 25.000.000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 1 5 .000.000 00 3 9 . 9 0 0 . 000 00 60.000.000 00 5 5 . 500.000 00 1 1 0 .000.000 0 0 5 0 . 00 0 . 000 00 1 0 0 . 0 0 0 . 000 00 2 0 . 000.000 0 0 3 5 .000.000 0 0 90.000.000 0 0 42.200.000 00 2 5 . 00 0 . 000 0 0 80.000.000 0 0 295.000.000 00 99.000.000 0 0 95.000.000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0 89.500.000 0 0 145.200.000 0 0 99.500.000 00 9 9 . 0 0 0 . 000 0 0 60.000.000 0 0 1 0 9 . 5 92 . 1 0 0 00 86.000.000 0 0 50.000 .000 0 0 1 0 9 .400.000 00 1 1 2 . 3 0 0 . 000 0 0 9 9 . 8 0 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 00 0 00 9.998.700 0 0 2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 44.800.000 00 100.000.000 00 80.000. 000 0 0 1 00.000.000 0 0 77.077.323 25


MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 fdalam ribuan runiahl PERDAGANGAN

TRANSPORTASI

iii

z <(

(§ DAERAH

NO

!;; ::> "' !;; ;:i """ (4)

�

(2)

(1)

•

w "' w "' (3)

5 . 3 03 .403 00

Kota Pane:kal Pinang

TOTAL

::>

::>

:i:

228

� .., "'

!il "'

2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 00

"' <( "' . if. (5)

10.500.000 00

!< ::> "' !;; ;:i """ (6)

62 . 1 0 8 . 4 0 3 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0

229

Kab. Bam!ka Ten2ah

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

230

Kah. Boalemo

1 5 .000.000 00

6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

23 1

Kota Gorontalo

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

232

Kab. Keoulauan M e ranti

2 8 . 00 0 . 0 0 0 00

233

Kah. Natuna

234

Kota Batam

235

1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

238

Kab. Soron£ Selatan

239

Kab. Raia Am oat

240

Kab. Tel u k Bintuni

3 5 .000.000 00 2 0 . 0 0 0 .000 00

241

Kab. Tambrauw

242

Kab. Ma'ene

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

243

Kab. M a m u ' u

3 9 . 70 0 . 000 00

244

K a b . Polewali Mandar

2 2 . 8 8 2 . 7 3 9 05

245

Kab. Mamasa

1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

246

Kab. M a m u · u Utara

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

2 47

Kab. Mamuiu Tcne:ah

1 5 . 0 0 0 . 000 00

248

Kab. Malinau

1 9 . 8 7 7 . 6 2 5 10

30.000.000 00

8 0 . 0 0 0 .000 00

1 1 9 . 1 1 0 . 0 0 0 00

1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0

1 0 0 . 0 0 0 .000 0 0

6 5 . 00 0 . 0 0 0 00

100.000.000 00

95.000.000 00

95.000.000 00

8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

100.000.000 00

80.000.000 0 0

80.000.000 00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 00

49.900.000 0 0

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

80.000.000 0 0

1 00 . 00 0 . 0 0 0 00

22.882.739 05 40.000.000 00

1 5 .000.000 00

6 3 . 0 0 0 . 00 0 00

48.000.000 00 3 0 . 1 22 . 3 7 4 9 0

50.000.000 00

101

44

204

237

l . 2 2 4 . 1 3 9 .3 6 3 50

2 . 7 9 8 . 5 9 6 . 9 93 00

636 . 4 1 0 . 2 9 9 60

1 0 . 7 5 8 . 8 5 3 . 3 43 9 0

1 5 . 4 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00

1 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 00

1 3 ! . 0 0 0 . 0 0 0 00

J u m lah Provinsi J u m lah Total

10

11

1 . 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00

1 . 58 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

82

104

44

2 14

248

1 .378. 1 39.363 50

2 . 9 2 9 . 5 9 6 . 993 00

6 3 6 . 4 1 0 .299 60

1 2 .053.853 .343 90

1 6 . 9 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00

Total Daerah Jumlah Total Nasional

50.000.000 0 0

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00

77

Jumlah Kab Kata J u m lah Total

5 0 . 0 0 0 . 000 00

9 .9 9 9 . 7 0 0 0 0 3 9 . 1 1 0 .000 0 0

Kab. Sorom� Kah. F'ak Fak

80.000.000 00 90.000.000 0 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00

9 . 9 9 9 . 7 0 0 00

Kab. Kepulauan Anambas

236 237

(7)

