LAPORAN
Fiel Trip Coaching PRAKTEK KERJA PENDAMPINGAN Service Standard Sektor Prioritas Pendidikan Kabupaten Bulukukumba ke Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
Program KINERJA USAID
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan KINERJA – USAID MEI 2012
UGM
TIM KERJA PRAKTEK LAPANG
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Muhammad Amral, Sekretaris Bappeda H. Amiruddin, DPRD Komisi D Ahmad Arfan, Kabid Ekososbud Muhammad Amin Sulaiman, Kasubid Sosbud Zainuddin Samma, staff bappeda Nurhaya, Disdikpora H. Isbair, Pengawas Disdikpora Samsuddin, Kepala SMPN 1 Bulukumba H. Jasman, Kepala SMPN 2 Bulukumba Nurlaelah, Kepala SMPN 3 Bulukumba Suwardi, Kepala SD 104 Jannaya Kajang Hj. Hasmirah, Kepala SD 3 Kasimpuran
Media Supri
LPSS Kinerja USAID Bulukumba Mohammad Hatta
2
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ...............................................................................
1
A. Latar Belakang ............................................................................
1
B. Dasar Hukum BOSP......................................................................
2
C. Tujuan .........................................................................................
4
D. Manfaat ........................................................................................
5
BAB II KUNJUNGAN KE PEMKAB SUKABUMI JABAR ..............................
6
A. Ruang Lingkup .............................................................................
6
B. Pelaksanaan .................................................................................
7
BAB III HASIL ..............................................................................................
9
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 11
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penerapan manajemen kinerja menjadi isu penting dalam peningkatan kualitas pelayanan public pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan proses pengukuran Kinerja telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam variasi jenis standard pelayanan sebagian bersifat mandatory dan lainnya volunterial, antara lain adalah : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operating Prosedure (SOP) dan Standar berkaitan dengan kualitas manajemen seperti ISO. Program Kinerja mendukung pemerintah daerah dan stakeholder penting lainnya untuk memahami,
menyusun
strategi
lokal,
memfasilitasi
penyusunan
regulasi/panduan dan menerapkan serta melembagakan praktek pelayanan public berbasis standard pelayanan. Kegiatan Praktek Kerja Pendampingan service standard ini merupakan langkah tindak lanjut dan merupakan bagian dari pendampingan teknis yang difasilitasi oleh KINERJA untuk Kota/Kabupaten setelah mengikuti lokakarya penerapan service standar sesuai dengan sektor prioritas di masing-masing daerah. Direncanakan pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan dari daerah Kota/Kabupaten mitra KINERJA di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Bentuk kegiatan pendampingan teknis lainnya yang diberikan kepada daerah pelaksanaan praktek kerja pendampingan ini adalah pendampingan teknis in situ secara langsung berupa klinik atau coaching yang memungkinkan
daerah
dapat
mendiskusikan
kendala-kendala
dan
tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan service standar. Peer learning merupakan bentuk kegiatan lain yang memungkinkan daerah dalam sharing info kisah sukses dan kendala penerapan service standard di daerah masing-masing. Untuk mendukung sukses kegiatan ini KINERJA akan bekerjasama dengan mitra kerja (donors) lainnya yang memiliki concern
2
yang sama dalam meningkatkan kapasitas manajemen service standard daerah. Kabupaten Bulukumba yang mendapatkan dukungan pada sector pendidikan dasar yang focus pada pendampingan penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), untuk mendukung peningkatan pelayanan public telah melakukan serangkaian peningkatan kapasitas mulai dari workshop strategi daerah penerapan standar pelayanan minimum (SPM), pelatihan penghitungan BOSP, dan penyusunan regulasi, bermaksud melakukan praktek kerja pendampingan ke pemerintah kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari pendampingan program Kinerja USAID.
B. Dasar Hukum Peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mendasari penghitungan BOSP adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. Hal ini merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di sektor pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk berperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing. 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal yang relevan adalah: a. Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. b. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
c. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. d. Pasal 48 ayat (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. e. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih detil tentang pembiayaan pendidikan.
