FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya)

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya) Syayyidah Alifah [email protected] Wahidahwati Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT This study aimed to examine the effect of budget planning, the system of internal control, financial control, quality of human resources and utilization of information technology to the value of financial reporting information. The problem in this research is to determine whether the indicators of these variables influence or not the value of financial reporting information. The sample of this study were employees of the State University of Surabaya PK BLU based on criteria specified by the researcher. Data were taken from questionnaires distributed to the respondents. The variables used in this study consists of the dependent variable and the independent variables. The independent variable is the Budget Planning (PA), Internal Control System (PI), the Financial Supervision (PK), Quality of Human Resources (SDM) and Utilization of Information Technology (TI) while the dependent variable is the Value of Financial Reporting Information (Nif). Data were analyzed using multiple linear regression analysis. Results indicate that the budget planning, the system of internal control, financial control and utilization of information technology has positive influence on the value of financial reporting information, while the variable quality of human resources has no effect on the value of financial reporting information. Keywords: Value of financial reporting information, budget planning, the system of internal control, financial control, quality of human resources and utilization of information technology. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah indikator dari variabel-variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sampel dari penelitian ini adalah pegawai PK BLU Universitas Negeri Surabaya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah Perencanaan Anggaran (PA), Sistem Pengendalian Intern (PI), Pengawasan Keuangan (PK), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Nif). Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Kata kunci : Nilai informasi pelaporan keuangan, perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

PENDAHULUAN Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat besar. Untuk itu diperlukan konsep penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal yang dikenal dengan Good University Governance (GUG). Menurut Wijatno (2009) terdapat lima prinsip Good University Governance


2 (GUG) yaitu, (1) transparansi, (2) independensi, (3) responsibilitas, (4) independensi, dan (5) keadilan. Mayoritas perguruan tinggi merupakan satker yang bernaung di bawah Kemendikbud. Selain perguruan tinggi, Kemendikbud juga membawahi satker yang lain. Baik atau tidaknya kualitas kinerja Kemendikbud yang salah satunya dapat dilihat dari opini audit BPK tergantung dari kualitas kinerja tiap satker yang bernaung dibawahnya. Hasil opini audit BPK terhadap laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 dan 2011 adalah Disclaimer. Hasil opini tersebut menunjukkan ada kemerosotan akuntabilitas dibandingkan dengan opini audit BPK tahun 2009 yaitu WDP, Siaran Pers BPK RI (29 Mei 2012). Hasil opini audit BPK atas laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 dan 2011 yang menghasilkan Disclaimer bukan semata mata disebabkan oleh rendahnya kualitas kinerja dari Kemendikbud, melainkan karena satker-satker dibawahnya termasuk perguruan tinggi. Sumber dari kemerosotan akuntabilitas yang paling besar adalah pada lembaga dibawah Kemendikbud yang memiliki PNBP terbesar yaitu perguruan tinggi. Nilai informasi pelaporan keuangan menunjukkan fakta bahwa pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih belum optimal dan akuntabel. Menurut penelitian Muhi (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas birokrasi publik dan tata kelola yang baik (good governance dan good corporate governance) telah menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi Indonesia ke depan, tercakup didalamnya adalah bidang pendidikan. Oleh karenanya, berbicara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan pelayanan publik, hal inilah yang menimbulkan perlunya akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik di lembaga pendidikan. Good University Governance (GUG) muncul sebagai suatu sistem nilai yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perguruan tinggi, apalagi dengan perubahan status perguruan tinggi dari satker biasa kemudian menjadi pola PK-BLU. Perubahan status tersebut tentunya membawa tantangan baru, salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream adalah konsep Good University Governance (GUG). Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu Good Corporate Governance (GCG). Hal ini sangat penting untuk bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan entitas yag baik dan bagaimana seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Secara kelembagaan, BLU merupakan instansi pemerintah yang tidak terpisahkan dari kementerian negara/lembaga induknya. BLU merupakan agensi dari menteri/pimpinan lembaga induknya dalam kerangka pencapaian program kementerian negara/lembaga. Dalam hubungan keagenan ini menteri/pimpinan lembaga (principal) membuat suatu kontrak, termasuk di dalamnya pendelegasian wewenang, dengan BLU (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Dalam konteks yang lebih luas principal dari BLU adalah publik/masyarakat, sehingga tuntutan atas accountability pengelolaan BLU semakin besar. Pada tanggal 27 Februari tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KMK.05/2009, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah resmi berubah status menjadi PK-BLU (Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) Unesa. Risiko yang perlu diantisipasi oleh Unesa yang menerapkan PK-BLU ialah bahwa perguruan tinggi yang tidak dikelola secara profesional dan kurangnya komitmen dari seluruh sivitas akademika dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Di pihak lain, Unesa perlu segera mejadi lembaga otonomi, karena dengan PK-BLU perbaikan manjemen keuangan dan peningkatan kinerja semua unit kerja merupakan modal awal untuk menjadi Perguruan Tinggi otonomi yang menjunjung tinggi kualitas akademik.


