JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
EVALUASI PERSIAPAN PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 Karya wijaya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro ABSTRAK Puskesmas PONED merupakan upaya DKK Brebes dalam memberikan pelayanan penanganan komplikasi dan rujukan kebidanan serta neonatus, mempermudah akses pelayaanan Ibu hamil dan menurunkan AKI. Dari 18 puskesmas PONED terdapat 5 puskesmas PONED aktif. Permasalahan persiapan puskesmas PONED yaitu sosialisasi puskesmas PONED, identifikasi kesiapan puskesmas, pengembangan kesepakatan, persiapan, penggerakan dan peresmian puskesmas PONED. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi persiapan puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) di Kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian rancangan kualitatif dengan pendekatan observasional. Pengumpulan data dengan indepth interview. Informan utama adalah Kepala DKK, Kasi Kesga dan Penaggungjawab puskesmas PONED di DKK Brebes. Uji validitas dengan triangulasi sumber kepada Kepala dan Penanggungjawab PONED puskesmas Losari dan puskesmas Tonjong. Hasil penelitian yaitu sosialisasi sudah dilakukan DKK, tidak terdapat tim persiapan pembentukan puskesmas PONED, kriteria puskesmas PONED belum semua menjadi dasar penunjukan puskesmas PONED, pengembangan kesepakatan tidak ada karena bentuknya tupoksi, persiapan puskesmas PONED oleh DKK dilakukan secara bertahap dan masih terdapat kekurangan terutama pelatihan SDM dan sarana, penggerakan melalui supervisi semua kinerja, dan peresmian puskesmas PONED tidak ada. Disarankan perlu adanya tim persiapan pembentukan puskesmas PONED, SK puskesmas PONED dan tim supervisi serta monev, pengembangan kesepakatan dengan pihak atau program lain, pelatihan SDM, pemenuhan sarana dan dana, pengoptimalan dan prioritas puskesmas PONED. Kata kunci
: PONED, persiapan, DKK
Angka Kematian Ibu (AKI) dan
PENDAHULUAN Millennium
Development
Goals (MDGs) merupakan kerangka kerja
pembangunan
yang
telah
Angka Kematian Bayi (AKB). (1) Menurut Demografi
data
Kesehatan
Survei Indonesia
disepakati bersama antara 189 negara
(SDKI) tahun 2007, Angka Kematian
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa
Ibu 228 per 100.000
(PBB), termasuk Indonesia. MDGs
hidup.(2) Kemenkes RI menyebutkan
merumuskan
tujuan
5 Provinsi yang menyumbang jumlah
diantaranya
kematian Ibu sebesar 50%, yaitu
pembangunan,
8
(delapan) dua
adalah komitmen dalam menurunkan
kelahiran
Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat,
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
Banten, Jawa Tengah dan Jawa
menunjukkan bahwa Ibu cenderung
Timur. AKI di Jawa Tengah tahun
mempunyai
2009 mencapai 117 per 100.000
bermasalah.
kelahiran hidup dan menjadi 104 per
kehamilan (ANC) yang dilakukan
100.000 kelahiran hidup pada tahun
rata-rata kurang dari standar minimal
2010. AKI di Kabupaten Brebes
4 kali, sehingga perawatan ibu hamil
merupakan urutan kedua tertinggi di
kurang terpantau dan kecenderungan
Jawa
ibu
Tengah
setelah
kabupaten
tidak
riwayat
obstetrik
Pemeriksanaan
mengetahui
kalau
Pemalang dengan absolut kematian
kehamilannya komplikasi. Selain itu,
sebanyak 36 orang ibu hamil atau
beberapa kasus kematian ibu juga
bersalin. Pada tahun 2011 Angka
dipengaruhi
Kematian Ibu di Kabupaten Brebes
terhadap pelayanan kesehatan.(4)
sebanyak 34 kasus atau lebih rendah dari tahun 2010 yaitu sebanyak 36 kasus.
