Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Desember
Vol. I, No. 2, Desember 2010, 169 - 178
Henry Sarnowo
169
KLasifikasi DAERAH KABUPATEN/KOTA di PROPINSI jawa tengah dengan pendekatan tipologi klassen Henry Sarnowo Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta
Abstract This research is aimed to determine classification of regions (county and city) at Jawa Tengah province during the year of 2003-2007 based on Klassen Typology. Some research conclusions are drawn using Klassen Typology approach. Most of counties at Jawa Tengah province are classified as low growth and low income, which consist of 17 counties. Two counties and 2 cities are classified as high income but low growth, Six counties and 2 cities are classified as high growth but low income. Four counties and 2 cities are classified as high growth and high income. Policy maker is suggested to pay more attention on counties classified as low growth and low income by opening opportunity to invest on those counties. Key words: Klassen Typology, classification of regions, low growth and low income. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah adalah menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, yaitu Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan. Pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan hampir seluruh fungsi pemerintahan menyebabkan kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah. Apalagi Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang membawahi cukup banyak daerah kabupaten / kota, yaitu sebanyak 35 kabupaten / kota, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa
170
Desember
Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah propinsi yang memiliki daya saing daerah cukup kuat secara nasional karena mempunyai peringkat yang cukup tinggi secara merata di semua aspek yang menjadi indikator daya saing daerah. Salah satu indikator daya saing daerah tersebut adalah perekonomian daerah, yang mana Propinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-4, sedangkan untuk sub indikator pengeluaran (konsumsi) pemerintah menempati urutan pertama (Abdullah, dkk, 2002: 69). Adapun perkembangan perekonomian daerah Propinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel 1 berikut.
2.
Perumusan Masalah Setelah memperhatikan latar belakang tersebut di muka, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana klasifikasi daerah (kabupaten / kota) di Propinsi Jawa Tengah tahun 20032007 menurut Tipologi Klassen? 3.
Tujuan Penelitian Sehubungan dengan permasalahan tersebut di muka, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menentukan klasifikasi daerah (kabupaten / kota) di Propinsi Jawa Tengah tahun 20032007 menurut Tipologi Klassen.
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan PDRB, dan PDRB per Kapita Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2003-2007. Tahun 2003 2004 2005 2006 2007
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (jutaan Rp) 129.166.462,45 135.789.872,31 143.051.213,88 150.682.654,74 159.110.253,77
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka, 2008.
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita Propinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan selama periode tahun 2003-2007. PDRB pada 2003 sebesar Rp129.166.462.450.000,- menjadi Rp159.110.253.770.000,- pada 2007. Laju pertumbuhan PDRB pada 2003 sebesar 4,98% menjadi 5,59% pada 2007, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 5,28% per tahun. PDRB per kapita pada 2003 sebesar Rp4.100.668,16 menjadi Rp4.913.801,20 pada 2007.
Laju Pertumbuhan PDRB (%) 4.98 5.13 5.35 5.33 5.59
PDRB per Kapita (Rp) 4.100.668,16 4.284.047,89 4.484.910,42 4.682.824,26 4.913.801,20
LANDASAN TEORI 1.
Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayasumberdaya yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Jika dibuat suatu fungsi, pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah,
Desember
Henry Sarnowo
pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (L. Arsyad, 1999).
171
daerah-daerah yang lain. Hal inilah yang disebut oleh Myrdal sebagai backwash effect (L. Arsyad, 1999). Klassen Typology (Tipologi Klassen) Klassen Typology (Tipologi Klassen) adalah alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Klasifikasi daerah kabupaten / kota menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut (H. Aswandi dan M. Kuncoro, 2002: 30): 5.
2. Strategi Pembangunan Seimbang Strategi pembangunan seimbang diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara bersamaan sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor (L. Arsyad, 1999). Menurut Abipraja, pembangunan seimbang dalam hubungannya dengan pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata di berbagai daerah sehingga setiap daerah mencapai tingkat laju pembangunan yang sama (Wardana, 2007). Teori Basis Ekonomi Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industriindustri yang menggunakan sumberdaya lokal akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation). Kelemahan model ini adalah ketergantungan pada permintaan ekternal, sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (L. Arsyad, 1999).
a.
3.
4.
Teori Kausasi Kumulatif Konsep dasar tesis kausasi komulatif (cumulative causation) ditunjukkan oleh kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk. Kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerahdaerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif daripada
b.
c.
d.
daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah propinsi; daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) adalah daerah kabupaten/ kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah propinsi; daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah propinsi; daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah kabupaten/ kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah propinsi.
Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan indikator di propinsi, dan dikatakan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan dengan indikator di propinsi.
172 6. a.
Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Hasil Penelitian Sebelumnya Hairul Aswandi dan Mudrajat Kuncoro (2002) Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Propinsi Kalimantan Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh terdiri atas Kabupaten Kotabaru. Kedua, Daerah Maju tetapi Tertekan terdiri atas Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banto Kuala. Ketiga, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Tapin. Keempat, Daerah Relatif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. b. Elia Radianto (2003) Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh. Kedua, Daerah Maju tetapi Tertekan terdiri atas Kota Ambon. Ketiga, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat, Keempat, Daerah Relatif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Maluku Tengah, dan Pulau Buru. c. Bank Indonesia (2006) Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat dibagi kabupaten/kota di Propinsi Bali menjadi 4 klasifikasi sesuai dengan Tipologi Klassen. Pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh terdiri atas Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar. Kedua, daerah berkembang cepat terdiri atas Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar. Ketiga, daerah maju tapi tertekan. Keempat, daerah relatif tertinggal terdiri atas Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.
Desember
Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Bali. d. I Made Wardana (2007) Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 9 (sembilan) kabupaten/kota di Propinsi Bali dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh terdiri atas Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Kedua, tidak ada kabupaten/ kota yang termasuk dalam klasifikasi Daerah Maju tetapi Tertekan. Ketiga, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Keempat, Daerah Reratif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Bangli, dan Karangasem. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 9 (sembilan) sektor di Propinsi Bali dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Sektor Cepat Maju dan Cepat Tumbuh adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Kedua, Sektor Maju tetapi Tertekan terdiri atas Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Jasa-jasa. Ketiga, Sektor Berkembang Cepat terdiri atas Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta Sektor Bangunan. Keempat, Sektor Reratif Tertinggal terdiri atas Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Industri Pengolahan, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. e. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2007) Berdasarkan Tipologi Klassen, pada tahun 2006 kabupaten/kota di Propinsi Riau terbagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kuadran I) terdiri atas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi, karena di kedua daerah ini baik pertumbuhan ekonominya maupun PDRB perkapitanya di atas rata-rata
Desember
Henry Sarnowo
besaran ini dari seluruh kabupaten/kota. Kedua, daerah maju tapi tertekan (Kuadran II) terdiri atas Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Ketiga, daerah berkembang cepat (Kuadran III) terdiri atas Kota Dumai. Kempat, daerah relatif tertinggal (Kuadran IV) terdiri atas Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis. Kabupaaten/kota tersebut dapat berada pada Kuadran IV karena penghitungan Tipologi Klassen ini menggunakan PDRB per Kapita tanpa migas, sedangkan di kabupaten/ kota tersebut migas menjadi komponen utama dalam perekonomiannya. f. Ernawati Pasaribu (2009) Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 14 kabupaten/kota di Propinsi KalimantanTengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh terdiri atas Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Kedua, Daerah Maju tetapi Tertekan terdiri atas Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Barito Utara, dan Murung Raya. Ketiga, tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi Daerah Berkembang Cepat, Keempat, Daerah Relatif Tertinggal terdiri atas Kota Palangkaraya, Gunung Mas, Barito Timur, Barito Selatan, Kapuas, dan Pulang Pisau. METODE PENELITIAN 1. a. b.
c.
Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 20032007; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga
c.
173 Konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 20032007. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007.
2. Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2003-2007 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data ini merupakan data di tingkat propinsi maupun data di tingkat kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. yang sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 3. Alat Analisis Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Klassen Typology (Tipologi Klassen), yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Klasifikasi berdasarkan wilayah ditunjukkan dalam tabel 2 berikut.
174
Desember
Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Tabel 2. Klasifikasi Daerah Menurut Klassen Typology (Tipologi Klassen).
PDRB per kapita (y)
Laju pertumbuhan PDRB (g)
yi > y
yi < y
Daerah Cepat Maju Daerah Berkembang dan Cepat Tumbuh Cepat Daerah Maju gi < g Daerah Relatif Tertinggal tapi Tertekan Pertumbuhan PDRB suatu kabupaten/kota di mana : lebih tinggi dibandingkan dengan Laju gi = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/ Pertumbuhan PDRB propinsi, dan PDRB kota i per kapita suatu kabupaten/kota lebih tinggi yi = Pendapatan per kapita kabupaten/ dibandingkan dengan PDRB per kapita kota i propinsi. Dikatakan “rendah” apabila laju g = Laju pertumbuhan PDRB propinsi pertumbuhan PDRB suatu kabupaten/kota y = Pendapatan per kapita propinsi lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB propinsi, dan PDRB per kapita suatu kabupaten/kota lebih rendah ANALISIS DATA DAN HASIL PENELIdibandingkan dengan PDRB per kapita TIAN propinsi. Hasil peringkat tersebut ditunjukkan dalam tabel 3. Berdasarkan data Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten/Kota Dari hasil peringkat dalam tabel di Propinsi Jawa Tengah dapat ditentukan 3, kabupaten/kota tersebut kemudian peringkat “tinggi” atau “rendah” terhadap diklasifikasikan dengan pendekatan Tipologi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah Klassen yang hasilnya seperti ditunjukkan tersebut. Dikatakan “tinggi” apabila Laju dalam tabel 4. gi > g
Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kabupaten/Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali
Laju Pertumbuhan PDRB Rerata (%) Tinggi/Rendah 4.97 Tinggi 4.17 Rendah 4.39 Tinggi 4.01 Rendah 3.18 Rendah 4.79 Tinggi 2.93 Rendah 4.56 Tinggi 4.12 Rendah
PDRB per Kapita Rerata (ribu Rp) Tinggi/Rendah 5918929.51 Tinggi 2366437.70 Rendah 2226079.88 Rendah 2560386.97 Rendah 1976944.73 Rendah 3272070.80 Rendah 2054652.55 Rendah 2802129.44 Rendah 3689154.08 Rendah
Desember 10. Kab. 11. Kab. 12. Kab. 13. Kab. 14. Kab. 15. Kab. 16. Kab. 17. Kab. 18. Kab. 19. Kab. 20. Kab. 21. Kab. 22. Kab. 23. Kab. 24. Kab. 25. Kab. 26. Kab. 27. Kab. 28. Kab. 29. Kab. 30. Kota 31. Kota 32. Kota 33. Kota 34. Kota 35. Kota Propinsi
175
Henry Sarnowo
Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Magelang Surakarta Salatiga Semarang Pekalongan Tegal
4.00 4.41 4.01 5.59 4.93 3.82 3.78 4.09 3.14 4.87 4.18 3.65 3.37 3.72 3.21 2.69 4.17 3.89 5.25 4.80 3.88 5.66 4.44 5.00 3.72 5.38 4.37
Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2008. Data diolah.
