Febriansyah, SE, MM, MH Kalbis Institute, Jakarta Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta ;

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI PINJAMAN KREDIT DANA ABADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UPTD PP-KUMKM) PROVINSI LAMPUNG Febriansyah, SE, MM, MH Kalbis Institute, Jakarta Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta. 13210 Email: [email protected] ; [email protected] Abstrak Pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus memenuhi kriteria, syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) selanjutnya sepakat untuk terikat dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang berisikan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dapat terjadi. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Permasalahan dalam penelitian adalah apa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima pinjaman modal kerja dana abadi ?, bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ? dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi ? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang difokuskan pada hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer , meliputi wawancara mendalam dan data sekuder, seperti dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kriteria yang ditetapkan untuk calon mitra binaan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PPKUMKM) yaitu : Perusahaan/Usaha Milik Warga Negara Indonesia, Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bearfiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan pengusaha lain, Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mal Tanwil dan persyaratan permodalan dan omset yang ditetapkan. Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh mitra binaan seperti membuat laporan triwulan, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha serta kemalasan dari mitra binaan dalam membuat pembukuan. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak dibuatnya laporan triwulan oleh mitra kerja, kredit macet dilakukan melalui musyawarah mufakat yang apabila tidak terjadi kesepatan melalui jalur hukum, sedangkan mengenai laporan triwulan tidak dikenakan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian disarankan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) melakukan pembinaan lebih mendalam, melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas maupun mitra binaan, dan perlunya penyelesaian yang intesif melalui muasyawarah mufakat dan terjadwal bagi mitra binaan yang memiliki kredit macet. Keywords: Pemberdayaan Usaha Kecil, Pinjaman Kredit Dana Abadi, Wanprestasi.

978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 501 23 MARET 2013

PENDAHULUAN

terknologi oleh Pemerintah, dunia usaha dan

A. Latar Belakang Masalah

masyarakat dengan mengubah orientasi politik

Tujuan

Nasional

dalam

ekonomi yang mendasar. Pemberdayaan usaha

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus

kecil memiliki arti penting dalam pengembangan

diwujudkan

melalui

demokratisasi,

ekonomi nasional1.

pelaksanaan

penyelenggaraan

negara

yang

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan

mengutamakan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha,

berkedaulatan

yang

rakyat

dinyatakan

proses

dengan

persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan

masyarakat

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui

terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

pembangunan

sehingga

nasional

dalam

segala

aspek

secara

mampu

sinergis

tumbuh

dalam

dan

bentuk

berkembang

kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 1

segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah

angka 8 UU Nomor 20 Tahun 2008). Salah satu

Negara Republik Indonesia.

bentuk pemberdayaan terhadap Usaha Mikro,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui

dalam kenyataannya belum dapat diwujudkan

program perkuatan permodalan.

kemampuan dan peranannya secara optimal dalam

Melalui

perekonomian nasional, hal ini dikarenakan ada

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

berbagai kendala dan hambatan yang bersifat

produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

eksternal maupun internal dalam bidang produksi,

(UMKM) dalam menjalankan usahanya. Untuk

pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber

mempercepat terwujudnya program perkuatan

daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha

modal tersebut maka pemerintah memberikan

yang belum mendukung bagi perkembangannya.

dasar hukum yang pasti melalui Peraturan

Wujud

dalam

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan

(UMKM) adalah dengan dikeluarkan Undang-

Layanan

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Mikro

Lampung

kepedulian

Kecil

pemerintah

Menengah

yang

merupakan

program

Umum

perkuatan

Daerah

dengan

modal

yang

tersebut

kemudian

dikeluarkannya

Surat

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 9

Keputusan

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

G/318b/B.V/HK/2008 Tentang Penetapan Unit

Upaya

pemberdayaan

terhadap

usaha

Gubernur

Lampung

Nomor

kecil

menurut Sulistya merupakan peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan

1

Sulistia, Teguh. Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan, Andalas University Press. Padang. 2006.hlm. 24 978-979-636-147-2

Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 502 23 MARET 2013

Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan

program dalam upaya membantu perkembangan

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM

(UMKM) pada Dinas Koperasi dan UMKM pada

perkuatan permodalan yang disebut Dana Abadi.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai

Instansi

Lahirnya dana abadi adalah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang

Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar

Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat

Pelayanan Minimum BLUD pada UPTD PP-

PPK-BLUD) dan Peraturan Gubernur Lampung

KUMKM

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis

Perindustrian, Perdagangan Provinsi Lampung.

Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan

Dana Abadi adalah dana bergulir yang dikelola

Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit

oleh


pemodalan

Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Anggaran Pendapatan Bersih Daerah (selanjutnya

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Koperasi,

disingkat APBD). Dana abadi diperuntukkan

UMKM,

untuk pelaku UMKM yang berada di Provinsi

Perindustrian

membentuk

UPTD

Koperasi

PP-KUMKM UMKM

dan

untuk

yang

program

UMKM

perkuatan

bersumber

dari

pengembangan UMKM yaitu Badan Layanan

Pemberian

Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD.

membantu perkembangan usaha UMKM sehingga

BLUD ini nama Unit Pelaksana Teknis Dinas

banyak pelaku UMKM mengajukan permohonan

Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM

pinjaman untuk mendapatkan tambahan modal

(selanjutnya disingkat UPTD PP-UMKM). BLUD

usaha. Mengingat banyaknya yang mengajukan

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit

permohonan pinjaman maka ditentukan kriteria,

Kerja

di

syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh

lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan

UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal

PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan

kerja dana abadi. UMKM yang memenuhi kriteria,

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh

barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan

Unit

mencari keuntungan, dan dalam melakukan

Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

Menengah (UPTD PP-KUMKM) selanjutnya

produktivitas.

sepakat untuk terikat dalam perjanjian pinjaman

Satuan

Pelaksana

untuk

Dinas

membuat

Lampung.

Unit

Badan

Perdagangan

dengan

membentu

pada

suatu

dan

yaitu

Perangkat

Teknis

Dinas

Daerah

Perkuatan

modal

bantuan

Pelaksana

kerja

dana

Teknis

dana

abadi

Dinas

abadi.

bertujuan

Perkuatan

Perjanjian

ini


menimbulkan hubungan hukum yang berisikan

Menengah (UPTD PP-KUMKM) mempunyai

kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak978-979-636-147-2


pihak yang terlibat dalam perjanjian harus

penelitian ini terbatas pada lingkup pembahasan

melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan

dan lingkup ilmu. Lingkup pembahasan adalah

perjanjian yang disepakati. Dalam pelaksanaan

pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Unit

perjanjian, wanprestasi dapat terjadi. Penyelesaian


wanprestasi yang terjadi harus diselesaikan sesuai


dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

(UPTD PP-KUMKM) Provinsi Lampung dengan

perjanjian.


Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas

yang

maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

ilmunya adalah Hukum Keperdataan yaitu Usaha

mendalam dengan melakukan penelitian yang

Kecil dengan lingkup subtansinya kriteria Usaha

“Pemberdayaan

Kecil

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima

Melalui Pinjaman Kredit Dana Abadi Pada

pinjaman modal kerja dana abadi, pelaksanaan

Unit

dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana

diberi

judul

Pelaksana

Teknis

Usaha

Dinas

Perkuatan

Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UPTD

PP-KUMKM)

menjadi

mitranya.

Sedangkan

bidang

abadi dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Provinsi

Lampung”

C. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan

B. Permasalahan

dan

Ruang

Lingkup

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah (UMKM) melalui pinjaman kredit berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk

Penelitian 1. Permasalahan Penelitian

meningkatkan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi

memiliki usaha kecil maupun menengah. Tujuan

pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

dari kebijakan program pemberdayaan Usaha

a. Apa

kriteria

Menengah

Usaha

(UMKM)

Mikro,

Kecil

penerima

dan

pinjaman

modal kerja dana abadi ?

permodalan

masyarakat

yang

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anderson Istilah policy (kebijakan)

b. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ?

seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals),

c. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi ?

program, keputusan, undang-undang ketentuanketentuan usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar 2 . Anderson merumuskan bahwa kebijakan itu adalah A purposive course of action followed

2. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan

rumusan

permasalahan

tersebut 2

maka yang akan menjadi ruang lingkup dalam

Abdul Wahab, Solichin., Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Renika Certa, Jakarta, 1990, hlm 35. 978-979-636-147-2


by an actor or set actors in dealing with problem

berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya

or matter of concern (serangkaian tindakan yang

disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum

dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku

butuh regulasi dari pemerintah5.

guna memecahkan suatu

Selanjutnya

masalah tertentu).

dengan

adanya

kesepakatan

Kemudian, berkaitan dengan definisi kebijakan

pemberian pinjaman kredit kepada Usaha Mikro,

Anderson

diatas,

Kecil dan Menengah (UMKM) timbul perjanjian

Anderson mengatakan “public policies are those

dan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

policies developed by governmental bodies and

Pengertian perjanjian dan hubungan hukum

yang

telah

dikemukakan

3

official “.

adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pengertian dari Anderson tentu saja

Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu

pengertian

dijabarkan

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

sebagaimana diartikan Anderson pada uraian

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

sebelumnya. Jadi menurut Anderson

setiap

suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian

kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau

yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata

pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik.

secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis6.

