Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU Oleh: Muhammad Ilham Sutiyadi NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, tahun 2015 E-mail:
[email protected]
Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir dan untuk mengetahui kendala-kendala dari Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir tersebut. Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan-permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir yang masih belum efektif di dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum Efektifnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melakukan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir yang disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu yang disebabkan seperti anggaran yang minim, kurangnya jumlah petugas lapangan yang mengawasi sampah di Tempat Pembuangan Akhir, alat operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir tidak dalam kondisi sepenuhnya bagus. Untuk itu, peneliti merekomendasikan pemerintah daerah kabupaten kabupaten Kapuas hulu harus membuat sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perlu memberikan perhatian dalam menambahkan anggaran pengelolaan sampah untuk pembiayaan alat operasional pengelolaan sampah dan penambahan jumlah petugas lapangan. Kata-kata kunci : Efektivitas, Pemerintah, Pengelolaan, Sampah.
EFFECTIVENESS OF TRASH MANAGEMENT AT DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAPUAS HULU REGENCY Abstract The aimed of this essay is to describe Effectiveness of Trash Management at Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu Regency to manage trash in landfill and to understand about problems in trash management at landfill. This essay is based on problems that happening at landfill where not effectively to manage trash. This research use qualitative research metode with descriptive research. This research located at Sub-district North Puttusibau Kapuas Hulu Regency. Result of this research is Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu Regency not effectively to manage trash at landfill cause by the rules of government about trash management in Kapuas Hulu Regency that not exist yet cause calculation of fund that in minimum level, less of field officer that controlling trash in landfill, trash management operational tools is not in good condition. For that, the writer give recommended to Kapuas Hulu Regency that must make a rules about trash management and more care about adding calculation of fund for trash management such as on trash management tools operational and adding field officer too. Key Words: Effectiveness, Government, Management, Trash
2 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Pada
A. PENDAHULUAN
pengelolaan
sampah
Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu memberikan pelayananan sampah kepada
1. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah salah satu negara yang
mempunyai
masalah
sampah
masyarakat
dengan
teknis
operasional
pengelolaan sampah dengan cara pemilahan
dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia
sampah,
menempati urutan ke 4 terbesar di dunia.
pengangkutan sampah, pengolahan sampah,
Selain itu, pertambahan penduduk dan
dan pembuangan akhir. Upaya ini untuk
perubahan
masyarakat
miningkatkan pelayanan kebersihan kepada
menimbulkan bertambahnya volume, jenis,
masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang
dan karakteristik sampah yang semakin
mengamanatkan Dinas Cipta Karya dan
beragam (Permandagri Nomor 33 Tahun
Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu untuk
2010)
memberikan
pola
Pengelolaan
konsumsi
pelayanan
sampah,
pengelolaan
merupakan
persampahan. Masalah umum yang sering
suatu hal yang sangat penting karena tidak
dijumpai dalam pengelolaan sampah adalah
saja berhubungan dengan masalah seperti
pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu
masalah kelembagaan, biaya, peraturan
yang selama ini masih bertumpu pada
perundangan, dan peran masyarakat akan
pendekatan
tetapi masalah sampah berhubungan dengan
dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke
masalah teknis operasional. Beberapa aspek
tempat pemprosesan akhir sampah, padahal
tersebut
dalam
timbunan sampah dengan volume yang
dalam
besar di lokasi tempat pembuagan akhir
meningkatkan pengelolaan sampah yang
sampah berpotensi meningkatkan emisi gas
mampu bernilai ekonomis dan bermanfaat
rumah kaca dan memberikan kontribusi
bagi
dalam pemanasan global.
sangat
membentuk
sampah
pengumpulan
terkait
sebuah
lingkungan
erat
sistem
maupun
masyarakat.
Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi
menyebabkan
akhir,
Pemerintah
yaitu
daerah
sampah
mempunyai
berbagai
wewenang dan tanggung jawab untuk
gangguan lingkungan seperti pencemaran
Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan
udara, pencemaran tanah, pencemaran air,
hak masyarakat terhadap lingkungan hidup
asap yang menimbulkan udara yang tidak
yang baik dan sehat serta jauh dari akibat
baik untuk kesehatan, maupun bau sampah
sampah yang tidak di tangani dengan
dan itu sering kali muncul pada daerah yang
sebagaimana mestinya, hal ini diamanatkan
dipenuhi oleh penduduk yang padat.
di dalam Undang-Undang Dasar Negara 2
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H
tempat
ayat (1) Undang- memberikan hak kepada
dengan sistem pembuangan terbuka
setiap
yang telah ditutup; dan
orang
untuk
mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6.
pemrosesan
Menyusun
dan
akhir
sampah
menyelenggarakan
Amanat Undang-Undang Dasar tersebut
sistem tanggap darurat pengelolaan
memberikan
sampah sesuai dengan kewenagannya.
konsekuensi
bahwa
pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.