2 0 . 3 0 5 . 0 0 0 00

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

-S alinan s suai -detri:gan aslinya

KEPALA B I RO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN

� GIARTO NIP

1 9 590420 1 98402 1 0 0 1


LAM PIRAN I l l PERATURAN M ENTER! KE UAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOl(ASI

KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN

20 1 5

M ENT E R J K E UAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S I ;\

FORMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KAB INET KERJA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . l l TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alok;asi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I

: Rp . . . 3J : Rp . . . 4 l

Triwulan II Triwulan III

: Rp . . . 5J : Rp . . . 6 1 : Rp . . . 71

Triwulan IV Jumlah

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D D aerah : Rp . . . 8J : Rp . . . 91

Triwulan ini Kumulatif s . d . Triwulan ini

: Rp . . . 1 0 1 : . . .% 1 1)

Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa

No.

1

Bidang 1 2 1

.

Pagu 1 31

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah Triwulan Sebelumnya 1 4 1

Kumulatif s . d . Triwulan Ini 1 51 Triwulan ini 16)

Sisa Pagu 1 71

..

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

2

. .

.

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 1 8J

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Dst.

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. .

..

• • .

'

.

.

. . . . . . 1 9) .

20)

2 1) 22)


M ENTER! KEUAf\J GAN R EP U B L I K I N D O N E S IA

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III ; atau d . triwulan IV.

2.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

3.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urnum negara pada triwulan I .

4.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II .

5.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umurn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III .

6.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.

7.

Diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas um urn negara sampai dengan triwulan laporan.

8.

Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan .

9.

Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umurn daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan .

10 .

Diisi sesuai dengan j umlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan .

11.

Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas urn um negara sampai dengan triwulan laporan.

12.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

13.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan .

14 .

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan .

15 .

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas um urn daerah melalui S P2 D daerah pad a triwulan la po ran


M ENTER! KE UAN G.A.N R EP U B L I K I N D O N E S IA

- 3 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . 16.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

17.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

18.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom .

19.

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan .

20.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

21.

Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan .

22 .

Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

uft.-

KEPALA B1\GIA'.N' if1. U . KEMENTERIAN

GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 '


LAM P I RAN IV PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESI A NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

TAM BAl-IAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANG GARAN 20 1 5

M EN T E R J KE UAN GAN R EP U B L I K I N D O N E S l.A.

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . ll TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 SP2D

No.

Nilai

Nomor 2 1

Tanggal 3 )

1

...

...

Rp . . .

Rp . . .

2

...

...

Rp . . .

Rp . . .

3

...

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

si

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 9 )

Rp . . .

Rp . . .

DAK 4l

D ana Pendamping

si

Keterangan 6)

. . . 7)

D st. Jumlah Dst.

. . . . . . . . . 1 0) . . . 1 1) • • •

'

1 2) . . . 1 3)


M ENT E R I KEUAN GAN R E P UBLI K I N D O N ESJA

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III ; atau d . triwulan IV.

2.

Ko lorn diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

3.

Ko lorn diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

4.

Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

5.

Kol om diisi sesua1 dengan nilai SP2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan .

6.

Kolom diisi dengan keterangan atas SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

7.

Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

8.

Baris diisi sesua1 dengan jumlah dari masmg-masmg kolom nilai untuk masing - masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 .

9.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai .

10.

Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan .

1 1.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota.

12.


13.


.

.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRe UMUM /' ; I f' u.b. KEPAt--A BAGIAN T. U . KEMENTERIAN

GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1


LAM PI RAN V PERATURAN M ENTER! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5

M ENTER! KEUAN GAN REPUBLIK I N D O N E S IA.

FORMAT LAPORAN REALI SASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) . TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I : Rp . . . l J Triwulan II : Rp . . . 2 1 Triwulan III : Rp . . . 3J Triwulan IV : Rp . . . 4J Jumlah : Rp . . . 5J ·

No.

Bidang 6J

Pagu 7J

Realisasi Pernbayaran Sisa DAK di dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah melalui Umum Daerah 9J SP2 D D aerah B J

Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 0 1

1

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

...... %

2

..

.

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . . . . . o/o

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

...... % . . . . . . O/o

D st. Jumlah 1 1 1

Rp . . .

Rp . . .

...... %

Rp . . .

. . . ' . . . . . . . . . 1 2) 1 3) 14) . . . 1 5)


M ENTER! KEUANGAN R E P UBLI K I N D O N E S IA.

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I .

2.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II .

3.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III .

4.


5.

Diisi sesuai dengan jumlah ke seluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampm dengan triwulan laporan .

6.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan .

7.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

8.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan .

9.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

10.

Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

11.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom .

12.


13.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

14.


15.


MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . _,..,.-Salina? sesi:r�

. engaz:i aslinya

BAMBANG P. S . B RO DJO NEGORO

KEPAtA BIRO U M U M

(..

u.b.

1 , _

KEPALA BAGIAN T . U . 1 llli MENTERIAN

i

'

GIARTO NIP

,,

,

/:�-/· ... , �(, ,

, �, . � 1 9 5 9 042 0 1 '98402 1 00 1


LAM PIRAN VI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOI
KHUSUS

TAMBAI-IAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 2 0 1 5

M ENTE R ! KE UAN Gfa.N R EP U B L I K I N O O N E S I A

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . l J Triwulan II TriwulanIII TriwulanIV Jumlah

: Rp . . . 2 1 : Rp . . . 3J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum D aerah melalui SP2D D aerah 9J

Bidang 6J

Pagu 7l

Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah 8l

1

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

.... %

2

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

.... %

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

.... %

Jumlah 1 2 J

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

.... %

No.

.

Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 1 0 1

Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1)

D st.

. . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6)


fv'I ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N O O N ES!A

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urn um negara pada triwulan I .

2.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II .

3.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III./

4.


5.

Diisi sesua1 dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan .

6.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

7.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

8.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

9.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

10.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

11.

Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

12.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

13.


14.

Diisi se suai kepala daerah bersangkutan , yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota.

15.


16.


/,-� ,,,, P. N P.FPt� _.: .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO

•

Salinan sesuai dehgan aslinya KEPALA BIRO U M U M u.b. KEPALA BAGIAN T . U / KEMENTERIAN

GIARTO 1 9 59042 0 1 98402 1 00 1

NIP


LAM PIRAN V I I PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOI
KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5

M ENTE R ! K E UAN GAN R E P U B U K I N DO N ES IA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ) Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/ Bupati/ Walikota*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota*) . . . . . . . . . . . . . . 2 ) telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 , sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Bidang Bidang Bidang Bidang

................................ ................................ ................................ ................................

3) 3) 3) 3)

sebesar sebesar sebesar sebesar

Rp . Rp . Rp . Rp .

......................... ......................... ......................... .........................

4) 4) 4) 4)

dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah tersebut sesuai dengan Bidangnya. Demikian Surat Pernyataan kebenaran pernyataan ini.

m1

dibuat

dengan

pertanggungj awaban

penuh

atas

. . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Gubernur / Bupati/ Walikota*) . . . . . 2 ) . . . . . . . . . . . . . . 6)

(materai Rp6000 , -) . . . . . . . . . . . . . . 7)

*) Coret yang tidak perlu


M ENTER I K E U .A.NGP..N R EP U B L I K J N D O N E S I P.

- 2 Keterangan : 1.

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

2.

Diisi sesuai nama daerah .

3.

Diisi sesuai dengan nama bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (B PKP) untuk disalurkan .

4.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan .

5.

Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

6.


7.



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B� -U UM N U . b � REPu t KEPALA BAGIAN T� H� KEMENTERIAN

/__

�

--'·:�� I·. j U

•

GIARTQ NIP 1� 590420 1 98402 1 0 b l .

' .• ..

' '

./ �..

,�<,'}:/

1 ; '� '


LAM PIRAN V l l l PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A NOMOR TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI
M ENT ER! KEUA.NGP..N R EP U B L I K I N O O N ESIA

FO RMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN . . . l J TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2 1 menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan D ana Alokasi Khusus Tambahan Usulan D aerah ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I

: Rp . 31 : Rp . . . 4J . .

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

: Rp . . . 5J : Rp . . . 6 1

Jumlah

: Rp . . . 7 1

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah : Rp . . . 8 ) : Rp 9J

Triwulan ini Kumulatif s . d . Triwulan ini

. . .

: Rp . . . l O J : . . . % 1 1)

Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa

No .

Bidang 1 2 1

Pagu 1 31

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D D aerah Triwulan Sebelumnya 14 1

Triwulan Ini 1 5 1

Kumulatif s . d . Triwulan ini 16 J

Sisa Pagu 1 7 1

1

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

2

. .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 1 81

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

.

Dst.

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. • . .

'

. • .

• . .

. . .

1 9)

20 ) 2 1) 22)


rv1 ENTERJ K E UANGJl.N REPUBLIK I N O O N ESIA

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I ; b . triwulan II; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV.

2.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

3.


4.


5.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III .

6.


7.

Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterini.a rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan lapo ran .

8.

Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan .

9.

Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampa1 dengan triwulan laporan .

10.

Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan .

1 1.

Diisi sesuai dengan persentase s1sa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan .

12.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan .

13.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

14.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan .

15.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pad a triwulan lapo ran untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .


M ENTERJ K E UANGP.. N R EP U B L I K I N D O N ESl.A.

- 3 16.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampai dengan triwulan la po ran untuk nnc1an bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

17.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

18.

B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom .

19.


20.

Diisi se suai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

21.


22 .



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIISO UMUM ,,, u . b . KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN ,'

·

GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1


LAM PIRAN I X PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOI
KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5

M ENT E R ! KE UAN Gfa.N R E P U B L I K I N D O N E S I ;\

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (US ULAN DAERAH) TRIWULAN . . . 1 l TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Nilai

SP2 D

No .

Nomor 2 l .

Tanggal 3J

DAK 4l

D ana Pendamping S J

Keterangan 6J

. . 7)

1

.

..

...

Rp . . .

Rp . . .

2

...

...

Rp . . .

Rp . . .

3

...

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah S J

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 9J

Rp . . .

Rp . . .

D st.

Dst.

...

'

. . . . . . . . . 1 0)

1 1) 1 2) 1 3)


M ENT E R I KEUANGAN R E P U B U K I N D O N ESIA

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni : a. triwulan I ; b . triwulan II ; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV.

2.

Kol om diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesua1 bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

3.

Kol om diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan .

4.

Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

5.

Ko lorn diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

6.

Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan .

7.

Diisi sesuai dengan bersangkutan .

nncian

bidang

DAK

Tambahan

Usulan

Daerah

8.

. Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masmg-masmg kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah .

9.

B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai .

.

1 0 . . Diisi sesuai tern pat dan tanggal penandatanganan laporan . 11.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

12.


13.


MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO

;

S alinan J. e s ai dertgan aslinya KEPALA B I RO U MU M

u.b. KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN

.'

GIARTO NIP

1 9 5 9 042 0 1 9 8402 1 00 1


LAM PI RAN X PERATURAN M ENTER! KE UAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTA N G PELAKSANAAN

DANA

ALOICASI

KI-I U S U S

TAM BAHAN

PADA ANG GARAN P E N DAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 20 1 5

M ENT E R ! K E UANGAN R EP U B L I K I N D O N E S I A

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I : Rp . . . l ) Triwulan II : Rp . . . 2 1 Triwulan III : Rp . . . 3 ) Triwulan IV : Rp . . . 4 l Jumlah : Rp . . . 5 !

Bidang 6)

No.

Pagu 7 )

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah s1

Sisa DAK di Rekening Kas Umum D aerah 9 )

Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 10)

1

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

2

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

D st. Jumlah 1 1 1

...

'

. . . . . . . . . 1 2)

. . 1 3) •

1 4) 1 5)


M ENTE R ! K E UAf\J GAN R EP U B L I K I N D O N ESl.A.

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan j umlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I .

2.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II .

3.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III .

4.


5.

Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran .

6.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan .

7.


8.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan .

9.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

10.

Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

1 1.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

12.


13.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota.

14.


1 5.


Salinan sysu , ,ru Slf;ngan aslinya , --......

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO

·

·

KEPALA BIRO U M U M,

u.b.

\

7

KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN

GIARTO NIP

1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 402 1 00 1


LAM P! RAN XI PERATURAN M E NTER! KE UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 2 0 1 5

M ENTE R ! K E UAN Gfa.N R EP UBLI K I N O O N E S I A

FO RMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . l J Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

No .

Bidang 6 J

: Rp . . . 2 1 : Rp . . . 3J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J

Pagu 7J

Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah B J

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah 9J

Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah l O J

Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1)

1

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

2

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

3

...

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

Jumlah 1 2 J

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

. . .%

Dst.

...

. . . . . . . . . 1 3) 1 4) '

1 5) 1 6)


M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESJA

- 2 Keterangan : 1.


2.


3.

Diisi se suai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III .

4.


5.

Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran .

6.

Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan .

7.


8.

Kolom diisi sesuai dengan j umlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum . . Daerah masmg-masmg rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

9.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

10.

Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas um um daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

1 1.

Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

12.

B aris diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dari masing-masing kolom.

13.

Diisi se suai tempat dan tanggal penandatanganan laporan .

14.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota.

15.


16.


' , R'"Pl

" " ,, Salinan sesuai dengan- ,•a:slinya '

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO

''.;;.

,

,

KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN

� GIARTO NIP

1 9 5 9 0 42 0 1 98402 1 00 1


LAM P I RAN XII PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOICASI

KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5

M ENTER! KE UANGP..N R EP U B L I K I N D O N E S I A

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . J J menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa D ana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.

