EXECUTIVE SUMMARY BAGIAN I: FENOMENA KORUPSI LEMBAGA YANG MENANGANI KORUPSI LEMBAGA RENTAN KORUPSI. Desember 2006 RAMA PERWIRA-INACON

Menuju Indonesia Bebas Korupsi

EXECUTIVE SUMMARY BAGIAN I: FENOMENA KORUPSI LEMBAGA YANG MENANGANI KORUPSI LEMBAGA RENTAN KORUPSI

Desember 2006 RAMA PERWIRA-INACON

Skema Riset Kuantitatif REMAJA DAN MASYARAKAT UMUM

Fenomena Korupsi & Apa itu korupsi

Awareness, Opinion, Image

Knowledge

Attitude

Behavior


SUMBER INFO

Lembaga Pengawas/ Penanggulangan Korupsi Lembaga/Institusi Rentan Korupsi Kampanye Anti Korupsi

MEDIA HABIT

2

Skema Riset Kualitatif: Concept Test

Konsep Kampanye Communication Framework Theme Framework Draft Materi Kampanye

• Penerimaan Terhadap Konsep dan materi kampanye • Opini terhadap konsep dan materi kampanye • Pemahaman tentang konsep • Kecocokan draft materi kampanye dengan konsep yang ditawarkan • Derajat kemenarikan konsep & materi konsep • Derajat kecocokan konsep dan materi terhadap target audience • Derajat Influence konsep dan materi terhadap awareness, sikap dan perilaku • Kebutuhan (Needs) terhadap materi kampanye


* draft concept dan draft materi oleh Grey

Sebagai acuan untuk kampanye anti korupsi yang akan datang

3

Tujuan riset AWARENESS, OPINION, IMAGE

KNOWLEDGE

FENOMENA KORUPSI

TERHADAP

LEMBAGA YANG MENANGANI KORUPSI

ATTITUDE

BEHAVIOR


LEMBAGA RENTAN KORUPSI

4

Tujuan Riset Campaign Concept Test (khusus FGD)

KEBUTUHAN AKAN KAMPANYE ANTI KORUPSI MEDIA HABIT & SUMBER INFO


5

Metodologi Pendekatan Riset: Mixed Approach – Riset ini menggunakan dua pendekatan: kualitatif dan kuantitatif • Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan focus group discussion sebagai teknik pengunpulan data • Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan indepth interview sebagai teknik pengumpulan data.

Teknik Sampling – Riset ini menggunakan teknik purposive sampling (non random sampling) dimana responden dipilih berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.


6

Metodologi Kota Tempat Pelaksanaan Riset Jakarta, Medan, Surabaya, D.I. Yogyakarta, Makasar, Pontianak Jumlah Responden Focus Group Discussion Total 18 kelompok: • 3 kelompok di masing-masing kota • 8-10 responden di masing-masing kelompok • Total repsonden FGD: maksimal 180 responden Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Depth Interview

Total 1020 responden tersebar di 6 kota @ 170 responden

7

Metodologi Karakteristik Responden TARGET UTAMA: REMAJA • Pria/wanita • Usia 13-24 tahun • Pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa • SES ABC (disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah) • Berdomisili di salah satu kota berikut: Jakarta, Surabaya, D.I. Yogyakarta, Medan, Pontianak, Makasar

TARGET SEKUNDER: MASYARAKAT UMUM • Pria/wanita • Usia 30 – 45 tahun • Pelaku bisnis/wiraswasta, karyawan level manajerial, pengurus LSM, profesional, ibu rumah tangga • SES ABC (disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah) • Berdomisili di salah satu kota berikut: Jakarta, Surabaya, D.I. Yogyakarta, Medan, Pontianak, Makasar


8

Matrix kelompok fgd & depth interview Kelompok FGD Kelompok Pelajar SMA

3 FGD di setiap kota 8-10 orang per kelompok

Kelompok Mahasiswa Masyarakat Umum

Responden Depth Interview Pelajar SMP mulai usia 13 Pelajar SMA

Depth Interview Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Mahasiswa Masyarakat Umum (pelaku bisnis, profesional, lsm, ibu rumah tangga)

9

Kerangka Sampel Depth Interview KOTA

TARGET UTAMA

TARGET SEKUNDER

Pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa

Masyarakat Umum (30 - 45 tahun)

Medan

120 responden (SMP, SMA, Mahasiswa)

50 orang (wiraswasta, karyawan level managerial, pengurus LSM, ibu rumah tangga, profesional)

