BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk sejumlah 240 juta jiwa pada tahun 2010, jumlah tersebut masih dapat meningkat hingga sekarang tahun 2015.1 Dari 240 juta jiwa tersebut masih banyak penduduk yang kehidupannya kurang beruntung dengan kondisi keseharian yang minim, tidak punya pekerjaan tetap, tingkat pendidikan yang rendah serta ketidakmampuan finansial yang sangat terbatas sehingga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam kondisi yang terjepit. Untuk merubah nasibnya banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ada sedikit ide untuk melangkah maju mereka terbentur pada dinding finansial yang begitu tinggi dan tebal. Animo masyarakat untuk bekerja sebagai tenaga kerja, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,2 di luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jumlah pencari kerja yang berminat dan mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri.3 Dalam kondisi tersebut banyak beredar kabar tentang peluang menjadi TKI. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri Pasal 1 angka 1 TKI
1
Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015, Kependudukan, http://www.bps.go.id/Subjek/view/id, diakses tanggal 09 Maret 2015 20.00 WIB. 2 Muharam Hidayat, 2006, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1. 3 Diah Andarini W, Kasi Penyiapan dan Penempatan, BP3TKI Yogyakarta, 06 Maret 2015, 11.00 WIB.
1
2
(Tenaga Kerja Indonesia) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.4 Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia),5 adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai unit pelaksana teknis di Ibu kota Provinsi yang diberi nama BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlidungan TKI) melalui BP3TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen Penempatan, Perlindungan dan Penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi yang dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah pusat dan daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.6 TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia. Salah satu negara yang menjadi tujuan Penempatan TKI yaitu Jepang mekanisme yang digunakan yaitu G to G (Government to Government) yang dilakukan sejak tahun 2008, penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah ke Pemerintah tersebut disahkan sejak ada nota kesepahaman,7 atau MoU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Indonesia dengan lembaga bentukan
4
Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 5 Pasal 94, ayat (3), Ibid. 6 Pasal 98, ayat (1) dan ayat (2),Ibid. 7 Pasal 2 angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
3
pemerintah Jepang, JICWELS (Japan International Corporation for Welfare Services). Sejak tahun 2008 jumlah perawat yang mengikuti program G to G ke Jepang sebanyak 1235 perawat yang terdiri dari 481 TKI perawat medis di rumah sakit (Nurse/kangoshi) dan 754 perawat lansia atau jompo dipanti lansia (Careworker/kaigofukushishi). Menurut BNP2TKI pihaknya akan mengirim kembali 348 TKI dengan rincian 82 TKI Nurse dan 266 Careworker penempatan TKI ke Jepang tahun 2015 jumlah ini meningkat 100 persen dibanding tahun 2014.8 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Peran BP3TKI Terkait Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Jepang, karena setiap TKI yang akan berangkat ke Jepang harus sudah mempunyai ijazah D3 Keperawatan dan S1 Ners pengalaman kerja sekitar 2 tahun di tanah air dan prosedur penempatan TKI ke Jepang berbeda dengan prosedur penempatan di negara lain karena prosedur penempatan di Jepang sudah terstruktur, sistematis dan tidak mudah sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai macam tes diantaranya Matching, Pelatihan Bahasa Jepang dan Kesehatan, ketiga seleksi tersebut harus dinyatakan lulus, setelah lulus TKI baru dapat berangkat bekerja ke Jepang dan apabila dari ketiga tes tersebut ada yang tidak lulus maka tetap dianggap gugur. Pada awal penempatan bekerja di Jepang TKI adalah sebagai asisten nurse
dan asisten careworker
untuk dapat menjadi Nurse dan
Careworker TKI harus mengikuti ujian nasional dan harus lulus. Bagaimana syarat dan prosedur penempatan TKI ke Jepang berikut yang akan Penulis bahas dalam tugas akhir. Dan dengan adanya laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan Penulis untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program D3 Hukum Sekolah Vokasi UGM.
8
Pusat Informasi BNP2TKI, leaflet.
4
B. Tujuan 1. Tujuan Subyektif Dengan berdasarkan tujuan umum pelaksanaan PKL ini, maka tujuan subyektif adalah sebagai berikut : a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. b. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum. 2. Tujuan Obyektif Dengan berdasarkan kepada alasan judul, maka tujuan obyektif adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui Peran BP3TKI terkait prosedur penempatan TKI ke Jepang. b. Untuk mengetahui apa saja syarat yang diperlukan bagi TKI ke Jepang. C. Manfaat a. Bagi Ilmu Pengetahuan Diharapkan dapat bermanfaat di bidang Ketenagakerjaan khususnya dalam aspek Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. b. Bagi Penulis Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahaan dan hukum Ketenagakerjaan. c. Bagi Masyarakat Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
5
D. Keaslian Penulisan Keaslian penulisan tentang Peran BP3TKI Terkait Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Jepang, belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Tetapi, penulis menemukan tulisan atau laporan tugas akhir atau tesis yaitu:
1. Nama
: Vien Erlianies
Nim
: 11/321444/DHK/00633
Angkatan
: 2011
Perguruan Tinggi : Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada Judul Peran Asuransi Perlindungan TKI dalam Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Berdasarkan hasil dari tugas akhir yaitu asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat atau risiko yang dialami TKI sebelum, selama, sesudah bekerja di luar negeri, pemenuhan hak yang terputus hubungan kerja nya dengan cara mengajukan klaim asuransi. 2. Nama
: Leni Wirana Harahap
Nim
: 087005083
Angkatan
: 2010
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Judul Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri. Berdasarkan hasil dari tesis tersebut yaitu pengawasan para pekerja sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang
6
akan datang, kewenangan PPTKIS terlalu besar mulai dari rekrutmen penempatan sampai dengang pemulangan, besarnya kewenangan PPTKIS terlihat kecederungan TKI tidak mendapatkan perlindungan TKI yang memadai. Berdasarkan keterangan di atas judul tugas akhir Penulis berbeda dengan judul Vien Erlianies dan Lenni Harahap, dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tugas akhir ini berdasarkan hasil praktik kerja lapangan, pemikiran dan pemaparan asli dari diri penulis sendiri.
