FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA MEDIASI. Oleh: Wahyudi Ikhsan, SH, MM Dosen Universitas 17 Agustus Banyuwangi

Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Mediasi

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA MEDIASI Oleh: Wahyudi Ikhsan, SH, MM Dosen Universitas 17 Agustus Banyuwangi Abstrak Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dan para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak cooperatjl itikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Mediasi sendiri melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Namun kenyataan proses mediasi ini banyak sekali yang mengalami kegagalan, yang mana hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap mediasi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2003 guna mengurangi penumpukan perkara dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Kata kunci : Faktor Penyebab, gagalnya, mediasi.

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.11 No.32 Agustus 2014

Page 56


Pendahuluan. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan diantaranya adalah adanya harapan mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara dipengadilan. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diperiksa oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula.. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses Iitigasi. Jika didasarkai pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dan sejak pemeniksaan di Pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendininya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Penggunaan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat

terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun Mediasi ini telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, kemudian dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , namun faktanya hanya sebagian kecil perkara diselesaikan melalui mediasi. Sebagai gambaran dari jumlah 7.574 perkara ditahun 2013 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi hanya 398 perkara saja yang diselesaikan secara mediasi, itupun termasuk perkara yang dicabut, dari 7.594 perkara yang diputus. Sedangkan pada kisaran bulan Januari hingga Juni 2014 dari 3960 perkara yang diterima ada 215 perkara yang selesai dengan cara mediasi. Memang cukup kecil prosentasenya perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah: a. Mengapa proses mediasi seringkali mengalami kegagalan. b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagalnya mediasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. c. Sudah adakah upaya untuk mengatasi kegagalan mediasi di Pengadilan. Metode Penelitian Penulisan ini menggunakan sampel di Pengadilan Agama Banyuwangi dari bulan Januari 2013


Page 57


sampai dengan Juni 2014 dengan tahapan sebagai berikut : 1. Tahap I (pengumpulan data). a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mencari bahanbahan kepustakaan, baik buku pelajaran, peraturan-peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan data primair Pengadilan Agama Banyuwangi. b. Penelitian Lapangan (field research), yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi. 2. Tahap II (analisa data) Metode yang dipakai menganalisa data adalah metode comparative, yaitu dengan membandingkan data hasil penelitian lapangan dengan hasil penelitian kepustakaan kemudian dijadikan pokok pembahasan. 3. Tahap III (Penarikan kesimpulan) Dalam penarikan kesimpulan metode yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu menguji atau menganalisa kebenaran dalildalil yang bersifat umum terhadap dalil-dalil yang bersifat khusus. Kajian Pustaka Pengertian Mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau

menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan para pihak. Dan pengertian tersebut, maka ada tiga ciii khusus mediasi sebagai salah sam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi): 1. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa in formal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator. Mediator yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dan satu orang. 2. Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancamya proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuanpertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keingman para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (win-win solution). Kelancaran dan ketertiban proses mediasi sangat menentukan berhasilnya proses mediasi dengan baik. Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Selain itu, keuntungankeuntungan menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan sengketa antara lain: a. Prosesnya lebih cepat; dari hasil pengamatan penulis, pada umumnya mediasi dapat


Page 58


dituntaskan hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan ratarata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu jam saja atau satu setengah jam. Padahal waktu yang diberikan oleh PERMA adalah 40 hari, dimana kemudian oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dipersingkat menjadi 21 hari. Berbeda dengan proses litigasi, dimana waktu yang digunakan sangat lama karena secara prosedural terikat dengan hukum acara yang berlaku dengan prosedur-prosedur hukumnya. b. Bersifat rahasia; segala sesuatu yang diucapkan selama.pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal itu dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik (tidak terbuka untuk umum, berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi untuk pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik dan diliput oleh pers. c. Tidak mahal; karena waktu yang cepat, singkat dapat menekan biaya akomudasi dan transportasi siding. d. Adil; sesuai dengan keinginankeinginan para pihak yang bersengketa. Prosedur Mediasi Pengertian Prosedur Mediasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 adalah proses mediasi meliputi tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Pada tahap pra mediasi antara lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, menempuh mediasi dengan itikad baik. Tahap mediasi meliputi penyusunan resume, lama waktu proses mediasi,

kewenangan mediator, tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, akibat-akibat dan kegagalan mediasi. a. Tahap Pra Mediasi, meliputi: - Kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Pasal 7 antara lain: 1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. 3. Hakim, melalui kuasa hukum atau Iangsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. 4. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada pam pihak menempuh proses mediasi. - Hak Para Pihak Memilih Mediator, antara lain Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan sebagai berikut: 1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; 2. Mediator diluar hakim yang terdaftar di Pengadilan tersebut. - Batas Waktu Pemilihan Mediator Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan


Page 59


penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksi-mal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat berse-pakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. b. Tahap-Tahap Proses Mediasi - Penyusunan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi 1. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah para pihak sepakat atas Mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada kepada mediator yang ditunjuk. 2. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) han kerja sejak mediator dipilih oleh pam pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). 3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal dan Tidak Layak - Tugas-Tugas Mediator 1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada pam pihak untuk dibahas dan kesepakati. 2. Mediator wajib mendorong pam pihak untuk secara lansung berperan dalam proses mediasi. 3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepen tingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. - Mencapai Kesepakatan 1. Jika mediasi menghasilkan Kesepakatan Perdamaian, pam pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis persetujuannya atas kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh pam pihak dan mediator. 2. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan,, mediator memeriksa materi Kesepakatan Perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. 3. Para pihak menghadap kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah


Page 60


dicapainya Kesepakatan Perdamaian. 4. Para pihak dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada hakim untuk dituangkan ke dalam Akta Perdamaian. - Tidak Mencapai Kesepakatan 1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hail kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 14 , mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 2. Segera setelah diterima pemberitahuan ini, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Hasil dan Pembahasan. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper), fasilitator sedangkan kalau dimasukan pihak Konsiliasi (conciliation) sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi) saja, tetapi keputusan tetap di tangan para pihak. Penyelesaian perkara melalui perdamaian baik bentuk mediasi, konsiliasi, mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, diantaranya: 1. Penyelesaian Bersifat Informal Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan

2.

3.

4.

5.

6.

diri dari kekakuan, istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipemasalahkan. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan hati dan kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy (cepat). Biaya Ringan Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dan sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (very expensive). Aturan Pembuktian Tidak Perlu Tidak ada pertarungan yang sengit antara pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:


Page 61


- penyelesaian tertutup untuk umum, - yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat rnenjatuhkan martabat seseorang. 7. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif Oleh karena yang berbicara dalarn penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan. 8. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang Iebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (not the past) tapi untuk masa yang akan datang (for the future). 9. Hasil Yang Dituju Sama Menang Hash yang dicari dan dituju pam pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, sama-sama menang yang disebut win-win solution. 10. Bebas Emosi dan Dendam Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak ke arah suasana bebas emosi

selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Sebenamya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi, “Jika pada han yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”. Selanjutnya ayat (2) mengatakan,”Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Proses mediasi dalam pengadilan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Persiapan Dalam satu mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup oleh seorang mediator terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Mediator biasanya juga mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya. Di samping itu dalam tahap persiapan peran mediator dalam suatu mediasi adalah sebagai berikut: - Mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dan mediasi. - Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak - Mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak


Page 62


- Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan - Mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktiflagi. 2. Pelaksanaan Mediasi Sambutan Mediator. Mediasi diawali dengan sambutan mediator, sambutan tersebut biasanya berisi: - Meyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi. - Menerangkan peran mediator dan para pihak - Menerangkan tata tertib mediasi - Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan- Menerangkan bahwa mediator tidak berpihak path salah satu peserta mediasi - Mengajak para pihak untuk taat patuh tata tertib mediasi - Dalam sambutan seorang mediator harus dihindari katakata yang menunjukkan keberpihakan, menghina atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap salah saw pihak. 3. Presentasi para pihak Para pihak mempresentasikan concern mereka terhadap mediasi, presentasi mi biasa dimulai oleh Penggugat, akan tetapi mi bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik. Dalam presentasi mi biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang perdamaian. 4. Identifikasi Masalah Suatu peranan penting seorang mediator adalah mengidentifikasi masaLahmasalah yang dikemukakan dalam presentasi para pihak, pertama mengidentifikasi masalah yang telah disepakati para pihak dan tidak perlu did iskusikan lagi.

