FAKTOR-FAKTOR PENENTU KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH, TANTANGAN & HAMBATANNYA Oleh:
Himawan Hariyoga Direktur Otonomi Daerah, BAPPENAS Disampaikan dalam Focus Group Discussion “Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi” di Kemenko Perekonomian, 12 November 2009
1
PENDAHULUAN • BELUM ADA KAJIAN KOMPREHENSIF (?) – MULTI ASPEK, MULTI DIMENSI, MULTI KONSEP/TEORI, HUBUNGAN KETERKAITAN YANG KOMPLEKS – KETERBATASAN DATA DISAGREGATIF YG MEMADAI – HETEROGENITAS YG TINGGI DLM KARAKTERISTIK WILAYAH & DAERAH DI INDONESIA
• KPPOD TERMASUK YG MENCOBA KAJIAN (SURVEY) KOMPREHENSIF – TETAP TERBATAS: CAKUPAN DRH, METODOLOGI, LINGKUP SUBSTANSI – SANGAT DIBUTUHKAN & PATUT DIAPRESIASI DAN DIDUKUNG
• PRAKARSA KEMENKO PEREKONOMIAN SANGAT DIAPRESIASI & PERLU DIDUKUNG BERSAMA 2
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pencapaian sasaran pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kinerja pembangunan nasional merupakan agregasi sinergis dari kinerja pembangunan daerah.
3
Sejak Desentralisasi & Otda peningkatan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan peningkatan kesenjangan pembangunan antar wilayah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesenjangan Indonesia Tahun 1994-2006 1.5 1.45
5%
1.4 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.35
-5% 1.3 -10%
1.25
-15%
Kovarians PDRB Provinsi se-Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)
10%
1.2 Tahun Pertumbuhan Ekonomi
Kovarians PDRB Provinsi se-Indonesia
4
Matriks Sebaran Propinsi Menurut Rata-rata Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Dan Rata-rata Pertumbuhan PDRB Provinsi, 2001-2005 Tingkat Pertumbuhan Kontribusi PDRB PDRB Provinsi Thd PDB
Rendah ( < 5% )
Sedang ( 5% - 10%)
Rendah
Sedang
Tinggi
( < 4,58 % )
( 4,59% - 4,82% )
( > 4,82% )
1. Maluku Utara 2. Maluku 3. NTT 4. Sulut 5. Bali 6. Kalbar 7. Papua 8. Sulsel 9. NAD 10. Sumsel
K 0,1 0,2 0,6 0,7 1,3 1,3 1,4 2,2 2,3 3,0
P 3,55 4,88 3,88 4,41 3,82 4,07 3,96 1,88 3,48 3,74
1. Kaltim 2. Jateng 3. Riau
K 5,9 8,8 5,8
P 2,57 4,52 -2,80
1. NTB 2. DI Yoya 3. Kalsel 4. Lampung
1. Jawa Barat 2. Jawa Timur
Tinggi ( > 10% )
K 1,1 1,0 1,2 1,6
K 14,1 15,3
P 4,58 4,67 4,60 4,74
P 4,66 4,80
1. Gorontalo 2. Irian Jaya Barat 3. Bengkulu 4. Sulawesi Tenggara 5. Bangka Belitung 6. Sulteng 7. Kalteng 8. Jambi 9. Kep. Riau 10. Sumbar 11. Banten
K 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 1,6 1,7 3,4
P 6,57 7,43 5,09 6,81 7,93 6,28 4,90 5,69 6,52 4,96 5,10
1. Sumut
K 5,2
P 5,32
1. DKI Jakarta
K 17,0
P 5,32
Sumber : diolah dari publikasi BPS
Keterangan: K = Kontribusi ;
P = Pertumbuhan
5
Kondisi Fiskal Daerah Rasio PAD thd total Penerimaan APBD kab/kota sangat rendah. Rata-rata nasional: 5,9% (Realisasi APBD 2006) Terendah: 0,36% (Kab. Seram Bagian Barat) Tertinggi: 54,6% (Kab. Badung)
Kontribusi terbesar PAD Kab/kota: Jawa-Bali: retribusi (43,6%, 2004), pajak (33,3%) Luar Jawa-Bali: hasil pengelolaan kekayaan drh dll (33,3%, 2004), retribusi (31,2%)
Sumber: Dit. Perekonomian Daerah, Bappenas, 2006, Kajian Implementasi UU 33/2004: Optimalisasi Sumber-sumber Pendanaan – Laporan Sementara 6
Fiskal Daerah dan Kinerja Ekonomi Lokal/Daerah Tidak ada pola hubungan yang jelas antara kemampuan keuangan pemda dgn kinerja perekonomian daerah/ kesejahteraan masyarakat. 2001-2004: APBD (per kapita) berkorelasi positif thd pertumbuhan ekonomi (per kapita) melalui peningkatan konsumsi masyarakat (per kapita) pola pertumbuhan yang kurang sehat dan tidak sustainable (Brodjonegoro, B.P.S, 2006). Dana bagi hasil (DBH) SDA berkorelasi positif thd pertumbuhan ekon di drh penghasil SDA; kontribusi DAU tidak nyata thd pertumbuhan ekonomi daerah (Dit. Perekonomian Daerah, 2006 – laporan sementara) potensi berlanjutnya ketimpangan antardaerah “kaya” vs.”miskin” SDA. 7