3 Perubahan pola pengelolaan keuangan Unesa menjadi pola PK-BLU (pengelolaan keuangan badan layanan umum) membawa dampak positif dalam bidang administrasi dan keuangan. Dengan PK-BLU asas transparansi dan akuntabilas menjadi lebih terukur, komitmen audit dan manajemen mutu menjadi semakin kuat dan akan terus diperkuat sehingga nantinya diharapkan bisa mendapatkan penilaian yang semakin baik. Penelitian Setiawan (2013)menyatakan bahwa BLU sebagai agensi yang melaksanakan tugas stewardship dari publik/masyarkat (last resort principal), memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya tersebut. Laporan tahunan yang mengintegrasikan laporan kinerja dan laporan keuangan audited merupakan mekanisme yang ideal sebagai sarana pertanggungjawaban kepada principal. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Arfianti, 2011). Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Rosalin dan Kawedar, 2011). Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 pasal 28 ayat 2, menjelaskan bahwa tata cara penyusunan ikhtisar kinerja operasional dan pengintegrasiannya dengan laporan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam rerangka konseptual akuntandi pemerintah antara lain : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Menurut Effendi (2003) sebagai lembaga sosial yang secara tradisional bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, PTN adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan sosial untuk perubahan globalisasi. Dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan baru yang berbasis teknologi informasi, bioteknologi, serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya menuntut PTN untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Konsekuensinya, PTN harus mengikuti perubahan. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin global dan kompleks tersebut, PTN memerlukan pendanaan dalam rangka membiayai operasional pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pendanaan PTN diharapkan bisa dijalankan sesuai dengan asas good university governance yang mengandung prinsip transparansi dan akuntabilitas


4 publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu instrumen pertanggungjawaban, yaitu anggaran dan akuntansi. MenurutAmirya et al (2011) implikasi atas hasil penelitian tersebut berkaitan dengan paradigma aktor-aktor yang melaksanakan pengembangan sistem anggaran dan akuntansi BLU di lingkup Universitas Brawijaya (UB). Pengembangan ini dimaknai sebagai bentuk pemenuhan legitimasi semata yang terjadi mulai dimaknai sebagai bentuk upaya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan legitimasi semata. Selain diperlukan instrumen pertanggungjawaban berupa anggaran dan akuntansi, tentunya diperlukan faktor faktor lain untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Menurut penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian Indrawati et al (2008) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Armando (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern dan semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perencanaan anggaran, sistem pengendalia iintern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilaiinformasi pelaporan keuangan. TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Keagenan (Agency Theory) Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi.Teori keagenan merupakan teori utama (grand theory)atas penerapan akuntabilitas publik oleh instansi dalam kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1976) ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dengan pemegang saham (shareholder)dan konflik tersebut menjadi pemicu perhatian manajemen (Wayan, 2010). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Secara kelembagaan, BLU merupakan instansi pemerintah yang tidak terpisahkan dari kementerian negara/lembaga induknya. BLU merupakan agensi dari menteri/pimpinan


