FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN NONFORMAL TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK BERKUALITAS

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 3, September 2012

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN NONFORMAL TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK BERKUALITAS INFLUENTIAL FACTORS OF NONFORMAL EDUCATION DATA COLLECTION WAS NOT TIMELY AND QUALIFIED Ida Kintamani Dewi Hermawan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kemdikbud Jl. Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat Email: [email protected] Diterima tanggal:02/04/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal:06/06/2012, Disetujui tanggal:05/07/2012

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengumpulan data pendidikan nonformal (PNF) tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Metode yang digunakan yakni survei dengan populasi dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh faktor, yaitu pemahaman pendataan, sumber daya manusia, dukungan dinas pendidikan kabupaten/kota, dana, infrastruktur pendataan, monitoring dan evaluasi, dan kondisi geografis yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas, terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhi. Keempat faktor tersebut ialah dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota (26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana (32,25%), dan infrastruktur (39,40%). Bila ketujuh variabel tersebut digabungkan, maka rata-rata sebesar 36,75% berarti juga sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Dengan demikian, disarankan agar ada dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap pendataan PNF, monitoring dan evaluasi pendataan PNF di tingkat satuan pendidikan sampai kabupaten/kota dapat dilaksanakan, dukungan dana bagi pengelola pendataan PNF dan peningkatan infrastruktur, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kata kunci: pendidikan nonformal (PNF), pengumpulan data, tidak tepat waktu, tidak berkualitas, dan dukungan dinas Abstract: The purpose of this research is to find out the cause of the factors in the Non-formal education collection of data not timely and not quality. The method used is the population of the survey in office of education at district level throughout the country. The taking of a sample of the method used is a purposive sampling techniques and of analysis with a descriptive . The result showed that seven of the factors, these are the understanding , human resources , the support of the office of education at district level, the fund, monitoring and evaluation , infrastructure; and geography affect the collection of data of Non-formal education not timely and not quality and there are four factors that are strongly influence. The four factors are the support of the office of education at district level (26,00%), monitoring and evaluation (31,57%), funding (32,25%), and infrastructure (39,40%). When these variables are combined then the average by 36,75% means also greatly affects the data collection of the Non-formal education did not timely and not quality. Thus, it is recommended that the support of the Non-formal Education service by Office of education at district level, monitoring and evaluation at the unit level in the case of the Non-formal Education can be implemented. In addition, the necessary support funding for the logging manager and and the improvement of the infrastructure both in quantity as well as quality. Keywords: nonformal education, data collection, not on time, not qualified, and official support

294

Ida Kintamani Dewi Hermawan, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengumpulan Data Pendidikan Nonformal Tidak Tepat Waktu dan Tidak Berkualitas

Pendahuluan

disampaikan kepada instansi yang meminta data

Pada tahun 2010, Pusat Statistik Pendidikan

di Pusat.

(PSP), Badan Penelitian dan Pengembangan

Sejak diterapkan otonomi daerah, kandep-

(Balitbang), Kementerian Pendidikan Nasional

kandep pendidikan tersebut dilebur dengan unit-

(Kemdiknas), memiliki tugas untuk melaksanakan

unit organisasi pemerintah daerah di tingkat

sistem pendataan pendidikan nasional termasuk

kabupaten/kota yang selanjutnya dikenal sebagai

PNF. Selain itu, tugas dan fungsi PSP yaitu untuk

dinas pendidikan kabupaten/kota. Masing-masing

menyediakan data yang berkualitas dalam arti

dinas pendidikan kabupaten/kota dibantu oleh

data yang akurat dan diperoleh secara tepat

unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan

waktu di sektor pendidikan. Data yang berkualitas

di tingkat kecamatan. Sementara itu, kanwil-

tersebut diperolah melalui sistem pendataan

kanwil dile bur deng an unit- unit org anisasi

Pendidikan Nasional. Data tersebut digunakan

pemerintah daerah di tingkat provinsi menjadi

oleh para pembuat keputusan, para perumus

dinas pendidikan provinsi. Sejak kantor kandep

kebijakan, dan para perencana pendidikan, baik

dan kanwil tersebut dilebur, semua hubungan

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah

pe laporan

(provinsi dan kabupaten/kota).

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dengan

yang

ber sif at

hirar kis

anta ra

Pada masa sebelum otonomi daerah atau

pem erintah pusa t/na sional m enja di hilang.

desentralisasi pendidikan (sekitar tahun 1990an)

Hilangnya hubungan yang hirarkis seharusnya

setiap satuan pendidikan (satdik) melaporkan

tidak perlu terjadi, karena bagaimana pun dalam

secara rutin setiap bulan dalam bentuk laporan

otonomi daerah terdapat urusan pemerintahan

bulanan kepada kantor pendidikan kecamatan

ber sama (concurre nt) yang be rsi fat waj ib

(Kancam pendidikan). Selain itu, setiap setahun

(obligatory) atau pelayanan dasar, di mana

sekali satdik mengisi kuesioner satdik yang disebut

pendi dikan me rupakan salah sa tu sektor di

Li (Laporan Individu) yang dikirimkan dari Pusat.

dalamnya. Hal ini masih bisa berjalan jika terdapat

Selanjutnya, setelah mengisi kuesioner, satdik

pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas,

mengirimkan ke kancam pendidikan. Kancam

termasuk interkoneksi dan interdependensi antara

pendidikan merangkum data satdik di daerahnya

ket iga

dan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdik

dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain,

dan rangkuman data satdik ke kantor departemen

sektor pendidikan merupakan sektor yang tidak

(Kandep) kabupaten/kota, istilah pada waktu itu.

begitu jelas pembagian peran dan tanggung

Kandep kabupaten/kota juga merangkum

jawab antara ketiga tingkatan pemerintahan.

data dari setiap kancam pendidikan di daerahnya

Akibatnya, kondisi yang tidak jelas ini juga ikut

dan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdik,

ber peng aruh

rangkuman tiap satdik, dan rangkuman tiap

pendi dikan me lalui kuesioner tahunan yang

kecamatan ke kantor wilayah (Kanwil) di tingkat

dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

provinsi, istilah pada waktu itu. Dari kanwil ini, isian

ting kata n

pe meri ntahan.

ter hada p

Namun,

pe ngem bali an d ata

Walaupun terjadi desentralisasi pendidikan,

kuesioner, rangkuman tiap satdik, rangkuman tiap

se sung guhnya

kecamatan, dan rangkuman tiap kabupaten/kota

memerlukan data yang akurat dan tepat waktu

dikirimkan ke pusat melalui PSP di tingkat nasional.

tentang

Aliran pengumpulan data pendidikan ketika

Pemer int ah

sek tor

per enca naan

pend idik an

nasiona l

Pusat untuk

at aupun

tet ap tuj uan

pe nent uan

sebelum otonomi daerah atau desentralisasi

keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat

pendidikan terlihat sangat lancar dan tertib,

nasional. Namun, setelah otonomi pendidikan

karena secara organisasi kandep dan kanwil kala

banyak daerah (kabupaten/kota) yang tidak

itu merupakan organisasi/lembaga perpanjangan

menyera hkan

tangan dari kementerian atau Pemerintah Pusat

Penurunan pe rsentase daerah yang me nye-

yang menjalankan fungsi administrasi sektor

rahkan data pendidikan ke Pusat mencapai hingga

sesuai dengan asas dekonsentrasi. Oleh karena

kurang dar i 50 %. K ondi si i ni b ukan hanya

itu, apa pun dan kapan pun data pendidikan

di seba bkan ole h be ber apa kabupate n/kota

dim inta

menurunkan tingkat organisasi (jabatan/eselon)

ole h

Pusat,

aka n

ce pat

kemb ali

dat a

pe ndid ikan

ke

Pusa t.