Kedua, mengidentifikasikan masalah-masalah yang belum disepakati. Masalah yang belum disepakati tersebut didefinisikan dan diurutkan. sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan untuk menjadi agenda perundingan berikut. 5. Negosiasi Alokasi waktu yang terbesar dalani mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi mi membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Dalam negosiasi ada dua model yang sering diterapkan. Pertama, pam pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan untuk menjaga urutan bicara, mencatat kesepaharnan dan sekalikali mengintervensi membantu proses komunikasi. Kedua, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberi tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya dalam penerapannya tergantung kondisi para pihak, bila komunikasi antara para pihak berjalan dengan balk, model pertama dapat diterapkan, tetapi dalam situasi dimana pam pihak tetap pada pendirian masing-masing yang berbeda, maka model kedua boleh diterapkan. 6. Pertemuan Terpisah Bila diperlukan mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masingmasing pihak, pertemuan semacam mi biasanya diadakan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap hal-hal yang belum disepakati dalam negosiasi atau yang menemui jalan buntu, sehingga apa yang menjadi alasan dan kekhawatiran masing-masing


Page 63


dapat digali untuk dicarikan jalan keluarnya sampai tercapai suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah juga diadakan apabila ada pihak yang tidak berdaya yang mempunyai posisi tawar lemah atau menyangkut private confidential, terutama dalam hukum keluarga, sehingga tidak bisa dikemukakan di depan orang banyak. Bila mediator mengadakan pertemuan terpisab dengan satu pihak, maka ia juga hams melakukan hal yang sama denganpihak lain agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain yang akan merusak kepercayaan pam pihak terhadap mediator. 7. Membuat Kesepakatan Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak dikumpulkan lagi untuk mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih detail. Kemudian seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh pihakpihak yang berperkara. 8. Penutup Dalam penutupan suatu proses mediasi biasanya mediator memberikan kata penutup. Dalam sesi ini mediator memberikan komentar kepada pam pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan terbaik mereka dan menyarankan untuk melaksanakan kesepakatan dengan baik. Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Mediasi. 1. Waktu yang diberikan sangat singkat. Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa waktu yang diberikan kepada para pihak untuk

melakukan mediasi oleh PERMA adalah 40 hari, namun oleh pengadilan dalam praktek hanya 21 hari, sehingga tahapan-tahapan yang harus dilalui tidak mencukupi, yang disebabkan antara lain : - Para pihak dari awal mengajukan gugatan ke Pengadilan telah terpola bahwa dirinya yang benar membutuhkan waktu yang cukup merobah pola pikir tersebut, bahwa ada orang lain yang tidak sependapat dengan pola pikirannya. Para pihak tidak boleh tetap pada pola pikir yang posisional, tetapi harus terbuka dan mencari alternatif penyelesaian masalah bersama. - Para pihak (kuasanya) tidak selalu bisa hadir dalam mediasi dalam waktu yang ditentukan. Hal ini bisa terjadi dari unsur kesengajaan atau tidak. Misalnya memang para pihak sudah tidak menghendaki penyelesaian sengketa secara mediasi, dimaka mereka cenderung untuk mempermainkan jadwal sidang mediasi. Demikian juga terkadang terkendala jarak yang jauh dari kediaman para pihak (misalnya pihak ada diluar pulau, bahkan diluar negeri). Atau juga berhalangan karena pekerjaan yang tidak memberi ijin sidang/cuti, yang mana hal ini sangat memungkinkan terjadi mediasi. Hal ini karena pada umumnya mediator berpola pikir harus ketemu dengan prinsipel sekalipun telah ada kuasa istimewa kepada orang lain. - Terkadang mediatornya karena sibuknya tidak cukup waktu untuk memimpin mediasi


Page 64


dalam waktu yang terbatas. Sangatlah mungkin para pihak menemukan mediator yang super sibuk, sehingga waktu 21 hari yang disediakan oleh Pengadilan terlampaui tanpa menghasilkan apa-apa. Kalau toh dapat dilakukan mediasi hanya 1 kali, dan langsung dipetemukan kedua belah pihak yang bersengketa, dan langsung dinyatakan mediasi gagal. 2. Adanya perkara yang memang harus putuskan secara hukum antara lain : - Adanya perkara yang harus ada penetapan yang bersifat deklaratoir (misalnya putusan cerai/talak, sahnya anak, ahli waris). - Adanya perkara lain yang obyeknya sama dengan perkara yang dimediasi, sehingga harus tetap dbuktikan dan diputus oleh hakim. Memang terhadap perkara-perkara tertentu memang ada yang diharuskan adanya putusan ataupun penetapan dari pengadilan, sehingga memang mediasi tidak diperlukan. Namun disini perlu kearifan dari Hakim terhadap hal-hal tertentu dari perkara tersebut untuk diselesaikan dalam mediasi. Misalnya dalam gugatan cerai yang didalamnya mengandung gugatan harta bersama, maka hakim tetap akan memeriksa pkok perkara yakni gugatan cerai, selebihnya agar diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu. 3. Adanya anggapan dari masyarakat, bahwa putusan menang perkara itu adalah bagian dari prestise seseorang. Perlu dipahami banyak kebanyakan