Jakarta



Surabaya



Yogyakarta



Makasar



Pontianak



720 RESPONDEN

300 RESPONDEN

TOTAL Menuju Indonesia Bebas Korupsi

10

Tabel Progress Focus Group Discussion KOTA PONTIANAK

MEDAN

SURABAYA

MAKASAR

JOGJAKARTA

JAKARTA

KELOMPOK FGD

TANGGAL

JAM

Jumlah Peserta

UMUM

Sabtu,9 Des

15.30 - 18.00

10

UMUM

Minggu, 11 Des

13.00 - 15.00

6

MAHSISWA

Sabtu, 9 Des

19.00 - 21.00

10

SLTA

Minggu, 10 Des

09.00 - 11.00

9

UMUM

Kamis, 7 Des

16.00-18.00

11

MAHSISWA

Jumat, 8 Des

10.00-12.00

11

SLTA

Jumat, 8 Des

16.00-18.00

10

SLTA

Rabu, 6 Des

14.00 - 15.30

10

Umum

Rabu, 6 Des

18.00 - 19.30

9

Mahasiswa

Kamis, 7 Des

10.00 - 11.30

8

Mahasiswa

Jum'at, 8 Des

09.30 - 11.00

11

SLTA

Jum'at, 8 Des

18.30 - 21.00

8

Umum

Sabtu, 9 Des

10.00 - 12.00

9

SLTA

Rabu, 6 Des

15.30 - 17.00

12

Umum

Kamis, 7 Des

16.00 - 17.30

10

Mahasiswa

Kamis, 7 Des

19.00 - 20.30

11

SLTA

Senin, 11 Des

16.00 - 18.00

9

Umum

Selasa, 12 Des

18.00 - 20.00

12

Mahasiswa

Selasa, 12 Des

18.00 - 20.00

11

Menuju Indonesia Bebas Korupsi TOTAL RESPONDEN

186

11

HASIL PENELITIAN

Bagian 2 Fenomena Korupsi Awareness Knowledge Opini Attitude Behavior

1. Fenomena Korupsi Awareness Opini Knowledge Attitude Behavior


14

Awareness Terhadap Fenomena Korupsi  sangat tinggi 100

99.4

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0.6 0 pernah

Awareness terhadap ada tidaknya kasus korupsi bisa dianggap cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari cukup banyaknya responden menyatakan pernah mendengar. Hal ini juga tercermin dari hasil focus group discussion dimana awareness terhadap fenomena korupsi juga tinggi. Tak ada beda signifikan di semua kota dan semua kelompok.

tidak pernah

Apakah anda pernah mendengar ada kasus korupsi yang terjadi? Menuju Indonesia Bebas Korupsi

15

Awareness Terhadap Tempat Kasus Korupsi Terjadi Lembaga pemerintahan 1

Wilayah terdekat dengan responden 2 Rumah tangga, lingkungan,

Legislatif, departemen, BUMN, lembaga independen di bawah pemerintahan

lingkungan kerja dan sekolah

Lainnya

22,6

Lbg Independen di bwh pemerintah ( KPU, KPA, KPPU, dll)

25,8

LSM

4,0

Swasta Asing

2,7

Swasta National

8,7

Lbg Yudikatif

15,6

Kepolisian

15,1

Lbg Legislatif

29,8

BUMN

25,4

Pemda

21,0

Departemen

29,7

Lbg Pemerintahan


23,3 0

10

20

30

40

16

Awareness Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi Dari data ini terlihat jelas bahwa kasus korupsi yang paling populer di masyarakat adalah Kasus KPU Mulyana W Kusuma.

DPRD

Kasus nasional

14

Sujiono BLBI

7

Konjen Malaysia

2

Soeharto

14

Suap di MA

7

Neloe Mandiri

Kasus skala kecil

5

Suwarna Kaltim

12

Suyitno Landung Kepolisian

5

Abdullah Puteh

Kasus lokal/daerah

23

KPU lainnya

19

Mulyana KPU

32

lain-lain

44 0


10

20

30

40

50

17

Awareness Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi (penjelasan untuk Point “Lain-lain”) kasus lokal/daerah Hampir seluruh responden memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terhadap kasus korupsi setempat.

44 % Lain-lain

kasus berskala kecil Kelompok responden pelajar memiliki pengetahuan yang lebih mikro mengenai kasus korupsi.

kasus berskala nasional lainnya


18

Kasus Korupsi Nasional lainnya Yang Diketahui • Korupsi dana BOS • Kasus Bulog: Nurdin Halid, cukup signifikan muncul sebagai jawaban di beberapa kota • Tommy Soeharto • Kasus Abdullah Puteh • Kasus Probosutejo • Kasus Pertamina • Kasus BNI • Kasus PLN • Kasus Akbar Tandjung (hampir selalu muncul disebutkan di seluruh kota, walaupun dengan frekuensi yang tidak signifikan) • Kasus-kasus illegal logging • Korupsi Jamsostek • Kasus Rohmin Dahuri, Mantan menteri dept. Kelautan dan Perikanan • Kasus pembelian pesawat Sukhoi Menuju Indonesia Bebas Korupsi

19

1. Fenomena Korupsi Awareness

Opini Knowledge Attitude Behavior


20

Opini mengenai Kasus Korupsi yang Diketahui (FGD) Korupsi sudah dianggap sebagai tradisi, budaya, kebiasaan, penyakit, sulit diberantas. Ini mencerminkan bahwa masyarakat melihat korupsi sebagai sesuatu yang sudah merasuk ke dalam tata kehidupan personal, masyarakat dan negara.

Indonesia termasuk kelompok negara paling korup sedunia. Penyebab korupsi: sikap ingin hasil cepat, mudah dan enak; berapapun besaran gaji tak menutup tindakan korupsi; warisan (penjajah, budaya kerajaan, pemerintahan orde baru)

Perlu Upaya Pemberantasan Kampanye (below & above the line, gunakan semua channel komunikasi); pendidikan (pengetahuan korupsi dan anti korupsi masuk kedalam kurikulum); keluarga (penumbuhan sikap anti korupsi di rumah, contoh dari orangtua, pendidikan moral di rumah); potong 2 generasi. Menuju Indonesia Bebas Korupsi

21

Opini mengenai Kasus Korupsi yang Diketahui (depth Int) Opini yang Cenderung Normatif

Pelajar SMP/SMA

• • • • •

Korupsi merugikan rakyat/orang banyak Merugikan negara karena memakai uang negara Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya Pelakunya dipecat saja Harus dicegah dan diberantas

Opini yang Lebih Mendalam

Mahasiswa/ Masyarakat Umum

• • •


Menceritakan serba singkat kasus korupsi yang disebutkan Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai oknum pelaku korupsi Mengemukakan pendapat dengan kalimat yang lebih tegas dan percaya diri

22

Kutipan Opini Terhadap Kasus Korupsi yang Diketahui P E L A J A R

M H S & U M U M

“…diberi sanksi yang tegas”

“…bikin orang menderita”

“…tidak bagus, karena merugikan masyarakat” “…sangat merugikan negara..”