Desentralisasi & Otda PP 38/2007 Pembagian kewenangan atas urusan pemerintahan Belum dipahami dengan benar oleh banyak pihak termasuk K/L di Pusat.
Pengelolaan ekonomi daerah/lokal merupakan Urusan Pilihan bagi Daerah. Urusan pemerintahan di bidang ekonomi & SDA (pertanian, kelautan & perikanan, kehutanan, energi & SD mineral, industri, perdagangan, pariwisata) “secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah ybs” (Pasal 14 Ayat 2 UU 32/2004 & Pasal 7 Ayat 4 PP 38/2007)
Peran umum Pemerintah Pusat: Standard, Norma, Pedoman, Kriteria. 8
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (UU 32/2004) URUSAN PEMERINTAHAN Urusan yg sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)} • • • • • •
Urusan di luar Psl 10 (3) dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nasional Agama
Menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian ur kpd perangkat Pemrinth atau Wkl Pmrth di drh atau dpt menugaskan kpd Pemda dan/atau Pemdes {Psl 10 (4)} Standar Pelayanan Minimal
• Eksternalitas • Akuntabilitas • Efisiensi
Urusan Pemerintahan Daerah
WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)}
Urusan Pemerintah
{Psl 10 (5)} PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)}
{Psl 11 (4)}
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}
• Menyelenggarakan sendiri • Melimpahkan sebagian ur kpd Gub. • Menugaskan sebagian urusan 9 kepada Pemda dan/atau Pemdes
Mengapa PEL Penting? Sambutan Presiden SBY dalam acara Silaknas ICMI tgl 8 Desember 2006 (sebagaimana ditulis Harian Republika, 9 Desember 2006 dgn judul “Tinjau Ulang Ideologi Pembangunan)
”Dimensi kewilayahan, desentralisasi, pemberdayaan potensi lokal, harus menjadi cara berfikir, ’ideologi’, dan langkah pembangunan kita.” ”Kita harus lebih peduli pada local economic development daripada yang serba global, serba nasional.” 10
Mengapa PEL Penting? (2) Perekonomian daerah adalah bagian integral dari perekonomian nasional kinerja pereknas ditentukan oleh kinerja perekda. Dlm kerangka Kebijakan Desentralisasi & Otda, PEL = urusan pilihan daerah Wilayah Indonesia luas dengan kondisi & potensi unggulan daerah yang beragam potensi ekonomi lokal akan lebih efektif & efisien jika dikelola oleh Daerah. Keberagaman dapat menciptakan “mozaik” yang indah bila dikelola dg baik
PEL merupakan kebutuhan/strategi nasional dlm rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. PEL menggunakan pendekatan kewilayahan & bottom-up dpt menjadi koreksi atas pendekatan sektoral. Mayoritas pelaku usahanya adalah UMKM (44,7 juta = 99,9%, 2005) yang berbasis sumber daya lokal PEL dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan & kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 11
ASPEK UTAMA (HEKSAGONAL) PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)*
KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN FAKTOR LOKASI
TATA PEMERINTAHAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
* Sumber: Jorg Meyer Stamer, 2004
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
12
Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal
Investor Luar
Pelaku usaha baru
13
Kelompok Sasaran • Investor luar: – Peraturan tentang kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye peluang usaha, pusat pelayanan investasi & konsultasi