oleh
keterjangkauan
Kebijakan Kesehatan
Departemen
dalam
akselerasi
(1) (2)
penurunan Laporan
menyebutkan
MDGs bahwa
AKI
antara
lain
2007
meningkatkan cakupan persalinan
penyebab
minimal oleh atau didampingi tenaga
langsung kematian ibu di Indonesia
kesehatan,
adalah perdarahan, eklampsia, partus
kegawatdaruratan
lama, komplikasi, aborsi, dan infeksi.
neonatal
Selain itu, keterjangkauan akses
mungkin dengan ibu hamil. Pada
terhadap
tahun
sarana
kesehatan,
1995
serta
pelayanan obstetri
diupayakan
pemerintah
dan sedekat
merintis
transportasi, dan tidak meratanya
pembentukan puskesmas Pelayanan
distribusi tenaga terlatih terutama
Obsterti Neonatal Emergensi Dasar
bidan juga berkontribusi secara tidak
(PONED) dan tahun 2002 akhirnya
langsung. (3)
terbit buku pedoman sebagai acuan
Menurut hasil penelitian tim
PONED.
Puskesmas
PONED
Fakultas Kesehatan
merupakan puskesmas rawat inap
Masyarakat UNDIP (2011) faktor
dengan kemampuan serta fasilitas
peneliti dari
resiko kematian ibu hamil di Brebes
PONED siap 24 jam melayani ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
baru lahir dengan komplikasi baik
keterlambatan dalam rujukan dari
yang datang sendiri atau atas rujukan
rumah
kader, masyarakat, bidan, Puskesmas
tersebut dikarenakan jarak rumah ibu
non PONED dan melakukan rujukan
jauh
ke RS Pelayanan Obsterti Neonatal
keterlambatan
Emergensi Komprehensif (PONEK).
keputusan
Puskesmas
diharapkan
sehingga pihak puskesmas harus
komplikasi
membujuk dan memotivasi mereka
kehamilan dan persalinan sehingga
tentang bahaya komplikasi pada ibu
ibu hamil dapat ditangani pada
sehingga mereka bisa. Selain itu
sarana pelayanan obstetri emergensi
kondisi geografis di daerah Brebes
dasar sedekat mungkin.(5)
yang memiliki daerah pegunungan
dapat
PONED
menangani
Salah satu upaya menurunkan AKI di Kabupaten Brebes yaitu dengan
pelaksanaan
puskesmas
PONED. Hasil survey pendahuluan
ibu
ke
dari
puskesmas.
puskesmas
Hal
dan
pengambilan
dari
pihak
keluarga,
dan perbukitan terutama di Brebes selatan mempersulit akses bumil terhadap sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
pada bulan April dan Mei melalui
Hasil
wawancara kepada bagian Kesehatan
Pemantauan
Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan
(PWS) KIA di Kabupaten Brebes
Kabupaten (DKK) Brebes, terdapat
menunjukkan
18
cakupan deteksi resiko tinggi oleh
Puskesmas
PONED.
Namun
hanya ada 5 puskesmas PONED
tenaga
yang
Puskesmas
aktif
yaitu
Puskesmas
dari
rekapitulasi
Wilayah
Setempat
sebagian
kesehatan aktif
besar
dibawah
30%.
PONED
yaitu
Jatibarang, Larangan, Ketanggungan,
puskesmas Losari menunjukan data
Losari dan Bojongsari.
deteksi resiko tinggi oleh tenaga kesehatan yaitu 20,77% tahun 2010
Berdasarkan
hasil
survey
pendahuluan pada bulan Mei melalui wawancara staf bidan Puskesmas Losari, diketahui bahwa salah satu kasus
kematian
ibu
disebabkan
dengan AKI sebanyak 3 kasus dan naik sedikit 20,9% tahun 2011 dengan AKI sebanyak 1 kasus. Sedangkan dipuskesmas tidak aktif PONED, yaitu puskesmas Tonjong
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
dengan daerah perbukitan tahun 2010
Tenaga kesehatan PONED
deteksi resiko tinggi oleh tenaga
sebagian besar sudah mendapatkan
kesehatan
14.37%
sebanyak
1
mengalami
dengan
AKI
pelatihan
tahun
2011
Namun khusus pelatihan Penanganan
menjadi
Gawat Darurat Obstetri Neonatus
kasus,
penurunan
pendukung
PONED.
