FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

AKADEMIKA; Vol. 15. No.1 Februari 2017

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YONGKY RAMADAN Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang [email protected] In this study, the factors to be studied are the total population, the number of industrial and Gross Domestic Product which is suspected to have an influence on the reception of advertisement tax. This study aims to determine the effect of the total population, the number of industrial and Gross Domestic Product partially on tax revenue billboard in Malang regency. This study population is the total population, the number of industrial, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and advertisement tax acceptance in Malang district in 2009-2013. The research sample is the population in this study. This research is a quantitative research. Data collection through the documentation. Analysis of the data used in this research is multiple regression analysis to examine the effect of independent variables on the dependent variable. The results of the study can be seen the number of people affect the billboard tax revenue, the number of industry influence the advertising tax receipts, Gross Domestic Product has no effect on the acceptance of the advertisement tax. Keywords: Population, Industry, Gross Domestic Product, advertisement tax acceptance and transparency.

Pendahuluan Realisasi penerimaan pajak reklame di kabupatenMalangsepanjangtahun 2009 sampai 2013 telah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 ke 2010 mengalami peningkatan sebesar 10,48% dan tahun 2011 meningkat pula sebesar 10,63%. Namun, pada tahun 2012 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar -8,79%. Kemudian pada tahun 2013 penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 5,98%. Selain itu, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame kabupaten Malang sepanjang tahun 2009-2013 telah berhasil mencapai target yang dianggarkan. Namun, kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah kabupaten Malang sepanjang tahun 2009 sampai 2013 masih cukup kecil. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah dalam kurun waktu 2009-2013hanya sebesar 4,13%. Realisasi penerimaan pajak reklame tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan dari beberapa teori dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang menganalisis pajak secara umum dan pajak daerah secara khusus

memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Kondisi perekonomian yang baik akan menciptakan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih bagus serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Musgrave (1993:110) menyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. Menurut Sutrisno(2002:23)Minat untuk memasang reklame antara lain ditentukan oleh seberapa besar kepentingan orang/badan untuk berkepentingan dengan pemasangan produk

Faktor-faktor yang MempengaruhiPenerimaan Pajak Reklame dan Transparansi Pengelolaan…

48


barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan dengan pemasangan reklame adalah produsen barang dan jasa yang merupakan objek pajak, sehingga dasar pengenaan pajaknya dapat didekati dengan seberapa banyak produsen barang dan jasa yang ada, walaupun tidak semua produsen memasang reklame. Menurut Siahaan (2005:329) dituliskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan jumlah industri suatu daerah akan meningkatkan penerimaan pajak reklame daerah tersebut.Jadi, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, maka diambil beberapa faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame yaitu jumlah penduduk, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, semangat transparansi menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Selain itu, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik guna terwujudnya good governance. Menurut Haris (2005:57) Transparansi adalah terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan dapat memberikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di daerahnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame yaitu jumlah penduduk. Banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi

agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula meningkatkan objek pajak reklame. Selain dipengaruhi oleh jumlah penduduk, penerimaan pajak reklame di suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah industri.Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat.Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat. Produk Domestik Regional Bruto juga mempengaruhi penerimaan pajak reklame di suatu daerah.Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Malang dalam kurun waktu 2009-2013 selalu mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan yang berbeda-beda. Pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak reklame yang berlaku di Indonesia yaitu diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.Kebijakan pajak


49


daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sumber penerimaan daerah tersebut dapat dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Produk domestik Regional Bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Jika dihubungkan dengan good governance maka undang-undang ini mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan tata kelola yang baik, jelas bahwa undang-undang ini mengatur pemerintah daerah untuk mengaplikasikan good governance dalam proses kinerja pengelolaan keuangan. Penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan dari beberapa teori dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang menganalisis pajak secara umum dan pajak daerah secara khusus memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Kondisi perekonomian yang baik akan menciptakan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih bagus serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Menurut Musgrave (1993:110) dituliskan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. untuk

Menurut Sutrisno (2002:23)Minat memasang reklame antara lain

ditentukan oleh seberapa besar kepentingan orang/badan untuk berkepentingan dengan pemasangan produk barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan dengan pemasangan reklame adalah produsen barang dan jasa yang merupakan objek pajak, sehingga dasar pengenaan pajaknya dapat didekati dengan seberapa banyak produsen barang dan jasa yang ada, walaupun tidak semua produsen memasang reklame. Menurut Siahaan (2005:329) dituliskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan jumlah industri suatu daerah akan meningkatkan penerimaan pajak reklame daerah tersebut. Jadi, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, maka diambil beberapa faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten Malang yaitu jumlah penduduk, jumlah industri dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris.Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah Produk Domestik Regional Bruto dan penerimaan pajak reklame di kabupaten Malang.Data yang diambil terbatas tahun 2009 sampai dengan 2013.Untuk melihat apakah jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Method).

