Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
EVALUASI PERMASALAHAN
sosial menjadi hal yang bisa sewaktu
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI DAERAH ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
PLRT
pengangguran masalah
utama
di
Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia angka
semakin
dalam
pengangguran hari
semakin
Tingginya
pengangguran
di
angka Indonesia,
menjadikan pemerintah menetapkan kerja luar
negeri
sebagai
alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui
Program
Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Perlu masyarakat maupun
disadari
oleh
khususnya
Tenaga
Kerja
semua keluarga
Indonesia
(TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi.
Sering
implikasi
sosial
seringkali
perempuan
yang
sudah
menimbulkan
permasalahan dalam keluarga ketika
Masalah
pasar
tetapi
berkeluarga,
A. Latar Belakang
bertambah.
akan
oleh Musni Umar (2011) bahwa TKI
PENDAHULUAN
yang
Tidak hanya terjadi kasus di daerah
muncul didaerah asalnya. Didukung
BAB I
mengurangi
Indonesia (TKI) dan keluarganya.
permasalahan
ANANG SUGENG CAHYONO
Pemerintah
– waktu mengancam Tenaga Kerja
tujuan
Oleh:
merupakan
1
kali
permasalahan
meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama, seperti anak-anak tidak terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami menikah lagi.Sementara itu, perempuan mengalami kesepian di tempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus perselingkuhan dengan TKI laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan. Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal),
maka
khusus
diperlukan dalam
strategi
mengatasi
permasalahan sosial yang dialami TKI dan Keluarganya di daerah asal. Keterlibatan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan seperti peran pemerintah
daerah
seharusnya
mampu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TKI dan keluarganya serta penyalur tenaga kerja luar negeri sehingga permasalahan sosial
2 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
tersebut
tidak
berimbas
negatif
kepada pahlawan devisa.
ditafsirkan sebagai pegawai yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan buruh.
B.
Perumusan Masalah
Menurut pasal 1 angka 2 UU
a. Apa saja permasalahan sosial yang
dialami
Tenaga
Kerja
Indonesia (TKI) di daerah asal khususnya
di
No.
tahun
yang
sendiri
Kerja
kerja
pekerjaan
guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik
Tenaga
tenaga
“Setiap orang yang mampu
penyebab permasalahan sosial dialami
tentang
adalah : melakukan
b. Faktor – faktor yang menjadi
2003
Ketenagakerjaan,
Kabupaten
Tulungagung?
untuk
memenuhi
kebutuhan
maupun
untuk
Indonesia (TKI) di daerah asal
masyarakat”.Sedangkan dalam pasal
khususnya
1 angka 3 UU No. 13 tahun 2003
di
Kabupaten
tentang
Tulungagung ? c. Bagaimanakah
strategi
untuk
mengatasi permasalahan sosial
Ketenagakerjaan,
dimaksud
dengan
yang
pekerja/buruh
adalah:
Kerja
“Setiap orang yang bekerja
Indonesia (TKI) di daerah asal
dengan menerima upah atau imbalan
khususnya
dalam bentuk lain”.
yang
dialami
Tenaga di
Kabupaten
Undang-undang
Tulungagung ? 1.
13
tahun
Definisi Banyak ahli berbeda pendapat
2003
Nomor
ternyata
13 juga
memberikan jeda atau perbedaan
mengenai pengertian Tenaga Kerja.
pengertian
Hal ini disebabkan oleh adanya
dengan pekerja/buruh yang itu dapat
perbedaan
ditafsirkan melegitimasi pandangan
pengertian
penafsiran buruh,
tentang
pekerja
dan
masyarakat
antara
tenaga
yang
kerja
membedakan
pembatasan usia, serta klasifikasi
pengertian
sosial
pemerintah dengan pekerja buruh.
pekerja.
Buruh
lebih
pekerja
berkonotasi sebagai pekerja kasar,
Semestinya
kuli dan/atau pekerja tanpa didukung
dibuat dan disahkan dalam situasi
dengan latar belakang pendidikan
demokrasi
formal yang baik sesuai dengan
supremasi hukum, jangan lagi ada
standar
diskriminasi
yang
berlaku
dalam
masyarakat. Sedangkan pekerja juga
sebagai
pegawai UU
dengan di
dalam
terbaru landasan hukum.