5 lembaga induknya dalam kerangka pencapaian program kementerian negara/lembaga. Dalam hubungan keagenan ini menteri/pimpinan lembaga (principal) membuat suatu kontrak, termasuk di dalamnya pendelegasian wewenang, dengan BLU (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Dalam konteks yang lebih luas principal dari BLU adalah publik/masyarakat, sehingga tuntutan atas accountability pengelolaan BLU semakin besar. Untuk mengurangi agency problem dalam hubungan keagenan (asymetri information dan conflict of interest), sekaligus sebagai wujud accountability BLU kepada principal, maka BLU merupakan sarana pertanggungjawaban agen, principal dapat mengukur dan menilai sekaligus mengawasi kinerja agensi serta sejauh mana agensi telah bertindah untuk pencapaian program principal. Dalam kaitannya dengan nilai informasi pelaporan keuangan, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder, membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan di instansi BLU. Kecenderungan dari pihak manajemen BLU yang menginginkan keuntungan pribadi, akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, peran dari satuan pengendalian intern, peran pengawasan keuangan, pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi BLU. Manajemen instansi merupakan pegawai yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola segala set negara. Oleh karena itu BLU merupakan instansi milik pemerintah, BLU mendapat bantuan dana pengelolaan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, manajemen BLU merupakan salah satu agen dari pemerintah yang dipercaya untuk mengelola aset dan keuangan negara, agar tercipta suatu tujuan dari BLU tersebut secara efektif dan efisien. Ketika manajemen mampu menempatkan diri sebagai agen yang baik, maka sudah tentu Good Corporate Governance dalam hal ini Good University Governance dapat tercapai. Good University Governance (GUG) Menurut Wijatno (2009) secara sederhana Good University Governance (GUG) dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses governance pada intitusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum.Good University Governance merupakan suatu konsep yang menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari good governance masih relevan untuk diterapkan dalam konsep good university governance. Dalam penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-prinsip partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Yang berbeda adalah nilai dan tujuan yang menjiwainya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujun dasar pendidikan tinggi. Selain itu, perbedaan lain adalah dalam hal stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan perguruan tinggi.


6 Setelah era reformasi tahun 1998 yang diikuti dengan diterimanya IMF sebagai lembaga donor di Indonesia, wacana good governance mulai mengemuka. Bersamaan dengan itu, cukup banyak persyaratan yang diajukan oleh IMF dalam menyalurkan pinjamannya. Salah satunya adalah otonomi perguruan tinggi.Pemerintah kemudian menawarkan status Badan Hukum Milik Negara pada lima perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dinilai sudah cukup siap untuk mengadopsi status tersebut. Tawaran yang diajukan mencakup otonomi yang lebih luas dalam hal penentuan kebijakan akademik bagi PTN-PTN tersebut. Pelaporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Menurut Baridwan (1997) dalam Septiani (2005) laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntasi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo, 2009). Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan nonfinansial. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasi dari laporan sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun demikian, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan nonmoneter, seperti pertimbangan sosial dan politik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Menurut Bastian (2010) tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Nilai informasi tidak mudah untuk dinyatakan dengan ukuran yang bersifat kuantitatif. Namun, nilai informasi dapat dijelaskan menurut skala relatif. Misalnya, jika suatu informasi dapat menghasilkan hal yang mengurangi ketidakpastian bagi pengambilan keputusan, maka nilai informasinya tinggi (Sutabri, 2003). Menurut Wahyono (2004) dalam Harifan (2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi pelaporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam


7 hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemeritah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Pentingnya Anggaran Sektor Publik Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut : (1) merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, (2) menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis lima tahunan tersebut. RBA juga menganut pola anggaran yang fleksibel (flexible budget) dengan persentase ambang batas tertentu. Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga (BPKP, 2008). Sistem Pengendalian Intern Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Sedangkan Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut : (1) sistem dan prosedur akuntansi (2) otorisasi (3) formulir, dokumen dan catatan (4) pemisahan tugas. Pengawasan Keuangan Menurut Santosa dan Pambelum (2008) Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Bila pengertian pengawasan tersebut diterapkan terhadap pengawasan keuangan negara, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pcngelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara, maka pengertian pengawasan keuangan negara diihat dari segi komponen anggaran negara dapat pula dinyatakan sebagai berikut: pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaanpenerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan sumber daya manusia yang mampu