Bidang

Sisa DAK Tambahan P3K2

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum D aerah (melalui SP2 D D aerah)

1

2

3

4

1.

Pertanian

2.

Infrastruktur Irigasi

3.

Jalan

4.

Kesehatan

5.

Perdagangan

Sisa di Kas D aerah

5

Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. .

..

• • •

'

... . . . .

. .

2)

3)

4) 5)


M ENTE R J K EUANGAN R E P U B L I K I N D O N E S l ,A.

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota.

2.


3.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

4.


5.


MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIROo -lTMUM r. p ,�· , / U.b. I KEPALA BAGIAN T:U·. KEMENTERIAN '

GIARTO NIP 1 9 590420 1 984 d 2 1 00 1


LAM P I RAN X I I I PERAT U RAN M ENT ER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOKASI

KHUSUS

TAMBAHAN


M ENTE R I KE UAN GAN R EP U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT LAPO RAN PENGGUNAAN SISA DANA ALO KASI KHU S U S TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 1 l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khu su s Tambahan Usulan Daerah Yang Disetuj ui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan D aerah) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.

Bidang

Sisa DAK Tambahan Usulan Daerah

1

2

3

1.

Pertanian

2.

Infrastruktur Irigasi

3.

Jalan

4.

Kesehatan

5.

Perdagangan

Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)

Sisa di Kas D aerah

4

5

Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. ...

'

... ... ...

2)

. . . 3) 4) 5)


M ENTE R ! KE UAN G AN REPUBLIK INDONESIA

- 2 Keterangan : 1.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

2.


3.

Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi ; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

4.


5.


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO U,MUM ' /u . b . KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN

GIARTO NIP 1 9 5 90420 1 98402 1 00 1


LAM P I RAN XIV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

ALOil'.ASI

DANA

KHUSUS

TAM BAHAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5

M EN T E R ! K E UANGAN R EP UBLI K I N D O N E S I A

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5

No .

Nilai

SP2D Nomor lJ

Tanggal 2 l

DAK 3J

Dana Pendamping 4J

Keterangan 5J

. . . 6)

1

...

Rp . . .

Rp . . .

..

Rp . . .

Rp . . .

. .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 7J

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah SJ

Rp . . .

Rp . . .

. .

.

2

.

3

. .

. .

.

D st.

.

.

D st.

. . .

,

. . .

1 0)

. . •

• . .

9)

1 1) 12)


MENT ERI KEUAN GAN R E PUBLI K I N O O N ESJA

- 2 Keterangan : 1.

Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2 D atas realisasi penggunaan s1sa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan .

2.

Kolom diisi sesuai dengan tanggal S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

3.

Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

4.

Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa dana pen damping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan .

5.

Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan .

6. 7.

Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . . . B aris diisi sesuai dengan j umlah dari mas1ng-mas1ng kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 .

8.

B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai .

9.


10.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

1 1.


12.


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO

S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ,,- u . b . �: '1 KEPALA BAGIAN T . U . \KEMENTERIAN I

-

-

GIARTO NIP 1 9 590420 1 98 ;4 02 1 0 0 1


LAM PIRAN XV PERATURAN M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR TENTANG PELAKSANAAN

DANA

ALOICASI

KI-I U S U S

TAMBAI-IAN


M ENTE R I KEUANGAN R EP U B U K I N D O N ESJA

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOI
No .

SP2D Nomor l J

Nilai Tanggal 2 J

DAK 3J

Dana Pendamping 4J

Keterangan SJ

. . . 6)

1

...

...

Rp . . .

Rp . . .

2

...

...

Rp . . .

Rp . . .

3

...

.

..

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah 7J

Rp . . .

Rp . . .

Jumlah SJ

Rp . . .

Rp . . .

D st.

D st.

...

'

. . . . . . . . . 9)

1 0) 1 1) 1 2)


M ENTE R ! KEUAN GAN R EPUBLI K J N D O N E S I A

- 2 Keterangan : 1.

Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

2.

Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan .

3.

Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

4.

Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan .

5.

Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan .

6.

Diisi sesuai dengan bersangku tan .

nnc1an

bidang

DAK

Tambahan

Usulan

Daerah

7.

. . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari mas1ng - mas1ng kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah .

8.

Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai .

9.


10.

Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni : a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota.

11.


12.


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJO NEGORO Salinan �suai- dengan aslinya Bff!o�'trMUM KEPAiA . ' ., / " u . b . ---',�"' I BAGIA� T. . KEMENTERIAN K�PA

r_

/Irr--

r

- ---;

,<�-

GIARTO NIP 1 9 5 90420 1 9S402 1 00 1



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN TENTANG

Recommend Documents