Perwujudan persamaan hak di depan
Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
hukum dan pemerintah merupakan
asumsi
salah
mungkin orang hidup bermasyarakat
satu
faktor
adanya
azas
demokrasi yang dilaksanakan. dengan
tidak
mungkin pula Tuhan menciptakan manusia memiliki akal dan pikiran
(Undang-Undang Nomor 39 Tahun
yang tidak digunakan dalam mencari
2004), adalah setiap warga negara
altenatif
maupun
Indonesia yang memenuhi syarat
berbagai
persoalan
untuk bekerja di luar negeri dalam
dihadapi. Khususnya fenomena yang
hubungan kerja untuk jangka waktu
sering dialami oleh Tenaga Kerja
tertentu dengan menerima upah.
Indonesia (TKI) dan keluarganya di
lingkungan
jawaban
dari
sosial
yang
Departemen
daerah asal. Munculnya berbagai
Sosial (Standar Pemberdayaan dan
persoalan dalam rumah tangga, baik
Rujukan Pekerja Migran,2004: 8),
bersumber dari masalah ekonomi
Pengertian
maupun
TKI
mengacu
pada
masalah
sosial
pengertian Pekerja migran, yakni
kemasyarakatan.
orang yang berpindah ke daerah lain,
bersumber
baik di dalam maupun di luar negeri
tangga
untuk bekerja dalam jangka waktu
kepala rumah tangga, yang pada
tertentu. Terkait dengan dua istilah
akhirnya
tersebut, untuk selanjutnya dalam
masalah sosial yang kompleks. (Wini
penelitian ini istilah TKI adalah juga
Tamtiari, Muhadjir Darwin, Ambar
pekerja migran yang bekerja di luar
Widaningrum, 2000).
negeri.
Masalah
dari
berupa
yang
ekonomi
rumah
perubahan
peran
dapat
Berdasarkan
menimbulkan
permasalahan
Keluarga TKI, adalah kepala
tersebut, diperlukan kajian sosiologis
keluarga (laki-laki atau perempuan);
terhadap TKI di daerah asal. Adapun
yang
ruang lingkup kajian meliputi :
isteri/suami
atau
anaknya
•
pernah bekerja sebagai TKI, dan atau sedang/sudah
mendaftar
sebagai •
Asumsi Seiring dengan perkembangan
Kajian
tentang
kehidupan
ekonomi TKI di daerah asal.
calon TKI. 2.
jika
TKI
Di
disebut
penulis
tidak memiliki masalah dan tidak
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya
dari
3
Kajian tentang kehidupan sosial TKI di daerah asal.
3.
Lingkup Penelitian
waktu berbagai permasalahan sosial
Lingkup penelitian dilakukan di
akan terus berkembang dan terjadi di
Kabupaten Tulungagung khususnya
masyarakat, oleh karenanya muncul
di wilayah – wilayah yang banyak
4 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
menyumbang
Tenaga
Indonesia
(TKI).
Kecamatan Kecamatan
Kerja
dilakukan setting lay out buku laporan
Beberapa
diantaranya Kalidawir,
seperti
penelitian. 4. Mengedit penulisan.
Kecamatan
Pengeditan
agar
Ngunut, Kecamatan Bandung adalah
kesalahan – kesalahan dalam
wilayah
teknis
yang
memiliki
jumlah
maupun
substansi
dari
penduduk terbesar dengan bermata
penulisan tidak menyimpang dari
pencaharian sebagai TKI/TKW di luar
maksud dan tujuan penyusunan
negeri.
buku profil. BAB II
BAB III
METODE PENELITIAN A.
dilakukan
HASIL YANG DICAPAI
Tahapan Penelitian Tahapan
A.
Penelitian
yang
dilaksanakan oleh peneliti adalah : 1. Melakukan
pengumpulan
data
Jenis Kegiatan Jenis
kegiatan
merupakan
realisasi dari aktifitas penelitian yang –
dilakukan.