12.8% dengan AKI sebanyak 2
(PGDON)
kasus. (6)
mendapatkan, hanya sebatas seminar
Berdasarkan
hasil
survey
dan
belum
disseminasi
saja.
semua
Pelayanan
pendahuluan pada bulan April dan
PONED terhambat ketika petugas
Mei
kepada
PONED
Brebes
tugaskan, sedangkan petugas yang
penentuan
ada belum mendapatkan pelatihan
melalui
bagian
wawancara
Kesga
penunjukan
DKK dan
pensiun
atau
puskesmas PONED di Kabupaten
standar
Brebes
dari
menyebabkan beberapa puskesmas
hasil
PONED tidak aktif. Peralatan ada
bidan
yang tidak berfungsi dan kurang
merupakan
puskesmas. wawancara
inisiatif
Sedangkan dengan
staf
PONED.
dipindah
puskesmas, penunjukan diutamakan
sehingga
puskesmas yang mempunyai fasilitas
bersamaan
rawat
terhambat.
inap
yaitu
penunjukkan
puskesmas PONED dilakukan oleh
Dari
jika
Hal
tersebut
terjadi
kasus
pelayanan
gambaran
akan
persiapan
DKK, kemudian DKK mengusulkan
puskesmas PONED, menarik untuk
kepada
surat
dilakukan
penelitian
evaluasi
Terdapat
persiapan
puskesmas
pelayanan
Bupati
Keputusan
dan
terbit
Bupati.
perbedaan jawaban antara bagian
obstetri neonatal emergensi dasar
Kesga dengan puskesmas selain itu
(PONED) di Kabupaten Brebes dan
proses
untuk
penunjukan
ini
belum
mengetahui
lebih
sepenuhnya melihat langkah-langkah
tentang
persiapan pembentukan puskesmas
PONED oleh DKK kepada semua
PONED
puskesmas,
dalam
buku
pengembangan PONED.
pedoman
sosialisasi
dalam
identifikasi
puskesmas
kesiapan
puskesmas sesuai kriteria puskesmas PONED, pengembangan kesepakatan
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
antara
DKK
terpilih
dengan
PONED,
puskesmas
puskesmas persiapan
terpilih
PONED, dan peresmian puskesmas PONED.
untuk
Teknik pengambilan sampel
pelaksanaan PONED, penggerakan,
menggunakan purposive sampling.
koordinasi, komunikasi dan umpan
Jumlah informan utama ada 3 orang
balik persiapan puskesmas PONED,
yaitu Kepala DKK Brebes, Kepala
dan peresmian puskesmas PONED.
Seksi Kesga dan Penaggungjawab Puskesmas
METODOLOGI PENELITIAN
PONED
DKK.
Uji
menggunakan
validitas menggunakan triangulasi
jenis penelitian observasional dan
sumber yang terdiri dari 4 orang
metode pengumpulan data kualitatif
yaitu
dengan
Penanggungjawab
Penulisan
ini
pendekatan
deskriptif.
Kepala
Puskesmas
dan
PONED
di
Pengumpulan data dilakukan dengan
Puskesmas Tonjong dan Losari.
wawancara mendalam .(7) Alat bantu
HASIL PENELITIAN
yang digunakan antara lain buku
Sosialisasi Puskesmas PONED oleh DKK Kepada Semua Puskesmas
catatan lapangan dan alat perekam. Penelitian ini dilaksanakan di DKK Brebes.
Waktu
pelaksanaan
penelitian pada bulan April-Agustus 2012. Objek yang diteliti adalah sosialisasi puskesmas PONED oleh DKK kepada semua puskesmas, identifikasi
kesiapan
puskesmas
sesuai kriteria puskesmas PONED, pengembangan kesepakatan antara DKK dengan puskesmas terpilih PONED,
persiapan
puskesmas
terpilih untuk pelaksanaan PONED, penggerakan,
koordinasi
dan
komunikasi pelaksanaan puskesmas
Materi yang disampaikan dalam sosialisasi puskesmas PONED yaitu pengertian, materi
tujuan, PONED.
standar
dan
Pelaksanaan
sosialisasi pada bulan Januari 2012 mengundang 18 Kepala Puskesmas yang ditunjuk PONED beserta Bidan Koordinator. Sosialisasi juga melalui surat dan pemberian materi yang disinggung pada rapat koordinasi Kepala Puskesmas. Umpan balik terkait sosialisasi PONED secara umum informan berpendapat respon puskesmas baik untuk melaksanakan PONED. Namun ada satu informan
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
utama menjawab umpan balik dari
puskesmas
puskesmas
diutamakan puskesmas rawat inap.
adalah
puskesmas
dalam
kendala
melaksanakan
PONED.
