TUPOKSI Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya yang ada yaitu manusia, sarana dan prasarana serta tata kerja yang sistemik. Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dimuat dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar (BKD dan Diklat) yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan. Dan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat 2 yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pendidikan pelatihan di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, dan kepangkatan dan pensiun, dan pendidikan pelatihan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; dan 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Tata kerja dari Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga
Badan,
Ketatausahaan,
Tatalaksana,
kepegawaian,
hukum,
keuangan, diklat, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian
Kegiatan
kesekretariatan
untuk
memfasilitasi
kelancaran tugas bidang urusan kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; b. Pelaksanaan
perumusan
peraturan
perundang-undangan
sesuai
peraturan yang berlaku; c. Pelaksanaan dan perumusan rencana stratejik; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi; e. Pelaksanaan
fasilitasi
kelancaran
tugas
dan
urusan
bidang
kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; f. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD 2)
Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai Dalam Jabatan mempunyai tugas meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pengadaan dan penempatan pegawai; Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengadaan dan Penempatan
Pegawai Dalam Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan
kegiatan
diruang
lingkup
Bidang
Pengadaan
dan
Penempatan Pegawai Dalam Jabatan berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan
fasilitasi
kelancaran
tugas
berdasarkan
azas
keseimbangan; g. Pelaksanaan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
kegiatan
dan
mempunyai
tugas
penyusunan laporan. 3)
Bidang
Pembinaan
dan
Informasi
Kepegawaian
meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pembinaan dan Informasi Kepegawaian; Dalam
melaksanakan
tugas
Bidang
Pembinaan
dan
Informasi
Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan
kegiatan
diruang
lingkup
Bidang
Pembinaan
dan
Informasi Kepegawaian berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan
fasilitasi
kelancaran
tugas
berdasarkan
azas
keseimbangan; g. Pelaksanaan
pertanggunjawaban
penyusunan laporan.
pelaksanaan
kegiatan
dan
4)
Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas meyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kepangkatan dan Pensiun; Dalam
melaksanakan tugas
Bidang
Kepangkatan dan Pensiun
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup Bidang Kepangkatan dan Pensiun berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan
fasilitasi
kelancaran
tugas
berdasarkan
azas
keseimbangan; g. Pelaksanaan
pertanggunjawaban
pelaksanaan
kegiatan
dan
penyusunan laporan. 5)
Bidang
pendidikan
pelatihan
mempunyai
tugas
meyiapkan
bahan
kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendidikan pelatihan; Dalam melaksanakan tugas Bidang pendidikan pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordiasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup Bidang pendidikan pelatihan berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f. Pelaksanaan
fasilitasi
kelancaran
tugas
berdasarkan
azas
keseimbangan; g. Pelaksanaan
pertanggunjawaban
penyusunan laporan.
pelaksanaan
kegiatan
dan