3199621.26 4841495.94 2166930.34 5022671.75 2716540.04 1888132.61 1998576.22 3125524.94 2976959.75 14280969.24 3231207.67 2398602.92 5116390.76 2887713.03 4782318.16 2876814.06 3024836.18 2096152.84 1936679.44 2522798.44 7439527.52 7549693.97 4288345.13 11597003.04 6270344.66 4104344.23 4495320.19
Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Rendah
176
Desember
Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Tabel 4. Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Klassen Typology (Tipologi Klassen) PDRB per kapita (y)
Laju pertumbuhan PDRB (g)
gi > g
gi < g
yi > y
yi < y
Daerah Cepat Maju Daerah Berkembang Cepat: dan Cepat Tumbuh: Kab. Purbalingga, Kab. Cilacap, Kab. Purworejo, Kab. Sukoharjo, Kab. Magelang, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Kudus, Kab. Tegal, Kota Surakarta, Kab. Brebes, Kota Semarang. Kota Salatiga, Kota Tegal. Daerah Maju Daerah Relatif Tertinggal: tapi Tertekan: Kab. Banyumas, Kab. Semarang, Kab. Banjarnegara, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kota Magelang, Kab. Wonosobo, Kota Pekalongan. Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang.
Sumber: Data diolah.
Tabel 4 menunjukkan bahwa kabupaten/ kota yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat
adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Tegal. Kabupaten yang lainnya termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.
Dari tabel 4 juga terlihat bahwa sebagian besar kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, yaitu sebanyak 17 kabupaten, 2 kabupaten
Desember
177
Henry Sarnowo
dan 2 kota termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan, 6 kabupaten dan 2 kota termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, sedangkan 4 kabupaten dan 2 kota termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. KESIMPULAN DAN SARAN 1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh sebanyak 4 kabupaten dan 2 kota. Kedua, daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat sebanyak 6 kabupaten dan 2 kota. Ketiga, daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan sebanyak 2 kabupaten dan 2 kota. Keempat, daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal sebanyak 17 kabupaten. 2. Saran Berdasarkan hasil-hasil analisis dapat ditarik implikasi kebijakan sebagai berikut. Pertama, kebijakan pengeluaran pembangunan daerah hendaknya lebih ditujukan kepada kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Meskipun demikian kabupaten/kota lainnya tetap mendapatkan perhatian sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya, terutama yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan, dan daerah berkembang cepat. Kedua, untuk meningkatkan perekonomian kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, diperlukan kebijakan yang memberikan insentif bagi investasi di daerah tersebut. Insentif dapat berupa perbaikan prasarana maupun lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi di daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Piter, dkk. 2002. Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. Arsyad,
Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
Aswandi, Hairul dan Mudrajad Kuncoro. 2002. “Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 19931999”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 17, Nomor 1. Bank Indonesia, 2006. Analisis Klassen Typology Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2008. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2007. Pendapatan Regional Bengkalis, 2001-2006. Bahl, Roy and Wallace, Sally. 2001. “Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension”. Public Finance in Developing and Transition Countries: A Conference in Honor of Richard Bird Conference Papers. April 3. Georgia State University, Atlanta, Georgia. Carrol, Michael C. and Stanfield, James R. 2001.“Sustainable Regional Economic Development”. Journal of Economic Issues. Volume XXXV, Nomor 2. Pasaribu, Ernawati,. 2009. “Tinjauan Kinerja Ekonomi Regional: Studi Empiris Provinsi Kalimantan Tengah 2003-2007”
178
Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Desember
Radianto, Elia. 2003. “Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan di Maluku”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume 51, Nomor 4.
Wardana, I Made. 2007. “Analisis Strategi Pembangunan Provinsi Bali Menuju Balance Growth, Buletin Studi Ekonomi, Volume 12, Nomor 2.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Ekonomika Publik. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
Widodo,
Sidik,
Machfud. 2002. “Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. 20 April. Yogyakarta.
Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah), UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