Penunjukan
puskesmas
Namun
PONED
PONED. Tindaklanjut dari sosialisasi
bersifat dari atas kebawah atau
puskesmas PONED yaitu dengan
penunjukan
pemantapan
puskesmas
disseminasi
lanjutan.
langsung rawat
inap.
bagi Kendala
Tindaklanjut sosialisasi yaitu DKK
identifikasi puskesmas PONED yaitu
memenuhi
komitmen, sapras, tidak ada tim
kebutuhan
PONED
namun tidak semua dan pengajuan
khusus
usulan kebutuhan PONED. Tidak
Solusinya
ada
usulan pelatihan SDM, usulan sapras,
kendala
dalam
sosialisasi
identifikasi
dan
SDM.
yaitu memotivasi
PONED karena komitmen baik dan
pembentukan
informasi singkat dan jelas.
mengoptimalkan yang ada.
Identifikasi Kesiapan Puskesmas Sesuai Kriteria Puskesmas PONED
Pengembangan Kesepakatan Antara DKK dengan Puskesmas Terpilih PONED
Secara umum informan mengatakan
Secara umum informan menyatakan
DKK membentuk
persiapan
terdapat pengembangan kesepakatan
pembentukan puskesmas. Namun ada
antara DKK dengan puskesmas.
satu informan yang menyatakan tidak
Namun satu informan menyatakan
ada
tidak
tim
tim
persiapan
pembentukan
tim
dan
ada
pengembangan
puskesmas PONED karena bersifat
kesepakatan
tugas
seksi.
pokok seksi yang ada di DKK.
Pertemuan tim persiapan dengan
Pengembangan kesepakatan melalui
kegiatan
perencanaan
puskesmas
sosialisasi, supervisi, rapat dan surat
PONED,
pelatihan,
magang,
keputusan penunjukan puskesmas
masing-masing
pembinaan, sosialisasi, peninjauan ke
PONED.
puskesmas,
kesepakatan
perencanaan
struktur
karena
khusus,
Kendala yaitu
sudah
tugas
pengembangan SDM,
sarana
kerja dan rapat lintas program. Dasar
prasarana kurang, pembiayaan lama
penunjukan
dan
puskesmas
PONED
secara umum menggunakan kriteria
SK
bentuknya
surat
tugas
sehingga tidak ada legitimasi yang
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
lebih jelas. Solusi pengembangan
memenuhi
kesepakatan yaitu pemenuhan sarana
optimalkan yang ada, pengajuan
prasarana, pelatihan dan pengajuan
sapras, magang SDM di RSUD dan
kebutuhan PONED ke pemerintah,
penggunaan dana talangan.
pembiayaan lancar, dan pembuatan SK khusus. Persiapan Puskesmas Terpilih untuk Pelayanan PONED
standar.
Solusinya
Penggerakan, Koordinasi, Komunikasi dan Umpan Balik Persiapan Puskesmas PONED Penggerakan yang dilakukan DKK
Persiapan DKK untuk pelayanan
terkait dengan persiapan puskesmas
puskesmas
DKK
PONED yaitu tupoksi DKK sebagai
menyiapkan sarana prasarana, SDM
pembina dan pengawas, pertemuan,
dan pengajuan kebutuhan PONED ke
pembuatan SK, pembagian tugas,
pemerintah
untuk
pelatihan
dan
inventarisir, pemenuhan kebutuhan
pemenuhan
alat.
Pelatihan
tim
puskesmas
PONED
yaitu
dan
memerintahkan
PONED seperti kegawatdaruratan,
puskesmas. Supervisi yang dilakukan
APN, penaganan BBLR dan asfeksia.