8 memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Pemanfaatan Teknologi Informasi Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mendefinisikan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Menurut Wilkinson et al., (2000) teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), elektronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat, Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum (2010). Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna. Pemanfaatan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Badan Layanan Umum (BLU) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, Badan Layanan Umum, yag selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Bab XII tentang pengelolaan keuangan BLU pasal 68, Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut BPKP (2008) BLU


9 menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan BLU Menurut hasil penelitian Asmoko (2006) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja pada Pemerintah Daerah. Menurut hasil penelitian Amirya et al (2011) bahwa paradigma aktor-aktor yang melaksanakan pengembangan sistem anggaran dan akuntansi BLU di lingkup Universitas Brawijaya dimaknai sebagai bentuk pemenuhan legitimasi semata yang terjadi mulai dimaknai sebagai bentuk upaya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan legitimasi semata.Hasil penelitian Rosmawati (2011) menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan pengawasan anggaran, secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di pemerintahan. Hasil penelitian tesebut juga sejalan dengan hasil penelitian Arifin (2012) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintahan, sedangkan menurut hasil penelitian Handayani (2013) menyatakan bahwa partisipassi anggaran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan BLU Menurut hasil penelitian Armando (2013) menyebutkan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah kota Bukittinggi. Menurut hasil penelitian Arfianti (2011) bahwa sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) danIndrawati et al (2013) bahwa kualitas sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. Pengaruh Pengawasan Keuangan dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan BLU Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanan yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan merupakan tahap intergral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan. Menurut hasil penelitian Armando (2011) bahwa penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintahan. Penelitian Armando sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indrawati et al (2013) memperoleh hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh


10 Husna (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hipotesis penelitian ini adalah : H3 : Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan BLU Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Indrawati et al (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Hipotesis penelitian ini adalah : H4 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan BLU Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Rosalin dan Kawedar (2011) sejalan dengan penelitian Indrawati et al (2013) yang menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan serta menghasilkan output lainnya lebih tepat waktu (Arfianti, 2011). Hipotesis penelitian ini adalah : H5 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. METODE PENELITIAN Obyek Penelitian Menurut Arikunto (2002) obyek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung dengan membaca tabel-tabel maupun angka-angka yang tersedia. Populasi dalam penelitian ini adalah unit kerja PK-BLU Universitas Negeri Surabaya, yang terdiri dari 2 unit kerja yaitu unit kerja setara fakultas dan unit kerja non fakultas. Unit kerja setara fakultas ada 8 unit dan unit kerja non fakultas ada 20 unit.


11 Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel (sampling method) terhadap responden dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, Sekaran (2003) dalam Indriasari dan Nahartoyo (2008). Dalam penelitian ini, pemilihan sampel penelitian didasarkan pada kriteria sebagai berikut : (1) Pegawai yang melaksanakan fungsi perencanaan anggaran (2) Tim yang menjalankan fungsi satuan pengendalian intern (3) Pegawai yang mengotorisasi dibidang keuangan/tata usaha tiap unit kerja (4) Pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan/akuntansi tiap unit kerja (5) Minimal jenjang pendidikan responden lulusan D3. Berdasarkan tabulasi responden yang memenuhi kriteria sebanyak 77 orang, yaitu Kepala Bagian (Kabag) sebanyak 15 orang, Kepala Sub Bagian (Kasubag) sebanyak 25 orang, Tim Penyusun Perencanaan (TPP) sebanyak 5 orang, Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebanyak 5 orang, Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK/Bendahara Unit Kerja) sebanyak 13 orang, dan Staf Teknis Akuntansi/keuangan sebanyak 14 orang. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 77 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, Tim Penyusun Perencanaan (TPP), Tim SPI, Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK/Bendahara Unit Kerja), dan Staf Teknis Akuntansi pada masing-masing unit kerja. Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menanyakan identitas responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian. Jenis pertanyaan kuesioner pada bagian kedua merupakan pertanyaan dengan skala tanggapan yang berpedoman pada skala likert. Cara pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu antara angka 1 sampai dengan 5 dengan memberi tanda silang (X) yang berhubungan dengan item-item pertanyaan yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi dalam unit kerja. Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Untuk menghindari keraguan responden terhadap berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, maka dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dalam responden akan dijaga kerahasiaannya. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah Perencanaan Anggaran (PA), Sistem Pengendalian Intern (PI), Pengawasan Keuangan (PK), Kualitas sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Nif). Semua instrumen menggunakan skala Likert lima point, dimana poin (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Ragu-Ragu, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai informasi pelaporan keuangan PKBLU Universitas Negeri Surabaya. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan,