Kebijakan publik tidak hanya yang dibuat oleh

Sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah

lembaga/ badan negara tertinggi/tinggi saja,

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seperti dinegara kita MPR dan Presiden tetapi

seorang lain atau dimana dua orang itu saling

juga

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

kebijakan

oleh

badan/pejabat

dapat

disemua

jenjang

7

Selanjutnya suatu perjanjian dapat dikatakan

pemerintahan. yang telah

suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi

diungkapkan di atas, tidak terlepas dari fungsi

syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu

hukum untuk melakukan social control, dispute

dapat diakui dan diberi akibat hukum (legally

settlement, dan social engineering atau inovation.

concluded contract)8

Berkaitan

dengan

permasalahan

Adalah seperti apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound “Law is a tool of a social engineering”4.

Sedangkan hubungan hukum menurut Abdulkadir

Sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar

Muhammad adalah sebagai berikut:

Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Menurut Roscoe Pound hukum itu

3

Ibid, hlm 36. Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972. 4

5

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11. 6 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993. hlm.224 7 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. 1995. Hlm.1 8 Ibid.hlm.17 978-979-636-147-2


Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur

perikatan tersebut timbul suatu perbuatan

oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum

yang sesuai dengan undang-undang. Apabila

itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang

debitur tidak melaksanakan kewajibannya,

satu terhadap warga pribadi yang lain dalam

hal ini berarti melanggar undang-undang.10

hidup bermasyarakat. Jadi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban setiap warga atau

Dasar hukum perjanjian diatur dalam buku III

pribadi dalam bermasyarakat. Hak dan kewajiban

KUH-Perdata yang berjudul ”Perikatan yang lahir

tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan

dari ”Kontrak” dan ”Perjanjian” menunjukkan

sanksi menurut hukum.9

kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH-Perdata adalah sama dan

Selanjutnya Abdulkadir menjelaskan berdasarkan

cara penyebutannya adalah secara berturut-turut

sumberi perikatan yaitu perjanjian dan undang-

seperti

undang maka hubungan hukum dapat dibagi

menunjukkan bahwa pembuat undang-undang

menjadi dua yaitu :

menganggap

1.

2.

Hubungan

hukum

yang

terjadi

karena

disengaja

bahwa

dengan

kedua

tujuan

istilah

untuk

tersebut

mempunyai arti yang sama11.

perjanjian

Berdasarkan KUH-Perdata dalam Pasal 1313

Artinya kedua belah pihak kreditur dan

KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu

debitur dengan sengaja bersepakat saling

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikat diri, dimana dalam perikatan

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

terdapat hak dan kewajiban yang harus

lebih.

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak

Sedangkan

debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak

merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH-

kreditur berhak atas prestasi.

Perdata adalah sebagai berikut :

Hubungan

hukum

yang

terjadi

karena

menurut

Abdulkadir

Muhammad

”Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana

undang-undang

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

Artinya hak dan kewajiban kreditur dan

untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan

debitur ditetapkan oleh undang-undang, pihak

harta kekayaan12.”

debitur

Unsur-unsur perjanjian tersebut terdiri dari :

dan

kreditur

wajib

memenuhi

ketentuan undang-undang. Undang-undang

1. Ada pihak-pihak

mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak

berhak atas prestasi. Dimana di dalam 10

Op Cit, Abdulkadir.hlm.4 Ibid, hlm. 13 12 Ibid, hlm 15 11

9

Op Cit, Abdulkadir.hlm.2


3. Ada tujuan yang akan dicapai

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

sebagaimana yang dijanjikan;

5. Ada bentu tertentu, lisan atau tulisan 6. Ada

syarat-syarat

tertentu

3. Melakukan

sebagai

isi

apa

yang

dijanjikan

tetapi

terlambat;

perjanjian Berdasarkan uraian tersebut perjanjian pinjaman Sedangkan

kelalaian

(wanprestasi)

menurut

dana abadi merupakan hubungan yang terjadi

Wiryono, wanprestasi (default atau non fulfiment

berdasarkan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat

ataupun yang disebut juga dengan istilah breach

dalam hubungan hukum perjanjian tersebut adalah

of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi

subjek dalam hubungan ini. Pihak-pihak tersebut

atau kewajiban sebagaimana mestinya yang

adalah sebagai berikut :

dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak

(UMKM) adalah orang yang memiliki usaha

yang bersangkutan13.

kecil yang menjadi peminjam modal kerja dana abadi di Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berkaitan dengan wanprestasi diatur dalam Pasal

Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro,

1238 KUH-Perdata, apabila seseorang telah tidak

Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM).

melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa

(UMKM).

pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan

melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan


lain dalam kontrak atau dalam undang-undang,

Menengah

maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi

Badan

setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur

melaksanakan

(ingebrehstelling) yakni dengan dikeluarkannya

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

(UPTD

Layanan

PP-KUMKM) Umum

program

Daerah

perkuatan

adalah yang modal

“akta lalai” oleh pihak kreditur.

dasar hukum pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitor

dan Menengah (UMKM) meliputi Undang-

dapat berupa :

Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007,

dilakukannya;

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 dan SK

Gubernur

Nomor

G/318b/B.V/HK/2008.

Pemberdayaan

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

13

R. Wiryono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Perjanjian. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996. hlm. 54

Menengah (UMKM) melalui pinjaman kredit 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 507 23 MARET 2013

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas

pihak sepakat untuk terikat dalam perjanjian


pinjaman modal kerja dana abadi. Perjanjian ini

Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM)

menimbulkan hubungan hukum yang berisikan

merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah

kewajiban

Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas

Pelaksanaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah

(UMKM) Perindustrian dan Perdagangan. Dana

sebagaimana

diatur

dalam

perjanjian

abadi

Perundang-Undangan

yang

menjadi

merupakan

dana

bergulir

yang

dan

hak

masing-masing

perjanjian

dalam

pihak.

pemenuhan

dan dasar

diprogramkan Unit Pelaksana Teknis Dinas

pinjaman modal kerja dana abadi yaitu Undang-


Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM)

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta

sebagai bentuk pemberian perkuatan modal untuk

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Gubernur.

D. Metode Penelitian


1. Jenis Penelitian

yang dapat menjadi mitra binaan dari Unit

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian


hukum


normatif-empiris

(UPTD PP-KUMKM) adalah Usaha Mikro, Kecil

mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan

dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria

hukum

yang telah ditentukan Unit Pelaksana Teknis

normatif-empiris adalah pada “penerapan hukum

Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha

dan

Mikro,

normatifnya

Kecil

dan

Menengah

(UPTD

PP-

normatif-empiris. adalah

normatif.

Fokus

Penelitian

hukum

penelitian

hukum

penelitian

implementasinya”ketentuan adalah

peraturan

hukum hukum

perundang-

KUMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

undangan yang terkait dengan perkuatan modal

(UMKM) yang memenuhi kriteria penerima

untuk

pinjaman selanjutnya memenuhi syarat dan

empirisnya

prosedur

implementasi

yang

telah

ditetapkan

oleh

Unit

usaha

kecil adalah peraturan

sedangkan

penelitian

pemberlakuan

atau

perundang-undangan


tersebut dalam praktek perkuatan modal untuk


usaha kecil yang dilakukan oleh Unit Pelaksana

(UPTD

mendapatkan

Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi

pinjaman modal kerja dana abadi. Setelah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-

terpenuhi syarat dan prosedur oleh Usaha Mikro,

KUMKM).

PP-KUMKM)

untuk

Kecil dan Menengah (UMKM) maka kedua belah 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 508 23 MARET 2013

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif,

a. Ciri-ciri usaha mikro 1). Jenis barang/komoditi usahanya tidak

yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas

selalu

dan rinci serta sistematis mengenai pelaksanaan

berganti;

perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi sebagai bentuk perkuatan modal oleh Unit

tetap,

sewaktu-waktu

dapat

2). Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;


3). Belum melakukan administrasi keuangan


yang sederhana sekalipun, dan tidak

(UPTD PP-KUMKM) yang meliputi kriteria

memisahkan keuangan keluarga dengan


keuangan usaha;

penerima pinjaman dana abadi, pelaksanaan

4). Sumber daya manusianya (pengusahanya)

perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi dan

belum memiliki jiwa wirausaha yang

penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

memadai; 5). Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Tentang Usaha Mikro Kecil dan

6). Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses

Menengah (UMKM) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

ke lembaga keuangan non bank;

dijabarkan secara rinci mengenai pengertian

7). Umumnya tidak memiliki izin usaha atau

UMKM secara satu-persatu yaitu Pasal 1 Undang-

persyaratan legalitas lainnya termasuk

Undang Nomor 20 Tahun 2008.

NPWP.

1. Usaha Mikro

2. Usaha Kecil

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif

perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

yang

perorangan atau badan usaha

memenuhi

sebagaimana

kriteria

diatur

Usaha

yang bukan

Undang-Undang

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

ini.Kriterianya adalah adalah memiliki kekayaan

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

penjualan

dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil

tahunan

dalam

Mikro

paling

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

banyak

adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 509 23 MARET 2013

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

atau menjadi bagian baik langsung maupun

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

dalam Undang-Undang ini. Kriteria

ratus juta rupiah).