Sesuai
dengan
jadwal
data.
penelitian yang telah ditetapkan sampai
Semua data – data pustaka yang
dengan bulan ke 4 dari satu tahun
berkaitan dengan kegiatan dalam
pelaksanaan penelitian telah diperoleh
rangka
hasil diantaranya :
peningkatan
kualitas,
kapasitas dan akurasi data jumlah
1.
Studi
Pendahuluan
dan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
Perpustakaan
Kabupaten Tulungagung.
Berbagai literatur mulai dari media on
2. Menginventarisasi data – data yang
line maupun library search digunakan
terkumpul.
untuk
Data – data yang sudah dikumpulkan
kemajuan ini. Selain itu interview
dipilah – pilah dalam sub – sub
dengan beberapa narasumber juga
bagian
mambu memberikan bertambahnya
untuk
memudahkan
penyusunan laporan penelitian.
kajian
3. Menyusun data – data dalam bentuk
merampungkan
pustaka
dalam
laporan
laporan
kemajuan penelitian.
tulisan. Penulisan data – data dalam bab – bab yang sudah ditentukan dan juga
2.
Pembuatan Penelitian.
Instrumen
Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
Pedoman
dalam
mempermudah
wawasan ke semua pihak bahwa
kinerja peneliti dan menjadikan fokus
subyek penelitian ini adalah hal yang
penelitian sesuai dengan topik maka
seharusnya
tahapan
serius dari berbagai kalangan terlebih
pembuatan
penelitian
instrumen
disusun.
pedoman
Mulai
wawancara
dari
dengan
mendapat
perhatian
Pemerintah Daerah. Pengumpulan Data
4.
beberapa nara sumber diantaranya
Sampai pada Pertengahan tahun dari
Kepala Dinsonakertrans Kabupaten
waktu satu tahun masa penelitian
Tulungagung,
Kantor
semua data telah terkumpul dari
Tulungagung,
semua nara sumber baik personal
di
maupun instansi.
Pengadilan Tokoh TKI.
Pegawai Agama
Masyarakat
Kecamatan
terbesar
Berbagai
pertanyaan
di
beberapa
penyumbang
bentuk
dan
materi
B.
Pembahasan dan Analisa Hasil
data
1.
Profil
penyajian
dirangkai dengan tujuan mengetahui berbagai
aktifitas
terkait
Wilayah
Kabupaten
Tulungagung
judul
penelitian yang kami lakukan. 3.
5
Kabupaten
Tulungagung
merupakan salah satu kabupaten di
Pemilihan Subyek Penelitian.
Provinsi Jawa Timur; mempunyai
Evaluasi Permasalahan Sosial TKI di
luas wilayah 1.150,41 km2 terdiri dari
daerah Asal khususnya di Kabupaten
19
Tulungagung
fokus
kelurahan, 1.830 RW dan 6.239 RT.
menjadi
Batas wilayah Tulungagung adalah
subyek
penelitian
sasaran
yang
peneliti.
problematika pahlawan
merupakan
muncul penghasil
Berbagai dari devisa
para di
Indonesia. Semakin besar jumlah TKI
kecamatan,
masalah
sosial
baik
itu
Sebelah selatan: Samudra Hindia Sebelah barat : Kabupaten Trenggalek dan Sebelah timur
pra
kerja. Masalah ini muncul bisa dari
struktur
berbagai lokasi seperti pada tempat
ragam.
penampungan dan yang terburuk
Tulungagung
masalah
bahan
TKI.Oleh
sebab itu peneliti ingin membuka
: Kabupaten Blitar.
Kondisi topografi Tulungagung pada
para
14
Sebelah utara : Kabupaten Kediri
penempatan sampai dengan purna
keluarga
desa,
sebagai berikut :
yang ada di suatu wilayah sangat berpotensi melahirkan masalah –
257
umumnya batuan Hal
didominasi yang ini
kaya
galian
oleh
beraneka menjadikan
akan
potensi
golongan
C.
Industribatu Marmer dan onix adalah
6 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
primadona
daerah.
Sentranya
Permasalahan
TKI
dan
terdapat di Kecamatan Campurdarat
keluarganya di daerah asal menyangkut
dan Besuki, yang memiliki 150 unit
berbagai
usaha dengan produksi sekitar 2.250
penempatan, penempatan hingga pasca
ton, dan tenaga kerja mencapai
penempatan. Informasi ini diperoleh
1.000 orang.
melalui wawancara langsung dengan
Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kerja
dan
tahun data
Dinas
persoalan
responden
calon
sejak
TKI
pra
dengan
2014
keluarganya (suami/isteri atau orang
Tenaga
tua/kerabatnya) dan mantan TKI dengan
Transmigrasi
yang
keluarganya.
mengutip sumber BPS Kabupaten Tulungagung
2014
sebanyak
1.053.276 jiwa, Dilihat dari kelamin
perempuan
Tulungagung
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah
jumlah
dan
Kabupaten tahun
pencari
menyebutkan
kerja
menurut
asal
khususnya
di
Kabupaten Tulungagung Data BP2TKI Provinsi Jawa Timur menunjukkan sampai dengan
akhir
tahun 2014 penempatan TKI ke luar negeri
sebanyak
78.306
Kabupaten
dengan 2014 adalah sebagai berikut:
jumlah TKI sebanyak 6.723 orang. Data
Tabel Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2010-2014
selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah
2010
2011
2012
2013
2014
Pendidikan
1. 2.
SD SLT
162
90
91`
254
109
475
413
295
2.33
494
10.665
9.516
8.103
1.42
3.
SLT
9
A/SMA
4.
897
DIP
2.850
2.046
1.650
571
165
3.349
2.111
1.756
1.69
514
LOMA SA RJANA Jumlah
8 16.853
17.501
11.895
6.28 3
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung 2014
B. Permasalahan Sosial TKI
2.180
memasok
pengiriman TKI ke Luar Negeri lebih banyak
wanita
dengan
pria
Malaysia terbanyak
1
P/SMP
Tulungagung
orang.
pendidikan dan tahun 2010 sampai
Tingkat
5.
penyebab
sebanyak
Kerja
Transmigrasi
faktor
permasalahan sosial yang dialami
Data Pencari Kerja dari Dinas Tenaga
–
jenis
526.188 dan laki – laki 527.088 jiwa. Sosial,
C. Faktor
Disamping
(64,74%) (35,26%),
merupakan yang
sedangkan
negara
diminati
relatif
dibanding tujuan
oleh
dekat
TKI.
dengan
Indonesia dan banyaknya “jalan tikus”, juga kesamaan agama dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Berbagai
informasi
dari
hasil
wawancara dengan kepala desa dan aparatnya, tokoh masyarakat serta hasil
Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
diskusi
dengan
instansi
Kabupaten
terkait
Tulungagung
7
tujuan pengiriman ke Malaysia langsung diberangkatkan
dari
beberapa
mengindikasikan persoalan calo dan
seperti
minimnya
masyarakat
Batam, Tanjung Pinang. Selanjutnya dari
mengenai prosedur dan persyaratan TKI
kota-kota tersebut diberangkatkan ke
menjadi penyebab tumbuh kembangnya
Malaka, Johor Bahru dan Kuala Lumpur.
TKI ilegal di daerah penelitian. Pada
Demikian
umumnya dalam perekrutan TKI di
masyarakat dan beberapa mantan TKI
daerah
ilegal yang diberangkatkan melalui jalan
pengetahuan
penelitian,
menggunakan
PPTKIS
tidak
petugas
resmi
Surabaya,
cerita
Dumai,
titik
dari
Medan,
tokoh-tokoh
darat dan laut lewat Tanjung Pinang.
perusahaan, melainkan menyewa para
Masalah lainnya berkaitan dengan
calo yang disebarkan ke setiap daerah
maraknya calo ini adalah adanya janji
hingga ke desa-desa. Calo itu kemudian
imbalan dari PPTKIS antara 1 juta
mendatangi satu demi satu warga di
hingga 2 juta bagi calo yang bisa
desa dengan menawarkan menjadi TKI
merekrut masyarakat untuk menjadi TKI.
di luar negeri, dengan janji muluk atau
Dalam kaitan ini, perlindungan sejak
gaji besar.
proses rekruitmen dengan memastikan
Masyarakat
(calon
yang
TKI memiliki job order, dokumen yang
sudah berhubungan dengan calo sama
benar, biaya yang murah, pelayanan
sekali tidak boleh memberikan informasi
yang mudah, dan berbekal pengetahuan
kepadasiapapun
negara yang dituju akan membantu
tentang
TKI)
rencana
mereka untuk bekerja ke luar negeri.
perlindungan mereka.
