ffi i\s.v, *u)a'i
P F {E S I D E N ; i i : - F ) t .B, tL l K l N D O f . t E S t A
PEMTURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2O1,O TENTANG SYARATDAN TATA CARA PENCATATANPENGALIHANPATEN
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Meninrbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 66 ayat (s) tJndangUndang Nomor 14 Tahun 2OO1 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat danTata Cara Pencatatan Pengallhan Paten;
Mengingat : 1.
Pasal4 ayat (1) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Talrrrn1945;
2.
lJndarrg-l)ndangNomor 14 Tahun 2oo1 tentangPaten (Lenrbaran Ncgara Republik IndonesiaTahun 2OOl Nomor lOg, Tanrbahan LenrbaranNegaraRepublikIndonesiaNomor +13O); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PzuISIDEN TEMANG
SYAMT
DAN
't'A't'A
CARA
PENCNTAI'ANPENGALII{ANPATEN.
BABI KetentuanUmum Pasal1 [)ir]arnPeralurauf'residenini yang dimaksuddengan:
1 . P a t e n. . .
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
-2
1.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinyadi bidang teknologi, yang untuk sclanrawaktu tertentu melaksanakansendiri Invensinyatersebut atau nrenrberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk nrelaksanakannya.
2.
PemegangPaten adalah Inventor sebagaipemilik paten atau plhak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
13. Penrohon adalah pihak yang mengajul
Inventor adalah seorang yang secarasendiri atau beberapa orang yang secarabersama-samamelaksanakanide yang dituangkanke dalanr kegiatan yang menghasilkanInvensi.
5.
Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa sebagaimanadiatur d,alam Ktab Undang-IJndang Hukum Acara perdata.
6.
Klaim
adalah
uraian
tertulis
mengenai inti
Invensi
atau
bagian-bagian tertentu dafi
suattt Invensi yang dimintakan perlindun gan hukun dalam bentuk paten. .7 t.
8.
Menteri adalah menteri yang membidangi urusan Hak Kekayaan InteIektua I dalam penrerintahan. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Irrtelektrralyang beradadibawah Kementerianyangdipimpin oleh Menteri.
9.
Hari adalahharr keria.
BABII ...
W PIlESIDEN ll. L:PLJtl l.-lK lN DONESIA
-3 BABII Pencatatan Pengallhan Paten BagianKesatu Umum Pasal2 ( 1 ) Paten dapat berallh atau diallhkan balk seluruhnya mavpvn sebagiankarena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertuhs; atau e. sebablain yang dibenarkan oleh perahtran perundangundangan
(2) Ketentuan nrengenai pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan menurut hukum yang berlaku untuk masi ng - masing subyek h ukum yang bersangkutan. Pasal3 (1) Paten yang berahh atau diahhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) waj ib dicatatkan pada D irektor at Jenderal. Q)
Pernrohonan pencatatanpengallhan Paten diajukan dalam bahasa Indonesia.
(3) Permohonan pencatatan pengalihan Paten dapat diajukan oleh Pemohon ataukuasanya. (4) Dalam
hal
Pemohon tidak
bertempat
tinggal
atau
ttdak
berkedudukan tetap di vmlayah Negara Republik Indonesia, pernrohonan pencatatan pengaLihan Paten harus diajukan melalui ktrasanyadi Indonesia. (5) Permohonan...
$ft .r!i(.)rP
.
+t\ir.-r
t,i'TFStDEN t t t r : t , t Ji l t . i i ( i l r l D o N E S l A
-4 (5) Permohonan pencatatan pengallhan Paten memuat: a. nomor dan judulPatenl b. tanggalrbulan, dan tahun permohonanl c. nama dan alamatlengkap Pemohon; d. nama dan alamat lengkap PemegangPaten;dan e. nanla dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan nrelaluikuasa.