Beberapa pasal yang relevan
adalah: a. Pasal 42 ayat (1): Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. b. Pasal 62 Ayat (1): Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Ayat (2): Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3): Biaya personal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ayat (4): Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. ii. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan iii. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
4
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004–2009 Bab 27, arah kebijakan butir (20): Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa. Peraturan ini merupakan landasan bagi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluan operasional pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana BOS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada dasarnya merupakan penegasan terhadap apa yang telah disampaikan oleh UU Nomor 20/2003: a. Pasal 9: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. b. Pasal 10 ayat (3): Biaya operasi di satuan pendidikan milik pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
C. Tujuan Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kapasitas daerah dalam mengintegrasikan service standard dalam manajemen pelayanan publiknya melalui praktek baik yang telah terbukti dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya. Mendapatkan
Gambaran
Penghitungan
Biaya
Operasional
Nonpersonalia Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menghitungan rata-rata kebutuhan dana minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan, yang didasarkan pada per peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP.
5
D. Manfaat Setelah mengikuti praktek kerja pendampingan diharapkan peserta: 1) Mampu menyusun rencana praktek kerja pendampingan secara terukur dan mempublikasikan hasilnya melalui media yang dapat dijangkau secara luas oleh publik 2) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pemerintah Daerah tentang praktek yang baik dalam penerapan Service Standard 3) Meningkatkan
kemampuan
daerah
dalam
melakukan
self
assessment melalui benchmark daerah lain yang lebih baik 4) Mengidentifikasi inovasi baru (kebijakan, kelembagaan, metode dan etc) dalam praktek penerapan Service Standar 5) Menyusun rencana tindak post praktek kerja pendampingan dalam mengadaptasi dan mengadobsi inovasi tersebut sesuai dengan kondisi daerah.
6
BAB II KEGIATAN PRAKTIK KUNJUNGAN LAPANG BOSP SPM KE PEMKAB SUKABUMI JAWA BARAT
A. Ruang Lingkup Kegiatan Kunjungan lapangan merupakan rangkaian dari kegiatan pendampingan program kinerja USAID dalam rangkan penguatan kapasitas menganalisis Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). BOS (Bantuan Operasional Sekolah) telah diberikan oleh pemerintah pusat ke sekolah, guna mendukung biaya operasional pendidikan. Menurut beberapa survey, dana BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan riil biaya pendidikan dalam pencapaian SPM. Kabupaten Bulukumba telah bersedia menutupi kekurangan ini dengan mengikuti program pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dengan memenuhi anggaran, komposisi 60 % pemerintah kabupaten dan 40 % pemerintah provinsi untuk program pemberian dana operasional bagi sekolah. Untuk menganalisis dan menghitung secara riil kebutuhan BOSP, telah dilakukan penghitungan final dan menghasilkan kebutuhan BOS SD sebesar , dan masih terdapat kesenjangan dana yang perlu dipikirkan untuk solusi yang tepat. Daerah kunjungan praktek kerja pendampingan kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan; 1. Merupakan kabupaten yang masuk 5 besar se Indonesia untuk
peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 2. Kabupaten yang telah melaksanakan penghitungan dan implementasi
Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). 3. Kabupaten yang direkomendasikan program Kinerja USAID.
7
B. Pelaksanaan Praktik Kerja Pendampingan (Fiel Trip Coaching) Service Standard Sektor Prioritas, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
Sukabumi dan Seminar Mini. Kunjungan Kerja Pendampingan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Juni 2012; diterima di aula Kantor Dinas Pendidikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (Dr. Abdul Rahman MPd.) dan seluruh staff yang terkait dengan tujuan kegiatan, perwakilan Bappeda, konsultan DBE USAID, 6 anggota DPRD komisi IV yang menangani pendidikan, dan fasilitator BOS Nasional. Setelah acara seremonial penyambutan dan sharing informasi tentang kedua kabupaten dalam peningkatan layanan publik sektor Pendidikan. Seminar Mini dengan 5 orang nara sumber; 1. Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, 2. KasuBag Keuangan Dinas Pendidikan, 3. Kabid Sosbud Bappeda kab. Sukabumi, 4. Fasilitator BOS Nasional, dan 5. Mantan Konsultan DBE USAID kab. Sukabumi. Materi yang dibahas adalah 1. Program unggulan sektor pendidikan yang di laksanakan oleh dinas pendidikan kab. Sukabumi; 2. Strategi pengelolaan penganggaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan; 3. Strategi perencanaan sektor pendidikan; 4. Regulasi nasional dan daerah untuk Biaya Operasinal Sekolah
dan
Implementasinya;
5.
Bantuan
DBE
USAID
untuk
peningkatan sektor pendidikan khususnya penghitungan BOSP. 2. Kunjungan ke SMP Negeri Sukaraja dan SD Negeri Sukalarang.