Tempat
Pembuangan
Akhir
ini
terletak di Kecamatan Putussibau Utara,
Maka dari itu seperti diamanatkan
Kabupaten Kapuas Hulu
yang sebagai
dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008
sarana fisik berakhirnya suatu proses
tentang Pengelolaan Sampah pasal 9 dalam
mengumpulkan dan memusnakan sampah
menyelenggarakan
dengan cara tertentu sehingga dampak
pengelolaan
sampah,
pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai
negatif
kewenangan yakni:
lingkungan bisa dihilangkan atau dikurangi
1.
Menetapkan kebijakan dan strategis
seperti dengan cara sampah dikumpulkan
pengelolaan
ke
2.
sampah
berdasarkan
sementara,
Menyelenggarakan
Pembuagan Akhir.
pengelolaan
sampah skala kabupaten/kota sesuai
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
dengan norma, standar, prosedur, dan
sampah Kecamatan Putussibau Utara yang
kriteria
berolakasi di desa Sibau merupakan TPA
yang
Melakukan
ditetapkan
oleh
yang berada di Kecamatan Putussibau dan
Utara. TPA sibau ini didirikan oleh
pengelolaan
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang
sampah yang dilaksanakan oleh pihak
masih aktif sampai sekarang dengan luas
lain;
lahan kurang
Menetapkan
pembinaan kinerja
lokasi
lebih 100 m2. Kabupaten
tempat
Kapuas Hulu sendiri mempunyai jumlah
tempat
penduduk 256.796 jiwa serta mempunyai
pengolahan sampah terpadu, dan/ atau
23 kecamatan hanya saja tidak semua
tempat pemrosesan akhir sampah;
Kecamatan yang terdapat sampah diangkut
Melakukan pemantauan dan evaluasi
masuk ke TPA Sibau karenan jarak yang
secara berkala setiap 6 (enam) bulan
jauh antar kecamatan. Adapun sampah yang
selama 20 (dua puluh) tahun terhadap
bisa diangkut di TPA Sibau Hulu terdiri
penampungan
5.
pembuangan
kepada
kemudian diangkut dan dibuang ke Tempat
pengawasan
4.
tempat
ditimbulkan
kebijakan nasional dan provinsi;
pemerintah; 3.
yang
sementara,
3 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dari
2
kecamatan
yakni
Kecamatan
banyaknya
Utara
dan
Kecamatan
sampai ke badan jalan umum dikarenakan
Putussibau
Putussibau Selatan.
tumpukan
sampah
meluber
sampah yang ada di Tempat Pembuangan
Berdasarkan
pra
penelitian
Akhir Kecamatan Putussibau Utara sudah
lapangan, penulis mendapatkan informasi
sangat berat dan penuh, akibatnya kejadian
dari Seksi
tersebut
Pertamanan dan Kebersihan
Dinas Cipta Karya
menggangu
lalu
lintas
dari
dan Tata Ruang
masyarakat pengguna jalan, permasalahan
Kabupaten Kapuas Hulu, sampah yang
yang lain yang ada di Tempat Pembuangan
dihasilkan oleh Kabupaten Kapuas Hulu
Akhir tersebut ialah jenis sampah tidak
berasal dari aktivitas pemukiman, sampah
dipisahkannya dengan baik oleh petugas
pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas
dilapangan akibatnya jenis sampah tersebut
umum dan sampah industri pabrik. Sampah
bercampur baur dengan yang lainnya
ini sebelum masuk ketempat pembuangan
sehingga menghambat proses pengurangan
akhir terlebih dahulu ditampung pada
sampah itu sendiri dan itu juga penulis
tempat
yang
melihat sarana alat operasional pengelolaan
berbentuk bak-bak sampah yang dapat
sampah di TPA Sibau Hulu tidak layak lagi
dibawa langsung oleh petugas dilapangan.
dalam
Tempat pembuangan sementara (TPS) yang
sampah.
pembuangan
sementara
ada di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat di
mengoperasikan
Berdasarkan
pengelolaan
pada
kejadian
4 lokasi yakni, di Kecamatan Putussibau
fenomena diatas ada indikasi Pengelolaan
Utara, Kecamatan Putussibau Selatan yang
Sampah di Tempat Pembuangan Akhir
berjumlah 5 buah TPS dari tiap-tiap
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
kecamatan pengangkutan Pembuangan
tersebut.
