TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL
SU M AT ER A
K A L IM A N TA N
IR IA N J A Y A
J AVA
DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GRAND SAHID JAYA, 6 DESEMBER 2013
EVALUASI PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL PADA DITJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI
STRUKTUR DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL
DIREKTUR KEWASPADAAN NASIONAL SUB BAG ADMINISTRASI DAN TATA USAHA
SUBDIT KEWASPADAA N DINI DAN KERJASAMA INTELKAM
SUBDIT BINA MASYARAKAT PERBATASAN ANTAR NEGARA
SUBDIT PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHA N
SUBDIT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SUBDIT PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING
�
FASILITASI RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DISELENGGARAKAN PADA BULAN SEPTEMBER DI HOTEL BIDAKARA JAKARTA. (PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KOMINDA).
�
FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN SEBANYAK DI 33 PROVINSI DAN 468 KAB/KOTA.
�
FASILITASI RAKORNAS FKDM DISELENGGARAKAN PADA BULAN JUNI 2013 DI HOTEL PENINSULA JAKARTA. (PERMENDAGRI NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH)
�
FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN FKDM SEBANYAK DI 31 PROVINSI DAN 375 KAB/KOTA.
�
FASILTASI PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DAERAH TERKAIT PELATIHAN DAN PENDIDIKAN INTELIJEN DASAR DAN ANALISIS SEBANYAK 6 (ENAM) ANGKATAN.
KOMINDA
DAFTAR REKAPITULASI PEMBENTUKAN KOMINDA PROV / KAB / KOTA SE – INDONESIA
TK PROV
TK PROV
NO..
PROVINSI/KAB/KOTA
TK KAB/KOTA
SDH
BLM
DKI JAKARTA
X
-
6
-
SDH
BLM
SDH
BLM
1
NAD
X
-
23
-
2
SUMUT
X
-
33
-
3
SUMBAR
X
-
19
-
4
RIAU
X
-
11
-
5
JAMBI
X
-
10
-
6
SUMSEL
X
-
14
-
7
BENGKULU
X
-
9
-
8
LAMPUNG
X
-
10
-
9
BABEL
X
-
7
-
10
KEPRI
X
-
6
-
TK PROV
12
JABAR
X
-
25
-
13
JATENG
X
-
35
-
14
DIY
X
-
5
-
15
JATIM
X
-
38
-
16
BANTEN
X
-
9
-
17
BALI
X
-
9
-
18
NTB
X
-
10
-
19
NTT
X
-
19
-
20
KALBAR
X
-
12
-
21
KALTENG
X
-
15
-
22
KALSEL
X
-
13
-
23
KALTIM
X
-
12
-
SDH
BLM
SDH
BLM
DKI JAKARTA
X
-
6
-
12
JABAR
X
-
25
-
13
JATENG
X
-
35
-
14
DIY
X
-
5
-
15
JATIM
X
-
38
-
16
BANTEN
X
-
9
-
17
BALI
X
-
9
-
18
NTB
X
-
10
-
19
NTT
X
-
19
-
20
KALBAR
X
-
12
-
21
KALTENG
X
-
15
-
22
KALSEL
X
-
13
-
23
KALTIM
X
-
12
-
PROVINSI
KETERANGAN
Catatan : Daerah yang belum membentuk karena merupakan daerah otonomi baru
BLM
KETERANGAN
DAFTAR REKAPITULASI PEMBENTUKAN FKDM PROV / KAB / KOTA SE – INDONESIA SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2013
TK KAB/KOTA
11
NO.
KETERANGAN
PROVINSI
SDH
TK KAB/KOTA
11
NO.