masyarakat menganggap bahwa menang perkara adalah bagian bentuk kembanggaan yang dapat pula mengangkat status sosial di mayarakat, karenanya menang perkara dianggap segala-galanya, tak perduli biaya dan waktu yang lama. Misalkan biayanya cukup besar tak sebanding dengan harga tanah yang disengketakan yang ditepian hutan. Waktunya juga lama hingga kasasi membutuhkan waktu hingga 5 tahun lebih. 4. Mediator kurang bisa mendorong terjadinya kesepakatan damai. Memang kecakapan dalam memimpin mediasi harus benarbenar menjadi bagian terpenting dari seorang Mediator. Mediasi merupakan salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa non ligitasi. Pilihan penyelesaian sengketa merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non ligitasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi sebagai berikut: - Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih leksibel dan responsifbagi yang bersengketa - Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. - Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik baik dan sesuai situasi yang dipersengketakan. Mediasi juga harus dilaksanakan sesuai


Page 65


dengan ketentuan yang ada sesuai dengan tahapantahapannya agar dapat diambil suatu keputusan yang samasama menguntungkan kedua belah pihak. Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa secara damai. Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dan ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam benita acara sidang. Jadi, menurut pasal ml kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalani berita acar sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandun cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Kalau begitu, upaya mendamaikan adalah bersifat imperatif. Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaikan, batal menurut hukum. Bertitik tolak dan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeniksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi undue process. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan hams dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi sebaliknya, meskipun dibenarkan tahap proses mendamaikan bersifat imperat/

namun undang-undang sendiri tidak mengatur ancaman apapun atas pelanggarannya. Jika sekiranya pembuat undang-undang berpendapat kewajiban mendamaikan sangat prinsipil bobotnya, tentu akan diatur ancaman atas pelanggarannya. Upaya untuk mengurangi kegagalan mediasi. Hakim dalam hal ini Ketua Majelis Hakim pada setiap kali perkara diharuskan antara lain : 1. Wajib memberi penjelasan prosedur. Pada sidang pertama tersebut, selain wajib memerintahkan lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara: - hakim wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi - prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara pertemuan, perundingan, jadwal pertemuan, tenggang waktu berkenaan dengan pemilihan mediator, proses mediasi, dan penandatanganan hasil kesepakatan. 2. Menjelaskan biaya mediasi Hakim juga wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam Pasal 15 ayat (3) dan (5) PERMA: - bila mediasi dilakukan di tempat lain, biaya yang ditanggung para pihak berdasar kesepakatan Pasal 15 ayat (3), - bila mediator yang disepakati bukan hakim, tetapi berasal dan luar lingkup daftar mediator yang ada di pengadilan, biaya mediator tersebut ditanggung para pihak berdasar kesepakatan. 3. Wajib memilih mediator


Page 66


4. Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 4 PERMA, sesuai dengan mekanisme berikut: a. para pihak wajib memillh mediator, meliputi: - cara pemilihan mediator - jangka waktu pemilihan mediator - bebas memilili dan daftar mediator atau dan luar b. tidak tercapai kesepakatan apabila para pihak atau kuasa mereka tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam batasjangka waktu sam han dan tanggal sidang pertama: - para pihak walib memilib mediator dan daftar pengadilan yang telah tersedia, - tertutup hak para pihak untuk memilih mediator dan luar daftar tersebut. c. Ketua majelis berwenang menunjuk mediator Seperti yang dijelaskan terdahulu, pada prinsipnya yang berwenang menunjuk dan memilih mediator adalah para pihak berdasarkan kesepakatan. Oleb karena itu, dalam keadaan normal hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara exofficio. Namun, prinsip tersebut dikesampingkan Pasal 4 ayat (3) PERMA. Secara eksepsional: - diberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang ditetapkan pengadilan - kewenangan itu baru berfungsi dengan syarat, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan memilih mediator dan daftar mediator yang tersedia di pengadilan dalam waktu satu hari kerja.