“…orang yang melakukan korupsi cepat ditangkap…”

“…kurang baik, karena untuk diri sendiri..”

“…merugikan, jadi gak suka aja sama yang korupsi”

“…tindakan itu tidak terpuji banget..”

“…mengecam karena KPU sebagai lembaga independen malah melakukan korupsi di acara puncak demokrasi dan keperluan yang tidak penting..” “…kasus korupsi itu terjadi menurut saya karena mereka lalai melaksanakan wewenang yang ada di tangannya “…penanganannya sangat lamban dan kurang terbuka ke masyarakat “…parah sekali, karena penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah gampang disuap..” “…kasus korupsi yang terjadi seperti kasus Mulyana agak susah untuk dibasmi karena penyakit seperti itu sudah melekat pada orang yang memegang suatu peran dalam suatu struktur…” Menuju Indonesia Bebas Korupsi 23

1. Fenomena Korupsi Awareness Opini

Knowledge Attitude Behavior


24

Knowledge: Definisi Korupsi definisi begitu melebar tidak sedikit yang pada akhirnya kebingungan memahami apa sebenarnya korupsi itu lebih mudah menunjuk kasus-kasus korupsi ketimbang mendefinisikan apa itu korupsi tidak yakin dan menganggap korupsi sebagai kata yang lentur, liat, abuabu dan tergantung kepentingan si pembuat definisi Definisi korupsi lebih dibahas dari elemen-elemennya sebagai berikut Mengambil hak orang lain Penyalahgunaan wewenang, kekuasaaan, jabatan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya merugikan orang lain, pihak lain, negara yang dikorupsi: uang, waktu, fasilitas, barang (terutama uang) mencuri, menggelapkan, merampok, mark up/penggelembungan. Menuju Indonesia Bebas Korupsi

25

Knowledge: Definisi Korupsi SECARA UMUM korupsi merupakan suatu bentuk pencurian, penyelewengan dan penyalahgunaan Terdapat perbedaan tingkat pemahaman diantara kelompok-kelompok berikut Pelajar SMP obyek korupsi hanya sebatas uang saja, jadi menurut mereka korupsi adalah pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan uang yang bukan miliknya Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Pelajar SMA& Mhs Obyek korupsi meluas pada penyalahgunaan wewenang, jabatan, fasilitas (obyek korupsi).

Umum korupsi merupakan kegiatan manipulasi, memalsukan, mark up dengan obyek yang lebih bervariasi (mulai dari uang, fasilitas, jabatan, wewenang) untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. 26

Knowledge: Tindakan Korupsi • Beberapa grafik dihalaman berikut memberikan gambaran pada kita tentang tindakan apa saja yang dianggap korupsi dan apa saja yang tidak dianggap korupsi oleh responden. Terlihat sekali bahwa jawaban responden mencerminkan masih beragamnya pemahaman dan pengetahuan khalayak tentang definisi korupsi. • Menyikapi hal ini sangat disarankan untuk memberikan edukasi lewat berbagai cara tentang definisi korupsi yang disepakati bersama dan sesuai dengan aturan hukum. Pemahaman yang benar tentang definisi korupsi akan mengantarkan kita ke arah yang lebih mudah untuk memulai gerakan anti korupsi. Menuju Indonesia Bebas Korupsi

27

Knowledge: Tindakan yang Dianggap Korupsi 1.Menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi

91 76

2.Melakukan mark up dana sebuah kegiatan/proyek

4.Pergi ke luar negeri atas biaya dinas dengan mengajak istri 5.Memperpanjang waktu istirahat (sekolah/kerja) sesuai kebutuhan

7.Petugas pemeriksa bandara yg izinkan saudaranya masuk tanpa pemeriksaan yg benar 8.Memakai waktu belajar untuk bermain games

15

19

16

63

22

16

61

22

51

10.Dosen memberikan nilai tanpa kriteria yang jelas

49


16

10

65

49

Tidak

14

17

69

9.Melakukan bisnis sampingan saat jam kantor

Ya

10

73

3. Memberi uang pelicin

6.Mengambil pensil inventaris kantor

7 2

34 33 25

17 15 19 26

Tidak Tahu

28

Knowledge: Tindakan yang Dianggap Korupsi

48

11.Membayar lebih untuk pembuatan KTP

33

19

12.Menggunakan tunjangan kesehatan klg inti dari kantor untuk orang lain 13.Menerima tips/upeti dari pihak yg berhubungan kerja dgn anda/kantor anda

40

14.Mencetak surat pribadi pakai printer kantor

39

35

26

37

39

23

15. Mencontek/memberi contekan saat ujian 16.Memenangkan tender kpd saudara sendiri, meski penawarannya plg baik dan murah 17.Tawuran saat jam belajar

42

35

27

20.Pejabat negara menerima bingkisan/parcel

27


36

39

33

18.Mengetik surat pribadi menggunakan komputer kantor 19.Memberikan ucapan terimakasih kepada polisi yang berhasil menemukan mobil kita yang hilang