12 Suwardjono (2005). Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu (Wilkinson et al. 2000. dalam Indriasari dan Nahartoyo, 2008). Menurut Wahyono (2004) dalam Harifan (2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi pelaporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemeritah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari dan Nahartoyo (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Ragu-Ragu, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Indikator variabel ini adalah keterandalan dan ketepatwaktuan. Variabel Independen Perencanaan Anggaran Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Indikator pengukuran perencanaan anggaran dalam instrumen kuesioner ini adalah proses persiapan penyusunan anggaran, proses penyusunan ringkasan eksekutif dan Bab 1 pendahuluan, proses penyusunan Bab II kinerja unit kerja BLU TA 20xx dan RBA BLU TA 20xx+1, dan proses penyusunan Bab III penutup. Sistem Pengendalian Intern Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Indikator variabel pengendalian intern akuntansi adalah sistem dan prosedur akuntansi, otorisasi, formulir, dokumen, catatan dan pemisahan tugas. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari dan Nahartoyo (2008). Pengawasan Keuangan Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Indikator variabel pengawasan keuangan adalah kemampuan pengawas, independensi, penggunaan kemahiran profesional


13 pengawasan secara sermat dan seksama dan pengendalian mutu. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Santoso dan Pambelum (2008). Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Indikator variabel kualitas sumber daya manusia adalah level of responsibility (deskripsi jabatan) dan kompetensi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari dan Nahartoyo (2008). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat, Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja sevara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Teknik Analisis Data Uji Validitas dan Uji Realibitas Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations), dengan r tabel dengan mencari degree of freedom (df) = N - k, dalam hal ini N adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen penelitian. Jika r hitung > r tabel, dan bernilai positif, maka pertanyaan (indikator) tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan, ketetapan atau keajegan atau konsistensi suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Selain itu untuk menghasilkan kehandalan suatu instrumen atau kuesioner, peneliti haruslah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada responden (Mas’ud, 2004). Peneliti melakukan pengukuran reliabilitas dengan cara one shot, yaitu melakukan pengukuran hanya sekali dan selanjutnya hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain, atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Untuk itu peneliti menggunakan alat bantu program SPSS for windows. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki ditribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2006). Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (nilai korelasi tidak sama dengan


14 nol). Uji multikolinearitas ini dapat dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang menurun dipakai adalah nilia tolerance 0,10 atau nilai VIF 10. Jadi multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance <0,10 atau VIF > 10(Ghozali, 2006). Uji Heterokedastisitas Menurut Ghozali (2006) uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke residual pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik. Pengujian scater plot, model regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas (b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas. Uji Regresi Uji Hipotesis Metode analisis untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan badan layanan umum (BLU) pada Universitas Negeri Surabaya, yaitu perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi,digunakan persamaan umum regresi linier berganda atas enam variabel bebas terhadap variabel tidak bebas model umum regresi berganda yaitu (Gujarati, 1999): NInf = α + 𝛽1 PA + 𝛽2 PI + 𝛽3 PK + 𝛽4 SDM + 𝛽5 TI + 𝜀 Dimana : NInf : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan PK-BLU α : Konstanta β1,2,3,4,5 : Beta Koefisien Regresi PA : Perencanaan Anggaran PI : Sistem Pengendalian Intern PK : Pengawasan Keuangan SDM : Kualitas Sumber Daya Manusia TI : Pemanfaatan Teknologi Informasi 𝜀 : Variabel Residual HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang akan diolah. Uji asumsi klasik bertujuan untuk pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam analisi regresi linier berganda, dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendekati sama dengan kenyataan. Dalam uji asumsi klasik diperoleh hasil sebagai berikut :


15 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmologorov Smirnov (Uji K-S) dengan ringkasan hasil analisi yang disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Dif f erences

Unstandardiz ed Residual 77 .0000000 .13931631 .106 .106 -.052 .928 .355

Mean Std. Dev iat ion Absolute Positiv e Negativ e

Kolmogorov -Smirnov Z Asy mp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated f rom data.