• Pelaku Usaha Lokal: – Fasilitasi permodalan, promosi produk UKM utk perluas pasar, peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan usaha lokal
• Pelaku Usaha Baru: – Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, insentif, kecepatan pengurusan ijin 14
Faktor Lokasi Faktor Lokasi Tangible
Faktor Lokasi intangible Individual
Faktor Lokasi intangible Pelaku Usaha
15
FAKTOR LOKASI • Faktor lokasi tangible: – Kondisi jaringan jalan, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrstruktur komunikasi, infrastruktur energi, upah, tenaga kerja trampil, tenaga kerja terdidik, Lembaga Keuangan lokal, kredit
• Faktor lokasi intangible untuk dunia usaha: – Peran & kebijakan pemda, citra, rantai industri, peluang kerjasama, lembaga penelitian, pelayanan perijinan terpadu satu atap, peluang bekerja TK lokal vs pendatang.
• Faktor lokasi intangible untuk individual: – Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. 16
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN Perluasan Ekonomi
Pembangunan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas
17
Kesinergian dan Fokus Kebijakan • Perluasan Ekonomi: – Kebijakan: investasi, promosi daerah, persaingan usaha, pemberdayaan UKM, peningkatan peran Perusahaan Daerah, pengembangan jaringan usaha, informasi bursa tenaga kerja, pengembangan keahlian/ketrampilan.
• Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komunitas: – Kebijakan: pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dgn dunia usaha (CSR), pengurangan kemiskinan secara partisipatif.
• Pembangunan Wilayah: – Kebijakan: kawasan industri, pusat pertumbuhan di perdesaan & perkotaan, perbaikan lingkungan permukiman, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan (keterkaitan bahan baku, produksi, pengolahan). 18
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial
Lingkungan
19
Pembangunan Berkelanjutaan • Ekonomi: – Pengembangan Industri pendukung, jml perusahaan dengan Business Plan, jml perusahaan yg lakukan inovasi pengembangan produk & pasar.
• Sosial: – Kontribusi PEL terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, PEL dan adat/kelembagaan lokal.
• Lingkungan: – Penerapan amdal, pengelolaan & daur ulang limbah, kebijakan konservasi Sumber Daya Alam. 20
TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik
Pengembangan Organisasi
21
Tata Kepemerintahaan • Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha: – Kemitraan: infrastruktur, promosi dan perdagangan, pembiayaan usaha.
• Reformasi Sektor Publik: – Reformasi sistem insentif aparat Pemda, restrukturisasi organisasi pemerintahan, dan prosedur pelayanan publik.
• Pengembangan Organisasi: – Asosiasi industri: status, peran, dan manfaat bagi anggota. 22
PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Perencanaan dan Implementasi Partisipatif
23
Proses Manajemen • Diagnosa secara partisipatif: – Analisis dan Pemetaan potensi ekonomi, pemetaan daya saing wilayah, pemetaan kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder
• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif: – Penggunaan hasil diagnosis utk perencanaan, jumlah stakeholders dlm proses perencanaan, sinkronisasi (sektoral dan spasial) dlm perencanaan PEL, kesesuaian implementasi dgn perencanaan
• Monev secara partisipatif: – Keterlibatan stakeholders dlm penyusunan indikator dan proses monev, frekuensi self evaluation dan diskusi pemecahan masalah, penggunaan hasil monev utk perbaikan perencanaan
24
BAGAIMANA PEL SELAMA INI?