Temuan Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan seluruh uji asumsi klasik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memenuhi uji asumsi klasik, sehingga bisa dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak reklame. Untuk memudahkan dalam analisis, maka


50


dipergunakan program computer yaitu SPSS versi 19.00 for windows. Berdasarkan hasil olah data tersebut, maka hasil uji regresi linier berganda dipaparkan sebagai berikut. Tabel 1.Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standard ized Coefficie nts

Model

B

Std. Error

1

(Constant)

10,142

,643

Log_X1

,780

,099

,758

7,892

,000

Log_X2

,726

,304

,503

3,684

,000

Log_X3

-,113

,069

-,160

-1,624 ,116

a. Dependent Log_Y

Beta

T

Sig.

15,778 ,000

Variable:

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut. LogY= 10,142 + 0,780LogX1 + 0,726LogX2 – 0,113LogX3 + e

Interpretasi dari persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut. 1) b0 = 10,142 adalah bilangan konstan, apabila variabel bebas LogX1 , LogX2 , LogX3 sama sekali tidak mempengaruhi atau sama dengan nol, maka LogY = 10,142. 2) b1 = 0,780 adalah besar koefisien regresi variabel LogX1 yang berarti hubungan LogX1 dengan LogY adalah positif, atau setiap kenaikan variabel LogX1 akan berpengaruh meningkatnya variabel LogY = 0,780. 3) b2 = 0,726 adalah besar koefisien regresi variabel LogX2 yang berarti hubungan LogX2 dengan LogY adalah positif, atau setiap kenaikan variabel LogX2 akan berpengaruh meningkatnya variabel LogY = 0,726. 4) b3 = -0,113 adalah besar koefisien regresi variabel LogX3 yang berarti hubungan LogX3 dengan LogY adalah negatif, atau setiap kenaikan variabel LogX3 akan berpengaruh menurunnya variabel LogY = -0,113.

Berdasarkan tabel 1, nilaisignifikansi tdalam output SPSS pada masing-masing pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 1) Nilai signifikansi t dari jumlah penduduk = 0,00. Nilai signifikansi ttersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, sehingga H01 ditolak. 2) Nilai signifikansi t dari jumlah industri= 0,00. Nilai signifikansi t tersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa jumlah industrimemiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, sehingga H02 ditolak. 3) Nilai signifikansi t dari Produk Domestik Regional Bruto= 0,116. Nilai signifikansi t tersebut berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, sehingga H03 tidak dapat ditolak. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Reklame ditinjau dari Prinsip Transparansi Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.Peningkatan jumlah penduduk di kabupaten Malang menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak reklame, sehingga penerimaan pajak reklame juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari paparan data penelitian mengenai jumlah penduduk di kabupaten Malang dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 telah mengalami fluktuasi, begitu pula penerimaan pajak reklame di kabupaten Malang juga mengalami fluktuasi, sehingga ketika jumlah penduduk mengalami peningkatanmaka memungkinkan penduduk produktif untuk melakukan kegiatan atau usaha yang akan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat melalui media reklame, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan pajak reklame. Semakin banyaknya partisipasi masyarakat membayar reklame, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai pengelolaan pajak reklame tersebut, sehingga kewajiban pemerintah daerah wajib menginformasikan


