EVALUASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 Bambang Suryadi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
[email protected] Agustus 2013
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 dan memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang. Sesuai dengan tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013 disebabkan lemahnya manejemen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sentralisasi pencetakan bahan UN juga menjadi penyebab kekisruhan penyelenggaraan UN. Untuk meningkatkan penyelenggaraan UN, pencetakan naskah soal UN perlu dikembalikan ke masing-masing-masing daerah. Kata kunci: ujian nasional, manejemen, penilaian, evaluasi, pendidikan, pengelolaan. Pendahuluan Penyelengaraan Ujian Nasional (UN)
tahun 2013 merupakan penyelenggaraan
yang terburuk dalam sejarah pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat beberapa kasus atau keluhan tentang pelaksanaan UN, diantaranya adalah: (1) Terjadinya dugaan kebocoran soal ujian serta disinyalir adanya bocoran jawaban UN; (2) Terdapat
fenomena
contek
menyontek
secara
masal
dan
sistematik;
(3)
Terlambatnya distribusi soal sampai ke satuan pendidikan; (4) Tertukarnya sejumlah soal UN atau kurangnya jumlah naskah UN yang diterima satuan pendidikan; (5) Tertukarnya naskah UN antar daerah atau wilayah; (6) Terjadinya ketidakjujuran dari aparat/oknum di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah dan pusat; dan lain sebagainya.
1
Khusus untuk UN SMA/MA dan SMK, ada 11 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK ditunda karena naskah soal UN terlambat didistribusikan. Kondisi ini sangat berdampak kepada psikologis peserta UN. Sebab mereka sudah belajar dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan berusaha keras untuk ikut ujian, ternyata pada hari pelaksanaan ujian tidak bisa mengikuti ujian karena belum ada soal ujian. Dampak lainnya adalah
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengundurkan diri dari jabatannya serta adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan keuangan sesuai dengan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan hasil audit Badan Pemerika Keuangan (BPK).
Karena buruknya penyelenggaraan UN tersebut muncul beberapa komentar yang negatif terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang menyebut UN adalah Ujian Nuh (Majalah Detik, 22-28 April 2013). Ada juga yang meminta Menteri Pendidikan mundur dari jabatannya.TV One melalui acara Indonesia Lawyer's Club membahas UN dengan judul "UN ambur adul siapa tanggungjawab" pada tanggal 23 April 2013. Yang lebih parah lagi adalah ada pihak yang menjadikan momentum ini untuk menghapuskan UN dari sistem pendidikan nasional.
Menyadari pentingnya peranan penilaian dan evaluasi dalam sistem pendidikan nasional dan dengan semangat untuk memperbaiki sistem penilaian (ujian nasional), maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan UN tahun 2013.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa dasar penyelenggaraan UN tahun 2013? 2. Apa perbedaan dan persamaan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan tahun 2013? 3. Apa faktor penyebab kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013?
2
4. Apa dampak kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013 terhadap manajemen
organisasi
di
lingkungan
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan? 5. Bagaimana keabsahan proses pelaksanaan dan keabsahan hasil UN SMA sederajat tahun 2013? 6. Apa usulan perbaikan penyelenggaraan ujian nasional tahun yang akan datang?
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan UN tahun 2013. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan UN dari aspek yuridis yang menjadi
dasar penyelenggaraan UN, perbedaan
penyelenggaraan UN tahun 2012 dan tahun 2013, faktor-faktor penyebab kekisruhan penyelenggaraan UN, dampak kekisruhan penyelenggaraan UN, dan keabsahan pelaksanaan UN dan keabsahan hasil UN tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemikiran untuk perbaikan penyelenggaraan UN di masa yang akan datang.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya penilaian dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan UN.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam (in-dept interview) untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang ada dianalisis secara deduktif, yaitu analisis yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.
