Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Oleh Desy Maryani1 Abstract Many problems that happen in law institution at the moment prove that how weak of it running the laws especially of problem in law institution it self. The research uses normative law method by using comparative and conceptual approaches. The gathering data is law literature such as primary law matter, secondary and tertier. The analyze of law matter uses “content analysis”. Based on the result research and its analyze we come to the conclusion that: Firstly, the effect factors in the law institution on the treatment doesn’t touch the goal of treatment likely: law factor, the judgement’s factor, facility, society and culture factors. Keywords : Cause, Not Proven, Punishment, Prison
1
Desy Maryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu 1
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
A. PENDAHULUAN
undangan di bawah UUD 1945, yaitu
1. Latar Belakang
diantaranya Undang-undang Nomor 12
Di Indonesia, masalah HAM diimplementasikan
dari
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan3.
nilai-nilai
Undang-undang tersebut menggantikan
Pancasila sebagai pemikiran filsafat
seluruh peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan dasar kehidupan
yang
berbangsa dan bernegara. Penjabaran
kepenjaraan produk hukum pemerintah
HAM harus mencerminkan nilai-nilai
kolonial Belanda yang tidak sesuai
luhur
yang
dengan ide dasar pemasyarakatan dalam
dirumuskan dalam kelima sila Pancasila
peraturan internasional maupun hukum
sebagai satu kesatuan yang bulat dan
dasar nasional Indonesia.
bangsa
Indonesia
utuh2. Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber
mengandung
hukum,
hal
pengertian
berhubungan
dengan
sistem
Pada dasarnya setiap manusia
ini
dilahirkan dalam keadaan memiliki
bahwa
ketergantungan dengan orang lain dan
Pancasila merupakan dasar bagi seluruh
lingkungannya.
peraturan
dan
bertahap, melalui proses pembelajaran,
untuk
orang berkembang kearah kematangan
menegakkan hukum tanpa pengecualian
yang dicirikan dengan adanya sikap
kapan
mandiri. Narapidana sebagai anggota
aparat
perundang-undangan penegak
dan
hukum
dimanapun
hukum
itu
berada.
Kemudian
secara
masyarakat yang berada di dalam Pokok-pokok
jaminan,
lembaga pemasyarakatan juga tidak
pengakuan, dan perlindungan HAM
terlepas
juga tercermin dalam pembukaan UUD
manusia yang harus bekerja untuk
1945. Dengan dicantumkannya dasar
memenuhi tuntutan hidup, kehidupan
kemanusiaan yang adil dan beradab
dan penghidupan4. Sehingga pekerjaan
dalam pembukaan UUD 1945, berarti
memiliki nilai yang sangat strategis dan
HAM di Indonesia sudah menjadi asas
penting dalam pembinaan narapidana di
negara yang fundamental. Pengakuan
lembaga pemasyarakatan.
HAM dalam hukum dasar ini juga diikuti
oleh
peraturan
perundang-
2
ST.Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1993, hal. 49-50, http://eprints.undip.ac.id/13284/ (Diakses tanggal 16 September 2015, Pukul: 12:16 WIB)
dari
Kegiatan
hakikatnya
kerja
di
sebagai
lembaga
pemasyarakatan harus merupakan suatu 3
Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, hal. 30 4
Ibid 2
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
kegiatan yang simultan, sehingga di
harus bermanfaat baik selama yang
samping bersifat treatment oriented,
bersangkutan menjalani pidana maupun
maka
setelah
kegiatan
kerja
di
lembaga
selesai
menjalani
pidana,
pemasyarakatan juga harus bersifat
sehingga mereka memiliki kesempatan
profit oriented sebagai konsekuensi dari
yang sama dengan anggota masyarakat
suatu
produktif5.
kegiatan
orientasi
tersebut,
maka
Dengan kegiatan-
pada
umumnya
memberikan
untuk
dapat
konstribusinya
sebagai
kegiatan pembinaan yang dilaksanakan
anggota masyarakat yang aktif dan
di lembaga pemasyarakatan sedapat
produktif dalam pembangunan bangsa.
mungkin diupayakan agar mendorong
Untuk
mewujudkan
tersebut,
terciptanya iklim yang kondusif serta
maka yang harus diberantas adalah
memberikan peluang kepada narapidana
faktor-faktor yang dapat menyebabkan
untuk mengembangkan potensi diri
narapidana
yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan
bertentangan
kerja produktif sesuai dengan bakat,
kesusilaan, agama, atau kewajiban-
latar belakang pendidikan, keterampilan
kewajiban sosial lainnya yang dapat
atau keahlian yang dimiliki.
dikenakan pidana7. Dengan demikian,
Program
pembinaan
berbuat
keselarasan
hal-hal
dengan
dan
yang hukum,
keseimbangan
kemandirian adalah suatu upaya yang
hubungan antara petugas, narapidana
dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun
dan
1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana
tercapainya
out put dari program ini adalah setiap
pemasyarakatan di Indonesia dalam
warga
upaya pencegahan dan pemberantasan
binaan
mempunyai keterampilan sebagai
kemampuan yang
modal
bersangkutan
pemasyarakatan dapat
awal
untuk
dan yang
kembali
hidup
adalah
prasyarat
tujuan
sistem
tindak kejahatan. Untuk melakukan suatu upaya
dijadikan
bagi
masyarakat
pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan
maka
dibutuhkan
suatu
dalam masyarakat bebas secara baik dan
proses. Proses “membangun manusia
bertanggung jawab6. Hal ini berarti
mandiri” sebagai suatu cerminan atau
pembinaan terhadap narapidana juga
tujuan
akhir
dari
pada
sistem
5
Adi Sujatno, Op.Cit Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Cetakan Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008, hal. 7 6
7
Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974, hal. 32 3
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
pemasyarakatan di Indonesia8. Sistem
Lembaga
pemasyarakatan
bertujuan
untuk
Indonesia”.
mengembalikan
warga
binaan
pemasyarakatan sebagai warga yang diulanginya
tindak
pidananya, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
pembangunan
suatu
proses
di
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan
baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
Pemasyarakatan
uraian
di
atas,
mengkaji
isu
dalam
tulisan
ini
hukum
yaitu:
apakah
penyebab
tidak
faktor-faktor
tercapainya
tujuan
pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?
tersebut, agar fungsi suatu sanksi dapat B. METODE PENELITIAN
mencapai tujuan pemidanaan. Pernyataan
tersebut
relevansinya dengan praktek di lembaga pemasyarakatan saat ini, bahwa apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, hanya sebatas harapan yang ideal belaka, namun berbagai fakta menunjukkan gambaran sebaliknya.