Ya

27

32

Tidak

47 43 53 44

31 24

26 20 25 20 29

Tidak Tahu

29

Knowledge: Tindakan yang Dianggap Korupsi

21. Memberikan kembalian berupa permen

26

22.Menerima tamu pribadi di kantor saat jam kerja

26

46

28

23.Membeli tiket via calo

25

48

27

24.Petugas menerima ucapan terima kasih berupa uang dari orang yang dilayani tp bkn dia yang minta dan tentukan jumlahnya 25. Mengantar anak menggunakan mobil dinas sambil berangkat kantor 26.Datang ke kantor lebih pagi & pulang lebih sore untuk selesaikan tugas, pada dasarnya rugikan kantor yg hrs bayar listrik 27.Memberikan tips ke petugas PLN/Telkom yg perbaiki instalasi di rumah 28.Menolong orang yang kecelakaan dan mengangkutnya dengan mobil dinas

Ya Menuju Indonesia Bebas Korupsi

20

21

59

21

19

61

20

16 15 8

Tidak

54

68 64 87

16 20 5

Tidak Tahu

30

Knowledge: Definisi Korupsi Definisi korupsi dari responden lebih dibahas dari elemen-elemennya sebagai berikut Mengambil hak orang lain Penyalahgunaan wewenang, kekuasaaan, jabatan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya

Bentuk tindakan yang dianggap sebagai tindak korupsi dapat dikelompokkan dalam:

Tindakan pemberian suap/tip Tindakan penggelapan/ manipulasi/pemalsuan

merugikan orang lain, pihak lain, negara yang dikorupsi: uang, waktu, fasilitas, barang (terutama uang) mencuri, menggelapkan, merampok, mark up/penggelembungan.


Penyalahgunaan fasilitas, wewenang

31

Knowledge: Tindakan yang Dianggap Korupsi Bentuk tindakan yang dianggap sebagai tindak korupsi dapat dikelompokkan dalam:

-Tindakan pemberian suap/tip -Tindakan penggelapan/manipulasi/pemalsuan -Penyalahgunaan fasilitas, wewenang

Suap/Tip •Memberi uang pelicin (73) •Membayar lebih untuk membuat KTP (48) •Menerima tip/upeti dari pihak yang berhubungan kerja dengan kantor (40) •Memberikan ucapan terima kasih kepada polisi yang berhasil menemukan mobil yang hilang (27) •Pejabat menerima bingkisan/ parcel (27) •Petugas menerima ucapan terima kasih berupa uang dari orang yang dilayani tapi bukan dia yang minta dan tentukan jumlahnya. (21) •Memberi tip kepada petugas PLN/Telkom yang perbaiki instalasi di rumah (15)


Pemalsuan/Pengelapan/ Manipulasi •Gunakan dana organiasasi untuk kepentingan pribadi (91) •Mark up dana proyek (76) •Ambil pensil inventaris kantor (63)

Penyalahgunaan •Pergi ke luar negeri atas biaya dinas dengan mengajak istri (69) •Memperpanjang waktu istirahat (65) •Petugas pemeriksaan izinkan saudara masuk tanpa permeriksaan (61) •Memakai waktu belajar untuk bermain (51) •Bisnis sampingan pada jamkantor (49) •Dosen memberi nilai tanpa kriteria yang jelas (49)

32

Aturan Hukum Mengenai Korupsi Awareness tinggi, knowledge rendah 90

Awareness tinggi tetapi hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang tinggi akan aturan hukum yang sebenarnya.

83

80 70

Knowledge

60 50 40 30 20

14

10

2

0 ada

tidak ada

tidak tahu

Apakah ada aturan hukum untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di masyarakat? Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Baik di FGD maupun depth interview hanya sebagian kecil yang menyebutkan peraturan tersebut, yaitu: • UU Korupsi no 20 th 2004 dan UU 31/99/20/2001 tentang Korupsi • UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi dan diubah/diperbaharui menjadi UU no 20 2001 • UU 30/2002, UU Korupsi th1999 • UU 20/2001, UU 31/1999, Inpres 10/2006 • UUD 1945, PP110/2000 • Sebagian besar banyak yang menyebutkan hukuman, seperti ditangkap, diadili, dihukum seumur hidup, dipenjara, digantung. Hal yang disoroti: aparat penegak hukum justru tak bersih dari korupsi. Jadi, tidak diperlukan penambahan ataupun revisi UU korupsi tapi law enforcement nya saja. Yang juga perlu dibenahi : tatacara, sistim dan pelaksanaan hukum

33

1. Fenomena Korupsi Awareness Opini Knowledge

Attitude Behavior


34

Attitude: Sikap Terhadap Tindak Korupsi Hasil FGD sejalan dengan • bersikap negatif terhadap perilaku korupsi (tidak setuju, mengecam, mengutuk, sedih, tak berdaya, dsb). • Di sisi lain mereka juga mengemukakan ketidakberdayaannya untuk menghindar atau bertindak melawan korupsi. • Di kelompok SMA tertangkap kesan 'masa bodoh' dan 'menghindar'. Ini bisa saja disebabkan faktor usia dimana sebenarnya mereka memang belum terpapar langsung dengan tindak korupsi.

Hasil depth interview 86

90 80 70 60 50 40 30 20 10

5

6

setuju

ragu-ragu

3

0 tidak setuju

lain-lain

Bagaimana sikap anda terhadap berbagai tindak korupsi yang anda ketahui?