Di
dalam
Kapuas Hulu saat ini belum efektif di dalam
masuk
ke
Tempat
menangani sampah yang jumlahnya cukup
Akhir,
sampah
yang
tinggi.
Untuk
mengetahui
terangkut bisa mencapai 3 Ton sampah/hari
pengelolaan
yang yang terdiri dari jenis sampah organik,
Pembuangaan Akhir oleh Dinas Cipta
anorganik, sampah berbahaya yang berasal
Karya
dari berbagai sumber.
dilakukan penelitian terhadap Pengelolaan
Berdasarkan pengamatan langsung
sampah
bagaimana
dan
Tata
Ruang
di
maka
Tempat
perlu
Sampah dan hambatan yang ada. Untuk itu
di lapangan penulis menemukan fenomena
peneliti
tertarik
meneliti
tentang
yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir
Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada
(TPA) di sibau yakni peneliti melihat 4 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kapuas Hulu.
Hulu dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir 2) Untuk mengetahui dan menganalisis
2. Fokus Masalah Berdasarkan latar belakang masalah
pengorganisasian oleh Cipta Karya dan
yang telah diuraikan dalam pembahasan
Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
diatas bahwa Pengelolaan Sampah di TPA
dalam pengelolaan sampah di Tempat
Sibau Hulu Kecamataan Putussibau Utara
Pembuangan Akhir
masih
belum
adanya
3) Untuk mengetahui dan menganalisis
fenomena-fenomena yang terjadi. Maka
penggerakan oleh Dinas Cipta Karya
penulis memfokuskan penelitian ini pada
dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas
permasalahan mulebernya sampah di badan
Hulu dalam pengelolaan sampah di
jalan umum pada Pengelolaan Sampah di
Tempat Pembuangan Akhir
Tempat
efektif
dengan
Pembuangan
Akhir
(TPA)
4) Untuk mengetahui dan menganalisis
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
pengawasan oleh Dinas Cipta Karya
Kapuas Hulu.
dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir.
3. Rumusan Permasalahan Berdasarkan
permasalahan
yang
terdapat di latar belakang dan fokus penelitian permasalahan
diatas,
adapun
penelitian
5. Manfaat Penelitian
rumusan
Ada dua manfaat penelitian ini yang
adalah
diharapkan dapat memberikan manfaat
ini
Bagaimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam
sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis
melakukan Pengelolaan Sampah di Tempat
Penelitian ini dimaksudkan untuk
Pembuangan Akhir ?
menambah
khazanah
pengetahuan teori
4. Tujuan Penelitian Berdasarkan
permasalahan
bagi
dalam
ilmu
pengembangan bidang
Ilmu
yang
Pemerintahan yang berkaitan dengan
telah dijelaskan diatas, adapun tujuan
manajemen pengelolaan sampah yang
penelitian yang ingin diteliti adalah.
dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan
1) Untuk mengetahui dan menganalisis
Tata
perencanaan oleh Dinas Cipta Karya
Ruang
sampah
di
dalam
pengelolaan
Tempat
Pembuangan 5
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Akhir Kecamatan Putussibau Utara
“ada efek (akibat, pengaruh, kesannya)”
Kabupaten Kapuas Hulu.
atau
(usaha,
b. Manfaat Praktis Adapun
manfaat
praktis
dalam
penelitian ini yaitu : 1) Untuk
“dapat
tindakan)”.
Kabupaten
Daerah
Kapuas
Hulu
hasil,
berhasil
Efektivitas
dapat
diartikan keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan
Pemerintah
membawa
sebelumnya.