295


ya ng t erka it d enga n pe ngol ahan dat a at au

Pendidikan (PDSP) melalui Peraturan Menteri

bahkan menghapus unit data dari struktur dinas

Pendidikan Nasional Nomor 36, Tahun 2010

pendidikan di kabupaten/kota, melainkan juga

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

terjadi karena banyaknya daerah pemekaran

Pendidikan Nasional (Kemdiknas, 2010d). Namun,

kabupaten/kota baru yang terpisah. Dari tahun

dalam kajian berikut belum menggunakan PDSP

1999 sebelum otonomi sebesar 349 kabupaten/

karena yang dikaji adalah pengumpulan data

kota d an sampa i ta hun 201 0 te rdap at 4 97

tahun 2010 yang masih dilaksanakan oleh instansi

ka bupa ten/ kota , se hing ga hasil pem ekar an

PSP, Balitbang.

sebesar 148 kabupaten/kota atau jika diper-

Dari paparan paragraf-paragraf di atas,

sentase kan mencapai 42,4% ( BPS, 201 0).

terdapat banyak faktor yang menjadi kendala bagi

Pemekaran berdampak tidak hanya pada unit

par tisi pasi

organisasi dan sumber daya manusia yang harus

mengembalikan data di sektor pendidikan di

dibagi, melainkan juga menyangkut data yang

daerah mereka masing-masing ke PSP. Secara

harus disesuaikan antara induk kabupaten/kota

um um,

dengan kabupaten/kota hasil pemekaran. Akibat

dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama,

le bih

jauh

ter hada p

pe ngum pula n

dae rah

bebe rapa

dala m

fak tor

me nyer ahka n/

peny ebab

dap at

at au

faktor substansial, mencakup konsep dasar data

pengembalian data pendidikan menjadi lebih

pe ndid ikan dan keb ijak an y ang mela ndasi,

kompleks, terutama bagi pemerintah pusat untuk

mekanisme pengumpulan dan pengaturan peran

menunjukkan kinerja dan merumuskan kebijakan

para pihak sesuai urusan pemerintahan di setiap

sektor pendidikan yang berbasis data.

tingkat pemerintahan, pengelolaannya hingga

Permasalahan cukup klasik lainnya yang biasa

pem anfa atan

dat a.

K edua ,

fa ktor

sistem

terkait dengan pengembalian data pendidikan,

dukungan, termasuk sumber daya manusia,

yaitu banyak pihak dari sektor yang sama meminta

pe nganggar an, rancang -bangun sist em d an

data yang sama tanpa koordinasi yang jelas dan

infrastruktur informasi dan teknologi (IT). Ketiga,

terintegrasi, sehingga menimbulkan “penum-

fa ktor per ilak u, sikap dan kep emim pina n,

pukan” permintaan data di tingkat pelaksana,

khususnya jiwa kepemimpinan yang sadar akan

dalam kasus ini terjadi pada beberapa satuan

ar ti p enti ngny a da ta ( dala m ha l ini da ta

pendidikan. Sebagai ilustrasi, misalnya Direktorat

pendidikan) dan sadar akan kepemilikan data yang

Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

tepat waktu dan berkualitas untuk perencanaan

(Ditjen PNFI/sekarang menjadi Ditjen Pendidikan

maupun pengambilan keputusan dan perumusan

Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal/Ditjen

kebijakan.

PAUDNI) memiliki data pendidikan nonformal (PNF)

Kecenderungan tingkat pengembalian data

yang relatif jauh lebih lengkap jika dibandingkan

kabupaten/kota yang rendah, tidak tepat waktu

dengan PSP. Hal yang sama terjadi pula dengan

dan data tidak berkualitas, dengan sendirinya

Di rekt orat Jendera l Pe ndid ikan Dasar d an

mer upaka n sal ah sa tu i ndika tor b ahwa ada

Menengah (Ditjen Dikdasmen) memiliki database

sesuatu yang salah dalam sistem pemerintahan,

yang lengkap jika dibandingkan dengan PSP

sehingga berdampak pada sistem pendataan yang

terkait dengan jumlah peserta didik, prasarana

ada. Studi ini akan menggali dan menguji mengapa

dan sar ana pend idik an. Anal isis sem enta ra

tingkat pengembalian data PNF tahunan sangat

menunjukkan bahwa kemungkinan kedudukan

rendah, pada sistem sesuai dengan tiga tingkatan

PSP di bawah Balitbang tidak menguntungkan

pihak yang harusnya berperan dalam proses

dalam mengharuskan daerah untuk mengem-

pengisian dan pengembalian data PNF, yaitu

balikan data pendidikan termasuk data PNF

satuan pendidikan PNF, UPTD kecamatan, dan

tahunan. Hal ini akibat direktorat memiliki dana

dinas pendidikan kabupaten/kota.

yang le bih besa r guna p embi naan sat uan

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat

pendidikan daripada PSP yang hanya mengatur

dir umuskan adanya p erma sala han seba gai

data pendidikan termasuk data PNF.

Untuk itu,

berikut: 1) Mengapa terdapat dinas pendidikan

dengan adanya reformasi birokrasi internal (RBI),

provinsi, kabupaten/kota, UPTD pendidikan, dan

PSP diubah menjadi Pusat Data dan Statistik

satuan pendidikan yang tidak dapat mengum-

296


pulkan kembali instrumen data PNF tahunan

Pengump ulan

dat a

me rupa kan

proses

secara tepat waktu dan berkualitas?, dan 2)

menghimpun data dari sumber data dengan

Fak tor- fakt or

menggunakan berbagai instrumen penjaring data

a paka h ya ng m empe ngar uhi

partisipasi nasional di PSP, dinas pendidikan

ata s da sar

provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, UPTD

pendataan tertentu. Sumber data adalah orang-

wakt u hi tung dan mek anisme

pe ndid ikan, da n sa tua n pe ndid ikan dal am

pe rora ngan ata u le mba ga y ang dite tapk an

memberikan data PNF yang berkualitas dan tepat

menjadi

waktu?

penjaring data pada umumnya berupa berkas

respond en

p enda taan. Instrumen

Seb agai langkah awa l, studi ini meng-

formulir/dokumen pelaporan yang harus diisi oleh

asumsikan bahwa para pengelola pendidikan di

sumber data. Waktu hitung pendataan adalah

pusat

maup un

ta ngga l at au p eriode w aktu ter tent u ya ng

kabupaten/kota mempunyai pemahaman yang

ditetapkan sebagai waktu penghitungan data,

sama mengenai tujuan dari pengumpulan data

misalnya untuk persekolahan adalah 31 Agustus

PNF. Atas dasar pertimbangan tersebut, tujuan

dan PNF ada lah 31 D esem ber. Mek anisme

penelitian ini yaitu faktor-faktor kunci apakah yang

pendataan adalah arus yang digunakan dalam

berpengaruh terhadap pengumpulan data PNF

penyeba ran

yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

penjaring data. Dalam mekanisme pendataan ini

d an

d aera h

ba ik

p rovi nsi

dan

peng emba lian

instrum en

terkandung pula waktu/jadwal pelaksanaan dan Kajian Literatur

rincian lingkup kerja pendataan yang harus

Beberapa Istilah dan Pengertian dalam

dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengumpulan

Pendataan

data ini adalah terkumpulnya kembali seluruh

Unt uk

m emahami

fakt or-f aktor

pe nyeb ab

pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan

berkas instrumen penjaring data yang telah diisi oleh sumber data.