LlagtanKedua Syarat Pencatatan Pengalihan Paten
Pasal4 (1) Pencatatan Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat (l) harus memenuhi syarat: a. telah membayar biaya permohonan pencatatan pengalthan Paten; b. telah membayar biaya tahunan atas Paten unfuk tahun yang sedangberjalan;dan c. kelengkapan dokumen permohonan pencatatan pengalihan Paten. (2) Biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b besarnyasesuaidenganperaturanpetundang-undangan. Bagian Ketiga Tata Cara PencatatanPengalihan Paten Karena Pewarisan Pasal5 (1) l)alanr hal PenregangPaten meninggaldunia, ahli waris peniegang Paten rrrengajnkanpermohonan pencatatan pengalihan paten kepada Di rektora t Jenderal dengan melamprrkan. a. sertifikat Patenyangbersangkutan;
b. surat...
ffi
F"lR53*=t,o r{Lr',ri,'?,:] -5 b. surat kematian PemegangPatenl c. surat tanda bukti sebagaiahli waris dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan agama untuk mereka yanS beragama Islam, atau akta waris yang dtbuat oleh notaris, atau penetapan waris yang dlbuat oleh pengadllan negeril d. akta penunjukan kepada salah seoranS ahli waris dalam haI ahli waris lebih dati satu otanS; e. surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; f. bukti pentbayaranbiaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;dan g. bukti pembayatanbraya tahvnan atasPaten' (Z)
Dalam hal penga|han Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, perrnohonan pencatatan pengallhan Paten harus dilengkapi dengan sut'tttpernyataanahli waris yang menyebutkanKlaim yangdiallhkan'
(3)
Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hatt terhttung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat lenderal mencatat pengallhan Paten karena pewarisan dalam Daftat Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta menSumumkannya dalam Berrta ResnriPatend,an memberitahukannyakepada ahli waris.
(4) Petrrberitahuan kepad,aahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dtbubuhi p encatatan Pengabhan Paten. (5)
Apablla persyaratan sebagaimanadtmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling Lama 30 hari terhitung sejak diterimanya petmohonan, Jenderal memberrtahukan kepada Pemohon untuk
ftiga puluh) Direktorat
nrelengkapi persyaratan drmaksud paling lama 60 (enam puluh) lrari scjak tanggal pentberitahuandari Direk torat Jenderal. (6) Apablla...
FJRESIDEN ft,i:,:rtJLlt"_t K lN DONESTA
-6 (6)
Apabrladalanr jangka waktu sebagaimanadimaksud,pad.a ayat (s) Perrrolrorr fidak nrelengkapi persyaratan, maka permohonarr pencatatan pengalihan paten karena pewarisan dianggap ditarik kembali.
Pasal6 (1) Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi pemegang paten, maka ahli waris menyatar
kepada
Direktorat
Jenderal d,engan nrelampirkan surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan Paten. (2) Dalant hal ahli waris menyatakan pelepasan Paten sebagatmana dimaksudpada ayat(l),makapaten tersebut dapat dibatalkan. Pasal7 Biaya tahunan atas paten dibebankan kepada penerima paten karena pewarisan.
Bagian Keempat Tata Cara Pencatatan pengalihan paten KarenaHibah Pasal8 Penregang Paten dapat menghibahkan patennya kepad,a orang atau badanhukum. Pasal9 ( 1) Penerima Patenkarena hibah mengajukan permoh onanpencatatan pengallhan Paten kepada Direktora t enderaL dengan melampirkan: J a. sertifikat paten yangbersangkutan;
b. salinan...
W PIIESIDEN Rb:PUELIK INDONESIA -t
.7
b. salinan aktahibah; c. surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui ku a sa; d. bukti penrbayaran btaya permohonan pencatatan pengalihan Paten:dan e. bukti pembayaran biaya t?hunan ataspaten. (2) DaIam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari paten tersebut, pernrohonan pencatatan pengalihan paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemegang paten yang menyebutkan Klainr yang diallhkan. (3) Dalam jangka waktu paling lama so (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud,pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan paten karena hibah dalam Daftar Umum Patendan pada sertifikat paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberttahukannya kepada penerLma paten karena hibah. (4) Pemberitahuan kepada penerima Paten karena hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dllampiri dengan sertifikat paten yang telah dibubuhi p encatatan pengalihan p aten. (5)
Apablla persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (7) d,an ayat (2) belum dipenuhi maka dalam jangka waktu paring lama so (ti.q,a puluh) hari terhitung sejak ditertmanya permohonan, [)irektorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk rrrelengkapipersyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal p emberitahuan dari D irektor at J enderar.
(6)
Apablla dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud,pada ayat (s) Penrohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan penc.atatan pengalihan paten karena hlbah
dianggap drtarrk
kembali.