Selain
itu
efektivitas adalah hubungan antara output dan
tujuan
dimana
efektivitas
diukur
khususnya Dinas Cipta karya dan
berdasarkan seberapa jauh tingkat output
Tata
atau keluaran kebijakan untuk mencapai
Ruang,
dilakukan
Penelitian
sebagai
ini
sumbangan
tujuan yang telah ditetapkan
pikiran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di
Manajemen berasal dari kata “to
Tempat
manage” yang berarti mengatur, mengurus,
agar
atau mengelola. Dari arti tersebut, secara
pengelolaan sampah bisa ditangani
substantif, makna manajemen mengandung
dengan baik.
unsur-unsur
Pembuangan
2) Untuk
Akhir
Universitas
kegiatan
yang
bersifat
Tanjugpura
pengelolaan. G.R. Terry (dalam Athoillah,
khususnya Fakultas Ilmu Sosial
2010:16) Manajemen adalah khas yang
dan Ilmu Politik untuk menambah
terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan,
dan memperkaya referensi karya
pengorganisasian,
ilmiah
pengendalian
dalam
bidang
Ilmu
Pemerinntahan.
mencapai
3) Untuk penulis sebagai wahana pembelajaran dan melatih berpikir
penggerakan,
untuk
tujuan
dan
menentukan
melalui
serta
pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
secara ilmiah. a) Fungsi- Fungsi Manajemen Fungsi-fungsi manajemen adalah B. KERANGKA
TEORI
DAN
METODOLOGI
serangkaian dalam
kegiatan
manajemen
yang fungsinya
dijalankan masing-
masing dan mengikuti suatu tahapan1. Kerangka Teori
tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.
Efektivitas merupakan derivasi dari
1) Perencanaan, George R. Terry (dalam
kata efektif yang dalam Kamus Bahasa
Wiludjeng 2007: 92) mendifinisikan
Indonesia mendefinisikan efektif dengan
bahwa perencanaan adalah tindakan 6
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
mengusahakan
hubungan-hubungan
telah dibuat untuk mencapai tujuan-
perilaku yang efektif antara orang-orang
tujuan organisasi dapat diselenggarakan
sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dengan demikian memperoleh kepuasan
pribadi
dalam
b) Konsep Sampah
hal
Berdasarkan
Undang-Undang
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam
Nomor 18 Tahun 2008 Sampah adalah sisa
kondisi
kegiatan
lingkungan
tertentu
guna
mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 2) Pengorganisasian,
sehari-hari
manusia
dan/atau
proses alam yang berbentuk padat. Jenis
Pengorganisasian
Sampah
berdasarkan
menurut G.R Terry (dalam Wiludjeng
Nomor
2007:
Pengelolaan Sampah ini terdiri atas:
92)
mengusahakan
adalah
tindakan
hubungan-hubungan
18
1) Sampah
Tahun
Undang-Undang
rumah
2008
tangga.
Tentang
Contohnya:
perilaku yang efektif antara orang-orang
sampah dapur, sampah restoran, sisa
sehingga mereka dapat bekerja secara
sayuran, rempah-rempah atau sisa buah-
efisien dengan demikian memperoleh
buahan dan lain-lain yang mengalami
kepuasan
pembusukan secara alami.
pribadi
dalam
hal
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi
lingkungan
tertentu
2) Sampah sejenis sampah rumah tangga.
guna
Contohnya: logam,besi, kaleng, plastic,
mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
karet, botol dan lain-lain yang tidak
3) Penggerakan, Penggerakan menurut G.R Terry adalah
(dalam Wiludjeng 2007: 150) membuat
semua
dapat mengalami pembusukan. 3) Sampah spesifik. Contohnya: baterai,
anggota
botol racun obat serangga, jarum suntik
kelompok, agar mau bekerjasama dan
bekas dan lain-lain.
bekerja secara ikhlas serta berusaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaannya
dan
Pengelolaan Sampah
usaha-usaha
pengorganisasian.
(Wiludjeng,2007:176
Menurut Peraturan menteri dalam negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah
4) Pengawasan, Menurut Harold Koontz dalam
c)
)
Daerah
dalam
Pengelolaan
Sampah
dilakukan dengan cara: Pemilahan Sampah,
pengawasan adalah pengukuran dan
Pengumpulan
Sampah,
Pengangkutan,
perbaikan terhadap pelaksanaan kerja
Pengolahan, Pemrosesan Akhir Sampah.
bawahan, agar rencana-rencana yang
7 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sebagai
d) Metode Penelitian
berikut:
Reduksi
Data
(Data
Penelitian ini menggunakan metode
Reduction), Penyajian Data (Data Display,
penelitian kualitatif. Jenis yang digunakan
dan Kesimpulan (Verifikasi). Selanjutnya
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
Teknik Keabsahan Data yang digunakan
deskriftif
dengan
oleh peneliti adalah Trigulasi Sumber dan
penelitian ini peneliti menjelaskan dan
Triangulasi Teknik. Hal ini dimaksudkan
mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan
agar
Sampah Pada Dinas Cipta Karya dan Tata
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang
Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam
sesungguhnya
mengelola sampah di Tempat Pembuangan
penelitian.
kualitatif.