tidak berkualitas, perlu diketahui terlebih dahulu tentang

apa kah

yang

disebut

pendata an

Pe ngol ahan dat a me rup akan rangkai an proses

untuk

me mind ahka n

se luruh

ha sil

pe ndid ikan. Pe ndat aan pend idik an p enti ng

pengumpulan data dalam sistem penyimpanan

dipahami karena pengumpulan data merupakan

data elektronik. Dalam pengolahan data ini

salah satu tahapan dalam pendataan pendidikan.

terdapat enam kegiatan pokok, yaitu: 1) admi-

Kemudian perlu dijelaskan tentang apakah yang

nistrasi data; 2) penyuntingan, 3) kodefikasi,

ter masuk da lam PNF dan diak hiri dengan

4)

pengert ian

6) pembersihan data. Administrasi data adalah

tida k

te pat

wakt u

da n

ti dak

berkualitas.

penanda an,

5)

p erek aman

dat a,

d an

mencatat, mengatur, dan mendokumentasikan

Agar d iperoleh dat a yang memad ai dan

setiap berkas instrumen penjaring data yang telah

sesuai dengan kebutuhan program pembangunan

terkumpul agar memudahkan dalam melakukan

pendidi kan, dip erlukan rang kaia n ke giat an

pengambilan dan penyimpanan data kembali.

pendataan pendidikan. Pendataan memiliki arti

Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki atau

ber maca m-ma cam dan dise suai kan deng an

me mper jela s isian pad a be rkas instrum en

perkembangan zaman. Salah satu perkembangan

pe njar ing

tersebut, yaitu pendataan pendidikan dikaitkan

interp reta si. Kode fika si dila kuka n te rhad ap

dengan adanya otonomi pendidikan. Berdasarkan

beberapa jenis variabel data yang sangat penting

kegiatan pendataan pendidikan yang dikaitkan

apabila pengolahan data menggunakan komputer.

dengan otonomi pendidikan pada khususnya dan

data

Penanda an

aga r

a dala h

t idak

ter jadi

me mber ikan

sal ah

tanda

otonomi daerah pada umum nya, p endat aan

terhadap data/kelompok data agar memudahkan

pendidikan terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu

dalam memasukkan data ke perangkat komputer.

produksi data dan

pendayagunaan/pelayanan

Perekaman adalah proses memasukkan data dari

data.

Bahasan berikut hanya dibatasi tentang

berkas penjaring data ke dalam sistem komputer

produksi data, hal ini terkait erat dengan judul

yang dilakukan oleh beberapa operator dengan

penelitian, yaitu tentang pengumpulan data.

beberapa perangkat komputer. Pembersihan data dilakukan terhadap hasil perekaman data untuk

297


menjamin agar data yang terekam dalam komputer

Penelitian ini hanya sampai tahap pengum-

benar-benar sama dengan yang tercantum dalam

pulan kembali data ke pusat. Bila semua ini

instrumen

Hasi l ke giat an

dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya

pengolahan data adalah terekamnya seluruh hasil

terutama faktor monitoring dari provinsi ke

pengumpulan data dalam sistem komputer. Hasil

kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke

rekaman ini disebut data mentah.

kecamatan maka tak akan terjadi permasalahan

penj aring da ta.

Pada tahap pengumpulan data dan pengolahan data diperlukan kegiatan monitoring.

seperti pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin terca painya sasar an pe laksanaan

Pendidikan Nonformal

pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu,

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan

dengan melakukan monitoring dapat member-

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

da yaka n di nas pend idik an p rovi nsi sela ku

berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggara-

Kordinator Penda taan Pendi dikan di t ingkat

kan bagi warga masyarakat yang memerlukan

provinsi. Monitoring yang dilakukan terdiri dari dua

lay anan pendidi kan yang ber fung si sebag ai

jenis, yaitu 1) monitoring provinsi-kabupaten/kota

pe ngga nti, penamba h, dan/ atau pel engk ap

dan 2) monitoring pusat-provinsi.

pendidikan formal dalam rangka mendukung

Monitoring provinsi-kabupaten/kota dilakukan

pendidi kan

sepa njang

ha yat.

Pendidi kan

oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan pihak yang

nonformal berfungsi mengembangkan potensi

dimonitor, yaitu setiap dinas pendidikan kabu-

pe sert a

paten/kota di wilayahnya. Petugas pelaksana

pe ngua saan pengeta hua n da n ke tera mpil an

monitoring adalah anggota KK Data Dik, dinas

fungsi onal ser ta p eng emba ngan sik ap d an

pendidikan provinsi untuk setiap dinas pendidikan

kepribadian profesional (Depdiknas, 2003).

di dik

deng an

pene kana n

pa da

kabupaten/kota di wilayahnya. Sasaran moni-

Pendataan PNF yang selama ini dikelola dan

toring dan materi laporan tertulis merupakan

dijaring oleh PSP, Balitbang, Kemdiknas kala itu

realisasi kegiatan penjaringan dan pengolahan

terdiri dari enam jenis, yaitu: 1) Pendidikan

data yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan

Keaksaraan; 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

kabupaten/kota dalam wilayahnya dan hasil

3) Pendidikan Kesetaraan yang mencakup Paket

pe laksanaa n

A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C

ke giat an

p engumpul an

d an

pengolahan data yang dicapai oleh tiap dinas pendidikan kabupaten/kota dalam wilayahnya yang diukur berdasarkan keabsahan, kelengkapan, dan keaktualan data. Penyajian data merupakan langkah akhir dari kegiatan produksi data dan berdasarkan data mentah dilakukan serangkaian proses untuk menghasilkan berbagai produk berupa data/ informasi pendidikan yang secara periodik harus diterbitkan dan dipublikasikan. Kegiatan pokok

setara SMA; 4) Pendidikan Berkelanjutan yang mencakup Kursus, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), dan Kelompok Belajar Usaha (KBU); 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Salah satu program penting dalam pendidikan keaksaraan, yaitu pemberantasan buta aksara ya ng j uga merupaka n sa lah satu pri orit as Kemdiknas. Pendidikan keaksaraan diperlukan

penyajian data, meliputi: 1) penyusunan naskah,

karena keterkaitan yang sangat erat dengan

2) penggandaan/pencetakan, dan 3) pendistri-

tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan

busian. Penyusunan naskah terdiri atas empat

suatu bangsa. Seperti dijelaskan dalam Indeks

kegiatan, yaitu 1) verifikasi, estimasi, dan per-

Pe mbanguna n Ma nusi a

kiraan data, 2) tabulasi statistik, 3) penyusunan

menggunakan salah satu indikatornya, yaitu

draft statistik, dan 4) finalisasi statistik. Naskah

Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas (AMH).

yang dihasilkan sangat bervariasi, namun pada

Sela in itu, dapat dikata kan bahwa sem akin

umumnya berupa buku statistik pendidikan, buku

banyak penderita buta aksara di suatu negara

saku, leaflet, booklet dan berkas-berkas data untuk

semakin miskin pula negara tersebut. Sebaliknya,

bahan

semakin kecil penderita buta aksara semakin maju

l apor an

t ahunan/t enga h

(Kemdiknas, 2010a).