DKK dengan supervisi langsung
Terdapat
menyatakan
semua kinerja puskesmas bersama
belum dilatih PONED. Dasar DKK
program lain. Kendala penggerakan
memberikan penguatan sarana dan
yaitu waktu pembinaan, tidak ada
obat yaitu karena kewajiban dan
supervisi khusus, kondisi petugas,
sudah aturan standar, agar puskesmas
piket petugas dan pedoman tidak ada.
dapat berfungsi melayani PONED.
Solusinya penjadwalan, pendekatan
Anggaran untuk kegiatan PONED
pribadi, pembuatan protap sesuai
belum cukup memadai dan sedikit
APN dan supervisi khusus. Informan
lama turun terutama untuk sapras.
lain menyatakan tidak ada kendala
Kondisi puskesmas terpilih tidak
karena komitmen petugas bagus.
sama
Peresmian Puskesmas PONED
informan
karena
masih
terdapat
kekurangan seperti ruangan dan alat seadanya.
Kendala
persiapan
puskesmas yaitu kalau tidak ada dana, SDM dan sapras yang tidak
Secara umum informan menyatakan tidak
ada
pencanangan
peresminan puskesmas
atau sebagai
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
puskesmas PONED karena setiap
hanya bersifat tugas masing-masing
fasilitas siap digunakan diserahkan
seksi. Kriteria puskesmas PONED
ke masing-masing puskesmas untuk
belum
melaksanakan
penunjukan
kegiatan,
seperti
semuanya
menjadi
puskesmas
dasar
PONED,
program biasa dan tidak adanya SK
hanya diutamakan puskesmas rawat
khusus.
inap
dan
langkah-langkah
pengembangan puskesmas PONED
PEMBAHASAN
belum dilakukan semua oleh DKK. Perencanaan
merupakan
fungsi
manager berkaitan dengan pemilihan diantara berbagai alternatif untuk mencapai dengan
tujuan,
prosedur
pelaksanaan
dan
rangkaian
aktivitas yang lebih terperinci.(8) Kebijakan Puskesmas PONED di Kabupaten Brebes dimulai tahun 2000.
Pada
tahun
2012
DKK
menunjuk 18 puskesmas menjadi puskesmas PONED dan hanya 5 puskesmas yang aktif. Sosialisasi puskesmas PONED oleh DKK sudah dilakukan, sosialisasi
materi sudah
dan
tujuan
diterima
oleh
sasaran, dibuktikan dengan adanya umpan balik dan kesiapan puskesmas melaksanakan
tugas.
Peranan
administrator pada dasarnya harus mampu memelihara
mengembangkan
dan
(9)
Tidak
komunikasi.
terdapat tim persiapan pembentukan puskesmas
PONED
oleh
DKK,
Penunjukan
puskesmas
PONED
bersifat dari atas kebawah atau penunjukan
langsung
bagi
puskesmas
rawat
inap.
Pengembangan
atau
persiapan
puskesmas PONED harus melihat langkah-langkah puskesmas
pengembangan
PONED
dan
kriteria
puskesmas PONED.(5) Tidak terdapat kesepakatan
antara
DKK
dan
puskesmas
karena
DKK
dan
puskesmas
bukan
terdapat
SK
PONED
sehingga
mitra.
khusus
Tidak
puskesmas
proses
dalam
puskesmas PONED sebatas tugas tanpa legitimasi yang lebih jelas. Pengembangan kesepakatan dalam persiapan dan pelaksanaan PONED seharusnya
ada
sesuai
dengan
pedoman pengembangan PONED.(5) Persiapan puskesmas terpilih untuk pelayanan
PONED
meliputi
persiapan sarana prasarana dan SDM
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
secara
bertahap
kebutuhan
serta
PONED
pengajuan
oleh
DKK.