Berkaitan
tidak
berbeda
terjadi
antar
data
pada
yang
obyek
Akhir. Dengan menggunakan jenis metode penelitian
kualitatif
peneliti
ingin
menjelaskan secara sistematik data beserta fakta-fakta yang ada dilapangan secara jelas
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
yang mengenai pengelolaan sampah di TPA Desa Sibau Hulu.
1. Perencanaan
Teknik
Pengumpulan
Data
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
merupakan langkah yang paling strategis
Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan
dalam penelitian, karena tujuan utama dari
pengelolaan
penelitian
perencanaan
adalah
mendapatkan
data.
sampah terlebih
memiliki
suatu
dahulu
agar
Berikut ini Teknik Pengumpulan Data yang
pengelolaan sampah dapat dilaksanakan
digunakan peneliti diantaranya: Observasi
dengan
(Pengamatan),
dalam pengelolaan sampah agar dapat
Wawancara
dan
Dokumentasi.
berjalan dengan efektif dan efisien.
Teknik digunakan
baik serta mempunyai prosedur
Analisis dalam
Data
penelitian
yang ini
Salah satu faktor dari perencanaan pengelolaan
sampah
seperti
yang
menggunakan Model Miles and Huberman
diamanatkan oleh Permandagri Nomor 33
dalam Sugiyono (2013:246) menjelaskan
Tahun
bahwa
data
harus merencanakan target penyediaan
kualitatif secara interaktif dan berlangsung
sarana dan prasarana pengurangan dan
secara
tuntas,
penanganan sampah mulai dari sumber
sehingga datanya sudah jenuh. Adapun
sampah sampai dengan TPA itu sendiri
langkah-langkah
yang
aktivitas
terus
dalam
menerus
teknis
analisis
sampai
analisis
data
2010
di
yakni pemerintah daerah
dalam
ini
berperan
dalam 8
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pengelolaan sampah dalam ialah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga segala hal yang berkaitan
dengan
pekerjaan
dan
permasalahan-permasalahan yang mengenai pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab serta kewajiban Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel 1 Alat Operasional Pengelolaan Sampah No.
Nama Alat Operasional Satuan Pengelolaan Sampah 1. Dump Truck 4 Buah 2. Dump Truck amroll 2 Buah 2. Bak Amroll (Tempat TPS) 5 Buah 3. Bekoloder 1 Buah 4. Tossa 3 Buah Jumlah 15 Buah Sumber :Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
baik itu pelaksanaan pengelolaan sampah maupun
penyediaan
sarana
prasarana
2. Pengorganisasian Berdasarkan
pengelolaan sampah itu sendiri. Berdsarkan hasil penelitian dalam perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan adanya pemeliharaan rutin yang dilakukan Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu pada periode tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan anggaran sebesar
Rp.
174.379.000
dianggarkan
dalam
pengelolaan
sampah
yang
telah
melaksanakan di
Tempat
Pembuangan Akhir. Akan tetapi pada hasil penelitian
terkait
alat
pengelolaan sampah di
operasional
TPA belum ada
sedangkan kondisi dari alat operasional di TPA
sangat
memprihatinkan
dengan
kondisi dari alat tersebut tidak sepenuhnya
Pengelolaan
Kabupaten Kapuas Hulu.
Sampah
di
penulis
dapatkan dari Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu bahwa
struktur
pengorganisasian
pengelolaan sampah sudah ada melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Bangunan Gedung dan Tata Ruang, Bidang Penyehatan
Lingkungan
dan
Bidang
Pemukiman dan Perumahan. Khusus untuk penanganan pengelolaan sampah diberikan wewenang
pada
Bidang
Penyehatan
Lingkungan yang dibawahnya adalah Seksi Pertamanan dan Kebersihan. Salah
untuk dipakai. Berikut ini daftar Alat Operasional
informasi
pengelolaan
satu
mendukung
sampah
di
dalam Tempat
Pembuangan Akhir dapat berjalan dengan baik
ialah
pengelompokan
pembagian
pekerjaan para pegawai di Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu karena itu Dinas Cipta Karya 9 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
hasil
harus melihat apakah pembagian pekerjaan
pengorganisasian dari suatu manajemen.