Buruknya
manajemen
lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat
dilihat
dari
kompleksitas
permasalahan yang terjadi di lembaga
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat
deskriptif-preskriptif
yang
menemukan
solusi
bertujuan permasalahan dalam
(problem-solution)9.Di
penelitian
beberapa
hukum
pendekatan.
terdapat
Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam
pemasyarakatan. Berdasarkan
uraian-uraian
tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya
Metode
ada
Tujuan
Pemidanaan
penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang
approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan
historis
(historical
approach),
pendekatan
komparatif
(comparative
(statute
pendekatan
approach) konseptual
dan
(conceptual
8
Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 26
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 50-51 4
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
approach)10.Dari berbagai pendekatan
mengidentifikasi
di
yang spesifik). Bahan
hukum
undang-
berhasil
yang
dan
dengan
atas,
maka
menggunakan undang
penelitian
pendekatan
(statute
ini
approach)
pendekatan kasus (case approach). Penelitian
ini
dikumpulkan
secara
pesan yang terkait
penyusunan penelitian
dilakukan
menggunakan
karakteristik
ini
kemudian
deskriptif
yang
disusun
terhadap
norma-
bahan hukum primer, bahan hukum
norma hukum dalam peraturan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
yang
Teknik pengumpulan bahan hukum
seksual dalam tindak pidana korupsi
yang dipergunakan dalam penelitian
di
hukum
normatif
dilakukan untuk mencari keterkaitan
dengan
melalui
adalah
dilakukan
kegiatan
studi
mengatur Indonesia.
atau
catatan hukum.
pengaturan
penyusunan
gratifikasi
Analisis
kemudian
diantara satu rumusan konsep hukum
pusataka, studi dokumen, dan studi Dalam
tentang
proposisi serta
hukum
terkait
kebijakan
hukum
penelitian ini pengumpulan pustaka
pidana antara peraturan perundang-
yang dimaksud tersebut dilakukan di
undangan. Bahan hukum yang telah
perpustakaan, Selain itu pengumpulan
dikumpulkan
pustaka juga dilakukan melalui media
dianalisis
cetak dan juga media online (website).
reasoning/penalaran
Metode yang digunakan untuk menganalisis
bahan-bahan
hukum
tersebut
kemudian
melalui
argumentative
legal yakni
atau
logika
diuraikan
menggunakan
berdasarkan kategori-kategori
Content
analysis
analysis”.
adalah
“....any
yang
disusun secara sistematis, selanjutnya
dalam penelitian ini yaitu dengan “Content
secara
secara
deskriptif hukum
tertentu. Kemudian dilakukan analisis yakni mengevaluasi
atau
technique for making inferences by
evaluative
objectively
systematically
melakukan penilaian terhadap suatu
identifying specified characteristics of
pernyataan maupun pandangan norma
massages11(atau analisis isi merupakan
baik dari sumber bahan hukum primer
teknik
secara
dan bahan hukum sekunder yang telah
dengan
dikumpulkan yang berkaitan dengan
and
membuat
objektif
dan
inferensi sistematis
10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 93-95 11
perumusan mengenai
norma
yang
pembinaan
di
mengatur lembaga
pemasyarakatan di Indonesia.
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 21-
22 5
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Bahan hukum yang dihimpun
Narapidana
sebagai
anggota
dari studi pustaka dikumpulkan dan
masyarakat yang oleh karena tindak
diklasifikasi berdasarkan substansinya,
pidana yang dilakukannya berada di
diuraikan dan kemudian dihubungkan
dalam lembaga pemasyarakatan yang
dengan teori-teori yang bersumber dari
juga tidak terlepas dari hakikatnya
literatur, kemudian diuraikan untuk
sebagai manusia yang harus bekerja
menggambarkan secara
dan
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan
sistematis permasalahan yang dibahas.
sehingga pekerjaan memiliki nilai yang
Secara
hasil analisis
sangat strategis dan penting dalam
tersebut diharapkan dapat diperoleh
pembinaan narapidana. Terkait dengan
simpulan serta memberikan pendapat
masalah tersebut, Kiran bedi dalam
hukum terkait dengan permasalahan
bukunya “It’s always Possible” yang
yang diangkat dalam penelitian ini
dikutip
jelas
argumentatif
oleh
Adi
Sujatno,
mengemukakan bahwa : “Manusia-manusia yang terkungkung di
C. PEMBAHASAN Pemidanaan memperbaiki penjahat
bertujuan
atau
menjadi
bermanfaat
bagi
untuk
dalam dinding penjara itu sebenarnya
merehabilitasi
memiliki seluruh waktu, tenaga dan
baik
sehingga
masyarakat
mengembalikan
serta
keseimbangan,
keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi,
karena
itu
yang
perlu
keselarasan dan keserasian di dalam
dilakukan ialah mengidentifikasi serta
masyarakat.
mengenal bakat-bakat mereka dengan
Maka
dijatuhkannya
hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak
hanya
dilihat
sebagai
pengarahan dan bimbingan”13.
suatu Hal ini menunjukkan bahwa
balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan
tertentu
yaitu
dalam
pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana
adalah
untuk
perilakunya
dan
kembali
narapidana
merehabilitasi
mengintegrasikan dengan
masyarakat12. 12
Lihat Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi,
pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah
selesai
menjalani
pidana,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Loc Cit, hal. 28, Lihat juga M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Loc Cit, hal. 51 13 Adi Sujatno, Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara, Cetakan Ketiga,Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009, hal. 9-10 6
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
sehingga mereka memiliki kesempatan
1) Faktor Hukum
yang sama dengan anggota masyarakat pada
umumnya
Dalam praktek penyelenggaraan
untuk
dapat
hukum di lapangan ada kalanya terjadi
kontribusinya
sebagai
pertentangan antara kepastian hukum
anggota masyarakat yang aktif dan
dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
produktif dalam pembangunan bangsa.
konsepsi keadilan merupakan suatu
memberikan
Untuk pembinaan
mencapai maka
harus
tujuan
rumusan
yang
bersifat
abstrak,
ditunjang
sedangkan kepastian hukum merupakan
dengan pelaksanaan/ penerapan hukum.
suatu prosedur yang telah ditentukan
Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur
secara
dari pada ketidakefektifan hukum, ada
ketidakjelasan
baiknya juga memperhatikan faktor-
undang-undang menyebabkan belum
faktor yang mempengaruhi efektifitas
optimalnya pada tahap implementasi.
suatu penerapan hukum. faktor-faktor
normatif.