51


pengelolaan keuangan daerah secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada masyarakat. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk memberikan keterbukaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan maupun kinerja keuangan pemerintah dapat diawasi oleh pihak legislatif.Adanya transparansi diharapkan dapat menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan profil daerah dan paparan data penelitian transparansi di DPPKA kabupaten Malang, saat ini di kabupaten Malang telah menyediakan berbagai media sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan baik dalam media cetak maupun website dan papan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah kabupaten Malang. Adanya tansparansi tersebut memudahkan masyarakat untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah, membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurmayasari (2010) dan Puspitaningsih (2013) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.Persamaan penelitian ini dengan Nurmayasari (2010) dan Puspitaningsih (2013) yaitu menggunakan variabel yang sama yaitu jumlah penduduk yang diukur dalam satuan jiwa dan penerimaan pajak reklame dalam satuan rupiah. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji penerimaan pajak reklame ditinjau berdasarkan prinsip transparansi sedangkan penelitian Nurmayasari (2010) dan

Puspitaningsih (2013) tidak mengkaji prinsip transparansi. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Reklame ditinjau dari Prinsip Transparansi Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.Dalam ilmu marketing terdapat bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Oleh karena itu objek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas dan penerimaan daerah pun meningkat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan paparan data penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah industri di kabupaten Malang dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 telah mengalami fluktuasi, begitu pula penerimaan pajak reklame dikabupaten Malangjuga mengalami fluktuasi, sehingga ketika jumlah industri meningkat, maka akan semakin meningkat pula perusahaan atau industri yang memperkenalkan produk barang atau jasa mereka kepada masyarakat melalui jasa reklame. Peningkatan variasi produk barang atau jasa yang tersedia akan membuat objek pajak reklame semakin banyak, sehingga penerimaan pajak reklame pun meningkat, begitu pula kebutuhan para pemilik industri untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan pajak reklame akan meningkat, sehingga pemerintah daerah wajib menginformasikan pengelolaan keuangan daerah secara mudah dan dapat langsung diakses serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan profil daerah dan paparan data penelitian transparansi di DPPKA kabupaten Malang, saat ini di kabupaten Malang telah menyediakan berbagai media sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan baik dalam media cetak maupun website dan papan informasi, sehingga


52


masyarakat khususnya para pemilik industri dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah masing-masing daerah tersebut guna menilai dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pemilik industri untuk melihat kebijakankebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah baik mengenai pembangunan infrastruktur maupun ketetapan tarif pajak guna melihat potensi industri yang dapat dikembangkan di suatu daerah dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka, sehingga para pemilik industri tertarik memperluas industrinya ke daerah yang berpotensi tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurmayasari (2010) dan Istianto (2011) yang menemukan bahwa bahwa jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitianNurmayasari (2010) dan Istianto (2011) yaitu variabel jumlah industri yang diukur dalam bentuk unit dan penerimaan pajak reklame diukur dalam satuan rupiah. Selain itu, daerah penelitian yang digunakan sebagai sampel penelitian sama-sama merupakan daerah yang merupakan kawasan perindustrian.Perbedaannya, penelitian ini mengkaji penerimaan pajak reklame ditinjau berdasarkan prinsip transparansi sedangkan penelitian Nurmayasari (2010) dan Istianto (2011) tidak mengkaji prinsip transparansi. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Reklame ditinjau dari Prinsip Transparansi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Brutotidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Pengeluaran untuk pemanfaatan jasa reklame kabupaten Malang tidak terlalu tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB kabupaten Malang yang tinggi, namun kenyataannya nominal penerimaan pajak reklame kabupaten Malang bukan merupakan penerimaan pajak daerah yang memiliki total paling tinggi dibandingkan pajak daerah yang lain. Penerimaan pajak daerah paling tinggi di kabupaten

Malangdicapai oleh pajak penerangan jalan.Hal tersebut terlihat bahwa pengeluaran untuk pemanfaatan pajak daerah paling banyak dikeluarkan untuk membayar pajak penerangan jalan bukan pajak reklame. PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, namun kewajiban pemerintah daerah untuk menginformasikan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya mengenai pengelolaan pajak reklame secara mudah dan dapat diakses langsung tetap menjadi prioritas utama dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundangundangan. Sehingga pemerintah daerah wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya mengenai pengelolaan pajak reklame secara mudah dan dapat diakses langsung guna dijadikan sebagai bahan informasi untuk melihat kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan melihat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya yaitu anggaran dalam bidang infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto pada suatu daerah. Berdasarkan profil daerah dan paparan data penelitian transparansi di DPPKA kabupaten Malang, saat ini di kabupaten Malang telah menyediakan berbagai media sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan.Transparansi di kabupaten Malang sudah dimaksimalkan pelaksanaannya, namun belum menjadi fokus utama dalam bagian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, karena sampai saat ini belum ada update informasi terbaru untuk mendapatkan laporan dan data atas kinerja keuangan di kabupaten Malang. Adanya tingkat kebutuhan masyarakat akan informasi yang rendah menyebabkan publikasi atas laporan dan


