Evaluasi terhadap Program Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Studi Kasus: Kabupaten Malang

Seminar Nasional “Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan” PPI Rektorat Universitas Merdeka Malang, 7 Agustus 2009

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Studi Kasus: Kabupaten Malang 1)

Ir. Hery Budiyanto, MSA, PhD1) Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang, E-mail: [email protected] Abstrak

Saat ini lebih dari 90 kabupaten/kota yang telah melaksanakan program pengembangan Kasiba/Lisiba dan pada tahun 2007 telah dicanangkan dimulainya program pengembangan Kasina/Lisiba yang berlokasi di Kabupaten Malang. Penelitian telah dilakukan pada tahun 2009 ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan Kasiba/Lisiba di Indonesia dengan mengambil kasus Kabupaten Malang Aspek-aspek yang ditinjau dalam evaluasi ini adalah: 1) Keterkaitan Lokasi Kasiba dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten, 2) Penyediaan Tanah, 3) Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba, 4) Badan Pengelola. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa selain program ini telah berjalan di lokasi yang telah ditetapkan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengembangan Kasiba di Kepanjen Kabupaten Malang terutama pada aspek penyediaan tanah dan Badan Pengelola, sehingga diperlukan penanganan yang intensif dan terpadu dalam menjalankan program Kasiba. Seiring dengan Pengembangan Kasiba perlu segera dilakukan penyusunan RP4D Kawasan Kecamatan sehingga pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di lokasi sekitar Kasiba dapat berintegrasi sejalan dengan pengembangan di Kasiba. Kata Kunci – Evaluasi, Kasiba, Kabupaten Malang

1. PENDAHULUAN Pembangunan perumahan dewasa ini berlangsung cukup pesat terutama di kawasan perkotaan di Indonesia. Pembangunan tersebut merupakan antisipasi dari tumbuhnya penduduk baik secara alami maupun melalui proses migrasi penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru juga ikut mempengaruhi pertumbuhan pembangunan perumahan di daerah-daerah, terutama daerah pemekaran hasil pemecahan wilayah Kabupaten/Kota. Namun demikian pertumbuhan tersebut cenderung sporadis dan lebih mengikuti kemauan pasar dan ketersediaan tanah dengan harga yang terjangkau oleh pengembang. Tantangan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia masih sangat besar. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan kebutuhan setiap tahunnya cukup tinggi, yaitu sekitar 820.000 unit. Sedangkan angka kesenjangan (backlog) masih cukup besar, sehingga tahun 2004 mencapai 5,8 juta unit, pada tahun 2007 berkembang menjadi 9,5 unit. Sementara jumlah luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh masih cukup besar, yaitu mencapai 54.000 Ha yang tersebar pada 10.000 lokasi. Terbatasnya akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni (Dimyati, 2007). Oleh karena itu Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang diamanatkan oleh Pemerintah untuk membuat kebijakan dan operasionalisasi kebijakan di bidang perumahan dan permukiman, telah menghasilkan beberapa kebijakan dan program pembangunan dimaksud. Salah satunya adalah program pengembangan kawasan dengan pola Kasiba dan Lisiba BS. Pembangunan perumahan melalui Kasiba dan Lisiba BS dimaksudkan agar pembangunan perumahan dan permukiman menjadi lebih terarah dan berkesinambungan dengan mengacu kepada perencanaan tata ruang wilayah setempat dan keterpaduan prasarana antar kawasan. Untuk dapat melaksanakan program pengembangan Kasiba/Lisiba diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat (Kementerian Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum), Pemerintah Daerah (dinas-dinas terkait, Badan Pertanahan), masyarakat dan tokoh masyarakat, Konsultan, serta stakeholder lain yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan Kasiba/Lisiba. Berbagai masalah kemungkinan dapat muncul dalam pelaksanaan program ini, antara lain: proses penyusunan program, penyusunan rencana terperinci tata ruang, pertanahan (identifikasi status dan pemilikan tanah), dan badan pengelola Kasiba/Lisiba.


Kabupaten Malang merupakan salah satu dari lebih 90 kabupaten/kota yang telah melaksanakan program pengembangan Kasiba/Lisiba, program tersebut berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Pada tahun 2007 telah dicanangkan dimulainya program pengembangan Kasina/Lisiba di kawasan tersebut. Jumlah keseluruhan program Kasiba di Indonesia meliputi 112 lokasi. Penelitian telah dilakukan pada tahun 2009 untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan Kasiba/Lisiba di Indonesia dengan mengambil kasus di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Tulisan ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kasiba di Kabupaten Malang dengan acuan evaluasi adalah aturan, perundangan, maupun panduan pelaksanaan Kasiba yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia serta panduan urban planning dan urban design pada umumnya dalam penataan kawasan. Aspekaspek yang ditinjau dalam evaluasi ini adalah: 1) Keterkaitan Lokasi Kasiba dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten, 2) Penyediaan Tanah, 3) Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba, 4) Badan Pengelola.