para petugas lapangan
Penggerakan
sesuai dengan
dari
perencanaan
dalam untuk
organisasi
kebutuhan dalam melakukan pengelolaan
adalah
sampah khususnya pengelolaan sampah di
dilakukan secara sadar dengan dilandasi
Tempat Pembuangan Akhir. Berdasarkan
pemikiran-pemikiran tepat dan cepat yang
penulis dapatkan informasi jumlah pegawai
dilakukan
Seksi Pertamanan
dan Kebersihan yakni
kepemimpinan dalam rangka meningkatkan
berjumlah 62 orang baik itu Pegawai
atau menciptakan kemampuan sehingga
Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer,
membuat bawahan memahami tugas dan
terdiri dari 1 Kasi Seksi Pertamanan dan
tanggungjawab yang telah dipercayakan
Kebersihan, 11staf diantaranya 6 staf
atau diberikan kepadanya sesuai dengan
mengurus persoalan pertamanan serta 5 staf
rencana yang telah ditetapkan sebelumya.
menangani persoalan kebersihan sedangkan
usaha
sebuah
dan
tindakan
berbagai
Dalam
yang
tingkatan
Permandagri
Nomor
33
jumlah petugas lapangan berjumlah 50
Tahun 2010 yang berbunyi Pemerintah
orang tenaga honor diantaranya 20 petugas
Daerah
lapangan menagani persoalan pertamanan
dilakukan
dengan
cara
serta 30 Petugas Lapangan menangani
timbunan
sampah,
pendauran
persoalan kebersihan. Diantara 30 orang
sampah, dan/atau pemanfaatan kembali
petugas
mengurus
sampah. Dengan hal ini pemerintah daerah
kebersihan,, yakni 24 petugas lapangan
harus melakukan rencana pengembangan
membersihan
petugas
dan pemanfaatan teknologi yang ramah
lapangan bertindak sebagai pengangkut
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan
sampah dari TPS ke TPA dan khusus dalam
mengguna ulang, mendaur ulang, dan
pengelolaan sampah di TPA di Desa Sibau
penanganan akhir sampah.
lapangan
jalan,
yang
5
orang
Hulu Seksi Pertamanan dan Kebersihan
dalam
mengurangi
sampah
pembatasan ulang
Berdasarkan hasil penelitian bahwa
hanya menempatkan 1 orang petugas
Pengelolaan
Sampah
di
Tempat
lapangan bertindak sebagai pengelolaan
Pembuangan Akhir yang dilakukan Dinas
sampah di Tempat Pembuangan Akhir.
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan pengelolaan sampah di TPA Sibau Hulu Kecamatan
3. Penggerakan fungsi
penggerakan
merupakan
Putussibau Utara dengan sampah dibuang
fungsi manajemen yang paling merasakan
secara terbuka kemudian itu dipisahkan 10
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
jenis-jenis sampah setelah kering barulah sampah
dibakar
langsung
dan
4. Pengawasan
belum
Fungsi
pengendalian
menggunakan teknik 3 (Tiga) Reduce.
pengawasan
Teknik 3 (Tiga) Reduce merupakan sistem
manajemen untuk melihat apakah segala
pengelolaan sampah menjadi kompos atau
kegiatan yang dikerjakan telah sesuai
memanfaatkan sampah menjadi sumber
dengan rencana yang digariskan atau tidak,
listrik yang dapat dilaksanakan oleh setiap
di samping itu fungsi ini juga diperlukan
orang
sehari-hari.
sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
Penyebabnya Dinas Cipta Karya dan Tata
dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga
Ruang Kabupaten Kapuas Hulu belum
hal ini penting dilakukan untuk menentukan
menerapkan teknik ini dikarenakan biaya
rencana
untuk melakukannya cukup besar serta
Pengawasan
minimnya anggaran untuk sarana prasarana
kemampuan dari jenjang kepemimpinan
dan belum adanya peraturan daerah tentang
untuk memastikan segala sumber daya yang
pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas
ada dalam manajemen itu dimanfaatkan
Hulu yang menjadi landasan hukum tentang
sesuatu
pelaksanaan
ditetapkan sebelumnya.
dalam
kegiatan
pengelolaan
sampah
di
Kabupaten Kapuas Hulu. Semestiya dalam
merupakan
atau
kerja
suatu
yang
dengan
unsur
akan
datang.
mengambarkan
suatu
ketentuan
yang
telah
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
pengelolaan sampah harus ada peraturan
Kabupaten
daerah yang membahas dalam pelaksanaan
menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan sampah, akan tetapi yang
pengelolaan
hanya ada peraturan penarikan retribusi
Pembuangan
sampah
pengawasan
yang
disampaikan
oleh
Kasi
Kapuas
Hulu
sampah Akhir kepada
dalam
di
Tempat
memiliki
peran
pegawai
dan
Pertamanan dan Kebersihan itupun tidak
pemantauan kondisi TPA di Desa Sibau
berjalan lagi penarikan retribusi, hal inilah
Hulu Kecamatan Putussibau Utara. Di
yang
dalam melakukan pengawasan terhadap
menyebabkan
sampah
dirasa
biaya
kurang
pengelolaan cukup
untuk
pekerjaan pegawainya, Kepala Dinas Cipta
melakukan pengelolaan sampah yang lebih
Karya
dan
Tata
berwawasan lingkungan dan memanfaatkan
pengawasan
sampah menjadi barang yang berguna.
melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
secara
Ruang
melakukan
berjenjang
dalam
pegawainya. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu selaku pimpinan
instansi
yang
sering
kali 11
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
mengawasi secara langsung terkait kinerja
D. KESIMPULAN DAN SARAN
pegawai melihat pengelolaan sampah. Di dalam pengawasan terhadap kondisi TPA berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah
No.18
Tahun
2008
dengan
a) Kesimpulan Berdasarkan seluruh pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka
kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam hal
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1) Perencanaan
Kabupaten
Kapuas
Hulu
melakukan
Perencanaan
yang
dilakukan
oleh
pemantauan dan evaluasi secara berkala
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua
Kabupaten
puluh) tahun terhadap terhadap pemrosesan
pengelolaan
akhir sampah dengan sistem pembuangan
Pembuangan Akhir memiliki tugas dan
terbuka yang telah ditutup. Terkait hasil
fungsi
penelitian
Pengelolaan
pengelolaan sampah sesuai dengan
Sampah di TPA Sibau Hulu Kecamatan
permandagri nomor 33 tahun 2010
Putussibau Utara pada mulanya memang
yang berbunyi yakni pemerintah daerah
tidak strategis dalam penentuan lokasinya
harus merencanakan target penyediaan
yang berdekatan dengan jalan umum,
sarana dan prasarana pengurangan dan
Untuk itu Dinas Cipta Karya dan Tata
penanganan sampah mulai dari sumber
Ruang
Hulu
sampah sampai dengan TPA sudah
mengevaluasi keberadaan TPA Sibau Hulu
sangat baik di dalam pemeliharaan
akan segera dipindahkan ketempat yang
rutin prasarana di TPA sendiri akan
jauh dari pemukiman penduduk. Dalam
tetapi
Penempatan TPA yang baru berolakasi di
operasional
Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara
pengelolaan sampah di TPA yang
Dinas Cipta Karya
mendukung jalan pengelolaaan sampah
bahwa
lokasi
Kabupaten
Kapuas
dan Tata Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu berasalan ingin menjauhkan TPA
Kapuas
Hulu
sampah
yakni
di
dalam Tempat
merencenakan
kurangnya
sarana
dalam
alat
melakukan
di TPA Sibau Hulu.
yang baru jauh dari
2) Pengorganisasian
pemukiman masyarakat, untuk alasan inilah
Pengorganisasian
Dinas Cipta Karya dan Tata
organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata
Kabupaten
Kapuas
Hulu
Ruang
dari
struktur
melakukan
Ruang
Kabupaten
Kapuas
pembukaan TPA yang baru di Desa Seluan
Dilihat
dari
Kecamatan Putussibau Utara.
sumber daya manusianya atau petugas
pembagian
Hulu.
pekerjaan
12 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
lapangan yang ada di TPA di Desa
tidak memiliki anggaran yang cukup
Sibau Hulu Kecamatan Putussibau
dalam melakukan pengelolaan sampah
Utara
yang berbasis kemanfaatan lingkungan.
masih
kurang
hanya
menempatkan satu petugas lapangan di TPA.
Petugas
lapangan
dalam
4) Pengawasan Pengawasan
sudah
pengelolaan sampah di TPA sering kali
dengan
menggunakan
dalam
langsung dan tidak langsung menerima
mengawasi pengelolaan sampah yang
laporan dari petugas lapangan dan tidak
masuk ke TPA sibau dan karena alat
strategisnya lokasi TPA d Desa Sibau
operasional pengelolaan sampah di
Hulu
TPA tidak sepenuhnya digunakan,
untuk itu Dinas Cipta Karya dan Tata
Oleh karena itu dengan beban kerja
Ruang Kabupaten Kapuas Hulu akan
yang
tidak
mengevaluasi untuk membuka lokasi
operasional
TPA yang baru di Desa seluan yang
cara
banyak
mendukungnya
manual
sedangkan alat
pengelolaan sampah akan berdampak
baik
dengan
dilaksanakan pengawasan
Kecamatan Putussibau Utara
jauh dari pemukiman masyarakat.