53


pencapaian target keuangan tidak menjadi hal utama dalam tata kelola yang baik, meskipun saat ini di DPPKA kabupaten Malang telah menyediakan berbagai media, sarana dan prasarana yang memudahkan untuk proses publikasi kepada masyarakat luas. Sejauh ini pemerintah kabupaten Malang mengupayakan ketersediaan informasi penyelenggaraan kepemerintahan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah aksesnya. Pelaksanaan transparansi DPPKA kabupaten Malang yang belum optimal, memberikan dampak kurang tersosialisasikannya pertanggungjawaban dan pencapaian atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan amanah serta kewenangannya, sehingga masyarakat kurang bisa menilai dan mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nurmayasari (2010) dan Istianto (2011) yang menemukan bahwa bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Pada penelitian ini menunjukkan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, dikarenakan populasi dan sampel yang digunakan berbeda dengan penelitian Nurmayasari (2010) dan Istianto (2011), tahun periode yang digunakan juga berbeda, serta kondisi perekonomian sampel daerah yang berbeda. Selain itu, dikarenakan pengeluaran untuk pemanfaatan jasa reklame di kabupaten Malang tidak terlalu tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya nilai PDRB masing-masing daerah tersebut, namun kenyataannya nominal penerimaan pajak reklame masing-masing daerah tersebut bukan merupakan penerimaan pajak daerah yang memiliki total penerimaan paling tinggi dibandingkan pajak daerah yang lain dan semakin meningkatnya PDRB di kabupaten Malang, tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak reklame pula.

Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1) Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Peningkatan jumlah penduduk di kabupaten Malang menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak reklame, sehingga penerimaan pajak reklame juga meningkat. 2) Jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Bertambahnya jumlah industri di kabupaten Malang yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas dan penerimaan daerah pun meningkat. 3) Produk Domestik Regional Brutotidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini dapat dilihat dari paparan data dan hasil penelitian bahwa di kabupaten Malang, prinsip transparansi belum menjadi fokus utama dalam bagian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, karena sampai saat ini belum ada update informasi terbaru untuk mendapatkan laporan dan data atas kinerja keuangan di kabupaten Malang melalui website.

Daftar Referensi Amri, Isal. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam AbdulHalim& T. Damayanti(Eds.), Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah (hlm 23-27).UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Anonim, 2013.Kabupaten Malang Dalam Angka.Badan Pusat Satatistik Kabupaten Malang. Bappenas. 2007. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press: Jakarta. Istianto, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Semarang Tahun 2000 – 2009. (Online),(eprints.undip.ac.id/29391), diakses tanggal 01 April 2015. Khasanah, Mufidhatul. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadapPembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta.Buletin Ekonomi, 9(1):


54


hlm.2, (Online), (eprints.upn.ac.id), diakses tanggal 01April 2015. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. CVAndi Offset: Yogyakarta. Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah dalam Desentralisasi Fiskal Menuju Indonesia Baru. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Mohammad, Khusaini. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang. Muhammad, Khusaini. 2006. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang.

Puspitaningsih, S. R. 2013.Analisa Penerimaan Pajak Reklame Kota Malang.(Online), (jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/.../ 535/478), diakses 01 April 2015. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Sutrisno. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Semarang. (Online), (undip.ac.id), diakses tanggal 03 April 2015. Tarigan, Robinson M.R.P. 2009.Ekonomi Regional Teori & Aplikasi.PT.Bumi Aksara: Jakarta. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 34.Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Musgrave, 1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima. Erlangga: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Daerah TentangPajak dan Retribusi Daerah.

Nurmayasari, Dini. 2010. Analisis Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Semarang.(Online), (http://ejurnal .fisip.untirta.ac.id/index .php/JAP/article/download/68/59), diakses 03 April 2015.

Wahyuni, E.D. 2007. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Potret dari Pertanggungjawaban Administratif dan Politik dalam Abdul Halim& T.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Damayanti(Eds.), Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah (hlm 51-67). UPP STIM YKPN: Yogyakarta.


55

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents