EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG Oleh: Maria Yoane Kristella NIM. E42010046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menilai hasil dari evaluasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang. Penulisan Skripsi ini berdasarkan atas pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang yang belum terselenggara secara maksimal. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Kualitatif dengan Metode Penelitian Evaluasi, adapun subyek penelitian Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabid Cipta Karya, Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang belum terealisasi secara maksimal dan perlunya perbaikan pengelolaan sampah agar lebih baik serta terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok yang diselenggarakan oleh pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat dan melaksanakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dengan mewujudkan Bengkayang sehat 2020. Kata-kata Kunci: Evaluasi Pengelolaan, Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan.

EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN THE FIELD OF HUMAN SETTLEMENTS IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN BENGKAYANG Abstract Thesis writing is intended to assess the results of the evaluation conducted by the Waste Management Division of Human Settlements in the Public Works Department at Bengkayang. Thesis writing is based on waste management in Bengkayang are not held to the fullest. This study uses a model of Qualitative Research Method Evaluation Research, while the subject of research Dept of Public Works, Head of Human Settlements, subfields Sanitation, Parks and Cemetery Bengkayang. The results showed that the evaluation of waste management by the Department of Human Settlements Division of Public Works in Bengkayang yet realized its full potential and the need for improvement in order to better waste management and the creation of services that meet the basic tasks are organized by the government, development, development of the society and obligations Department of Public Works for Human Settlements to realize healthy Bengkayang 2020. Keywords: Evaluation of Management, effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy of

1 Maria Yoane Kristella, NIM. E42010046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


menyadari

A. PENDAHULUAN

lingkungan, 1.

Latar Belakang Penelitian

dan

tidak

cinta

terhadap

meningkatnya

jumlah

penduduk beserta bertambahnya kebutuhan

Hampir di setiap kabupaten/kota

manusia, sarana dan prasarana yang tidak

yang ada di Indonesia selalu dihadapkan

memadai

dengan

permasalahan

bergerak di bidang itu sendiri belum

dengan

pertambahan

perubahan

pola

sampah.

Sejalan

penduduk

konsumsi

dan

bahkan

pemerintah

yang

melaksanakan tugasnya dengan optimal.

masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 18

menimbulkan bertambahnya volume, jenis

Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan

dan karakteristik sampah yang semakin

sehari-hari manusia dan/atau proses alam

beragam yang harus dikelola dengan baik.

yang berbentuk padat dan sampah spesifik

Pemerintah permasalahan

menyadari

sampah

telah

bahwa menjadi

adalah

sampah

konsentrasi

yang

karena

dan/atau

sifat,

volumenya

masalah nasional, perlu adanya sistem

memerlukan pengelolaan khusus. Menurut

pengelolaan

Fenny (2010:14) sampah Rumah Tangga

yang

dilakukan

secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain

itu

bahwa

pengelolaan

Sampah basah (garbage) sampah

sampah diperlukannya kepastian hukum,

yang terdiri atas bahan organik, sifatnya

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan

mudah busuk jika dibiarkan dalam keadaan

pemerintah, pemerintah daerah serta peran

basah. Misalnya sisa makanan, sayur-

masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu

sayuran, buah-buahan dan dedaunan, 2.

adanya Undang-Undang yang mengatur

Sampah kering (rubbish) yaitu sampah

tentang pengelolaan sampah. Namun pada

yang terdiri dari bahan anorganik yang

kenyataanya pengelolaan sampah ini masih

sebagian besar atau

belum

susah

terealisasi

dalam

dibedakan menjadi 3 jenis :

dengan

baik

dalam

membusuk.

seluruh bagiannya Misalnya

pelastik,

mewujudkannya meski sudah dibuatnya

pecahan kaca, karet, dan botol, 3. Sampah

peraturan dalam hukum. Karena pada

berbahaya msialnya paku, bekas lampu

kenyataannya masih banyak masyarakat

neon, sisa racun serangga atau racun tikus,

yang tidak peduli dan menganggap masalah

obat kadaluarsa dan batu baterai bekas.

kebersihan bukanlah yang utama. Dalam

Secara umum, sampah adalah segala

menangani sampah memang bukan hal

sisa bentuk penggunaan yang dibuang dan

yang mudah, karena akan selalu dihadapkan

tidak digunakan lagi. Dan cenderung

dengan kendala. Adapun yang menjadi

sampah dapat menimbulkan hal yang

kendala itu dilihat masyarakat yang kurang

negatif jika tidak dengan benar dalam 2

Maria Yoane Kristella, NIM. E42010046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


menanganinya.

Selain

dapat

merusak

pemandangan

mata,

sampah

Perubahan

Atas

Peraturan

Daerah

juga

Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun

menyebabkan pencemaran udara dengan

2007 tentang Pembentukan dan Susunan

menimbulkan

sedap

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

disekitarnya dan bisa menjadi sarang bibit

Bengkayang. Berita acara serah terima

penyakit.

penggunaan

bau

Hal

yang

ini

tidak

tentulah

menjadi

Barang

Milik

Daerah

persoalan yang bukan hanya sebelah pihak

Pemerintah Kabupaten Bengkayang nomor:

saja

menyelesaikannya,

660.1/109/LH-A pada tanggal 1 April 2010

diperlukannya kesadaran yang benar-benar

serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

tulus untuk menjadi pahlawan kebersihan

2012 tentang Pengelolaan Sampah.

untuk

ini.

Dengan adanya landasan hukum Kabupaten

Bengkayang

adalah

yang mengatur kegiatan tugas dan fungsi

kabupaten yang sedang berkembang, baik

pada Bidang Cipta Karya ini, diharapkan

populasinya

ekonominya.

agar pengelolaan sampah di Kabupaten

Pertumbuhan yang pesat ini menyebabkan

Bengkayang ini dapat terlaksana dengan

kebutuhan setiap orang juga meningkat.

baik. Berdasarkan landasan hukum dalam

Terutama

kebutuhan

rencana pengelolaan yang telah diatur

rumah tangga. Akibatnya, volume sampah

dalam Undang-Undang Republik Indonesia

juga mengalami peningkatan dan hal ini

Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

yang menyebabkan perkembangan yang

sampah bertujuan agar pengelolaan ini

terjadi di Bengkayang tidak terlaksana

dapat

dengan baik, terutama yang bersangkutan

kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi

dengan kebersihannya. Dasar hukum adalah

lingkungan serta dapat mengubah perilaku

landasan

masyarakat. Mengurangi dampak ne

maupun

dalam

memenuhi

utama

yang

mengatur

dan

memberikan

manfaat

ekonomi,

gatif

menjelaskan bagaimana seharusnya yang

yang ditimbulkan oleh sampah terhadap

dilakukan

kesehatan

oleh

pemerintah

khususnya

dan

lingkungan.

Agar

Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan

pengelolaan sampah dapat berjalan secara

Umum untuk melaksanakan tugas pokok

proporsional, efektif dan efisien maka

dan fungsinya pada bagian kebersihan.

dibentuklah Dasar Hukum yang tertera

Adapun landasan atau dasar hukumnya

dalam

adalah Undang-Undang Republik Indonesia

Bengkayang nomor 2 Tahun 2010, tentang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

Perubahan

sampah.

Kabupaten

Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun

Bengkayang Nomor 2 Tahun 2010, tentang

2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Peraturan

Daerah

Peraturan

Atas

Daerah

Peraturan

Kabupaten

Daerah



Organisasi Perangkat Daerah. Berita acara

tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok,

serah terima Penggunaan Barang Milik

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Daerah

Kabupaten

Umum Kabupaten Bengkayang, pada tahun

Bengkayang nomor: 660.1/109/LH-A pada

2010 mengalami perubahan lagi dengan

tanggal

Barang

beberapa penambahan yaitu pada Seksi

Inventasris Aset Daerah untuk kegiatan

Kebersihan dan UPTD Kebakaran dan

Kebersihan

dengan

Perkuburan sesuai dengan Peraturan Daerah

untuk

Kabupaten Bengkayang nomor 13 tentang

Pemerintah

1

Daerah

April

2010

dan

diadakannya

dan

Pertamanan

alat-alat

berat

kelancaran dalam mengelola sampah berupa

Pembentukan

2 Dump Truck Container, 6 Container, 4

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang

Dump Truck, 7 Motor Roda Tiga, 1 Mesin

yang berdasarkan struktur, tugas pokok,

Pengolah Sampah, 1 Bangunan Rumah Alat

fungsi dan tata kerja maka terbentuklah

Pengelolaan

Sampah.

dan

Susunan

Organisasi

Dalam

rangka

tugas pokok Bidang Cipta Karya menurut

menyelenggarakan

pengelolaan

sampah

Peraturan Daerah yang bertugas untuk

secara

dan

komprehensif,

penyiapan bahan, perumusan kebijakan,

pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat,

teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan,

serta tugas dan pemerintahan daerah untuk

evaluasi dan pembinaan perencanaan teknis

melaksanakan pelayanan dalam mengelola

serta pelaksanaan di Bidang Cipta Karya.

terpadu

persampahan, diperlukan payung hukum

Menurut data yang diperoleh dari

dalam bentuk Peraturan Daerah yang

Dinas

terdapat

Daerah

Bengkayang jumlah timbulan sampah yang

Kabupaten Bengkayang nomor 11 tahun

ada di Kota Bengkayang pada tahun 2011

2012

sebesar 91.537 M² dan pada tahun 2019

di

dalam

tentang

Peraturan

Rancangan

Pengelolaan

Sampah. Surat

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

mendatang diperkirakan akan meningkat Bupati

menjadi 128.279 M² . Pada data tersebut

Bengkayang nomor 102 tahun 2006 tentang

dijelaskan bahwa karena meningkatnya

Perubahan Nomenklatur Dinas Pemukiman

jumlah penduduk menyebabkan volume

dan

(Kimpraswil)

sampah bertambah juga. Jumlah penduduk

menjadi Dinas Pekerjaan Umum yang

di Wilayah Perkotaan Bengkayang adalah

mengatur Struktur Dinas Pekerjaan Umum,

±256,331 Jiwa (Data Sensus tahun 2013).

kemudian diperbaharui dengan Peraturan

Pengelolaan

Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 13

Bengkayang saat ini baru menjangkau

tahun 2007 dan diperjelas dengan peraturan

wilayah perkotaan (urban) yang ada di Kota

Bupati Bengkayang nomor 16 tahun 2007

Bengkayang dengan luas wilayah 167,06

Prasarana

Keputusan

Wilayah

sampah

di

Kabupaten



Km². Tingkat pelayanan kebersihan daerah

4. Manfaat Penelitian

perkotaan ±19,284 Jiwa. Sampah yang

Adanya penelitian ini diharapkan

terangkut ke TPA Magmagan Kecamatan

mampu

Lumar baru 70% dari seluruh produksi

pengetahuan terhadap mahasiswa Program

sampah total Kota Bengkayang sebesar

Studi Ilmu Pemerintahan yang terkait

±43,894 m³/hari di tahun 2011 dan prediksi

evaluasi kebijakan mengenai pengelolaan

±45,781% atau meningkat ±1,887%. Selain

sampah di Kabupaten Bengkayang dan

itu beberapa fenomena yang terjadi adalah

diharapkan dapat bermanfaat bagi para

menumpuknya sampah di beberapa titik

pelaku

seperti tepian sungai sebalo, selokan,

Daerah khususnya Bidang Cipta Karya

sekolahan, teminal bus, pasar teratai dan

Dinas

pasar tengah juga salah satu penyebab

Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya

dikatakannya

Kabupaten

sebagai Abdi Masyarakat dan Negara

Bengkayang mengalami masalah dengan

sehingga dapat meminimalisir kesalahan

kebersihan terutama sampah.

yang terjadi dalam pengambilan keputusan

bahwa

memberikan

Penyelenggaran

Pekerjaan

atau

Rumusan permasalahan dibuat agar lebih

Pemerintahan

Umum

kebijakan,

Kabupaten

selanjutnya

demi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang

2. Rumusan Permasalahan

penelitian

sumbangan

terarah,

sehingga

sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Bengkayang.

berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yakni “Apakah pengelolaan

sampah

Bengkayang

yang

di

B. KERANGKA

Kabupaten

dilaksanakan

TEORI

DAN

METODOLOGI

oleh

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan

1.

Kerangka Teori

Umum Kabupaten di Bengkayang sudah mencapai hasil yang memuaskan?”

Evaluasi merupakan hasil akhir dalam kegiatan

3. Tujuan Penelitian

suatu yang

program dalam

kebijakan

atau

pelaksanaannya

membutuhkan proses dan proses tersebut

Adapun tujuan yang ingin dicapai

memerlukan waktu yang cukup lama untuk

dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui

mengamatinya sehingga dalam penilaian

hasil pengelolaan sampah oleh Bidang

akhir dapat membuahkan hasil yang baik

Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum

dan terlihat jelas perbedaannya. Begitu pula

di Kabupaten Bengkayang.

dalam pengelolaan sampah yang telah 5



menjadi kebijakan dalam setiap program di

b.

daerah,

outcomes/consequences), yaitu akibat dan

untuk

menjalankan

program

Hasil/dampak

kebijakan

tersebut dan melihat hasil yang maksimal

konsekuensi

dari program tersebut maka di perlukannya

diterbitkan dan diimplementasikannya suatu

tahap-tahap dalam menyelesaikannya.

kebijakan. Keputusan dalam pengambilan

Dunn

Rien,

bahwa

evaluasi

ditimbulkan

dengan

2013:10)

suatu kebijakan diperlukan agar dalam

dapat

melaksanakan kebijakan tersebut berjalan

disamakan dengan penaksiran (appraisal),

sesuai dengan harapan, meski akan banyak

pemberian angka (ratting) dan penilaian

kendala yang dihadapi.

berpendapat

(dalam

yang

(policy

(assesment). Evaluasi berkenaan dengan

Sementara

itu,

Jones

(dalam

produksi informasi mengenai nilai atau

Widodo, 2010:124) menjelaskan evaluasi

manfaat hasil kebijakan. Evaluasi baru

kebijakan lebih operasional yaitu sebagai

dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan

suatu

sudah tentu diperlukan waktu tertentu. Jika

menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah

evaluasi dilakukan terlalu cepat atau tidak

yang

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

yang sangat penting dalam spesifikasi

maka hasil (outcome) dan dampaknya tidak

objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan

tampak.

metode analisisnya.

Dengan

yang

mempunyai

dirancang

untuk

perbedaan-perbedaan

penaksiran,

Untuk menilai keberhasilan suatu

pemberian angka dan penilaian diharapkan

kebijakan perlu dikembangkan beberapa

evaluasi mampu menjadi acuan berjalannya

indikator. Indikator yang dikembangkan

suatu

oleh Dunn (dalam Subarsono, 2008:126)

keputusan

adanya

aktivitas

dalam

pengambilan

kebijakan. Rien (2013:12) mengatakan esensi

yaitu : a)

dari evaluasi adalah untuk menyediakan umpan balik (feedback), yang mengarah

Efektifitas,

yaitu

apakah

yang

diinginkan telah tercapai. b) Efisiensi,

Seberapa

banyak

usaha

pada hasil yang bai k menurut ukuran nyata

diperlukan untuk mencapai hasil yang

dan obyektif. Pada hakekatnya, tujuan

diinginkan?

evaluasi adalah untuk perbaikan (bila

c)

Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil

perlu,bukan dalam rangka pembuktian).

yang telah tercapai dapat memecahkan

Dua hal yang ingin diungkapkan melalui

masalah.

evaluasi adalah : a. Keluaran Kebijakan

d) Pemerataan, yaitu apakah biaya dan

(policy output), yaitu apa yang dihasilkan

manfaat didistribusikan merata kepada

dengan adanya perumusan kebijakan; dan

kelompok masyarakat yang berbeda. 6



e)

Responsivitas, kebijakan kelompok

yaitu

apakah

memuat dan

hasil

prefensi/nilai

dapat

Perkuburan

serta

10

orang

informan

lainnya.

memuaskan

mereka. f)

Ketepatan, yaitu apakah hasil yang

C. HASIL

dicapai bermanfaat.

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Keenam indikator ini digunakan untuk mengukur bagaimana pengelolaan

1.

Efektivitas

Sampah yang dilaksanakan oleh Bidang

Efektivitas

(effectiveness)

Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum

berkenaan dengan apakah suatu alternatif

Kabupaten Bengkayang ini sehingga dalam

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan

pengambilan kebijakannya dapat di evaluasi

atau mencapai tujuan dari diadakannya

dengan baik mengenai penilaiannya. Namun

tindakan. Efektivitas, yang secara dekat

dari

hanya

berhubungan dengan rasionalitas teknis,

menggunakan empat indikator inti yaitu

selalu diukur dari unit produk atau layanan

Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan

atau nilai moneternya (Dunn, 200:429).

Ketepatan

Selain itu menurut Siagian (1997:151)

enam

indikator,

peneliti

mengatakan bahwa efektivitas kerja berarti 2.

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu

Metode Penelitian Penelitian

Penelitian

ini

Kualitatif

menggunakan Metode

pelakasanaan suatu tugas dinilai baik atau

Evaluasi. Metode ini diperlukan agar dalam

tidak sangat tergantung pada bilamana tugas

melakukan

tersebut diselesaikan dan tidak terutama

pencarian,

dengan

yang telah ditetapkan. Artinya apakah

pengolahan

dan

menyimpulkan hasil penelitiannya tepat.

menjawab

Karena dalam penelitiannya peneliti ingin

menyelesaikannya dan berapa biaya yang

mengevaluasi

yang

dikeluarkan untuk itu. Sejalan dengan

diperoleh di lapangan. Teknik analisis data

pernyataan tersebut dikatakan bagaiamana

terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yaitu

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan

data reduction, data display, dan conclusion

Umum

drawing/verification. Lokasi penelitian di

menyelesaikan tugasnya dalam mengelola

Kabupaten Bengkayang dengan subjek

sampah di Kabupaten Bengkayang ini

penelitian yaitu Kepala Dinas Pekerjaan

dengan beberapa prinsip yaitu ukuran

Umum, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala

waktu, nilai dan ketelitian. Jadi, suatu

Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan

pekerjaan

berbagai

informasi

pertanyaan

Kabupaten

bagaimana

cara

Bengkayang

yang dikatakan efektif apabila 7



hasil pekerjaan tersebut tercapai sesuai yang

2. Kecukupan

diharapkan dengan memperhatikan waktu,

Menurut

Dunn

(2000:430)

proses, kegiatan dan hasil yang didapatkan

kecukupan (adequacy) berkenaan dengan

dari pekerjaan tersebut.

seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

Dari keterangan yang diungkapkan

memuaskan

kebutuhan,

nilai,

atau

oleh Kasubbid Kebersihan, Pertamanan dan

kesempatan yang menumbuhkan adanya

Perkuburan di atas dijelaskan bahwa tidak

masalah. Kriteria kecukupan menekankan

semua kecamatan

yang di Kabupaten

pada kuatnya hubungan antara alternatif

Bengakayang dilayani secara merata. Hal

kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam

ini dikatakannya karena pola konsumsi

menyelenggarakan

masyarakat yang ada di kecamatan lain

dilimpahkan kepada suatu

tidak begitu menghasilkan atau menambah

menyelesaikan kewajibannya tidak pernah

volume sampah. Selain itu dikarenakan

terlepas dari proses dan penilaian akhir.

minimnya dana, petugas dan SDM yang

Kecukupan dalam hal ini berhubungan

tersedia yang menyebabkan tidak semua

dengan pengelolaan sampah yang dilakukan

kecamatan terlayani sepenuhnya secara

oleh SKPD terkait Dinas Pekerjaan Umum,

menyeluruh.

hal yang dikatakan cukup apabila tugas

Dari hasil wawancara dan observasi

tugas

yang

telah

instansi untuk

yang dilaksanakan oleh instansi terkait ini

yang dilakukan oleh penulis, didapatkan

berjalan

bahwa Dinas Pekerjaan Umum belum

diinginkan oleh yang menikmati hasilnya

melaksanakan tugasnya secara keseluruhan

yaitu masyarakat secara umum.

dalam melayani masyarakat dalam hal ini

sesuai

Adapun

dengan

hal-hal

harapan

yang

yang

dikatakan

adalah pengelolaan sampah. Dan saat

cukup dalam pengelolaan sampah ini yaitu,

peneliti melakukan observasi di Kecamatan

terlayaninya masyarakat dalam pengelolaan

Sanggau Ledo bahwa benar kenyataannya

sampah, teratasinya volume sampah yang

tidak terdapat TPS dan sejauh pemantauan

meningkat, terlaksananya program yang

yang penulis lakukan selama di Kecamatan

telah dicanangkan, terwujudnya harapan

Sanggau Ledo tidak adanya sumber-sumber

dari Peraturan Daerah Bengkayang Nomor

atau titik-titik sampah yang menumpuk

11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

seperti yang ditemukan saat melakukan

di Kabupaten Bengkayang dan Undang-

pemantauan di Kecamatan Bengkayang.

Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur

tentang

Persampahan

di

Indonesia, sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola sampah, dengan 8 Maria Yoane Kristella, NIM. E42010046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


petugas dan anggaran dana yang memadai.

kegiatan

Seperti

Sedangkan data masyarakat diperlukan

yang diungkapkan oleh Dunn

dan

(2000:609) fungsi evaluasi yaitu pertama

untuk

dan yang paling penting adalah evaluasi

masyarakat.

program

organisasi.

mengidentifikasi

kebutuhan

memberi informasi yang valid dan dapat

Responsivitas tidak hanya berkaitan

dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu

dengan terpenuhinya kebutuhan yang dituju,

seberapa

dan

namun juga berhubungan dengan tanggapan

kesempatan telah dapat dicapai melalui

untuk mendengarkan, baik itu keluhan,

tindakan

pengaduan atau bahkan penilaian yang baik.

jauh

kebutuhan,

publik.

nilai

Kedua

memberikan

sumbangan kepada klarifikasi dan kritik

Dalam

terhadap

tanggapan kepada Dinas Pekerjaan Umum

nilai-nilai

yang

mendasari

pemilihan tujuan dan terget tersebut.

hal

ini

masyarakat

memberi

mengenai pelayanan yang dilakukan oleh instansi

tersebut

dalam

melaksanakan

pengelolaan persampahan di Kabupaten

3. Responsivitas Responsivitas

dengan

Bengkayang. Berdasarkan hasil penelitian

dapat

yang telah dilakukan, Bidang Cipta Karya

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai

pada Dinas Pekerjaan Umum khususnya

kelompok-kelompok masyarakat tertentu


(Dunn,

Perkuburan

seberapa

jauh

suatu

2000:437).

(2000:437)

berkenaan kebijakan

Kemudian

mengatakan

Dunn

yang

menangani

persoalan

kriteria

persampahan selalu berusaha menerima

responsivitas adalah penting karena analis

apapun kritik dan saran yang diberikan oleh

yang dapat memuaskan semua kriteria

masyarakat kepada pihak mereka. Beberapa

lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan,

pengaduan

kesamaan)

masyarakat sepenuhnya dijadikan bahan

masih

menganggapi

gagal

kebutuhan

jika

belum

aktual

dari

evaluasi

yang

oleh

disampaikan

Subbidang

dari

Kebersihan,

kelompok yang semestinya diuntungkan

Pertamanan dan Perkuburan selaku tim

dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas

teknis

menggambarkan

sampah di Kabupaten Bengkayang.

publik

dalam

tujuannya

kemampuan menjalankan

terutama

untuk

kebutuhan

masyarakat.

responsivitas

bersumber

organisasi misi

dan

memenuhi Penilaian pada

yang melaksanakan pengelolaan

4. Ketepatan Berdasarkan hasil observasi dan

data

wawancara yang dilakukan oleh penulis

organisasi dan masyarakat, data organisasi

dapat diketahui bahwa instansi terkait yang

dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis

dilimpahkan kepada Bidang Cipta Karya 9



Dinas

Pekerjaan

Umum

khususnya

1. Efektivitas. Pengelolaan sampah yang


dilaksanakan

Perkuburan sudah menjalankan tugasnya

Bengkayang

dan dari pengelolaan tersebut masyarakat

meskipun tidak menggunakan teknik

sudah merasakan manfaatnya, meskipun

pengelolaan sampah 3R. Karena dalam

dalam

pelaksanaanya

penerapannya

kekurangan

yaitu

masih

sosialisasi

terdapat

di

Kabupaten

berjalan

dengan

pengelolaan

baik

sampah

mengenai

yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

program kebijakan yang tercantum dalam

Umum adalah dengan teknik open

Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang

dumping.

Pengelolaan

kerjasama yang dilakukan oleh instansi

Sampah

terealisasi

secara

tersebut merata

belum sehingga

masyarakat

belum

memahami

mengetahui

adanya

peraturan

dan daerah

tersebut. Selain itu dalam pengelolaannya juga di Kabupaten Bengkayang masih menggunakan sehingga

teknik

pemanfaatan

open

dumping,

sampah

yang

pemerintah

dan

Bengkayang

2. Kecukupan.

petugas

tidak

lagi

Pada

indikator

ini

disimpulkan

bahwa

dalam

pelaksanaannya

Dinas

Pekerjaan

dikatakan

berhasil.

belum

dan

kualitas

Karena

menjadikan

sampah

persampahan

sebagai sumber daya belum terlaksana.

adanya

tercemar oleh sampah.

masyarakat,

serta

terkait

Kabupaten

Umum

lingkungan

dengan

kebersihan menjadikan lingkungan di

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kebersihan

Namun

dalam

layanan

untuk

tidak

secara

ini

menyeluruh dilaksanakan di Kabupaten

Indikator Ketepatan pada Evaluasi

Bengkayang dan yang dapat terlayani

Pengelolaan Sampah oleh Bidang Cipta

hanya

Kecamatan

Sungai

Raya

Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di

Kepulauan. Hal ini disebabkan karena

Kabupaten Bengkayang sudah terlaksana

minimnya dana dan petugas yang tidak

dengan baik meski tidak secara maksimal.

terlatih. 3. Responsivitas. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis,

D. PENUTUP

aspek

responsivitas

(tanggapan) masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dalam melayani dan

a) Simpulan Berdasarkan sebelumnya,

maka

pembahasan penulis

dapat

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

mengelola persampahan di Kabupaten Bengakayang menuai hasil yang baik dan

respon

yang

positif

dari 10



masyarakat.

Namun

meskipun

sebagai sumber daya belum terlaksana.

demikian yang menjadi catatan penting

Indikator Ketepatan pada Evaluasi

dari

untuk

Pengelolaan Sampah oleh Bidang Cipta

menyadarkan masyarakat yang masih

Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di

bandel dan tidak mengindahkan aturan

Kabupaten

tentang pengelolaan sampah sehingga

terlaksana dengan baik meski tidak

hasilnya dapat lebih maksimal lagi.

secara maksimal.