1.1

Konsep Dasar Kasiba/Lisiba Manurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1999, KASIBA (Kawasan Siap Bangunan) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman skala besar, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Lingkungan. LISIBA (lingkungan Siap Bangunan) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari KASIBA yang telah dipersiapkan dandilengkapi dengan prasarana lingkungan. LISIBA BS (Lingkungan Siap Bangunan Berdiri Sendiri) yang bukan merupakan KASIBA, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah dibangun atau dikelilingi kawasan dengan fungsi lain. Konsep dasar Kasiba/Lisiba dapat digambarkan sebagai berikut:

KASIBA DAN LISIBA

Gambar: Konsep Dasar Kasiba/Lisiba Sumber: Dimyati, 2007


1.3 Program Kasiba di Kabupaten Malang Pembangunan perumahan dan permukiman yang terorganisir secara nasional diarahkan pada pola pengembangan perumahan skala besar berbasis kawasan. Untuk itu dibutuhkan upaya penataan ruang agar pemanfaatan ruang dan pembangunan sarana dan prasarananya membentuk pola lingkungan permukiman yang teratur, serasi dan efisien. Kecamatan Kepanjen telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2008, maka secara bertahap pusat pemerintahan Kabupaten Malang akan berpindah ke Kecamatan Kepanjen. Seiring dengan perpindahan ini, akan berpindah pula konsentrasi kegiatan yang terkait dengan pemerintahan skala Kabupaten dan secara otomatis pula permintaan kebutuhan rumah akan bertambah disekitar Kecamatan Kepanjen. Pemerintah Kabupaten Malang telah mangantisipasi permasalahan tersebut dengan mengevaluasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Malang dan RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) Kecamatan Kepanjen. Salah satu evaluasinya adalah menyiapkan lahan seluas ± 92,5 Ha untuk Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dengan fasilitas pendukungnya. Kebijakan tersebut di tindaklanjuti dengan bantuan perkerasan Jalan Lingkar Barat Kepanjen dan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KASIBA dan LISIBA Kepanjen. Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan kawasan tersebut, yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama antara Deputi Kementerian Negara Perumahan Rakyat Bidang Pengembangan Kawasan dengan Bupati Malang Nomor 10/PKS/DK/VII/2008 dan Nomor 119/12/ 421.022/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan KASIBA dan LISIBA di Kabupaten Malang .

Gambar: Lokasi Program Kasiba Kabupaten Malang Sumber: Kemenpera. 2007. (1) 2. EVALUASI TERHADAP PROGRAM KASIBA DI KABUPATEN MALANG 2.1 Keterkaitan Lokasi Kasiba dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang 1. Standar aturan tentang Keterkaitan Lokasi Kasiba dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 31/PERMEN/M/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS dan No. 32/PERMEN/M/2006, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS, persyaratan lokasi Kasiba adalah kajian pertumbuhan penduduk menurut BPS, kajian kebutuhan rumah, terletak pada kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Malang, terletak pada satu wilayah administratif, dapat dikembangkan sesuai dengan kecenderungan yang ada, bukan merupakan tanah sengketa, dipertimbangkan strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, dekat dengan tempat kerja atau lokasi investasi, mampu menampung 3.000 (tiga ribu) unit dan untuk lokasi yang sudah terdapat permukiman, akan terintegrasi antara perumahan lama dengan baru. Kriteria


pemilihan lokasi Kasiba adalah jarak tempuh menuju pusat kegiatan dan pelayanan + 30 menit, adanya jalan penghubung, topografi datar, daya dukung tanah, drainase alam baik, kemudahan untuk mengakses air bersih, listrik, telepon, dan TPS, kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pusat perbelanjaan, tidak merubah bentang alam, karakter penghuni Kasiba tidak bertentangan dengan masyarakat sekitar, adanya neraca pembiayaan. 2. Pelaksanaan Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kabupaten Malang telah dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah penetapan lokasi, yaitu: kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Malang dan RDTRK Wilayah Kecamatan Kepanjen, meskipun penjabaran perencanaan perumahan dan permukiman berdasarkan RDTRK yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) belum disusun.