298

ta huna n.

pula suatu negara.

(I PM)

tahun

20 10


Program PAUD membatasi pada anak usia

setara pendidikan dasar 9 tahun. Paket C setara

antara 0 sampai 6 tahun dan merupakan usia

SMA dirancang untuk memberikan pelayanan

yang sangat menentukan dalam pembentukan

pendidikan bagi warga masyarakat yang belum

karakter dan kepribadian seorang anak serta

memiliki pendidikan setara SMA. Kurikulum disusun

pengembangan i nteleg ensi perma nen untuk

berdasarkan kurikulum SMA jurusan IPS. Bahan

menyerap informasi. PAUD merupakan suatu

be laja r di susun da lam bent uk m odul , ya ng

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak

me mung kink an p eser ta d idik dap at b elaj ar

lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan

mandiri.

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

Pendidikan berkelanjutan ada tiga program,

membantu pertumbuhan dan perkembangan

yaitu Kursus, PKH, dan KBU. Kursus sebagai

jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam

bag ian dari sistem pend idik an nasional di-

mem asuk i

PAUD

selenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan

me rupa kan sala h sa tu bent uk p enge lola an

pe ndid ikan

leb ih

l anjut.

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan

hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,

fisik (k oord inasi motori k ha lus dan kasa r),

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan

lebih tinggi. Kursus memiliki peran yang strategis

emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional

dalam mewujudkan sumber daya yang terampil

(sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan

dan profesional. PKH adalah pendidikan ke-

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-

mampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia

diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan

dini. PAUD terdiri dari Taman Penitipan Anak (TPA),

kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup

Kelompok Belajar (KB), dan Satuan PAUD Sejenis

adalah menyiapkan peserta didik agar yang

(SPS).

bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil

Pendidi kan kese tara an m erup akan jal ur

menjaga kela ngsungan hidup, dan perk em-

pendidikan nonformal dengan standar kompetensi

bangannya di masa datang. Kecakapan hidup

lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi

mencakup ke caka pan dasa r da n ke caka pan

isi, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk

instrumental. KBU adalah program pembelajaran

mencapai standar kompetensi lulusan tersebut

yang memberikan peluang kepada masyarakat

le bih memb erik an k onsep-k onse p te rapa n,

untuk belajar, bekerja dan berusaha, sebagai

tematik, induktif, yang terkait deng an per-

pelajaran pasca program KF, paket B dan paket

masalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan

C. Tujuan KBU, yaitu untuk memperluas kesem-

hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri.

patan belajar usaha bagi masyarakat yang tidak

Ber kait an d enga n it u, siste m pe mbel ajar an

mampu, agar memiliki penghasilan yang tetap,

(delivery system) dirancang sedemikian rupa agar

se hing ga d apat mening katk an t araf hid up

memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengem-

keluarganya.

ba ngka n

ke caka pan

kom pere hensif

d an

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

kompetitif yang berguna dalam peningkatan

la hir dari sat u ke sad aran bahwa l emba ga

kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses

per sekolaha n me mbua t ba nyak ora ng y ang

pembelajaran dilaksanakan dengan menggu-

kurang beruntung secara ekonomi. Untuk itu, PKBM

na kan pend ekat an y ang lebi h indukt if d an

diharapkan dapat berfungsi seba gai tempat

konstruktif. Pendidikan kesetaraan terdiri dari

pusaran

Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket

berkembang di masyarakat, sebagai sumber

C setara SMA.

ber baga i

potensi

ya ng

a da

d an

Paket A dan Paket B dirancang

informasi yang andal bagi masyarakat yang

untuk menunjang sukse snya Waj ib Belaj ar

membutuhkan keteramp ilan fungsional, dan

Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas) dengan

seb agai

prioritas anak usia Wajar Dikdas (7-15 tahun).

pengetahuan dan keterampilan fungsional di

Paket A dan Paket B memberi kesempatan bagi

antara warga masyarakat. Sebagai salah satu

orang dewasa yang belum memiliki pendidikan

institusi PNF atau pendidikan masyarakat dan

tem pat

tuka r-me nuka r

be rbag ai

299


wa dah pemb elaj aran dar i, oleh, dan unt uk

strategis. Prioritas sasaran pengguna TBM, yaitu

masyarakat, PKBM bersifat fleksibel dan netral.

warga belajar dari program-program pendidikan

PKBM disebut fleksibel, karena ada peluang bagi

ke aksa raan (pe mber ant asan but a ak sara ),

masyarakat untuk belajar apa pun sesuai dengan

program pendidikan kesetaraan (program Paket

ya ng m erek a

A setara SD, program Paket B setara SMP, dan

butuhk an.

Di

PKBM,

war ga

masyarakat di bawah bimbingan tutor dapat

program Paket C setara SMA).

secara demokratis merancang kebutuhan belajar

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

yang me reka ing inka n. D alam PKBM da pat

program pem bela jara n de ngan bentuk dan

diselenggar akan

pe m-

satuan yang diarahkan pada makna kesejatian

belajaran yang beraneka ragam, seperti program

bel ajar. Mak sudnya, f okus mate ri pe laja ran

KBU, pendidikan keaksaraan, Paket A setara SD,

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik guna

Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, kursus

menunjang hidup dan penghidupannya. Program

menjahit, kursus merias pengantin, kursus las,

pe ning kata n budaya ba ca oleh Dire ktor at

atau program keterampilan lainnya.

Pendidikan Masyarakat bertumpu pada tiga pilar

beb erap a

pr ogra m

PKBM bersifat netral, karena tidak menggu-

utama, yakni: 1) Terbentuknya TBM di seluruh

nakan atribut pendidikan masyarakat (Dikmas)

pelosok daerah; 2) Bahan bacaan yang sesuai

atau pemerintah. Oleh karena itu, semua lembaga/

kondisi objektif masyarakat; dan 3) Tumbuhnya

instansi p emer inta h at au swast a, l emba ga

minat baca masyarakat (Kemdiknas, 2010c).

swadaya masyarakat (LSM), atau pihak-pihak lain dap at

m emanfaat kan

se panj ang

untuk

kebe rada an

ke pent inga n

Sesuai dengan tujuan penulisan,

pengum-

PKBM

pulan data yang tidak tepat dan tidak berkualitas

ke majuan

terjadi pada semua p rogram di PNF karena

masyarakat. Misalnya, ada PKBM yang dise-

instrumennya merupakan satu kesatuan.

lenggarakan oleh LSM, pesantren, atau lembagalembaga keagamaan, organisasi masyarakat,

Data Tepat Waktu

serta yang diprakarsai oleh perusahaan. Dalam

Data tepat waktu, berarti bahwa data harus

hal ini, Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dit

tersedia pada waktu diperlukan. Dalam pendataan

Dikmas) berperan memfasilitasi, sedangkan

pendidi kan persekol ahan/pendidi kan form al

prakarsa ada pada masyarakat itu sendiri.

waktu penghitungan data adalah 31 Agustus dan

Berdasarkan sumber Dit Dikmas, membaca

pada bulan Oktober data sudah harus dikirim ke

sebenarnya merupakan proses belajar, sehingga

dinas

masy arakat y ang gema r membaca ( read ing

penghitungan pendataan PNF pada 31 Desember.