Menengah adalah memiliki kekayaan bersih

a). Ciri-ciri usaha kecil

lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

1). Jenis barang/komoditi yang diusahakan

rupiah)

sampai

dengan

paling

Usaha

banyak

umumnya sudah tetap tidak gampang

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

berubah;

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

2). Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; 3). Pada

umumnya

administrasi

sudah

keuangan

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

melakukan

walau

masih

sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai

dipisahkan

dengan

keuangan

keluarga, sudah membuat neraca usaha;

legalitas lainnya termasuk NPWP;

memiliki

manusia

pengalaman

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). a). Ciri-ciri usaha menengah

dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan

(pengusaha) dalam

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

1). Pada umumnya telah memiliki manajemen

4). Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan

5). Sumberdaya

usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan

berwira

usaha;

pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

6). Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

2). Telah melakukan manajemen keuangan dengan

7). Sebagian besar belum dapat membuat

menerapkan

sistem

akuntansi

dengan teratur, sehingga memudahkan

manajemen usaha dengan baik seperti

untuk

business planning.

pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

auditing

dan

penilaian

atau

3). Telah melakukan aturan atau pengelolaan

3. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi

dan organisasi perburuhan, telah ada

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

4). Sudah

memiliki

segala

persyaratan

legalitas antara lain izin tetangga, izin 978-979-636-147-2


usaha,

izin

tempat,

NPWP,

upaya

B. Tinjauan

pengelolaan lingkungan dll; 5). Sudah

akses

kepada

Terhadap

Perjanjian

pada

Umumnya

sumber-sumber

1. Pengertian Perjanjian Dikalangan masyarakat banyak yang menganggap

pendanaan perbankan; 6). Pada umumnya telah memiliki sumber

bahwa perjanjian adalah sama dengan perikatan.

daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Ini adalah pendapat yang salah karena perjanjian

Secara umum menurut Pandji Anoraga dan H.

adalah salah satu sumber dari perikatan. Perikatan

Djoko Sudantoko sektor usaha kecil memiliki

lahir apabila ada dua orang atau lebih yang saling

karakteristik sebagai berikut :

berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang

a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan

mengakibatkan terjadinya hubungan antara dua

cenderung

tidak

mengikuti

kaidah

orang atau lebih tersebut.

administrasi pembukuan standar. Kadangkala

Pengertian perikatan atau verbintenis yaitu suatu

pembukuan tidak di Up to date, sehingga sulit

hubungan hukum dalam dua pihak, dimana satu

untuk menilai kinerja usahanya.

pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat

Hubungan hukum ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum

persaingan yang sangat tinggi.

lain

c. Modal terbatas. d. Pengalaman manajerial

dalam mengelola

yang

menimbulkan

perikatan.

Dengan

demikian hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah suatu hubungan yang dapat timbul

perusahaan masih sangat terbatas. e. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga

dengan sendirinya, akan tetapi hubungan ini

sulit mengharapkan untuk mampu menekan

terecipta

biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta

g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari

pasar

modal

rendah,

mengingat

adanya

tindakan

hukum.

diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi,

diversifikasi pasar sangat terbatas.

karena

sedangkan

pihak

lain

itupun

menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk suatu prestasi.15

keterbatasan dalam sistem administrasinya.

Berdasarkan dari definisi di atas maka yang

Untuk mendapatkan dana dari pasar modal,

dimaksud

sebuah perusahaan harus mengikuti sistem

hubungan hukum antara dua orang atau lebih

administrasi standar dan harus transparan14.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

dengan

perjanjian

adalah

suatu

suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah 14

Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm.20

15

Abul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan. Cet. VI. PT. Aditya Bakti. Bandung. 1992. hlm. 13 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 511 23 MARET 2013

yang

mengikat

dijalankan.

mereka

untuk

ditaati

Kesepakatan

antara

para

dan pihak

Rutten

dalam

bukunya

Purwahid

Patrik

merumuskan kembali bahwa :

tersebut akan menimbulkan suatu hak dan

”Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi

kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat

sesuai dengan formalitas -formalitas dari perturan

hukumnya atau akan dikenai sanksi.

hukum yang ada, tergantung dari persesuaian

Mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam buku

kehendak dua atau lebih orang-orang yang

III KUH-Perdata yang berjudul ”Perikatan yang

ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi

lahir

”Perjanjian”

kepentingan salah satu atas beban pihak lain atau

menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian

demi kepentingan dan atas beban masing-masing

dan kontrak menurut buku III KUH-Perdata

pihak secara timbal balik.”17

adalah sama dan cara penyebutannya adalah

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Wirjoni

secara berturut-turut seperti disengaja dengan

Prodjodikoro

tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat

sebagai suatu perhubungan hukum mengenai

undang-undang menganggap bahwa kedua istilah

harta benda antara kedua belah pihak, dalam

tersebut mempunyai arti yang sama.16

mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji

Menurut KUH-Perdata dalam Pasal 1313 KUH-

untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain

Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu

berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

Sedangkan

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH-

lebih.

Perdata adalah sebagai berikut :

Rumusan ini menurut para Sarjana kurang

”Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana

lengkap,

kelemahan-

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

kelemahan dan bahkan dikatakan terlalu luas

untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan

karena istilah perbuatan yang dipakai akan

harta kekayaan.”

mencakup juga perbuatan melawan hukum. Dari

Dari

rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian

tersebut di atas, jika disimpulkan maka unsur-

sepihak saja dan merupakan perbuatan yang tidak

unsur perjanjian terdiri dari :18

mengandung

1). Ada pihak-pihak

dari

”Kontrak”

banyak

dan

mengandung

konsensus

atau

tanpa

adanya

yang

menurut

rumusan

mengartikan

Abdulkadir

pengertian

perjanjian

Muhammad

perjanjian

seperti

kehendak untuk menimbulkan akibat hukum serta

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek

tanpa tujuan.

perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia 17

16

Ibid, hlm.14

Purwahid Patrik.Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang dan Perjanjian). Mandar Maju. Bandung. 1994.hlm. 39 18 Ibid, hlm.40 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 512 23 MARET 2013

maupun badan hukum seperti yang diterapkan

ketentuan Undang-undang yang menyebutkan

Undang-undang. Subyek perjanjian adalah

bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu

pihak-pihak

perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan

yang

terikat

dengan

suatu

perjanjian. KUH-Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian

bukti yang kuat. 6). Ada

syarat-syarat

tertentu

sebagai

isi

yaitu,19

perjanjian

a. Para pihak yang mengadakan perjanjian

Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban Dari para pihak. Syarat-syarat

itu sendiri b. Para ahli waris mereka dan mereka yang

terdiri

dari

syarat

pokok

yang

menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

mendapat hak daripadanya

Dari rumusan mengenai perjanjian menurut

c. Pihak ketiga

Rutten tersebut di atas, maka faktor persesuaian

2). Ada persetujuan antara pihak-pihak Persetujuan

ini

antara

pihak-pihak

tersebut

kehendak

antara

kedua

berlakunya

Dalam perundingan umumnya dibicarakan

menimbulkan akibat hukum.

mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian

2. Asas Perjanjian

itu, maka timbullah perjanjian.

Dalam bahasa Inggris asas adalah principle, asas dalam

hukum

perjanjian

mendasari

sifatnya tetap bukan suatu perundangan.

3). Ada tujuan yang akan dicapai

suatu

pihak

merupakan

untuk

sesuatu

dapat

yang

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak

melahirkan

bertentangan

umum,

hukum, merupakan ratio legis dari aturan ataupun

kesusiolaan, dan tidak dilarang oleh Undang-

peraturan hukum, dengan demikian asas hukum

undang.

lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum.20

dengan

ketertiban

4). Ada prestasi yang akan dilaksanakan

peraturan-peraturan/aturan-aturan

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-

Prestasi merupakan kewajioban yang harus

tuntutan etis, dalam suatu peraturan mungkin

dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan

tidak menemukan pertimbangan etis, tetapi asas

syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli

hukum menunjukkan adanya tuntutan etis, atau

berkewajiban untuk membayar harga barang

setidaknya dapat dirasakan adanya petunjuk ke

dan

arah tersebut.21

penjual

berkewajiban

menyerahkan

barang.

Asas berlakunya suatu perjanjian di atur dalam

5). Ada bentu tertentu, lisan atau tulisan

Pasal 1315 KUH- Perdata yang berbunyi :

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada

19

Ibid, hlm.41

20

Rusli Effendy. Dkk,. Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991, hlm.28 21 Satjipto Rahardjo dalam bukunya Rusli Effendy. Dkk, Teori Hukum, Loc Cit. hlm.43 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 513 23 MARET 2013

“Pada umumnya tidak seorangpun dapat

dalam Pasal 1337 KUH-Perdata disebutkan ”suatu

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta

sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh

ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya

ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan

sendiri.”

kesusilaan.

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

b. Asas Konsensualisme

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku

Asas kebebasan berkontrak akibatnya adalah

sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya.

orang bebas mengadakan suatu perjanjian dengan

Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338

orang lain mengenai apa saja dalam bentuk

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

apapun.

selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan

Ketentuan

mengenai

asas

ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang

kebebasab berkontrak ini dapat dijumpai pada

telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik

Pasal

kembali secara sepihak oleh salah satu pihak

1338

ayat

adanya

(1)

adanya

KUH-Perdata

yang

menerangkan :

dalam

perjanjian

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang

Dari Pasal tersebut di atas juga dapat disimpulkan

dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.23

hukum perjanjian menganut sistem terbuka.