Pada gambar 1 berikut ini akan menyajikan gambar grafik normal P-Plot yang mempunyai pola distribusi. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: NIF 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 1 Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola ditribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Uji Multikolinearitas Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor


16 (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolineritas dapat dilihat tabel 2. Tabel 2 Hasil Uji Multikolineritas Coefficientsa

Model 1

(Constant) PA PI PK SDM TI

Unstandardized Coeff icients B Std. Error -.640 .436 .200 .086 .498 .104 .219 .076 .034 .040 .278 .073

Standardized Coeff icients Beta

t -1.467 2.315 4.766 2.868 .858 3.780

.168 .396 .210 .055 .312

Sig. .147 .023 .000 .005 .394 .000

Zero-order

Correlations Partial

.506 .752 .597 .010 .716

.265 .492 .322 .101 .409

Part .142 .293 .176 .053 .232

Collinearity Statistics Tolerance VIF .717 .545 .700 .933 .554

1.395 1.835 1.429 1.072 1.804

a. Dependent Variable: NIF

Dengan demikian hasil uji multikolineritas variabel independen dapat diringkas sebagaimana disajikan pada tabel 3. Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Multikolineritas Variabel Independen Variabel bebas Perencanaan Anggaran (PA) Sistem Pengendalian Intern (PI) Pengawasan Keuangan (PK) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Nilai Tolerance .717 .545 .700

Nilai VIF

Keterangan

1.395 1.835 1.429

Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas

.933

1.072

Tidak terjadi multikolinieritas

.554

1.804

Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi mempunyai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memilki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen tersebut. Uji Heterokedastisitas Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan masingmasing variabel independen PA, PI, PK, SDM, TI terhadap variabel dependen Nif. Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heteroskedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot Regression Standarized Predicted Value dengan Regression Standarized Residual. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 2.


Scatterplot

17

Dependent Variable: NIF 3

Regression Studentized Residual

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-2

-1

0

1

2

3

4

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil ini dipertegas dengan uji statistik berupa uji Glesjer. Hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas signifikan semua variabel independen diatas tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Analisis Regresi Berganda Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen perencanaan anggaran (PA), sistem pengendalian intern (PI), pengawasan keuangan (PK), kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap variabel dependen adalah nilai informasi pelaporan keuangan (Nif). Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh besarnya konstanta dan dan besarnya koefisien regresi untuk masing-masing variabel diringkas pada tabel 4. Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Variabel Konstanta Perencanaan Anggaran (PA) Sistem Pengendalian Intern (PI) Pengawasan Keuangan (PK) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Koefisien Regresi -0,640 0,200 0,498 0,219 0,034 0,278

Dari tabel diatas dapat dibuat suatu persamaan regresi untuk variabel PA, PI, PK, SDM dan TI terhadap Nif adalah sebagai berikut : Nif = -0,640 + 0,200 PA + 0,498 PI + 0,219 PK + 0,034 SDM + 0,278 TI Uji Goodness of Fit Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian atau kecocokan model sebaran yang diasumsikan, atau ada tidak kecocokan antara frekuensi yang teramati (terobservasi) dengan frekuensi harapan. Sebagaimana pada tabel 5.


18 Tabel 5 Uji Goodness of Fit ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 4.035 1.475 5.510

df 5 71 76

Mean Square .807 .021

F 38.844

Sig. .000a

a. Predictors: (Const ant), TI, SDM, PK, PA, PI b. Dependent Variable: NIF

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan taraf signifikansi (0,05). Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh F hitung sebesar 38,844 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi kecocokan model. Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji R2 merupakan suatu ukuran yang paling penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. sebagaimana pada tabel 6. Tabel 6 Model Summaryb Model 1