Terkait
Sehingga
aturan
hukum
dengan
atau
pembinaan
tersebut adalah :
narapidana di lembaga pemasyarakatan,
1. Faktor hukum
berikut
2. Faktor penegak hukum
peraturan
3. Faktor sarana atau fasilitas
mengenai pembinaan narapidana di
4. Faktor masyarakat
lembaga pemasyarakatan :
5. Faktor kebudayaan14.
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
akan
diuraikan
beberapa
perundang-undangan
1995 tentang Pemasyarakatan Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu berkaitan dengan esensi dari keberhasilan
pelaksanaan
dalam
pembinaan narapidana. Sehingga faktorfaktor di atas merupakan tolak ukur terhadap penyebab pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan saat ini belum menyentuh tujuan pemidanaan. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut : Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5 14
Pengaturan
tentang
tujuan
sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut15: “Sistem
pemasyarakatan
diselenggarakan membentuk pemasyarakatan manusia
dalam
rangka
warga
binaan
agar
menjadi
seutuhnya,
menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan 15
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 7
Desy Maryani
tidak
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
mengulangi
tindak
pidana
g. mendapatkan upah atau premi
sehingga dapat diterima kembali oleh
atas pekerjaan yang dilakukan;
lingkungan masyarakat, dapat aktif
h. menerima kunjungan keluarga,
berperan dalam pembangunan, dan
penasihat hukum, atau orang
dapat hidup secara wajar sebagai
tertentu lainnya;
warga yang baik dan bertanggung
i. mendapatkan
jawab.”
pengurangan
masa pidana (remisi); j. mendapatkan
Dalam
Undang-Undang
berasimilasi
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mempunyai
narapidana
hak-hak
yang
k. mendapatkan
16
bebas; dan m. mendapatkan sesuai
(1)Narapidana berhak : sesuai
agama
atau
kepercayaannya; b. mendapat
dengan
lain
peraturan yang
berlaku (2)Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak
perawatan,
perawatan
hak-hak
perundang-undangan
ibadah
dengan
pembebasan
l. mendapatkan cuti menjelang
bahwa : a. melakukan
cuti
bersyarat;
di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan
termasuk
mengunjungi keluarga;
harus
diberikan selama proses pembinaan
kesempatan
rohani
baik
maupun
jasmani;
narapidana
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
c. mendapatkan pendidikan dan
Pemerintah.
pengajaran; d. mendapatkan
pelayanan
Berdasarkan pasal-pasal di
kesehatan dan makanan yang
atas, maka dengan diberlakukannya
layak;
undang-undang
e. menyampaikan keluhan;
pemasyarakatan
f. mendapatkan bahan bacaan dan
dasarnya
tersebut
bertujuan
agar
pada warga
mengikuti siaran media massa
binaan pemasyarakatan menyadari
lainnya yang tidak dilarang;
kesalahannya, memperbaiki diri, dan
16
tentang
Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
tidak
mengulangi
tindak
pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh 8
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
lingkungan masyarakat, dapat aktif
pendukung
berperan dalam pembangunan, dan
menimbulkan
dapat hidup secara wajar sebagai
kurang efektif, seperti pembinaan
warga yang baik dan bertanggung
keterampilan memerlukan peralatan
jawab. Untuk menerapkan undang-
yang
undang
mempraktekkan
tersebut
pemasyarakatan melaksanakan
memadai
untuk
hanya
dalam suatu pembinaan sehingga
sehingga
pembinaan yang dilakukan dapat
kehilangan saja, itu
langsung
teori
dinilai keberhasilannya.
namun
mengembalikan orang-orang yang ke
dalam
b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan
masyarakat. Agar
terlaksananya
Pemasyarakatan Pengaturan tentang program
pemberian hak-hak narapidana, maka dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan
pembinaan Warga
1. Pola dan tata letak bangunan. 2. Kualitas dan kuantitas Petugas.
pembimbingan
Binaan
Pemasyarakatan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan
dan
Pembimbingan Hak Warga Binaan
3. Manajemen Lapas.
Pemasyarakatan,
4. Kesejahteraan Petugas.
yang
berbunyi
sebagai berikut18:
5. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
(1) Program
6. Anggaran.
pembinaan
dan
pembimbingan meliputi kegiatan
7. Sumber daya alam. 8. Kualitas dan Program Pembinaan. Berdasarkan tinjauan di atas hak-hak narapidana harus diberikan proporsional, sarana
dan
diatur pada Pasal 2 dalam Peraturan
harus melihat: 17
kurangnya
yang
bukan
kemerdekaannya
secara
pembinaan
lembaga
hukuman
pidana
dapat
maka
seseorang
dijatuhi
pembinaan
dan
namun prasarana
pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. (2) Program
pembinaan
diperuntukkan bagi Narapidana dan
Anak
Didik
Pemasyarakatan.