Secara

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan

menghubungkan dan memperlakukan ketentuan

apa yang dinamakan hukum pelengkap (optional

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

law), yang artinya pasal-pasal tersebut boleh

Undang-Undang Hukum Perdata sebagai asas

disimpangi manakala dikehendaki oleh para pihak

kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.24

yang membuat perjanjian.22

c. Asas Pacta Sunt Sarvanda

Dengan digunakan istilah ”semua” dalam Pasal

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu

1338 KUH-Perdatam maka pembentuk undang-

mengikat kedua belah pihak. Asas ini tercermin

undang menunjukkan bahwa perjanjian yang

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang

dimaksud itu bukan saja hanya semata-mata

menyatakan :

perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian tak

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

bernama.

sebagai

Kebebasan yang diberikan oleh undang-undang

membuatnya”

umum,

tersebut

kalangan

undang-undang

tanpa

ilmuwan

bagi

mereka

adanya

hukum

yang

bukan berarti tanpa batas sama sekali, karena 23

22

Abdul Kadir Muhammad. Loc Cit.hlm.25.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni. Bandung. 1994. Hlm. 42 24 Ibid, hlm.44 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 514 23 MARET 2013

Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat

debitor, namun kreditor memikul pula beban

mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan

untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad

juga tidak mendapatkan keuntungan darinya,

baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan

kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan

kreditor

untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam suatu

kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,

perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian

sehingga

hukum bagi para pihak yang telah membuat

seimbang.28

perjanjian.25

g. Asas Moral

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan

suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak

bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas

menimbulkan hak baginya untuk menggugat

kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada

kontraprestasi dari pihak debitor. Juga hal ini

apa

terlihat

yang diperjanjikan dan juga terhadap

yang

kuat

kedudukan

di

dalam

diimbangi

kreditor

dan

zaakqaarneming,

dengan

debitor

dimana

beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh

seseorang yang melakukan suatu perbuatan

kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan

dengan sukarela (moral) yang bersangkutan

mengikat para pihak.

26

mempunyai

kewajiban

(hukum)

untuk

e. Asas Persamaan Hak

meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya,

Asas ini menempatkan para pihak di dalam

asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH-Perdata.

persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada

ada

kepercayaan,

yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan

kekuasaan, jabatan dan lain-lain, masing-masing

hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan”

pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan

(moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.29

mengharuskan kedua pihak untuk menghormati

h. Asas Kepatutan

satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.27

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH-

f. Asas Keseimbangan

Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk

ketentuan mengenai isi perjanjian.

memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas

i. Asas Kebiasaan

keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH-

persamaan, kreditor mempunyai kekuatan untuk

Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan

perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat

perbedaan

kulit

bangsa,

untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga 25

Ibid,hlm.17 Ibid,hlm,19 27 Ibid, hlm.20 26

28 29

Ibid,hlm.21 Abdul Kadir Muhammad. Loc.Cit.hlm.27 978-979-636-147-2


hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang

Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat

diikuti.

juga selama tidak dibatalkan atas permintaan.

j. Asas Kepastian Hukum

4. Bentuk dan Isi Perjanjian

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus

Mengenai bentuk perjanjian dalam KUH-Perdata

mengandung kepastian hukum. Kepastian ini

tidak menyebutkan secara khusus mengenai

terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu,

bentuk suatu perjanjian yang diperbolehkan

yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

dibuat sehingga perjanjian boleh dibuat dalam

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

bentuk tetulis maupun lisan. Perjanjian dalam

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka

bentuk tetulis mempunyai kelebihan daripada

harus

telah

perjanjian dalam bentuk lisan yaitu apabila ada

ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam

permasalahan atau sengketa antara para pihak

Pasal 1320 KUH-Perdata, yang menyebutkan

dikemudioan hari mengenai isi perjanjian maka

bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :30

perjanjian bentuk tertulislah yang dapat dijadikan

a. Adanya kesepakatan di antara para pihak

bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

kuat.31

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian sebenarnya yang penting

d. Suatu sebab yang halal

adalah isinya. Keterikatan para pihak dalam

Dua syarat yang pertama yaitu sepakat mereka

perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian.

yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk

Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka

membuat suatu perjanjian dinamakan syarat

salah satu pihak sebenarnya terikat bukan karena

subyektif. Karena syarat tersebut mengenai orang

ia menghendaki tetapi karena ia memenuhi

atau

janjianya.

memenuhi

subyek

yang

syarat-syarat

mengadakan

yang

perjanjian

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan

Berkaitan dengan isi dalam suatu perjanjian erat

syarat obyektif karena mengenai obyek dari

kaitannya dengan Pasal 1337 KUH-Perdata,

perbuatan hokum yang dilakukan.

dimana dinyatakan :

Dalam hal syarat obyektif jika tidak terpenuhi

Suatu sebab adalah terlarang apabila oleh

maka akibat yang terjadi perjanjioan tersebut

Undang-undang atau apabila berlawanan dengan

batal demi hokum. Dalam syarat subyektif tidak

kesusilaan

terpenuhi perjanjian tersebut bukan batal demi

perjanjian yang tidak jelas atau diterima dengan

hokum tetapi salah satu pihak mempunyai hak

isi yang lain oleh lawan janjinya, maka perlu

untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

dicari apa sebenarmnya maksud para pihak untuk

30

R. Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. 1992. hlm 102

baik

dan

ketertiban

umum.

Isi

31

R. Wiryono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Perjanjian. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996. hlm. 54 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 516 23 MARET 2013

menetapkan perjanjian.32

pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya

kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan

mengikat untuk hal-hal

yang secara tegas

diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai

dunyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala

dengan “term” dan “condition” sebagaimana

sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan

disebutkan

oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

bersangkutan.33

Pasal 1321 KUH-Perdata memberikan ketentuan

Wanprestasi

bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena

debitor dapat berupa :

adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

dalam

kontrak

yang

(kelalaian/kealpaan)

seorang

untuk dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak

sesuai Pasal 1338 KUH- Perdata, yang isinya : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagaimana yang dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

terlambat; d. Melakukan

sesuatu

yang

menurut

perjanjian tidak boleh dilakukan.34 2. Akibat Wanprestasi

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan

melakukan prestasi, atau melakukan prestasi,

itikad baik”.

tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi,

C. Wanprestasi dalam Perjanjian

debitor telah melakukan wanprestasi karena

1. Pengertian Wanprestasi

dia tidak mau atau terlambat melaksanakan

Berdasarkan Pasal 1234 KUH-Perdata Obyek

prestasi dan waktu yang ditentukan, atau tidak

dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitor

sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini

berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditor

merupakan suatu pelanggaran hukum atau

berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi

tindakan melawan hukum terhadap hak

adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan

kreditor, yang lebih dikenal dengan istilah

32

tidak berbuat sesuatu .

onrechtmatigedaad.35

Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “Performance” dalam hukum 33

kontrak 32

dimaksudkan

sebagai

suatu

Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan), Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986. hlm. 3

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 137 34 Ibid, hlm.138 35 Subekti, Hukum Perjanjian, Pradnya Paramita. Jakarta. 1988. hlm. 45 978-979-636-147-2


hukum

3. Upaya Hukum dalam Hal Terjadinya

pelengkap

atau

optional

law

Wanprestasi

(aanvulend recht).36

Apabila seseorang yang memang lalai telah

Meskipun kadang-kadang “waktunya” sudah

melakukan wanprestasi bukan karena force

diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu

majeure, akibatnya dia dapat terkena sanksi.

yang

Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa :

bukanlah

a. Kewajiban

mewajibkan dia untuk melakukan prestasi

membayar

kerugian

yang

dicantumkan

dalam

merupakan

perjanjian

batas

waktu

itu yang

yang diperjanjikan. Mengenai masalah “waktu”

diderita oleh pihak lawan (ganti rugi); b. Berakibat pembatalan perjanjian;

ini, salah satu pihak dianggap telah melanggar

c. Peralihan risiko; dan

atau lalai melakukan prestasi apabila secara

d. Membayar

biaya

masalahnya

sampai

perkara di

(apabila bawa

ke

pengadilan)

tegas batas waktu yang diberikan untuk melakukan

prestasi

telah

dilampaui.

Sebaliknya apabila tidak jelas atau tidak

Dengan demikian, seseorang atau debitor

secara tegas dicantumkan kapan batas suatu

yang

prestasi

dituduh

wanprestasi

lalai

dapat

telah

melakukan

melakukan

tangkisan

harus

dilakukan,

akan

bisa

menimbulkan masalah di kemudian hari.

37

dengan cara :

Selanjutnya dapat diikuti uraian berikut ini :

a. Mengajukan adanya keadaan memaksa

a. Keadaan memaksa atau overmacht, yaitu

(overmacht atau force majeure);

keadaan yang berada di luar kekuasaan

b. Mengajukan bahwa kreditor sendiri yang

para pihak dapat dipergunakan untuk

memang lalai (ini disebut exeptio non

membela

adimpleti contractus);

tanggung jawab tidak dibebankan kepada

c. Mengajukan

bahwa

kreditor

telah

melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (rechtsverwerking atau waiver).

diri

sehingga

risiko

atau

yang bersangkutan. b. Wanprestasi yang terjadi adalah bukan pelaksanaan yang mengakhiri perjanjian,

Kadang-kadang memang tidak selalu mudah

melainkan

menentukan bahwa telah terjadi kelalaian,

terjadi keadaan memaksa atau peristiwa

apalagi

tidak

yang tidak dapat dihindarkan, perjanjian

diperjanjikan secara tegas, dan ini memang

dengan persyaratan yang telah disepakati

dimungkinkan berdasarkan “sistem terbuka”

berakhir

yang mengandung “asas kebebasan” yang

terlaksanakannya perjanjian atau kontrak,

kalau

dalam

perjanjian

justru

dengan

sebaliknya.

kegagalan.

Karena

Tidak

dianut oleh hukum perjanjian. Jadi, pasal36

pasal hukum perjanjian hanya merupakan

37

Ibid, hlm.45 Ibid, hlm.47 978-979-636-147-2


berarti juga tidak sesuai dengan apa yang

perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”39

telah diperjanjikan, dan pihak yang tidak

Kelemahan

melaksanakan perjanjian itu disebut telah

mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan

melakukan wanprestasi.

secara sepihak dan di dalamnya ditentukan

dari

perjanjian

baku

ini

ialah

sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari D. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit

kewajibannya (eksonerasi Klausul).