R .856a

R Square .732

Adjusted R Square .713

St d. Error of the Estimate .14414

DurbinWat son 1.922

a. Predictors: (Constant), TI , SDM, PK, PA, PI b. Dependent Variable: NIF

Berdasarkan tampilan model summary pada tabel 6, besarnya adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,732. Nilai ini menunjukkan bahwa 73,2% variasi nilai informasi pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yaitu perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan sisanya 26,8% dijelaskan oleh sebab lain diluar model. Uji Koefisien Korelasi (R) koefisien korelasi (R) adalah menggambarkan besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu menggambarkan besarnya hubungan antara variabel PA, PI, PK, SDM dan TI terhadap Nif. Berdasarkan tampilan model summary pada tabel 6 tersebut besarnya koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebesar 0,856 signifikan variabel PA, PI, PK, SDM dan TI mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap variabel Nif. Analisis Parsial (Uji t) Uji t digunakan untuk menguji signifikan atau tidak signifikannya variabel bebas (variabel independen) secara parsial terhadap variabel terikat (variabel dependen). Pengujian ini dilakukan dengan jalan membandingkan nilai signifikansi masing-masing thitung variabel bebas dengan taraf signifikansi 0.05. Sebagaimana Tabel 7.


19 Tabel 7 Hasil Uji t (Parsial) Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients variabel t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -.640 .436 -1.467 .147 PA .200 .086 .168 2.315 .023 PI .498 .104 .396 4.766 .000 PK .219 .076 .210 2.868 .005 SDM .034 .040 .055 .858 .394 TI .278 .073 .312 3.780 .000 Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada tingkat signifikan 0,05 dengan p value sebesar 0,023. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel perencanaan anggaran (PA) berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada taraf signifikan 5% atau dengan kata lain H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada tingkat signifikan 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel sistem pengendalian intern (PI) berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada taraf signifikan 5% atau dengan kata lain H2 diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada tingkat signifikan 0,05 dengan p value sebesar 0,005. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel pengawasan keuangan (PK) berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada taraf signifikan 5% atau dengan kata lain H3 diterima. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada tingkat signifikan 0,05 dengan p value sebesar 0,394. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada taraf signifikan 5% atau dengan kata lain H4 ditolak. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi pada tingkat signifikan 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (TI) berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada taraf signifikan 5% atau dengan kata lain H5 diterima. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hipotesis pertama menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,023 sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode


20 waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 pasal 1 Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja , dan anggaran suatu BLU, mengingat perencanaan anggaran yang baik akan menghasilkan output yang baik. Hasil pengujian hipotesis ini berhasil mendukung penelitian penelitian Asmoko (2006) yang menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja pada Pemerintah daerah. Hasil pengujian ini juga berhasil mendukung penelitian Arifin (2012) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintahan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000 sehingga hipotesis 2 diterima. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Hasil pengujian hipotesis ini berhasil mendukung penelitian Armando (2013) yang menyebutkan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah kota Bukittinggi. Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) dan Indrawati et al (2013) bahwa kualitas sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Menurut penelitian Puspitarini (2012) menyatakan bahwa satuan pengawasan intern berpengaruh positif dalam pencapaian good university governance, jadi semakin baik peran pengendalian intern maka semakin baik pula pencapaian good university governance. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,005 sehingga hipotesis 3 diterima. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Hasil pengujian hipotesis berhasil mendukung penelitian Husna (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis ini juga berhasil mendukung penelitian Armando (2011) bahwa penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh


21 signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintahan. Serta mendukung hasil penelitian Indrawati et al (2013) memperoleh hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan dan pengendalian keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance (Bulutoding, 2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,055 dengan nilai signifikansi 0,394 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi kualitas sumber daya manusia lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis 4 ditolak. Dengan demikian hasil pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hal tersebut mungkin dikarenakan tidak semua staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Surabaya memiliki basic keilmuan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya seorang staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum demi meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian seorang staf maka staf tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Hipotesis kelima menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000 sehingga hipotesis 5 diterima. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Hasil pengujian hipotesis berhasil mendukung hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis juga konsisten dengan hasil penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) dan penelitian Indrawati et al (2013) yang menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan serta menghasilkan output lainnya lebih tepat waktu (Arfianti, 2011).