Mulut mereka seakan “sudah dikunci oleh calo” sehingga informasi tentang
D. Strategi Kebijakan dan Program
keberadaan calo tidak mudah diungkap
Penanganan
oleh siapapun termasuk oleh tokoh
Tulungagung.
masyarakat dan aparat desa setempat.
Sebagai
TKI
di
Kabupaten
startegi
upaya
Disisi lain karena kondisi sosial ekonomi
memberikan
masyarakat setempat dan terbatasnya
perlindungan kepada TKI, kebijakan
pengetahuan
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur
mereka,
menjadikan
pelayanan
masyarakat sangat mudah menerima
mengacu
bujukan dan rayuan calo.
perundang-undangan seperti:
TKI yang direkrut oleh PPTKIS
pada
2004
yang
Perlindungan
pemerintah.
Jika
peraturan
Undang-Undang Nomor 39 tahun
pun jarang diberikan pelatihan seperti diisyaratkan
berbagai
dan
tentang TKI
Penempatan di
luar
dan Negeri,
8 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
dipulangkan dari luar negeri di posko-
Transmigrasi
posko yang telah ditunjuk;
tentang
Nomor
Asuransi
157/MEN/2003 Tenaga
Kerja
•
Mengadakan koordinasi dengan
Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi
provinsi/kabupaten/kota daerah asal
Jawa Timur Nomor 42 tahun 2004
TKI ilegal yang bersangkutan dalam
tentang Pelayanan Penempatan dan
rangka pemulangannya;
Perlindungan TKI ke Luar Negeri dan
•
Memfasilitasi pemulangan TKI
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
ilegal dimaksud sampai ke daerah
42
asal TKI yang bersangkutan;
tahun
2004
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
•
2 tahun 2004.
TKI ilegal baik diminta maupun tidak
Banyaknya TKI asal Jawa Timur yang
dideportasi,
diminta
mendorong
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan
Keputusan
Jawa
Timur
•
Gubernur
tentang
Tim
Ilegal.
Asisten
Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai Koordinator tim, Kepala Dinas
Menampung
Provinsi Jawa Timur sebagai anggota. Tim koordinasi yang juga melibatkan berbagai
•
Jawa Timur ini bertugas untuk: •
•
yang
permasalahan
Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan
•
Memberikan pertimbangan Jawa
Timur
saran kepada
dan
Gubernur
dalam
rangka
memberikan solusi pemecahannya. Posko-posko
pelayanan
Pemulangan TKI di Provinsi Jawa Timur berada di (1) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai posko induk;
Dinas/Badan/Lembaga/Instansi provinsi
ilegal
yang bersangkutan;
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai ketua dan Kepala Dinas Sosial
TKI
untuk ditindaklanjuti oleh instansi
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja (TKI)
oleh
bersangkutan;
Nomor
188/248/KPTS/013/2004 Indonesia
Memberikan pelayanan kepada
(2)
Tanjung
Perak;
(3)
Bungurasih; (4) Osowilangon; dan (5) Juanda.
Membentuk Posko Pemulangan
Berkaitan dengan TKI bermasalah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di
ini, pemerintah provinsi Jawa Timur
tempat-tempat tertentu;
akan mengupayakan kebijakan satu
Mengidentifikasi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI)
Ilegal
yang
atap
dalam
memberikan
pelayanan
kepada TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu akan diupayakan
Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
9
kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota
kelahiran atau surat kenal lahir serta
di Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan
didampingi
PPTKIS hingga ke desa-desa, karena
keluarganya.
calon
desa ini menjadikan masyarakat lebih
TKI
banyak
yang
mendaftar
melalui kabupaten/kota lain.
oleh
suami/isteri
Ketatnya
pihak
atau aparat
banyak menggunakan jasa calo.