- Penunjukan mediator oleh ketua majelis dituangkan dalam bentuk penetapan. d. Majelis yang memeriksa perkara dilarang menjadi mediator - hakim yang memeriksa perkara, dilarang bertindak sebagai mediator - larangan itu meliputi dan ketua majelis maupun anggota majelis. e. Proses Mediasi oleh Mediator Luar Menurut pasal 5 PERMA, apabila proses mediasi menggunakan mediator diluar daftar mediator yang disediakan pengadilan: 1) proses mediasinya tiga puluh hari kerja - proses mediasinya terbatas - hanya berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja 2) tindakan para pihak selanjutnya menghadap hakim - para pihak wajib menghadap hakim - meminta penetapan akta perdamaian atau menyatakan pencabutan gugatan. 3) Pengadilan telah menyiapkan daftar Mediator baik dari hakim maupun diluar hakim (saat ini ada 3 Mediator) dimana mereka telah memiliki kualitas mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai ketentuan PERMA. Para mediator ini telah mendapatkan pelatihanpelatihan yang cukup dibidangnya, sehingga diharapkan akan menekan jumlah mediasi yang gagal dikemudian hari.


Page 67


Penutup Yang dimaksud Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator dari perkara yang sedang berlangsung di pengadilan secara damai dan mufakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agar segera terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyelesaian dengan mediasi dibantu oleh mediator yang telah memiliki sertipikat mediator dari lembaga yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator ini bisa berasal dari lingkungan hakim yang ada di pengadilan tersebut maupun dari luar hakim yang kesemuanya terdaftar didaftar mediator di pengadilan tersebut. Akan tetapi proses mediasi ini tidak selamanya berhasil, tetapi sering kali gagal. Faktor penyebab gagalnya mediasi ini antara lain : 1. Waktu yang diberikan sangat singkat. Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa waktu yang diberikan kepada para pihak untuk melakukan mediasi oleh PERMA adalah 40 hari, namun oleh pengadilan dalam praktek hanya 21 hari, sehingga tahapan-tahapan yang harus dilalui tidak mencukupi. 2. Adanya perkara yang memang harus putuskan secara hukum antara lain : - Adanya perkara yang harus ada penetapan yang bersifat deklaratoir. - Adanya perkara lain yang obyeknya sama dengan perkara

yang dimediasi, sehingga harus tetap dbuktikan dan diputus oleh hakim. 3. Adanya anggapan dari masyarakat, bahwa putusan menang perkara itu adalah bagian dari prestise seseorang. 4. Mediator kurang bisa mendorong terjadinya kesepakatan damai. Memang kecakapan dalam memimpin mediasi harus benarbenar menjadi bagian terpenting dari seorang Mediator. Mediasi merupakan salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa non ligitasi, karenanya kemampuan dan kecakapan seorang mediator dalam rangka membantu menyelesaikan perkara sangat diperlukan. Berdasarkan uraian diatas agar mediasi dapat memperoleh hasil yang maksimal yang berguna baik para pihak pencari keadilan maupun untuk pengadilan sendiri agar tidak terjadi penumpukan perkara, maka kami merekomendasikan agar : 1. Waktu yang diberikan oleh PERMA dibuat lebih fleksibel, yakti tetap berpatokan pada 40 hari, bukan 21 hari seperti yang diterapkan dalam praktek. Dan waktu tersebut dapat diperpanjang untuk beberapa kali sampai batas waktu selama-lamanya 90 hari. 2. Terhadap perkara yang memang harus diputus oleh pengadilan, tidak perlu adanya perintah mediasi, namun nasihat dan arahan ketua majelislah yang dibutuhkan, apakah perkara tersebut dilanjutkan atau dicabut dipersidangan. 3. Pemerintah ataupun Mahkamah Agung secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan kepada para mediator maupun calon mediator untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan mediator, sehingga


Page 68


mampu menghadapi tantangan penyesaian jumlah perkara.

IKADIN, DPP IKADIN, Jakarta, 2004.

Daftar pustaka. Bambang Sugeng AS, SH, MH., Sujayadi, SH, Hukum Acara Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

R. Soesilo, 1958. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor : Politeia.

Drs. Marwan, SH. Kamus Hukum, Reality Publisher, Jakarta, 2009.

Subekti. 1989. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita.

Indonesian Institute For Conflict Transformation, 2008. Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan Mediasi, Indonesia Institute for Conflct Taransformation, Jakar

Sondjaja, Atja, SH., MI-I, 2008. Pelatihan Mediator Hakim Agama. Bogor.

M. Yahya Harahap, S. H. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki, Peter, Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media. MEDIASI, Modul Pelatihan Resolusi Konflik untuk Pemimpin Desa, Peace, Jakarta. Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kumpulan PERMA, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Info


Page 69



Page 70

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA MEDIASI. Oleh: Wahyudi Ikhsan, SH, MM Dosen Universitas 17 Agustus Banyuwangi

Recommend Documents