17
Kepmenham RI Nomor : M. 02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
18
Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 9
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditentukan bahwa19: Pembinaan kepribadian
dan
keterampilan dan latihan kerja itu diberikan dan pemberian jaminan
pembimbingan
terhadap pekerjaan napi setelah napi
kemandirian
menjalani masa pidananya. Sehingga
dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
mempersulit
2 meliputi hal-hal yang berkaitan
pemasyarakatan dalam melakukan
dengan :
pembinaan. Maka diperlukan peran
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang
serta pihak ketiga dalam melakukan
Maha Esa; b. Kesadaran
berbangsa
dan
petugas
pembinaan
terhadap
terutama
yang
lembaga
narapidana, menyangkut
keterampilan kerja dan latihan kerja.
bernegara; c. Intelektual;
c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak
d. Sikap dan perilaku; e. Kesehatan jasmani dan rohani;
Manusia
(HAM)
RI
Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007
f. Kesadaran hukum; g. Reintegrasi
Asasi
sehat
dengan
tentang
syarat
dan
tata
cara
pelaksanaan asimilasi, pembebasan
masyarakat;
bersyarat, cuti menjelang bebas dan
h. Keterampilan kerja; dan i. Latihan kerja dan produksi.
cuti bersyarat. Pengaturan mengenai kerja
Berdasarkan pasal-pasal di
sama antara Lapas dan Pihak Ketiga
atas, dapat dilihat bahwa belum
dalam
jelasnya rumusan/aturan pemerintah
narapidana, diatur pada Pasal 14
secara jelas mengenai pembinaan
dalam Peraturan Menteri Hukum dan
narapidana
mengenai
Hak Asasi Manusia (HAM) RI
pembimbingan kemandirian. Akibat
Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007
belum jelasnya aturan mengenai
tentang
keikutsertaan pihak ketiga dalam
pelaksanaan asimilasi, pembebasan
melakukan pembinaan narapidana di
bersyarat, cuti menjelang bebas dan
lembaga pemasyarakatan mengenai
cuti bersyarat, yang berbunyi sebagai
program
berikut20:
terutama
kemandirian,
bagaimana
melakukan
syarat
dan
pembinaan
tata
cara
19
Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
20
Pasal 14 Permen HAM RI No. M.2 PK. 4-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 10
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Dalam
hal
pelaksanaan
mengenai
pembinaan
asimilasi memerlukan kerja sama
dengan
antara Lapas atau Rutan dan Pihak
dengan pihak ketiga karena untuk
Ketiga, maka kerja sama tersebut
menerapkan undang-undang tersebut
harus didasarkan pada perjanjian
maka
yang dibuat antara Kepala Lapas atau
bukan hanya melaksanakan hukuman
Kepala Rutan dan Pihak Ketiga yang
sehingga
memberi pekerjaan pada narapidana.
kemerdekaannya
Berdasarkan rumusan pada
melakukan
narapidana
lembaga
kerja
sama
pemasyarakatan
seseorang
kehilangan
saja,
namun
mengembalikan orang-orang yang
pasal di atas, maka terlihat belum ada
dijatuhi
ketentuan yang mengatur secara
masyarakat.
tegas mengenai kerja sama antara
narapidana adalah manusia yang
Lapas atau Rutan dan Pihak Ketiga
masih memiliki potensi yang dapat
dalam
dikembangkan
pembinaan
narapidana
di
pidana
itu
ke
dalam
Bagaimanapun
ke
juga,
arah
lembaga pemasyarakatan. Dalam hal
perkembangan yang positif, yang
ini belum jelasnya kapan dimulainya
mampu mengubah untuk menjadi
kerja sama dengan pihak ketiga.
lebih produktif dan untuk menjalani
Dalam
rumusan
hanya
lebih baik dari sebelum menjalani
memuat
dalam
pelaksanaan
pidana. Sebenarnya pembinaan tidak
tersebut hal
asimilasi memerlukan kerja sama
bisa
antara Lapas atau Rutan dengan
dikarenakan kondisi Lapas yang
Pihak
sudah
Ketiga,
tidak
memuat
berjalan
dengan
tidak
sehat
efektif,
lagi,
serta
bagaimana kerja sama antara Lapas
outputnya yang tidak sesuai dengan
atau Rutan dengan Pihak Ketiga pada
harapan dari pembinaan itu sendiri.
tahap
sebelumnya.
memuat pemerintah
Maka
dalam
rumusan
kerja
sama
dengan
pihak
ketiga
Beranjak dalam
pada
peraturan
rumusan perundang-
undangan, peraturan pemerintah, dan
harus jelas kapan dimulainya kerja
peraturan
menteri
sama dilakukan, aturan siapa yang
keikutsertaan pihak ketiga dalam
mempekerjakan, besaran upah bagi
melakukan pembinaan narapidana,
napi yang dipekerjakan sehingga
sehingga
mempersulit
diperlukan pengaturan secara jelas
lembaga
pemasyarakatan
melakukan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
keikutsertaan
pembinaan, dalam
tentang
petugas dalam terutama program 11
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
kemandirian. Program kemandirian
hukum
yang
kepribadian
dilaksanakan
pemasyarakatan
di
saat
lembaga
ini
hanya
sebagai pengisi waktu luang saja dan
adalah
terutama
mentalitas penegak
mengenai
atau hukum
pelaksanaan
sistem pemasyarakatan.
ketidakmampuan petugas lembaga
Dalam pelaksanaan sistem
pemasyarakatan dalam melakukan
pemasyarakatan adalah prosesnya,
pembinaan kemandirian. Hal ini
yaitu
disebabkan tidak adanya keahlian
narapidana, petugas dan masyarakat,
yang
lembaga
yang didukung dengan program-
pemasyarakatan untuk melakukan
program pembinaan yang sesuai
pembinaan. Sehingga menunjukkan
dalam mencapai tujuannya, karena
bahwa di dalam rumusan peraturan
hal ini erat kaitannya dengan fungsi
tersebut belum ada ketentuan yang
dan tugas yang diemban oleh petugas
mengatur
pemasyarakatan, yakni secara aktif
khusus
petugas
secara
ketidakjelasan
tegas
atau
undang-undang
proses
seharusnya
interaktif
dapat
antara
menggalang,
mengenai pembinaan di lembaga
mengkoordinasikan
pemasyarakatan
mengarahkan semua unsur sumber
menyebabkan
sehingga belum
optimalnya
tujuan pemidanaan.
daya
yang
dan
ada
dalam
upaya
reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan
2) Faktor Penegak Hukum Kelalaian/ aparat
penegak
saat ini belum dapat secara optimal
ketidakmampuan hukum
dalam
mendukung
tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum,
Dalam
penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,
Pasal
8
Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
disebutkan
bahwa21:
mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan
sistem
pemasyarakatan.
melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau
pelaksanaan
“Petugas merupakan
pemasyarakatan
pejabat
fungsional
penegak hukum yang melaksanakan tugas
di
bidang
pembinaan,
maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan
dalam
penegakan
Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 21
12
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
pengamanan,
dan
pembimbingan
warga binaan pemasyarakatan”. Berdasarkan menjadi
ketentuan
pemasyarakatan pembinaan,
tugas yaitu
di
petugas di
bidang
pengamanan
pembimbingan
dan
warga
Negeri
berpendidikan
atas, diatur mengenai bidang-bidang yang
a. Pegawai
binaan
kemasyarakatan yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan narapidana
Sipil
paling
yang rendah
Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat b. Sehat jasmani dan rohani; c. Mempunyai pengalaman bekerja di
lingkungan
Pemasyarakatan
paling kurang 5 (lima) tahun; dan d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
berdaya guna dan berhasil guna. Dalam ketentuan di atas,
Dalam melakukan suatu pembinaan kepada
narapidana
perlu
menyertakan
Petugas
Pemasyarakatan
sebagai
pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, motivator
komunikator, selama
dan
berlangsungnya yang
mengatur
mengenai Petugas Pemasyarakatan yang
bertugas
Narapidana
dan
sebagai
Wali
Anak
Didik
Pemasyarakatan diatur pada Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, yang berbunyi22: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi
Wali
Pemasyarakatan
adalah: 22
masih
kualitas
kuantitas
dan
Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan,
lemahnya pegawai
apabila dilihat dari tugas khusus yang
dibebankan
Pemasyarakatan
kepada sehingga
Wali perlu
ditambahkannya suatu aturan bahwa syarat
proses pembinaan narapidana. Ketentuan
menunjukkan
untuk
menjadi
Wali
Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung artian bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah di didik
secara
meningkatkan
khusus
untuk
keterampilan
yang
diberikan kepada narapidana. Kendala Lembaga
pembinaan
di
Pemasyarakatan
menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasyarakatan mempengaruhi
keberhasilan
pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak 13
Desy Maryani
sesuai
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
dengan
daya
tampung
lembaga pemasyarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif,
psikiater, sosiolog dan instrukturinstruktur di bidang keterampilan d. Masih
rendahnya
tidak adanya pengawasan terhadap
kesejahteraan
pembinaan
pemasyarakatan.
di
lembaga
pemasyarakatan kurangnya
jumlah
dan
kemampuan sumber daya manusia petugas
pemasyarakatan
membina
narapidana
kendala
dalam
narapidana
untuk menjadi
pembinaan
di
lembaga
Dengan kondisi SDM petugas
Berdasarkan narasi di atas, dapat
kondisi
disimpulkan SDM
bahwa petugas
pemasyarakatan yang ada saat ini masih
pemasyarakatan
terdapat
kekurangan/
langsung akan mempengaruhi atau menghambat
a. Kualitas dan kuantitas pegawai
pemasyarakatan,
dari sifat dan tugas khusus yang pegawai
b. Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasyarakatan yang
kurang
itu
optimalnya
pengawasan yang dilakukan oleh petugas
lembaga
pemasyarakatan
dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan
pemidanaan.
menyebabkan
Hal
banyak
ini terjadi
pemasyarakatan. Berbagai penyimpangan yang terjadi
di
dalam
pemasyarakatan “kapal
pemasyarakatan.
khususnya
selain
permasalahan overcapacity menjadi
belum memadai apabila dilihat kepada
kinerja
penyimpangan di dalam lembaga
kelemahan, antara lain:24
dibebankan
sebagaimana
tersebut di atas, maka secara tidak
penyebab
pemasyarakatan23. maka
petugas
membuat
longgarnya pelaksanaan pembinaan serta
tingkat
melaksanakan
tugas di Lapas c. Masih minimnya tenaga-tenaga ahli, seperti: dokter, psikolog,
perilaku
selam”/diskriminasi,
penyelundupan pelarian
yaitu
lembaga
dan
barang
terlarang,
pemberontakan25.
Dalam hubungannya dengan upaya pemberdayaan SDM narapidana di Lapas/Rutan pembinaan
melalui keterampilan
program kerja,
25
23
Herly Oktarina, hal. 42-43 Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),Op.Cit, hal. 34 24
Adi Sujatno dan Didin Sudirman, Pemasyarakatn Menjawab Tantangan Zaman, Cetakan Kedua, VETLAS Production, Jakarta, 2008, hal. 48 14
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
kiranya harus perlu ditingkatkan
ketidakdisiplinan
dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat
hukum/kemampuan aparat penegak
dilihat pada kenyataan yang masih
hukum, terutama mengenai pegawai
banyak
sipir dalam melakukan pembinaan
terdapat
disejumlah
Lapas/Rutan, antara lain: a. Pelaksanaan
memperlihatkan penutupan
masih
pemasyarakatan.
adanya orientasi
dengan
penegak
dan pengawasan di dalam lembaga
pembinaan
kecenderungan
aparat
pada
penerapan
Berdasarkan aturan mengenai syarat
untuk
menjadi
Pemasyarakatan,
Wali
menunjukkan
kebijakan yang menitikberatkan
bahwa masih lemahnya kualitas dan
pada pendekatan keamanan.
kuantitas pegawai apabila dilihat dari
b. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dengan
belum
bakat,
disesuaikan
latar
belakang
tugas
khusus
yang
dibebankan
kepada
Wali
Pemasyarakatan
sehingga
perlu
ditambahkannya
pendidikan dan keahlian yang
suatu aturan bahwa syarat untuk
dimiliki oleh narapidana sehingga
menjadi Wali Pemasyarakatan harus
belum ada pola yang jelas dan
mempunyai
terarah
Wali/layak
berkenaan
dengan
pekerjaan narapidana.
sertifikat tugas.
layak Pemberian
sertifikat ini mengandung arti bahwa
c. Belum adanya pembagian tentang
Wali
Pemasyarakatan
merupakan
jenis-jenis pekerjaan yang jelas,
petugas yang telah dididik secara
baik dalam kategori keterampilan
khusus
maupun pekerjaan produktif.
keterampilan yang diberikan kepada
untuk
meningkatkan
narapidana. Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi pembinaan
dalam
narapidana
lembaga
efektifitas di
dalam
pemasyarakatan.