35

1. Fenomena Korupsi Awareness Opini Knowledge Attitude

Behavior


36

Fenomena Korupsi: Behavior Hasil depth interview •

sejalan dengan

cenderung enggan melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui kepada pihak yang berwajib.

•

•

• •

lebih memilih berpartisipasi dalam demontrasi. Perilaku “tidak melakukan apa-apa” dan “mencari tahu lebih banyak mengenai kasus korupsi yang diketahui” juga menjadi pilihan sebagian responden


• •

Hasil FGD

belum memiliki keberanian untuk melaporkan tindak korupsi dengan alasan keamanan, enggan kerepotan yang ditimbulkannya dan tidak berurusan langsung dengan pelaku korupsi. keengganan untuk bertindak antikorupsi juga karena responden cenderung bersikap masa bodoh, tahu sama tahu, malas repot, enggan melibatkan diri. tataran pribadi  menolak melakukan tindak korupsi, menolak menyogok dan disogok, mengikuti prosedur, dsb tataran kolektif  melakukan advokasi, demo, menekan pemerintah, dsb. Tindakan kolektif cenderung dilakukan oleh responden mahasiswa dan LSM. Kelompok SMA sebagian besar lebih memilih untuk tidak bertindak apa-apa selain menghindari diri dari tindak korupsi. 37

Jika Saya Tahu Ada Tindakan Korupsi yang Terjadi di Sekeliling Saya…..

saya bersedia jadi saksi jika diminta

20

saya akan melaporkan tindak korupsi itu kepada yang berwajib

8

saya ikut demo menuntut pelaku korupsi ditindak berdasarkan hukum yang berlaku

50

saya membuat surat pembaca yang menjelaskan tindak korupsi yang terjadi

7

saya berusaha cari tahu lebih detil tentang kasus tersebut dari berbagai sumber

20 22

saya tidak melakukan apa-apa

0 Menuju Indonesia Bebas Korupsi

10

20

30

40

50

60 38

INDIKATOR TERHADAP KASUS KORUPSI SECARA UMUM TOTAL

AWARENESS

81

KNOWLEDGE

ATTITUDE

BEHAVIOR


73

66

63

• Bila kita lihat dari data ini responden memiliki tingkat awareness yang cukup tinggi. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sekeliling kita. • Akan tetapi awareness yang tinggi ini justru dibarengi oleh tingkat knowledge, attitude, dan behavior yang lebih rendah. • Pada level knowledge, indikator ini didukung dengan kondisi pemahaman yang memang belum sempurna. Untuk masalah definisi korupsi, responden masih mengalami kebingungan menentukan batasannya. • Pada level attitude dan knowledge, responden memang lebih memilih untuk cenderung pasif. Hal ini disebabkan karena mereka merasa kurang memiliki akses untuk ikut serta berperan aktif dalam memerangi korupsi.

39

INDIKATOR TERHADAP KASUS KORUPSI SECARA UMUM Awareness responden terhadap fenomena korupsi yang terjadi sangat tinggi.

TOTAL

AWARENESS

81

KNOWLEDGE

ATTITUDE

BEHAVIOR

•Knowledge responden yang cukup baik menyangkut tempat kejadian korupsi dan kasus korupsi yang terjadi. Akan tetapi, pemahaman menjadi rendah pada bagian definisi dan aturan hukum mengenai korupsi.

73

66

63

Attitude: umumnya responden menunjukkan sikap tidak setuju terhadap tindak korupsi yang banyak terjadi. Hal ini didukung oleh opini yang muncul yang cenderung bernada negatif, meskipun sebagian besar opininya masih sangat normatif (sangat terlihat pada kelompok remaja SMP/SMU). Behavior: responden cenderung memilih bersikap ‘tidak melakukan apa-apa’.


40

2. Lembaga yang Menangani Korupsi Awareness Knowledge Opini Attitude Behavior


41

Awareness  Tinggi Knowledge Mengenai Nama Lembaga  Tinggi pada KPK 100 90 80

Awareness terhadap adanya lembaga yang menangani korupsi cukup tinggi. Dari 90% yang menjawab pernah, 80% diantaranya mengaku tahu nama lembaga yang menangani korupsi 100

57% sebut KPK

60 80 80

40 60

20 10

40 20 20

0 pernah

tidak pernah

Apakah anda pernah mendengar adanya lembaga pengawas tindak korupsi? Apakah anda tahu nama lembaga pengawas tindak korupsi? Menuju Indonesia Bebas Korupsi

0 tahu

tidak tahu

Dari 80 % yang tahu, 57 %-nya secara spontan menyebut nama KPK sebagai lembaga yang mereka ketahui sebagai lembaga yang menangani korupsi.

Lembaga berikut masing-masing hanya disebutkan oleh sekitar 10% responden: Timtas Tipikor, BPK, Kepolisian, ICW, BPKP, Kejaksaan

42

Knowledge Mengenai Kewenangan Lembaga yang Menangani Korupsi

Pada bagian ini responden diminta untuk menilai kewenangan setiap lembaga yang menangani korupsi yang mereka ketahui berdasarkan 7 pernyataan. Lembaga yang kewenangannya dinilai: Timtas Tipikor, MTI, KPK, ICW, BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan


43

Kemana saya bisa melapor?

Hampir semua lembaga yang disebutkan, terendah adalah Kejaksaan

Siapa yg berhak menangkap Koruptor?