PEL sebagai Program Pembangunan dalam RPJMN 2004-2009 & RKP: •
Bab Pembangunan Perdesaan – sbg program pokok Tujuan: (a) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi, (b) mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor non-pertanian; dan (c) meningkatkan keterkaitan antar sektor.
•
Bab Revitalisasi Pertanian – sebagai program penunjang
PEL sebagai Proyek yang bersifat sektoral - sentralistik •
Belum ada konsep yang utuh & jelas ttg PEL (berdasarkan kerangka teori yg jelas) perbedaan pemahaman/persepsi
kebingungan di tingkat pelaksana di lapangan ”proyek-proyek” PEL tdk terkoordinasi dgn baik
•
Kurang melibatkan peranserta masyarakat & dunia usaha sbg stakeholders kunci
•
ketergantungan thd Pusat tinggi
•
Rasa memiliki & komitmen daerah kurang keberlanjutan kurang. 25
KENDALA Pemahaman tentang peran Pemerintah & asasasas kepemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi, TP) Keterbatasan dana: • Kemampuan keuangan negara/daerah terbatas • PEL = urusan pilihan daerah kalah prioritas dengan urusan wajib Perlu pemikiran kreatif & inovatif (“entrepreneurial governance”)
Keterbatasan wawasan & kapasitas manajerial SDM Daerah Perda-perda “bermasalah” dibidang PD & RD PEL belum menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
TANTANGAN
Merubah pola pikir, pendekatan & orientasi:
Meningkatkan koordinasi lintas sektor & sinkronisasi Pusat-Daerah
• • • • • • • •
Menko Perekonomian juga perlu koordinasikan Pemda, selain K/L Perlu lembaga/fungsi ”Menko Perekonomian” di daerah Perlu memperkuat peran Pemerintah Provinsi DPOD perlu diperkuat kedudukan & perannya Perlu peningkatan peran Asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah
Merumuskan ”strategi nasional PEL/D” yg didukung oleh: • • • •
•
Top-down, sentralistik bottom-up, partisipatif, inisiatif lokal Proyek Pusat program & kegiatan pembangunan Daerah Pemahaman yg benar tentang Peran Pem & Pembagian Kewenangan (Desentralisasi & Otda)
Sistem basis data & informasi termasuk ttg ”best practices” PEL Knowledge Mngt sistem pengukuran kinerja PEL/D termasuk indikator kinerja (indeks?)/tolok ukur keberhasilan PEL/D. Sistem insentif berbasis kinerja bagi Pemda
LRED Support Facility
Meningkatkan kapasitas daerah (CD) di bidang: (a) analisis & perencanaan pemb. ekonomi daerah, (b) pengelolaan keuangan daerah terutama agar dpt mengelola belanja (expenditure) publik dgn efektif & efisien, (c) pengelolaan kerjasama antar daerah & antara daerah dgn pihak ketiga dan LN. 27
PELAKU PEMBANGUNAN & PERAN PEMERINTAH Pemerintah Pusat
Perguruan Tinggi
Pemerintahan Provinsi
Pemerintahan Kabupaten/Kota Pemerintahan Kecamatan, Pem.Desa
Kerangka Investasi dan Layanan Publik
Infrastruktur Dasar Layanan Umum berdasarkan SPM a.l. one-stop service (OSS)
Kerangka Regulasi & Kebijakan
Masyarakat Organisasi Masyarakat
Dunia Usaha Sektor Usaha Ekonomi Pelaku: UMKM Koperasi BUMD
Perekonomian Daerah Maju & Berkembang: Pertumbuhan, Pemerataan, Kemandirian
Meskipun masyarakat merupakan sumber pembiayaan utama pembangunan, namun peran pemerintah tetap penting Peran Pemerintah: Kerangka regulasi: menciptakan rambu-rambu (aturan main) yang adil serta insentif & kemudahan bagi dunia usaha/investasi. Kerangka investasi dan layanan publik: a.l. penyediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas), pelayanan umum termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSSPermendagri 24/2006), dan mendorong kemitraan usaha.