3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pengaturan sarana
atau
mengenai fasilitas
standar lembaga
Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi
pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14
di atas, maka menunjukkan bahwa
dalam Keputusan Menteri Kehakiman
selain
dan Hak Asasi Manusia Republik
persoalan
penyebab
over
belum
capacity, efektifnya
pembinaan
narapidana
disebabkan
karena
juga
Indonesia
Nomor:
M.01.PL.01.01
Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan
timbulnya 15
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,
f. Lebar tangga dan selasar pada
bahwa26:
masing-masing blok berukuran
(1) Blok Tahanan dibangun dengan
minimal 1,5 m
ketentuan sebagai berikut :
(2) Ketentuan mengenai Kamar Hunian
a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar
adalah sebagai berikut: a. Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m2/orang;
pengaman. b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan
b. Langit-langit : 1) Langit-langit hunian terbuat
pengelompokkan
dari bahan beton/cor dengan
bangunan membentuk huruf “U”
ketebalan 10 cm dan tinggi
dengan
langit-langit kamar hunian
areal
terbuka
pada
3,8 m;
bagian tengahnya. c. Areal terbuka tersebut dapat
2) Langit-langit teras (Lantai I)
tempat
terbuat dari jeruji besi Ø 22
ataupun
mm yang berjarak As ke As 4
kegiatan-kegiatan lainnya dalam
cm, yang sekaligus berfungsi
lingkup satu Blok hunian.
sebagai lantai teras (lantai II);
dimanfaatkan makan
d. Pada
sebagai
bersama
lahan
tidak
3) Langit-langit teras (Lantai II)
untuk
terbuat dari jeruji besi Ø 22
bangunan
mm yang berjarak As ke As
yang
memungkinkan pengelompokkan
membentuk huruf “U” dapat dilakukan
pengelompokan
10 cm. c. Lantai hunian dan lantai teras
bangunan (cluster) tertutup yang
(Lantai
dilengkapi
dilapisi dengan bahan anti kimia;
dengan
pagar
pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya.
I)
dicor
beton
dan
d. Dinding : 1) Dinding
yang
merupakan
e. Semua teralis dan pintu pada
bagian luar dari bangunan
blok ini menggunakan besi baja
blok terbuat dari bahan beton
Ø 22 mm.
bertulang
Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 26
K-500
dengan
ketebalan 20 cm dan diberi tulangan Ø 12 mm berjarak 10 cm;
16
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
2) Dinding lainnya terbuat dari
Pengaturan mengenai ruangan
dinding batu bata tebal ½ bata
pembinaan diatur pada Pasal 44 dalam
dengan pasangan 1 pc : 2 ps,
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
diplester halus;
Asasi
3) Pada
dinding
berhadapan
dengan
Manusia
Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003
pintu
Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
jeruji Ø 22 mm, ukuran
berbunyi27:
disesuaikan
Ruang
luas
Pemasyarakatan, Rekreasi/Olah
e. Dilengkapi dengan penerangan
dari
Raga
tempat
(lampu) yang dipasang tertanam
penyuluhan,atau
(inbouw) diatas.
kegiatan lainnya.
tiap
yang (Aula)
adalah ruang serba guna yang terdiri
kamar.
f. Pada
Indonesia
yang
diberi ventilasi terbuat dari dengan
Republik
kamar
hunian
Lebih
lanjut
pembinaan, untuk
dalam
kegiatan-
Lampiran
I,
disediakan WC dan tempat tidur
ditentukan bahwa:
permanen, tempat tidur tersebut
Ruang
terbuat dari plat beton bertulang,
Lapas Kelas I 660 M2 dan Lapas Kelas
tebal 10 cm, tinggi 60 cm
II 435 M2 dan Ruang
dengan kemiringan 2%.
(Workshop), untuk Lapas Kelas I 120
g. Pintu mengikuti standar Pintu
Rekreasi/Olah
Raga,
untuk
Bengkel
Kerja
M2 dan Lapas Kelas II 72 M2
Kamar Hunian. h. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi : 1) daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm; 2) kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm tertanam pada beton.
Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan telah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan dan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Namun,
lembaga
pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya
mengenai
napi
yang
meninggal dalam Lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah 27
Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 17
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
menderita sakit sebelum masuk penjara, dan
ketika
dalam penjara
kondisi
Seperti yang dikemukakan oleh Pelaksana
Tugas
Kepala
Lembaga
kesehatan mereka semakin parah karena
Pemasyarakatan Klas II B Sorong
kurangnya perawatan, rendahnya gizi
bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan
makanan, serta buruknya sanitasi dalam
Klas II B Kota Sorong, Papua Barat
lingkungan penjara. Hal ini disebabkan
mengalami
rendahnya sarana atau fasilitas di dalam
kekurangan sarana terutama mengenai
Lapas.
Terutama
jumlah
fasilitas kerja yaitu pada bengkel kerja
tahanan
yang
ruangan
dan latihan 29. Selain itu hal serupa juga
seimbang
terjadi di Lembaga Pemasyarakatan
tahanan
mengenai menghuni
yang
tidak
sangat
minim
fasilitas,
Kelas II A Wanita Tanjung Gusta
(overcapacity). Seperti kasus yang terjadi pada
Medan, belum memadainya sarana atau
Rabu, 13 Juni 2012 di Lembaga
fasilitas
Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat,
pembinaan bahkan telah menjadi salah
yang tewas di dalam Lapas. Seorang
satu
narapidana
keamanan/ketertiban
kasus
curanmor
yang
telah
menjadi
penghambat
penyebab serta
salah
sakit pernapasan yang dideritanya28.
kelancaran
Berdasarkan
kasus
tersebut,
pembinaan terhadap narapidana karena
menunjukkan
bahwa
lembaga
dari semuanya hal tersebut menjadi
representatif
dibangun
sehingga
tidak
menyebabkan
penyebab
faktor
menjadi
divonis 4 tahun penjara ini tewas akibat
pemasyarakatan
satu
rawannya penghambat
proses
tidak
pelaksanaan
aman
dan
tidak
tertibnya keadaan di dalam Lapas30.