3
Hasil Penelitian dan Pembahasan Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hasil penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa sub topik sebagai berikut. 1. Dasar Penyelenggaraan UN Tahun 2013 Secara yuridis ujian nasional merupakan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 20/2003 tentang
Sisdiknas disebutkan “Evaluasi peserta didik, satuan
pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk
menilai pencapaian
estándar nasional pendidikan”.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan juga mengamanahkan Pemerintah untuk menyelenggarakan ujian nasional. Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. Penilain hasil belajar oleh pendidikan; b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pasal 66 ayat (2): Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Pasal 66 ayat (3): Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satutahun pelajaran. Pasal 68: Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 69 ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya. 4
Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Estándar Nasional Pendidikan (BSNP).
Dari empat kegunaan hasil UN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 di atas, yang masih menjadi masalah adalah untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan.
Selain itu, dasar penyelenggaraan UN tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Kesetaraan
Berdasarkan Permendikbud ini, BSNP
dan
Ujian
Nasional.
juga menetapkan Peraturan
Badan
Estándar Nasional Pendidikan Nomor: 0020/P/BSNP/I/2013 Tentang Prosedur Operasi
Standar
Penyelenggaraan
Ujian
Nasional
Sekolah
Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan,Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket
B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013.
Memperhatikan dasar hukum di atas, penyelenggaraan UN tahun 2013 memiliki dasar hukum yang kuat, sebab UN merupakan amanat undang-undang. Oleh sebab itu jika Pemerintah tidak menyelenggarakan UN berarti Pemerintah tidak memenuhi tuntutan perundang-undangan.
2. Perbedaan dan persamaan penyelenggaraan ujian nasional tahun 2012 dan tahun 2013 Secara singkat, perbandingan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini (BSNP, 2013).
5
Tabel 1 Perbandingan Penyelenggaraan UN Tahun 2012 dan tahun 2013 TAHUN PELAJARAN No.
Aspek
Ket 2011/2012
1. 2.
Bobot UN dan NS untuk NA Kisi-kisi UN
NA = 60% UN + 40% NS Mengacu ke SK-KD (Standar Isi) Pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, dan SMK
3.
Peran Perguruan Tinggi
4.
UN pendidikan formal & UNPK
5.
Penggandaan Naskah UN
6.
Naskah Soal dan LJUN
7.
Pengawas Ruang UN
8.
Prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran
9.
Pengiriman LJUN dari sekolah ke PTN
Satuan Pendidikan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota kemudian diteruskan ke tempat pemindaian di PTN (khusus untuk SMA/MA dan SMK)
10.
Pemindaian LJUN oleh PTN
LJUN SMA/MA dan SMK
11.
Distribusi soal daerah terpencil
Waktu distribusi lebih awal
- Ada 2 Permen yang terpisah untuk UN formal dan UNPK - Dilaksanakan pada waktu yang berbeda Terpusat untuk UN pendidikan formal dan di provinsi untuk UNPK 5 Paket Naskah dan LJUN terpisah
Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama Tidak dibuat dalam POS UN
6
2012/2013 NA = 60% UN + 40% NS Mengacu ke SK-KD (Standar Isi) Peran dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UN SMA/MA, SMK ditingkatkan ditambah peran untuk pelaksanaan dan pengawasan Paket C - Permen dijadikan satu - Dilaksanakan pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda Terpusat untuk UN pendidikan formal dan UNPK setiap peserta ujian dalam satu ruang menerima paket naskah soal yang berbeda Naskah dan LJUN menyatu Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama Dibuat dalam POS UN yang mencakup: bentuk laporan, jenis pelanggaran, investigasi, rekomendasi dan pelaksanaan keputusan (sanksi) Wakil PTN (tim pengawas satuan pendidikan) yang mengawas di satuan pendidikan membawa langsung ke tempat pemindaian di PTN (khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C dan Paket C Kejuruan) LJUN SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan Waktu distribusi lebih awal dan jenis soalnya berbeda untuk
Sama Sama Beda
Beda
Beda
Beda
Sama
Beda
Beda
Beda
Beda
12.
13.
14. 15.
Tempat pelaksanaan UNPK Pengawalan/ pengawasan naskah UN Sanksi Pelanggaran POS UN
mengantisipasi terjadinya kebocoran Dilaksanakan di satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN formal Sampai titik akhir distribusi
Dilaksanakan di PKBM/SKB Sampai di Dinas Pendidikan Hanya untuk peserta ujian Ada POS UN S/M dan POS UNPK
Untuk peserta ujian dan pengawas ruang ujian POS UN S/M dan UNPK menjadi satu POS
Beda
Beda
Beda Beda
Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dari 15 aspek perbandingan tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek yang sama dan 12 (dua belas) aspek yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan adanya usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan UN yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Peran dan wewenang perguruan tinggi dalam pengawasan UN ditingkatkan karena hasil UN akan dijadikan bahan pertimbangan masuk ke perguruan tinggi pada tahun 2013. Jumlah paket soal di setiap ruang ujian ditingkatkan dari 5 paket pada tahun 2012 menjadi 20 paket pada tahun 2013 dimaksudkan untuk mengurangi tindak kecurangan. 3. Faktor penyebab kekisruhan penyelenggaraan ujian nasional tahun 2013 Secara umum penyebab kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013 adalah lemahnya manajemen internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan temuan hasil tim investigasi internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Ada beberapa indikator yang menguatkan temuan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. a. Penetapan Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat terlambat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/P/2013 tentang Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2012/2013 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 April 2013.
b. Sosialisasi UN terlambat Sosialisasi penyelenggaraan UN dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 di Jakarta. Sosialisasi ini terlambat dilaksanakan dibanding dengan penyelenggaran UN tahun 2012, dimana sosialisasi dilaksanakan pada bulan
7
Desember 2012. Keterlambatan ini karena persetujuan pencairan dana UN oleh DPR juga terlambat.
Karena terbatasnya waktu dan belum turunnya dana, maka penyelenggara UN tingkat pusat pada tahun 2013 tidak menyelenggarakan sosialisasi ke daerah (provinsi). Seandainya ada sosialisasi, hal tersebut merupakan inisiatif masing-masing pemerintah daerah (dinas pendidikan), bukan merupakan kegiatan penyelenggara UN tingkat pusat.
Terkait dengan sosialisasi ini, yang menjadi catatan penting adalah karena terbatasnya sosialisasi UN, sementara ada perubahan yang prinsipil dalam penyelenggaraan UN tahun 2013, maka hal ini bisa berpotensi buruknya pelaksanaan UN. c. Sentralisasi pencetakan bahan UN Sejak tahun 2012, pencetakan bahan UN dilakukan secara sentralisir. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di daerah. Ada enam perusahana percetakan yang mencetak
bahan UN sebagaimana
terlihat dalam tabel berikut ini (Majalah Detik, 2013). Tabel 2: Perusahaan Percetakan Bahan UN Tahun 2013 Paket 1
2
3
4 5 6
Percetakan
Oplah
Wilayah
PT. Balebat Dedikasi Prima, Bogor PT. Pura Barutama, Jawa Tengah PT. Ghalia Indonesia Printing (GIP) Bogor
91.280.560
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Banten
96.889.120
Jawa Tengah, DIY, Jambi, dadn Bengkulu
106.575.200 Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat PT Jasuindo 102.258.720 Jawa Timur, Maluku, Papua, Maluku Tiga Perkasa Utara, dan Papua Barat PT Karsa Wira 103.943.600 Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Utama Kepulauan Riau PT Temprina 90.077.760 DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Media Grafika Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
Dari enam percetakan tersebut, PT Ghalia Indonesia Printing Bogor dan PT Balebat Dedikasi Prima Bogor yang paling bermasalah, sebab kurang 8
berpengalaman dalam pengadaan soal UN dan berakibat pada penundaan UN SMA di 14 provinsi. Selain itu juga berakibat pada banyaknya kekurangan naskah soal dan LJUN.