28
PENTINGNYA INFORMASI • Ketidaksempurnaan informasi terganggunya kemampuan alamiah institusi dan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan • Iklim persaingan yang sehat + informasi dorong organisasi secara rutin melakukan investasi di bidang IPTEK dan pengembangan SDM. • Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM memperluas persepsi tentang kesempatan usaha dan pilihan-pilihan yang tersedia perubahan institusi ke arah yang lebih baik (Lihat Gambar 1). • Pemerintah dapat berperan dalam mengatasi kegagalan pasar (market failure). Namun perlu hati-hati karena imperfect information di pihak Pemerintah dapat sebabkan kegagalan pemerintah (government failure) dalam upayanya untuk mengatasi kegagalan pasar (Stiglitz). 29
Gambar 1. Institusi, Teknologi, dan Anggaran (budget) membatasi ketersediaan pilihan bagi masyarakat, yang pada akhirnya menentukan kinerja ekonomi (North, 1994)
Individu/ Organisasi
Informa si
PILIHAN
et dg Bu
IP K TE
Informasi
Institusi
Informasi 30
PERAN PEMERINTAH DLM CIPTAKAN IKLIM USAHA YG KONDUSIF • Agar perekonomian dapat tumbuh dengan baik diperlukan adanya: – perangkat institusi dan organisasi yang lengkap dan efektif, – kapasitas untuk melakukan penyesuaian institusi dan organisasi.
• Informasi berpengaruh penting, tetapi umumnya imperfect. • Peran Pemerintah dlm atasi imperfect information (i.e., revitalisasi pasar): fokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif: – Penyebarluasan informasi memperluas kesempatan usaha dan akses kepada sumberdaya produktif; – Penciptaan standard meningkatkan kepastian usaha; – Penciptaan sistem insentif (”stick and carrot”); – Penegakkan hukum menjamin kepastian hukum, misalnya atas pelaksanaan kontrak perjanjian, perlindungan thd HAKI, perlindungan dari praktek penipuan, dll. a.l. melalui lembaga peradilan. 31
CONTOH PERAN PEMDA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN DAERAH
Pasal 176 UU 32/2004: Pemberian insentif dan kemudahan investasi “Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”
Jika pemda mampu memanfaatkan anggaran yang terbatas untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memfasilitasi dunia usahanya, maka: •
Resiko bisnis/investasi akan berkurang
•
Penyaluran kredit Perbankan (terutama kredit investasi) meningkat investasi meningkat
•
Dana Pemda di Perbankan yg dibelikan SBI berkurang
•
Sektor riil bergerak kesempatan kerja bertambah pengangguran berkurang
•
Pajak meningkat PAD meningkat
•
PDRB meningkat
•
Artinya, perekonomian daerah berkembang
Penjelasan Pasal 176 UU 32/2004: “Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin”
32
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DLM PERENCANAAN PEL/D Tahapan Revitalisasi PEL 1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3. Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4. Pelaksanaan. 5. Monitoring dan Evaluasi. 33
Pengembangan dan Penguatan Kemitraan
Identifikasi Stakeholder
Penetapan Faktor Pengungkit PEL
Pemetaan Status PEL
Pengumpulan Data
Analisis Data
Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan
TAHAP I
TAHAP II
Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah Penyusunan Rencana Bisnis
RPJMD
TAHAP III
RKPD
APBD
Pelaksanaan PEL
TAHAP IV
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP V
34