Program-program
yang
Uraian di atas mengindikasikan
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur dalam menangani
dalam upaya memberikan pelayanan
TKI bermasalah antara lain bantuan
dan perlindungan kepada TKI masih
akomodasi dan transport pemulangan
terbatas,
ke daerah asal dan sosialisasi yang
pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
bekerjasama dengan instansi terkait.
(TKI)
Sedangkan
Program
Kantor
pembentukan posko dan pemulangan
kesejahteraan
Sosial
Kabupaten
ke daerah asal. Demikian pula dengan
yakni
Ilegal
pada
dari
upayaupaya
Malaysia,
Tulungagung memberikan penyuluhan
pemerintah
sosial
Tulungagung penanganan TKI masih
dan
bantuan
(pemberdayaan
sosial
individu/keluarga)
sebatas
daerah
melalui
Kabupaten
penanganan
pasca
bantuan
sosial
kepada eks Korban Tindak Kekerasan
penempatan
dan Korban Traficking. Menurut tokoh-
pekerja migran dan korban trafficking
tokoh masyarakat di lokasi penelitian,
yang
penyuluhan
Kesejahteraan
sosial
yang
berkaitan
melalui
pada
dilaksanakan
oleh
Sosial
Kabupaten
dengan prosedur dan persyaratan TKI
Tulungagung.
belum dilaksanakan secara optimal,
Jawa Timur dan Pemda Kabupaten
bahkan
Tulungagung
kepala
menyatakan
di
desa
setempat
wilayahnya
belum
pernah diadakan penyuluhan sosial. Sebagai
usaha
memberikan
Baik
Kantor
Pemda
belum
Provinsi
mempunyai
kebijakan tentang upaya penanganan TKI sejak penempatan hingga pasca penempatan.
perlindungan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, Kepala Desa sebetulnya
cukup
ketat
dalam
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
mengeluarkan surat keterangan ijin bagi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Disamping persyaratan umur,
A. Kesimpulan 1. Berbagai masalah sosial yang
calon TKI yang mengurus surat ke
dialami
kantor desa harus melampirkan akte
berangkat
calon
TKI
terutama
sebelum saat
10 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
rekruitmen disamping masalah-
berubahnya
masalah
serta
Style) seorang TKI atau Mantan
dokumen yang harus dipenuhi,
TKI sangat berpengaruh dalam
adalah
terjadinya
persyaratan masalah
kurangnya
antisipasi TKI terhadap masalah sosial yang terjadi pada keluarga di
daerah asal,
bila
ditinggal
gaya
suatu
hidup
(Life
permasalahan
sosial. 3. Meskipun telah ada kebijakan pusat
untuk
memberikan
bekerja di luar negeri. Masalah
perlindungan kepada TKI, namun
sosial
dalam pelaksanaannya di daerah,
dimaksud
kurang
seperti
terurus
suami/isteri
anak
(terlantar),
belum
banyak
melakukan
kebijakan
didukung
oleh
yang
dapat
lokal
perselingkuhan dan perceraian,
dijadikan pijakan bagi program
perpecahan keluarga, perselisihan
dan kegiatan yang bersifat lokal.
antara
dengan
Kebijakan pelayanan sosial yang
orangtua menyangkut perebutan
ada saat ini masih terbatas pada
kiriman uang dan sebagainya, dan
kebijakan
nasional
masalah keluarga yang muncul
digunakan
oleh
terkait
dengan
Bantuan Sosial Korban Tindak
penggunaan/pembagian hasil TKI.