puskesmas PONED yaitu kalau tidak ada dana, SDM dan sapras yang
Sumber dana puskesmas PONED
tidak
belum mencukupi dan sedikit lama
terdapat tim identifikasi kesiapan,
turun. Kondisi puskesmas terpilih
dan waktu pembinaan. Solusinya
tidak sama karena masih terdapat
yaitu memotivasi SDM, optimalkan
kekurangan seperti ruangan dan alat
yang ada, pengajuan sapras dan
seadanya. Persiapan yang dilakukan
pelatihan
membutuhkan
tahapan
magang SDM di RSUD, penggunaan
yang disesuaikan dengan keadaan
dana talangan, pembentukan tim
sehingga
identifikasi,
beberapa
diharapkan
program
pelaksanaan
dilaksanakan.(5)
bisa
memenuhi
SDM
standar,
ke
dan
tidak
pemerintah,
penjadwalan
pembinaan. Tanpa adanya persiapan
Penggerakan yang dilakukan DKK
sumber
yaitu pembinaan dan pengawasan,
harus dimanfaatkan dan digunakan
pertemuan,
dengan tepat pula.(10)
pembuatan
pembagian
tugas,
SK,
inventarisir,
atau
sarana-sarana
yang
KESIMPULAN
pemenuhan kebutuhan puskesmas, dan
supervisi
semua
kinerja
puskesmas bersama program lain. Tidak
terdapat
puskesmas
supervisi
PONED.
khusus
Pengaturan
berbagai kegiatan yang ada dan pengaturan
hak
membentuk
satu
dan
wewenang
kesatuan
yang
terpadu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.(9) Tidak ada peresmian puskesmas PONED
menjadi di
puskesmas
Kabupaten
Brebes.
Peresmian puskesmas PONED tidak terdapat PONED.(5)
aturan
di
Kendala
pedoman persiapan
Puskesmas PONED di Kabupaten Brebes ditunjuk langsung oleh DKK. Terdapat 18 puskesmas PONED dan hanya 5 puskesmas yang aktif. Sosialisasi puskesmas PONED oleh DKK sudah dilakukan, materi dan tujuan sosialisasi sudah diterima oleh sasaran dengan baik. Tidak terdapat tim
persiapan
puskesmas
PONED
pembentukan oleh
DKK.
Kriteria puskesmas PONED belum semuanya menjadi dasar penunjukan puskesmas PONED dan langkahlangkah pengembangan puskesmas
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 72 - 81 Online di http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm
PONED belum dilakukan semua oleh DKK. Tidak terdapat kesepakatan
3.
antara DKK dan puskesmas. Tidak terdapat
SK
PONED.
khusus
puskesmas
Persiapan
puskesmas
terpilih untuk pelayanan PONED meliputi persiapan sarana prasarana dan SDM secara bertahap serta
4.
pengajuan kebutuhan PONED oleh DKK.
Sumber
PONED
dana
belum
puskesmas
mencukupi
dan
sedikit lama turun. Penggerakan yang
dilakukan
pembinaan pertemuan,
dan
DKK
5.
yaitu
pengawasan,
pembuatan
SK,
6.
pembagian tugas dan wewenang, inventarisir, pemenuhan kebutuhan puskesmas, dan supervisi semua kinerja puskesmas bersama program
7.
lain. Belum ada supervisi khusus puskesmas peresmian
PONED. puskesmas
Tidak
ada
8.
menjadi
puskesmas PONED di Kabupaten
9.
Brebes. DAFTAR PUSTAKA 1. Depkes RI. Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes RI) No.631/Menkes/PER/III/2011. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah. Profil Kesehatan Provinsi
10.
Jawa Tengah tahun 2011. Semarang : Dinkes Prov. 2011. Tim Penyusunan Laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia Tahun 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP dan UNICEF. Penatalaksanaan Ibu Hamil Komplikasi (Studi Kasus di Kabupaten Brebes). Semarang: FKM UNDIP. 2011. Depkes RI. Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Cetakan ke 2.. Jakarta : Depkes RI, 2004. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 2011. Rekapitulasi Pendataan Kematian Ibu Maternal Kabupaten Brebes. Brebes: DKK Brebes, 2011. Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi penelitian kesehatan, jakarta : Rineka Cipta, 2005. Syamsi, Ibnu. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta:Rineka Cipta, 1994. Azwar, Azrul. Pengantar Administrasi Kesehatan: Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996 Sujadi, F X. O & M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen Cetakan Ke-2. Jakarta : Haji Masagung, 1989.