Perjanjian

perdata

Kredit berasal dari bahasa romawi “credere” yang

termasuk dalam perjanjian pinjam -meminjam

berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam

yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH-Perdata.

buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badrulzman,

Menurut Pasal 1754 KUH-Perdata :

menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan

Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak

berhak menuntut sesuatu dari orang lain. sebagai

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada

yang menghabisi karena pemakaian, dengan

orang lain dengan tujuan untuk memperoleh

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

kembali apa yang diserahkan40

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam

Menurut

dan keadaan yang sama pula”.

Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian

Perjanjian kredit seringkali meruapkan suatu

prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas

perjanjian

prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu

kredit

baku.

menurut

Yang

hukum

dimaksud

dengan

perjanjian baku adalah :38 “Perjanjian

yang

hampir

Drs.

O.R.

Simorangkir

dalam

mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi seluruh

klausul-

modern adalah prestasi uang, maka transaksi

klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan

kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang

pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai

menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif

peluang untuk merundingkan atau meminta

antara

perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah

Si Pemberi Kredit dan Si Penerima kredit atau

beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis,

antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik

harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal

keuntungan dan

lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas

Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir

komponen-komponen kepercayaan risiko dan

saling menanggung risiko.

39

38

Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm. 85

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1998, hlm.31 40 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1989, hlm.21 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 519 23 MARET 2013

pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang41

b. Bank Perkreditan Rakyat42

Sedang menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10

Salah satu kegiatan dalam usaha perbankan yang

Tahun 1998 tentang Perbankan :

paling umum adalah penyaluran kredit, dalam

“Kredit adalah penyitaan uang/tagihan yang dapat

penyaluran kredit bank harus memperhatikan

dipersamakan

prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut :

dengan

itu,

berdasarkan

persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara

(1) Prinsip Kepercayaan

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti

peminjam untuk melunasi utangnya setelah

kepercayaan, maka setiap pemberian kredit

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh

Menurut Pasal 1250 KUH-Perdata :

kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata

dan

berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang,

sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa

penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar

kreditor dapat membayar kembali kreditnya.

disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan,

Tentunya

hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh

kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah yang

undang-undang

biasanya diberlakukan terhadap pemberian

dengan

tidak

mengurangi

bermanfaatnya

untuk

kredit

bisa

bagi

memenuhi

debitor

unsur

peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut

yang disebut prinsip kehati-hatian43

Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

(2) Prinsip kehati-hatian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah

Perbankan, bahwa :

satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan

“Bank

adalah

suatu

yang

dalam suatu pemberian kredit. Di samping

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent

simpanan

banking dari seluruh kegiatan perbankan44

dan

badan

usaha

menyalurkannya

kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

(3) Prinsip 5 C Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur

Menurut jenisnya bank terdiri dari : a. Bank Umum, dan

41

Rahman. Hasanuddin. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. Hlm. 95

42

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1. Pradnya. 2001. hlm.586. 43 Merguerite S. Robinson. The Micro Finance Revolution-Revolusi Keuangan Mikro, Salemba Empat, Jakarta. 2004. hlm.388. 44 Rahman. Hasanuddin Loc Cit, hlm.97 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 520 23 MARET 2013

(a) Character (kepribadian)

(4) Prinsip 5 P

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur :

oleh Bank sebelum memberikan kreditnya

(a) Party (Para pihak)

adalah penilaian atas karakter kepribadian/

Para pihak merupakan titik sentral yang

watak dari calon debitornya.

diperhatikan

(b) Capacity (kemampuan)

dalam

setiap

pemberian

kredit. Untuk itu para pihak harus

Seorang calon debitor harus pula diketahui

memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap

kemampuan bisnisnya, sehingga dapat

para

diprediksi kemampuannya untuk melunasi

Bagaimana karakternya, kemampuannya

hutangnya.

dan sebagainya.

(c) Capital (modal) Permodalan

dari

merupakan

hal

pihak,

dalam

hal

ini

debitor.

(b) Purpose (Tujuan) suatu

juga

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat

harus

penting diketahui oleh pihak kreditor,

diketahui oleh calon kreditornya. Karena

harus dilihat apakah kredit akan digunakan

permodalan dan kemampuan keuangan

untuk hal-hal yang positif yang benar-

suatu debitor akan mempunyai korelasi

benar

langsung

perusahaan.

yang

dengan

debitor penting

tingkat

kemampuan

bayar kredit.

dapat

menaikkan

income

(c) Payment (Pembayaran)

(d) Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Harus pula diperhatikan apakah sumber

Kondisi ekonomi secara mikro maupun

pembayaran kredit dari calon debitor

makro meruapkan faktor penting pula

cukup tersedia dan cukup aman, sehingga

untuk dianalisis sebelum suatu kredit

dengan demikian diharapkan bahwa kredit

diberikan, terutama yang berhubungan

yang akan diluncurkan tersebut dapat

langsung dengan bisnisnya pihak debitor.

dibayar kembali.

(e) Collateral (Agunan) Tidak

diragukan

(d) Profitability (Perolehan Laba) lagi

betapa

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak

pentingnya fungsi agunan dalam setiap

kurang pula pentingnya dalam suatu

pemberian

pemberian kredit Untuk itu kredit harus

kredit.

undang-undang

bahwa

Karen itu bahkan

mensyaratkan

bahwa

dapat berantisipasi, apakah laba akan

agunan itu mesti ada dalam setiap

diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari

pemberian kredit45

bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran

45

Ibid, hlm.99

kembali kredit cash flow dan sebagainya. 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 521 23 MARET 2013

(e) Protection (perlindungan)

di luar antisipasi kedua belah pihak.

Diperlukan suatu perlindungan terhadap

Terutama

kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu,

timbulnya wanprestasi. Untuk itu, harus

perlindungan dari kelompok perusahaan,

diperhitungkan apakah misalnya jaminan

atau jaminan dari holding atau jaminan

dan/atau asuransi barang atau kredit sudah

pribadi

cukup

pemilik

perusahaan

penting

diperhatikan.

jika

aman

dapat

untuk

menyebabkan

menutupi

risiko

tersebut.

(f) Prinsip 3R Terdiri dan unsur-unsur : (a) Returns (Hasil yang diperoleh)

Kritera Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Returns, Yakni yang merupakan basil

(UMKM) Penerima Modal Kerja Dana

yang akan diperoleh oleh debitor, dalam

Abadi

hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti

Berdasarkan

mestilah dapat diantisipasi oleh calon

pemberdayaan merupakan tugas dan kewajiban

kreditor. mencukupi

hasil

penelitian

Artinya

perolehan

tersebut

pemerintah

yang

untuk

membayar

kembali

pemerintah

berdasarkan

kredit beserta bunga,

harus

program

dilaksanakan

oleh

Perundang-Undangan

ongkos-ongkos,

yang berlaku. Undang-Undang UMKM Nomor 20

keperluan

Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri

perusahaan yang lain seperti untuk cash

Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Gubernur

flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

Nomor

disamping

membayar

(b) Repayment (Pembayaran kembali)

39

Tahun

2008

merupakan

dasar

pelaksana program perkuatan modal UMKM yang

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu

ditetapkan pemerintah UPTD PP-KUMKM telah

saja juga mesti dipertimbangkan. Dan

menentukan kriteria UMKM penerima Pinjaman

apakah kemampuan bayar tersebut match

modal kerja dana abadi. Kritera yang ada tersebut

dengan schedule .pembayaran kembali

merupakan kriteria yang ditentukan berdasarkan

dari kredit yang akan diberikan itu. Ini

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008.

juga merupakan hal yang tidak boleh

Adapun kriteria yang ditetapkan adalah sebagai

diabaikan.

berikut :

(c) Risk

Bearing

Ability

(Kemampuan

Menanggung Risiko)

Indonesia

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah

sejauh

1. Perusahaan/Usaha Milik Warga Negara

mana

2. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak

terdapatnya

perusahaan atau cabang perusahaan yang

kemampuan debitur untuk menanggung

dimiliki, dikuasai atau bearfiliasi baik

resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 522 23 MARET 2013

langsung maupun tidak langsung dengan

rupiah) tidak termasuk tanah dan

pengusaha lain.

bangunan tempat usaha; atau

3. Berbentuk usaha orang perorangan, badan

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih

usaha yang berbadan hukum maupun tidak

dari rp2.500.000.000,00 (dua milyar

berbadan

koperasi,

lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mal

paling banyak rp50.000.000.000,00

Tanwil.

(lima puluh milyar rupiah).

4

hukum,

Usaha Mikro a. Memiliki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan paling

dengan Bapak Wis Qurni selaku Kepala Sub

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

Bagian Tata Usaha UPTD PP-KUMKM, kritera

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

yang ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM adalah


untuk mempermudah penggolongan UMKM.

b. Memiliki

5

kekayaan

hasil

bersih

penjualan

tahunan

Kriteria yang ditetapkan oleh UPTD

PP-

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

KUMKM memiliki perbedaan dengan kriteria

ratus juta rupiah).

yang ada di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008

Usaha kecil

tetang UMKM yaitu penggolongan usaha mikro,

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari

kecil, menengah. Di dalam UU nomor 20 Tahun

rp50.000.000,00

6

termasuk

(lima

juta

2008 UMKM disebutkan bahwa kriteria usaha

rupiah) sampai dengan paling banyak

mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling

rp500.000.000,00

juta

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

rupiah) tidak termasuk tanah dan

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;


atau memiliki hasil penjualan tahunan paling

(lima

puluh

ratus

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

dari rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan


bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh

rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

juta rupiah) sampai dengan paling banyak

ratus juta rupiah).