Kepolisian

Apa saja yang lembaga bentukan pemerintah

KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP. Timtas Tipikor

Mana saja yang LSM

MTI dan ICW

Yang berhak lakukan pemantauan

Semua lembaga

Yang berhak lakukan penyelidikan

Timtas Tipikor, KPK, Kepolisian

Yang berhak lakukan audit

BPK dan BPKP


44

Komisi Pemberantasan Korupsi punya hak untuk mengaudit keuangan

19

punya hak melakukan penyelidikan

5

punya hak melakukan pemantauan

5 4

28 53

8

87 91 23 20

lembaga swadaya masyarakat lembaga bentukan pemerintah

4

57

6 90 17

bisa menangkap bisa melaporkan

3

0

37

5 92

20

40 ya


46

tidak

60

80

100

tidak tahu

45

2. Lembaga yang Menangani Korupsi Awareness Knowledge Opini Attitude Behavior


46

Attitude: Sikap Terhadap Lembaga yang Menangani Korupsi saya cenderung masa bodoh

8

Sebagian besar responden menunjukkan sikap yang positif terhadap keberadaan lembaga- lembaga yang menangani korupsi.

Saya tidak setuju dengan keberadaan lembaga tersebut

3

Ya, saya setuju dengan keberadaan lembaga tersebut

88

0

15

30

45


60

75

90

Bagaimana sikap anda terhadap lembagalembaga yang menangani korupsi?

47

Opini Terhadap Lembaga yang Menangani Korupsi Pelajar SMP & SMA Ibu Rumah Tangga

Mahasiswa Masyarakat Umum

!

Opini cenderung sederhana dan tidak mendalam Opini cenderung lebih variatif, kritis dan mendalam

Secara umum sebagian besar mendukung keberadaan lembaga tsb, karena memang diperlukan lembaga semacam itu di Indonesia

Dukungan yang diberikan diikuti dengan berbagai catatan yang pada intinya: kepercayaan terhadap lembaga2 tersebut masih rendah, ketidakpuasan terhadap cara kerja, sistem kerja, dan hasil kerja lembaga2 tersebut.


48

Opini Terhadap Lembaga yang Menangani Korupsi •

•

•

•

•

Dukungan yang diberikan diikuti dengan berbagai catatan yang pada intinya: kepercayaan terhadap lembaga2 tersebut masih rendah, ketidakpuasan terhadap cara kerja, sistim kerja, dan hasil kerja lembaga2 tersebut. Cara kerja dan sistim kerja masih dipertanyakan terutama alur proses masuknya pengaduan atas sebuah kasus sampai pada proses peradilannya. Ketidakpercayaan terhadap lembaga ini juga didasari pada ketidaktahuan akan proses yang berjalan didalam lembaga. Hasil kerja yang masih dianggap sedikit (bila dibandingkan dengan praktek korupsi di negara ini) juga dianggap sebagai salah satu pemicu opini negatif terhadap lembaga pemberantas korupsi ini. Pertanyaan dasar yang juga diajukan adalah kecurigaan akan adanya praktek 'tebang pilih' atau 'pilih kasih' terhadap kasus-kasus korupsi yang diperiksa. Independensi lembaga juga menjadi salah satu kata kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masih ada pandangan bahwa lembaga dibawah pemerintahan dan lembaga bentukan pemerintah cenderung tidak bisa bertindak independen bila dibandingkan dengan lembaga swadaya masyarakat. Harapan utama: terus bekerja, perbaiki kinerja dan tunjukkan hasil yang signifikan.


49

Image Terhadap Lembaga yang Menangani Korupsi tidak berwibawa-berwibawa 4 terjadi korupsi didalamnyatidak adil-adil bebas korupsi 3 kepentingan golongan tertentudependen-independen kepentingan rakyat 2 tidak dapat diandalkan-dapat diandalkan

lembaga pemerintah-lembaga swasta

1

tidak konsisten-konsisten

tidak kritis-kritis

lemah-tegas

pasif-aktif

1

penakut-berani

lemah

BPK

BPKP

ICW

Kejaksaan

Kepolisian

KPK

MTI

Timtas Tipikor


2

3

4 tegas

50

Behavior: Pernah/Tidak Berinteraksi dengan Lembaga yang Menangani Korupsi •

Sebagian besar responden menyatakan tidak pernah berinteraksi dengan lembaga tersebut. Tampaknya keberadaan lembaga tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. 100

berhubungan dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan tindakan korupsi

28

berkonsultasi berkaitan dengan fenomena korupsi

26

dipanggil oleh lembaga tersebut untuk menjadi saksi

6

melaporkan tindakan korupsi atau dugaan korupsi

93

13 23

lain-lain

80

0

60

10

20

30

40

• 20

7

0 tidak pernah

pernah


Dari 7 % responden yang menyatakan dirinya pernah berhubungan dengan lembaga yang menangani korupsi, prosentase yang melaporkan tindakan korupsi justru tidak terlalu tinggi (13 %). Tujuan yang paling tinggi prosentasenya justru berhubungan delam urusan yang tidak ada hubungannya dengan tindak korupsi. Kondisi ini mendukung fakta bahwa fungsi lembaga serupa ini memang belum 51 dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Bagian 4 Lembaga Rentan Korupsi Awareness Knowledge Opini Attitude Behavior

Lembaga Rentan Korupsi

Awareness Knowledge Opini Attitude Behavior


53

Awareness & Knowledge Terhadap Lembaga Rentan Korupsi tinggi

Tahu nama Lembaga

Pernah Dengar 23

Tidak Pernah

13

77

Tidak tahu

4

83

Tidak menjawab

Apakah anda pernah mendengar adanya lembaga baik swasta atau pemerintah yang bisa dianggap sebagai lembaga rawan tindak korupsi?