Kekerasan dan Pekerja Migran
suami/isteri
2. Faktor
–
faktor
penyebab
yang Direktoran
(Dit. BS KTKPM). Oleh karena itu
permasalahan sosial TKI yaitu
pelayanan
Kondisi sosial ekonomi calon TKI
sosial terhadap TKI khususnya di
dan keluarganya di daerah asal
daerah
tergolong rendah, terutama bila
Berdasarkan
dilihat
tersebut
dari
aspek
ekonomi;
dan
asal di
perlindungan
belum
optimal.
permasalahan atas,
baik
meskipun bila dilihat pada kondisi
masyarakat
rumah
terkait setuju perlunya program
tidak
maupun
kepemilikannya
menunjukan
maupun
tokoh instansi
kemiskinan.
pendampingan sosial bagi calon
Namun demikian bila dilihat dari
TKI dankeluarganya di daerah
jenis dan sifat pekerjaan maupun
asal. Hal ini terutama agar calon
kontinuitas
TKI
penghasilan,
menunjukkan
indikasi
tidak
menjadi
korban
bahwa
penipuan dalam bentuk TKI illegal
mereka tergolong rawan sosial
dan atau trafficking; mantan TKI
ekonomi.
dapat
Disisi
lain
tingkat
pendidikan yang rendah serta
mengelola
hasil
untuk
usaha bersifat ekonomi produktif;
Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
tidak
cenderung
kepada
mereka
konsumtif; yang
atas,
gagal
masing-masing
11
instansi
dapat merancang program sesuai
(bermasalah) dapat memperoleh
dengan
kesempatan
fungsinya. Sementara itu Instansi
dan
kemampuan,
tugas
pokok
(Depsos.
serta bantuan untuk usaha atau
Sosial
bekerja di dalam negeri
Instansi Sosial Daerah) sesuai tugas
B. Saran
pokoknya
program
1. Memperhatikan calon
TKI
berada
di
permasalahan
maupun luar
TKI
negeri
Pusat
dan dan
merancang
sosial,
misalnya
pendampingan sosial dan atau
saat
pemberdayaan keluarga calon TKI
(pada
dan TKI di daerah asal.
keluarga di daerah asal), maka
2. Mengingat bahwa belum banyak
diperlukan campur tangan pihak
kebijakan lokal bagi perlindungan
lain,
TKI
terutama
pemerintah
campur
tangan
daerah
asal,
maka
guna
diperlukan upaya pengembangan
menghilangkan atau meminimalisir
kebijakan lokal yang mengacu
permasalahan dimaksud. Tanpa
pada kebijakan nasional. Untuk itu
adanya campur tangan pihak luar,
peran
ekskutif
maka calon TKI maupun TKI akan
daerah)
dan
selalu dihadapkan pada berbagai
(DPRD) sangat diharapkan dalam
permasalahan
mereka
menciptakan
mampu
program yang antisipatif terhadap
tangan
permasalahan TKI di daerahnya
sendiri
daerah
di
yang tidak
mengatasinya.
Campur
dimaksud bisa berupa program
(pemerintah
peran
legislatif
kebijakan
dan
masing-masing.
dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan memberikan
pengetahuan, layanan
DAFTAR PUSTAKA
informasi,
memberikan layanan sosial, dan
Buku
memberikan perlindungan sosial
Departemen Sosial Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran,2004 Dunn, William N,(disunting oleh Muhadjir), 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu
dirancang
program
dan
kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan
TKI
tersebut.
Terkait dengan pemikiran point di
Soerjono, Soekanto, Prof, Dr. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar,
12 Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung
Jakarta PT. Persada.
Raja
Grafindo
Sutopo, Sugiyanto, 2001, Analisa Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara Wini Tamtiari, Muhadjir Darwin, Ambar Widaningrum. 2000. Dampak Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia. Sosiohumanika, 13(3), September 2000. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No. 23 tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon TKI di Luar Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2010 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung di Luar Negeri Website : http://www.bnp2tki.go.id/statistikpenempatan/6756-penempatan-per-tahun pernegara-2006-2012.html Pusat Litbang dan Informasi, BNP2TKI. Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. http://www.bnp2tki.go.id/hasilpenelitian-mainmenu-276/226permasalahan-pelayanan-danperlindungan-tenaga-kerja-indonesia-diluarnegeri. html, Tanpa nama. 2012. Peran TKI dalam Penanggulangan Kemiskinan. http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/20 12/09/09/peran-tki-dalampen