4. Dampak kekisruhan penyelenggaraan ujian nasional tahun 2013 terhadap organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013 telah mendorong dilakukannya investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan audit oleh BPK. Temuan masing-masing pihak akan disajikan secara singkat sebagai berikut. a. Temuan Inspektorat Jenderal Kemdikbud Menurut temuan Inspektorat Jendral Kemdikbut, Panitia lelang tidak memerika dokumen penawaran yang diajukan setiap perusahaan. Salah satu perusahaan yang gagal mencetak dan mendistribusikan soal untuk sebelas provinsi di Indonesia tengah dan timur, PT Ghalia Indonesia Printing, sebenarnya hanya sanggup menyelesaikan proyek dalam 75 hari kerja. Artinya pekerjaan baru kelar pada 29 Mei 2013, sebulan setelah ujian selesai.
Masih menurut temuan Investigasi Inspektorat Jenderal, proses lelang terlambat. Enam perusahaan pemenang tender pencetak soal baru meneken kontrak pada tgl 15 Maret 2013 atau mundur dua pekan dari perencanaan. Penyebabnya Komisi X (pendidikan) DPR baru menyetujui anggaran UN Rp 664 miliar dua hari sebelumnya (13 Maret).
Penundaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan untuk semua program, kecuali biaya rutin dan gaji pegawai, yang diajukan Kementerian Pendidikan.Alasannya,
karena
Kementerian
Pendidikan
mengajukan
anggaran baru yang lebih tinggi Rp 100 miliar dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan Presiden pada Oktober 2012.
Pihak yang bertanggungjawab adalah Kepala Balitbang sebagai KPA, Kepala Puspendik sebagai pihak yang menyiapkan soal UN, dan PPK UN.
9
b. Temuan BPK Biaya
penyelenggaraan
UN
tahun
2013
adalah
sebesar
Rp.
644.246.827.000. Dari anggaran tersebut, anggaran yang disediakan untuk penggandaan
dan distribusi soal UN tingkat SMP dan SMA sebesar Rp.
120.596.536.000. Penggandaan dan distribusi soal UN tingkat SMP dan SMA dipusatkan
di
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
dan
pelaksanaannya terlambat di beberapa provinsi.
Untuk tingkat SD, anggaran yang disediakan untuk penggandaan
dan
distribusi sebesar Rp. 85.577.625.000. Pelaksanaan penggandaan dan distribusi soal UN SD dilakukan oleh masing-masing provinsi, dan selama ini penyelenggaraan UN SD tidak terdapat masalah keterlambatan.
Sebagaimana dimuat dalam majalah Tempo 7 Juli 2013, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelbagai penyelewengan ujian nasional. Dalam nota BPK yang dikirim ke Balitbang pada tanggal 21 Juni 2013, terdapat 33 temuan yang berindikasi kerugian negara atau anggaran tak wajar sedikitnya Rp 180 milyar.
Diantara penyelewengan tersebut, menurut temuan BPK adalah: Penetapan pemenang penggandaan dan distribusi soal yang diduga rekayasa sehingga berpotensi merugikan negara Rp 6,35 miliar. Perjalanan dinas fiktif, penggelembungan anggaran, misalnya proyek pencetakan dan distribusi soal dan jawaban ujian tingkat SMP dan sederajat untuk 2012-2013. Proyek ini terindikasi merugikan negara Rp 3,6 miliar. Atau ada dana Rp 2,9 miliar biaya penyelenggaraan ujian untuk provinsi hingga sekolah yang tak disalurkan oleh Kementeria Pendidikan.