Awareness dan knowledge mengenai hal ini cukup tinggi. Sebanyak 77% responden mengaku bahwa mereka pernah mendengar adanya lembaga-lembaga yang rentan terjadi tindak korupsi di dalamnya. Dari jumlah tersebut 83% mengetahui dengan pasti nama lembaga yang dimaksud. Menuju Indonesia Bebas Korupsi

54

Knowledge: Lembaga Rentan Hasil depthinterview

sejalan dengan

Memang ada lembaga-lembaga yang rentan korupsi

Hasil FGD

Memang ada lembaga-lembaga yang rentan korupsi

Mahasiswa & umum  lebih beragam nama lembaganya Pelajar SMP & Mhs  lebih terbatas, terutama pada lembaga pendidikan Lembaga legislatif (DPR, DPRD) Departemen (Agama, Pendidikan) Pemerintah Daerah Instansi Pemerintah penyelenggara layanan publik (Kelurahan/kantor desa, kecamatan). Aparat penegakkan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan/Mahkamah) BUMN (Pertamina, PLN) Dinas Pajak dan Bea Cukai Lembaga Indpenden di bawah pemerintah (KPU dan KPK) Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah, komite sekolah, Perguruan tinggi) pelajar dan mahasiswa


Lembaga legislatif (DPR, DPRD) Departemen (Keuangan, Agama, Pendidikan, Kehutanan, Pendidikan) Dirjen (Pajak, Bea Cukai) Lembaga Pemerintah Aparat Penegakan Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, MA) BUMN (Pertamina, PLN) Lembaga Independen di bawah Pemerintah (BPK) Pemda (DIspenda, Sekda) Lembaga Penyelenggara Pendidikan (sekolah, perguruan Tinggi)

55

Lembaga Rentan Korupsi Awareness Knowledge

Opini Attitude Behavior


56

Opini Terhadap Lembaga Rentan Korupsi Hasil depthinterview

sejalan dengan

Hasil FGD

Tidak terlihat perbedaan yang signifikan di masing-masing daerah sehubungan dengan keberadaan lembaga-lembaga yang dianggap rentan korupsi. Ada 2 hal penting yang mendapat perhatian dari responden: sistem yang lemah dan kualitas mental personil. Kedua hal ini dianggap sebagai sebuah lingkaran setan yang ikut menyuburkan kasus korupsi di lembaga yang bersangkutan. •

Secara umum responden menyayangkan peran LRK yang seharusnya memberikan layanan bagi masyarakat tapi justru merugikan masyarakat. Diharapkan adanya pengawasan terhadap lembagalembaga tersebut serta perlu adanya penyelidikan atau tindaklanjut untuk menemukan oknum-oknum yang melakukan korupsi dan memberikan hukuman kepada mereka.


•

•

Umumnya tidak setuju dengan tindak korupsi yang ada di lembaga rentan korupsi. Ada kasus khusus  Jakarta  muncul opini bahwa korupsi itu wajar karena sudah membudaya sampai ke lembaga pemerintah. Ada sebagian responden yang mengakui bahwa mereka tidak sungkan melakukan tindakan suap untuk bisa masuk ke dalam lembaga yang basah korupsi tersebut. 57

Opini terhadap Lembaga Rentan Korupsi

!

Sistem yang lemah

Peluang korupsi

DIPERLUKAN PENGAWASAN EKSTRA KETAT TERHADAP LEMBAGA

PERLU DILAKUKAN PENYELIDIKAN YANG SERIUS UNTUK USUT TUNTAS SEMUA KASUS

Kualitas mental Sebagian personil Timbulkan kondisi yang merugikan masyarakat PENYEBAB KORUPSI DI LEMBAGA RENTAN KORUPSI Menuju Indonesia Bebas Korupsi

58

Image: Lembaga-lembaga Rentan Korupsi ATTRIBUT LEMBAGA

Berwibawa

Perusahaan Swasta Perbankan Pemerintah Daerah Lembaga Peradilan Lembaga Pendidikan Lembaga Legislatif Lembaga Keuangan Lembaga Kesehatan KPU Kepolisian Kejaksaan Kecamatan/Kelurahan Depdiknas Departemen Perhubungan Departemen Keuangan Departemen Kehutanan Departemen Kehakiman Departemen Agama Departemen di Pemerintahan BUMN/BUMD BPK/BPKP Average


80 73 63 68 73 61 64 73 52 59 70 60 61 53 57 52 60 51 62 58 67 63

Bebas Korupsi 55 49 44 52 52 43 52 59 43 42 50 48 48 34 41 27 42 43 55 46 63 47

Kepentigan rakyat 52 63 56 50 63 54 59 71 49 55 59 64 61 54 52 33 46 58 56 59 65 56

Kinerja baik

Jujur 52 60 51 53 62 53 59 64 47 49 56 54 50 46 47 31 56 48 54 52 64 53

69 68 54 57 65 56 59 55 53 53 59 55 62 50 54 46 56 53 55 53 66 57

Andal

Terpercaya 68 68 55 60 66 57 75 63 50 56 60 53 53 48 53 46 55 51 60 56 65 58

57 67 50 55 65 55 58 63 49 54 58 52 52 48 49 42 52 51 59 53 65 55

59

Image: Lembaga-lembaga Rentan Korupsi Paling Berwibawa

Perusahaan Swasta

Paling Bebas Korupsi

BPK/BPKP

Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Lembaga Kesehatan

Kinerja Baik

Perusahaan Swasta

Bisa Diandalkan

Lembaga Keuangan

Terpercaya

Lembaga Pendidikan BPK/BPKP


60

Attitude: Sikap Terhadap Lembaga Rentan Korupsi Hasil depth Interview • Sebagian besar responden memilih bersikap tidak setuju, mengecam dan menyayangkan tindak korupsi yang terjadi di lembaga yang memang rentan korupsi. • Hanya sedikit responden saja yang mengambil sikap masa bodoh terhadap kondisi ini.

Hasil FGD Sikap yang muncul cenderung beragam: • Santai saja, prihatin, sedih, mengecam, pesimis, apatis, bingung antara setuju atau tidak.

saya tidak setuju dengan tindak korupsi yang terjadi di lembaga itu

26

saya mengecam tindak korupsi yang terjadi di lembaga itu

21

saya meynyayangkan tindak korupsi yang terjadi di lembaga itu

30

saya tidak mau tahu apa yang terjadi di lembaga itu

6

0

10

20

30

Bagaimana sikap anda terhadap lembagalembaga yang rentan korupsi? Menuju Indonesia Bebas Korupsi

61

Behavior: Perilaku Nyata yang Dilakukan Hasil depth Interview

Hasil FGD

•

•

Pada dasarnya perilaku ini terbagi menjadi kategori-kategori sebagai berikut (rank order) : Tidak melakukan tindakan apa-apa

Pada dasarnya perilaku ini terbagi menjadi kategori-kategori sebagai berikut (rank order) :

Berdemonstrasi, memprotes dengan turun ke jalan

Tidak melakukan tindakan apa-apa (karena takut, merasa tidak akan didengar pendapatnya )

Memprotes lewat tulisan

Berdemontrasi

Berdiskusi

Tidak melakukan suap

Memulai dari diri sendiri untuk tidak terlibat korupsi, tidak ikut-ikutan korupsi, menolak membayar pungli

Melaporkan tapi tak tahu kemana

Mencari tahu lebih lanjut dan berniat melaporkan

Melakukan tindakan yang merusak (pelajar SMA) Melaksanakan pengawasan

Menegur pelaku korupsi Melaporkannya ke aparat/ lembaga pengawas korupsi


62

Behavior: Perilaku Nyata yang Dilakukan

•

Dari pilihan tindakan “Tidak melakukan tindakan apa-apa”, terdapat variasi sebagai berikut: – Tidak melakukan apa-apa tanpa alasan – Tidak melakukan tindakan nyata tapi merasakan emosi negatif dan berdoa – Tidak melakukan tindakan karena merasa tidak punya kekuatan atau wewenang, akan sia-sia – Tidak melakukan tindakan karena tidak peduli, merasa tidak dirugikan secara langsung, sudah ada lembaga yang mengurus – Tidak melakukan tindakan karena tidak tahu harus berbuat apa atau melapor ke mana – Tidak melakukan tindakan karena takut


63

KESIMPULAN


64

Kesimpulan Fenomena Korupsi • •

Awareness : TINGGI Knowledge : – – – –

•

Attitude: –

•

Responden mahasiswa dan umum memiliki pengetahuan yang lebih baik, lebih detil dan lebih konseptual dibanding dengan responden SMP dan SMA. Tentang definisi korupsi: sulit mendefinisikan korupsi. definisi cenderung terlalu sempit atau malah sangat melebar Tentang aturan hukum: tahu bentuk hukuman secara umum saja , tapi tidak tahu aturan perundangannya Tentang Kasus-kasus korupsi: cukup baik dan updated terutama pada responden mahasiswa dan umum Bersikap NEGATIF terhadap perilaku korupsi (tidak setuju, mengecam, mengutuk, sedih, tak berdaya, dsb).

Behavior: – Takut lapor – Memilih tindakan anti korupsi untuk diri sendiri – Memilih tindakan kolektif (demo, advokasi, dll)


65

Kesimpulan Lembaga Yang Menangani Masalah Korupsi • Awareness: –

terhadap keberadaan lembaga yang menangani masalah korupsi tinggi.

• Knowledge: – Pengetahuan nama lembaga, fungsi dan wewenangnya cukup baik

•

Attitude: – Sikap terhadap lembaga yang mengani korupsi POSITIF – Catatan: kredibilitas personil, sistim dan cara kerja, hasil kerja, transparansi proses kerja

• Behavior: – Sebagian besar belum pernah berinteraksi dengan lembaga-lembaga ini – Enggan berurusan dan enggan melapor berkait dengan tidak adanya jaminan keselamatan terhadap pelapor


66

Kesimpulan Lembaga Rentan Korupsi • Awareness: – Awareness terhadap lembaga rentan korupsi cukup tinggi – Justru responden bingung memilih mana lembaga yang bersih korupsi

• Knowledge: – Dari responden yang mengetahui adanya lembaga rentan korupsi, sebagian besar tahu nama lembaganya secara pasti.

• Attitude: – Sikap: NEGATIF.  kecewa, prihatin.

• Behavior: – Lebih memilih tidak melakukan apa-apa Menuju Indonesia Bebas Korupsi

67

Terima Kasih


68

EXECUTIVE SUMMARY BAGIAN I: FENOMENA KORUPSI LEMBAGA YANG MENANGANI KORUPSI LEMBAGA RENTAN KORUPSI. Desember 2006 RAMA PERWIRA-INACON

Recommend Documents