2.2 Penyediaan Tanah 1. Standar aturan tentang Identifikasi Status dan Kepemilikan Tanah Tahapan dalam melaksanakan Identifikasi Status dan Kepemilikan Tanah telah dibakukan melalui pelatihan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan, yaitu: - Persiapan, meliputi: Penyusunan, Coaching, Pengadan Bahan & Alat Kerja, Penyiapan Administrasi, Penyiapan Peta Kerja, Penentuan Sumber Informasi - Pelaksanaan kegiatan, meliputi: Penyuluhan, Pembuatan Peta Kerja, Pembuatan Peta Sebaran Bidang, Inventarisasi Data : Status, Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, Luas, Harga dan Bangunan di atas Tanah yang di Identifikasi - Penggabungan Data Spasial & Tekstual - Penggambaran Peta Sebaran Bidang Tanah : Peta Status Tanah, Peta Penguasaan Tanah, Peta Pemilikan Tanah dan Peta Luas Tanah. - Klarifikasi Peta Sebaran Bidang Tanah dengan Masyarakat - Analisa Data: Struktur Penguasaan Tanah, Struktur Pemilikan Tanah, Struktur Penggunaan Tanah dan Kesesuaian Terhadap Tata Ruang, Keberadaan Bangunan Diatasnya, Perkiraan Harga Tanah, Keberminatan Masyarakat Terhadap Kasiba, Rekomendasi - Pelaporan (Sumber: Kemenpera, 2007. (3)) 2. Pelaksanaan Sesungguhnya yang menjadi pelaku utama dalam proses identifikasi status dan kepemilikan tanah adalah Badan Pengelola Kasiba Kepanjen Kabupaten Malang. Namun berhubung badan ini belum terbentuk, prosesnya dilakukan oleh Kantor Perumahan Kabupaten bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Aparat Kecamatan serta Kelurahan setempat. Hasil identifikasi yang didapatkan tentu saja belum optimal, namun secara umum batasan kawasan dan pemilikan tanah telah dilakukan identifikasi, tinggal langkah-langkah menuju persiapan pembangunan dan pengembangan permukiman perlu dilaksanakan lebih intensif. Harapannya adalah Badan Pengelola Kasiba sudah dapat terbentuk sehingga dapat melaksanakan pengembangan Kasiba berdasarkan Identifikasi Status dan Kepemilikan Tanah dan Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba yang telah selesai disusun pada tahun 2007. 2.3 Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba 1. Standar Acuan Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang dan Kepmen Kimpraswil No 327 tahun 2003 serta berdasarkan tingkat kedetailannya, maka kedudukan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Kasiba/Lisiba dan Lisiba BS terbagi atas RTTR Kasiba dan RTTR Lisiba/Lisiba


BS. Dengan demikian RTTR Kasiba mempunyai kedudukan setara dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sementara RTTR Lisiba/Lisiba BS setara dengan Rencana Teknik Ruang (RTR). Sebelum disusun RTTR Kasiba/Lisiba dan Lisiba BS, Kabupaten Malang telah Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kepanjen. Namun belum Memiliki RP4D yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RTTR Kasiba.

RTRWN

RTRWP

RTRW Kab\ Kota

RP4D

RDTR Kawasan

RTTR KASIBA

RTRK Kawasan

RTTR LISIBA

RTTR LISIBA BS

Gambar 2: Kedudukan RTTR Kasiba/Lisiba dan Lisiba BS Sumber: Dimyati, 2007 2. Pelaksanaan

Gambar : Rencana Terperinci Tata Ruang Kasiba Kabupaten Malang Sumber: Kementerian Perumahan Rakyat, 2007 (1).


Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan Kasiba di Kepanjen Kabupaten Malang sekligus sebagai koreksi terhadap RTTR yang telah disusun, antara lain: - Struktur permukiman dan prasarana lingkungan terencana dengan baik pada Kawasan Lisiba 1, sedang pada Lisiba 2 dan 3 tidak disertai perencanaan pusat-pusat lingkungan - Belum tercapai hirarki dan integrasi antara Lisiba 1, 2 dan 3 - Tidak adanya konsisten konsep permukiman yang berbasis klaster dengan desain yang berbasis grid - Belum tergambarkan struktur lingkungan permukiman dan prasarana penunjang secara jelas - Perlu dilakukan secepatnya penyusunan RP4D Kecamatan Kepanjen agar pembangunan dan pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kasiba dapat berintegrasi dengan Kawasan di sekitarnya.