Kunjungan ke SMP Negeri Sukaraja, diterima oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah sekolah, guru dan ketua komite SMPN Sukaraja serta kasi SMP Disdikpora kab. Sukabumi; hari jumat tanggal 22 Juni 2012 di aula
SMPN
Sukaraja;
membahas
profile
sekolah,
pembiayaan
penggunaan BOS nasional dan BOS Daerah, dan peran komite sekolah.
8
Kunjungan ke SD Negeri Sukalarang, diterima oleh kepala sekolah, guru, petugas/operator Teknologi Informasi dan ketua komite serta kasi SMP dan staff kasi SD Disdikpora kab. Sukabumi; hari jumat tanggal 22 Juni 2012 di ruang kelas; membahas profile sekolah, pembiayaan penggunaan BOS nasional dan BOS Daerah, dan peran komite sekolah.
3. Diskusi Tim Praktik Kerja Pendampingan.
Diskusi tim dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2012; dengan membahas hasil kunjungan yang telah dilaksanakan.
9
BAB III HASIL Dari hasil diskusi yang dilaksanakan oleh tim maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:
1. Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 3.937,47 Km merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa dan Bali yang terbagi dalam 47 Kecamatan 364 Desa dan 4 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.383.450 jiwa. Melihat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang sangat luas maka dalam memberikan layanan di bidang pendidikan terutama terkait data pendidikan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah membuat sistem informasi data yang terintegrasi yang dikelola oleh pihak ketiga dan didukung peraturan Bupati.
2. Kabupaten Sukabumi, telah mendapatkan pendampingan dalam meningkatkan pelayanan publik sektor pendidikan, melalui program Desentralisasi Basic Education (DBE) oleh lembaga USAID selama 6 tahun, dimana telah berakhit pada 16 Juni 2012, dimana terdapat 16 program,
dan
salah
satu
bantuannya
adalah
pehitungan
biaya
operasional satuan Pendidikan (BOSP).
3. Terkait dengan biaya pendidikan khusunya Biaya Operasional Sekolah (BOS), Kabupaten Sukabumi memiliki 3 jenis sumber BOS, yaitu BOS Pusat, BOS provinsi dan BOS Kabupaten. Besar nilai rupiah yang dikelolah BOS di Kabupaten Sukabumi lebih rendah dari BOS kabupaten Bulukumba yang bersumber dari BOS Pusat dan program pendidikan gratis provinsi dan kabupaten.
4. Penghitungan BOSP kabupaten Sukabumi telah dua kali dilakukan, yaitu tahun 2008 dan tahun 2011 dengan jumlah selisih
kebutuhan
sekitar
Rp. 300.000,- dimana penghitungan ini difasilitasi oleh program DBE USAID. Untuk menyiasati tidak rutinnya penghitungan BOSP yang seharusnya dilakukan setiap tahun, maka pemkab Sukabumi telah membuat ranperbup Juklat dan Juknis BOSP yang dituangkan dalam standar pemenuhan biaya satuan pendidikan, dengan pertimbangan
10
bahwa jika dituangkan dalam standar pemenuhan biaya satuan pendidikan maka
pembiayaan cukup berat
untuk dipenuhi
oleh
pemerintah daerah.
5. Kekurangan pembiayaan dari penghitungan BOSP dengan BOS dan BOSDA di kabupaten Sukabumi diserahkan pada masyarakat atau lembaga donor dan hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dana partisipasi masyarakat
pada
pemerintah daerah.
satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
11
BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN (1) Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih belum mampu memenuhi selisih BOS hasil penghitungan BOSP yang difasilitasi oleh program DBE USAID, untuk menyiasati hal tersebut maka diserahkan pada masyarakat atau lembaga donor dan hal ini telah dituangkan dalam Peraturan
Bupati
Sukabumi
Nomor
4
Tahun
2012
tentang
pengelolaan dana partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah membuat sistem informasi data yang terintegrasi yang dikelola oleh pihak ketiga dan didukung peraturan Bupati. (3) Untuk menyiasati tidak rutinnya penghitungan BOSP yang seharusnya dilakukan setiap tahun, maka pemkab Sukabumi telah membuat ranperbup Juklat dan Juknis BOSP yang dituangkan dalam standar pemenuhan biaya satuan pendidikan.