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

Usaha menengah

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

rp500.000.000,00

(lima

ratus

juta

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai


dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

milyar lima ratus juta rupiah).dan Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih 978-979-636-147-2


dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

pinjaman ke UPTD PP KUMKM. Adapun

sampai

banyak

persyaratan yang ditentukan oleh UPTD PP-

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

KUMKM meliputi syarat umum dan syarat

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

administrasi. Persyaratan ini sebagai langkah

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

untuk

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

pengajuan pinjaman yang diajukan oleh peminjam.

rupiah)

Penetapan

dengan

sampai

paling

dengan

paling

banyak

diterima

atau

syarat

tidaknya

permohonan

permohonan

pengajuan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

pinjaman modal kerja oleh UPTD PP-KUMKM

Sedangkan Enam kriteria yang ditetapkan untuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun

calon binaan oleh UPTD PP-KUMKM yaitu milik

2008. Adapun syarat umum adalah :

usaha warga negara Indonesia, usaha berdiri

a. UMKM yang memiliki kriteria yang telah

sendiri dan bukan anak perusahaan, usaha

ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM.

perorangan (berbadan hukum maupun tidak

b. Telah megelola usaha minimal satu tahun

berbadan

c. Tidak memiliki pinjaman dana dari lembaga

hukum),

usaha

mikro

memiliki

kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

lain untuk kegiatan yang sama

rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus

d. Memiliki tempat usaha tetap

juta rupiah), Usaha Kecil adalah memiliki

e. Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah atau

kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

akta jual beli (atas nama pemohon)

rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus

f. Bergerak di bidang produk unggulan daerah

juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00

g. Belum pernah dibina atau tidak dibina oleh

(satu milyar rupiah), Usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan omset lebih dari

lembaga lain h. Sudah mengadministrasikan atau mebubuhkan kegiatan usahanya i. Mengajukan

permohonan

pinjaman

yang

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kriteria

diajukan kepada BLUD dengan dilengkapi:

yang ditetapkan tersebut tidak ada yang dapat

1). Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)

menghambat

calon

mitra

binaan

untuk

dan atau surat taksiran nilai jaminan

meminjamkan karena kriteria tersebut merupakan

2). Jaminan sertifikat tanah

kriteria umum.

3). Foto kegiatan usaha

1. Syarat UMKM Memperoleh Pinjaman dari

4). Surat pernyataan jaminan 5). Fotocopy rekening tabungan pada Bank

UPTD-PP-KUMKM Berdasarkan hasil wawancara Persyaratan yang

Lampung

harus dipernuhi oleh UMKM yang mengajukan 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 524 23 MARET 2013

6). Menandatangani surat perjanjian, kuitansi dan berita acara penyerahan pinjaman. Berdasarkan

hasil

wawancara

yang

c. Fotocopy surat izin usaha berupa SITU, SIUP, akta pendirian

telah

d. Foto kegiatan usaha dan tempat usaha

dilakukan dengan Bapak Wis Alqurni selaku

e. Fotocopy jaminan/agunan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijelaskan bahwa

f. Denah lokasi atau tempat usaha

syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha calon penerima pinjaman sebelum mendapatkan pinjaman dana abadi harus mengajukan proposal

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Abadi PTD PP-KUMKM

pengajuan pinjaman yang merupakan syarat

UMKM yang telah memenuhi syarat untuk

administrasi.

menjadi

Proposal

pengajuan

pinjaman

peminjam,

selanjutnya

menjalani

tersebut berisikan :

prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD PP-

a. Surat permohonan pinjaman yang ditujukan

KUMKM untuk mendapatkan dana pinjaman

kepada UPTD PP-KUMKM;

dana abadi. Secara umum prossedur atau tata cara

b. Identitas pemilik dan identitas usaha

yang harus dilaksanakan oleh pelaku UMKM

c. Sarana yang dimiliki;

sebagai pihak peminjam yaitu :

d. Hubungan dengan pinjaman lain (jika masih

a. Pelaku

melakukan pinjaman)

UMKM

sebagai

peminjam

mengajukan proposal permohonan pinjaman

e. Rendana peningkatan usaha

dana yang ditujukan kepada Kepala UPTD

f. Laporan keuangan

PP-KUMKM provinsi Lampung.dan salinan

1). Laporan laba rugi

proposal disampaikan kepada Kepala Dinas

2). Neraca

yang

g. Pinjaman yang diajukan’

menangani

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten/Kota

h. Jaminan pinjaman yang diserahkan’

b. Seleksi administrasi terhadap proposal yang

i. Surat pernyataan persutujuan suami/istri

telah diajukan oleh UMKM sesuai dengan

j. Surat pernyataan tidak sedang menerima

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

pinjaman dari pihak lain.

c. Penentuan klasifikasi proposal hasil seleksi

Selain mengajukan proposal, pelaku usaha yang

administrasi adalah :

ingin meminjam juga harus mencantumkan

1). Ditolak

lampiran pada proposal tersebut yang berisikan :

b. Fotocopy kartu keluarga (KK)

proposal

yang

tidam

memenuhi persyaratan

a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri

bagi

2). Diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan. d. Tim verifikasi melakukan uji petik lapangan atas

proposal

yang

telah

lolos

seleksi


administrasi untuk menilai kelayakan usaha

proposal yang tidak dapat diproses lebih lanjut

dan menentukan UMKM yang layak diberi

segera

pinjaman.

bersangkutan, maksud dari pengembalian tersebut

e. Tim

verifikasi

kepada

UMKM

yang

rekomendasi

adalah agar pemohon dapat menyusun dan

kepada Kepala UPTD PP-KUMKM Provinsi

melengkapi persyaratan administrasi atau hl-hal

Lampung mengenai uji petik lapangan

lain yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan

f. Kepala

memberikan

dikembalikan

UTPD

PP-KUMKM

meminta

hasil analisa dan survei lapangan yang dilakukan

persetujuan prinsip pencairan dan bergulir

oleh pihak UPTD PP-KUMKM.

kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan

Provinsi Lampung

dilakukan dinyatakan bahwa dalam prosedur

g. Penyampaian

informasi

kepada

UMKM

pemberian

hasil

dana

wawancara

abadi

yang

tersebut

tidak

telah

ada

tentang penolakan atau persetujuan diberikan

ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai

pinjaman

tenggang waktu dari tiap tahap, yaitu tahap

h. Berdasarkan izin prinsip dari Kepala Dinas

seleksi, analisis hingga survei lapangan. Tiap

Koperasi dan UMKM, Kepala UPTD PP-

tahap tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya

KUMKM

proposal yang masuk dan besarnya jumlah dana

memanggil

UMKM

untuk

menandatangani surat perjanjian pinjaman;

yang tersedia. Selain itu juga dalam pemberian

i. Berdasarkan izin prinsip dari Kepala Dinas

pinjaman modal kerja dana abadi UPTD PP-

Koperasi dan UMKM, Kepala UPTD PP-

KUMKM memperhatikan konsep dalam menilai

KUMKM

kelayakan calon peminjam yang menjadi mitranya,

untuk

menandatangani

surat

perjanjian pinjaman;

konsep tersebut meliputi :

Pengajuan proposal kepada UPTD PP-KUMKM

(f) Character (kepribadian)

digunakan untuk mengetahui dan mempelajari

(g) Capacity (kemampuan)

keadaan UMKM yang mengajukan pinjaman

(h) Capital (modal)

modal. Proposal tersebut dapat memberikan

(i) Condition (kondisi ekonomi)

gambaran

tentang keadaan

(j) Collateral (Jaminan)

diadakan

survei

menentukan besarnya jumlah dana abadi yang

kemitraan yang diberikan terhadap UMKM

akan diberikan, sehingga jumlah dana yang

tersebut benar-benar digunakan untuk tambahan

diberikan antara satu peminjam berbeda dengan

modal dalam pengembangan usahanya.

peminjam lainnya.

hasil

sehingga

setelah dana

Berdasarkan

lapangan,

UMKM

wawancara

yang

telah

Berdasarkan

hasil

wawancara

yang

telah

dilakukan dengan Bapak Safarudin selaku Kepala

dilakukan dengan Bapak Safarudin, dinyatakan

Teknis dan Operasional UPTD PP-KUMKM

bahwa tidak semua UMKM dapat menjadi mitra 978-979-636-147-2


UPTD PP-KUMKM. Untuk menjadi mitra UPTD

laporan dan pengarahan agar pemberian pinjaman

PP-KUMKM suatu UMKM minimal sudah

dapat digunakan untuk benar-benar kegiatan

berjalan selama 1 (satu) tahun dan memiliki

usaha.

prospek yang dapat dikembangkan. Hal ini

rekening di Bank Lampung agar mempermudah

menjadi

transfer dana pinjaman.

faktor

pemberian

penting,

pinjaman

ini

karena

program

bertujuan

untuk

Mitra

binaan

diwajibkan

membuka

Dana program perkuatan modal UMKM, UMKM

mengembangkan UMKM untuk menjadi tangguh

yang

dan mandiri.