pula pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir.
b) Saran Berdasarkan dari keseluruhan hasil
3) Penggerakan
penelitian dan simpulan yang ada, maka
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
dapat dikemukakan beberapa saran sebagai
Kabupaten
berikut:
Kapuas
hulu
yang
menerapkan sistem sampah diangkut
1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
dari TPS selanjutnya dibuang secara
Hulu harus membuat Peraturan Daerah
terbuka ke TPA selanjutnya untuk
mengenai pengelolaan sampah agar
dibakar
pelaksanaan pengelolaan sampah di
sebagai
pengurangan sampah
tujuan
itu
Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai
sendiri. Dinas Cipta Karya dan Tata
payung hukum dalam pelaksanaan
Ruang Kabupaten Kapuas Hulu belum
pengelolaan
menerapkan
mudah
sistem
di
proses
TPA
Pengelolaan
Sampah yang berbasih lingkungan seperti menggunakan teknik 3 R yang disebabkan
sampah
dalam
supaya
lebih
mengimplemtasikan
kegiatan pengelolaan sampah 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Dinas Cipta Karya dan
Hulu harus memberikan penambahan
Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
terhadap anggaran dalam pembelian 13
Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
alat-alat atau sarana prasarana yang
2) Penulisan skripsi ini penulis merupakan
dapat mendukung dalam pengelolaan
peneliti pemula sehingga penulisan dan
sampah di Tempat Pembuangan Akhir.
hasil dalam penulisan skripsi ini masih
3) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
kurang
maksimal
dalam
mengolah
Hulu Harus memiliki unit yang lebih
struktur kalimatnya serta masih kurang
besar
dalam
untuk
menangani
dalam
pengelolaan sampah
mengolah
data
pada
saat
melakukan wawancara
4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Kapuas
merencanakan yang
Hulu
pengelolaan
berbasis
harus sampah
lingkungan
dan
memanfaatkan sampah sebagai barang yang ada nilai jual 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus memperhatikan lebih lagi
memgawasai
maupun
tidak
petugas
lapangan
secara
di
TPA
dan
lapangan menjadi 5 jam atau lebih agar
Pembuagan
sampah Akhir
Athoillah, Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : CV Pustaka Setia. Fathoni, Abdurrahmat. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Rineka.
pekerjaan
menambah waktu pekerjaan petugas
penggelolaan
Rujukan Buku :
intensif langsung
langsung
E. DAFTAR PUSTAKA
di
Tempat
bisa
lebih
Gie, The Liang. 1989. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta: PT. Air Agung Putra. Makmur. 2009. Teori Manajemen Stratei Dalam Pemerintahan dan Pembangunan. Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
maksimal.
c) Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan pada penelitian
Satori dan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
ini adalah sebagai berikut: 1) Pada
saat
penulis
memberikan
Sejati, Kuncoro. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta : Kanisius.
pertanyaan kepada salah satu informan penelitian pada saat itu juga yang
Sutrisno. 2010. Jakarta: Kencana.
Budaya
Organisasi.
penulis merasa kebingungan karena jawaban dari informan tidak sinkron apa
Terry, George, dk. 1992. Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
yang ditanyakan oleh penulis 14 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Tisnawati, Erni, dk. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta : Kencana. Tohardi, Ahmad (ed). 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN Wiludjeng, Sri. 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
Rujukan Elektronik : Sumber:http://www.beritanda.com/index.ph p/nusantara/kalimantan/kalimantanbarat/1 696-pemkab-kapuas-hulu-pandangsebelah-mata-soal-sampah.(20 Desember 2014).
Rujukan Skripsi atau Tesis : Nindya, Ulfa Ayu. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Kecamatan Sumbersari oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Jati Purnomo. 2007. Sudi Efektivitas Tempat Pembungan Sementara dan Alat Angkut Sampah di Wilayah Pusat Kota Prembun. Kota Prembun. Karo Yessi.2009. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Meda. Kota Medan. Sari R. Citra. 2014. Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Ponntianak Selatan Kota Pontianak. Kota Pontianak.
Rujukan Peraturan PerundangUndangan : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. PERMANDAGRI Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi 15 Muhammad Ilham Sutiyadi, NIM. E42011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat