FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN AR RANIRY

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN AR RANIRY

SILABUS BERBASIS KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/Indonesian Qualification Frame Work) Nama Matakuliah Kode Matakuliah Prodi Semester Bobot sks Waktu Pertemuan Dosen pengampu No. HP

: Perpajakan : EDP 4307 : D-III Perbankan Syariah : III (Tiga) :2 : 2 x 50 menit : :

I. Deskripsi Matakuliah Mata ajaran ini akan membahas konsep pajak, teori, dasar hukum, ketentuan umum, permasalahan dalam pemungutan pajak, serta tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai Pajak Penghasilan baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pada bagian akhir, juga akan dibahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah II. Standar Kompetensi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Mahasiswa mampu: Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi nilai-nilai social dan budaya; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Memahami dasar-dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia; Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; Memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melakukan perhitungan pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melakukan perhitungan pajak yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

III. Kompetensi Dasar Mahasiswa mampu:

2

1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dalam perpajakan dan permasalahan yang muncul dalam pemungutan pajak 2. Mampu melakukan perhitungan, pencatatan, pelaporan dan perencanaan perpajakan untuk wajib pajak badan dan pribadi 3. Mampu melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. VI. Materi Pembelajaran No Topik Bahasan dan Materi 1 Dasar – dasar Perpajakan  Pengertian dan fungsi pajak  Perbedaan pajak dengan pungutan lainnya  Kedudukan hukum pajak  Asas dan cara pemungutan pajak  Tarif pajak 2

Indikator Keberhasilan

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Pengertian dan fungsi pajak  Perbedaan pajak dengan pungutan lainnya  Kedudukan hukum pajak  Asas dan cara pemungutan pajak  Tarif pajak Ketentuan Umum dan Mahasiswa mampu Tata Cara Perpajakan memahami dan menjelaskan mengenai:  Pengertian-pengertian  Fungsi dan cara dalam ketentuan umum mendapatkan NPWP, perpajakan, NPPKP  Hak dan kewajiban WP  Hak dan kewajiban WP  NPWP dan PPKP  Pengertian dan fungsi SPT, SKP, STP  Pengertian dan fungsi SPT, SKP, STP  Pemeriksaan dan penyidikan  Pemeriksaan dan penyidikan pajak  Keberatan dan bandiing  Keberatan dan banding  Pembukuan, pemeriksaan, dan  Pembukuan, penyidikan pemeriksaan, dan penyidikan  Sengketa dalam Perpajakan dan  Sengketa dalam penyelesaiannya Perpajakan dan penyelesaiannya  Sanksi perpajakan  Sanksi perpajakan

Metode

Media

Alokasi

Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.

Buku teks, White board, proyektor .

1xp


Buku teks, UU KUP, White board, proyektor ..

2xp

3

3

4

Pajak Penghasilan (umum)  Subjek pajak  Objek pajak penghasilan  Objek pajak penghasilan BUT  Pengurangan penghasilan  Tarif PPh, PKP  Pelunasan PPh Pajak Penghasilan Final  PPh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu  PPh final psl 4 ayat (2)  PPh final psl 15  SPT masa dan bukti pemotongan

5

Pajak Penghasilan Pasal 21  Pemotong pajak penghasilan psl 21  Hak dan kewajiban pemotong pajak  WP PPh psl 21  Hak dan kewajiban WP  Objek PPh psl 21  Penghasilan yang dipotong PPh psl 21 final  Penghasilan yang PPh psl 21 ditanggung pemerintah  Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21

6

Pajak Penghasilan Pasal 21 (lanjutan)  Menghitung PPh psl 21  Tarif dan dasar pengenaan PPh psl 21  Tata cara penghitungan pemotongan PPh psl

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Subjek pajak  Objek pajak penghasilan  Pengurangan penghasilan  Tarif PPh  PKP  Pelunasan PPh Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  PPh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu  PPh final psl 15  PPh final psl 4 ayat (2) UU PPh  SPT masa dan bukti pemotongan Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Pemotong pajak penghasilan psl 21  Hak dan kewajiban pemotong pajak  WP PPh psl 21  Hak dan kewajiban WP  Objek PPh psl 21  Penghasilan yang dipotong PPh psl 21 final  Penghasilan yang PPh psl 21 ditanggung pemerintah  Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Tarif dan dasar pengenaan PPh psl 21 Mahasiswa mampu menghitung PPh psl 21


Buku teks, UU PPh, White board, proyektor .

1xp


Buku teks, UU PPh, White board, proyektor

1xp


Buku teks, UU PPh, Contoh kasus White board, proyektor

1xp

Kuliah mimbar, latihan kasus.


1xp

4

7

21 Pajak Penghasilan Pasal 21 (lanjutan)  Teknik penghitungan dan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21  Kasus

8

Pajak Penghasilan Pasal 22  Pemungut pajak  Kegiatan yang dikenakan PPh psl 22  Kegiatan yang tidak dikenakan PPh psl 22  Saat terutangnya PPh psl 22  Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh psl 22  Sifat pemungutan  Tarif dan dasar pemungutan  Menghitung PPh psl 22  Contoh penghitungan  SPT masa dan bukti pemotongan

9

Pajak Penghasilan Pasal 23  Pemotong PPh psl 23  Penerima penghasilan yang dipotong PPh psl 23  Penghasilan yang dikenakan PPh psl 23  Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh psl 23  Tarif dan penghitungan PPh psl 23  Contoh penghitungan

Mahasiswa mampu:  Melakukan pengisian SPT tahunan PPh psl 21  Memahami pemungutan PPh psl 21  Melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh psl 21 masa Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Pemungut pajak  Kegiatan yang dikenakan PPh psl 22  Kegiatan yang tidak dikenakan PPh psl 22  Saat terutangnya PPh psl 22  Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh psl 22  Sifat pemungutan  Tarif dan dasar pemungutan  Menghitung PPh psl 22  Contoh penghitungan  SPT masa dan bukti pemotongan Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Pemotong PPh psl 23  Penerima penghasilan yang dipotong PPh psl 23  Penghasilan yang dikenakan PPh psl 23  Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh psl 23  Tarif dan penghitungan PPh psl 23

Kuliah mimbar, latihan kasus.


1xp

Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas, latihan kasus.


1xp



1xp

5

 Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh psl 23  SPT masa dan bukti pemotongan

10

11

12

 Contoh penghitungan  Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh psl 23 SPT masa dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal Mahasiswa mampu 24 memahami dan menjelaskan mengenai:  Permohonan kredit pajak luar negeri  Permohonan kredit pajak luar negeri  Penggabungan penghasilan  Penggabungan penghasilan  Penentuan sumber penghasilan  Penentuan sumber penghasilan  Besaran kredit pajak yang diperbolehkan  Besaran kredit pajak yang diperbolehkan  Pengurangan/pengemb alian PPh Luar negeri  Pengurangan/pengemb alian PPh Luar negeri Pajak Penghasilan Pasal Mahasiswa mampu 25 memahami dan menjelaskan mengenai:  Menghitung angsuran bulanan  Menghitung angsuran bulanan  Menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan  Menghitung angsuran sebelum batas waktu PPh untuk bulan-bulan penyampaian SPT sebelum batas waktu tahunan PPh penyampaian SPT tahunan PPh  Menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila  Menghitung angsuran dalam tahun berjalan PPh pasal 25 apabila diterbitkan SKP tahun dalam tahun berjalan pajak yang lalu diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu  PPh psl 25 dalam halhal tertentu  PPh psl 25 dalam halhal tertentu  Penyetoran dan pelaporan PPh psl 25  Penyetoran dan pelaporan PPh psl 25  PPh psl 25 bagi WP yang bertolak ke LN  PPh psl 25 bagi WP yang bertolak ke LN Pajak Penghasilan Pasal Mahasiswa mampu 26 memahami dan menjelaskan mengenai:  Pemotong PPh psl 26  Pemotong PPh psl 26  Penghasilan yang dipotong PPh psl 26  Penghasilan yang dipotong PPh psl 26  Tarif dan penghitungan PPh psl 26  Tarif dan penghitungan PPh psl 26  Sifat pemotongan,



1xp



1xp



1xp

6

penyetoran dan pelaporan PPh psl 26 13

Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah  Dasar hukum  Barang kena pajak  Jasa kena pajak  Penyerahan BKP  Objek PPN  PPn BM  Dasar pengenaan pajak  Tarif  Mekanisme pengenaan PPN & PPn BM

 Sifat pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh psl 26 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai:  Dasar hukum  Barang kena pajak  Jasa kena pajak  Penyerahan BKP  Objek PPN  PPn BM  Dasar pengenaan pajak  Tarif Mekanisme pengenaan PPN



V. Pendekatan Pembelajaran a) Pendekatan : proses, ekspositori, b) Metode : kuliah, tanya jawab, diskusi kelas, pemecahan masalah/kasus. c) Tugas : artikel ilmiah, makalah, tugas kelompok, pemecahan kasus. d) Media : portofolio, fotokopi dokumen otentik dari berbagai sumber, OHP, Dan LCD/Power Point VI. Evaluasi dan Kriteria Penilaian Penilaian atas prestasi mahasiswa didasarkan pada kehadiran, aktivitas, diskusi, tugastugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. a) Sikap : kehadiran perkuliahan (lebih dari 80%), interaksi di dalam kelas, diskusi: 10 %. b) Proses : tugas mandiri, terstruktur, portofolio: 25 %. c) UTS : Tes tulis tengah semester 25% d) UAS : Tes tulis akhir semester 40 %. e) Tugas : tes tulis, portofolio (tugas mandiri dan kelompok), karya ilmiah (artikel, makalah, dan proposal) VII. Rujukan Siti Resmi. 2014. Perpajakan teori dan kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

1xP

7

. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Direktorat Jendral Pajak, 2009 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN AR RANIRY

Recommend Documents