5. Keabsahan proses pelaksanaan dan
keabsahan hasil ujian nasional SMA
sederajat tahun 2013 Pertanyaan tentang keabsahan pelaksanaan dan keabsahan hasil ujian nasional SMA sederajat muncul dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal
10
26 April 2013.
BSNP dalam jumpa pers tanggal 29 April 2013 di Jakarta, menyatakan bahwa sejauh pelaksanaan ujian nasional dilakukan dengan mengikuti seluruh prinsip dan langkah-langkah yang tercantum dalam POS UN dan Surat Edaran BSNP, pelaksanaan UN tersebut dinyatakan sah.
POS UN disusun BSNP untuk pelaksanaan ujian nasional dalam situasi dan kondisi normal. Pada saat terjadi situasi yang tidak diinginkan, yang dalam hal ini dipicu oleh ketidakmampuan salah satu percetakan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka BSNP
telah membuat keputusan untuk menetapkan
langkah-langkah yang belum diatur dalam POS UN sebagai berikut: a. Penggeseran jawal pelaksanaan UN Tahun 2013 di 11 Provinsi untuk memenuhi hak siswa dalam mengikuti UN. b. Penggandaan naskah soal UN dengan fotokopi yang dikoordinasikan Perguruan Tinggi dan disaksikan oleh Dinas Pendidikan dan Kepolisian. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi hak peserta didik untuk mengikuti UN. Soal yang bervariasi antar zona tengah,zona barat, dan zona timur, serta adanya 20 (dua puluh) variasi soal di setiap ruang ujian telah mencegah dan menghindarkan kebocoran soal dari zona yang lain.
Sedangkan untuk menetapkan keabsahan hasil UN, BSNP bersama Puspendik
melakukan
análisis
hasil
penskoran
secara
cermat
dan
menyeluruh.
Simpulan dan Saran
Pelaksanaan UN tahun 2013 memiliki dasar hukum yang kuat karena ianya merupakan amanat undang-undang. Namun sangat disayangkan pelaksanaan UN tahun 2013 merupakan pelaksanaan UN yang terburuk dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2013 disebabkan lemahnya manajemen internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sentralisasi penggandaan dan distribusi bahan UN.
Untuk meningkatkan pelaksanaan UN pada masa yang akan datang, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 11
1. Penyelenggaraan UN ditangani oleh lembaga atau badan yang mandiri, independen, dan profesional selain BSNP sehingga BSNP
fokus dalam
menengani standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran. Selain itu, BSNP tidak memiliki unit struktural yang berada di bawahnya, sehingga dalam menggerakkan dan/atau mengelola sumber daya yang dibutuhkan bergantung pada hubungan fungsional dengan Balitbang atau tim ahli yang bersifat ad-hoc. 2. Penggandaan dan distribusi bahan UN didelegasikan kembali kepada pemerintah daerah (Dinas Pendidikan). Jika proses penggandaan dan distribusi bahan UN diserahkan kepada Pemerintah daerah, kekisruhan dalam penyelenggaraan UN diharapkan dapat diminimalkan.
Daftar Pustaka
BSNP, Bahan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013. Majalah Detik. Ujian Nuh. Edisi 73, 22-28 April 2013. Majalah Tempo Edisi 1-8 Juli 2013. "Tanda Korupsi Ujian Negeri". Laporan Bagja Hidayat, Tri Artining Putri, dan Addi M. Idhom. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0020/P/BSNP/I/2013 Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan,Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pernyataan Pers BSNP tentang Pelaksanaan Ujian Nasional 2012/2013, tanggal 29 April 2013.
Tahun Pelajaran
Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan BPK RI atas Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2012 dan 2013, tanggal 25 April 2013. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 12
Biodata Penulis Nama : Bambang Suryadi, Ph.D Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 29 Mei 1970 Alamat kantor : Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kerta Mukti No. 5 Cirendeu, Ciputat Jakarta 15419 Nomor Telpon : 021-7433060 Nomor HP : 081555665733
13