society) akan melahirkan masyarakat belajar

Oleh karena itu, pada bulan Pebruari data sudah

(learning society) yang cerdas. Pengembangan

harus dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/

budaya baca dilakukan dengan berbagai cara, di

kota. Bila data tersebut dikirimkan setelah bulan

antaranya melalui perintisan dan penguatan

Oktober untuk pendidikan formal atau setelah

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa;

bulan Pebruari untuk PNF, maka data tersebut

pemberian block grant ke TBM untuk membeli buku-

dapat dikatakan tidak tepat waktu. Contohnya,

buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan TBM dan

untuk merencanakan rehabilitasi ruang kelas SD

pe rpustaka an

ya ng

pada ta hun 2010/2011 harus tersed ia data

bersumber dari buku-buku di TBM, dan seba-

mengenai: 1) karakteristik ruang kelas yang rusak

ga inya . Pe satnya p erk emba ngan tek nologi

ringan maupun berat, dan 2) kesiapan biaya untuk

komuni kasi dew asa ini , me mang sud ah se-

rehabil itasi pa da t ahun 201 0. Bila terj adi

pa tutnya d itindakl anjuti d enga n ka mpanye

kelambatan informasi tentang ruang kelas yang

ger akan mem baca , khususnya di k alangan

rusak, maka data tersebut tidak akan berguna

masyarakat lapis bawah. Membangun masyarakat

lagi karena tidak tepat waktu. Dengan demikian,

gemar membaca merupakan bagian dari upaya

bila terjadi hal seperti itu maka dapat dikatakan

menuju pendidikan sepanjang hayat melalui

data yang tidak tepat waktu (Kemdiknas, 2010a).

d esa;

di skusi-di skusi

p endi dika n

ka bupa ten/ kota .

Wa ktu

pendidikan nonformal. Membangun budaya baca

Ole h ka rena itu, se suai dengan tujuan

melalui TBM merupakan program yang sangat

penulisan, pengumpulan data PNF yang tidak

300


te pat wakt u te rjad i ka rena dat a PN F ya ng

di percaya kebe nara nny a, m isal nya juml ah

dip erol eh t idak sesuai deng an j adwa l ya ng

pendidik PAUD sama dengan jumlah kelompok

diharapkan, yaitu pada akhir Februari.

belajar, jumlah pengelola lebih besar daripada jumlah pendidik PAUD, jumlah kelompok belajar

Data Berkualitas

sama dengan jumlah lembaga.

Mutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggap baik, karena memenuhi suatu standar tertentu.

Metodologi

Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini,

menuju sesuatu yang baik atau standar tertentu.

yaitu metode survei. Metode ini digunakan karena

Peningk atan mutu dap at dilaksanak an pada

me ngam bil samp el d ari sat u popula si d an

masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul

prasarana, dan biaya yang dikeluarkan untuk

data. Menurut Creswel (2003), survei adalah studi

pendidikan. Mutu dapat ditingkatkan bila proses

yang mengambil sampel dari satu populasi dan

belajar-mengajar dapat dilaksanakan secara

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul

efektif, sehingga peserta didik dapat mengalami

data yang pokok. Salah satu keuntungan yang

pr oses bel ajar -mengaja r ya ng b erar ti d an

diperoleh dari penggunaan penelitian survei yakni

ditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/

studi dapat dilakukan generalisasi dari sampel

prasarana, dan biaya yang memadai. Proses

terhadap populasi. Dengan kata lain, studi ini

belajar yang bermutu akan menghasilkan lulusan

mencoba untuk menjawab pertanyaan “mengapa

yang mampu belajar terus-menerus, sehingga

dinas pendidikan kabupaten/kota tidak dapat

mam pu m engi kuti per kemb anga n il mu d an

mengumpulkan kembali atau mengembalikan data

teknologi.

PNF kep ada PSP seca ra t epat wak tu d an

Mengingat sangat pentingnya peranan data

berkualitas, dalam bentuk kuantitatif”. Dengan

dalam pembangunan pendidikan khususnya untuk

keperluan seperti ini, yang sudah sangat kecil

menyusun rencana dan program pembangunan

lingkup nya, pilihan t erhadap metode survei

pendidi kan, mak a da ta i tu harus bai k at au

menjadi sangat penting, tepat, dan sesuai dengan

berkualitas. Kualitas data sangat tergantung dari

kebutuhannya.

cara seseorang dalam memperoleh data. Bila pengumpulan data dilakukan secara seram-

Populasi dan Sampel

pangan, maka data yang diperoleh tidak akan

Sebagai populasi dan berdasarkan data pada

berkualitas, walaupun data tersebut adalah data

tahun 2010 sebanyak 497 Dinas Pendidikan

primer yang berasal dari sumber data yang paling

Kabupaten/ Kota, sedangkan samp el diambil

bawah.

dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Untuk data yang berkualitas, yaitu data yang

Pengambilan secara purposif karena kondisi ke-

memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1) objektif,

497 dinas pendidikan kabupaten/kota sama, yaitu

2) relevan, 3) representatif, dan 4) memiliki

tidak mengirimkan kembali isian kuesioner PNF

penyimpangan baku kecil. Ketiga kriteria terakhir

tahunan

(2, 3, dan 4) merupakan kriteria untuk data yang

pengembalian isian kuesioner PNF kurang dari

“dipercaya kebenarannya” (sahih dan reliabel).

50%.

yang

di kiri mkan

ole h

PSP

at au

Guna p enda taan dip erlukan semua kr iter ia

Penentuan sampel terdiri atas sampel wilayah

tersebut, sedangkan untuk penelitian atau survei

dan sampel responden sebagaimana terdapat

diperlukan data yang relevan, representatif, dan

pada Tabel 1. Sebagai sampel wilayah dan sesuai

memi liki p enyimpa ngan b aku kecil. De ngan

dengan judul penelitian ini yang mengandung dua

demikian, bila kriteria tersebut tidak dipenuhi,

kriteria utama seharusnya dapat digunakan

maka data dapat dikatakan tidak berkualitas

seb agai dasar b agi peng elom poka n se mua

(Kemdiknas, 2010b).

kabupaten/kota sebagai daerah yang “tepat

Sesuai dengan tujuan penulisan risalah ini,

waktu” dan “berkualitas” dalam pengembalian

pengumpulan data PNF yang tidak berkualitas

dat a PN F ta huna n. N amun, ka rena ada nya

terjadi karena data yang diperoleh tidak dapat

keterbatasan pada sistem data base, yaitu tidak

301


memiliki catatan waktu kapan upload data dari

kelompok, namun dua kelompok paling timur, yaitu

suatu daerah atau dinas pendidikan kabupaten/

Maluku dan Papua tidak diambil sebagai sampel

kota ke dalam sistem, maka tidak dapat memilah

dengan alasan biaya. Dengan demikian, jumlah

dae rah ka bupat en/kot a mana saj a menurut

pulau yang diambil sebagai sampel ada 5 (lima)

kriteria “ketepatan waktu”. Walaupun demikian,

pulau, yai tu J awa, Sum ater a, K alim anta n,

sesungguhnya ukuran ketepatan waktu sangat

Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

terukur dan pasti karena dalam statistik skalanya

Untuk Jawa diambil sebanyak 4 provinsi, yaitu

interval/rasio dan dalam pemodelan disebut

Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan

seb agai var iabe l ma nife s. O leh kare na i tu,

Jawa Timur. Dari empat provinsi tersebut diambil

batasan terlambat atau tidak terlambat disepakati

10 kabupaten/kota dengan rincian 8 kabupaten

sebagai satu kesatuan dengan tidak tepat waktu

dan 2 kota. Untuk Sumatera diambil tiga provinsi,

dan tidak berkualitas di setiap daerah (Gulo,

yaitu Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung.