22

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (H1 = 0,023 < 0,05). Hal ini berarti penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Perencanaan anggaran merupakan bentuk upaya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (H2 = 0,000 < 0,05). Hal ini mengindikasikan semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan, dimana peningkatan pengendalian internal yang tejadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan. Jadi semakin baik pengendalian intern maka semakin baik pula pencapaian good university governance. 3. Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (H3 = 0,005 < 0,05). Hal ini berarti semakin baik penerapan pengawasan keuangan maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan Badan Layanan Umum. Karena pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. 4. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (H4 = 0,394 > 0,05). Hal tersebut mungkin dikarenakan tidak semua staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Surabaya memiliki basic keilmuan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya seorang staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum demi meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian seorang staf maka staf tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya. 5. Pemanfaatan informasi teknologi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (H5 = 0,000 < 0,05). Hal ini berarti teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna atau multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Keterbatasan dan Saran Peneliti menganjurkan agar kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk melanjutkan tingkat pendidikan. Dan tidak hanya itu, namun PK-BLU Universitas Negeri Surabaya harus meningkatkan kinerja dan peran pada masing-masing bagian.


23 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain : 1. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara secara langsung, hanya dengan menyebar kuesioner, sehingga memperbesar kelemahan terkait Level of responsibility. Oleh karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait Level of responsibility. 2. Penelitian ini hanya dilakukan pada sebuah instansi PK-BLU salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Sehingga jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini terbatas. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan dengan banyak instansi yang menggunakan pola PK-BLU sehingga penelitian selanjutnya dapat membuat jumlah populasi dan sampel yang lebih banyak. 3. Penelitian ini hanya melakukan variabel yang terbatas yaitu perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel lainnya yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Amirya, M., A. Djamhuri, dan U. Ludigdo. 2011. Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya : Sebuah Studi Interpretif. Jurnal Akuntansi. Universitas Brawijaya Malang. Arfianti, D., dan W. Kawedar. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Rineka Cipta. Jakarta Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah di Kota Bukittinggi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Asmoko, H. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2. Azhar. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta. Bulutoding, L. 2012. Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance. Jurnal Akuntansi ASSETS Volume 2 No 1. Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Gujarati, D. 1999. Elektronometrik Dasar. Erlangga. Jakarta. Harifan, H. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Husna, F. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan


24 Pemerintah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang). Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Indriasari, D., dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak. Indrawati, Dwi A., M. Djasuli, dan A. Carolina. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang). Jurnal Akuntansi. Universitas Trunojoyo. Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm :Managerial Behaviour agency and Ownership Structure. Journal of Finance Economics 3, PP 305-360. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Jurnal Akuntansi. LIPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Muhi, A.H. 2007. Membangun Good Governance padaPerguruan Tinggi di Indonesia. Artikel. Jatinangor. Merriam-webster. 2003. Online dictionary. http://www.merriam-webster.com /dictionary/accountability. (akses 29 April 2014, jam 14.00WIB). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127. Jakarta. Puspitarini, D. Noviana. 2012. Peran Satuan Pengawasan Intern dalam Pencapaian Good Governance pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Rosalin, F., dan W. Kawedar. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 23 Juni 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363. Jakarta Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 1 Agustus 2011. Jakarta Santoso, U dan Y. J. Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Katholik Parahyangan. Sari, D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Proceedings Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. Bandung.


25 Sari, M.P., dan Raharja. 2011. Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Septiani, A. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang : Perspektif Teori Pengungkapan. Thesis. Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Setiawan, A. 2013. Laporan Tahunan Sebagai Mekanisme Peningkatan Akuntabilitas BLU. Artikel. Jakarta. Suartana, I.W. 2010. Akuntansi Keprilakuan. Penerbit Andi. Yogyakarta. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta. Sutabri, T. 2003. Analisa Sistem Informasi. Penerbit Andi. Yogyakarta. Wijatno, S. 2009. Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan. Salemba Empat. Jakarta. Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN). SNA XIII. Purwokerto. Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. Jurnal Keuangandan Perbankan.Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 21 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta Yosa. 2010. Pengertian Pengawasan. http://febrirj.blogspot.com/2013/05/ pengawasan.html. (akses tanggal 3 Januari 2014, jam 14.00 WIB).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya)

Recommend Documents