Pas al 70...
o#ff\u
rr^'i--.X-i-lt|l
s.'\l .tr \\o't. *t{ti "N,
.\!z
'U1Z -ltrV
9 z-?'-\'\-r'/5
* Eprr J'Jlfi.lff53'=*,o -8 Pasal10 ( 1 ) DaIanr har penerima Paten karena hlbah tidak bersedia menjadr Pemegang Paten, maka penerrma Paten karena hlbah menyatakan pelepasanPatentersebut dan membentahul
Dalanr hal penerrma Paten karena hibah menyatakan pelepasan Paten sebagairnanadimaksud pada ayat (l), maka paten tersebut dapat dibatalkan.
Pasal1,7 Biaya tahunarr atas Paten dlbebankan kepada penerrnl.a paten karena hibah.
BagianKelima Tata Cara PencatatanPengallhan Paten KarenaWasiat Pasal12 ( 1 ) Perorangan PemegangPaten dapat mewasiatkan patennya kepada orangataubadan hukum. Q)
Wasiat sebagaintanadimaksud pada ayat (1) mulaiberlaku setelah Pemegang Paten yang membuat w asiatmen i nggal dunia. Pasal73
( 1 ) Pcnerima Paten karcna
wasiat
mengajukan
permohonan
pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan nrelanrpirkan: a. sertifikat Patenyang bersangkutan; b. surat kematian Pemegangpatenl
c. salinan
ffi
PfTESJIDEN l i i : l - ; r . t t i ti l ( l r ! D O N E S I A
-9 c. salinan akta wasiat; d. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalur kuasal e. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengallhan P a ten;dan f. bukti penrbayaranbiayatahunan atasPaten. Q)
Dalanr hal pengalihanPatenhanya sebagiandari Patentersebut, pernrohonan pencatatan pengallhan Paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang diallhkan.
(3)
DaIam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengallhan Paten karena wasiat dalamDaftar Umum Paten danpadasertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten darr nremberitahukannya kepada penerima Paten karena u'asiat.
(4) Penrberitah,uankepada penerLmaPatenkarena wasiat sebagarmana dinraksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengahhan Paten. (5)
Apabila persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1\ dan ayat (2) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh)
hari terhitung sejak diterimanya permohonan,
Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) 1rari sejak tanggal pen'tberrtahuandari Direk torat J enderal. (6)
Apablla dalam jangka wakfu sebagaimanadrmaksud pada ayat (5) Pernohon tidak
melengkapi persyaratan, ntaka perntohonan
pencatatan pengalthan Patenkarena w asiatdianggap ditarik kembali.
Pas al 74...
.ffi PRESIDEN !1F_r) r t B t_.il< lf.,lDoNEslA
-10 PasalL4 (1) Dalam hal penertma Paten karena wasiat tidak bersedra menjadi Pemegang Paten, mal
memberitahukannya
kepad,a
Direktorat
Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan penerima Patenkarena wasiat mengenai pelepasanpaten. Q)
f)alant hal penerirna Paten karena wasiat menyatakan pelepasan Patenscba;qainraua dimaksud pada ayat (l), maka paten tersebut dapat dlbatalkan.
Pasal15 Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima paten karcna wasiat.
Bagian Keenam Tata Cara Pencatatan Pengallhan p aten Karena Perjanjian Tertulis Pasal1 6 (1) Penerima
Paten
karena
perjanjian
tertulis mengajukan pernrohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat
Jenderal dengan melampirkan: a. sertifikat Paten yang bersangkutan; b . p erjanjian tertulis tentang pengalihan p atenl c. surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; A L,l .
bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;dan bukti penrbayaranbiayatahunan ataspaten. (2) Dalam...
W PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA
-71
-
(2) Dalant hal pengalihan Paten hanya sebagtandarr Paten tersebut, pcrrtrohotratr pcrrcatatan pengalihan Paten harus dileni4kapi dengan sttrat pernyataan Pemegang Paten ya:ng menyebutkan Klainryarlgdialihkan. (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tethrtung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (2), Direktorat lenderal rnencatat pengallhan Paten karena perjanjian tertulis dalam Daftar Umum Paten dan pada serti fi kat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerima Patenkarena perjanjtantertulis. (4 ) Pemberitahuan kepada penerima Paten karcna perjaniian tertulis ditrtnksudpada ayat (3) dllampin dengan sertifikat scbagairrrana ['aterr yar1gtelah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten. ( 5 ) Apabila persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan
ayat (2) beiutr dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (ttga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat lenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) h ari sejak tanggal p emberitahuan dari D ire k tor at Jenderal. (6) Apablla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penrohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan perrgalilran Paten karena perjanjian tertulis dianggap ditarik kembali.