PROVINSI
NO
TK PROV
TK KAB/KOTA
SDH
BLM
SDH
BLM
1
ACEH
X
-
22
1
2
SUMUT
X
-
16
17
3
SUMBAR
X
-
8
11
4
RIAU
X
-
12
-
5
JAMBI
X
-
11
-
6
SUMSEL
X
-
15
-
7
BENGKULU
X
-
4
6
8
LAMPUNG
X
-
12
3
9
BABEL
X
-
6
1
10
KEPRI
X
-
6
1
NO
PROVINSI
NO
TK PROV
PROVINSI
SDH
BLM
SDH
BLM
TK KAB/KOTA
TK PROV
SDH
BLM
24
SULUT
X
-
11
4
25
SULTENG
X
-
11
1
TK KAB/KOTA
SDH
BLM
11
DKI JAKARTA
X
-
6
-
26
SULSEL
X
-
24
-
12
JABAR
X
-
12
15
27
SULTRA
X
-
12
1
13
JATENG
X
-
35
-
28
GORONTALO
X
-
5
1
14
DIY
X
-
5
-
29
SULBAR
X
-
3
3
15
JATIM
X
-
35
3
30
MALUKU
X
-
5
6
16
BANTEN
X
-
8
-
31
MALUKU UTARA
X
-
3
7
32
PAPUA
-
X
9
20
17
BALI
X
-
5
4
33
PAPUA BARAT
-
X
-
11
18
NTB
X
-
10
-
TOTAL
31
2
375
130
19
NTT
X
-
20
2
PROSENTASE
94 %
6%
74%
26%
20
KALBAR
X
-
10
4
21
KALTENG
X
-
12
2
22
KALSEL
X
-
8
5
23
KALTIM
X
-
14
1
Catatan : Utk Prov. Papua Barat termasuk kab/kotanya dalam persiapan pembentukan FKDM, ditargetkan tahun 2013 telah terbentuk seluruhnya, dan untuk Kab/Kota Prov. Papua jg sedang dalam proses pembentukan.
………………… LANJUTAN LANJUTAN………………… � FASILITASI PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH KEMASYARAKATAN KHSUSNYA KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA. � FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN TERKAIT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH KEMASYARAKATAN KHSUSNYA KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA. � FASILITASI KERJASAMA ORMAS /LSM/LNL DALAM RANGKA BINA MASYARAKAT PERBATASAN ANTAR NEGARA.
Direktorat Kewaspadaan Nasional Otentifikasi;
………………… LANJUTAN LANJUTAN………………… �
FASILITASI FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENANGANAN FAHAM RADIKAL YANG DISELENGGARAKAN PADA BULAN FEBRUARI 2013 DI HOTEL HARMONI ONE BATAM, PROV. KEPULAUAN RIAU DAN BULAN MARET 2013 DI SWISS BEL HOTEL KENDARI, PROV SULAWESI TENGGARA.
�
FASILITASI RAKOR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT DISELENGGARAKAN PADA BULAN APRIL DAN MEI 2013 DI SWISS BELHOTEL PAPUA DAN HOTEL SALAK BOGOR, JAWA BARAT.
�
FASILITASI RAKOR EVALUASI DAN SUPERVISI PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI (INPRES NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 ) YANG DISELENGGARAKAN PADA BULAN NOVEMBER 2013 DI HOTEL GRAND SAHID JAYA JAKARTA.