banyak napi yang sakit. Hal ini terjadi
Kurangnya
dikarenakan bahwa pemerintah tidak
pendukung
mampu sendiri untuk mewujudkan ide
menimbulkan pembinaan yang kurang
pemasyarakatan
karena
keterbatasan
sarana/prasarana mengakibatkan pembinaan
sehingga kurang
narapidana
optimalnya di
dalam
lembaga pemasyarakatan. 28 www.tvonenews.tv/arsip/view/5770 8/2012/06/13/terindikasi_sakit_narapidana_te was_di_lapas.tvOne, (Diakses tanggal 21 Nopember 2012, Pukul 15:00 WIB).
sarana
atau
fasilitas
pembinaan
dapat
29
Jevius J. Siathen, LP Klas II B Sorong Kurang Fasilitas,http://www.aldppapua.com/?p=6411, (Diakses tanggal 28 Desember 2012, Pukul 0:15 WIB) 30 Rita Pristiwati, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 98, https://docs.google.com/pdf+Rita+Pristiwati,+P ola+Pembinaan+Narapidana+Di+Lembaga+Pe masyarakatan+Kelas+II+A+Wanita+Tanjung+ Gusta+Medan, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 16.00 WIB). 18
Desy Maryani
efektif,
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
karena
pembinaan
seperti Berdasarkan ketentuan di atas,
pembinaan keterampilan memerlukan peralatan
yang
memadai
untuk
mempraktekkan langsung teori dalam pembinaan
sehingga
dapat
dinilai
pembinaan yang dilakukan berhasil atau
maka pembinaan berdasarkan
sistem
binaan
pemasyarakatan
merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat,
tidak
warga
maka
peran
serta
masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk
4) Faktor Masyarakat Di dalam sistem pemasyarakatan
kemitraan
yang
dilakukan
sebagai
bahwa tugas untuk membina narapidana
sarana kegiatan pembinaan, antara lain
bukan hanya lembaga pemasyarakatan
peran serta masyarakat harus dipandang
tetapi termasuk di dalamnya masyarakat
sebagai aspek integral dari upaya
sebagai pembina narapidana. Hal ini
pembinaan,
terdapat di dalam Undang-Undang No
masyarakat sangat diperlukan dalam
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
mencapai tujuan yang diinginkan dalam
pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi31:
pembinaan warga binaan.
sehingga
dukungan
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu
Namun, realitanya kurangnya
tatanan mengenai arah dan batas serta
peran serta masyarakat dalam rangka
cara
ikut serta melibatkan dalam pembinaan
pembinaan
Warga
Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila
narapidana.
yang dilaksanakan secara terpadu antara
kurangnya
pembina, yang dibina, dan masyarakat
terhadap napi karena sebagian anggota
untuk meningkatkan kualitas Warga
masyarakat masih enggan menerima
Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kembali bekas napi. Sehingga hal
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
tersebut
mengulangi tindak pidana sehingga
tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu
dapat diterima kembali oleh lingkungan
untuk
masyarakat, dapat aktif berperan dalam
narapidana
pembangunan, dan dapat hidup secara
Maka tanpa peran serta masyarakat
wajar sebagai warga yang baik dan
dalam
bertanggung jawab.
31
Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Hal
ini
disebabkan
kepedulian
masyarakat
menyebabkan memasyarakatkan ke
belum kembali
dalam masyarakat32.
pembinaan,
tujuan
sistem
Herly Oktarina, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Thesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012, hal. 41 32
19
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
pemasyarakatan
melalui
upaya
yang bertujuan agar warga binaan
reintegrasi warga binaan tidak akan
pemasyarakatan
tercapai bagaimanapun baiknya kualitas
kesalahannya, memperbaiki diri, dan
program-program
tidak
pembinaan
yang
diterapkan.
menyadari
mengulangi
tindak
pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh
Faktor
kurangnya
kepedulian
lingkungan masyarakat, dapat aktif
dan peran serta masyarakat sangat
berperan
mempengaruhi
dapat hidup secara wajar sebagai warga
pemidanaan
pencapaian
untuk
tujuan
mengintegrasikan
dalam pembangunan,
dan
yang baik dan bertanggung jawab.
kembali narapidana dengan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan di atas,
Kondisi tersebut seperti yang terjadi
menunjukkan bahwa masyarakat harus
pada
Pemasyarakatan
dapat menerima mantan narapidana
Magelang bahwa kurangnya partisipasi
kembali ke masyarakat dengan tidak
masyarakat Magelang dalam membantu
mengucilkan
pembinaan
tersebut,
Lembaga
narapidana,
hal
ini
mantan
melainkan
narapidana
menerima
dan
disebabkan kurangnya kepedulian serta
membimbing agar menyatu dengan
korelasi dari lembaga pemasyarakatan
masyarakat, sehingga dapat berinteraksi
masyarakat33.
dengan
Sehingga
kembali sebagai warga yang baik dan
diperlukan suatu kerja sama yang baik
bertanggung
antara lembaga pemasyarakatan dan
diperlukan,
masyarakat
stigma negatif yang menempel pada
untuk
melakukan
pembinaan narapidana. 5) Faktor Kebudayaan Dalam Konsideran UU No. 12
yang berbunyi34: Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum 33
Lihat Budi Ermidi dan Sularto, Loc.Cit, Abstrak http://eprints.undip.ac.id/20513/, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 15.30 WIB) 34 Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
supaya
hal
tersebut
menghilangkan
mantan
narapidana.
Stigma
terhadap
mantan
narapidana
negatif telah
menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat.
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya bagian menimbang poin c,
jawab.
Keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan mantan narapidana merupakan suatu kendala pembinaan narapidana berbagai Lapas, diantaranya yang
terjadi
di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau, masyarakat
bahwa belum
hampir bisa
semua menerima
kembali mantan narapidana, hal ini 20
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
disebabkan kekhawatiran masyarakat
dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu
terhadap
faktor hukum, penegak hukum, sarana
mantan
narapidana
akan
mengulangi kembali kesalahan yang
atau
fasilitas,
masyarakat
telah dilakukan. Sehingga mengenai
kebudayaan.
pemahaman negatif terhadap mantan
diperlukan suatu solusi dalam upaya
narapidana oleh masyarakat merupakan
optimalisasi
kendala dalam pembinaan akibatnya
sehingga apa yang digariskan dalam
mantan narapidana akan terasingkan
Undang-Undang
dan akhirnya kembali melakukan tindak
Pemasyarakatan tercapai
Untuk
dan
mengatasinya
pembinaan
narapidana, tentang
pidana35. Anggapan negatif terhadap mantan narapidana oleh masyarakat
D. PENUTUP
menyebabkan masyarakat akan lebih
1. Kesimpulan
berhati-hati
terhadap
narapidana,
karena
mantan timbulnya
Berdasarkan yang
mengulangi
diambil
kesalahannya
belakang
permasalahan dan pembahasan seperti
kekhawatiran mantan narapidana akan kembali
latar
telah
diuraikan,
kesimpulan,
maka
dapat
faktor-faktor
berupa pelanggaran terhadap ketertiban
penyebab pola pembinaan di lembaga
dan keamanan di dalam masyarakat.
pemasyarakatan
Dari
uraian
di
atas,
menunjukkan bahwa kelima faktor di atas
sangat
pencapaian
mempengaruhi pembinaan
di
belum
menyentuh
tujuan pemidanaan, sebagai berikut: 1. Faktor hukum yaitu belum jelasnya
dalam
aturan mengenai keikutsertaan pihak
lembaga
ketiga dalam melakukan pembinaan
pemasyarakatan untuk mencapai tujuan
narapidana
pemidanaan sehingga mengakibatkan
pemasyarakatan, terutama ikut serta
berbagai
kompleksitas
dalam
yang
terjadi
permasalahan
di
lembaga
pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut,
di progran
lembaga kemandirian,
sehingga
mempersulit
lembaga
pemasyarakatan
petugas dalam
melakukan pembinaan.
maka dapat dikatakan bahwa belum
2. Faktor penegak hukum yaitu petugas
tercapainya tujuan pemidanaan karena
lembaga pemasyarakatan tidak didik
secara khusus untuk meningkatkan
35
Lihat hasil penelitian Purnomo Tri ((Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2009) dalam Herly Oktarina, Op.Cit, hal. 43
keterampilan yang diberikan kepada napi. Selama ini yang terjadi, petugas lembaga
pemasyarakatan
hanya 21
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
menjaga keamanan dan ketertiban di
keterampilan bagi narapidana, diatur
dalam lembaga pemasyarakatan.
dalam Pasal 44 dalam Keputusan
3. Faktor sarana atau fasilitas yaitu
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
masih kurangnya sarana atau fasilitas
Manusia Republik Indonesia Nomor:
yang
lembaga
M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang
pemasyarakatan. Hal ini disebabkan
Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
lembaga pemasyarakatan di bangun
Pemasyarakatan, yang berbunyi:
tidak representatif serta keterbatasan
“Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula)
sarana/prasarana
sehingga
adalah ruang serba guna yang terdiri
mengakibatkan kurang optimalnya
dari tempat pembinaan, penyuluhan,
pembinaan
atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya”.
layak
di
dalam
narapidana
di
dalam
yaitu
masih
lembaga pemasyarakatan. 4. Faktor
masyarakat
kurangnya
peranan
masyarakat
dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan
narapidana.
Hal
ini
disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap narapidana. 5. Faktor kebudayaan yaitu persoalan stigma negatif yang menempel pada “label”
mantan
narapidana
menyebabkan kebanyakan mantan narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi
kembali
ke
dalam
Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan masih kurangnya fasilitas yang
ada
di
dalam
lembaga
pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari
belum
ada
pemisahan
antara
ruangan pembinaan, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan
lain.
Terutama
ruangan tempat keterampilan kerja bagi narapidana. Sehingga diperlukan suatu ruangan tersendiri untuk keterampilan kerja narapidana di dalam Lapas. Maka diperlukan suatu penambahan pasal dalam Keputusan Menteri Kehakiman
masyarakat
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Saran
Nomor:
M.01.PL.01.01
Berdasarkan pada kesimpulan
Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan
sebagaimana diuraikan di atas, maka
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
penulis merekomendasikan: melakukan
Formulasi yang tambah menjadi “
formulasi mengenai penyediaan fasilitas
Untuk meningkatkan keterampilan kerja
pembinaan
narapidana, lembaga pemasyarakatan
narapidana.
Pengaturan
mengenai standar fasilitas lembaga
menyediakan
pemasyarakatan
khusus/bengkel kerja bagi narapidana”.
mengenai
tempat
ruangan
bengkel
22
Desy Maryani
E. DAFTAR PUSTAKA Buku: ---------------, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004 ---------------, Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Cetakan Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008 --------------- dan Didin Sudirman, Pemasyarakatn Menjawab Tantangan Zaman, Cetakan Kedua, VETLAS Production, Jakarta, 2008 --------------,Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara, Cetakan Ketiga,Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009 ------------------, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008 Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986 Herly Oktarina, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Thesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974 Peraturan Perundang-undangan: Kepmenham RI Nomor : M. 02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Permen HAM RI No. M.2 PK. 4-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
UU
No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Home Page/Website: Budi Ermidi dan Sularto, Loc.Cit, Abstrak http://eprints.undip.ac.id/20513 /, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 15.30 WIB) Rita Pristiwati, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, 23
Desy Maryani
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 98, https://docs.google.com/pdf+Ri ta+Pristiwati,+Pola+Pembinaa n+Narapidana+Di+Lembaga+P emasyarakatan+Kelas+II+A+ Wanita+Tanjung+Gusta+Meda n, (Diakses Tanggal 16 September 2015, Pukul. 16.00 WIB) ST.Harun Pudjiarto, HAM di Indonesia, Jevius J. Siathen, LP Klas II B Sorong Kurang Fasilitas,http://www.aldppapua.com/?p=6411, (Diakses tanggal 28 Desember 2015, Pukul 0:15 WIB) Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1993, hal. 49-50, http://eprints.undip.ac.id/13284 / (Diakses tanggal 16 September 2015, Pukul: 12:16 WIB) www.tvonenews.tv/arsip/view/57708/20 12/06/13/terindikasi_sakit_nara pidana_tewas_di_lapas.tvOne, (Diakses tanggal 21 Nopember 2015, Pukul 15:00 WIB)
24