Pemerintah

yaitu

Bengkayang

sudah

4. Ketepatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh

b) Saran

penulis dapat diketahui bahwa instansi terkait

yang

dilimpahkan

kepada

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah agar pengelolaan sampah

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

di

Umum

secara efektif maka pemerintah perlu

khususnya

Kebersihan,

Subbidang

Bengkayang

terlakasana

dan

bekerjasama dengan masyarakat dalam

menjalankan

melakukan pengelolaan sampah mengingat

tugasnya dan dari pengelolaan tersebut

lokasi dan volume sampah yang tidak

masyarakat

merasakan

terdeteksi dengan pasti jumlahnya. Teknik

dalam

pengelolaan sampah terpadu 3R juga perlu

Perkuburan

Pertamanan

Kabupaten

sudah

sudah

manfaatnya,

meskipun

penerapannya

masih

terdapat

dilakukan

agar dalam pengelolaannya

kekurangan yaitu sosialisasi mengenai

sampah bisa bermanfaat, tidak hanya untuk

program kebijakan yang tercantum

menjaga kesehatan lingkungan tetapi juga

dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012

menambah

kreatifitas

dan

wawasan

tentang Pengelolaan Sampah tersebut

masyarakat

mengenai

bahaya

sampah.

belum

merata

Selain itu, dikarenakan petugas pelayanan

sehingga masyarakat belum memahami

sampah yang kurang maka Dinas yang

dan

bersangkutan perlu menambahkan petugas

terealisasi

mengetahui

secara

adanya

peraturan

daerah tersebut. Selain itu dalam

tersebut.

pengelolaannya juga di Kabupaten

ditetapkan agar dalam pengelolaanya tidak

Bengkayang

ada pihak yang merasa dirugikan.

teknik

open

masih

menggunakan

dumping,

Retribusi

persampahan

juga

sehingga

pemanfaatan sampah yang bertujuan untuk

meningkatkan

kesehatan

masyarakat, kebersihan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 11 Maria Yoane Kristella, NIM. E42010046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


E. DAFTAR PUSTAKA

Evaluasi.Jakarta: Komputindo.

1.

Putra, Fadilah. 2008. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku-Buku

Moleong, Lexy. 2010, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T Remaja R. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Remaja Karya. Sugiyono. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Alfabeta, 2010. Haro, Ayu. 2004. Pola Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak. Pontianak: Skripsi Siagian, Sondang P. 1983. Administrasi Pembagunan, Konsep, dan Strategi. Jakarta: P.T Bumi Aksara. Wahyudi.2012.Implementasi Manajemen Persampahan di Kota Pontianak. Pontianak: Skrispi Wijaya, Fenny Aryati. 2010. Sampah Rumah Tangga. Pontianak: Skripsi Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Fakultas Isipol. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Nugroho, Riant D. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan

PT.

Elex

Media

Yessi. 2009. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Medan: Skripsi. Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Semarang: Tesis. Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. Pengelola dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. Pedoman Penulisan Skripsi. Prodi IP FISIP UNTAN: Pontianak

2.

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bemgkayang. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Kebersihan Kabupaten Bengkayang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Peraturan Daerah Kabuapten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan 12



Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor: 660.1/109/LH-A pada tanggal 1 April 2010. Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011


1

·-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SO SIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage : htlp:lljurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email: [email protected]

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: MARIA YOANE KRISTELLA

NIM I Periode lulus

: E42010046 I 2014

Fakultas I Jurusan

: ISIP I ILMU PEMERINTAHAN

Email address/Hi'

: [email protected]

/ 085750612320

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas . Royalti Non-Eksklusif(Non-~xlusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

:v{ fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisanjurnal

yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari s!lya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung

nama

secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala

bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

• Dibuatdi .: Pada Tanggal .

: Pontianak : 11 Maret 2015

(MARIA YOANE KRISTELLA)

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG

Recommend Documents