Pasal77 Biaya tahunan atas Paten dlbebanlan kepada penerLma Paten karena perjanjian tertulis. Bagran...
l
,,/"iiA|'
,\'!?:1"--Nto4
l{f,X,Nil 'r$s.*,;rg 9j.\;a/,9 7-
i:ri:r)u J'5FiREU*=t,o -12 Bagtan Ketujuh T ata Car a Pencatatan Pengalihan Paten Karena SebabLain Yang Dlbenatkan Oleh Pera tu ra n Petundang-undangan f'asal18 (1) Penerina Paten karena sebablain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan mengajuka4 permohonan pencatatan pengalthan Paten kep adaD irektora t J enderal dengan melamprrkan: a. sertifikat Paten yang betsangkutanl b. salinan putusan pengadllan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan bukti pengallhan Paten katena sebab larn y ang dtbenarkan oleh p er aturan p erundang- undanganl c. Strrat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan dialukan melalui krra sa; cJ. btrkti pentbayaranbraya permohonan pencatatan pengalihan Paten;dan e. bukti pembayaranbtaya tahunan atas Paten' (2\
DaIam hal pengalthan Paten hanya sebagiandati Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harvs dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan atau salinan bukti pengalrhan Paten karena sebab lain yang dibenatkan oleh peratutan perundang-undanganyangmenyebutkanKlaimyangdiahhkan.
(3) Dalatrr jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hatt tethrtung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\, Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena sebab lain yanS dibenatkan oleh peraturan
perundang- ...
,,#"*^\
i$-xy --\PRESIDEN ; i T , P U B L .I . < I N D O N E S I A
_13 pervndang-undangan dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Patenyarrgbersangkutansertamengumumkannya dalanr Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerrma Paten karena sebab lain
yang
dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan. (4) Penrberitahuan kepada penerima Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dinraksud pada ayat (3) dllampiri dengan sertifikat paten yang telah dibubuhi penc atatan pengalihan Paten. (5)
Apablla persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) belum dipenuhr, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak drterrmanya permohonan, Direktorat Jenderal nremberitahukan kepada Pemohon unfuk melengkapi pcr.syaratandinraksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggaI pemberitahua n dari Direk torat J endera7.
(6)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan pengallhan Paten karena sebab lain
yang dtbenarkan oleh peraturan
peru ndang- undangan dranggap ditarlk kemb ali.
Pasal19 ( 1) Dalanr hal Penerima Patenkarena sebablain yang drbenarkanoleh per aturan perundang- undangan tidak ber sedia menjadi pemegang Paten, maka Penerima Paten tersebut menyatakan pelepasan paten dan memberitahukannya kepada Direktorat melampirkan
surat
pernyataan
Jenderal dengan Penerima Paten dimaksud
mengenai pelepasanPaten.
(2)
PRESIDEN i - ii : t ) i . Jt 3t - tK I N D O t ! E S I A
-14 (2) Dalam hal penerrma Paten karena sebablain yang dlbenarkan oleh peraturan
perundang-undangan
menyatakan pelepasan Paten
sebagainratra dimaksud pada ayat (7), maka Patentersebutdapat dtbatalkan.
Pasal20 Braya tahunan atas Paten dlbebankan kepada penerima Paten karena sebablain yang dibenarkan oieh peraturan perundang-undangan.
BABIII KetentuanPerallhan
Pasal27 ( 1 ) Pada saat Peraturan Presiden mulai
berlaku,
permohonan
pencatatan pengahhan Paten yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presidenini.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan percyaratan sebagaimanadimaksud dalam PeratnranPresidenini,dalam jangka waktu palinglama 60 (enam pululr) hari sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan, Direktorat .fer,deral nremberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud palinglama 90 (sembilan puluh) hari sejak tan ggal pemberitahuan dari D i rek torat ! enderal.
BABIV ...
./rt
s.
*/f"i1;'$!u
N^i?
I
E\'-Cr
$fr)r,M7 T{rK - ;tt'? --\ PRESIDEN F I E . P LBJL . IK I N D O N E S I A
_
15 BABIV
KetentuanPenutup
Pasal 22 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
DitetapkandiJakarta padatdnggal7 Juni20 1,0 PRESIDEN INDONESIA, REPUBLIK ttd. DR. H. SUSIO BAI\4BANGYUDHOYONO
n aslinya