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh

Prosedur pencairan dana

Kepala UPTD PP-KUMKM, selanjutnya kedua

a. UMKM menandatangani perjanjian modal

belah pihak menandatangani perjanjian pinjaman

telah

memenuhi

kriteria,

syarat

dan

maka UMKM harus melengkapi seluruh

modal.

berkas persyaratan yang telah ditetapkan

Perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi yang

beserta rekomendasi Kepala Dinas terkait

ditandatangani oleh para pihak yaitu antara UPTD

Kabupaten/Kota (bagi peminjam pemula atau

PP-KUMKM dan mitra binaanya, secara langsung

surat bukti pelunasan bagi peminjam lanjutan)

membuat pihak-pihak yang namanya tercantum

b. KUMKM yang telah melengkapi persyaratan

dalam perjanjian menjadi terikat dan harus

dipenggil untuk mengikuti pembekalan;

melaksanakan

c. UMKM membuka rekening tabungan di PT. Bank Lampung terdekat; d. Kepala UPTD

segala

kewajiban

serta

mendapatkan hak seperti yang tertulis dalam surat perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi.

PP-KUMKM mengeluarkan

surat perintah pemindah bukuan pada bank penyalur ke rekening masing-masing UMKM penerima pinjaman.

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Dana Abadi Dalam

rangka

mendorong

kegiatan

dan

Lebih lanjut Bapak Safarudin selaku Kepala

pertumbuhan

Teknis dan Operasional, perjanjian ditandatangani

terciptanya pemerataan pembangunan melalui

mitra binaan tersebut harus menertakan surat

kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan

rekomendasi

terkait

pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan

berdasarkan asal daerahnya, Hal ini dilakukan

peran pemerintah untuk memberdayakan dan

untuk diketahui bahwa telah terjadi perjanjian

mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan

antara UPTD

lingkungan

dari

Kepala

PP-KUMKM

Dinas

dengan UMKM

ekonomi

sekitarnya,

kerakyatan

melalui

serta

program

yang berada di daerahnya. Pembekalan yang

perkuatan modal UMKM. UPTD PP-KUMKM

diberikan oleh UPTD

merupakan BLUD yang membantu UMKM

PP-KUMKM

adalah

memberikan pembekalan mengenai cara membuat 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 527 23 MARET 2013

dalam

perkembangan

usaha

dalam

hal

oleh

UPTD

PP-KUMKM.

Pencairan

dana

permodalan.

dilakukan melalui transfer bank yang telah ditujuk

Perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ini

oleh UPTD PP-KUMKM. Berdasarkan hasil

telah sesuai dengan syarat baku dalam perjanjian

wawancara dengan bapak Nizom Ansori Kepala

yaitu telah memuat sekurang-kurangnya;

UPTD PP-KUMKM pencairan dana dilakukan

a.

Nama dan alamat UPTD PP-KUMKM dan

setelah menerima jaminan berupa sertifikat tanah.

mitra binaannya

Syarat-syarat pinjaman dalam perjanjian pinjaman

Hak dan kewajiban UPTD PP-KUMKM dan

modal diberikan dalam jangka waktu 2 (dua)

mitra binaannya

tahun dan jadwal angsuran pembayaran pada 3

c.

Jumlah pinjaman dan dieperuntukkan

bulan pertama setelah pencairan mitra binaan

d.

Syarat-syarat pinjaman antara lain berupa

belum dikenakan kewajiban membayar angsuran.

jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran dan

Setelah bulan ke empat, mitra binaan baru

bunga

dikenakan kewajiban untuk membayar angsuran

b.

Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak dalam

pinjaman dengan bunga 0,5% (nol koma lima

perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi yaitu

persen) perbulan atau 6% (enam persen) pertahun

UPTD PP-KUMKM sebagai mitra pertama

dengan sistem flat selama jangka waktu pinjaman.

dengan diwakili oleh Nizom Ansori kepala UPTD

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian pinjaman

PP-KUMKM dan mitra binaan yaitu Bapak

modal kerja dana abadi harus berdasarkan atas

Suherman sebagai pihak kedua. Kewajiban dan

itikad baik dan ada kesepakatan antara UPTD PP-

hak para pihak dalam program perkuatan modal

KUMKM dengan mitra binaan yang memuat

UMKM selain timbul karena pernjanian pinjaman

unsur-unsur sebagai berikut :

modal kerja dana abadi tapi juga timbul karena

1). Identitas para pihak

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008

Yang dimaksud di sini, pihak pertama

sebagai dasar hukum program perkuatan modal

adalah UPTD PP-KUMKM dan pihak kedua

UMKM. Dalam perjanjian pinjaman modal yang

adalah mitra binaan

menjadi objeknya yaitu uang sebagai modal tambahan yang diperuntukkan untuk keperluan

2). Lingkup dan ketentuan pinjaman Ketentuan

besarnya

pinjaman,

modal kerja mitra binaan dalam usahanya.

kegunaan

pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman modal ditentukan oleh

kegiatan

usaha,

UPTD PP-KUMKM yaitu berdasarkan proposal

setor/transfer pada waktu yang ditentukan.

pengajuan dan setelah dilakukan survei kelayakan

Tujuan adalah pengembangan UMKM yang

usahanya dan besar dana yang dibutuhkan

dipimpin oleh pihak kedua menerima transfer

berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan

rekening dari pihak pertama

yang

diperuntukkan,

penyerahan

bukti


3). Kewajiban dan hak kedua belah pihak

kerja dana abadi yang telah baku dan dibuat

4). Sanksi-sanksi

oleh UPTD PP-KUMKM, tetapi juga timbul

5). Penyelesaian perselesian

dari Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun

Dimungkinkan

jalan

2008 tentang Rencana Stratig Bisnis, pola tata

dan mufakat sebagai jalan

kelola dan standar pelayanan Minimal Badan

penyelesaian perselisihan, jika hal tersebut

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaa

tidak memungkinkan lagi atau tidak dapat

Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi

diselesaikan

tersebut

dan UMKM Provinsi Lampung sebagai dasar

diteruskan ke jalur hukum. Dalam hal ini

hukum program perkuatan modal UMKM,

pengadilan Negeri sebgai pengadilan terkait

maka kewajiban dari UPTD PP-KUMKM

mengikat kedua belah pihak

dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana

musyawarah

dengan

maka

persoalan

6). Masa berlaku perjanjian Perjanjian

abadi adalah : berlu

sejak

a) Memberikan

dana

pinjaman

setelah

ditandatanganinya surat perjanjian pinjaman

ditandatanganinya

modal oleh kedua belah pihak sampai waktu

modal kerja dana abadi kepada mitra

yang ditentukan

binaan berdasarkan proposal pengajuan

perjanjian

pinjaman

Unsur-unsur dari perjanjian yang telah diuraikan

pinjaman dan hasil survei pihak UPTD

di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU

PP-KUMKM

No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah

kebutuhan dana bagi calon mitra binaan.

disempurnakan dengan Pasal 34 UU No.20 Tahun

b) Melakukan pembinaan terhadap mitra

2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa hubungan

kemitraan

dengan

Usaha

terhadap

kondisi

dan

binaan;

Kecil

Sedangkan

hak

dari

UPTD

PP-

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis

KUMKM timbul apabila UPTD PP-KUMKM

sekurang-kurangnya memuat bentuk dan kegiatan

telah melaksanakan kewajibannya dan juga

usaha kemitraan, kewajiban dan hak masing-

merupakan aplikasi dari kewajiban mitra

masing

dan

binaan,

dan

adaalah :

pihak,

pengembangan,

bentuk serta

pembinaan

jangka

waktu

penyelesaian sengketa.

hak

UPTD

PP-KUMKM

a) Menerima jasa pinjaman atau bunga

1). Kewajiban dan hak UPTD PP-KUMKM Kewajiban

maka

dan

hak

UPTD

sebesar 6 % dari pinjaman yang telah PP-

KUMKM yang terdaptar di dala unsur-unsur

diberikan b) Menerima

angsuran

pinjaman

sesuai

perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi

dengan perjanjian dan tepat waktu dalam

selain timbul dari perjanjian pinjaman modal

kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan 978-979-636-147-2


c) Memperoleh pembukuan keuangan secara tertib dan benar dari pinjaman d) Memperoleh

laporan

a) Membayar jasa pinjaman atau bunga sebesar 6 % dari pinjaman yang telah diberikan

mengenai

b) Membayar angsuran pinjaman sesuai dengan

penggunaan pinjaman setiap triwulannya

perjanjian dan tepat waktu dalam kurun waktu

dari peminjam

2 tahun atau 24 bulan

e) Mednjual anggunan/jaminan pinjaman jika

c) Membayarkan angsuran kepada bak yang

pihak peminjam tidak dapat memenuhi

ditunjuk oleh UPTD PP-KUMKM yaitu Bank

kewajibannya dalam membayar angsuran

Lampung

pokok dan jasa pinjaman.

d) Membuat pembukuan keuangan secara tertib

f) Berhak menarik kembali pinjaman yang telah

diberikan

jika

berdasarkan

pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyimpangan pemanfaatan pinjaman.

dan benar e) Membuat

laporan

mengenai

penggunaan

pinjaman setiap triwulannya f) Memanfaatkan

pinjaman

yang

diberikan

untuk kegiatan usaha produktsi bukan untuk 2). Kewajiban dan Hak Mitra Binaan

kegiatan usaha lainnya yang tidak ada

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan,

hubungannya dengan usaha dari UMKM itu

kewajiban dan hak dalam perjanjian pinjaman

sendiri.

modal kerja dana abadi antara UPTD PP-

Sedangkan hak dari mitra binaan merupakan

KUMKM

merupakan

aplikasi dari kewajiban UPTD PP-KUMKM

kewajiban dan hak yang saling bertimbal balik,

sebagai pembina. Berdasarkan kewajiban UPTD

dimana hak di salah satu pihak menjadi kewajiban

PP-KUMKM mempunyai hak dari mitra binaan

di pihak lain begitu juga sebaliknya, kewajiban

adalah :

dan

berdasarkan

a) Menerima pinjaman dana abadi sesuai dengan

perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi dan

nominal yang telah ditentuakan oleh UPTD

peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008

PP-KUMKM

hak

dengan

mitra

mitra

binaan

binaan

timbul

tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan

b) Mendapatkan pembinaan dari UPTD PPKUMKM

Layanan UMUM Daerah Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan hasil pengamatan kewajiban dan hak