�
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI INPRES 2/2013, KEMENDAGRI TELAH MENERBITKAN PEDOMAN UMUM BERUPA; RDG NO.080/1611/SJ TANGGAL 26 MARET 2013 TENTANG PERINTAH PEMBENTUKAN TIM TERPADU TINGKAT DAERAH SERTA MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU DAERAH, SURAT EDARAN NO.330/3757/SJ TANGGAL 18 JULI 2013 TENTANG JUKLAK TINDAK LANJUT UU 7/2012 DAN INPRES 2/2013 DAN PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
DAFTAR REKAPITULASI PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT PROV / KAB / KOTA SE – INDONESIA NO
PROVINSI
TK PROV
NO
TK PROV
PROVINSI
TK KAB/KOTA
TK KAB/KOTA
SDH
BLM
SDH
BLM
SDH
BLM
SDH
BLM
19
NTT
-
X
5
8
1
ACEH
X
-
2
21
20
KALBAR
-
X
-
14
2
SUMUT
X
-
5
28
21
KALTENG
X
-
5
9
3
SUMBAR
-
X
4
16
22
KALSEL
X
-
2
11
4
RIAU
-
X
-
13
23
KALTIM
-
X
5
9
5
JAMBI
X
-
10
1
24
SULUT
X
-
4
11
6
SUMSEL
X
-
5
11
25
SULTENG
-
X
1
10
7
BENGKULU
X
-
2
8
26
SULSEL
X
-
2
22
8
LAMPUNG
X
-
13
1
27
SULTRA
X
-
4
8
9
BABEL
-
X
1
6
28
GORONTALO
X
-
-
10
KEPRI
-
X
-
7
29
SULBAR
-
X
2
4
11
DKI JAKARTA
-
X
-
6
30
MALUKU
X
-
-
11
31
MALUKU UTARA
-
X
1
8
32
PAPUA
-
X
-
29
33
PAPUA BARAT
-
X
-
11
12
JABAR
-
X
3
22
13
JATENG
14
DIY
X
-
6
28
-
X
-
5
6
15
JATIM
X
-
8
30
16
BANTEN
X
-
1
7
TOTAL
16
17
96
395
17
BALI
-
X
1
8
PROSENTASE
48 %
51%
19 %
80 %
18
NTB
-
X
4
6
………………… LANJUTAN LANJUTAN…………………
………………… LANJUTAN LANJUTAN…………………
�
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
�
FASILITASI RAKOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING YANG DISELENGGARAKAN PADA BULAN MEI 2013 DI HOTEL ARYADUTA JAKARTA. (PERMENDAGRI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH).
�
FASILITASI RAPAT PEMBAHASAN RAPAT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN PADA BULAN JULI S.D NOVEMBER 2013.
�
FASILITASI RAKOR ANTISIPASI KEJADIAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH.
�
FASILITASI RAKOR PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL ( DATA RAWAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2013).
FASILITASI PELAYANAN BAGI ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING YANG AKAN MELAKUKAN KEGIATAN DI DAERAH PADA BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2013.
�
�
�
FASILITASI PENYELENGGRAAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DENGAN HASIL LAPORAN SITUASI DAERAH (SETIAP HARI).
FASILITASI PENYELENGGARAAN RAKORSUS ADMINISTRASI BAGI ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH PADA BULAN JUNI 2013 DI PALU, PROV. SULAWESI TENGAH.
�
�
FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARAT PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGNAN KONFLIK SOSIAL.
FASILITASI RAPAT TEKNIS MAJELIS LATUPATI MALUKU YANG DISELENGGARAKAN DI SWISS BELHOTEL AMBON, PROV. MALUKU PADA BULAN MARET DAN NOVEMBER 2013.
�
FASILITASI PENYUSUNAN MODUL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PRODUK BERUPA BUKU PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL “ MENUJU TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM, TERTIB, DAMAI DAN SEJAHTERA ”.
�
FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN PEMUDA DI DAERAHRAWAN KONFLIK ( DI 3 PROVINSI).
�
FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI DAERAH PASCA KONFLIK ( DI 4 PROVINSI)
�
FASILITASI RAPAT CLEARING HOUSE (CH) DILAKSANAKAN 10 KALI.
NOMOR
7
TAHUN
2012
TENTANG
BAGI
REKOMENDASI 1.
AGAR KIRANYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI, KAB/KOTA DAPAT MENGELABORASI DAN MENINDAKLANJUTI PROGRAM KERJA TERKAIT DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KEWASPADAAN NASIONAL).
2.
MENGOPTIMALKAN SERTA MENINGKATKAN KEWASPADAAN DINI, DETEKSI DINI, CEGAH DINI TERKAIT UPAYA HAL-HAL YANG AKAN TERJADI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH.
3.
LAPORAN INFORMASI TERKAIT PERKEMBANGAN SITUASI KAMTRAMTIBMAS DI DAERAH AGAR SEGERA MELAPORKAN PADA KESEMPATAN PERTAMA KEPADA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014.
4.
OPTIMALISASI KOORDINASI DALAM MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL MENYONGSONG PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN 2014.
S U MA T E RA
K A L IM A NTA N
IRIA N J A Y A
J AVA
18