2.4 Badan Pengelola 1. Standar acuan tentang Badan Pengelola Penyelenggaraan Kasiba/Lisiba BS (Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri) didukung berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan Kasiba dilakukan oleh BUMN atau badan lain. Dalam PP No.80 tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Badan Pengelola Kasiba dapat berupa BUMN dan badan lain termasuk BUMD, sedangkan Permenpera No.33 tahun 2006 mengatur tentang Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggara Lisiba BS. Untuk itu, penyusunan konsep dan strategi pembentukan Badan Pengelola Kasiba perlu segera dilakukan sehingga pengelolaan Kasiba yang telah ada dapat dilakukan secara terencana dan berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat diperoleh bahwa dari 112 lokasi KASIBA yang telah ditetapkan, sampai saat ini baru terbentuk 2 Badan Pengelola Kasiba (Kawasan Siap Bangun). Program Kasiba di Kabupaten Malang termasuk yang belum memiliki Badan Pengelola, sehingga perlu disusun suatu rencana tindak bagi pembentukan Badan Pengelola karena badan ini akan mengatur dan mengelola berbagai aktivitas berkaitan dengan Kasiba, yaitu: 1) Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang, 2) Penyiapan Data dan Informasi Kasiba, 3) Penyusunan Program Pembangunan dan Investasi Kasiba, 4) Pembangunan Jaringan Primer dan Sekunder Kawasan, 5) Penetapan Penyelenggara Lisiba dan Pengendalian Lisiba, 6) Penyerahan Bagian Lisiba Kepada Penyelenggara, 7) Pengendalian Harga Tanah, 8)Penyerahan Jaringan Prasarana Primer dan Sekunder kepada Pemda. (Kemenpera, 2007. (2)) 2. Pelaksanaan Hingga saat ini belum terbentuk Badan Pengelola baik pada tingkat Kasiba maupun Lisiba sehingga langkah-langkah pengembangan Kasiba tidak dapat berjalan dengan lancar. Pengembangan Kasiba yang ada selama ini atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Malang yang dikoordinir oleh Kantor Perumahan Kabupaten Malang. Namun kebutuhan akan Badan Pengelola dirasa mendesak agar perhatian terhadap seluruh aspek dan masalah yang sedang dan akan timbul dapat diselesaikan secara baik dan fokus pada penanganan Kasiba. 3. KESIMPULAN a. Pengembangan Kasiba di Kabupaten Malang maupun di Kabupaten/Kota lain di Indonesia merupakan langkah yang sangat positif dalam rangka penyediaan lahan bagi permukiman secara terpadu dengan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota b. Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan Program Kasiba/Lisiba harus segera membentuk Badan Pengelola yang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengembangan Kasiba, meskipun proses menuju pembentukan tersebut memerlukan prosedur yang rumit dan lama. c. Diperlukan percepatan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kawasan Kecamatan yang merupakan penjabaran RDTRK sektor


Perumahan dan Permukiman, terutama bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Kasiba sehingga perencanaan dan pengembangan perumahan serta permukiman dapat terpadu dan serasi.

REFERENSI Dimyati, Muhammad. 2007. Pembangunan Kawasan Skala Besar Perumahan dan Permukiman, sebagai alternatif perwujudan gerakan nasional pembangunan sejuta rumah. Makalah pada Seminar Nasional dan Kongres IGEGAMA. Yogyakarta, 27 Oktober 2007. Yogyakarya: Universitas Gajahmada. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2007 (1). Rencana Rinci Tata Ruang Kasiba Kepanjen Malang. Laporan Akhir. Jakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat.. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2007 (2). Modul pembentukan badan pengelola kasiba/lisiba dan lisiba berdiri sendiri. Jakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat – Deputi Pengembangan Kawasan. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2007 (3). Modul penetapan lokasi kasiba/lisiba dan lisiba berdiri sendiri. Jakarta: Kementerian Negara PerumahanRakyat – Deputi Pengembangan Kawasan. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2007 (4). Modul penyusunan rencana terperinci tata ruang kasiba/lisiba dan lisiba berdiri sendiri. Jakarta: Kementerian Negara PerumahanRakyat – Deputi Pengembangan Kawasan. Kepmen Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunandan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang 6 (enam) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Malangkab.go.id. Kasiba Lisiba di Kabupaten Malang. Peraturan MENPERA No. 31/PERMEN/M/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS Peraturan MENPERA No. 32/PERMEN/M/2006, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS Peraturan MENPERA No. 33/Permen/M/2006 tentang Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Peraturan MENPERA No. 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Studi Kasus: Kabupaten Malang

Recommend Documents