Dinas

dan

mitra binaan timbul dari perjanjian pinjaman

UMKM Provinsi Lampung sebagai dasar hukum

modal kerja dana abadi maupun dari peraturan

program

maka

Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana

perjanjian

Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar

Perkuatan

kewajiban

Permodalan

perkuatan mitra

modal binaan

pinjaman modal adalah :

Koperasi

UMKM, dalam

Pelayanan Minimal Badan Layanan UMUM 978-979-636-147-2 Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL 2013 “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL” 530 23 MARET 2013

Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan

3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan

Permodalan Koperasi dan UMKM Provinsi

pembayaran angsuran pokok dan jasa

Lampung,

mitra

adminsitrasi yang telah melampaui 180

binaannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat

(seratus delapan puluh) hari dan belum

ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi oleh

melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh)

mitra binaan seperti dalam pembuatan laporan

hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran

triwulan

angsuran, sesuai dengan perjanjian yang

telah

dilaksanakan

karena

kurang

oleh

pengetahuan

dan

kemalasan dari mitra binaan.

telah disepakati bersama. 4. Macet,

apabila

terjadi

keterlambatan

B. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

pembayaran angsuran dan jasa administrasi yang

Wanprestasi merupakan resiko yang dapat terjadi

telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

dalam

dalam

dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran,

pembayaran angsuran merupakan prestasi dalam

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

suatu

bersama.

suatu

perjanjian.

perjanjian

Kelancaran

pinjaman,

tetapi

dalam

pembayaran angsuran tersebut dapat digolongkan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

berdasarkan kualitas pinjaman, beberapa macam

dengan Bapak Nizom Ansori Kepala UPTD PP-

penggolongan yaitu:

KUMKM mitra binaan yang belum membayar

1. Lancar

adalah

pembayaran

angsuran

ansuran

/

kredit

macet

dapat

dilakukan

pokok pinjaman tepat waktu atau terjadi

penjadwalan kembali (rescheduling). Terhadap

keterlambatan

kualitas pinjaman yang kurang lancar dan

pembayaran

angsuran

pokok dan jasa administrasi pinjaman

diragukan

dilakukan

selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari

monitoring

dan

dari tanggal jatuh tempo pembayaran

meningkatkan status kualitas pinjaman.


Berdasarkan Pasal 8 surat perjanjian modal kerja

telah disepakati;

dana

2. Kurang

lancar,

keterlambatan pokok

dan

apabila

pembayaran pinjaman

terjadi angsuran

yang

telah

melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh)

abadi,

dengan

penagihan

penyelesaian

usaha-usaha

langsung

atau

untuk

perselisian

dilakukan dengan cara: a) Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan musyawarah dan mufakat b) Apabila musyawarah tidak tercapai maka para

hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran

pihak


penyelesaikan ke Pengadilan Negeri Bandar

telah disepakati bersama

Lampung

bersepakat

untuk

mengajukan


Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian modal

cara musyawarah. Mitra binaan tersebut adalah

kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak

mitra binaan yang selama 2 tahun (jangka waktu

dibuatnya laporan triwulan oleh mitra binaan.

pinjaman)

Mengenai tidak dibuatnya laporan triwulan

pinjaman. Jika rescedulling gagal maka jalur

dikarenakan

litigasi ditempuh yaitu melalui jalur pengadilan

kemalasan

mitra

binaan

dan

tidak

menyelesaikan

angsuran

kurangnya pemahaman mengenai pembuatan

sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian.

laporan. UPTD PP-KUMKM tidak mengenakan

Kesimpulan

sanksi apapun karena pihak UPTD PP-KUMKM

1. Kriteria yang ditetapkan untuk calon mitra

rutin melakukan pemeriksaan perkembangan

binaan oleh UPTD PP-KUMKM yaitu : Usaha

usaha mitrra binaan setiap 2 bulan sekali maka,

mikro

meskipun laporan triwulan tidak dibuatoleh mitra

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

binaan UPTD PP-KUMKM tetap mengetahui

dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus juta

perkembangan mitra binaan tersebut. Mengenai

rupiah),

kredit macet pihak UPTD PP-KUMKM membuat

kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus

penjadwalan

juta rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00

kembali

(reschedulling)

atau

memiliki

Usaha

kekayaan

Kecil

adalah

bersih

memiliki

penyesuaian persyaratan (reconditioning) jika

(seratus

mitra binaan tersebut memenuhi kirteia :

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

1). mitra binaan tersebut beritikad baik atau

Usaha menengah adalah memiliki kekayaan

kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang

bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

akan dilakukan

rupiah)

2). usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha

juta

rupiah)

sampai

sampai

dengan

Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) dengan omset lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3). mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran

Kriteria yang ditetapkan tersebut tidak ada yang dapat menghambat calon mitra binaan

Dalam hal dilakukan pemulihan pinjaman tersebut,

untuk meminjamkan pinjaman.

tunggakan jasa adminsitrasi pinjaman dalam

2. Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja

diakumulasikan menjadi pokok pinjaman tanpa

dana abadi telah dilaksanakan dengan baik

dikenakan

oleh

beban

kembali.

Pemulihan

akan

kedua

belah

pihak

namun

dalam

dilakukan dalam waktu dan satu tahun. Meskipun

pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan yang

perjanjian tetulis pihak UPTD PP-KUMKM

tidak dapat dipenuhi oleh mitra binaan seperti

berhak menjual jaminan untuk menutupi angsuran

membuat laporan triwulan, sebagai akibat

pinjaman. Adanya reschedulling adalah setelah

kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha

dilakuikan pendekatan non litigasi yaitu dengan

serta kemalasan dari mitra binaan dalam 978-979-636-147-2


membuat pembukuan. Salah satu pembinaan

KUMKM dan mitra binaan sehingga berdapak

yang dilakukan oleh UPTD PP-KUMKM

pada kelancaran angsuran oleh mitra binaan

adalah selalu mengikutsertakan mitra binaan

3. Perlunya penyelesaian yang intesif melalui

yang berhasil dalam berbagai pameran untuk

muasyawarah mufakat dan terjadwal bagi

mempromosikan dan mengenalkan produksi

mitra binaan yang memiliki kredit macet

usaha mitra binaan.

sehingga kredit yang macet dapat lancar

3. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal

kembali.

kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak dibuatnya laporan triwulan oleh mitra kerja. Tidak dibuatnya laporan triwulan, UPTD PP-

DAFTAR PUSTAKA

KUMKM tidak memberikan sanksi karena pihak UPTD PP-KUMKM rutin melakukan pemeriksaan

perkembangan

usaha

mitra

binaan setia 2 bulan sekali. Mengenai kredit macet pihak UPTD PP-KUMKM membuat (reschedulling).

Reschedulling

dilakukan

setelah pendekatan non litigasi yaitu dengan cara musyawarah. Mitra binaan tersebut adalah mitra binaan yang selama 2 tahun

Abul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan. Cet. VI. PT. Aditya Bakti. Bandung. 1992. Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993. Abdul Wahab, Solichin., Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Renika Certa, Jakarta, 1990. Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

(jangka waktu pinjaman) tidak menyelesaikan angsuran pinjaman. Jika melalui reschedulling gagal maka jalur litigasi ditempuh yaitu melalui jalur pengadilan sesuai yang tertera

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1. Pradnya. 2001.

dalam perjanjian.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni. Bandung. 1994.

Saran

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1998

1. Perlunya pembinaan lebih mendalam terhadap mitra binaan maupun calon mitra terutama dalam hal adminstrasi pengajuan pinjaman yaitu proposal 2. Perlunya pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas maupun mitra binaan agar terjadi kerjasama yang baik antara pihak UPTD PP-

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1998. Merguerite S. Robinson. The Micro Finance Revolution-Revolusi Keuangan Mikro, Salemba Empat, Jakarta. 2004. Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986. 978-979-636-147-2


Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

BIOGRAFI PENULIS Febriansyah, SE., MM., MH. Data Pribadi

R. Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. 1992.

Nama Alamat Rumah

: :

R. Wiryono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Perjanjian. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996.

Alamat kantor

:

Rahman. Hasanuddin. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.

Telepon : Tempat, Tgl lahir: Jenis Kelamin Agama Email

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972. Rusli Effendy. Dkk,. Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991. Subekti, Hukum Perjanjian, Pradnya Paramita. Jakarta. 1988. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. 1995. Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000.

: : :

Febriansyah, SE., MM.,MH JL. Micasa B.3 Patra Kuningan Jakarta Selatan. 12950 Kalbis Institute Campus Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta. 13210 082176862499 Tanjung Karang, 08 Juni 1980 Laki-laki Islam [email protected]

Pendidikan Formal 2010 – 2012 Magister Hukum (S2), Program pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Lampung. 2004 - 2006 Magister Manajemen (S2), Program Pascasarjana Universitas Gunadarma , Jakarta. 1999 - 2003 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen (S1) Universitas Gunadarma , Jakarta.

Sulistia, Teguh. Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan, Andalas University Press. Padang. Purwahid Patrik.Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undangundang dan Perjanjian). Mandar Maju. Bandung. 1994.


Febriansyah, SE, MM, MH Kalbis Institute, Jakarta Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta ;

Recommend Documents