2002).

Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/

Variabel lain yang digunakan dalam penentuan

kota. Untuk Kalimantan diambil dua provinsi, yaitu

sam pel stud i, y aitu lok asi/ leta k ge ogra fi.

Kalimantan Barat diambil satu kabupaten dan

Kabupaten/kota perlu mewakili pula suatu daerah

Kalimantan Tengah diambil satu kota. Untuk

seluruh Indonesia, apakah wilayah daratan (pulau

Sulawesi hanya Sulawesi Selatan yang diambil

besar), wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil) atau

daerah barat dan daerah tengah. Daerah barat

kombinasi keduanya (pulau besar dan pulau kecil).

diambil satu kabupaten dan daerah tengah juga

Dengan demikian, pertimbangan pengambilan

satu kabupaten. Untuk Nusa Tenggara diambil dua

sampel mencakup pulau utama (pulau-pulau

provinsi, yaitu Bali sebanyak satu kabupaten dan

besar, pulau-pulau kecil dan kombinasinya).

satu kota dan Nusa Tenggara Barat hanya satu

Kepulauan Indonesia dikelompokkan dalam tujuh

kabupaten.

Tabel 1. Sampel Studi

No. Pulau (1)

1

Provinsi (2)

Jawa

Kabupaten/Kota (3)

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur

2

Sumatera

3

Kalimantan

4

Sulawesi

Kepulauan Riau Bangka Belitung Jambi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan

5

Nusa Tenggara

Bali Nusa Tenggara Barat

302

(4)

Kab. Ciamis Kab. Tasikmalaya Kab. Tangerang Kab. Semarang Kota Salatiga Kab. Klaten Kab. Bantul Kab. Malang Kota Surabaya Kab. Sidoarjo Kota Batam Kab. Belitung Kota Jambi Kab. Pontianak Kota Palangkaraya Kab. Maros Kab. Gowa Kab. Badung Kota Denpasar Kab. Lombok Barat Jumlah

Jumlah

%

(5)

(6)

1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 20 100.00


Teknik Pengumpulan Data

ad anya ana lisi s te rseb ut d ihar apka n ak an

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam

te rung kap fakt or-f aktor ya ng b erpe ngar uh

pengumpulan datanya. Kuesioner digunakan

terhadap pengumpulan data PNF tahunan. Analisis

untuk menjaring data primer yang akan meliputi

ini menggunakan skala 0-100, makin kecil nilainya

variabel-variabel yang mempengaruhi pengum-

berarti makin mempengaruhi. Sebaliknya, makin

pulan data PNF yang tidak tepat waktu dan tidak

besar nilainya berarti makin tidak mempengaruhi.

berkualitas. Kuesioner dibuat dalam bentuk

Untuk kemudahan interpretasi diberi skala analisis

pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan

seperti tampak pada Tabel 2.

tertutup digunakan guna membatasi alternatif jawaban, sehingga jawaban akan fokus pada penelitian yang dilakukan. Pertanyaan terbuka dilakukan untuk melengkapi hasil isian pertanyaan

Tabel 2. Standar Penilaian

No

Nilai

Arti Nilai

1

0-20%

sangat mempengaruhi sekali

2

21-40%

sangat mempengaruhi

3

41-60%

cukup mempengaruhi

wa ktu

4

61-80%

sedikit mempengaruhi

pelaksanaan wawancara diharapkan kurang lebih

5

81-100%

tidak mempengaruhi

te rtut up. Untuk je nis pert anya an t erbuka dil akuk an

p ula

mela lui

wawa ncar a

ag ak

mendalam, sehingga dapat digunakan sebagai kel engk apan

hasil

a nali sis.

Lam a

dua jam dan bila dipandang perlu informasi lebih akan digunakan teknik wawancara mendalam

Standar yang diberikan diasumsikan bahwa

sebagai penggali permasalahan yang tidak ada

bila seperlima telah tercapai, maka dianggap tidak

pertanyaan dalam kuesioner yang disiapkan.

mempengaruhi, nilai dua per lima sampai empat

Wawancara mendalam dilakukan kepada para

per

kepala bidang PNF, dinas pendidikan kabupaten/

sedangkan nilai kurang dari seperlima dianggap

kot a at au k etua KK Data Dik . Wa wancara

sangat mempengaruhi sekali.

lim a

di angg ap

cukup

mem peng aruhi,

mendalam lanjutan dengan para pihak lain di daerah seandainya mereka memiliki informasi yang

Hasil dan Pembahasan

relevan terkait dengan pelaksanaan pengum-

Profil Kabupaten/Kota Sampel

pulan data PNF tahunan.

Karakteristik kabupaten/kota sampel diperlukan untuk mengetahui gambaran kabupaten/kota sebagai daerah pengumpul data PNF. Karakteristik

Teknik Analisis Data me njaw ab

ini memberikan gambaran tipologi suatu daerah

pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor yang

yang ingin diketahui permasalahan yang terjadi

mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat

sehubungan dengan pengumpulan kuesioner PNF

waktu dan tidak berkualitas. Teknis analisis yang

yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

digunakan merupakan analisis deskriptif yang

Karakteristik yang digambarkan meliputi pulau,

ditujukan untuk variabel-variabel yang ber-

provinsi, kabupaten atau kota, letak geografis,

pengaruh terhadap pendataan PNF. Teknik ini

jabat an responden, ti ngkat pe ndidikan res-

digunakan mengingat judul penelitian sudah

ponden, dan jenis bidang. Asumsinya, semua

sangat kecil untuk mengetahui faktor-faktor

dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih memiliki

penyebab pengumpulan data PNF tidak tepat

pendataan PNF tahunan.

Ana lisis

dat a

di lak uka n

untuk

waktu dan tidak berkualitas. Kuesioner yang telah

Be rdasarka n tujuh pul au y ang ada di

ter isi kemudian diol ah m enja di t abel -tab el

Indonesia, lima pulau (71,4%) menjadi sampel.

distribusi frekuensi. Kuesioner terdiri atas tujuh

Hal ini berarti, dari 33 provinsi yang ada di

jenis variabel yang telah disusun dan diasumsikan

Indonesia, terdapat 12 provinsi (36,4%) dijadikan

mer upak an f aktor -fak tor yang berp enga ruh

se baga i sa mpel . Sa mpe l da ri l okasi Ja wa

terhadap pengumpulan data PNF tahunan.

sebanyak 10 kabupaten/kota (50%), Sumatera

Analisis data dilaksanakan dengan melihat

hanya

d iamb il

3

kab upat en/k ota

(15% ),

banyaknya jawaban terhadap setiap variabel

Kalimantan diambil 2 kabupaten/kota (10%),

data rangkuman data dari 20 responden. Dengan

Sulawesi hanya 2 kabupaten/kota (10%), dan

303


Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 kabupaten/kota

Keempat, dana sebanyak empat item, yang

(15%). Dari 497 kabupaten/kota, terdapat 20

terdiri atas: 1) kecukupan dana, 2) sumber dana,

kabupaten/kota (4,0%) sebagai responden. Dari

3) honor pengelola, dan 4) ketersediaan dana.

20 responden, 6 responden (30%) dari kota dan 14 responden (70%) dari kabupaten.

Kelima, infrastruktur sebanyak lima item, yang terdiri atas: 1) jumlah komputer, 2) ketersediaan

Berdasarkan jenis jabatan responden, eselon

komputer, 3) proses pengolahan, 4) pangkalan

4 merupakan jabatan yang terbanyak yang di-

da ta p endi dika n be rbasis w eb, dan 5) k e-

pandang oleh responden, yaitu sebanyak 15

tersediaan infrastruktur.

orang (75%), eselon 3 sebanyak 3 orang (15%),

Keenam, monitoring dan evaluasi sebanyak

dan staf KK Data Dik sebanyak 2 orang (10%).

em pat item , ya ng t erdi ri a tas: 1) adanya

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak

monitoring dan evaluasi, 2) frekuensi monitoring

ialah sarjana/S1, yaitu berjumlah 14 orang (70%),

dan evaluasi, 3) hasil monitoring dan evaluasi, dan

S2 dan lebih serta SMA masing-masing 3

4) pengaruh monitoring dan evaluasi.

orang

(15 %). Keba nyak an r esponden mer upak an

Ketujuh, kondisi geografis sebanyak enam

ora ng-orang yang be rasa l da ri b idang PN F,

item, yang terdiri atas: 1) kondisi umum, 2) lokasi

sebanyak 17 orang (85%) dan selebihnya 3 orang

PNF, 3) jarak ke PNF, 4) akses jalan ke PNF,

(15%) berasal dari bidang non-PNF.

5) transportasi, dan 6) pengaruh kondisi.

Variabel Data

Analisis

Berdasarkan vari abel yang dikaji guna me-

Seperti yang dijelaskan pada metodologi, untuk

ng etahui f aktor-fa ktor yang me mpengaruhi

analisis dilakukan melalui rangkuman dari seluruh

pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan

responden berdasarkan variabel faktor-faktor

tidak berkualitas digunakan tujuh variabel.

yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak

Pertama, pemahaman pendataan sebanyak

tep at w aktu dan tid ak b erkualit as. Deng an

17 item data, yang terdiri atas: 1) program-

menggunakan teknik analisis dengan standar

program PNF, 2) variabel data PNF, 3) tahapan

penilaian pada Tabel 2, diketahui bahwa makin

pendataan, 4) frekuensi pendataan, 5) pengiriman

kecil nilainya, semakin mempengaruhi dan makin

instrumen dan pengiriman kembali instrumen,

be sar nila inya mak in t idak mem peng aruhi.

6) kapan menerima, 7) kapan mengirimkan,

Contohnya, bila hasilnya adalah di bawah 20%,

8) mendata semua program, 9) ketersediaan data

berarti sangat mempengaruhi sekali, 21-40%

Dinas, 10) kemudahan data diisi, 11) jenis data

berarti sangat mempengaruhi, 41-60% berarti

yang diisi, 12 ) sumber data, 13) instrumen

cukup mempengaruhi, 61-80% berarti sedikit

Balitbang, 14) hasil pengolahan, 15) statistik PNF;

mempengaruhi, sedangkan 81-100% berarti tidak

16) keg unaa n da ta PNF, dan 17) ting kat

mempengaruhi.

pemahaman. Ked ua, sumber daya manusia sebanyak

Rangkuman Seluruh Responden

delapan item data, yang terdiri atas: 1) sumber

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa dari segi

daya manusia yang menangani, 2) ketersediaan

pemahaman pendataan yang terdapat pada Grafik

sumber daya manusia, 3) tingkat pendidikan,

1, responden yang paling banyak menjawab

4) status kepegawaian, 5) lama mengelola,

adalah berkaitan dengan pertanyaan program-

6) pelatihan, 7) jenis pekerjaan, dan 8) keter-

program PNF sebesar 78,00%. Hal ini berarti

sediaan pengelola.

sebagian besar responden memahami program-

Ketiga, dukungan dinas pendidikan kabu-

program PNF dan dia ngga p se diki t me m-

paten/kota sebanyak tujuh item, yang terdiri atas:

pengaruhi. Sebaliknya, responden yang paling

1) struktur organisasi, 2) fungsi pendataan,

se diki t

3) kel ompok ke rja pendata an p endi dika n,

pe rtanyaan pengiri man instrum en k emba li

4) pri orit as a ngga ran, 5) pend ataa n PN F,

sebesar 15,00%. Hal ini berarti hanya sebagian

6) kebijakan, dan 7) dukungan pimpinan.

kecil r esponden yang me maha mi p engi rim

me njaw ab i ala h be rkai tan

deng an

instrumen kembali ke pusat dan dianggap sangat

304


mempengaruhi sekali. Dari 17 butir pertanyaan,

Hal ini ber arti sta tus kepe gawa ian sang at

rata-rata tingkat pemahamannya hanya sebesar

mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari

42,50%. Hal ini berarti pemahaman tentang

delapan item pertanyaan, maka rata-rata untuk

pendataan dan khususnya pengumpulan data PNF

sumber daya manusia sebesar 41,25%. Hal ini

secara menyeluruh sangat kurang, sehingga

berarti sumber daya manusia pendidikan cukup

Grafik 1.

Pemahaman Pendataan, Tahun 2010

cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak


tepat waktu dan tidak berkualitas.

waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 2 menunjukkan bahwa dari segi sumber

Gr afik 3 m enunjukk an b ahwa dar i se gi

day a ma nusi a, r esponden yang me njaw ab

dukungan pimpinan dinas pendidikan kabupaten/

terbanyak yakni berkaitan dengan pertanyaan

kota, responden yang menjawab terbanyak yakni

jenis

petugas

berkaitan dengan pertanyaan kebijakan pimpinan

pendataan sebesar 58,00%. Hal ini berarti jenis

terhadap pendataan PNF sebesar 66,00%. Hal ini

pe kerj aan suda h se suai , se hing ga sedik it

berarti dukungan pimpinan sudah cukup, sehingga

mempengaruhi. Jawaban responden paling sedikit

sedikit mempengaruhi. Jawaban responden paling

ya kni berk aita n de ngan per tany aan stat us

sed ikit yak ni b erka itan dengan pert anya an

kepegawaian yang bervariasi sebesar 28,00%.

pe mbentuka n

p eker jaan

yang

di lakukan

ke lomp ok

k erja

pendata an

Grafik 2. Sumber Daya Manusia, Tahun 2010

305


Grafik 3. Dukungan Pimpinan Dinas Pendidikan, Tahun 2010 pendidikan hanya sebesar 10,00%. Hal ini berarti

honorarium, sehingga sangat mempengaruhi

tak semua responden membentuk KK Data Dik,

sekali. Dari empat item pertanyaan, menunjukkan

akibatnya sangat mempengaruhi pengumpulan

bahwa rata-rata untuk dana sebesar 32,25% jauh

dat a

p erta nyaa n,

dari separuh. Hal ini berarti ketidaktersediaannya

menunjukkan rata-rata dukungan pimpinan dinas

dana sangat mempengaruhi pengumpulan data

pendidi kan sebesar 32 ,25%. Hal ini berarti

PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

PN F.

D ari

tujuh

it em

pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota tidak


mendukung pendataan PNF, sehingga sangat

infrastruktur, responden yang menjawab paling

mempengaruhi pengumpulan data PNF menjadi

banyak, yakni berkaitan dengan pertanyaan

tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

ke tersedia an

i nfra str uktur

me mpengaruhi

Grafik 4 menunjukkan bahwa dari segi dana,

ketepatan dan kualitas PNF sebesar 60%. Hal ini

responden yang menjawab paling banyak, yakni

be rart i infrastruk tur cukup me mpengaruhi

berkaitan dengan pada pertanyaan ketersediaan

pengumpulan data PNF. Jawaban responden

dana mempengaruhi ketepatan dan kualitas PNF

paling sedikit berkai tan dengan per tanyaan

seb esar 65% . Ha l ini be rart i da na sedik it

adanya komputer hanya sebesar 25%. Hal ini

me mpengaruhi

J awab an

berarti adanya komputer sangat mempengaruhi

responden paling kecil, yakni berkaitan dengan

pengumpulan data PNF. Dari lima item pertanyaan,

pertanyaan tenaga pengelola PNF mendapatkan

menunjukkan bahwa rata-rata untuk infrastruktur

honorarium hanya sebesar 15%. Hal ini berarti

sebesar 39,40% jauh dari separuh. Hal ini berarti

pengelola PNF t idak per nah mend apat kan

ketidaktersediaan infrastruktur sangat mem-

p enda taa n

PN F.

Grafik 4. Dana, Tahun 2010

306


Grafik 5. Infrastruktur, Tahun 2010

pengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 7 menunjukkan bahwa dari segi kondisi geografis, responden yang menjawab paling


banyak berkaitan dengan pertanyaan adanya

monitoring dan eva lua si, resp onde n ya ng

akses jalan menuju ke program PNF sebesar 65%.

menjawa b

deng an

Hal ini berarti akses jalan sedikit mempengaruhi

pertanyaan adanya monitoring dan evaluasi

pa ling

pengumpulan data PNF. Jawaban responden

me mpengaruhi k etep ata n da n kualit as PNF

paling sedikit berkati dengan pertanyaan rata-

sebesar 40%. Hal ini berarti monitoring sangat

rata jarak ke program PNF sebesar 6-10 km yang

mempengaruhi pengumpulan data PNF. Jawaban

dapat dijangkau hanya sebesar 30%. Hal ini

re sponden

berarti program PNF yang jauh dari lokasi dinas

pali ng

banyak

sedi kit

berk ait

berk ait

deng an

pertanyaan frekuensi hanya sebesar 15%. Hal ini

pendidi kan

berarti monitoring yang sangat kecil sangat

pengaruhi pengumpulan data PNF. Dari enam item

mempengaruhi sekali pengumpulan data PNF. Dari

pertanyaan, menunjukkan rata-rata untuk kondisi

empat item pertanyaan, maka rata-rata untuk

geografis hanya sebesar 44,26% responden, yang

monitoring dan evaluasi hanya sebesar 26%

berarti kurang dari separuh. Hal ini berarti kondisi

sangat jauh dari separuh atau hanya seperempat.

geografis juga cukup mempengaruhi pengumpulan

Hal ini berarti tidak adanya monitoring dan evaluasi

data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF

Grafik 8 menunjukkan bahwa dari tujuh faktor

tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

kabupate n/kota

sanga t

me m-

yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak

Grafik 6. Monitoring dan Evaluasi, Tahun 2010

307


tepat waktu dan tidak berkualitas, yang berarti

Dengan melihat kondisi seperti ini, dapat

kondisi geografis ternyata memilki nilai terbesar

dikatakan bahwa ketujuh faktor yang diduga

jika dibandingkan dengan item pertanyaan lainnya


karena dijawab sebesar 44,36% responden.

waktu dan tidak berkualitas memang terbukti. Hal

Namun, masih termasuk dalam kategori cukup

ini ditunjukkan secara kuantitatif, bahwa nilai yang

mempengaruhi pengumpulan data PNF. Hal yang

diperoleh dalam analisis data yang dikumpulkan

sama untuk pemahaman, sumber daya manusia,

menunjukkan nilai sebesar 36,75% termasuk

dan infrastruktur sekitar 40% responden. Hal ini

dalam kategori sangat mempengaruhi pengum-

berarti sangat mempengaruhi dalam pengum-

pulan data PNF. Monitoring dan evaluasi memiliki

Grafik 7. Kondisi Geografis, Tahun 2010

pulan data PNF. Jawaban responden terkecil, yakni

nilai terkecil sebesar 26,00% berarti sangat

monitoring dan evaluasi sebesar 26% responden.


Hal ini berarti monitoring sangat mempengaruhi

waktu dan tidak berkualitas. Sebaliknya, faktor

pengumpulan data PNF. Dari 7 item pertanyaan

geografis memiliki nilai terbesar sebesar 44,26%

menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 36,75%.

cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak

Hal ini berarti ketujuh item pertanyaan sangat

tepat waktu dan tidak berkualitas.

mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 8. Rangkuman ke-7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Tahun 2010

308


Simpulan dan Saran

pendataan PNF pada tingkat satuan pendidikan

Simpulan

sampai kabupaten/kota, sehingga diharapkan

Berdasarkan rangkuman dari seluruh responden,

isi an k uesi oner yang me reka lak ukan leb ih

dapat disimpulkan

bahwa sumber daya manusia

ber kual itas dan sesuai deng an p ermi ntaa n.

(41,25%), pemahaman (42,50%), dan keadaan

Dukung an d ari pimp ina n di nas pend idik an

geografis (44,26%) termasuk dalam kategori

kab upat en/k ota

cukup mempengaruhi dalam pengumpulan data

pendataan dan pengelola PNF karena pendataan

PNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

PNF juga diperlukan untuk bahan kebijakan.

sang at

d iper luka n

da lam

Sebaliknya, terdapat empat faktor lainnya, yaitu

Selain itu, perlu adanya dukungan dana untuk

dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota

pendataan PNF dari tingkat satuan pendidikan

(26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana

sampai kabupaten/kota karena ternyata tidak ada

(32,25%), dan infrastruktur (39,40%) ternyata

honor untuk pendataan PNF maupun pengelola

sangat mempengaruhi, sehingga pengumpulan

data PNF. Perlu diusulkan agar pendataan PNF

data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

juga dimasukkan dalam pendataan sekolah yang

Ra ta-r ata ketujuh vari abel yang me m-

dilaksanakan oleh KK Data Dik. Hal yang sama

pengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat

untuk infrastruktur supaya ditingkatkan, baik

wak tu da n tid ak be rkual itas hanya sebe sar

dalam kuantitas maupun kualitasnya.

36,75% atau masuk da lam kategori sangat

Da lam

hal

kuantita s

p erlu

dil akuk an

mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dengan

penambahan komputer sebagai alat pengolah

melihat nilai rata-rata ini, dapat dikatakan bahwa

data karena bidang PNF tidak memiliki komputer

ket ujuh

sang at

khusus. Selain itu, perlu disusun program aplikasi


yang memudahkan seperti program Excel karena

waktu dan tidak berkualitas.

hampir semua petugas dapat mengoperasikan

fak tor

tersebut

mem ang

program tersebut. Dalam hal kualitas maka Saran

spe sifi kasi kom pute r ya ng d imil iki supa ya

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan agar

ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan dan

di lakukan

perkembangan zaman.

moni tori ng

dan

eval uasi

dal am

Pustaka Acuan Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia, 2010. Jakarta. Creswell, John W. 2003. Research Design. Edisi Kedua. California: Sage Publication. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. Pendataan Pendidikan. Bahan Pelatihan pada Tingkat Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010b. Penyusunan Indikator.

Bahan Pelatihan pada Tingkat

Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010c. Profil Pendidikan Nonformal Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.

309

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN NONFORMAL TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK BERKUALITAS

Recommend Documents